DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427-075423-9360.p… · Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN

PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

RABU, 23 NOVEMBER 2011

Tahun Sidang : 2011 – 2012 Masa Persidangan : II Jenis Rapat : RAKER Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretaris Jenderal

Kementerian Dalam Negeri Hari / Tanggal : Rabu, 23 November 2011 Pukul : 09.00 WIB – Selesai Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : Dr. H. Chairuman Harahap,SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan

Pembentukan Panitia Kerja Anggota : 33 dari 48 orang Anggota Komisi II DPR RI

15 orang Ijin Nama Anggota : Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 5. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 6. Drs. Ramadhan Pohan, MIS 7. Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd 8. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 9. Paula Sinjal, SH 10. Rusminiati, SH

27. Dr. AW. Thalib, M.Si 28. Drs. H. Akhmad Muqowam 29. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim

Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 11. Nurul Arifin, S.IP, M.Si 12. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si 13. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus 14. Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM

30. Dra. Hj. Ida Fauziyah

15. Drs. Murad U Nasir, M.Si 16. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 17. H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH 18. Arif Wibowo 19. Zainun Ahmadi 20. Dra. Eddy Mihati, M.Si

31. Hj. Mestariany Habie, SH 32. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 21. Hermanto, SE.,MM 22. Aus Hidayat Nur 23. H.M. Gamari Sutrisno 24. Agus Purnomo, S.IP

33. Drs. Akbar Faizal, M.Si

Fraksi Partai Amanat Nasional: 25. Drs. H. Fauzan Syai’e 26. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Drs. H. Djufri 2. Drs. Abdul Gafar Patappe 3. Ignatius Moelyono 4. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 5. Gede Pasek Suardika, SH.,MH 6. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 7. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si 8. Soewarno

9. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill 10. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH 11. Alexander Litaay 12. H. Rahman Amin 13. H. Yan Herizal, SE 14. Abdul Malik Haraman, M.Si 15. Miryam Haryani, SE, M.Si

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH,MH/F-PG): Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beserta jajarannya. Yang terhormat saudara Menteri Hukum belum ya? Yang terhormat saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. Yang terhormat rekan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkenannya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari ini dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat yang hadir pada hari ini adalah sebanyak 22 orang, dan ijin 5, terdiri dari 6 fraksi, sehingga dengan demikian sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1) maka telah memenuhi kourum, oleh karena itu perkenankanlah kami membuka Rapat Kerja ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

2

Ibu dan Bapak sekalian, Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Wakil Menteri yang hadir di sini, jadi full tim ini ya Pak Menteri dan Wakil Menteri hadir bersama kita dan Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi undangan dalam Rapat Kerja hari ini. Demikian juga kepada rekan-rekan sekalian Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Kami informasikan bahwa rapat hari ini merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja tanggal 22 September 2011 dan tanggal 12 Oktober 2011 serta rapat informal meeting antara Pimpinan dan Kapoksi II DPR RI pada tanggal 16 November 2011 yang lalu. Dimana Komisi II DPR RI telah menyampaikan penjelasan keterangan dan pemerintah telah juga menyampaikan pandangan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, serta pemerintah telah menyampaikan pokok-pokok pemikiran pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tata tertib, kami minta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja kita pada hari ini. Yang pertama, tentu pengantar. Kedua akan kami dengarkan nanti keterangan atau pengantar pemerintah dan penyerahan atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara kepada Komisi II DPR RI. Acara ketiga, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ke empat, pembentukkan Panitia Kerja. Apakah acara ini disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah Bapak Ibu sekalian. Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Hukum dan HAM, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan serta Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara berikut yaitu penyampaian keterangan atau pengantar pemerintah yang diwakili Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Kami persilakan. F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ketua, Interupsi dulu Ketua. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Saya kira usul saya adalah untuk lebih mensimplifikasi proses pembahasan, mempercepat, memperlancar saya kira, karena itu dari yang disampaikan oleh saudara Ketua, satu pengantar, dua penjelasan, tiga pembahasan DIM, yang ke empat Panitia Kerja. Saya kira saya ingin Pak Menteri penjelasan itu adalah menyangkut paling tidak pertama adalah sistematika, lalu yang kedua adalah penjelasan mengenai bab per bab, jadi itu nanti akan mewadahi persepsi dan visi yang akan dibangun dalam undang-undang ini.

3

Jadi karena itu Pak Menteri penjelasan nanti lebih merupakan pendekatan yang sifatnya holistik daripada undang-undang, misi, visi dan lain-lain dan pokok-pokok yang akan dibangun. Karena itu Pak Ketua, ini berkaitan dengan pembahasan DIM, kalau kemudian penjelasan itu kemudian dilanjutkan DIM, saya kira kesiapan kita jujur saja itu kurang, jujur saja. Saya usulkan agar setelah penjelasan dari saudara Menteri ada dialog diantara kita, tetapi tidak menyangkut pada ayat pasal, tetapi pada pikiran besar daripada undang-undang ini. Setelah itu baru masuk Panitia Kerja Ketua, karena pada waktu rapat yang lalu, kita sepakat bahwa kita perlu sekali lagi penjelasan pemerintah, setelah itu Panitia Kerja, kalau tidak salah begitu Ketua. KETUA RAPAT: Oke, jadi saya persilakan terserah Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mau cara bagaimana menyampaikan kepada kita, nanti kita respon ya, dan nanti soal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah bentuknya bagaimana, itu nanti kita apakah kita masing-masing memberikan garis besar, prinsip-prinsip dan... Silakan Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PEMERINTAH (MENPAN RI): Terima kasih. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI. Pak Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ibu Sekretaris Jenderal yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, Yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM. Para Deputi Sesmen, dan hadirin yang berbahagia. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunianya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu di lembaga yang terhormat ini dalam rangka menunaikan tugas negara yakni pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan pembentukkan Panitia Kerja yang didahului dengan penjelasan kami secara umum atau pokok-pokok masalah atau pokok-pokok permasalahan. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia, Setelah kami memperhatikan dan mencermati serta menghayati makna yang dikandung di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sungguh luar biasa, suatu Rancangan Undang-Undang yang sangat reformis dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi. Rancangan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan paradigma baru dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik. Sebuah pelayanan yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat. Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, diharapkan akan dapat diwujudkan birokrasi yang lebih bersih, cakap, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, sejahtera, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dapat meningkatkan pembangunan, memajukan perkembangan dunia usaha, menambah kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menambah pendapatan masyarakat. Ini suatu Rancangan Undang-Undang reformis yang kita cita-citakan bersama.

