DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RESMI Tahun Sidang : 2014-2015 Masa Persidangan : III Rapat ke- : 24 Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI Sifat Rapat : Terbuka Hari, tanggal : Selasa, 14 April 2015 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Acara : 1. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test Calon KAP Pemeriksaan Keuangan BPK RI tahun 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil Pembahasan atas Rancangan Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketua Rapat : DR. AGUS HERMANTO (Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang) Didampingi: 1. Drs. Setya Novanto, Ak. (Ketua DPR RI) 2. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam) 3. H. Fahri Hamzah, S.E. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra) 4. Dr., Ir. H. Taufik kurniawan, M.M. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku)
30
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA · IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comn & Media., S.T. (Maluku Utara) 229 73. TONY WARDOYO (Papua) 231 Jumlah kehadiran dari Fraksi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RESMI
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 24
Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal
: Selasa, 14 April 2015
Waktu
: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Acara
: 1. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and
proper test Calon KAP Pemeriksaan Keuangan
BPK RI tahun 2014 dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan.
2. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil
Pembahasan atas Rancangan Peraturan tentang
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi
Peraturan DPR RI, dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan.
Ketua Rapat
:
DR. AGUS HERMANTO (Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang) Didampingi: 1. Drs. Setya Novanto, Ak.
(Ketua DPR RI) 2. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam) 3. H. Fahri Hamzah, S.E.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra) 4. Dr., Ir. H. Taufik kurniawan, M.M. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku)
2
Sekretaris Rapat : Dr. WINANTUNINGTYASTITI S. M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
H a d i r
: ANGGOTA DPR RI: 343 dari 555 orang Anggota dengan rincian: FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 73 dari 109 orang Anggota; FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 52 dari 91 orang Anggota; FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 50 dari 73 orang Anggota; FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 38 dari 61 orang Anggota; FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 30 dari 48 orang Anggota; FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 29 dari 47 orang Anggota; FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 23 dari 40 orang Anggota; FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 18 dari 39 orang Anggota; FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 21 dari 36 orang Anggota; FRAKSI PARTAI HANURA 9 dari 16 orang Anggota; SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI: 1) Achmad Djuned, S.H., M.H.
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI) 2) Tatang Sutharsa, S.H.
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP) 3) K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.H.
(Deputi Bidang Perundang-undangan) 4) Dr. Dewi Barliana S. S.H., M.Hum.
Komisi XI DPR RI mengadakan rapat pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melakukan
proses fit and proper test terhadap 5 calon KAP, yaitu KAP Hadori Sugiarto Adi dan
rekan, KAP Wisnu B Suwito dan rekan, KAP Dra. Suhartati dan rekan, KAP Helianto
23
dan rekan, KAP Dolly, Bambang, Sulistianto, Dadang dan Ali, dilanjutkan dengan
Rapat Internal Komisi pada tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan pengambilan
keputusan.
Setelah mendengarkan pandangan, pendapat, dan pertimbangan dari
masing-masing Fraksi, Komisi XI DPR RI memutuskan berdasarkan musyawarah
dan mufakat dengan memperhatikan usulan dari Fraksi-Fraksi menunjuk KAP Wisnu
B Suwito dan rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan,
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BPK RI tahun buku 2014.
Demikian laporan Komisi XI DPR RI dan selanjutnya kami
mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuan
atas laporan Komisi XI DPR RI terhadap pembahasan penunjukkan Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan
Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2014.
Saudara Pimpinan dan Anggota, serta hadirin yang kami hormati.
Demikianlah laporan Komisi XI DPR RI ini kami sampaikan dan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara H. Gus Irawan
Pasaribu, S.E.Ak., M.M. yang telah menyampaikan laporannya.
Sidang yang terhormat,
Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang
terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI….
F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):
Interupsi.
KETUA RAPAT:
Sebentar, apa persetujuan dulu?
F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):
Interupsi dulu atau disetujui dulu juga boleh.
24
KETUA RAPAT:
Baik, saya ulangi apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit
and proper test KAP pemeriksaan laporan keuangan BPK RI tahun 2014 tersebut
dapat disetujui?
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
Sebelum interupsi kami persilakan para KAP untuk berdiri. Ini adalah
KAP yang telah dilaksanakan fit and proper test.
Silakan duduk kembali.
Baik, kami persilakan yang interupsi.
F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):
Terima kasih Pimpinan.
Saya Teguh Juwarno A-484 dari Dapil Jawa Tengah IX.
Saya ingin meminta waktu barang sedikit terkait dengan apa yang baru
saja kita setujui, yaitu penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit BPK RI.
Saya berharap ini bisa menjadi catatan tambahan di dalam keputusan Paripurna ini.
Selama ini saya cermati KAP yang diusulkan baik oleh Departemen Keuangan,
maupun oleh BPK RI tidak ada satu pun KAP yang masuk dalam the big five atau
the big four di dalam dunia akuntan publik. Mengapa hal ini perlu saya sampaikan?
mengingat BPK RI adalah sebuah lembaga yang sangat besar kewenangannya.
