DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Tahun Sidang : 2016-2017 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke- : Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2017 Waktu : 14.12 WIB – 16.58 WIB Tempat : R. Rapat Komisi VII Ketua Rapat : Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII/F-PG) Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII) Acara : Mengenai Implementasi Paris Agreement Hadir : 26 Anggota Dengan rincian: Fraksi PDI-P 6 orang dari 10 Anggota Fraksi Partai Gerindra 3 orang dari 6 Anggota Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 6 Anggota Fraksi PAN 3 orang dari 5 Anggota Fraksi Partai Demokrat 4 orang dari 6 Anggota Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota Fraksi PKS … orang dari 4 Anggota Fraksi PPP 3 orang dari 4 Anggota Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota Fraksi Partai Nasdem 2 orang dari 3 Anggota JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./F-PG):
48
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … fileMasa Persidangan : III (tiga) Rapat ke- : Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2017 Waktu : 14.12 WIB –
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III (tiga)
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Waktu : 14.12 WIB – 16.58 WIB
Tempat : R. Rapat Komisi VII
Ketua Rapat :
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc. (Wakil Ketua
Komisi VII/F-PG)
Sekretaris Rapat :
Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi
VII)
Acara : Mengenai Implementasi Paris Agreement
Hadir : 26 Anggota
Dengan rincian:
Fraksi PDI-P 6 orang dari 10 Anggota
Fraksi Partai Gerindra 3 orang dari 6 Anggota
Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 6 Anggota
Fraksi PAN 3 orang dari 5 Anggota
Fraksi Partai Demokrat 4 orang dari 6 Anggota
Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota
Fraksi PKS … orang dari 4 Anggota
Fraksi PPP 3 orang dari 4 Anggota
Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota
Fraksi Partai Nasdem 2 orang dari 3 Anggota
JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./F-PG):
Kita mulai ya Bapak-Ibu sekalian.
F-PPP (H. ACHMAD FARIAL):
Pak Ketua, izin terlambat.
KETUA RAPAT:
Terima kasih atas kesabarannya, kebetulan tadi ada rapat dengan Pimpinan Dewan,
sehingga kami agak sulit untuk meninggalkan tapi alhamdulillah sudah hampir berakhir sehingga
kita bisa, saya bisa keluar untuk memimpin Rapat Kerja yang sangat istimewa ini.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajarannya.
Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat
bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami
mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI
serta para undangan yang hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.
Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI
pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2016-2017. Maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan
melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda membahas implementasi dari pada Paris
Agreement. Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan
menandatangani daftar hadir adalah, mungkin ini sudah tambah yang tercatat 15 Anggota dari 8
fraksi. Sehingga sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini
telah memenuhi kuorum fraksi. Oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmannirahim
izinkan saya membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.12 WIB)
Sesuai dengan pasal 246 ayat (1) tata tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat DPR
bersifat terbuka, Kecuali dinyatakan tertutup. maka kami mengusulkan agar rapat kerja Komisi VII
pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum. Saya mohon persetujuan dari para
Anggota? Setuju ya.
(RAPAT:SETUJU)
Bapak-Ibu yang saya hormati.
Pertemuan KOP 22 CMP 12 CMA 1 di Maraqas Maroko pada tanggal 7 sampai dengan 18
November 2016 telah berlangsung dan dilaksanakan dengan baik. Pertemuan tersebut sebagai
sesi pertama dari persiapan implementasi aksi daripada Paris Agreement yang menjadi bagian
penting dari perjalanan negara, pihak ya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara global.
Dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca global di dalam nationally government
contributions atau NDC yang merupakan bentuk janji atau pledge dari negara-negara anggota
United Nation Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang telah dirundingkan
pada KOP 21 di Paris untuk berkontribusi terhadap pengurusan, penurunan emisi global paska
2020. Indonesia telah menyampaikan rencana penurunan emisi 29% pada 2030 dari skenario
business as ussual dan mendapat tambahan sekitar 12%, apabila mendapatkan international
system atau bantuan internasional yang mencakup beberapa sektor, yaitu energi didalamnya ada
unsur transportasinya, proses industri dan pemanfaatan hasil industri, pertanian dan ada juga
yang dikatakan sebagai lend use and lend use chage forestry perubahan lahan yang di
peruntukan untuk kehutanan serta limbah.
Adanya komitmen Indonesia di dalam mengimplementasikan emisi diharapkan menjadi
refleksi dari keseriusan untuk merespon perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi. Untuk itu
kebijakan pembangunan saat ini harus mencerminkan keseriusan di dalam upaya penurunan
emisi karbon tersebut. Namun pada pertemuan di Maraqash, Maroko tahun 2016 terdapat isu
krusial yang masih dihadapi dan menjadi pembahasan utama dalam KOP, implementasi seperti
pendanaan yang masih belum memadai dan predictable, belum memadai dan belum predictable.
Upaya mengintegrasikan emisi ke dalam strategi pembangunan nasional dan rencana investasi
nasional. Perlunya perhatian yang lebih besar pada adaptasi, perlunya memajukan capacity
building yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan negara berkembang terkait, serta
memperalat keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi ada non parties, stakeholders dan non state
actors.
Terkait hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
perlu menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam implementasi Paris Agreement paska KOP
22 di Maraqash Maroko. Untuk itu demi efektifnya waktu rapat kerja ini kami berikan kesempatan
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan pemaparannya
sebagaimana yang sesuai dengan agenda yang baru saja saya sampaikan.
Waktu saya persilakan, silakan Bu.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore salam sejahtera.
Om Swastiastu.
Terima kasih.
Yang terhormat Pimpinan Komisi VII DPR RI.
Yang kami hormati Pimpinan dan yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.
Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan ini dan kami juga sangat
berterima kasih atas dukungan dan arahan serta dengan undangan ini saya merasakan perhatian
yang sangat tinggi atas subjek pengendalian perubahan iklim dan izinkan kami untuk melaporkan
kepada yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI mengenai progres
paska Marakesh dan paska keluarnya Undang-Undang 16/2016, berupa langkah-langkah
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan Komisi VII pada pengantar
rapat kerja hari ini.