4

Kami dari pemerintah sekali mengucapkan terima kasih atas usul inisiatif DPR RI untuk menerbitkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Terhadap materi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setelah diadakan pembahasan substansi, pemerintah sependapat dengan beberapa pandangan. Mungkin pola pikir dulu disamakan Pak Muqowam, kawan-kawan, jadi di tengah-tengah itu ada substansi pokok Rancangan Undang-Undang antara DPR RI dan pemerintah. Jadi ada pembahasan yang nanti ujungnya adalah rumusan normatif dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara oleh Panitia Kerja. Jadi kita menawarkan pembahasan secara cluster, tidak langsung detil ke dalam pasal demi pasal. Kita berharap, kalau kita setuju dengan substansi pokok, maka ke depannya akan lebih lancar dan lebih cepat. Ada sedikit perubahan pembahasan ini pemerintah telah membahas dalam tim-tim sebelumnya, ada beberapa memang masih ada perbedaan yang agak lumayan gitu loh dari judul dan substansi. Telah kami mengajak kembali kami masuk mengajak kembali, maka ternyata setelah pendalaman saling memahami, itu lebih mendekatkan pikiran pemerintah dengan apa yang diusulkan oleh DPR RI. Jadi sebenarnya dalam proses satu bulan ini sudah ada... lebih dekat, ini kira-kira. Jadi intinya adalah kementerian atau pemerintah menyambut baik roh dan semangat inisiatif DPR RI ini. Tapi dalam pengalaman perubahan yang terlalu besar, ini terjadi syok atau goncang, maka ada dua vector. Vector perubahan yang diinginkan oleh DPR RI, dan vector kestabilan yang... oleh pemerintah. Nah diharapkan ini ...ini adalah suatu undang-undang yang diikuti dengan cepat dengan peraturan pemerintah sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat, ini kira-kira intinya. Jadi kita dengan dua pandangan ini bisa lebih satu arah ke depan. Ini ada 14 substansi pokok yang kita coba simpulkan dari Rancangan Undang-Undang ini. Kami lanjut saja. Judul, ini juga suatu yang tadinya agak resisten kami, karena dari Prolegnas judulnya adalah perubahan atau revisi Undang-Undang No.43, karena demikian itu kenapa itu dipertahankan? Kalau berubah banyak sekali nomenklatur yang harus berubah, itu pembahasan kami. Tetapi setelah kami adakan pembahasan yang mendalam, untuk sebuah perubahan yang reformis, soal redaksi itu bisa kita anggap lebih kecil daripada kepentingan negara untuk perubahan birokrasi, sehingga dengan demikian, kita tidak berusaha untuk menjaga jangan sampai berubah. Justru kita menganggap perubahan nama ini dari revisi Undang-Undang No.43 menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara justru positif untuk mengubah mainset atau image daripada pegawai negeri. Jadi kita setuju Nomor 1 sama dengan DPR RI. Yang kedua, konsep manajemen strategis sumber daya manusia. Pendekatan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah pengembangan potensi human capital bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Saya kira ini jiwanya sudah ada, dulu namanya BAKN, waktu jaman Pak Manihuruk, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sekarang menjadi Badan Kepegawaian Negara, justru namanya saja sudah berubah tidak sekedar administrasi, jadi sebenarnya sudah mulai searah sebenarnya. Jadi kita memperluas saja bahwa manajemen capital itu yang lebih diutamakan dalam undang-undang ini. Jadi ke depan tidak sekedar menghitung jumlah, mengaadministrasikan, tapi justru bagaimana manajemen mengembangkan potensi human capital di dalam birokrasi. Jadi kita sependapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis pegawai aparatur negara, ini ada Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap pemerintah. Nah ini tadinya juga berat, ada pegawai tidak tetap, bagaimana pensiunnya besok ya, tapi akhirnya kita bependapat itu kita atur lebih rinci. Prinsipnya memang sependapat ada Pegawai Negeri Sipil yang tetap, yang... pemerintahan, tapi ada pegawai negeri tidak tetap yang lebih bersifat kepada public services, ya ada profesi-profesi tertentu yang bisa menggunakan kontrak 5 tahun, 10 tahun sampai bahkan 30 tahun, tapi dengan sistem penggajian, dia juga nanti kesejahteraannya juga dijamin sama, dan ada pegawai yang dikontrak tapi singkat 1 atau 2 tahun, tapi bisa terus.

5

Nah dengan pengalaman-pengalaman kemarin, honorer itu ini boleh saya tambahkan ya, kalau sebelum diangkat rajinnya luar biasa. Begitu diangkat malah kurang rajin kan begitu, tidak semua memang. Jadi dengan pengalaman itu juga yang kontrak ini juga ada bagusnya, bahkan ada yang sampai 30 tahun, tapi 5 tahun 5 tahun dikontrak. Bagus terus dikontrak dan sebagainya,... cukup. Jadi ini kita setuju, tapi detilnya tentu kita akan hati-hati. Empat jabatan Aparatur Sipil Negara. Inisiatif DPR RI membagi tiga jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Saya kira ini sama dengan tadi, sependapat dengan tambahan. Ini kan menyangkut cara menangani, cara merekrut, jadi kita bagi. Pada instansi pusat setingkat eselon I dan II/a pada provinsi eselon I/b dan II/a, pada kabupaten eselon II/a, jadi berbeda-beda tingkatnya pada tiap kabupaten. Nah itu masing-masing itu, itu hanya penghalusan, jadi kita idenya kita sependapat, tapi dalam penerapannya ada penghalusan yang lebih untuk menjaga jangan ada konflik. Lima, pengisian jabatan eksekutif senior, dilakukan oleh Komite Aparatur Sipil Negara secara terbuka dan bersifat nasional. Nah kalau ini kita setujui, berarti itu ada perintah undang-undang yang akan tetap dilaksanakan. Tapi sebenarnya dulu juga Undang-Undang No.43 sudah memerintahkan itu tapi sampai sekarang belum jalan. Tetapi kita mencoba menerima ini, jadi ini dalam rangka netralitas the best semua ini yang dipilih ya. Sependapat dengan tambahan prosedur yaitu melalui tim penilaian akhir. Jadi ada KSN tapi juga ada penilaian akhir yaitu tim penilaian akhir di bawah Presiden. Jadi saya kira ini tetap ada. Jada ada proses awal, kalau dulu kan mungkin 2-3 orang langsung masuk ke Presiden, tapi kalau ini ada talent skors atau ada terbuka secara luas nasional mungkin 200 orang yang masuk, nanti ada 6, 6 ini masuk ke TPA, jadi ada dua pendekatan. Enam, pengadaan calon pegawai/Aparatur Sipil Negara, sebenarnya sama itu, pengadaan Aparatur Sipil Negara untuk mengisi lowongan jabatan berdasarkan perbandingan objektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki calon. Jadi ini bahasa terangnya, kita mengangkat orang, mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan, dan orang yang diangkat itu harus kompeten. Pemerintah sependapat, dengan tambahan substansi dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

