Agenda Persidangan Sidang Umum Dan PEMIRA KBM PNL Buketrata Tanggal 18 Mei 2015 s/d Selesai A. Sidang Pleno I dipimpin oleh presidium sidang sementara (DPM) 1. Agenda Persidangan 2. Tata tertib sidang 3. Pemilihan Presidium Sidang Tetap B. Sidang pleno II dipimpin oleh presidium sidang tetap (Forum) 1. Laporan Pertanggung jawaban DPM, BEM,HMJ dan UKMPeriode 2014-2015 2. Pembagian dan penetapan komisi 3. Sidang komisi: Pengesahan AD/ART Pengesahan GBHO dan GBPK Pengesahan Intern Kampus Pengesahan Ekstern Kampus Pengesahan Juklak 4. Pengesahan Rekomendasi tiap-tiap komisi C. Sidang Pleno III dipimpin oleh presidium sidang tetap (Forum) 1. Pengesahan Kriteria Calon PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM 2. Penetapan Calon PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM 3. Penetapan Anggota KIP 4. Perhitungan Suara PEMIRA 5. Pengesahan PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM Terpilih 6. Serah Terima Hasil Sidang dari presidium sidang terpilih kepada presidiumSementara D. Sidang Pleno IV dipimpin oleh presidium sidang sementara (DPM) 1. Pengumuman hasil sidang Umum KBM PNL. 2. Penutupan sidang Umum KBM PNL.
54
Embed
dewanperwakilanmahasiswapnl.files.wordpress.com… · Web viewAgenda Persidangan. Sidang Umum Dan PEMIRA KBM PNL. Buketrata Tanggal . 18 Mei 2015. s/d Selesai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Agenda PersidanganSidang Umum Dan PEMIRA KBM PNL
Buketrata Tanggal 18 Mei 2015 s/d Selesai
A. Sidang Pleno I dipimpin oleh presidium sidang sementara (DPM)1. Agenda Persidangan2. Tata tertib sidang3. Pemilihan Presidium Sidang Tetap
B. Sidang pleno II dipimpin oleh presidium sidang tetap (Forum)1. Laporan Pertanggung jawaban DPM, BEM,HMJ dan UKMPeriode 2014-20152. Pembagian dan penetapan komisi3. Sidang komisi:
C. Sidang Pleno III dipimpin oleh presidium sidang tetap (Forum)1. Pengesahan Kriteria Calon PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM2. Penetapan Calon PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM3. Penetapan Anggota KIP4. Perhitungan Suara PEMIRA5. Pengesahan PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM Terpilih6. Serah Terima Hasil Sidang dari presidium sidang terpilih kepada
presidiumSementara
D. Sidang Pleno IV dipimpin oleh presidium sidang sementara (DPM)1. Pengumuman hasil sidang Umum KBM PNL.2. Penutupan sidang Umum KBM PNL.
TATA TERTIB PERSIDANGAN SIDANG UMUM DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (SU-DPM 2014-2015)
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
1. Nama
Sidang ini bernama Sidang Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Status1. Sidang Umum DPM ini merupakan nota pemegang kekuasaan tertinggi.2. Sidang Umum ini dilaksanakan setahun sekali.
3. Kekuasaan1. Meminta dan mengevaluasi pertanggungjawaban Ketua Umum DPM dan
Presiden Mahasiswa beserta Gubenur Himpunan dan Ketua UKM PNL2. Mengevaluasi dan memperbaharui AD/ART.3. Mengevaluasi dan menetapkan mekanisme organisasi kemahasiswaan KBM
PNL4. Mengevaluasi dan menetapkan GBHO dan GBPK DPM dan BEM PNL5. Menetapkan rekomendasi BEM PNL baik bersifat Intern maupun ekstern6. Menetapkan mekanisme pemilihan Ketua Umum DPM dan Presiden
Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa PNL7. Menetapkan calon Ketua DPM dan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
Mahasiswa PNL8. Mengesahkan Ketua Umum DPM dan Presiden Mahasiswa dan Wakil
Presiden Mahasiswa PNL9. Hal-hal yang dianggap perlu ditetapkan kemudian
4. PesertaPeserta penuh terdiri dari :1. perwakilan DPM sebanyak 15 orang2. Perwakilan BEM sebanyak 15 orang3. Perwakilan dari HMJ, UKM dan IKPAS sebanyak 5 orang4. Seluruh Komisaris / utusan kelas dikalangan KBM PNL
5. Kewajiban Peserta1. Mematuhi seluruh acara persidangan dengan tepat waktu2. Memenuhi seluruh tata tertib 3. Peserta diharuskan memakai almamater dan badge yang diberikan oleh panitia4. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan5. Peserta hanya dapat meninggalkan dan memasuki persidangan setelah
mendapatkan izin dari panitia sidang6. Selama sidang umum peserta wajib menjunjung tinggi akhalakul karimah.
6. Hak Peserta1. peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara
7. Sidang1. Sidang pleno2. Sidang komisi
8. Pimpinan Sidang1. Sidang Pleno 1 dan 4 dipimpin oleh presidium sidang sementara yang
merupakan perwakilan dari DPM.2. Sidang Pleno 2 dan 3 dipimpin oleh presidium sidang terpilih oleh peserta
sidang umum.3. Presidium sidang terdiri dari 3 orang dan dipilih salah satunya sebagai ketua.4. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih oleh peserta .
9. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang1. Pimpinan sidang sementara bertugas untuk :1.1. Memimpin Sidang sampai terpilihnya Presidium Sidang Tetap.1.2. Membahas dan menetapkan Tata Tertib dan agenda sidang.1.3. Menutup dan mengesahkan hasil sidang umum KBM PNL
2. Pimpinan sidang tetap.2.1. Memimpin sidang pleno LPJ DPM, BEM, HMJ dan UKM.2.2. Memimpin sidang komisi.2.3. Menetapkan anggota KPP.2.4. Mengesahkan PRESMA,WAPRESMA dan Ketua Umum DPM Terpilih.
3. Ketua sidang komisi.3.1. Memimpin sidang komisi.3.2. Merumuskan hasil sidang komisi untuk disampaikan pada sidang pleno.
10.Pembagian komisi1. Komisi A bidang AD/ART .2. Komisi B bidang GBHO DAN GBPK.3. Komisi C bidang Rekomendasi KBM PNL Mengenai intern kampus dan
peraturan keorganisasian di kampus.4. Komisi D bidang rekomendasi ekstern kampus.5. Komisi E bidang Juklak (petunjuk pelaksanaan)
11.Qourum1. Sidang umum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang
registrasi.2. Apabila point 1 tidak memenuhi maka sidang umum diundurkan selama 2x10
menit dan setelah itu diangap sah.
12.Keputusan1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah atau mufakat.2. Bila point 1 tidak terpenuhi maka keputusan diambil dengan lobi dan sidang
diundurkan selama 1x10 menit3. Bila point 2 tidak terpenuhi maka keputusan diambil dengan suara
terbanyak(voting).
13.Sanksi1. Apabila peserta melanggar tata tertib sidang, maka pimpinan sidang berhak
mengeluarkan peringatan pertama.2. Apabila peserta melakukan pelanggaran kedua setelah diberi peringtan pertama ,
maka peserta tersebut dicabut hak suaranya.3. Apabila peserta melakukan pelanggaran ketiga setelah diberikan peringatan
kedua,maka peserta tersebut dikeluarkan dari persidangan.
14.PenutupHal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini, diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan sidang atas persetujuan Sidang Umum DPM.
