DFRPSHWHQW LQGHSHQGHQWSHUVRQ´ - Widyatama

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Arens et al (2012:24) definisi auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about

information to determine and report on the degree of correspondence

between the information and extablished criteria. Auditing should be

done by a competent, independent person”.

Maksud dari kutipan diatas, audit didefinisikan sebagai suatu proses

pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah ditetapkan.

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Definisi auditing menurut Agoes (2012:4) adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun

oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat

mengenai kewajawan laporan keuangan tersebut”.

Dari definisi diatas memberikan pernyataan bahwa auditor memeriksa

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Dalam pemeriksaannya, seorang

auditor melakukan audit berbasiskan pada International Standards on Auditing

(ISA). Selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu

akuntan publik berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan

tertentu di dalam perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk

11

dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang

diperiksa.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Agoes (2012:10) jenis audit dapat dibedakan dari luasnya

pemeriksaan dan jenis pemeriksaan.

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh

kantor akuntan publik independen dengan tujuan untuk bias memberikan

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik

independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu

memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara

keseluruhan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

1. Manajemen Audit (Operational Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan

oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut

sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

12

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan

sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang

berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun

pihak luar perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun

ketaatan terhadap laporan keuangan kebijakan manajemen yang telah

ditentukan.

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang

memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic data

Processing (EDP) system.

2.1.3 Jenis-jenis Auditor

Jenis-jenis auditor menurut Arens et al (2012:35) dibagi ke dalam empat

kategori, yaitu:

1. Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the

published hystorical financial statements of all publicly trades

companies, most other reasonably large companies, and many smaller

companies and non commercial organitations.

2. A Government Accountability Office Auditor is an auditor working for

the Government Accountability Office (GAO). Many of GAO’s audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.

13

3. Internal Revenue Agents (IRS) is responsible for enforcing the federal

tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the

courts. A mayor responsibility of the IRS is to audit the taxpayers return

to determine wheter they have complied with the tax laws.

4. Internal auditors are employed by individual companies to audit for

management.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor

terdiri dari:

1. Akuntan publik bersertifikat, yang bertanggungjawab atas laporan

keuangan historis yang dibuat oleh kliennya.

2. Auditor Pemerintah, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi audit

bagi Kongres, dan memikul banyak tanggung jawab audit yang sama

seperti sebuah kantor akuntan publik (KAP).

3. Auditor pajak, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari

sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan

perpajakan.

4. Auditor internal, yang berada dalam internal organisasi dan

bertanggungjawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan

efektivitas kinerja organisasi tersebut.

2.1.4 Standar Auditing

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang

dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar

Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.

14

Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum:

1. Standar Umum

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

saksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup

pengujian yang akan dilakukan.

3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

3. Standar Pelaporan

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

15

2) Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada

ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat

secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus

dinyatakan.

2.1.5 Kantor Akuntan Publik

2.1.5.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2001) mendefinisikan kantor akuntan

publik (KAP) adalah sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di

bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Arens et al (2012:20) mengelompokkan empat kategori ukuran yang

digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu:

16

1. Kantor internasional empat besar, terletak di Amerika Serikat dan

memiliki cabang di seluruh dunia. KAP empat besar mengaudit hampir

semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan seluruh dunia serta

juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga. Keempat KAP tersebut

adalah Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCooper, dan

KPMG.

2. Kantor nasional, memberikan jasa yang sama seperti KAP empat besar

dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. Setiap kantor

nasional berafiliasi dengan kantor di negara lain sehingga memiliki

kemampuan bertaraf internasional.

3. Kantor regional dan kantor lokal yang besar, memiliki staf profesional

lebih dari 50 orang. Diantara KAP tersebut ada yang hanya memiliki

satu kantor maupun memiliki cabang, beberapa diantaranya berafiliasi

dengan asosiasi KAP guna berbagai sumber daya untuk hal-hal seperti

informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan.