BPK RI adalah auditor negara dan dengan demikian kredibilitasnya,
independensinya, kemandiriannya menjadi sangat penting untuk terus dijaga.
Dalam konteks ini guna mendukung BPK RI agar semakin berwibawa
sebagai auditor negara, saya sungguh berharap di masa mendatang terutama di
tahun-tahun ke depan, KPA yang diusulkan yang kemudian juga ditunjuk oleh
parlemen adalah KAP yang secara internasional secara world wide diakui eksistensi
dan kredibilitasnya. Tidak spesifik menunjuk KAP tertentu tetapi memang pengakuan
didalam dunia akuntan publik terhadap lembaga-lembaga terbaik tersebut adalah
pengakuan di dalam dunia akuntan publik terhadap lembaga-lembaga terbaik
tersebut adalah pengakuan dunia. Jadi ini semangatnya adalah untuk semakin
memberi penguatan kepada lembaga BPK tersebut. Moga-moga catatan ini relevan
dan bisa menjadi catatan Paripurna kita.
Terima kasih.
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.
25
Terima kasih catatan dari Pak Teguh Juwarno.
Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna Dewan ini.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):
Interupsi Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Oh masih belum.
Silakan.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):
Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar.
KETUA RAPAT:
Oke, silakan.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):
Nama saya Mukhamad Misbakhun, A-283 dari Jawa Timur II,
Pasuruan Kabupaten, Pasuruan Kota dan Probolinggo Kabupaten dan Probolinggo
Kota.
Saya sangat sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak
Teguh Juwarno tadi berkaitan dengan hasil fit and proper Komisi XI terkait dengan
Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan BPK.
Sebagai Anggota Komisi XI saya ingin menyampaikan bahwa usulan
itu KAP yang masuk dalam fit and proper itu pertama usulan Kementerian Keuangan
dan kedua adalah usulan yang berasal dari BPK. Berkaitan dengan akuntan publik
big four dan sebagainya, saya ingin meyakinkan bahwa Kantor Akuntan Publik yang
ada di Indonesia semuanya menganut prinsip-prinsip audit yang standar yang
ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Jadi dia big four atau bukan big four itu bukan kepada pengakuan
seperti itu, mereka ada dalam sebuah kode etik, berada dalam sebuah prinsip audit
yang mendasar. Jadi big four atau bukan big four itu bukan sebuah pertimbangan
yang utama.
Kita menghormati adanya sebuah international recognize reputation,
tetapi kita juga harus menghormati sebuah keputusan yang sudah diambil di Komisi
XI dan saya juga mendukung sepenuhnya apa yang diputuskan oleh Komisi XI
digunakannya Kantor Akuntan Publik yang berlabel nasional, karena ini bagian dari
untuk memperkuat jasa akuntan dalam akuntan nasional kita yang standar kualitas
dan sebagainya itu tidak kalah dengan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam
26
kategori big four. Ini juga dalam rangka memperkuat jasa akuntan kita dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana jasa-jasa itu mulai
dibebaskan masuk ke Indonesia.
Itu saya juga minta dijadikan sebagai sebuah catatan tambahan
terhadap apa yang disampaikan dalam pemikiran oleh Pak Teguh Juwarno
sebelumnya.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Masih ada?
Cukup?
Baik.
Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna Dewan ini dengan seluruh
catatan-catatan yang disampaikan para Anggota Dewan akan kita proses lebih lanjut
sesuai dengan mekanisme yang ada.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna hari
ini yaitu Laporan Badan Legislasi terhadap Rancangan Peraturan tentang
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
menjadi Peraturan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pimpinan Badan
Legislasi yang terhormat Saudara Dr. H. Sareh Wiyono, M. SH., MH., untuk
menyampaikan laporannya.
PIMPINAN BALEG DPR RI (DR. H. SAREH WIYONO M., SH., MH):
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan dan hadirin sekalian
yang kami hormati.
Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan
syukur kita kekhadirat Allah SWT., karena berkat dan rahmat-Nya kita semua hadir
dalam pembicaraan tingkat II dengan agenda Pengambilan Keputusan atas
Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
27
Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama seluruh Pimpinan
dan Anggota Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan
Laporan Hasil Pembahasan terhadap Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib diperlukan dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja Lembaga
Perwakilan Rakyat dengan menata kembali tata cara pelaksanaan hak Anggota dan
kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang
dan tugasnya secara optimal.
Perubahan juga dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan
perkembangan hukum yang terjadi, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Badan Legislasi
mempunyai tugas menyusun, melakukan evaluasi dan menyempurnakan Peraturan
DPR serta didasari oleh rasa tanggungjawab dan rasa hormat kepada Lembaga
Dewan ini, Badan Legislasi secara mendalam dan komprehensif tanpa mengenal
lelah dalam suasana dialogis dan kebersamaan melakukan pembahasan
Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib dalam rapat ini Badan Legislasi dan Rapat Panitia
Kerja yang dilaksanakan dari pagi sampai larut malam sejak tanggal 10 Februari
2014 sampai dengan tanggal 2 April 2015.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Dalam perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib terdapat 26 angka perubahan yang mengatur hal-hal sebagai
berikut:
1. Terkait dengan jumlah Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi,
Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan BKSAP, Pimpinan MKD dan
Pimpinan BURT untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Terkait dengan keberadaan Kementerian Koordinator yang tidak
menjadi mitra kerja Komisi, maka pembahasan dan pengawasan
anggarannya dilakukan oleh salah satu Komisi berdasarkan
keputusan Pimpinan DPR RI.