SIDANG UMUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
PEDOMAN ORGANISASI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2014 – 2015
KOMISI AANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR MAHASISWA ( KBM )POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
MUQADDIMAH
Sesungguhnya nilai-nilai universal yang terkandung dalam islam adalah nilai-nilai
yang telah teruji keteguhannya, kebenaran dan kebaikannya sebagai pedoman dalam
menjalani setiap proses kehidupan. Kehidupan yang sesuai dengan sunatullah adalah
kehidupan yang seimbang.Sebuah konsep utuh antara kehidupan duniawi dan ukhawi,
individual dan social, keluarga dan masyarakat.Karena itu, setiap aktivitas yang kemudian
dilakukan adalah aktivitas yang senantiasa menjaga ritme keseimbangan, sehingga, terwujud
suatu harmoni dan bukan ekstrimitas dalam bentuk apapun.
Mahasiswa sebagai generasi penerus yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya
bagi kemaslahatan alam adalah para penjaga nilai-nilai universal yang senantiasa membekali
dirinya dengan ahklakul karimah, intelektualitas, kebijaksanaan dan militansi yang tinggi
dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rakyat, mahasiswa adalah sekelompok orang terpelajar yang selalu berupaya
menjadi agen pembawa aspirasi rakyat yang mampu merasakan beban, kepedihan,
kegembiraan dan harapan-harapannya sendiri.
Untuk itu di bentuklah organisasi mahasiswa yang menampung semua aspirasi dan
aktifitas mahasiswa menjadi wadah dan sarana pengembangan kualitas intelerktual sehingga
mahasiswa perlu mengorganisir dirinya dalam barisdan rakyat tampa mengabaikan kewajiban
akademis yang diembannya. Karena itu di bentuk.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
tangga sebagai berikut.
ANGGARAN DASAR
BAB INAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama
Lembaga ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian di singkat KBM PNL.
Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan
KBM PNL didirikan pada tanggal 23 juni 1999 di kampus Politeknik Negeri Lhokseumwe buket rata, Lhokseumawe untuk waktu yang tidak di tentukan dan berkedudukan di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe.
BAB IIKEANGGOTAAN
Pasal 3 Anggota
Anggota KBM PNL adalah seluruh Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pasal 4 Perangkat
Perangkat KBM PNL terdiri dari:1. Dewan Perwakilan Mahasiswa ( DPM )2. Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM )3. Himpunan Mahasiswa Jurusan ( HMJ )4. Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM )5. Ikatan Penghuni Asrama ( IKPAS)
BAB IIITUJUAN, AZAS, PRINSIP, SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5 Tujuan
KBM PNL bertujuan membentuk mahasiswa yang berkualitas akademik, peneliti dan pengabdi yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam menwujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.
Pasal 6 Azas
KBM PNL berazaskan ISLAM
Pasal 7 PrinsipPrinsip KBM PNL adalah kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, kejujuran, kebersamaan, kemitraan dan kerakyatan.
Pasal 8 Sifat
KBM PNL bersifat independent.
Pasal 9 Fungsi
“ KBM PNL berfungsi sebagai lembaga pengkaderan serta menjalankan program-program kerja yang sudah di tetapkan.”
BAB IVVISI DAN MISI
Pasal 10 Visi
1. Meningkatkan pemantapan keagamaan, moralitas dan kepribadian mahasiswa.2. Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial dan budaya.
Pasal 11 Misi1. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan
untuk menopang pembangunan nasional.2. Berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan daerah.3. Kritis dan tanggap terhadap situasi dan kondisi.4. Usaha-usaha lain dengan azas, prinsip, tujuan sifat dan fungsi KBM PNL.
BAB VKEDAULATAN
Pasal 12 Sidang Umum
Kedaulatan tertinggi berada pada sidang umum DPM
BAB VIATRIBUT
Pasal 13 Atribut
Atribut KBM PNL berupa : jas almamater, emblem dan atribut-atribut lain yang sesuai dengan statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe
BAB VIIATURAN PERALIHAN
Pasal 14 Umum
Semua peraturan dasar organisasi kemahasiswaan perangkat KBM PNL masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan semua ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lhokseumawe juga berlaku pada KBM PNL dengan penyesuaian – penyesuaian.
BAB VIIIATURAN TAMBAHAN
Pasal 15 Aturan Tambahan “Segala aturan tambahan yang belum dibahas dalam AD ini dapat diatur kembali dengan dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari anggota DPM dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah KBM yang hadir.”
BAB IXATURAN PENUTUP
Pasal 16 Perubahan AD\ART dan Pembubaran KBM PNL
1. Perubahan AD\ART dan pembubaran KBM PNL hanya dapat di lakukan dalam sidang umum DPM PNL yang dihadiri 50%+1 dari anggota yang terdaftar dan di setujui oleh sedikitnya 50%+1 anggota yang hadir.
2. Apabila point di atas tidak terpenuhi, maka sidang di pending selama 2x5 menit selanjutnya sidang di anggap sah.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
1. Sidang Umum DPM
Pasal 1 Sidang Umum
Sidang umum adalah pemegang kedaulatan tertinggi KBM PNL
Pasal 2 Pelaksanaan
Sidang umum di laksanakan oleh DPM dengan ketentuan kepanitian Sidang Umum disetujui oleh ketua DPM dan mengetahui PUDIR III
Pasal 3 Kekuasaan
Sidang Umum dapat :1. Mengevaluasi dan menetapkan AD/ART.2. Mengevaluasi dan menetapkan GBHO dan GBPK.3. Menetapkan rekomendasi KBM PNL baik intern maupun ekstern.4. Menetapkan mekanisme pemilihan ketua DPM dan presiden mahasiswa beserta
gubernur HMJ PNL.5. Menetapkan dan mengevaluasi mekanisme organisasi mahasiswa.6. Menetapkan calon ketua DPM dan presiden mahasiswa beserta gubernur HMJ PNL.7. Meminta dan mengevaluasi pertanggung jawaban pengurus DPM, BEM, HMJ, UKM,
dan IKPAS PNL.8. Mengesahkan ketua dpm beserta wakil ketua DPM dan presiden
mahasiswabesertabeserta wakil presiden mahasiswa serta Gubernur HMJ PNL dari hasil pemilihan raya.
9. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
Pasal 4 Peserta Sidang Umum
Peserta Sidang Umum adalah :1. Utusan dari BEM 2. Utusan dari DPM3. Utusan dari HMJ4. Utusan dari UKM5. Utusan dari IKPAS
6. Utusan dari tiap-tiap kelasPasal 5 Pertanggung Jawaban
Untuk pertanggung jawaban disertai pengurus DPM sebagai peserta 15 orang
Pasal 6 Qourum
Sidang umum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 50%+1 peserta sidang umum hasil registrasi dan bila tidak memenuhi maka di undurkan selama 10 menit, setelah itu dianggap sah.
Pasal 7 Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, Bila tidak memenuhi maka keputusan diambil dengan lobi dan sidang diundurkan selama 1x10 menit bila tidak memungkinkan dilakukan voting
Pasal 8 Pengesahan
Setiap keputusan ketetapan yang telah disepakati harus disahkan dengan ketukan palu
Pasal 9 Peninjauan kembali
1. Apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan/ketetapan yang telah disahkan pada sidang umum maka keputusan/ketetapan itu dapat ditinjau ulang
2. Peninjauan ulang di anggap sah apabila dihadiri 50%+1 jumlah peserta yang registrasi dan disetujui oleh 50%+1 peserta yang hadir
2. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
BAB INAMA DAN STATUS
Pasal 1 Nama
Lembaga ini bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian disingkat dengan DPM PNL.
Pasal 2 Status
DPM PNL adalah Legislatif tertinggi di tingkat PNL.
