DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …...perkenankan kami membuka Rapat Kerja dengan Kepala BKPM dan jajarannya pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI

Tahun Sidang : 2019-2020 Masa Persidangan : III

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Dengan : Kepala BKPM

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2020

Waktu : Pukul 11.35 - 15.07 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A.

Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.

Acara : Penjelasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengenai : 1. Refocusing/Realokasi Anggaran terkait COVID -19; 2. Regulasi dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait COVID -19; 3. Aksi langsung dari BKPM dalam menghadapi COVID -19

Hadir : PIMPINAN 1. FAISOL RIZA, S.S (KETUA/F-PKB) 2. ARIA BIMA (WAKIL KETUA/F-PDIP) 3. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (WAKIL KETUA.F-PG) 4. MOHAMAD HEKAL, MBA (WAKIL KETUA/F-GERINDRA) 5. MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (WAKIL KETUA/F-NASDEM)

ANGGOTA : F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 1. ADISATRYA SURYA SULISTO 2. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LLM. 3. DARMADI DURIANTO 4. ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. 5. Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. 6. Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 7. SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON

2

F-PARTAI GOLONGAN KARYA 1. Drs. MUKHTARUDIN 2. Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H. 3. LAMHOT SINAGA 4. H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. 5. TRIFENA M. TINAL, B.Sc. 6. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.

F-PARTAI GERINDRA 1. KHILMI 2. ANDRE ROSIADE 3. Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG 4. HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. F-PARTAI NASDEM 1. Drs. H. NYAT KADIR 2. H. SUBARDI, S.H., M.H. 3. ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1. Ir. H. M. NASIM KHAN 2. TOMMY KURNIAWAN 3. MARWAN JA’FAR 4. Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si. F-PARTAI DEMOKRAT 1. DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si. F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1. AMIN AK, M.M. 2. Hj. NEVI ZUAIRINA F-PARTAI AMANAT NASIONAL 1. H. NASRIL BAHAR, S.E. 2. DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si. 2. ELLY RACHMAT YASIN

3

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG / F-P. NASDEM): Kembali dari jawaban dari kita, dan kalau memang waktu memungkinkan saya minta untuk pendalaman dari tanggapan atau jawaban kita kembali dengan sistem juru bicara. Jika ada tiap Poksi yang anggotanya ingin berbicara maka harus di selesaikan di Poksi masing-masing sehingga anggota tersebut menggantikan porsi juru bicara dari Poksi itu. Jadi setiap Poksi tetap berjumlah satu orang yang berbicara. Interupsi kita tiadakan selama Rapat Virtual dan kami ingin mendapatkan persetujuan karena sesuai dengan tata tertib bahwa rapat ini berlangsung selama 2 jam dan bisa diperpanjang jika memang kita perlukan selama 30 menit, maka sekarang pukul 11.35 WIB, maka kita akhiri rapat ini pada pukul 13.35 WIB setuju ya?

(RAPAT : SETUJU) Baik.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI saat ini sudah hadir berapa Bu Dewi? SETKOM VI: 23 dari 8 fraksi Pak. KETUA RAPAT: Saat ini sudah hadir 23 anggota dari 8 fraksi sehingga kuorum telah terpenuhi bagaimana ditentukan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka Rapat Kerja dengan Kepala BKPM dan jajarannya pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.35 WIB) Sesuai undangan yang telah kami sampaikan dari Komisi VI agenda Rapat pada hari ini adalah:

1. Refocusing/Realokasi Anggaran terkait COVID -19; 2. Regulasi dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait COVID -19; dan 3. Aksi langsung dari BKPM dalam menghadapi COVID -19.

Tentu juga kami ingin mendengar bagaimana kondisi investasi yang terjadi pada saat ini

baik investasi dalam negeri maupun investasi di luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa produk hukum diantaranya:

1. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan juga

4

2. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019.