Kepada Bapak-Ibu yang terhormat telah kami persiapkan dukungan tertulis dan izinkan
kami menyampaikan beberapa catatan-catatan ini di dalam pemaparan ini. Jadi di dalam
dokumen laporan itu kita menyampaikan tentang target NDC. Jadi komitmen kontribusi penurunan
emisi juga bagaimana peran dari LHK dan energi dan lain-lain, juga perspektif pendanaan iklim
bagaimana instrumen-instrumen kerangka kerja, transparansi juga rencana-rencana kerja untuk
peningkatan kapasitas dan hal-hal yang sudah dilakukan. Demikian pula tentang peran non state
actors jadi peran-peran stakeholders di luar pemerintah pusat dan juga bagaimana program
komunikasi implementasi sebagaimana standar dari Paris Agreement dan hal-hal yang sedang
terjadi ataupun dalam interaksi kami pada forum internasional, juga kami akan nanti melaporkan
komitmen-komitmen kerja sama luar negeri yang sudah ada dan rencana implementasi
selanjutnya.
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.
Pada halaman 5 itu jelas bahwa sasaran akhir dari pada Paris Agreement itu adalah
menjaga penurunan suhu untuk tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan sedapat-dapatnya 1,5
derajat celcius. Beberapa instrumennya bisa dilihat yaitu secara internasional bagaimana
dialog-dialog difasilitasi juga inventory-inventory global dilakukan dan juga instrumen-instrumen
fasilitasi dan apa namanya penaatan terhadap standar-standar yang telah dikeluarkan secara
internasional. Di Indonesia sebenarnya yang paling penting adalah langkah-langkah mitigasi dan
adaptasi sekaligus Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat. Dengan
instrumen-instrumen utamanya yaitu pendanaan teknologi dan peningkatan kapasitas.
Selanjutnya dalam NDC yaitu komitmen kontribusi nasional kita, kami juga sudah lampirkan
dukungannya Bapak-Ibu yang terhormat di dalam lampiran. Pada dasarnya dia berisi tentang
konteks nasional, kemudian pendekatan strategi dan kerangka kerjanya, mitigasi adaptasi,
perencanaan dan bagaimana dukungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
mengenai pengesahan juga di situ ditegaskan tentang penerapan ataupun implementasi Paris
Agreement yang sudah kita sepakati di Indonesia. Kita sekarang bisa lihat di halaman 9, mungkin
sebelum halaman 9 ini ada satu tambahan sebagai, mungkin di dokumen Bapak belum ada, tapi
tadi saya sudah minta untuk di fotokopi. Jadi NBC atau komitmen penurunan emisi gas rumah
kaca yang kita rencanakan untuk tahun 2030 itu ada 2 skenario yaitu skenario 29% dengan bisnis
as ussual itu di kolom nomor 4 dari kanan dan skenario dengan dukungan capacity building dan
kerja sama teknis luar negeri. Kalau lihat komposisi emisi yang harus kita kontribusikan untuk
diturunkan yaitu dari energi kira-kira 11%, dari sampah dan dari IPP proses produksi dan
olahannya beserta dari pertanian kira-kira kurang dari 1% dan dari forestry sendiri itu kira-kira
17,2%. Jadi memang komposisinya cukup upaya di forestry-nya. Nanti kita lihat masing-masing
per sektor.
Kemudian apabila kita tetapkan target dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri
41%, maka dalam exercise kami yang sudah kelihatan yaitu nanti dari energi akan 14%.
Kemudian dari forestry ada baru terecord untuk 23% dan 1% dari waste serta IPPU dan
agriculture kira-kira 0,2%, ini kalau ditotal masih 38%, ini pada exercise sampai dengan tahun
2014. Jadi setelah peristiwa kebakaran kita harus exercise kembali, sebetulnya kalau lihat
prospek dari perkembangan hingga sekarang kita lihat restorasi gambut yang akan sangat kuat,
kita lihat juga pengembangan mangrove, kita lihat juga sudah dikembangkannya hutan adat dan
hutan sosial, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat. Kita juga lihat sekarang
tentang pengendalian dari alokasi terhadap konsesi dan pembukaan lahan di beberapa tempat,
terutama moratorium dan lain-lain. Maka sebetulnya 41% ini bisa kita proyeksikan, jadi
exercise-nya masih terus dilakukan.
Kita mungkin bisa cek selanjutnya di halaman 9 yaitu pada sektor kehutanan, jadi di sektor
kehutanan nanti ini angka-angkanya metrik ton 920. Kemudian pada tahun 2013 proyeksinya,
kemudian pada tahun 2020-2030 akan, jadi dari 2013 sampai 2020 untuk business as ussual
kira-kira 920 juta metrik ton dan sampai dengan 2030-nya masih ada tambahan lagi 820, sehingga
pada tahun 2030 itu sudah bisa diproyeksikan. Jadi setelah tahun 2030 deforestasi yang tidak
terencana itu diproyeksikan harusnya sudah tidak terjadi lagi, artinya kita sudah harus bisa
mengendalikan deforestasi pada tahun 2030. Jadi nggak boleh lagi ada perambahan, illegal
logging dan sebagainya.
Selanjutnya Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, kita lihat di sektor
energi itu di halaman 10. Jadi elemen-elemennya adalah efisiensi penurunan energi, pemanfaatan
teknologi, produksi dari listrik untuk energi baru terbarukan, kemudian penggunaan bahan bakar,
penambahan jaminan gas dan SPBG. Kalau kita, kalau kami perhatikan dari intention
Kementerian ESDM ini sangat kuat, jadi saya sebetulnya cukup optimis bahwa ESDM ini
mensupport kita dengan baik. Jadi sebetulnya yang paling kencang memang kerjanya harusnya
Kementerian LHK bersama Kementerian ESDM dan kalau kita lihat di rencana umum
pengembangan energi nasionalnya juga itu semua sudah dirangkum, baik dengan
perhitungan-perhitungan batu bara maupun energi baru terbarukan lainnya, seperti geothermal,
kemudian a cheap woods dan sebagainya.
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.
Selanjutnya di sektor limbah, sekarang juga kalau dibandingkan dengan waktu-waktu
sebelumnya intention kita terhadap energi dengan pemanfaatan sampah dan limbah itu sudah
attensinya sudah ada, kita sedang terus mendorong daerah-daerah karena otoritas sampah ini
adanya di pemerintah kabupaten dan kota. Di mana pemerintah pusat lebih mendorong dan
memfasilitasi regulasi-regulasinya. Di sektor limbah ini memang tanggung jawabnya di
Kementerian LHK dan kami coba terus mengikuti perkembangannya dan untuk mendukung
sedapat mungkin regulasi-regulasi pedoman ataupun bahkan percontohan-percontohan di
lapangan. Ini juga terbantu dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki destinasi wisata, jadi
dengan kebutuhan nasional untuk mem-backup destinasi wisata, maka sebetulnya
langkah-langkah ini sekaligus juga menurunkan emisi gas rumah kaca.