BAB IIKEPENGURUSAN
Pasal 3 Kriteria Ketua DPM
Kriteria Ketua DPM adalah :1. Bertaqwa kepada ALLAH SWT serta menjunjung tinggi Akhlakul Karimah2. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.3. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial dalam mengembangkan DPM ke
depan.4. Mempunyai kemampuan intelektual.5. Mahasiswa Aktif yang bukan tingkat awal dan tingkat akhir6. Memiliki pengalaman berorganisasi.7. Jujur, adil dan berahklakul karimah.8. Boleh merangkap jabatan sebagai simpatisan organisasi intern.9. Tidak mengikuti lebih dari satu perguruan tinggi.10. Memiliki sertifikat Ordikmaru.11. Setiap calon ketua DPM Minimal memiliki IP terakhir≥ 2.7512. Tidak bermasalah dari segi akademik.13. Tidak Menjadi kader dari partai politik14. Tidak pernah menggunakan narkotika.15. Setiap calon DPM harus mengikuti LKD yang dibuat oleh ORMAWA kampus
Pasal 4Mekanisme Pemilihan
1. Mekanisme pemilihan ketua DPM di tentukan pada sidang umum dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dikalangan mahasiswa.
2. pemilihan dilakukan secara langsung ( pemilihan raya ) dan bila tidak mungkin dapat di pilih melalui musyawarah peserta sidang umum.
3. Ketua DPM terpilih segera menyusun personalia kepengurusan selambat-lambatnya 2 minggu setelah terpilih, dan melaksanakan pelantikanserah terima jabatan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kepengurusan terbentuk. Jika keadaan tidak memungkinkan maka dapat disesuaikan
4. Ketua DPM hanya menjabat 1 periode kepemimpinan
Pasal 5 Syarat – Syarat Pengurus
1. Seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan-persyaratan ditentukan selanjutnya oleh Ketua DPM.3. Memiliki sertifikat Ordikmaru.
Pasal 6 Hak-Hak Pengurus
1. Mengeluarkan pendapat.2. Mengajukan usul dan pernyataan baik lisan maupun tulisan.3. Memilih dan dipilih.4. Mengikuti semua jenis kegiatan yang di adakan oleh DPM.5. berpartisipasi pada setiap kegiatan yang ada di KBM PNL, baik secara langsung
ataupun tidak.
Pasal 7 Rangkap Jabatan
Pengurus Inti DPM tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan pengurus inti BEM, HMJ, UKM dan IKPAS.
Pasal 8 Kewajiban Pengurus
1. Menjaga nama baik DPM dan kesekretariatan DPM2. Berpatisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh DPM.3. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus DPM.4. Memberi teguran kepada sesama anggota DPM sesuai dengan AD/ART dan
mekanisme organisasi tersebut.5. Setiap pengurus diharuskan menghadiri setiap rapat yang diadakan oleh DPM
Pasal 9 Kehilangan Status Sebagai Pengurus
1. Telah habis masa kepengurusannya.2. Meninggal dunia.3. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.4. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada masa kepengurusan.5. Tidak menjaga nama baik DPM.6. Tidak Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh DPM.7. Tidak Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus DPM.8. Tidak pernah mengikuti rapat rutin DPM
9. Jika bermasalah dalam segi akademik.
10. Apabila didalam organisasi terdapat yang berpacaran antar pengurus dan anggota akan
dikeluarkan salah satu dari keduanya tanpa kecuali.
11. Apabila tidak pernah mengikuti acara besar(rakor,sidang umum dll)
Pasal 10 Sanksi
1. Pengurus dapat diskors bahkan dikeluarkan melalui musyawarah DPM sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan
2. Tata cara sanksi dapat di atur dalam peraturan intern DPM.
BAB IIIPERSONALIA
PASAL 11Personalia DPM
Struktur Pengurus DPMKetua Dewan :Wakil I :Wakil II :Sekretaris Dewan :Bendahara Dewan :Ketua – ketua komisi :Anggota komisi :
BAB IVTUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 12 Tugas dan Tanggung Jawab DPM
1. Mendampingi BEM dalam mengambil keputusan strategis yang sifatnya tidak rutin, temporer, mempunyai implikasi yang besar, dampak jangka panjang yang mengatas namakan mahasiswa PNL.
2. Melakukan rapat dengan BEM, HMJ, UKM dan IKPAS guna menanggapi isu-isu yang sedang beredar di PNL, minimal 2 bulan sekali.
3. Melakukan penelitian, pendataan dan pengawasan terhadap BEM, HMJ,UKM dan IKPAS
4. Memberi pertimbangan dan masukan kepada BEM, HMJ, UKM dan IKPAS bila dianggap telah menyimpang dari AD/ART, GBHO, GBPK serta kebijakan umum PNL lainnya.
5. Melaksanakan Sidang Umum.6. Menyelenggarakan sidang istimewa apabila presiden mahasiswa melakukan kesalahan
yang tidak dapat ditolerir dan mengganggu mekanisme organisasi, melanggar AD/ART dan GBHO.
7. DPM bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan kemahasiswaan di PNL.
8. Melaksanakan AD/ART secara murni dan konsekuen.9. Membagikan draft hasil Sidang umum berupa hardcopy dan softcopy kepada BEM,
UKM, HMJ, IKPAS dan petinggi Akademisi serta diberitahukan tentang adanya draft hasil sidang umum di mading.
BAB VKEUANGAN
Pasal 13 Keuangan
1. Dana Operasional Kegiatan Mahasiswa2. Donatur dari Semua Pihak Yang HALAL dan tidak mengikat
BAB VIATRIBUT
Pasal 14 Atribut
Umum: 1. Jas almamater dengan:
- Nama dan jabatan di dada kiri- Logo DPM di lengan kiri atas
2. Pin di dada kanan.Khusus:Pakaian khas lain yang sesuai dengan karekteristik DPM dan sesuai dengan norma – norma islam.
3. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
BAB INAMA DAN STATUS
Pasal 1 Nama
Lembaga ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian disingkat dengan BEM PNL.
Pasal 2 Status
BEM PNL adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Politeknik Negeri Lhokseumawe
BAB IIKEPENGURUSAN
Pasal 3 Kriteria Presiden Mahasiswa
1. Bertaqwa kepada ALLAH SWT serta menjunjung tinggi Akhlakul Karimah2. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.3. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial dalam mengembangkan BEM ke
depan.4. Mempunyai kemampuan intelektual.5. Mahasiswa aktif yang bukan tingkat awal dan tingkat akhir6. Memiliki pengalaman berorganisasi.7. Jujur, adil dan berahklakul karimah.8. Boleh merangkap jabatan sebagai simpatisan organisasi intern.9. Tidak mengikuti lebih dari satu perguruan tinggi.10. Memiliki sertifikat Ordikmaru.11. Setiap calon Presiden Mahasiswa Minimal memiliki IPK 3,00.12. Tidak bermasalah dari segi akademik.13. Tidak Menjadi kader dari partai politik14. Tidak pernah memakai narkoba/narkotika
15. setiap calon presiden mahasiswa harus mengikuti lkd dan melampirkan sertifikat lkd
Pasal 4 Mekanisme Pemilihan
1. Mekanisme pemilihan presiden mahasiswa di tentukan pada sidang umum dan dilaksanakan oleh KPP.
2. Pemilihan dilakukan secara langsung ( pemilihan raya ) dan bila tidak mungkin dapat di pilih melalui musyawarah peserta sidang umum.