28
3. Terkait dengan hak Anggota atas keputusan dan atau kesimpulan
Rapat Kerja Komisi atau Rapat Kerja Gabungan Komisi dihapus
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD.
4. Hak yang dimiliki Anggota apabila pejabat negara atau pejabat
pemerintah mengabaikan rekomendasi Komisi dihapus sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD.
5. Penegasan jangka waktu pembahasan terhadap perubahan atas
APBN oleh Badan Anggaran dan Komisi terkait, bahwa jangka
waktu 1 bulan adalah 30 hari kalender, terhitung sejak penugasan
Badan Musyawarah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR.
6. Terkait dengan tugas Badan Legislasi dalam mengikuti
perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan undang-undang melalui Rapat Koordinasi
dengan Komisi dan atau Panitia Khusus, di mana hasil Rapat
Koordinasi tersebut disampaikan oleh Badan Legislasi kepada
Badan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan rancangan
undang-undang dari Komisi dan atau Pansus kepada Badan
Legislasi.
7. Terkait dengan hak Anggota dalam melakukan pengawasan
pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah dan
memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di
daerah pemilihan tidak hanya dilakukan dengan kunjungan
lapangan, tetapi juga kunjungan spesifik dan inspeksi mendadak.
8. Penambahan ketentuan baru yaitu Pasal 19 huruf a dan Pasal 286
huruf a, di mana Pasal 194 huruf a terkait dengan tindaklanjut hasil
pengawasan yang berkaitan dengan daerah pemilihannya di sini
dibedakan menjadi dua yaitu, hasil pengawasan yang terkait
dengan ruang lingkup tugas Komisi Anggota bersangkutan dan
hasil pengawasan yang tidak terkait dengan ruang lingkungan
tugas Komisi Anggota bersangkutan. Apabila hasil pengawasan
terkait dengan ruang lingkup tugas Komisi, Anggota yang
bersangkutan hasilnya akan disampaikan langsung dalam Rapat
Komisi dengan mitra kerja. Sedangkan hasil pengawasan yang
tidak terkait dengan ruang lingkup tugas Komisi Anggota yang
bersangkutan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.
Sedangkan Pasal 286 huruf a terkait dengan tenggang waktu
apabila forum rapat tidak terpenuhi, hal ini untuk menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
29
9. Perubahan jumlah Pimpinan DPR dalam menghadiri Rapat
Paripurna DPR yang semula paling sedikit 3 orang, menjadi paling
sedikit 2 orang. Perubahan ini tentunya semata-mata untuk
mempermudah pelaksanaan Rapat Paripurna apabila sewaktu-
waktu diperlukan.
10. Perubahan yang hanya bersifat teknis penulisan, misalnya salah
merujuk ayat dan dihapus karena sudah diatur dalam ayat
sebelumnya.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Berdasarkan Pendapat Mini Fraksi dalam pembicaraan tingkat I di
Badan Legislasi dapat disampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai
Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB,
Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura menyetujui
untuk melanjutkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI
tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna
DPR RI.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Demikianlah Laporan Pembicaraan Tingkat I Peraturan DPR RI
tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib, selanjutnya berdasarkan hasil putusan pada pembicaraan tingkat I yang
menyetujui pembahasan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Dengan ini Badan
Legislasi menyerahkan penyelesaian Rancangan Peraturan DPR tentang
Perubahan atas DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ini dalam Rapat
Paripurna yang terhormat sesuai dengan mekanisme pembahasan peraturan
perundang-undangan.
Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima
kasih kepada semua Anggota Panja Badan Legislasi yang dipimpin oleh Saudara
Totok Daryanto yang telah bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah untuk
menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR tentang Perubahan atas Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ini dalam suasana yang penuh
demokrasi. Sekian, terima kasih.
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Sidang Dewan yang kami hormati,
Saat ini Sidang Paripurna sudah dihadiri 301 orang Anggota yang sudah tentunya melebihi daripada yang tadi dibuka pertama kali.
30
Sidang yang terhormat,
Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Baleg yang terhormat Saudara Dr. H. SAREH WIYONO M. S.H., M.H. yang telah menyampaikan Laporan Badan Legislasi terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Atas Rancangan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPR RI. Sidang yang terhormat,
Setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan Pimpinan Baleg maka kami selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada Sidang yang terhormat, apakah Laporan Badan Legislasi terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPR RI tersebut dapat disetujui?
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih. Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai
dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati,
Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabaran dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.
Dengan seizin Sidang Dewan maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirobbil’alamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.