Nomor B. Pengawasan dilakukan secara objektif, terbuka, bebas KKN, akuntabel dan...nasional. Yang B ini kita menghargai Otonomi Daerah, tapi tidak... membuat Badan Kepegawaian Negara atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu akan mengurus semua itu, tidak, kita bagi tugas, tetapi ada standar nasional. Kita berhak memeriksa karena akuntabel dan bebas KKN. Jadi semua level itu bertanggungjawab.

Nomor C biaya atau anggaran pengawasan untuk seleksi dibebankan kepada APBN, kenapa diminta C ini, agar ada aparat dari pusat yang bisa masuk mengawasi pelaksanaan di daerah-daerah atau di instansi masing-masing. Jadi C ini supaya ada kontrol secara nasional. Berikut A politisasi pegawai Aparatur Sipil Negara. Larangan bagi pegawai menjadi pengurus dan menjadi Anggota partai politik, saya kira ini jelas, sekarang juga demikian kan ada sanksi diberhentikan. Berikutnya B prinsip merit dalam penerimaan penetapan pengangkatan dan promosi pegawai, saya kira ini juga undang-undang sudah adalah, peraturan sudah ada, tapi pelaksanaannya masih sangat rentan terhadap promosi pegawai. Saya kira ini juga undang-undang sudah ada Peraturan sudah ada, tapi pelaksanaannya masih sangat rentan terhadap pelanggaran di lapangan. Pemerintah sependapat dengan catatan agar substansi mengenai beberapa prinsip merit dalam penerimaan pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dalam bab tersendiri, diharuskan supaya bisa dipakai langsung untuk pelaksanaan.

Delapan, pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi. Ini yang diusulkan oleh DPR RI. Pemerintah sependapat ini untuk menghindari yang terjadi hari ini. Dengan penambahan substansi bahwa pejabat yang berwenang

6

mengangkat, memindahkan dan... Aparatur Sipil Negara adalah Presiden yang dapat mendelegasikan sebagian kepada pejabat karir tertinggi pada instansi pusat dan daerah. Jadi nanti mungkin Sekda atau Sekretaris Jenderal, bukan pejabat politik, jadi sependapat.

Sembilan, fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Aparatur eksekutif senior adalah unsur Pimpinan dalam jajaran aparatur negara di pusat dan daerah. Mutasi pegawai Aparatur Sipil Negara antar daerah dan antar sektor sebagai syarat untuk promosi pada jabatan eksekutif senior dan membuka lowongan jabatan yang lebih luas. Saya kira ini ide yang sangat anu yang sangat reformis dan kita di DPR RI sendiri sudah mulai untuk Ketua baru Kepegawaian Negara dan untuk Ketua Lembaga Administrasi Negara kita sudah buka oven kompetitif, jadi seleksi secara terbuka karena kita sudah dapat bocoran dari undang-undang ini. Pemerintah sependapat dengan pengaturan sistem mutasi antar daerah dan antar sektor dalam rangka mewujudkan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun perlu dibahas sistem mutasi tersebut serta diberlakukan kepada kelompok Aparatur Sipil Negara yang mana.

Jadi begini, idenya bahwa eselon I/a, I/b bisa mutasi, tapi juga ada daerah-daerah, kecuali

Sekda, Sekda itu kita cari jalan antara bebas tapi masih regional sehingga Gubernur atau bupati sebagai user juga tidak terlalu jauh katanya kulturnya gitu, tapi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh Gubernur dan anu, karena itu aparat pemerintahan, jadi dia tidak boleh terlalu ikut campur urusan itu, jadi juga memberikan rasa independen kepada Sekda atau pejabat-pejabat yang ada di situ. Jadi intinya ide itu diterima, tapi kita atur mana yang nasional, mana yang regional, mana antar provinsi dan sebagainya, kita atur lagi, nah sebaiknya kita atur lebih halus dalam undang-undang ini.

Sepuluh. F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.SC, M.PHIL): Interupsi. Sekedar mau tanya saja apakah termasuk melalui Bapak Pimpinan,... termasuk Sekretaris Desa? PEMERINTAH (MENPAN RI): ...(suara tidak jelas) KETUA RAPAT: Pemerintahan Desa maksud kita otonom desa nanti, jadi tidak perlu sampai situ. Silakan Pak. PEMERINTAH (MENPAN RI): Sepuluh, pengisian dalam jabatan. DPR RI mengusulkan secara kompetisi terbuka atau semi terbuka. Ini sudah kita laksanakan, untuk eselon II kita semi terbuka. (B) asas perbandingan objektif antara kompetensi yang diperlukan pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki calon. Antara kebutuhan dengan yang tersedia. (C) penilaian melalui... center, jadi terbuka sangat terbuka orang tua berapa dia lulus Nomor satu berapa Nomor dua dan sebagainya. Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi. Pengangkatan jabatan secara terbuka melalui penilaian kompetisi teknis, kompetisi berlaku dan kepemimpinan serta catatan kinerja calon atau rekam jejak.