3. Presiden mahasiswa terpilih segera menyusun personalia kepengurusan selambat-lambatnya 2 minggu setelah terpilih, dan melaksanakan pelantikan\serah terima jabatan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kepengurusan terbentuk. Jika keadaan tidak memungkinkan maka dapat disesuaikan.
4. Presiden mahasiswa hanya menjabat 1 periode kepemimpinan.
Pasal 5 Syarat – Syarat Pengurus
1. Seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan-persyaratan ditentukan selanjutnya oleh Presiden Mahasiswa atas pertimbangan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Memiliki sertifikat Ordikmaru.
Pasal 6 Hak-Hak Pengurus
1. Mengeluarkan pendapat.2. Mengajukan usul dan pernyataan baik lisan maupun tulisan.3 Memilih dan dipilih.
Pasal 7 Kewajiban Pengurus
1. Menjaga nama baik dan Kesekretariatan BEM2. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh BEM.3 Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus BEM.4 Mengevaluasi kinerja dari setiap anggota.
Pasal 8 Rangkap Jabatan
Pengurus inti BEMtidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus intiDPM, HMJ, UKM dan IKPAS
Pasal 9 Kehilangan Status Sebagai Pengurus
1. Telah habis masa kepengurusannya.2. Meninggal dunia.3. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.4. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada masa kepengurusan.5. Tidak menjaga nama baik BEM.6. Tidak Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh BEM.7. Tidak Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus BEM.
8. Tidak pernah mengikuti rapat rutin BEM.
9. Jika bermasalah dalam segi akademik.
10. Apabila didalam organisasi terdapat yang berpacaran antara pengurus dan anggota
akan dikeluarkan salah satu dari keduanya tanpa kecuali.
11. Apabila tidak pernah mengikuti acara besar(rakor,sidang umum dll)
Pasal 10 Sanksi
1. Pengurus dapat diskors bahkan dikeluarkan melalui musyawarah BEM sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan ditembuskan ke DPM
2. Tata cara pemberian sanksi dapat di atur sesuai dengan kode etik BEM.
BAB IIIPERSONALIA
Pasal 11 Personalia
Stuktur pengurus BEM
Presiden mahasiswa :Wakil Presiden :Sekretaris jendral I :Sekretaris jendral II :Bendahara I :Bendahara II :Menteri – Menteri :Staf kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan :
BAB IVTUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12 Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Menyuarakan aspirasi mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.2. Melaksanakan kebijakan operasional di tingkat PNL.3. Menjalin koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan baik di dalam PNL maupun di
luar PNL.4. mengkordinir setiap UKM, dan IKPAS5. Mengaplikasikan GBPK yang ditetapkan pada Sidang Umum dalam bentuk program
kerja dengan pertimbangan dari DPM.
BAB VKEUANGAN
Pasal 13 Keuangan
1. Dana Operasional Kegiatan Mahasiswa.
2. Donatur dari Semua pihak yang halal dan tidak mengikat.
BAB VIATRIBUT
Pasal 14 Atribut
Umum: 3. Jas almamater dengan:
- Nama dan jabatan di dada kiri- Logo BEM di lengan kiri atas
4. Pin di dada kanan.
Khusus:Pakaian khas lain yang sesuai dengan karekteristik BEM dan sesuai dengan norma – norma islam.
4. UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BAB INAMA DAN STATUS
Pasal 1 Nama
Lembaga ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian disingkat dengan UKM PNL.
Pasal 2 Status
UKM PNL adalah lembaga minat dan bakat yang otonom dan bertanggung jawab langsung kepada musyawarah UKM dan ditembuskan ke BEM.
BAB IIKEPENGURUSAN
Pasal 3 Syarat – syarat Pengurus
Yang berhak menjadi pengurus UKM adalah seluruh mahasiswa Politeknik
Negeri Lhokseumawe dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan sendiri oleh
masing-masing UKM dan harus memiliki sertifikat ordikmaru.
Pasal 4 Hak –hak Pengurus
1. Mengeluarkan pendapat2. Mengajukan usul dan pernyataan baik lisan maupun tulisan3. Memilih dan dipilih4. Mengikuti semua jenis kegiatan yang di adakan oleh UKM
Pasal 5 Kewajiban Pengurus
1. Menjaga nama baik UKM2. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh UKM3. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus UKM4. Mengevaluasi setiap kinerja anggotanya sesuai dengan AD/ART yang telah disetujui5. Menegur setiap anggota UKM yang tidak mengikuti AD/ART yang telah di setujui
Ketentuan Sanksi terhadap pengurus ditentukan oleh masing – masing UKM
BAB IIIPERSONALIA
Pasal 8 Personalia UKM
Ketua umum :Sekretaris :Bendahara :Ketua – ketua bidang yang ditentukan oleh masing – masing UKM
Pasal 9 Mekanisme Pemilihan
Mekanisme pemilihan ketua umum UKM di atur dan di tentukan oleh masing – masing UKM atas persetujuan dari BEM
BAB IVMUSYAWARAH UKM
Pasal 10 musyawarah UKM
Musyawarah UKM adalah forum yang di ikuti oleh anggota sendiri
BAB VKEUANGAN
Pasal 11 keuangan
1. Dana Operasional Kegiatan Mahasiswa2. Donatur dari Semua Pihak Yang HALAL dan tidak mengikat
BAB VIATRIBUT
Pasal 12 Atribut
Umum: 5. Jas almamater dengan:
- nama dan jabatan di dada kiri- logo UKM di lengan kiri bawah
6. Pin di dada kanan
Khusus:Pakaian khas lain yang sesuai dengan karekteristik UKM dan sesuai dengan norma – norma islam.
5. HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
BAB INAMA DAN STATUS
Pasal 1 Nama
Lembaga ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian disingkat dengan HMJ PNL.
Pasal 2 Status
HMJ PNL adalah lembaga di tingkat jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada anggota HMJ dan jurusan masing- masing yang kemudian ditembuskan ke BEM.
BAB IIKEPENGURUSAN
Pasal 3 Syarat – syarat Pengurus
Yang berhak menjadi pengurus HMJ adalah seluruh mahasiswa politeknik negeri lhokseumawe, di masing – masing jurusan dan harus memiliki sertifikat ordikmaru.
Pasal 4 Hak –hak Pengurus
1. Mengeluarkan pendapat
2. Mengajukan usul dan pernyataan baik lisan maupun tulisan
3. Memilih dan dipilih4. Mengikuti semua jenis kegiatan yang di adakan oleh HMJ
Pasal 5 Kewajiban Pengurus
1. Menjaga nama baik HMJ2. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh HMJ
3. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus HMJ4. Mengevaluasi setiap kinerja anggota sesuai dengan AD/ART
Pasal 6 Kehilangan Kepengurusan
Ketentuan kehilangan kepengurusan ditentukan oleh masing – masing HMJ
Pasal 7 Sanksi
Ketentuan Sanksi terhadap pengurus ditentukan oleh masing – masing HMJ
BAB IIIPERSONALIA
Pasal 8 personalia HMJ
Gubernur :Wakil Gubernur :Sekretaris :Bendahara :Ketua – ketua bidang yang ditentukan oleh masing – masing HMJ
Pasal 9 Mekanisme Pemilihan
Mekanisme pemilihan Gubernur diatur pada Sidang Umum
BAB IVMUSYAWARAH HMJ
Pasal 10 Musyawarah HMJ
Musyawarah HMJ adalah forum yang di ikuti oleh pengurus HMJ
BAB VKEUANGAN
Pasal 11 Keuangan
1. Dana Operasional Kegiatan Mahasiswa2. Donatur dari Semua Pihak Yang HALAL dan tidak mengikat
BAB VIATRIBUT
Pasal 12 Atribut
Umum: 1. Jas almamater dengan:
a. nama dan jabatan di dada kirib. logo HMJ di lengan kiri bawah
2. Pin di dada kanan
Khusus:Pakaian khas lain yang sesuai dengan karekteristik HMJ dan sesuai dengan norma – norma islam.