4. Kantor lokal kecil, dimana hanya mempunyai kurang dari 25 tenaga

profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini

melakukan audit dan jasa-jasa terutama untuk usaha kecil dan usaha

nirlaba. Banyak kantor kecil yang tidak melakukan audit, namun hanya

memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi kliennya.

17

2.1.5.2 Jasa Akuntan Publik

Menurut Arens et al (2012:32) jasa akuntan publik dapat terbagi menjadi

tiga bagian, yaitu:

1. Jasa Assurance

Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan

keuangan historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil

keputusan. Salah satu kategori jenis jasa yang diberikan oleh akuntan

publik adalah jasa atestasi dimana KAP mengeluarkan laporan tentang

reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi

menjadi lima kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, atestasi

mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan

keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa

atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.

2. Jasa Assurance lainnya

Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi lainnya karena akuntan publik tidak

harus mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus

mengenai reabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria

tertentu. Namun fokusnya sama dengan jasa atestasi lainnya, yaitu

peningkatan mutu informasi bagi pengambilan keputusan.

3. Jasa Nonassurance

KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar

lingkup assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan dan

pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen.

18

2.1.5.3 International Standards on Auditing (ISA)

International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit

yang berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal

tahun 2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan

profesional dalam pelaksanaan audit dan lebih menekankan pada professional

judgement (Tuanakotta, 2013:12). Professional judgement adalah penerapan hasil

pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relvan dalam batas-batas standar

audit, akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat

dalam keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013:G-

21).

Menurut Tuanakotta (2013:95) terdapat tiga langkah audit berbasis

resiko, yaitu:

1. Menilai Risiko (Risk Assessment)

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan

menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

2. Menanggapi Risiko (Risk Response)

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang

menanggapi risiko (salah saji material) yang telah diidentifikasi dan

dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.

3. Pelaporan (Reporting)

Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan

membuat serta menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang

ditarik.

19

Manfaat audit berbasis resiko menurut Tuanakotta (2013:102)

diantaranya:

1. Fleksibilitas waktu

Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo

secara rinci, prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun.

Ini dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang

tahun dan juga memberi waktu yang cukup bagi klien untuk menanggapi

temuan mengenai kelemahan pengendalian intern.

2. Upaya tim audit terfokus pada area kunci

Dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam

laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal

berisiko tinggi dan mengurangi perkerjaan pada tingkat risiko rendah.

Dengan demikian sumber daya/staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya.

3. Prosedur audit terfokus pada risiko

Prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang

dinilai. Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara

umum, akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali

dihilangkan.

4. Pemahaman atas pengendalian intern

Pemahaman terhadap pengendalian intern memungkinkan auditor

mengambil keputusan yang tepat, untuk menguji/tidak menguji

efektifnya pengendalian intern.

20

5. Komunikasi tepat waktu

Pemahaman terhadap pengendalian intern yang meningkat,

memungkinkan auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian

intern, yang sebelumnya tidak diketahui. Mengkomunikasikan

kelemahan dalam pengendalian intern kepada manajemen secara tepat

waktu memungkinkan entitas mengambil tindakan yang tepat.

2.1.6 Sistem Pengendalian Mutu

2.1.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi

suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

“For a CPA firm, quality control comprises the methods used to ensure

that the firm meets its professional responsibilities to client and others.

These methods include the organizational structure of the CPA firm and

procedures the firm established”.

Maksud dari kutipan diatas, untuk sebuah kantor akuntan publik (KAP),

pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa

KAP memenuhi tanggung jawab profesional untuk klien. Metode ini meliputi

struktur organisasi KAP dan prosedur pengendalian mutu yang telah dibuat.

ISQC1 (International Standard on Quality Control No. 1) dan ISA 220

(International Standards on Auditing) menyebutkan tujuan sistem pengendalian

mutu pada KAP ialah untuk memberikan keyakinan bahwa:

21

Dalam ISQC1:

1. KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban

hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang

ditetapkan regulator.

2. Laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai situasi

yang dihadapi.

Dalam ISA220:

1. Auditnya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang

ditetapkan regulator.

2. Laporan auditor yang diterbitkan, sudah tepat dalam situasi yang

dihadapi.

(Tuanakotta, 2013:108)

2.1.6.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus diterapkan oleh

setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, review, dan konsultasi yang

standarnya telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sistem

pengendalian mutu mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu,

penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (SPAP, 2011:17000.1).

Maka, dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, unsur-unsur tersebut

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

22

1. Independensi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan

keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua

personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Kode

Etik Profesi Akuntan Publik.

2. Penugasan Personel

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu

mengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai

bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki

tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam

proses penugasan personel, sifat dan lingkup supervisi harus

dipertimbangkan.

3. Konsultasi


mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan

dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi,

pertimbangan, dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung

atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat

pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf

pelaksana perikatan.

23

4. Supervisi


mengenai pelaksanaan dan supervise perikatan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi

standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review

yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor,

antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan

lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.

5. Pemekerjaan (Hiring)


mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya,

sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara

kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas integritas,

kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan

supervisi pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP

menjadi salah satu unsure penentu untuk mempertahankan mutu

pekerjaan KAP.

6. Pengembangan Profesional


profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel

memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka

memenuhi tanggung jawabnya.

24

7. Promosi (Advancement)


profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel yang

terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan

untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi

personel akan berimplikasi terhadap terhadap mutu pekerjaan KAP.

Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup pada

karakter, intelejensi, pertimbangan, dan motivasi.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien


untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau

dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan

dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP harus

mempunyai prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) dalam

menentukan hubungan profesionalnya dengan klien.

9. Inspeksi


mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu

telah ditetapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan

dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan

manajemen KAP. (SPAP, AIPI, 2011; 17000.18-19).

25

2.1.7 Time Budget Pressure

2.1.7.1 Pengertian Time Budget

Menurut Alderman et al (1990:37) time budget didefinisikan sebagai

berikut:

“Time budget is an element of planning used by auditors which simply

establishes guidelines in number of hours for each section of the audit”.

Maksud kutipan tersebut menjelaskan bahwa time budget adalah suatu

bagian dari perencanaan yang digunakan oleh auditor yang menetapkan panduan

dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari audit. Jumlah jam harus

dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang menunjukkan siapa yang

melaksanakan serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total

jam tersebut dianggarkan pada kategori utama di prosedur audit dan disusun

dalam bentuk skedul mingguan.

Sedangkan menurut Meigs et al (1992:133), time budget mempunyai

definisi sebagai berikut:

“A time budget for an audit is constructed by estimating the time

required for each step in the audit program”.

Berdasarkan definisi diatas, time budget didefinisikan sebagai waktu

yang dianggarkan untuk melaksanakan langkah-langkah dalam setiap program

audit.

Time budget disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah

awal dalam audit, yaitu memperoleh pemahaman atas klien. Time budget total

disusun dengan berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap

26

langkah dari program audit pada setiap auditor yang ditugasi sesuai dengan posisi

atau jabatan untuk penugasan rutin, catatan waktu yang terperinci atas kerja audit

pada tahun sebelumnya merupakan faktor yang penting dalam menentukan time

budget yang baru.

Kegunaan time budget menurut Holmes dan Burns (1978:222) adalah:

1. Determining staff requirements for the audit.

2. Determining estimated hours necessary to complete the audit.

3. Estimation of the audit fee.

4. Scheduling of the time and sequence of the audit work.

Dari kutipan diatas dapat diketahui kegunaan time budget yaitu;

menentukan banyaknya staf yang dibutuhkan untuk suatu penugasan audit,

menentukan perkiraan jam yang diperlukan untuk menyelesaikan audit,

menentukan estimasi biaya audit agar proses audit berjalan dengan efektif dan

efisien, penjadwalan waktu dan urutan pekerjaan audit.