7

Jadi ada tambahan, itu kan atasan punya catatan siapa yang ada katakanlah rekam jejak, walaupun diawasi pengadilan, tapi ada rekam jejak yang bisa disertakan untuk penilaian dalam pengangkatan pejabat. Dapat mencipatakan profesionalisme dan kompetensi birokrat. Jadi tidak hanya profesionalisme, tapi juga kompetensi. Sebelas, Komisi Aparatur Sipil Negara KASN antara lain berwenang menetapkan Peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara. Ini yang diusulkan oleh DPR RI. Pemerintah berpendapat sebagai berikut, kewenangan Komisi Aparatus Sipil Negara tidak menetapkan kebijakan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara, melainkan melaksanakan kebijakan. Sedangkan sesuai dengan... kebijakan ada pada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi ada berapa tergantung kepada kebutuhan dari pada masing-masing kementerian. Dua belas, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Bahwa banding administrasi diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Ini saya pemerintah berpendapat sebagai berikut, banding administrasi yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dihapus, penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui Lembaga Peradilan.

Ini yang Nomor 12 ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya alami sendiri, ada Sekretaris daripada Bappeg (Badan Pertimbangan Pegawai) datang sama saya bawa setumpuk perkara yang harus saya Pimpinan rapat untuk memutus itu, jadi ada perselisihan antara atasan dengan pegawai sipil yang dikenakan sanksi. Jadi mereka banding ke menteri, nanti setelah dari kita kalau dia tidak puas baru banding lagi ke PTUN. Nah ini memang ada undang-undangnya yang mengatur itu. Tapi logika saya mengatakan kenapa saya harus urus itu soal orang kawin di sana, soal orang tidak masuk kantor di sana, kenapa tidak diuruskan di tingkat bawah saja. Saya diskusi sama Sekretaris itu, ya masuk akal Pak. Jadi saya berpikir sudah saja jangan lagi ada Bappeg, biar saja kalau ada perselisihan di sana langsung ke PTUN di sana menurut saya, kalau PTUN provinsi tidak selesai ke pusat toh yang Bappeg juga ke pusat nanti.

Jadi meringankan tugas daripada kementerian dan menghindarkan seseorang yang tidak

begitu tahu persoalan memutuskan sesuatu yang bisa saja ternyata salah. Jadi saya usulkan Bappeg ini dihapus saja, dikembalikan ke PTUN.

Tiga belas, sanksi pidana. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap seleksi...

asset...dan menjanjikan sesuatu kepada KASN dikenakan sanksi pidana. Jadi betul-betul seleksi maupun seleksi Pegawai Negeri Sipil di bawah atau seleksi untuk eselon I dan berikutnya itu betul-betul harus didasarkan kepada kredibilitas, dipercayakan, jadi kalau sampai ada pelanggaran itu dianggap pelanggaran berat. Pemerintah sependapat terhadap sanksi pidana dan atau denda tanpa mengesampingkan sanksi administratif. Maknanya tidak cukup dengan sanksi administratif, itu kalau yang ikut-ikutan yang kena, tapi yang otaknya itu langsung di atas sebenarnya kalau ada penyelewengan demikian.

Empat belas, aturan peralihan. Pemerintah berpendapat perlu ditambahkan bab tentang aturan peralihan untuk mengatur bagaimana status peraturan perundangan lain yang terkait dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian sementara, kami serahkan kepada Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8

Selanjutnya kita akan membahas tentang tim dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai perbaikan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, yaitu sampaikan bahwa usulan Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah sebanyak 82 Daftar Inventarisasi Masalah, disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja ini, maka pembahasan dilakukan Daftar Inventarisasi Masalah per Daftar Inventarisasi Masalah terhadap 82 usulan perubahan dimaksud atau dengan sistem cluster per isu substansi.

Nah ini nanti akan kita coba bicarakan, tapi pertama tentu kita mengapresiasi pendapat pemerintah yang sangat saya kira sangat banyak berubah ya, dan mendukung perubahan yang dilakukan usul inisiatif dari DPR RI ya pasca reshufle, jadi manfaat reshufel ini... jadi ada perubahan yang mendasar bahwa kiat ingin melakukan suatu reformasi terhadap kepegawaian kita dengan membuat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Cara rekrutmen saya kira ini tadi penjelasan dari Menteri sangat simpatik bagi kita dan barangkali akan memudahkan pembahasan kita di dalam Rancangan Undang-Undang ini nanti.

Ya silakan.

F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Interupsi Pimpinan. Pertama-tama saya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian Dalam Negeri yang ini telah mencermati pasal-pasal mana akan dibahas. Namun saya ingin menjelaskan dan meluruskan. Kalau tadi Pak Menteri bahwa ini adalah sifatnya perubahan, tetapi manakala perubahan itu pasal-pasal diubah lebih dari 50% itu tidak perubahan Pak, tapi penggantian. Ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 12 tahun2011. Jadi supaya ini supaya jelas, jadi tidak terpaku kepada Prolegnas. Memang nomenklatur di Prolegnas itu adalah isinya perubahan, tapi manakala dalam proses nanti Panitia Kerja ternyata pasal-pasal yang diubah itu melebihi 50% berarti adalah penggantian. Kalau saya melihat dari angka-angka Daftar Inventarisasi Masalah ini ternyata sudah menjurus ke arah penggantian, bukan perubahan. Jadi mohon maaf ini saya coba meluruskan supaya kita tidak terjebak kepada masalah istilah perubahan maupun revisi. Tapi kalau saya melihat materi pasal-pasal yang akan diubah komposisinya yang tetap 125 yang pembahasan perubahan redaksi 176, kemudian perubahan substansi 60, kemudian usulan yang dihapus 6, kemudian penambahan substansi bab pasal dan atau ayat baru adalah 16. Kalau melihat dari komposisi angka-angka ini, nampaknya cenderung terhadap penggantian. Jadi ini supaya jelas dulu Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Zakaria. Silakan Pak Nanang. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Terima kasih Pak Nanang. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Para pejabat dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini, Teman-teman Anggota Komisi II DPR RI,