6. IKATAN PENGHUNI ASRAMA (IKPAS)
BAB INAMA DAN STATUS
Pasal 1 Nama
Organisasi ini bernama Ikatan Penghuni Asrama Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kemudian disingkat dengan IKPAS PNL.
Pasal 2 Status
IKPAS PNL adalah organisasi tingkat asrama dan bertanggung jawab langsung kepada anggota IKPAS dan kemudian ditembuskan ke BEM.
BAB IIKEPENGURUSAN
Pasal 3 Syarat – syarat Pengurus
Yang berhak menjadi pengurus IKPAS adalah seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang tinggal di asrama dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan sendiri oleh IKPAS.
Pasal 4 Hak –hak Pengurus
1. Mengeluarkan pendapat2. Mengajukan usul dan pernyataan baik lisan maupun tulisan3. Memilih dan dipilih4. Mengikuti semua jenis kegiatan yang di adakan oleh IKPAS
Pasal 5 Kewajiban Pengurus
1. Menjaga nama baik IKPAS2. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh IKPAS3. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus IKPAS4. Mengevaluasi setiap kinerja anggotanya sesuai dengan AD/ART yang telah disetujui
Pasal 6 Kehilangan Kepengurusan
Ketentuan kehilangan kepengurusan ditentukan oleh IKPAS
Pasal 7 Sanksi
Ketentuan Sanksi terhadap pengurus ditentukan oleh IKPAS
BAB IIIPERSONALIA
Pasal 8 PersonaliaIKPAS
Ketua IKPAS :Wakil Ketua IKPAS :Sekretaris :Bendahara :Divisi – Divisi :
Pasal 9 Mekanisme Pemilihan
Mekanisme pemilihan Ketua IKPAS dan Wakil ketua IKPAS di atur dan di tentukan oleh IKPAS atas persetujuan dari BEM
BAB IVMUSYAWARAH IKPAS
Pasal 10 Musyawarah IKPAS
Musyawarah IKPAS adalah forum yang di ikuti oleh anggota sendiri
BAB VKEUANGAN
Pasal 11 Keuangan
1. Dana Operasional Kegiatan Mahasiswa2. Donatur dari Semua Pihak Yang HALAL dan tidak mengikat
BAB VIATRIBUT
Pasal 12 Atribut
Almamater digunakan pada saat mengikuti Rapat atau kegiatan KBM dan Pakaian khas lain yang sesuai dengan karekteristik IKPAS dan sesuai dengan norma – norma islam.
KOMISI B
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)
KELUARGA BESAR MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE
( KBM PNL PERIODE 2013-2014 )
A. PENGERTIAN
GBHO KBM PNL adalah suatu haluan yang memberikan arah dan landasan kebijakan
organisasi.Arah adalah petunjuk membimbing jalan mencapai tujuan, sedangkan landasan
adalah titik tolak yang menjadi sumber tenaga, ide, spirit dan nilai dasar yang menjadi pijakan
dalam mengarahkan roda organisasi kepada tujuan yang ditentukan.
B. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan lembaga kemahasiswaan PNL adalah setiap upaya peningkatan kualitas
watak dan kepribadian mahasiswa yang berakhlakul qarimah, peningkatan kemampuan
intelektual dan berwawasan global, peningkatan kemampuan akademis dan keterampilan
mengembangkan serta menterjemahkan pemikiran konsepsional ke dalam gerak
pembangunan secara professional dan juga kepekaan menanggapi persoalan-persoalan
mahasiswa dan rakyat.
C. LANDASAN-LANDASAN
1. Landasan Nilai
Landasan nilai lembaga kemahasiswaan PNL adalah suatu landasan yang
bersumberkan dari nilai-nilai islam yang tercamtum dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasalullah
SAW. Landasan ini adalah konsekuensi keterbatasan kemampuan manusia makhluk Allah
yang wajib mempunyai pegangan nilai yang bersifat teologis yang mengandung petunjuk,
menuntun dan bimbingan tentang hakekat kehidupan yaitu untuk mencapai ridha Allah di
dunia dan di akhirat.Landasan ini adalah seluruh landasan nilai-nilai universal yang dapat
diterima oleh seluruh mahasiswa walau dengan latar belakang kehidupan yang beragam.
2. Landasan Historis
Secara sosiologis dan historis kelahiran Politeknik Negeri lhokseumawe adalah
puncak tuntunan kebutuhan rakyat Aceh akan ilmu pengetahuan. Hasrat yang besar
tersebut pernah menjadi kerajaan Aceh Darussalam menjadi 1 diantara 5 terbesar
dunia pada masanya. Karena itu kebanggaan akan kebesaran masa lalu hendaknya
menjadi jarum-jarum emas yang mampu menstimulasi PNL menangkap aspirasi
tersebut untuk selanjutnya diaktualisasikan dalam peningkatan kualitas akademik.
Disamping itu kebangggaan akan nilai-nilai idealisme, kejujuran dan dalam sikap
keterpihakan kaum mustadh’afin acapkali dipertotonkan oleh para syuhada pada
perjuangan melawan pemerintahan Belanda, pendudukan Jepang, ketidak adilan
ORLA, dan penghianatan ORBA yang harus ditebus mahal dengan darah. Semangat
patriotisme dalam membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan tetaplah menjadi
semangat yang senantiasa harus bersemaya dalam jiwa dan mengalir dalam setiap tetes
darah mahasiswa PNL.landasan historis akan kebesaran masa lalu ini harussenantiasa
menjadi aspirasi lembaga kemahasiswaan PNL untuk terus dijaga, dipupukdan
dikembangkan dalam setiap gerak roda organisasi.
3. Landasan Konstitusi
Landasan konstitusi lembaga kemahasiswaan PNL adalah Tri Darma perguruan
Tinggi, AD / ART KBM PNL dan pedoman DIKTI. Tridarma Perguruan
Tinggimemberi titik tekan pada pendidikan , penelitian dan pengabdian. Pendidikan
adalah suatu prosestiada henti yang berlangsung secara simultan, terencana dan
terarah.Penelitian adalah suatu upaya pengeksplorasian gagasan-gagasan dan ide-ide
pembaharuan yang argumentatif dan teruji. Pengabdian adalah upaya pengamalan
setiap potensi bagi kemaslahatan rakyat,bangsa,negara dan agama.
4. Landasan Tuntunan Perjuangan Bangsa
Sebagai sebuah organisasi yang hidupdan berkembang dalam ruang dan waktu maka
adalah suatu keniscayaan untuk menbuka peluang-peluang pembaharuan
demiperbaikan yang konstruktif.Pembaharuan ini diselaraskan dengan tuntunan
perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, bangsa dan negara.Pembaharuan
tersebut adaah pewujudan dari sikap demokrat mahasiswa yang tidak ingin dikekang
oleh tradisi lama yang sudah usang. Namun demikian,ide-ide pembaharuan janganlah
menjadikan mahasiswa oportunis dan bersikap pragmatis, menghalalkan segala cara
demi mencapai tujuan.bagi mahasiswa nilai-nilai idealisme yang berlandaskan
kebenaran, keadilan dan keterpihakan pada kepentingan rakyat banyak adalah suatu
syarat mutlak yang hars dipegang teguh.