Selanjutnya di sektor industrial proses and product use, jadi proses industri maupun
hasil-hasilnya itu pola dengan smelter dan lain-lain ini juga diharapkan sudah merangkum
mitigasinya.
Selanjutnya di sektor pertanian elemen-elemennya meliputi varietas rendah emisi,
penerapan sistim pengairan yang lebih hemat air. Jadi di sini pendekatannya di lapangan
misalnya manajemen, pengelolaan air ditingkat petani, kemudian pemanfaatan limbah ternak
untuk biogas.
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.
Itu kurang lebih langkah-langkah di dalam sektor-sektor dalam upaya mencapai target
komitmen nasional kita dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya strategi di dalam
adaptasi perubahan iklim, dengan sasaran 2 derajat celcius seperti tercantum dalam Paris
Agreement yang masih di contribution Indonesia, baik kementerian, pemerintah daerah maupun
masyarakat bersama-sama dengan national vocal point. National vocal point untuk perubahan
iklim ada di Kementerian LHK, persis Direktur Jenderal pengendalian Perubahan Iklim dan sudah
ada juga peraturan menterinya untuk guide line tentang adaptasi. Kemudian sudah ada juga
sistem indikasi data indikatif kerentanan, jadi kita sudah mengidentifikasi daerah-daerah
rentannya. Kemudian sudah ada juga program-program desa pesisir tangguh dan program
kampung iklim. Jadi sekarang ini sudah ada 692 kampung yang kita sebut desa-desa kapung iklim
sebagai upaya-upaya di tingkat lapangan yang beradaptasi atau yang begitu bernuansa
lingkungan. Sehingga kita bisa sebut dia sebagai desa kampung iklim. Kami juga melakukan
penilaian untuk reward terhadap kampung-kampung yang sudah bernuansa lingkungan seperti ini.
Ada kebijakannya sebagaimana Bapak-Ibu yang terhormat bisa lihat di halaman 17 dan 18
yang intinya adalah regulasi, kemudian sistem informasi.
KETUA RAPAT:
Sebentar sedikit Bu Menteri, yang kampung iklim tadi sifatnya bagaimana, masih kurang
mendapatkan elaborasi ini, apakah itu mandiri atau ada intervensi pemerintah.
Silakan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Ada dukungannya Bapak, ada dukungannya, ada pembinaannya, ada support dari dana
luar negerinya. Ada support dari dana luar negerinya kita kombinasi juga dengan APBN. Jadi
contohnya kita bisa lihat di Yogya ada, di Jawa Tengah sudah ada 692 desa, mungkin nanti bisa
termasuk yang kita bisa lihat karena di lapangannya saya lihat sebagai elemen masuk di sana
termasuk kebersihan, dia juga menanam di gang-gang, kemudian juga cara hidup masyarakatnya
ada bank sampahnya juga. Jadi segala dimensi yang membuat masyarakat itu hidupnya
berwawasan lingkungan, kira-kira seperti itu. Demikian Pak Ketua, jadi bimbingan teknis kepada
pemerintah daerah.
Selanjutnya dalam kaitan dengan bagaimana peran hutan itu bisa dilihat di halaman 20
yang intinyja bahwa kalau kita pakai baseline data, maka secara umum baseline data gas rumah
kaca dari hutan kita itu kira-kira 680 juta ton. Kalau lihat data tahun 2015 dengan kebakaran itu
diperkirakan 1,08 giga ton, jadi 1 milyar ton. Nah tahun 2016 sedang dihitung karena ini
hitung-hitungannya cukup besar, cukup makan waktu juga dan ini sekarang sedang kita
hitung-hitung terus, tetapi saya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini dalam kaitan dengan
hutan itu memang menjadi begitu besar dan kita berharap dari dua hal pokok yaitu restorasi
gambut mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, serta mendorong hutan-hutan adat dan hutan
sosial dan juga mendorong mangrove, penanaman mangrove dan penanaman secara umum yang
sudah terjadi dan juga yang paling penting adalah kebijakan alokasi lahan, jadi tidak ada
moratorium.
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.
Selanjutnya tentang kerangka-kerangka kerja di dalam pengukuran maupun di dalam
pelaporan dan dalam verifikasi bisa dilihat pada halaman 22 dan halaman 23. Jadi ada tim
kerjanya, ada langkah-langkah verifikasinya, kemudian yang sudah dihasilkan di sini adalah
sistem registri nasional. Jadi kita sudah punya sistem yang mendaftarkan semua metode ataupun
gagasan-gagasan dan tim ini punya panel. Sistem ini punya panel untuk melakukan verifikasi
metoda-metoda, sehingga laporan yang kita kirim ke UNFCCC sekretariat itu yang sudah
terkalibrasi, terverifikasi metodanya. Jadi sebagai metoda yang diakui secara internasional, jadi
kita sudah ada sistem registri nasionalnya. Jadi dari kampus-kampus yang melakukan
penghitungan-penghitungan penurunan emisi ini metodanya dikalibrasi. Di dalam kerangka kerja
rencana aksi nasional juga sudah ada mitigasi dalam rencana aklsi nasional maupun rencana aksi
daerah seperti terlihat pada halaman 23.
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu yang terhormat.
Selanjutnya tentang pendanaan, pendanaan untuk reduksi emisi dari devorestasi dan
degradasi itu terdiri dari pendanaan untuk pekerjaan dan persiapan dan untuk result base
payment. Result base payment itu artinya sudah ada hasil-hasilnya baru dilaporkan dan kemudian
di bayar. Kalau kita tahu bahwa ada dana Norway yang 1 milyar US dolar, dapat kami laporkan
sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 sering di bilang lambat-lambat dan sebagainya karena
realisasinya, memang sampai dengan, kita baru kencengin di 2015 setelah ada direktorat
jenderal.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Interupsi Pimpinan, sedikit.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Terima kasih Pimpinan.