Salah satu poin utama dari Perpu Nomor 1 adalah tentang Kebijakan Keuangan

Negara dimana dinyatakan Pemerintah berwenang untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program. Nah kemudian salah satu bidang yang terdampak oleh pandemi COVID -19 saat ini adalah investasi. Tadi saya sudah sebutkan kita ingin mendengarkan juga paparan mengenai kondisi investasi saat ini dan juga apa pengaruh pandemi-19 terhadap kondisi investasi baik yang datang dari di dalam negeri maupun dari luar negeri dan bagaimana BKPM juga mensiasatinya.

Dan kemudian juga kita ingin mendengar skenario atau simulasi yang dilakukan oleh

BKPM baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selama masa pandemi dan terutama bagaimana menjaga agar iklim investasi ini masih bisa kita harapkan untuk segera pulih pasca pandemi COVID -19 ini karena tentu kita tidak bisa juga membiarkan kondisi ini begitu jatuh sehingga kemudian mempersulit ruang gerak kita untuk recover setelah pandemi COVID -19 saat ini.

Untuk itu Komisi VI DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan bermaksud

meneyelenggarakan rapat ini dan karena itu kami persilakan kepada Saudara Kepala BKPM untuk menyampaikan paparannya terkait permasalahan dimaksud.

Kami persilakan Pak Bahlil.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dalam hal ini diwakili oleh Pak Martin Manurung, dan Seluruh Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat di Komisi VI DPR RI, Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita dapat berjumpa dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI sekali pun ini diluar dari pada kelaziman tapi karena kondisi COVID yang membuat kita terpaksa melakukan Raker ini dengan cara video conference. Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Sesuai dengan arahan dari Pimpinan dan undangan yang masuk ke BKPM pada rapat kita hari ini adalah untuk membahas agenda pertama adalah realokasi dan refocusing anggaran. Yang pertama izinkan kami untuk menyampaikan sekali pun dalam keadaan COVID

5

-19 kami dari BKPM bekerja terus dari hari kerja maupun hari tidak kerja, tapi untuk eselon I, eselon II, dan beberapa eselon III termasuk kami sebagai Kepala BKPM juga hadir disini untuk tetap melayani para pengusaha untuk mengurus izinnya.

Kaitan dengan pertanyaan nomor 1, Anggota Dewan yang terhormat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 perihal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian lembaga tahun 2020 bahwa pagu alokasi anggaran dari BKPM sebesar Rp585.471.934.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya itu ada dua puluh sembilan miliar lima ratus, dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan ribu seratus; dan

2. Program peningkatan daya saing penanaman modal sebesar dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah.

Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2020, anggaran BKPM tahun 2020 mengalami penghematan sebesar tahap pertama itu Rp133.420.810.000,-. Sedangkan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S302/MK.02/2020 penghematan anggaran BKPM menjadi Rp191.210.133.000,- sehingga anggaran BKPM yang semula Rp585.471.934.000,- menjadi sebesar Rp394.261.801.000,- setelah dipotong Rp191.210.133.000,-. KETUA RAPAT: Pak Menteri, ini paparan yang lagi berlangsung bisa dibikin lebih besar nggak ya? biar bisa penuh layarnya enak bacanya. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kalau di layarnya sudah sangat besar sekali. KETUA RAPAT: Karena ini ada yang pakai handphone ada yang pakai ini. Nah, ini cocok. Iya, iya, terima kasih. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Sudah besar ini sudah besar, anggarannya yang kecil. KETUA RAPAT: Iya iya ya, betul, betul tulisannya sudah gede dananya yang kecil. Betul Pak Herman. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Boleh lanjut Pimpinan? KETUA RAPAT:

6

Lanjut, lanjut. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Sesuai BKPM terhadap program kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target realisasi investasi sebagai kontribusi bagi peningkatan nilai tambah tercipta lapangan kerja termasuk penerimaan negara, maka anggaran dapat dihemat hanya sebesar Rp61.000.000.000,- Pimpinan. Jadi anggaran dari Rp585.471.934.000,- kita potong perjalanan dinas semua, potong rapat-rapat, yang bisa kita alokasikan untuk melakukan refocusing atau pemotongan anggaran itu maksimal hanya Rp61.000.000.000,-. Sementara Menteri Keuangan mengirim surat Rp191.000.000.000,-. Kalau surat ini yang akan dipakai oleh Menteri Keuangan saya pastikan bahwa kantor perwakilan BKPM di 9 negara tidak menutup kemungkinan akan kita pulangkan karena anggaran Rp394.000.000.000,- untuk membiayai operasional kantor, gaji, dan kantor di luar negeri saja tidak cukup. Tetapi sebagai pembantu Presiden tetap taat dan loyal apapun yang diputuskan oleh Presiden selanjutnya.

Dan kami sudah menyampaikan Pimpinan Surat Kepala BKPM kepada Ibu Menteri Keuangan Nomor: 104/A1/20 Tanggal 17 April 2020 Perihal Permohonan Pengurangan terhadap Alokasi Penghematan Anggaran BKPM Tahun Anggaran 2020. Jadi kami sudah menyurati Menteri Keuangan agar kami mohon jangan dipotong Rp191.000.000.000,- tapi Rp61.000.000.000,- karena dampaknya nanti pada operasional dan kinerja BKPM, itu pertama. Terkait dengan regulasi dan deregulasi ketentuan Anggota Dewan yang terhormat berdasarkan regulasi yang ada di kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelaksanaan Perizinan berusaha didasarkan atas pemenuhan komitmen. Dalam pemenuhan komitmen diperlukan pemenuhan persyaratan yang telah termasuk berita acara pemeriksaan proyek dilapangan. Sementara dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID -19 terdapat PSBB yang menyebabkan perusahaan kesulitan dalam pemenuhan komitmen perizinan perusahaan.

Coba dibuka halaman di hasil retas saya kemarin nomor 5, saya mau sampaikan kepada Pimpinan.

Pimpinan, kami akan atasi. Pimpinan dari Januari, Februari, Maret, BKPM telah mengeluarkan izin untuk NIB itu kurang lebih sekitar 64.556 sorry sorry sorry mohon maaf sorry 197.483 ini NIB, rata-rata per hari izin yang kami layani kurang lebih sekitar 2.170. Kemudian untuk izin usaha yang sudah siap eksekusi yang mereka sudah jalan kurang lebih sekitar 512.588, rata-rata per hari kurang lebih sekitar 5.632. Sementara izin komersial selama 3 bulan (Januari, Februari, Maret) kita sudah mengeluarkan 74.802, rata-rata per hari 822. Data ini Pimpinan kami menyampaikan bahwa sekalipun negara kita dalam kondisi COVID ... .........: Pak Bahlil kok datanya beda dengan di slide ya? KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

7

Yang mana, yang mana? ........: Rata-rata per harinya itu kok berbeda-beda itu ya? KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Oh nggak, NIB izinnya itu ada 3 Pak, NIB ini adalah yang baru mendaftar. Kemudian izin usaha, izin usaha itu adalah yang sudah memenuhi komitmen notifikasi di kementerian/lembaga. Kemudian izin operasional itu adalah mereka sudah langsung implementasi di lapangan. Dari izin itu kita klasifikasi per hari NIB 2.170. ........: Nah kan beda kan disini 2.468. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Mana? Oh, itu 2019 Pak, Bapak lihat di ujung paling belakang itu 2019 itu 2468, tapi ada yang paling ujung lagi 2020, paling kanan. ........: Oh iya iya, oke, oke. Nggak kelihatan tadi. KETUA RAPAT: Oke lanjut Pak. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Lanjut Pak Bahlil. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Memang biasa BKPM begitu kalau anggaran turun datanya tidak kita kasih semuanya Pak, jadi kalau data kita kasih banyak berarti anggaran harus tambah. KETUA RAPAT: Oke lanjut, lanjut Pak. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Baik, saya Pimpinan. Yang kami ..... adalah sekalipun kita kondisi Covid tetapi pelayanan dan animo bagi pengusaha-pengusaha baik investasi dalam negeri maupun asing itu tinggi. Bahkan berdasarkan Inpres Nomor 7 tiap hari itu kami menandatangani izin IPPKH, izin IUP, izin Amdal, itu satu hari bisa sampai dengan 40 izin yang saya teken. Artinya apa?