D. FUNGSI DAN TUJUAN
Lembaga kemahasiswaan PNL adalah perangkat non strutural pada Politeknik Negeri
Lhokseumawe yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh
Perguruan inggi yang ada.karena itu, aturan-aturan yang menjadi ‘mainstream’
diseluruh nusantara hendaknya juga menjadi panduan bagi lembaga kemahasiswaan
yag ada di PNL.panduan ini bukan berati menutup kemungkinan adanya perbedaan
dalam memandang tujuan,visi dan misi organisasi masing-masing. Karena
penghargaan terhadap perbedaan itulah berkah dan letak demokratis yang sedang kita
perjuangkan sekarang.
Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan unsur-unsur dan karakteristik lokal Aceh
yang khas, maka lembaga kemahasiswaan PNL merumuskan fungsinya sebagai
lembaga pengkaderan dengan tujuan menbentuk mahasiswa yang berkualitas
akademis, peneliti dan pengabdi yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam
mewujudkan masyarakat yang damai, adil dan makmur yang diridhai ALLAH SWT.
E. PENUTUP
Setiap aturan-aturan yang ditetapkan untuk dilaksanakan haruslah diikuti dengan
pemahaman terhadap aturan-aturan tersebut karena aturan-aturan bukanlah kata mati
yang tidak bermakna, melainkan simbol dari hakikat keinginan yang sangat substantial
sifatnya.Karena itu perlulah adanyapihak yang bertanggung jawab mensosialisasikan
aturan-aturan tersebut dipihak-pihak yang terkait.
GBHO ini adalah aturan-aturan yang disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan waktu
dan tempat dengan mempertimbangkan gejolak-gejolak yang terjadi terhadap
rakyat.karenatidak ditutup kemungkinan untuk direvisi dan disempurnakan pada masa-
masa yang akan datang. Akhirnya dengan mengharapkan rahmat dan ridha ALLAH
kita serahkan seluruh ibadah, hidup dan mati kita kepada-Nya……
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK)
LEMBAGA KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE
PENDAHULUAN
I. Pengertian
1. GBPK lembaga kemahasiswaan PNL adalah suatu haluan kemahasiswaan
yang pada hakikatnya merupakan suatu pola umum kerja mahasiswa yang
ditetapkan dalam SU DPM PNL.
2. Pola umum kerja tersebut merupakan rangkaian program-program kegiatan
yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang berlangsung secara terus-menerus.
3. Rangkaian program-program kerja yang terus-menerus tersebut dimaksudkan
untuk menciptakan mahasiswa yang utuh, kreatif dan mandiri melalui
perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi.
II. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkan GBPK lembaga kemahasiswaan adalah untuk memberikan arah
bagi kegiatan dan perjuangan intern mahasiswa dalam meningkatkan kepekaan dan keaktifan
menanggapi persoalan-persoalan mahasiswa dengan maksud dan tujuan agar dapat
berwibawa. Untuk itu GBPK ini disusun dalam dua ketentuan, yaitu :
1. GBPK Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
2. GBPK Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
III. Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja
1. GBPK lembaga kemahasiswaan Politeknik yang telah ditetapkan SU DPM
untuk dilaksanakan oleh DPM dan BEM.
2. Tiap satu periode GBPK lembaga kemahasiswaan PNL ditinjau kembali untuk
disesuaikan dengan perkembangan kehidupan kemahasiswaan dan
pembangunan nasional.
3. Sistem evaluasi yang digunakan dalam satu periode kepengurusan adalah 3
bulan sekali.
GBPK DPM PNL
I. Umum
DPM PNL sebagai legislatif ditingkat PNL adalah lembaga yang tumbuh akibat
tuntutan kebutuhan mahasiswa PNL.Lembaga ini bertanggung jawab menjaga
keharmonisan kegiatan dikalangan lembaga-lembaga kemahasiswaan di dalam
lingkungan PNL.
II. Khusus
Untuk itu DPM PNL yang terdiri dari : Ketua, para wakil ketua, sekretaris dewan dan
komisi-komisi yang dibutuhkansebagai berikut :
a. KOMISI PENELITIAN
b. KOMISI PENGAWASAN
c. KOMISI PENGEMBANGAN ASPIRASI
d. KOMISI PENGABDIAN MASYARAKAT
e. KOMISI ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
f. KOMISI INFOKOM
Adapun rumusan GBPK nya adalah sebagai berikut :
a. KOMISI PENELITIAN
Komisi ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
1. Melakukan investigasi penelitian dan pendapatan tentang seluruh kegiatan
yang dilakukan oleh BEM, UKM dan HMJsejauh mana kegiatan tersebut
masih selaras dengan AD/ART, GBHO, GBPK dan ketentuan-ketentuan
umum PNL lainnya.
2. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak berwenang sesuai dengan tugasnya
tersebut.
3. Melaporkan hasil kerjanya diforum musyawarah DPM untuk dibahas dan
dievaluasi.
b. KOMISI PENGAWASAN
1. Menegur, membina dan memperingatkan lembaga-lembaga yang dibawah
pengawasannya (BEM, UKM, HMJ, dan IKPAS) apabila dianggap telah
menyimpang dari garis kebijakan organisasi.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan yang dapat meningkatkan pemahaman
terhadap organisasi kemahasiswaan PNL.
3. mengawasi aliran dana senat, dana pembangunan dan koperasi.
c. KOMISI PENGEMBANGAN DAN ASPIRASI
1. Berupaya mencari inovasi-inovasi baru berupa ide maupun perangkat-
perangkat yang merupakan lembaga kemahasiswaan.
2. Mengevaluasi konstitusi-konstitusi yang ada berdasarkan kebutuhan waktu.
3. Mengelola data dan informasi dari hasil penelitian dan pengembangan aspirasi
mahasiswa yang berkembang di KBM PNL yang hasilnya akan
direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh BEM.
d. KOMISI PENGABDIAN MASYARAKAT
1. Mensejahterakan mahasiswa PNL dan masyarakat di sekitar lingkungan PNL.
2. Mengawasi dan mengevaluasi Desa Binaan.
e. KOMISI ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
1. Mengatur jadwal rapat umum pengurus dan rapat komisi dengan BEM.
2. Menyusun dan mengatur system administrasi, surat menyurat dan lain-lain.
3. Menyiapkan draft yang akan dibahas dalam rapat.
f. KOMISI INFOKOM
1. Mengkoordinir pemanfaatan media informasi kampus PNL.
2. Menjamin ketertiban penyampaian informasi di lingkungan PNL.
GBPK BEM PNL
I. Umum
BEM PNL adalah lembaga eksekutif tertinggi ditingkat PNL.Lembaga ini
bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan operasional dan menjadi corong artikulasi suara
mahasiswa PNL.Orientasi kerja yang lebih memprioritaskan pengertian masyarakat membuat
BEM menjadi sebuah organisasi yang harus mempunyai mobilitas tinggi dan jangan sampai
terjebak dalam konflik-konflik intern yang banyak menguras energi.Karena itu dalam
pengambilan kebijakan, BEM harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan DPM
dan lembaga dibawah koordinasinya.
II. Khusus
Untuk itu BEM yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekjen I, Sekjen II,
bendahara I dan bendahara II dan Kementeriansesuai dengan yang dibutuhkannya, adapun
rumusan GBPK BEM adalah sebagai berikut :
a. Kementerian Penelitian dan Pengembangan
1. Melaksanakan kegiatan berorientasi pada upaya penggalian ide-ide baru dalam
rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi guna mencapai tujuan KBM
PNL
2. Mengkoordinasi kerja HMJ, UKMdan IKPAS yang berada dibawah
pengawasannya.
b. Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa
1. Mengupayakan segala fasilitas mahasiswa yang dapat meningkatkan
pelaksanaan proses belajar mengajar dilingkungan PNL.