Mungkin Bu Menteri bisa disampaikan mungkin berapa anggaran yang masuk untuk
program ini dari luar atau ada dana yang, ini nggak ada dari tadi disampaikan di sini. Jadi
fungsinya anggaran ini digunakan untuk apa, terus apa yang sudah sukses dilakukan di sini,
supaya secara detil kita memahami program yang Ibu jalankan ini gitu, karena kita dari sekarang ,
dari dulu sampai sekarang ini belum tahu apa kinerja dirjen-dirjen masing-masing yang dilakukan
maupun penghasilan PNBP yang masuk dari anggaran APBN maupun anggaran anggaran dan
mungkin yang diberikan dari luar. Mungkin perlu disampaikan Pimpinan supaya kita faham dan
mengerti.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Betul, terima kasih Pak Nasir.
Ibu ada datanya Bu yang.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Di halaman 60 ada nanti kita sampai ke sana.
KETUA RAPAT:
Berarti ada ya di dokumen ini, silakan lanjutkan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Sebetulnya selama ini yang disebut REP dan dana terkait dengan perubahan iklim karena
konstruksi di waktu yang berstandarnya pada dana Norway, saya kira kita juga tahu tentang itu.
Saya inghin melaporkan bahwa kita baru mulai kencengin sejak akhir Mei 2015 karena direktorat
jenderalnya terbentuk yang menyatukan antara Dewan Nasional Perubahan Iklim, Badan ........dan
lain-lain, baru dia dikonsolidasikan. Kemudian baru mulai kerja, ternyata dananya yang dipakai
baru 70 juta US dolar dan sekarang masuk dengan adanya BRG dan kita sudah mengeluarkan
beberapa aturan termasuk Undang-undang 16/2016, kemudian PP 57 pengganti 71 tentang
restorasi gambut, kemudian internasional atau Norway yakin bahwa ini makin firm policy-nya
maka sudah ada alokasi kepada BRG 57 juta US dolar sampai dengan 200 juta US dolar
ditargetkan sampai dengan 2018 selesai dan seterusnya realisasi dana Norway ini akan
disampaikan, akan diberikan ketika ada realisasi emisi. Jadi sekarang kita sedang
mempersiapkan langkah-langkah untuk kalibrasi metodanya harus pas, melaporkannya harus
pas, termasuk mendaftarkan dari berbagai kegiatan itu juga harus sudah di, sudah harus
dipersiapkan masyarakatnnya. Itu sebabnya ada sistem registri nasional.
Kemudian pada saat ini juga sedang disiapkan, jadi dana-dana luar yang akan masuk ke
Indonesia untuk perubahan iklim ini rata-rata dananya filantrofik dan nggak mau masuk lewat
APBN. Oleh karena itu masuknya ke BLU dan kita harus siapkan badannya, badannya di
Kementerian Keuangan yang isinya itu boleh masuk dari mana saja dananya, dari luar negeri,
termasuk misalnya dari Ford Fondation, dari mana, dari mana, dari negara lain dan sebagainya,
tapi nggak masuk ke port APBN tapi masuk ke dana-dana yang bisa dipakai untuk investasi
rakyat, untuk capacity building.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Izin Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Terima kasih Pimpinan.
Yang di Departemen Keuangan itu maksud Ibu posnya yang 99 itu, terus dana ini udah
keluar, yang tadi yang 70 juta US tadi.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Itu Norway yang lama yang tahun 2010.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Ini yang megang dananya siapa Bu.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Dananya masih mereka dengan UNDP, nggak ke kita.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Yang pengelolaannya di sini.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Campur-campur, jadi programnya tergantung ada di mana, ada di provinsi mana, ada yang
di LHK.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Maksud saya Dirjen itu yang mengelola dirjen yang bersangkutan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Iya, masing-masing. Ada yang ke pemerintah daerah, ada yang mereka langsung ke
masyarakat gitu. Ini yang kita ingin setting masuk ke badan layanan umum di Kementerian
Keuangan, nanti di situ di kontrol oleh board pengawasnya, oleh segala macam untuk keperluan
.....
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Maksud saya begini Bu Menteri, saya nanya tadi yang poin di sini 70 tadi, sekarang kan
sudah berjalan itu dananya. Nah sekarang yang menjalankan dana 70 ini siapa ini, dirjennya
mana.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Law national vocal point-nya itu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, artinya dirjen ini
hanya menyetujui ini oke atau nggak, sesuai atau nggak dengan agenda.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Iya lah, maksudnya secara administrasi berjalan di Dirjen.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Nggak juga, jadi tidak, jadi bukan uangnya dikasih ke dirjen, tidak. Jadi programnya dari
UNDP misalnya ke masyarakat adat mana, misalnya uangnya ke sana tapi dia approve dulu ke
kita oke apa nggak ini agenda ini. jadi yang di approve ke direktorat jenderal adalah programnya.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Terus yang melaksanakan program itu di lapangan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Masing-masing, jadi ada yang UNDP dengan rakyat, jadi ada UNDP misalnya membuat
sekat kanal ya UNDP yang buat gitu, tapi pasti dia banyak LSM-nya, banyak komunitasnya dan
sebagainya.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Interupsi Pimpinan.
Terima kasih Bu Menteri.
Mungkin ini yang mesti didalami bagaimana nanti penggunaan anggaran ini dan lokasinya
di mana saja, nah kita perlu lampirannya supaya, saya mohon izin juga mungkin sudah 2 tahun
lingkungan ini juga harus ada pemantauan yang jelas. Maka mungkin kita bisa membentuk Panja
LIngkungan atau limbah supaya dari sini nanti kita lingkungannya mana yang dibenahi dengan
anggaran ini maupun dana APBN, takutnya tumpang tindih Pimpinan. Ini mungkin perlu
digarisbawahi dengan anggaran-anggaran seperti ini.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Nasir, memang ini sebetulnya dulu ceritanya kan pada waktu masih
menjadi task force dan lain sebaginya kan tidak ada komunikasi dengan DPR RI waktu itu Bu.
Sekarang sudah dibentuk mulai dari Mei 2015, paling tidak sudah ada yang accountable-nya
sudah ada di Ibu Dirjen ini, tinggal nanti mungkin seperti yang Pak Nasir bilang alokasinya,
pengalokasiannya itu approval-nya lewat dirjen, tetapi peruntukannya tergantung dari pada
masing-masing bidang kan begitu ininya.