2.1.7.2 Kebaikan dan Kelemahan dari Time Budget

Time budget sebagai bagian dari perencanaan memiliki kebaikan tidak

saja bagi kantor akuntan publik tapi juga bagi auditor secara individual. (Holmes

dan Burns, 1978:223) menyebutkan beberapa kebaikan dari time budget yaitu:

1. As an efficient method to arrange staff schedule.

2. As a guideline for relative importance from different audit areas.

3. As an incentive for staff auditors for efficient performance.

4. As a mean to arrange fee.

27

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa kebaikan dari time budget

yaitu; sebagai metode yang efisien untuk mengatur jadwal staf, sebagai pedoman

untuk kepentingan dari daerah audit yang berbeda, sebagai insentif bagi staf

auditor untuk kinerja yang efisien, dan sebagai sarana untuk mengatur biaya.

Pada pelaksanaannya, terkadang time budget juga memiliki dampak

yang kurang baik. Menurut Holmes dan Burn (1978:224) mengatakan:

“Time budget is a guideline, it is not absolute or exact”.

Artinya time budget hanya sekedar pedoman, tidak bernilai mutlak atau

persis. Bila auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan program

audit, time budget dapat dirubah sewaktu-waktu agar auditor dapat

mengumpulkan bukti yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit.

Namun kecenderungan yang terjadi adalah auditor menepatkan time budget

sebagai tujuan utama dalam melakukan audit, sehingga revisi time budget tidak

dilakukan dan auditor malah melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai

dengan prosedur audit. Tindakan seperti ini menjadi tidak benar karena tujuan

utama dari audit adalah memberikan opini sehubungan dengan standar audit yang

diterima umum dan bukan untuk memenuhi time budget.

2.1.7.3 Time Budget Pressure

Tekanan (pressure) untuk menyelesaikan suatu penugasan dalam waktu

yang telah ditentukan atas dasar pertimbangan biaya terendah atas fee dari klien

merupakan aspek terpenting bagi KAP maupun auditor secara individual. Tekanan

tersebut akan selalu ada, dikarenakan beberapa hal seperti promosi atas

28

kesuksesan profesional yang akan diperoleh apabila seorang auditor atau sebuah

KAP mampu menyelesaikan penugasan audit secara efektif dan efisien, yang

biasanya digambarkan dengan penyelesaian audit yang tepat waktu tanpa biaya

yang besar tetap memenuhi tujuan audit.

Menurut Kelley et al (2005:24) time budget pressure diartikan sebagai:

“Budget related tiem pressure can only occur when the budgeted amount

of time is less than total available time”.

Dari penjelasan diatas, time budget pressure merupakan suatu kondisi

yang terjadi dimana jumlah waktu yang dianggarkan kurang dari waktu yang telah

tersedia untuk menyelesaikan prosedur audit yang telah ditetapkan. Dengan kata

lain, seorang auditor mendapatkan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya

tepat waktu.

Menurut Meigs et al (1992:133) menyatakan bahwa:

“There is always pressure to complete an audit within the estimated time

ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient

qualification, for time is never abundant”.

Berdasarkan kutipan tersebut, selalu ada tekanan untuk menyelesaikan

audit agar tidak melenceng dari estimasi waktu. Auditor yang membutuhkan

waktu lebih lama dari waktu normal untuk suatu tugas akan menimbulkan dampak

buruk di mata supervisornya dan hal ini akan menghambat kemajuan karier.

Kemampuan untuk melakukan kerja yang memuaskan jika diberikan waktu yang

berlebih bukanlah merupakan suatu kualifikasi, karena dalam suatu kantor

akuntan publik tidak pernah ada waktu yang berlebih.