2. Memantau kondisi kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh.
3. Mengupayakan beasiswa kepada mahasiswa yang pantas menerimanya.
4. Menjalankan Fungsi Advokasi mahasiswa terutama dalam memperjuangkan
hak dan kewajiban mahasiswa dalam aspek pelayanan publik dan aset-aset
kampus (sarana prasarana).
c. Kementerian TeknologiKomunikasi Dan Informasi
1. Mengupayakan pelaksanaan social masyarakat dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah tersebut.
2. Menguasai teknologi media masa elektronik dan media cetak.
3. Melayani kreatifitas mahasiswa dibidang karya tulis.
4. Sebagai pusat informasi kampus.
d. Kementerian Keputrian
1. Mengatur segala hal yang menyangkut Mahasiswi PNL.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membutuh kan nilai-nilai keislaman
bagi mahasiswi PNL.
3. Mengadakan pertemuan antar mahasiswi KBM PNL.
e. Kementerian Sosial Politik
1. Menanggapi persoalan sosial politik yang berkembang di masyarakat baik
di dalam kampus atau diluar kampus seperti proker, kajian internal,aksi dan
lain – lain
2. Mengkaji permasalahan sosial politik yang berkembang didalam
pemerintahan
3. Membentuk, mengembangkan dan membina kerja sama dan komunikasi
yang efektif antar lembaga dan birokrasi di lingkungan jurusan.
4. Mengadakan kerja sama baik dilingkungan UKM, HMJ dan IKPAS
maupun diluar untuk menjalankan program bersama ataupun pengambilan
sikap pada kondisi tertentu menyangkut bidang sosial politik
f. Kementrian Kesenian dan Olahraga
A. Bidang Seni Budaya
1. Melaksanakan program kerja seni budaya yang lebih menonjolkan
kebudayaan Aceh dengan mempertimbangkan Syariat Islam
2. Menampung dan membina minat dan bakat seni pengurus dan
mahasiswa PNL
B. Bidang Olahraga
1. Bertanggung jawab atas perlombaan / kompetisi olahraga yang bersifat
tahunan dan event – event besar yang mewakili kampus
2. Membuat serta melaksanakan event-event besar yang melibatkan
masyarakat yang dapat membawa nama baik kampus PNL
3. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan di
lingkungan ekstern kampus PNL
g. Kementerian Luar Negeri
1. Mengadakan sosialisasi di lingkup ekstern dan intern
2. Mengadakan kegiatan sosial kemasyrakatan
3. Mengadakan silahturahmi organisasi
h. Kementrian Agama
1. Mengadakan kajian keislaman dilingkungan KBM PNL
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keislaman bagi mahasiswa PNL
KOMISI C(INTERNAL KAMPUS)
1. ORDIKMARU.
Sebelum pembentukan panitia ordikmaru, perwakilan dari KBM-PNL melakukan rapat untuk membentuk mekanisme ordikmaru paling lambat 1 bulan sebelum ordikmaru dilaksanakan, selanjutnya dilakukan rapat dengan Lembaga PNL mengenai mekanisme ordikmaru.
Sertifikat ordikmaru persyaratan wajib untuk kegiatan akademik seperti Beasiswa, PKL, Yudisium dan Wisuda.
Tes TOEFLE diadakanpaling lambat 1 bulan setelahORDIKAMARU
Jika point di atas dilanggar, maka : Pihak lembaga berhak mencabut beasiswa yang didapatnya. Pihak jurusan berhak mengeluarkan surat pernyataan kepada
mahasiswa tersebut agar mahasiswa tersebut bersedia mengikuti ordikmaru tahun depan.
Panitia harus membuat pertanggung jawaban tentang data-data mahasiswa yang tidak lulus ordikmaru.
Mempertegas peraturan untuk menjadi pengurus organisasi KBM-PNL dengan syarat yang diutamakan yaitu memiliki sertifikat ordikmaru.
Batas waktu untuk LPJ Ordikmaru maksimal 2 bulan setelah ordikmaru dilaksanakan
batas waktu untuk sertifikat ordikamaru 3 minggu stelah ordikmaru dilaksanakan
Penambahan Point :Jika point di atas dilanggar, maka :
Ketua Sc harus memberi peringatan dan memberikan tambahan waktu 2 minggu setelah dilakukan peneguran.
Jika Ketua SC tidak mengambil tindakan, maka pihak dari DPM maupun BEM wajib memberi teguran kepada Ketua SC.
2. BINA USAHA.
Memperjelas struktur kepengurusan bina usaha dan mengadakan rapat evaluasi di pertengahan kepengurusan dan rapat lpj di akhir kepengurusan yang dihadiri kbm pnl
3. SYARIAT ISLAM. harus ada peraturan khusus tentang syariat islam di tingkat KBM-PNL yang
regulasinya dibuat oleh DPM dan SATGAS SI untuk selanjutnya dimasukan dalam GBHO atau GBPK dan disahkan di SU.
Merekomendasikan kepada Satgas SI untuk melakukan razia dalam 2 minggu sekali.
4. DANA SENAT.
Dana senat boleh dipinjamkan dengan syarat : Kas senat harus tetap terisi sebesar 70% dari jumlah saldo terakhir yang
real terkumpul per-semester setelah dilakukan peminjaman. Peminjam dana senat hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang
bertujuan membangun PNL. Setiap organisasi hanya diperkenankan meminjam uang senat sekali
selama masa kepengurusan. Bagi organisasi yang telah meminjam uang senat tetapi belum
dikembalikan, maka organisasi tersebut tidak diperkenankan meminjam uang senat untuk kedua kali.
Dana senat boleh dilihat oleh semua ormawa kapan pun. Pembagian kuota uang senat antara DPM dan BEM maksimal 15 juta, HMJ,
UKM dan IKPAS maksimal 10 juta per-periode. Jika acara tersebut dilakukan oleh KBM PNL, maka boleh melebihi kuata
dengan dana maksimal 30 jt.
5. DANA DIPA. Mencari kejelasan dan mempublikasikan dana dipa yang mengalir di KBM
PNL.
Mempublikasi hak-hak organisasi yang mendapat danaDIPA.
6. DANA PEMBANGUNAN Mencari kejelasan tentang aliran dana pembangunan dari tahun 2011 sampai
dengan 2014. Mencari kejelasan pembangunan yang telah didirikan dari uang pembangunan
sejak 2011 sampai 2014. Mencari kejelasan uang masuk, uang keluar dan sisa dana dari dana
pembangunan sejak 2011 sampai 2014. Mempublikasikan kepada KBM-PNL tentang dana pembangunan, baik dari
pembangunan yang telah dibangun, uang masuk dan keluar dan sisa dana pembangunan.
7. BEASISWA. Mencari informasi tentang kriteria pembagian beasiswa. Mencari data real setiap mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa.”
PPA- Ip tertinggi dikelas.
BPP- Mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki ip memenuhi
syarat. Bidik Misi
- Mencari data real penerima beasiswa bidik misi. Beasiswa lainnya
- Persyaratan sesuai dari pihak yang memberikan beasiswa. Sanksi
- Jika terdapat pemalsuan dokumen tentang persyaratan akedemik, maka mahasiswa/i tersebut akan ditindak dengan pasal 263 ayat 2 pada KUHP.
- DPM menyurati badan yang menerima dokumen tersebut untuk men-DO mahasiswa/i tersebut
Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang kriteria dan beasiswa yang tersedia di PNL.
Mendesak pihak jurusan dan prodi harus lebih transparan terhadap beasiswa yang mengalir di PNL.