Silakan dilanjutkan Bu.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Kalau kita lihat di halaman 27 dan 28 itu sebetulnya desainnya yang sedang kita rancang,
jadi instrument pendanaannya itu diatur dengan PP namanya Instrumen Ekonommi Lingkungan
HIdup dan harus ada badan pengelola dana lingkungan hidupnya. Itu yang dananya dari luar
negeri, badannya harus nyantel di Menteri Keuangan.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Izin Pimpinan.
inikan belum dibentuk ya Bu, yang saya tanya tadi yang sudah turun dananya tadi 70 juta
US dolar, nah ini kita perlu rinciannya supaya dana APBN ibu ini ada enggak nempel di sini.
Takutnya nanti yang ngerjain pakai dana itu dana APBN-nya masuk lagi ke situ gitu, kan ini perlu
pendalaman yang perlu kita lakukan Pimpinan, supaya kita jelas anggaran ini ke mana dan siapa
yang menggunakan, siapa yang bertanggung jawab. Nah ini yang paling penting, mungkin itu
Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Oke, silakan Bu dilanjut.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Saya jawab aja langsung, dananya dana Norway dari tahun 2010 sampai 2016 dana ini
dikelola oleh UNDP. Dia memang berpartner dengan kita untuk lihat keperluan-keperluannya,
lokasi, keperluan, programnya, tapi seluruhnya yang mengelola mereka. Kemudian sejak tahun
2017 Norway, ini juga yang nentuin Norway siapa yang mengelolanya. Di tahun 2017 itu yang
mengelola adalah LSM kemitraan, partnership dan kalau nanti misalnya badan yang kita plan ini
jadi maka uangnya masuk badan ini yang dikontrol oleh dewan pengawas yang multi stakeholder,
pengendali-pengendalinya itu nanti rencananya seperti itu.
KETUA RAPAT:
Ya itu mungkin lebih bagus ya Bu, karena kalau lewat ini kan ceritanya sebetulnya ini G to
G iya kan, tapi diawasi sama UNDP, terus habis itu LSM kemitraan kan tidak benar sebetulnya ini.
Mungkin kita tunggu saja sampai terbentuk BLU, BPTLH itu.
Silakan Bu dilanjutkan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Terima kasih Pimpinan yang terhormat.
Mungkin nanti draft price-nya juga atau desain badan layanannya bisa kita komunikasikan
secara ekstra gitu di luar Rapat Kerja ini Bapak Pimpinan.
Dalam hitung-hitungan oleh Bappenas sebetulnya untuk keperluan kita menyelesaikan
komitmen kita dalam penurunan gas rumah kaca, itu selama periode 2016-2020 diperkirakan kita
perlu 68 milyar US dolar, ini ada di halaman 29 catatannya, ini dengan beberapa pertimbangan
misalnya landscape, kerangka kebijakan dan sebagainya. Ini proyeksi-proyeksi dananya di
halaman 30. Kemudian di dalam pelaksanaan atau operasionalnya, yang desainnya yang tadi
direncanakan di keuangan itu sebetulnya untuk 3 hal. Pertama untuk keperluan investasi, kedua
untuk keperluan small grand, jadi dikasih kepada rakyat, dikasih kepada kelompok tani atau
dikasih kepada masyarakat adat, itu namanya small grand. Yang ketiga, capacity building. Nah
yang lewat APBN itu capacity building karena dia untuk pemerintah, aparat pemerintah dan
sebagainya itu dalam desain yang disusun oleh kita bersama Norway dan Menteri Keuangan.
Yang selama ini dana-dana luar negeri lewat Bappenas itu yang capacity building. Jadi
nanti apabnila beberapa unit kerja pemerintah juga memerlukan capacity building, dia bisa ambil
yang pos ini dari BLU, dari badan yang di Menteri Keuangan. Jadi kurang lebih rencananya
seperti itu. Jadi tentu saja, lalu dalam kaitan dengan kerja secara keseluruhan tetap saja untuk
unit-unit kementerian dan lembaga itu tetap dibutuhkan APBN. Kemudian juga ada dana-dana
swasta dalam negeri, CSR, juga perdagangan karbon, dan juga ada dukungan dari multilateral,
kemudian dan bilateral dan dana-dana filantropik dan sebagainya.
KETUA RAPAT:
Sebentar Bu Menteri, ini 68 milyar itu source-nya semua dari, oh dari seluruh sumber, bisa
digambarkan komposisinya berapa Bu. Jadi isinya dari Norway semuanya masuk jadi satu Bu ya,
nanti kita tentunya menginginkan mendapatkan breakdown-nya ya supaya kita bisa
membayangkan, yang tadi Pak Nasir sampaikan itu jangan sampai ada dana APBN yang double
deeping kira-kira begitu. Itu yang kita memerlukan breakdown-nya tadi, bisa disusulkan nanti Bu.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Nanti kami komunikasika lagi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan Bapak.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Sedikit izin Pimpinan.
Mungkin sekalian Bu Menteri, kita ingin lihat programnya apa saja sih yang bisa di bawa ini,
nanti kita tahu gitu bahwa oh di Dapil kita itu ada kegiatan dari dana mana gitu. Jadi kita jelas
seperti Ibu pendanaan inikan swasta, dalam negeri, CSR, perdagangan dan karbon domestic.
Nah ini apa saja yang kita bisa buat di sini yang kita juga tahu wah bisa mengawasi bahwa ini
dananya dana bantuan dan ini dana APBN. Nah itu yang perlu detil Bu, perinciannya kita ingin
tahu seperti apa gitu karena kan sudah mengalir sebesar itu, kita juga nggak tahu di mana dana
ini sekarang, mungkin itu.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Oke, terima kasih.
Silakan Bu.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Jadi kami lanjutkan bahwa sudah ada komitmen dari 11 negara untuk, ini baru
komitmennya untuk pendanaan di halaman 32 Australia, Kanada, Jerman, Italia, Belanda, New
Zealand, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika dan Belgia untuk komitmen capacity building. Kemudian
juga ada beberapa dai Swedia, Jerman, Italia, Belgia untuk adaptasi. Sesuai dengan, selanjutnnya
pada halaman 34 sesuai dengan metoda yang sudah ada standarnya di secretariat pengendalian
perubahan iklim di PBB. Maka ada persyaratan dan kerangka kerja transparansi yang untuk
Indonesia sekali lagi kami laporkan bahwa kita sudah punya sistem registry nasional jadi
bagaimana verifikasi, pendaftaran, evaluasi, analisis sampai pada kesimpulannya itu dibicarakan
secara terbuka, kemudian dilaporkan lagi di secretariat di sana untuk istilahnya validasi dan
pengukuhan standarnya. Jadi ini di halaman 34-37 itu sampai 39, sam,pai halaman 40, di sini juga
ada web-nya dan sudah terbuka. Jadi ada penyajian informasinya dengan web.