9

Saya ingin usul bahwa Pimpinan segera mengetok saja bahwa ini segera kita proses untuk disahkan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah berikutnya, jadi kita tidak usah berlarut-larut soal nama atau apa, nanti kita menyesuaikan yang penting diketok dulu, karena saya sudah keburu tidak tahan Pimpinan karena kemarin bertolak belakang dari apa yang kita usulkan, apa yang kita perjuangkan mati-matian, dan sekarang alhamdulillaah sudah nyambung. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi ini pengantar dari pemerintah, ini tentu suatu hal yang sangat menggembirakan kita, dan ini tidak perlu kita minta persetujuan ini, jadi ini adalah pendapat pemerintah, posisi politik pemerintah yang sangat maju sekali, progresif, tapi jangan pakai profesional ya, progresif reformis, karena ada progresif profesional ya jadi. Saya kira itu, saya kira ini menjadi bahan kita, jadi pandangan politik pemerintah. Sekarang kita masalah Daftar Inventarisasi Masalah, kami kira kita beranjak kepada acara kedua, sesudah kita saya kira seluruh Komisi II DPR RI saya bisa mengatasnamakan menyampaikan terima kasih dan salut atas pandangan pemerintah yang sekarang, gitu ya, tepuk tangan dong ya. Ini kan Menteri dan Wakil Menteri ini satu yang tak dapat dipisahkan, kalau istilahnya itu. Baiklah suadara-saudara sekalian, kita tentu ke acara kedua yaitu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah per Daftar Inventarisasi Masalah. Apakah memang kita lakukan langsung pembahasan ini, kalau tadi sebetulnya pemerintah sudah menyampaikan masalah-masalah pokok dimana prinsip-prinsipnya sudah sepaham dengan apa yang diusulkan oleh DPR RI. Oleh karena itu apakah Daftar Inventarisasi Masalah ini kita bahas sudah termasuk dalam kategori cluster seperti itu, nanti Daftar Inventarisasi Masalah per Daftar Inventarisasi Masalahnya kita bahas di dalam Panitia Kerja. Silakan Pak Fauzan. F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri dan Bu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Saya prinsip sama memberikan apresiasi penuh kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru yang telah begitu cepat melakukan suatu penyesuaian sehingga hampir 80% selaras dengan keinginan daripada Komisi II DPR RI. Jadi saya mengusulkan kepada Pimpinan bahwa ini ada Daftar Inventarisasi Masalah ini yang saya lihat ada yang tetap dan ada yang perubahan redaksi. Jadi menurut saya yang tetap itu kita tetapkan saja Pak, tidak perlu dibahas karena itu revisinya sinkron sama hal yang demikian. Sedangkan perubahan redaksi ini diserahkan kepada tim perumus hal yang demikian, jadi supaya jelas begitu. Nah jadi mungkin yang masih perlu adalah perubahan substansi saya kira demikian. Terima kasih.

10

F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Pak Ketua. Langsung saja, jadi saya juga merasa senang ini, merasa berbahagia karena ini ternyata ada perubahan yang signifikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk usulan Rancangan Undang-Undang kita ini. Sebagaimana tadi rekan-rekan sudah sampaikan jadi pada lazimnya ketika beberapa pasal itu tetap dan tidak ada perubahan diantar kedua pihak itu bisa kita sahkan pada kesempatan ini, kemudian perubahan redaksi jelas, karena tidak ada substansi yang berubah, mudah-mudahan memang benar seperti itu, itu juga bisa kita bahas di Panitia Kerja atau Timus dan Timsin. Akan tetapi saya melihat pada point 5 ini, penambahan substansi, bab, pasal dan atau ayat baru. Nah ini memang harus dibicarakan di dalam forum pleno ini. Kita tidak bisa membahas sesuatu hal yang baru itu hanya di dalam forum Panitia Kerja, sehingga penambahan terhadap substansi, bab, pasal dan atau ayat baru ini perlu disampaikan secara detil dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun nanti pembahasan selanjutnya apakah itu akan ada perubahan lagi, ataukah itu diterima dan tidak, itu bisa kita bicarakan di forum Panitia Kerja. Jadi pada kesempatan ini mumpung kita sedang melaksanakan pleno, nah ini perlu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menjelaskan secara detil Pasal 34, 36 dan seterusnya sampai dengan 379 ini point besarnya atau bab mengenai apa yang perlu ditambahkan di sini. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Ibu Mariani. F-PG (DR. HJ. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M): Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya sependapat dengan Pak Fauzan dan Ibu Eddy tadi, namun ini kan kita dalam pleno Pak Ketua, sehingga kita membicarakan tadi memang ada 14 isu pokok tadi itu, itu memang ada mungkin perlu disepakati dulu di pleno ini, isu pokok itu kan yang menjadi dasar pemikiran kita membawa Rancangan Undang-Undang dalam suatu pembahasan dalam Panitia Kerja, karena kan daripada kita berulang-ulang ada yang tidak kita sepakati, masih ada yang perlu kita pertanyakan di dalam isu-isu pokok tadi itu, ada hal-hal yang sepertinya masih perlu menjadi buah pemikiran atau pendapat persetujuan dalam pleno ini. Kalau ini sudah disepakati, kita masuk, karena ini isu pokok yang disampaikan oleh pemerintah itu saya kira itu juga mendasari perubahan-perubahan pasal itu, sehingga isu pokok 14 inilah yang perlu kita koreksi isu pokok itu, apa ini sepakat, maka dia akan mengalir dengan sendirinya dalam batang-batang tubuh, undang-undang yang akan kita bahas nanti, sehingga memperlancar pembahasannya karena kita sudah bahas isu pokok itu yang menjadi dasar pemikiran pemerintah, saya kira itu Pak Ketua. Jadi 14 itu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Hermanto.