29

Time budget pressure adalah salah satu tekanan yang terjadi pada

profesional akuntan (Dezoort dan Lord, 1997). Selanjutnya Dezoort dan Lord

(1997) juga mengungkapkan bahwa:

“The increased level of stress has been shown to have a number of

behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to

assimilate information changing the processing strategy used and

restricting information processing”.

Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam

pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat

membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit

dan laporan keuangan yang dihasilkan.

Time budget pressure ini tidak hanya dirasakan oleh senior auditor dan

junior auditor, tetapi juga oleh manajer. Manajer sebagai pihak pertama KAP yang

berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam

penentuan fee. Dalam penentuan fee ini , manajer melakukan peninjauan dan

penilaian atas klien, untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan audit. Kemudian manajer menyusun preliminary budget untuk

menentukan berapa total cost dari penugasan tersebut, sehingga pihak kantor

akuntan publik dapat mengajukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan

klien. Setelah mencapai persetujuan dalam penentuan fee, baru kemudian disusun

time budget berdasarkan kesepakatan fee.

30

2.1.7.4 Unsur-unsur Time Budget Pressure

Untuk mengukur time budget pressure digunakan beberapa indikator

yang diperoleh dari teori dalam jurnal yang ditulis oleh Willet dan Page (1996).

Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Pemahaman auditor atas time budget

Jika pemahaman auditor atas time budget sangat tinggi maka tekanan

yang ditimbulkan atas time budget itu sendiri akan rendah, sebaliknya

jika pemahaman auditor tentang time budget rendah maka tekanan yang

ditimbulkan dari time budget akan semakin tinggi.

2. Tanggung jawab terhadap time budget

Dalam melaksanakan time budget, seorang auditor harus mengetahui

tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target-target yang harus

dicapai serta bertanggungjawab untuk menjaga agar proses audit efisien

dan sesuai dengan time budget yang ditetapkan.

3. Penilaian kinerja dari atasan

Tinggi rendahnya tekanan tergantung pada kinerja yang diberikan oleh

auditor tersebut, auditor akan merasakan tekanan rendah jika kinerja

yang diberikan dinilai baik oleh atasan dan sebaliknya tekanan akan

tinggi jika atasan menilai kinerja yang telah diberikan tidak sesuai

dengan sasaran dan target atas time budget.

4. Alokasi fee untuk biaya audit

Lancar atau tidaknya suatu proses audit sangat bergantung pada biaya

audit yang biasanya didapatkan dari fee yang diterima, dan

31

pengalokasian fee untuk biaya audit yang sangat diperlukan untuk dapat

memenuhi time budget yang telah ditetapkan.

5. Frekuensi revisi time budget

6. Selisih time budget

2.1.7.5 Dampak Time Budget Pressure

Menurut Dezoort dan Lord (1997) mengelompokkan dampak time

budget pressure sebagai berikut:

1. Impacting attitude

Yang termasuk kedalam impacting attitude yaitu: stress, feeling of

failure, job dissatisfaction, undersired turnover.

2. Impacting intention

Yang termasuk kedalam impacting intention yaitu: underreporting time

dan accepting weak from of evidence during the audit.

3. Impacting behavior

Yang termasuk kedalam impacting behavior yaitu: premature sign-off

dan neglect needed research an accounting standards.

Sedangkan menurut Alderman dan Deitrick (1982), dampak negatif dari

time budget pressure adalah sebagai berikut:

1. Narrowed scopes

2. Reduced work on certain procedures

3. Reliance on lower quality evidence

4. Premature audit sign-off

5. Omission of some audit procedures

32

Menurut Sweeney dan Pierce (2006) selain memiliki dampak negatif,

time budget pressure memiliki dampak positif, antara lain:

1. Greater focus on completion of work

2. More effective dealings with clients

3. Greater attention to relevant information

4. Elimination of unnecessary work

5. Better communication with superiors

2.1.8 Kualitas Audit

Istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap

orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang

dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah

saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan audit. Auditor sendiri

memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar

profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis klien dengan tujuan untuk

meminimalisasi risiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan klien dan

menjaga reputasi KAP.