Selanjutnya untuk peningkatan kapasitas, Indonesia sesuai dengan standar dari Paris
Agreement di UNFCCC-nya itu untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan, maka dilakukan
peningkatan kapasitas dan di standar sana ada keanggotaannya dan ada 12 Anggota, yang dari
Indonesia perwakilan Asia Pasifik juga ……juga sudah dilakukan kegiatan dan
pemahaman-pemahaman kepada ahli-ahli ataupun akademisi-akademisi di daerah.
Bapak Pimpinan.
Selanjutnya kami ingin melaporkan pada halaman 45 bagaimana peran non state actors
atau peran-peran stakeholder di luar pemerintah pusat yang sebetulnya oleh Paris Agreement
sangat di dorong. Jadi di dalam dikumen ini yang disebut non partie stakeholder seperti civil
society, private sector, lembaga-lembaga keuangan, kota-kota dan ataupun otoritas sub nasional
lainnya, jadi seperti asosiasi, kelompok-kelompok masyarakat, masyarakat adat, dan sebagainya.
Jadi di dalam Paris Agreement itu memang mereka harus diundang dan harus bersama-sama
juga termasuk seperti kami sampaikan tadi masyarakat hukum adat. Jadi ini saya kira sudah kita
mulai dan bahkan di dalam interaksi-interaksi internasional juga mereka juga sudah ikut serta.
Selanjutnya Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat. Kita di kementerian
memang sebagai national vocal point pada halaman 49, itu memikirkan untuk dan sudah kami
mulai untuk adanya semacam pusat data pengetahuan dari perubahan iklim yang muncul dari
inovasi-inovasi masyarakat karena Indonesia yang begitu luas, sangat jauh berbeda misalnya
dibandingkan dengan Singapura yang luasnya hanya sekota Jakarta. Itu ternyta secara kenyataan
inovasinya sangat banyak, tadi ada pola masyarakat adat, ada pola-pola kampus, ada pola-pola
komunitas, ada pola-pola perusahaan. Itu yang punya inovasi-inovasi dan kita memang perlu
mengumpulkannya dan itu kita lakukan dalam dialog mingguan setiap hari Rabu. Jadi sekarang
sudah terkumpul beberapa tema, di sini ada ya, di halaman, nanti kami laporkan ada di,
hasil-hasilnya menurut tema-tema dari pengetahuan apa saja yang sudah terangkum. Jadi itu
rencananya seperti di halaman 50 dan di 51 ini juga sudah memulai ditampilkan, jadi setiap ada
masukan atau inovasi yang masuk dari public. Jadi kalau ada, kalau ketahuan oleh kami ataupun
terinformasi kepada nasional vocal point bahwa ada inovasi misalnya apakah Aren, apakah zat
kimia yang bisa mengatasi pori-pori gambut dan sebagainya itu biasanya dia paparkan, kemudian
kita tabung itu sebgai pengetahuan dari masyarakat untuk inovasi perubahan iklim.
KETUA RAPAT:
Sebentar Bu, inikan positif sekali sebetulnya apakah itu juga mendapatkan bantuan dari
pemerintah kalau memang rakyat-rakyat yang sangat kecil memunya ide-ide besar yang mau
berkontribusi sebetulnya atau kita cuma sekedar mengapresiasi sekedar tampung, kita biarkan
mereka survive sendiri.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Setuju Ketua, itu yang penting tadi.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Jawabannya jujur Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, belum. Jadi
saya melihat bahwa ini juga baru, ini bener-bener murni dari diskusi kita. Saya melihat bahwa
harus ada recognition dulu pertama bahwa rewards-nya sih nggak langsung diberikan dana untuk
pembinaan atau apapun tetapi sebagai contoh misalnya masyarakat adat yang kita tahu punya
inovasi dan anak sekolah punya inovasi itu yang kita bawa waktu ke Marakesh. Jadi masih sangat
konvensional, jadi ini memang sedang kita fikirkan harus seperti apa, bahkan pojok iklimnya
sendiri sebetulnya ini ada dananya nggak di APBN, pojok iklim, nggak dia pakai konsumsinya
secretariat jenderal saja saya suruh taruh karena ini betul-betul memang mungkin sudah berjlan
6-7 bukan ya, tapi koleksi pengetahuannya saya lihat sudah cukup banyak. Ini bisa kelihatan
Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Interupsi sedikit Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Menindaklanjuti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, saya ada menemukan Bu anak ini
sekolah di Jerman 5 keluarga. Dia punya jaringan kultur yang cukup bagus bisa merubah dari
bahan yang tidak, dari tumbuhan yang tidak bagus menjadi bagus. Nah kemarin saya telepon Pak
Sekjen melihat balai benih yang ada di Riau, saya prihatin Bu. Nah kalau dengan anggaran,
mungkin saya mau lihat berapa anggaran pengadaan benih yang kita lakukan untuk nanam
kembali, tapi apakah kualitas pohon-pohon yang disiapkan ini sudah berkualitas atau lebih baik
dari sebelumnya. Nah ini harus digarisbawahi Bu Menteri, ini mau dbawa kemana anggaran
seperti ini. Saya Tanya saja benih bibit duren yang harusnya dia sudah bisa di stek atau sudah
dibuat yang lebih bagus, nah dia hanya ditanam biji, mungkin bijinya dapet dari pinggir jalan di
bawa ke situ, ditanami. Nah ini nggak tahu prosesnya seperti apa, anggarannya dari mana, nah
harus ada kualitas Bu. Saya telpon Pak Sekjen waktu itu, saya minta teleponkan dan saya berada
di situ, nggak ada kemajuan yang dibuat, tapi anggarannya setiap tahun turun. Nah saya punya
fotonya, orangnya di Sumatera Utara, Ibu bisa hire, bisa jadi konsultan, bisa mungkin
mengeluarkan dana awal untuk teknologi yang seperti ini. Ini bisa lebih baik, membina balai-balai
yang ada di Kementerian Kehutanan lingkungan ini, tapi dia bnisa lebih baik.