11

F-PKS (HERMANTO, S.E., M.M): Terima kasih Ketua Rapat. Yang terhormat Ketua dan Anggota. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Dalam Negeri. Menteri Hukum dan HAM bersama jajarannya. Saya memberi ulasan bahwa ini istilahnya kampungnya Pak Chairuman dan kampungnya Pak Wakil Menteri gayung bersambut. Jadi semangat di DPR RI ini disambut juga oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini suatu momentum yang sangat bagus ya kita untuk mereformasi kepegawaian ini, ini sungguh suatu kesempatan yang perlu kita optimalkan. Karena ini adalah kesempatan yang baik, menurut saya memang kita karena ini juga inisiatif DPR RI, oleh karena itu kita satu dari Rancangan Undang-Undang ini mesti mendapatkan satu porsi yang lebih cepat lagi kita bahas dengan jadwal-jadwal yang lebih terukur. Nah terkait dengan metode pembahasan, saya melihat bahwa kalau kita membahas pertama begini, kalau yang tetap ini berarti kita tetapkan saja ini selesai ya, tidak usah dibahas. Kemudian perubahan redaksi, perubahan substansi usulan dihapus dan seterusnya itu, kalau kita bahas satu per satu pada kesempatan ini, itu akan memerlukan waktu yang lama ya kan apalagi bisa saja setiap Anggota membicarakan satu per satu, sehingga pembahasan tidak efisien dan tidak efektif. Nah menurut saya ini kan sudah ada pandangan pemerintah, maka nanti efektivitas pembahasan itu akan masuk di Panitia Kerja saja. Menurut saya untuk perubahan redaksi, perubahan substansi, usulan dihapus dan penambahan substansi itu dielaborasi lagi di Panitia Kerja, demikian Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saya kira cukup. Masih Pak Thalib? F-PPP (DR. AW. THALIB, M.Si): Ya. Barangkali saya sedikit saja, sudah sesuai dengan para pembicara sebelumnya untuk Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dari 14 substansi yang sudah disampaikan, ada satu substansi bagi saya ini masih perlu untuk dipertimbangkan yakni yang point Nomor 12 tentang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Saya melihat bahwa Badan Pertimbangan ini diperlukan, mengapa, karena setiap pegawai ada keengganan untuk mengadukan ke PTUN apalagi yang diadukan adalah atasannya. Ini adalah menjadi suatu budaya dan mentalitas daripada aparatur dan perlu juga dipertimbangkan bahwa ke PTUN itu memerlukan juga biaya yang tidak sedikit dari pengacaranya dan lain sebagainya. Apalagi yang melaporkan itu adalah pegawai yang rendahan di daerah terpencil dan lain sebagainya yang pada akhirnya ada keengganan tersebut. Sehingga lebih banyak para pegawai ini mengadukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan atasannya itu ke Bappeg.

12

Nah ini perlu dibuka, kenapa, karena saya melihat bahwa ada kebutuhan pegawai terhadap hal tersebut dan keputusan-keputusan PTUN juga sering kali tidak saya dieksekusi ya oleh instansi misalnya seperti contohnya di Jawa Barat sebelumnya, tidak bisa dieksekusi, tapi kalau ...ya meskipun ini dilakukan oleh Bappeg di tingkat pusat secara tertutup mungkin kerepotannya pada Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah bagaimana Badan Pertimbangan ini tidak hanya di tingkat pusat, tetapi mungkin di tingkat regional sehingga bisa ada pendelegasian daripada kewenangan itu, tetapi ini tidak perlu ditangapi, tetapi nanti didalami di dalam pembahasan Panitia Kerja. Demikian. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Masih ada? Silakan Pak Rusli. F-PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, MSI): Ya, yang umum-umum saja terima kasih Pimpinan. Ini memang sekali lagi menyambut baik atas perubahan pemikiran yang sama yang awalnya saya juga bingung, dimana pemerintah menghendaki perubahan atas Undang-Undang No.43 tapi kita sebetulnya Undang-Undang Nomor 43 itu sebagai payung besar, tapi kemudian kita sudah jelas sekarang kita sama-sama membentuk sebuah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, bukan perubahan. Kemudian ada hal yang menarik memang, kita memang pidana ini berkaitan dengan masalah seleksi saja, tapi masalah mutasi ini juga perlu dipertimbangkan yang umum saja, masalah mutasi, masalah promosi, ini masalah-masalah yang memunculkan di daerah khususnya berkaitan dengan masalah politik, masalah Pilkada tidak ikut nyangkul, masa mau pegang posisi jabatan. Nah ini masalah promosi, masalah mutasi ini juga perlu ada sanksi. Sanksinya kemana, tadi sudah disampaikan oleh teman kita, itu yang namanya ya tadi sudah disampaikan bahwa yang ...12 itu harus masih tetap ada. Itu saja Pimpinan. Jadi memang ini yang berkaitan. Kemudian yang terakhir, ini di kita mengenal ada Aparatur Sipil Negara, ada juga PTT, tapi ada juga di daerah itu berkaitan dengan Tenaga Harian Lepas (THL), contoh barangkali tukang pungut retribusi di pasar, tukang parkir, kemudian tenaga kebersihan apakah itu di outsourcing atau kita masukkan saja sebagai PTT. Kalau di outsourcing bolehkah yang namanya retribusi itu di-outsourcing-kan karena adalah mereka tenaga pemungut retribusi, tenaga kebersihan, tenaga juru parkir. Itu barangkali hal yang perlu dipikirkan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Termasuk juga mandor-mandor PU segala macam itu, ya barangkali ini nanti perlu kita bahas lebih jauh ya. Baiklah rekan-rekan sekalian. Saya kira memang ini beberapa hal perlu dijelaskan, soal isu pokok yang telah disampaikan pemerintah itu saya kira tidak perlu kita vote untuk apanya untuk kita setujui atau tidak, itu adalah pandangan politik dari pemerintah, itu sikap, saya kira tidak perlu.

13

Kemudian di sini ada memang penambahan substansi bab, pasal dan atau ayat baru. Nah ini perlu dijelaskan. Apa saja substansi atau bab, pasal dan atau ayat baru yang perlu ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Saya kira itu Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum kita mengambil keputusan tentang hal yang lain. Silakan. PEMERINTAH (MENPAN RI): Terima kasih Pak Ketua. Tentang pertanyaan, tanggapan Nomor 5 penambahan substansi, bab, pasal dan atau ayat baru. Ini menyangkut yang pertama penambahan judul bab. Kedua, tambahan pasal mengenai disiplin, kode etik diatur lebih lanjut dengan PP. Kemudian pengisian jabatan eksekutif senior eselon II. Tadi kan I/a sekarang II/a. Jadi sifatnya lebih kepada penambahan untuk penyempurnaan. Kemudian untuk Bappeg, barangkali saya ulangi lagi Bapak. Idenya betul kita menampung keluhan daripada Pegawai Negeri Sipil, tapi sekali lagi pemerintah pusat tidak memahami secara detil kasus-kasus yang terjadi, khawatir keputusan malah tidak adil. Saran,... kalau kita sependapat dipindahkan ke Gubernur atau Bupati ya, kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Rekan-rekan sekalian. Saya kira sudah jelas tentang penambahan ini dalam rangka penyempurnaan dari berbagai pokok-pokok pikiran yang sudah ada dalam... untuk bisa kita lebih jabarkan lebih jauh, supaya berbagai implikasi-implikasi dari berbagai pasal tentu harus ada pengaturan-pengaturan lebih jauh. Oleh karena itu ini cukup nanti dibahas di dalam Panitia Kerja ya. Oleh karena itu saya minta persetujuan rekan-rekan sekalian, yang tetap kita putuskan untuk disetujui sebagai suatu yang tetap. Ada Pak Muqowam? F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Terima kasih Pak. Saya sangat menghargai bahwa yang tetap sebaiknya langsung tetap ya. Tapi begini Pak Menteri, saya mencoba memasukkan 5 unsur ini. Pertama, unsur tetap, unsur perubahan redaksi, substansi kemudian dihapus dan penambahan substansi. Kemudian saya masukkan ke dalam undang-undang ini Pak. Ternyata bahwa kalau terhadap Daftar Inventarisasi Masalah-Daftar Inventarisasi Masalah yang sifatnya mandiri itu tidak ada persoalan segera diputuskan, misalnya di dalam ketentuan umum itu kan tidak berimplikasi ke belakang. Ketentuan umum tetap ya tetap saja tidak ada soal. Tetapi kalau kemudian di dalam satu pasal satu bab satu pasal ini, ini ada beberapa threatment, ada yang tetap ada yang kemudian redaksi ada yang substansi. Ini akan menimbulkan kalau kita ketok sekarang tidak bisa dicabut lagi itu bahaya Pak Menteri. Jadi karena itu, misalnya begini Pak, di dalam pasal pasal misalnya saja Bab VII mengenai Kelembagaan, misalnya saja ini, misalnya ini, pada bagian Daftar Inventarisasi Masalah 91 tetap, 92,93,94 tetap, 95 itu adalah substansi berubah ya. Kemudian 97 substansi berubah ini dalam satu ayat Pak. Jadi karena itu saya sebaiknya biar ini inheren dan harmonis langsung, prinsipnya