8. Tata Tertib Kampus. Mensurvei parkir yang berada di lingkungan PNL Mendisiplinkan jadwal kegiatan perpustakaan sesuai dengan jam masuk kuliah
dan ditutup sesuai jadwal kuliah sore. Menyediakan tong sampah di setiap sudut kampus Mendisiplinkan jadwal perkuliahan dengan jadwal shalat Memperketat keamanan kampus dengan mengoptimalkan kinerja aparat
kampus Memberikan sanksi kepada pelanggar tata tertip kampus Mempublikasikan tata tertib kampus di lingkup KBM-PNL
9. PEMBUATAN LKD (LATIHAN KEPEMIMPINAN DASAR). Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kesadaran sebagai mahasiswa
yang baik dan bertanggung jawab. Meningkatkan dan mengembangkan serta memperluas wawasan dalam
melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Memberikan tuntunan dan miningkatkan pola pikir, sikap dan perilaku,
kepribadian, budi pekerti, sopan santun dan disiplin. Setiap organisasi yang berada di KBM-PNL wajib melaksanakan kegiatan
LKD
10. Rekomendasi Lainnya. Untuk DPM dan BEM agar menanyakan kejelasan kegiatan kesekretariatan
diatas jam 18.00 Wib kepada Pudir III.
Kepada masing-masing organisasi di lingkungan KBM-PNL untuk dapat melakukan pelatihan teknik persidangan dan pelatihan manajemen organisasi pada awal periode kepengurusan.
Penggunaan almamater di hari-hari besar, khususnya ulang tahun KBM dan Wisuda.
Meminta kejelasan tentang pembangunan/penempatan kesekretariatan organisasi KBM-PNL
KOMISI D(EKSTERNAL KAMPUS)
a. DESA BINAANa. BEM memprakarsai pertemuan untuk sosialisasi program kerja desa binaan
sesuai dengan waktu yang ingin di capai dengan menkontribusikan kepada keahlian jurusan,UKM dan IKPAS-PNL pada masyarakat.
b. TANGGAP BENCANA ALAM1. Sumbangan yang berbentuk :
Aliran dana dari pihak CDC sebesar 20% dari penghasilan yang diperoleh selama setahun
Aliran dana dari bina usaha (koperasi) sebesar 25% dari penghasilan yang di peroleh selama setahun
Aliran dana sosialisasi KBM PNL (DPM,BEM,HMJ,UKM dan IKPAS).
menyumbangkan sebagian dana senat sesuai dengan kesepakatan KBM PNLBentuk pengutipan dana :
- Pengutipan setiap kelas.- Turun kejalan dan Event amal- kotak amal pada titik - titik tertentu dikampus PNL
2. DPM dan BEM langsung mengkoordinasikan kepada , HMJ,UKM dan IKPAS apabila ada bencana alam.
C. Kegiatan mahasiswa diluar kampus ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan isu
kerakyatan Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus wajib menjaga
nama baik almamater.
D. Rekomendasi Lainnya Setiap kegiatan yang dilaksanakan KBM-PNL disarankan mempublikasikan ke
eksternal kampus guna mengenalkan PNL ke masyarakat luar. Memperkenalkan lebih luas dan memperbarui secara aktual info-info dan
keunggulan-keunggulan dari PNL di situs resmi kampus yang dilaksanakan
guna untuk meningkatkan akreditas kampus.
Menghimbau masyarakat PNL peduli dan menjaga kelestarian alam.
KBM PNL melakukan bakti sosial diwilayah - wilayah tertentu setiap 3 bulan sekali
guna memperkenalkan kampus PNL.
KOMISI E
BIDANG JUKLAK (PETUNJUK PELAKSANAAN)
1. Kriteria Ketua KIP
1. Bertaqwa kepada ALLAH SWT serta menjunjung tinggi Akhlakul Karimah
2. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.
3. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial
4. Mempunyai kemampuan intelektual.
5. Mahasiswa Aktif yang bukan tingkat awal atau tingkat akhir.
6. Memiliki pengalaman berorganisasi.
7. Jujur, adil dan berahklakul karimah.
8. Memiliki sertifikat Ordikmaru.
9. Tidak bermasalah dari segi akademik.
10. Bersifat independen yaitu tidak berpihak kepada salah satu calon kandidat.
11. Ketua KIP tidak diperbolehkan menjadi calon kandidat.
12. Bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian PEMIRA hingga disahkannya Presma,
wapresma, Ketua Umum DPM dan Gubernur HMJ
2. Keanggotaan KIP
1.Anggota KIP adalah perwakilan dari setiap pengurus HMJ sebanyak 7 orang, DPM 7
orang, UKM 2 orang, BEM 6 Orang dan IKPAS 2 orang melalui proses seleksi.
2.Susunan atau struktur anggota KIP akan diatur dalam rapat KIP yang dipimpin oleh
ketua KIP
3.Apabila ada penambahan UKM atau HMJ maka Anggota KIP AKAN bertambah.
4. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)
1. Persiapan
1.1 Pembentukan panitia komisi Independen pemilihan ketua KIP
1.2 Pembagian tugas sesuai struktur kepanitiaan KIP
1.3 Pendaftaran calon Presma, ketua umum DPM dan Gubernur HMJ
Mendaftarkan diri kepada panitia KIP
Melengkapi semua persyaratan administrasi
Setiap pasangan kandidat harus memiliki anggota Tim Sukses yang terdaftar
pada KIP maksimal berjumlah 12 orang untuk pemilihan BEM dan ketua DPM
dan untuk HMJ sesuai dengan jumlah prodi, setiap prodi 1 orang dengan
memakai identitas yang diberikan oleh anggota KIP.
2. Pelaksanaan
2.1 Pemilihan secara TPS yang diselenggarakan oleh KIPditiap - tiap jurusan.
2.2 Apabila tidak mengikuti pemilihan pada waktu yang ditetapkan maka suara dianggap
golput.
2.3 Mekanisme kampanye serta penyampaian visi dan misi kandidat
Kampanye tidak boleh menjatuhkan kandidat lain
Kampanye tidak boleh mengandung unsur SARA
Kampanye dilakukan setelah pengesahan anggota KIP
Satu hari sebelum pemira kampanye harus sudah dihentikan dan segala atribut
kampanye harus dihilangkan
Waktu dan pelaksanaan penyampaian visi, misi dan debat kandidat akan diatur
dalam rapat KIP
2.4 Mekanisme perhitungan suara
Perhitungan suara dianggap sah apabila di hadiri minimal 2 orang perwakilan
dari BEM, DPM , HMJ, UKM, IKPAS, dan timses dari setiap kandidat.
Apabilan point 1 tidak terpenuhi maka akan dispasi 1 x 10 menit dan dianggap
sah
Ketua KIP didampingi dengan panitia lainnya ketika mengambil data ke tiap –
tiapjurusan
2.5 Mekanisme pemilihan
Pemilih adalah mahasiswa/i PNL (aktif)
pemilih wajib mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh KIP.
2.6. kertas suara harus dicetak dan distempel oleh panitia KIP.
3. Penyelesaian
3.1 Perhitungan suara PEMIRA
2.6 Pengesahan Presma , Wapresma, Ketua Umum DPM dan Gubernur HMJ
4.Sanksi
4.1 Apabila kandidat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan di diskualifikasi
5.Pengawasan, Penelitian dan Evaluasi
5.1 Keseluruhan calon kandidat dibawah pengawasan pelaksana sesuai mekanisme juklak
5.2 Penilaian peserta calon kandidat sepenuhnya pada panitia KIP
6.Lain- Lain
6.1 Hal-hal lainnya akan disepakati dalam forum KIP.