F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):
Izin Pak Ketua, saya juga sudah punya 14 pertanyaan ini. Jadi maksud saya biar Bu
Menteri menyelesaikan terlebih dahulu baru.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Sebentar Bu, saya punya hak politik, berikan hak saya di sini karena saya.
F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):
Sama Pak.
F-PD (MUHAMMAD NASIR):
Makanya nanti ada porsi Ibu karena saya mesti interupsi.
KETUA RAPAT:
Sebentar, kalau sifatnya interupsi saya izinkan yang masih berhubungan dengan sini, tapi
kalau di luar pendalaman nanti ada sesi pendalaman, nanti paling tidak sesuai dengan ini saja
dulu Pak, nanti didalamkan lagi.
Silakan Bu dilanjutkan lagi.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN RI:
Terima kasih.
Ini juga sudah hampir selesai tinggal satu aspek lagi yaitu dana hibah dan implementasi,
rencana implementasi.
Pak Pimpinan, pada halaman 67, 68 dan 69, serta 70 itu kelihatan daftar inovasi yang
keluar selama diskusi mingguan itu, misalnya inmovasi Bios 44 yaitu untuk tadi yang saya bilang
menutup pori-pori di gambut sehingga tidak mudah terbakar. Kemudian NOzel, Nozel yang
diciptakan buat di bor, kemudian itu sambu kontinnu Nozel dan sebagainya. Kemudian restorasi
ekosistem juga di verifikasi legalitas kayu, kemudian game, juga ada game-ame perubahan
klimnya dan sebagainya itu kelihatan datanya.
Selanjutnya izinkan saya melaporkan yan dana hibah, di catatan kami ada 8 di halaman 60.
Ada 8 kegiatan yaitu hidrokloro karbon faseout, kemudian juga di foam-nya partnership juga
peningkatan kelembagaan dan strategic planning dan action untuk climate resilition, kemudian
ada untuk dukungan kepda komunikasi ke UNFCCC, serta infrastruktur untuk kapasitas redplast
dan climate change respon. Ini kalau di total kira-kira dananya 51,6 juta US dolar, ini di luar dana
Norway. Ini yang sekarang sedang berlangsung.
Selanjutkan Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, saya ingin
melaporkan bahwa dalam tahun 2018 dalam rencaa kerja pemerintah, pada tanggal 1 Februari
sudah ada sidang cabinet paripurna di situ dipaparkan oleh Menteri Bappenas bahwa satu
diantaranya mainsteaming perencanaan pembangunan nasional adalah perubahan iklim. Jadi ini
satu progress yang sangat baik atas dukungan yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota
Komisi VII. Jadi setelah Undang-undang Ratifikasi berbgai dorong kami terus berinteraksi dengan
kementerian-kementerian dan melaporkan juga kepada Bapak Presiden. Lalu ada 4
mainstreaming rencana pembangunan nasional yaitu good governance, gender, kemudian
revolusi mental dan perubahan iklim. Jadi di dalam RKP 2018 diproyeksikan ada 10 prioritas
nasional di mana mainstreaming perubahan iklim ini juga masuk dan yang terkait langsung
dengan perubahan iklim seperti di pendidikan, kesehatan, perumahan, juga pariwisata, energy,
pangan juga penanganan kemiskinan.
Demikian yang ingin kami laporkan sebagai progress, mohon berbagai catatan dan arahan
untuk pengembangan agenda dan koreksi-koreksi program selanjutnya,
Terima kasih kurang lebih mohon maaf.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti-shanti om.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Kepada Ibu Menteri Lingkunan Hidup atas penjelasannya yangn sangat baik
dan tadi sudah terlihat antusiasme dari para Anggota Dewan untuk mendalami karena memang
program ini menjadi concern dari pada Anggota Komisi VII, terutama paska ratifikasi Bu karena
kita merasa kita me-ratify, jadi kita betul-betul ingin ada suatu, punya keinginan untuk konsistensi
dari pada pemerintah di dalam mengimplementasikan. Jadi tidak heran kalau tadi banyak yang
bersahutan gitu untuk nantinya otomatis akan menanyakan lebih jauh lagi gitu. Di meja Pimpinan
sudah ada beberapa yang terdaftar, nomor satu sebetulnnya Pak Muhtar tapi.
F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST.):
Boleh nambah Pak, sebelum di rolling.
KETUA RAPAT:
Bu Mercy ya, oke yang kedua Ibu Andi Yuliani Paris.
Silakan Bu Andi.
F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak-Ibu Dirjen dan
Direktur yang hadir pada hari ini.
Yang saya cintai Bapak-Ibu Anggota Komisi VII.
Saya ada 15 poin Bu yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan, tapi saya
biasanya ringkas-ringkas saja walaupun banyak. Pertama Bu, terima kasih kepada jajaran
lingkungan hidup dan kehutanan telah menginisiasi diskusi tentang ulat sutera yang merupakan
kebutuhan yang sangat penting khususnya di daerah pemilihan saya Kabupaten Sopeng dan
Wajo. Pertanyaan saya adakah rencana Kementerian LHK ini untuk menghidupkan kembali balai
kesutraan dan balai mangrove, itu 2 balai itukan sudah dihapus padahal penting di Dapilnya Pak
Nasir, itu penting sekali BU balai mangrove itu ada, di Dapil saya juga dan beberapa Dapil-dapil ini
perlu dihidupkan, apakah ada rencana karena kalau tidak ada seperti yang terjadi, saya mau
minta mangrove sampai saat ini di Sulawesi Seltan itu nggak pernah saya dapatkan, saya sudah
datangi balai BPDAS-nya ya.