14

adalah ini dibawa ke Panitia Kerja secara keseluruhan, baru Panitia Kerja lapor kepada komisi lagi nanti. Saya khawatir kalau kemudian diputuskan sekarang, itu tidak konsistensi Pak. Sebab saya sudah kaji dalam satu ayat itu ada yang tetap, ada yang substansi, ada yang revisi perubahan redaksional ini. Jadi saya menghormati ini forum, sebaiknya kita terima punya pemerintah, kemudian langsung ke Panitia Kerja untuk membahas semuanya Pak, begitu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baiklah, itu bagus saya kira. Silakan. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima kasih Pak Ketua. Anggota yang terhormat. Pak Menteri dengan segenap jajarannya yang saya hormati Pak. Prinsipnya saya sependapat dengan Pak Muqowam. Jadi keseluruhan ini kita bawa ke Panitia Kerja dulu ya, jadi jangan ada satu pun untuk kita ketok pada saat sekarang, apalagi saya memang baru memasuki wilayah ini, masih ada yang perlu kita telusuri dan kita bahas lagi, dan dari beberapa yang sudah baca, memang perlu pembahasan masih mendalam lagi. Oleh sebab itu Pak, saya sarankan sebagaimana saran Pak Muqowam, untuk kita bawa di Panitia Kerja dulu baru kemudian kita laporkan di pleno atau kita rapat lagi dengan pemerintah. KETUA RAPAT: Bukan karena baru masuk toh ya, ini memang saya kira sependapat, ada pendapat Pak Menteri? Silakan. PEMERINTAH (MENPAN RI): Sebelum ini diserahkan semua, ada satu yang mengganjal itu Pasal 34 tentang Daftar Inventarisasi Masalah 344, 109 ini dari kemarin agak masuk ke sini apa tidak gitu loh, tapi saya tidak mau mengatakan tidak ada masalah, kemudian besok kita permasalahkan. Jadi ini menyangkut organisasi, dulu ada Korpri nanti akan berubah jadi Korp ASN misalnya. Di usul daripada DPR RI ini menjadi bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasi, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Menteri, ini usul. Ini berkembang sekali di dalam diskusi kita, ada pemikiran biar sajalah pegawai negeri itu non kedinasan, biar mereka bebas menyampaikan aspirasi.

Tapi kemudian ada hal-hal pertama tidak boleh ada dua organisasi itu harus satu. Yang kedua, justru kalau dia non kedinasan bisa dimanfaatkan oleh partai tertentu. Kalau normalnya begitu, kalau di kita sih tidak boleh karena kita sudah dianggap harus netral. Nah yang ketiga mungkin hal kecil mengenai bantuan keuangannya ini, kalau bersifatnya dinas itu lebih mudah kita anukan, walaupun tidak tertutup kalau bukan dinas.

Yang ke empat ada juga pemikiran di situ ada eselon, eselon III, eselon II, nah saya tidak

berpendapat itu tidak harus, justru kita mengurangi eselon biar mereka saja yang ngurus, jadi jangan lagi dikasih eselon terhadap yang ke empat ini kita sependapat sifat koordinasinya. Barangkali ini kita masukkan sebagai catatan, juga hal yang masih harus kita bicarakan, demikian.

Terima kasih.

15

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri. Jadi seluruhnya saya kira ini nanti kita bahas di dalam Panitia Kerja, supaya memang lebih leluasa kita menyisirnya ya, dengan tadi satu hal yang saya kira pokok-pokok pikiran tadi berupa isu-isu pokok kita sudah sependapat cuma bagaimana memadukannya dan kemudian mem-breakdown-nya di dalam pasal-pasal. Saya kira itu yang utama. Oleh karena itu, saya akan mengambil keputusan bahwa semua. F-PKS (HERMANTO, S.E., M.M): Interupsi Pak. Tadi yang disampaikan apakah yang mau ditetapkan ini yang sudah tetap sebanyak 125 itu kita sahkan sudah ditetapkan atau semuanya dimasukkan ke Panitia Kerja? KETUA RAPAT: Semuanya kita masukkan ke Panitia Kerja. F-PKS (HERMANTO, S.E., M.M): Karena begini Pak Ketua, karena ini kan usulan DPR RI, kan kita sudah membahas ini, dan pemerintah sudah setuju. KETUA RAPAT: Kenapa harus dibawa lagi ke Panitia Kerja kan gitu pertanyaannya ya? F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Pak Ketua, ini harus memberikan ruang kepada kita, walaupun itu tetap tapi setelah kita review lagi ada yang perlu kita sempurnakan, kenapa kita harus batasi? Kita kan melihatnya secara holistik gitu. Oleh sebab itu jangan wah ini tetap kemudian diketok di sini, sudah tertutup kemungkinan untuk memperbaikinya, saya kira tidak wise-lah seperti itu, kita serahkan saja semuanya ke Panitia Kerja lagi, untuk kita review semua sehingga hasilnya akan lebih sempurna. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya jadi maksudnya Pak Hermanto ini, walaupun tetap tapi kalau redaksional tidak apa bisa disesuaikan kan begitu prinsip-prinsipnya setuju, tapi untuk apalah kita perdebatkan itu kan, nanti kita bahas saja nanti sesudah Panitia Kerja selesai itu ya? oke? Bisa disetujui ya untuk semua berbagai Daftar Inventarisasi Masalah ini kita bahas nanti dalam Panitia Kerja.