DeAngelo (1981:186) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality as the market-assessed joint probability that a given

auditor will both detect material misstatement in the client’s financial

statement and report the material misstatement”.

Berdasarkan kutipan diatas, kualitas audit didefinisikan sebagai

kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan salah saji material dalam

laporan keuangan klien dan melaporkan tentang salah saji material tersebut.

Kualitas audit ini timbul atas tuntutan dari pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Sebab, auditor

33

memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi dan menilai apakah laporan keuangan

telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi

standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (professional

qualities), auditor independen, serta pertimbangan (judgement) yang digunakan

dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (SPAP, 2011).

2.1.8.1 Unsur-unsur Kualitas Audit

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wooten

(2003) dan SPAP (2011), faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Deteksi salah saji

“Detecting material misstatement is influenced by how well the audit

team performs the audit, which in turn is influenced by the quality

control system and management resources of the audit firm. many

studies have used firm size as a surrogate for these audit firm and audit

team factors, and their findings have been controversial” (Wooten, 2003).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat menemukan salah saji

yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material

dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang

dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya

manajemen KAP.

2. Berpedoman pada standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi,

review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa

profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan

34

pengatur standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan

Indonesia).

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien

Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus

mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen

yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon

dengan baik oleh klien.

4. Prinsip kehati-hatian

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam

perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor

sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek

dari audit, termasuk evaluasi risiko audit, formulasi dan tujuan audit,

menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit,

dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan

mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan

hasil audit.

5. Review dan pengendalian oleh supervisor

“Panels of expert also associate high quality with a firm that has strong

controls in place over its audit process. GAAS requires a firm to

maintain a quality-control system and requires auditors to adequately

plan their audits. There is match leeway, however, in determining how

formal and perspective these systems need to be. Firms with a more

rigorous quality-control system and a more systematic audit

methodology process are less likely to have material misstatement go

undetected by their audit procedures” (Wooten, 2003).

35

Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang

memiliki kontrol yang kuat di tempat selama proses audit. SPAP

mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem

pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang

memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih

baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung

memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit

mereka.

6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner

“The expert reported that partner and manager attention to the

engagement is associated with audit quality. GAAS requires that audits

be properly supervised and assigned. The availability during filedwork

of the seasoned judgement of an experienced auditor provides

authoritative responses to technical and procedural questions” (Wooten. 2003).

Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk

keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan

bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan

partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan

pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek

harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi

oleh auditor.

36

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Sistem Pengendalian Mutu dengan Kualitas Audit

Whittaker dan Western (1985) mengemukakan bahwa:

“The audit should have a high standard of quality. This high standard of quality that can be achieved with proper planning and the control and

suppression of the work performed”.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam pelaksanaan audit harus memiliki

standar kualitas yang tinggi. Standar kualitas yang tinggi ini bisa dicapai dengan

perencanaan yang tepat serta pengendalian dan penekanan terhadap pekerjaan

yang dilakukan.

Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik

mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak profesional, kantor akuntan

publik (KAP) bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesional

akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan

pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar

pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi

setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian mutu. sistem pengendalian mutu

mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan

SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi,

kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1).

37

Menurut United States General Accounting Office (1993):

“The quality control system should define principles, policies, and procedures that will achieve the consistent quality of work that the

organization expects”.

Hal tersebut menerangkan bahwa sistem pengendalian mutu harus

mendefinisikan prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur untuk mencapai kualitas

pekerjaan secara konsisten sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi tersebut.

Kantor akuntan publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur

pengendalian mutu (SPAP, 2011:16000.2). Pemekerjaan menjadi salah satu unsur

penentu dalam pengendalian mutu untuk mempertahankan kualitas audit yang

dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pemekerjaan memberikan keyakinan bahwa

semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat untuk memungkinkan

mereka melakukan perikatan secara kompeten. Kualitas audit yang dihasilkan

akan bergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang

melakukan supervisi atas pekerjaan (SPAP, 2011:16000.3).