Kedua Bu terkait dengan halaman 56-58, di sini ada perjuangan Indonesia di luar forum
UNFCCC dan non. Biasanya ini Bu, kelemahan kita ini orang Indonesia ketika mengirim delegasi,
mereka hanya datang tapi tidak punya notulensi yang lengkap tentang apa yang telah dibicarakan,
yang telah diperjuangkan terdahulu. Mereka coba kita belajar dari kasus Sipa dan Ligitan karena
kita nggak punya dokumen, tidak pernah jelas tantang apa yang telah kita perjuangkan. Kita
sekedar hanya pergi ke luar negeri, tidak punya notulensi yang cukup, tidak punya
agenda-agenda perjuangan yang penting yang untuk di golkan pada tahap negosiasi di luar negeri
tersebut. Nah untuk halaman 56-58, apakah sudah ada notulensinya yang cukup, siapapun
menterinya siapaun dirjennya, siapapun direkturnya, yang bisa membaca kembali apa yang perlu
ditindaklanjuti terkait perjuangan Indonesia di forum-forum UNFCCC itu tersebut. Kemudian
technical assistant Bu, saya ini pernah kerja di GT set, pernah kerja di UNDP kita harus hati-hati
sekali apalagi Ibu berkali-kali mengatakan tentang civil society. Tadi saya diskusi sama Pak Tjatur,
sekarang ini negara dilemahkan, partai politik dilemahkan, lama-lama pemerintah tidak punya role,
tidak punya peran kembali. Civil society yang jadi kuat, apa agendanya Bu, mereka itu
menginginkan data-data kita, apakagi data tentang hutan, sebenarnya bukan tentang hutannya
Bu, mereka punya data penginderaan jarak jauh tentang berapa sih wilayah, di mana wilayah
perbatasan, berapa manusia yang ada di situ. Bu Menteri ini lulusan terbaiknya Lemhanas nih,
simetrik world, roxy world itu bisa lewat itu semua Bu, salah satunya lewat kerja sama luar negeri.
Saya tidak anti kerja sama luar negeri, tapi ini mungkin harus hati-hati sekali sekali dengan
technical asisten-asisten yang terkait dengan data. Bu Menteri mungkin masih ingat waktu
2004-2009 di Komisi II saya sangat menolak kerja sama dengan luar negeri tentang data
kependudukan, walaupun mau dikasih duit berapapun Indonesia dan itu akhirnya dibatalkan. Nah
hati-hati terhadap technical asisten yang biasanya mereka memperkuat civil society, kalau civil
society terlalu kuat, di dikte dari luar, apalagi salah satu yang kerja sama dengan dulu namanya
GT set Jerman technical corporation sekarang namanya GIZ sesama, jadi z-nya itu zezament
arbate, jadi kerja sama. Itu mereka di Aceh, saya nggak yakin mereka hanya mau pure kerja sama
hutan tapi mereka punya agenda-agenda. Ini perlu harus hati-hati sekali.
Kemudian pertanyaan halaman 67, 68, 69, 70 tentang inovasi pojok iklim. Di sini ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 dari aksi ketahanan perubahan iklim, restorasi ekosistem sampai yang banyak sekali
ini. Pertanyaan saya Bu, ini tolong dijelaskan atau mungkin saya minta tambahan penjelasan nanti
tidak perlu dijelaskan sekarang, tapi bentuk dalam tabulasi mana yang sudah selesai, mana yang
on going proses, mana yang akan dilanjutkan dengan tahun anggaran 2017 karena ini terkait juga
dengan pertanyaannya Pak Nasir tadi, mana sih yang bisa kita kerjakan di Dapil kita ini banyak
sebetulnya dari aksi ketahanan perubahan iklim, kemudian restorasi ekosistem, kemudian ada
instrument-instrumen kebijakan. Saya juga ada pertanyaan terkait instrument kebijakan, halaman
berapa itu, ada Perda-perda yang akan dibuat, maaf bukan, peraturan dirjen. Pertanyaan saya Bu,
cukupkah dengan peraturan dirjen untuk memayungi atau memaksa, karena peraturan itu
sebenarnya untuk memaksa, untuk melakukan sesuatu, cukup tidak, coba dikaji, apakah dia harus
lewat peraturan menteri.
Kemudian tentang CSR internasional sama pertanyaannya ini Bu, harus jelas bentuk kerja
samanya. Kemudian halaman 32 pernyataan kontribusi pendanaan, kadang-kadang dengan pihak
Dodor itu kita dikasih uang, jumlahnya besar, tapi mereka sebenarnya banyak untuk gaji mereka
sendiri. Ibu saya tahu saya, ibu-ibu kalaupun kerja sama internasional bapak-bapak di
kementerian ini nggak pegang uang kan sebenarnya, tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya
jangan sampai kita menyerahkan kedaulatan kita secara halus melalui pendanaan-pendanaan
luar negeri ini, ini yang menjadi catatan. Kemudian di halaman 60 di situ hibah/pinjaman, ini hibah
semua ya Bu, nggak ada pinjaman ya, hibah semua ya, mungkin berarti pinjamannya coret di situ
untuk judul tabel. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan koordinasi ataupun perjuangan di
UNFCCC dan non, ini saya minta Bu secara tertulis apa yang menjadi PR bagi bangsa kita di
dalam negosiasi di forum-forum internasional. Ini penting Bu, karena contohnya misalnya
outsounding border area di Kalimantan, di Indonesia itu masih banyak dan itu berpuluh-puluh
tahun nggak pernah selesai negosiasinya di tingkat internasional, jangan sampai kita juga punya
negosiasi, kita misalnya Paris Agreement, kita punya kewajiban-kewajiban, tapi kita jangan
sampai juga dihukum oleh negara lain, kita tidak bisa mengirim produk kikta karena kita tidak
mengikuti aturan-aturan, ini juga perlu diketahui.
Kemudian untuk lampiran 73, 74, 75 Bu, halaman itu. Tadi di salah satu halaman, di situ
disebt, oh di halaman 49. Ada pusat data ya, ini kalau saya datangin ke kementerian Ibu bisa saya
lihat nggak di mana pusat data ini. Ini pasti terkait dengan namanya yang tadi sebenarnya mau
menjelaskan tentang knowledge manajemen. Knowledge manajemen itu adalah manajemen
pengetahuan, jadi kegiatannya untuk mengidentifikasi sampai bisa digunakan kembali. Ini kalau
dilihat bisa nggak Bu, apa yang ada di pusat data yang dijelaskan di halaman 49, ada tidak
misalnya apa yang sudah dilakukan di halaman 73, 74, 75 itu ada tidak di pusat data yang Ibu
sebutkan di halaman 49. Ini yang ingin saya sampaikan, sekali lagi terkait nyambung
pertanyaannya Pak Nasir apa saja sih misalnya untuk desa iklim itu bisa yang kita lakukan di Dapil