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah Bapak Ibu sekalian, Selanjutnya kita membentuk Panitia Kerja, supaya kita sahkan dulu Panitia Kerja kita, dan mekanismenya nanti kita atur lebih jauh. Sekarang Panitia Kerja kita sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut:, Pimpinan 4 orang, dari Fraksi Partai Demokrat 6 orang. Dari Fraksi Partai Golkar 4 orang. Dari Fraksi PDI Perjuangan 4 orang. Dari Fraksi PKS 2 orang. Dari Fraksi PAN 1

16

orang. Dari Fraksi PPP 1 orang. Dari Fraksi PKB 1 orang. Dari Fraksi Gerindera 1 orang dan dari Fraksi Hanura 1 orang. Nama-namanya sudah dimasukkan dari masing-masing Poksi, Anggota dari Demokrat, Pak Khatibul Umam Wiranu, Abdul Gafar Patappe, Ignatius Mulyono, Paula Sinjal dan Pak Abdul Waha Dalimunthe, serta Pak Nanang Samoedra. Kemudian dari Fraksi Golkar Basuki Tjahaya Purnama, Murad Nasir, Mariani Akib Baramuli, Agustina Basik-Basik. Kemudian dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Mihati, Boediman Soedjatmiko, Rahadi Zakaria, dan Zainun Ahmadi. Dari PKS, Aus Hidaya Noer, Hermanto. Kemudian dari PAN, Fauzan Syaie. Kemudian dari PPP Akhmad Muqowam. Dari PKB Ida Fauziah. Dari Gerindera Harun Al Rasyid. Dari Hanura Akbar Faizal. Inilah untuk Panitia Kerja. Apakah disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah Bapak Ibu sekalian, Ya. F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Interupsi Pimpinan. Sebelum ditutup, karena kesempatan yang berbahagia ini ada 3 kementerian, ada Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Jenderal dan Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri serta Hukum dan HAM. Jadi hampir 2 hari ini Ketua, kita berbicara tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil tentang pelaksanaan Pemilukada, dan pada posisi Undang-Undang No.43 tentang Pegawai Negeri Sipil itu juga tetap ditegaskan netralitas dari Pegawai Negeri Sipil itu dan begitu juga dalam hal akan perubahan pada posisi Aparatur Sipil Negara ini. Kita berharap bahwa Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri untuk bagaimana menghentikan mobilitas tentang penggalangan Pegawai Negeri Sipil itu untuk kemenangan Pilkada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Jadi kalau ini bisa dirumuskan dan bisa dilakukan dalam bentuk terobosan tertentu ini akan sangat dahsyat. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Sebelum Pak Fauzan maju pemilihan kepala daerah ini maksudnya, bagaimana supaya ini diketok dulu. F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Bukan Pimpinan, itu untuk kepentingan negara secara nasional, untuk menghasilkan Pemimpin yang berkualitas dan yang tidak korup pada masa yang akan datang. KETUA RAPAT: Ya kita sepakat itu.

17

Penjelasan menteri yang terakhir ya, saya kira ini, ini memang kajian yang selalu kita ulang-ulang. Tadi malam juga dengan KPU, dengan Bawaslu bagaimana menjaga pegawai ini, karena memang sulit, Bawaslu mengatakan banyak terjadi mobilisasi pegawai negeri, tapi apa yang bisa dilakukan Bawaslu untuk melakukan penindakan, tidak ada, kan ini masalah. Ini tentu juga tidak hanya di Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ya yang harus kita bahas ya, yang tadi hanya main-main saja Pak Fauzan, karena beliau ini mau maju ini ya, soalnya Pak Hakam kasih tahu saya. Mudah-mudahan berhasil kawan kita kan begitu ya. Saya kira demikian, dengan mengucapkan. Oh masih ada? Silakan. F-PDIP (ZAINUN AKHMADI): Pimpinan. Perlukan kita juga menetapkan jadwal pembahasannya Pak, supaya tidak berlarut. KETUA RAPAT: Nanti akan kita tetapkan jadwal sesudah undangan pertama kita di Panitia Kerja nanti ya, tapi saya kira setelah ini kita sudah jadwalkan sebenarnya kapan kita mulai lagi pembahasan konsinyering kapan? Besok ya. Nanti kita bahas kembali, kita sahkan dulu ini, nanti kita undang untuk Panitia Kerja langsung ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Dengan mengucapkan alhamdulillaahirobbil’alamiin. Masih ada Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mau disampaikan terakhir? PEMERINTAH (MENPAN RI): Ya kata akhir, tidak ada kata yang lebih indah kecuali terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terkandung harapan, kalau bisa tahun ini selesai, supaya kita bahas lagi Undang-Undang tentang Administrasi Kepemerintahan dan seterusnya. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikkumsalam. Kalau permintaan Pak Menteri ini dan harapan kita bersama tahun ini berarti kita sampai tanggal 16, ini harus sudah bisa kita harapan ya. Harapan Pak Menteri adalah harapan kita bersama, kan begitu ya, karena memang kita sangat berbahagia hari ini, ketika usul inisiatif DPR RI yang melakukan suatu reformasi yang nyata terhadap suatu sistem aparatur kita, ini yang utama Pak, ini ada perubahan yang sangat mendasar. Ini suatu perubahan yang bersejarah di dalam kehidupan pengelolaan negara kita.

18

Saya kira dengan mengucapkan alhamdulillaahirobbil’alamiin, kita tutup rapat kita pada ham 11.10 WIB.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.10 WIB)

Jakarta, 23 November 2011 a.n. Ketua Rapat

Sekretaris

ARINI WIJAYANTI, SH.,MH. 19710518 199803 2 010

19