2.2.2 Hubungan Time Budget Pressure dengan Kualitas Audit

Pada tahap perencanaan audit, manajer menyusun suatu time budget

untuk menentukan jam audit yang dibutuhkan oleh setiap level auditor. Time

budget ini disesuaikan dengan audit fee yang disepakati oleh klien. Time budget

pressure ini timbul terutama akibat adanya client’s fee pressure yang disebabkan

oleh meningkatnya persaingan antar kantor akuntan publik (Willet dan page,

1996).

38

Pada praktiknya, time budget digunakan untuk mengukur tingkat

efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan

tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu

yang dianggarkan. Adanya batas waktu (time deadline) menyebabkan seorang

auditor dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila

hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang

telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewati serta kualitas dapat

terganggu. Dengan adanya tekanan tersebut memungkinkan bagi staf untuk

mengurangi waktu penugasan dengan cara melakukan pemotongan (short cut) dan

juga melakukan pengujian lebih sedikit terhadap sampel yang sudah dipilih serta

mereka mengabaikan kesalahan (Raghunathan, 1991).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Dezoort dan Lord (1997)

bahwa:

“The increased level of stress has been shown to have a number of

behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to

assimilate information changing the processing strategy used and

restricting information processing”.

Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam

pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat

membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit

dan laporan keuangan yang dihasilkan.

Dari penelitian Kelley dan Margheim (1990) terdapat berbagai macam

perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya adalah:

1. Rejecting awkward items from a sampel

2. Accepting doubtful audit evidence

3. Not testing all of the items in a selected sampel

39

Menurut Coram et al (2004) terdapat suatu perilaku dibawah tekanan

waktu yang dapat diketahui dan mempengaruhi keadaan time budget pressure

dapat menambah tingkat stress. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa

pada kondisi dibawah tekanan time budget, auditor akan menerima pilihan yang

berisiko dan hanya fokus terhadap informasi yang penting. Hasil penelitian

tersebut sesuai dengan penelitan yang dilakukan oleh Otley dan Pierce (1996)

yang mengemukakan:

“Tight budget often lead the auditors omitting parts of the audit

program, and thus to lower audit quality”.

Maksud dari kutipan tersebut menyatakan bahwa ketatnya time budget

menyebabkan auditor untuk meninggalkan suatu langkah audit dalam audit

program sehingga menyebabkan kecenderungan perilaku menyimpang yang

berdampak pada penurunan kualitas audit.

40

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Ha1

Ha2

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian penelitian ini, maka

hipotesis yang akan diuji dalam penilitian ini adalah:

Ha1 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu terhadap kualitas

audit

Ha2 : Terdapat pengaruh antara time budget pressure terhadap kualitas audit

Ha3 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu dan time budget

pressure secara simultan terhadap kualitas audit

Sistem Pengendalian Mutu (X1)

- Indepedensi

- Penugasan Personel

- Konsultasi

- Supervisi

- Pemekerjaan

- Pengembangan Profesional

- Promosi

- Penerimaan dan Keberlanjutan

Klien

- Inspeksi

Kualitas Audit (Y)

- Deteksi salah saji

- Berpedoman pada standar

- Komitemen yang kuat

terhadap jasa audit yang

diberikan kepada klien

- Prinsip kehati-hatian

- Review dan pengendalian oleh

supervisor

- Perhatian yang diberikan oleh

manajer dan partner

Time Budget Pressure (X2)

- Pemahaman auditor atas time

budget

- Tanggung jawab terhadap

time budget

- Penilaian kinerja dari atasan

- Alokasi fee untuk biaya audit

- Frekuensi revisi time budget

- Selisih time budget

DFRPSHWHQW LQGHSHQGHQWSHUVRQ´ - Widyatama

Documents