8

Dalam kondisi Covid seperti ini pengusaha-pengusaha itu melakukan konsolidasi kedalam untuk mempersiapkan perusahaan mereka ketika after COVID mereka sudah bisa melakukan aktivitas ditingkat lapangan. Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati, Dapat kami informasikan juga bahwa BKPM telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha bagi bidang usaha tertentu terkait penanganan wabah Covid-19 berupa:

1. Pengurangan dan/atau keringanan persyaratan perizinan berusaha; 2. Percepatan proses perizinan berusaha; dan 3. Layanan berbantuan secara khusus.

Saya ingin menyampaikan Pimpinan bahwa Covid ini untuk izin edar yang dulunya itu

bisa sampai 7 bulan, 8 bulan kami buka menjadi satu hari Pimpinan. Kami pangkas tidak ada lagi persyaratan yang berbelit-belit. Kami membuat tim Satgas internal untuk percepatan mengeluarkan izin bagi teman-teman pengusaha yang ingin membelokkan usahanya dari Garmen ke ATB maupun masker, maupun hand sanitizer, sarung tangan, dan kami langsung turun terjun ke lapangan. Kami pastikan pabrik-pabrik itu jalan agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya tenaga medis bisa betul-betul kita penuhi. Bidang usaha tertentu terkait ...... bagaimana disebut dengan Keputusan Kepala BKPM yang dimaksud meliputi alat kesehatan dan industri kefarmasian yang tadi kami sudah sampaikan.

Pada periode Januari-April 2020 izin operasional komersial dibidang kesehatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain, dengan perkembangan setiap bulannya itu Januari kurang lebih sekitar 2.988 izin, Februari 4.188 izin, dan Maret itu kurang lebih sekitar 5.000 lebih. Jadi kalau kita lihat data di OSS Pimpinan, dulunya itu perdagangan yang paling tinggi kemudian kesehatan itu di nomor 6 atau nomor 7, sekarang itu grafiknya itu kesehatan paling tinggi yang memproses perizinan. Poin yang ke-3 Pimpinan. Apa aksi langsung langkah strategis? Yang pertama, sebelum ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 BKPM telah mengumpulkan data realisasi penanaman modal Triwulan I (Januari-Maret) dimana kami ini kan karena untuk Triwulan I itu hanya efektif sampai dengan tanggal 17 Maret. Jadi kami relatif kerja 2 bulan 17 hari, sementara tanggal 18 kesini itu mulai agak menurun.

Realisasi investasi. Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada Triwulan I sebesar Rp210,7 triliun, Rp210,7 triliun ini terjadi peningkatan 8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Pada semester I 2019 realisasi investasi kita kurang lebih sekitar Rp195,6 triliun, nah ini dua ratus sepuluh koma tujuh terjadi pertumbuhan sekitar 8%. Kita lihat investasi ini seperti apa kalau modelnya, Jawa-Luar Jawa ini Jawa kurang lebih sekitar 51,4%, kemudian Luar Jawa kurang lebih sekitar 48,6%. Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

9

5 tahun terakhir proporsi realisasi investasi yang hampir berimbang ini adalah tahun yang dianggap paling terbaik yang bedanya cuma sekitar 1-2% dan realisasi investasi di Luar Jawa ini adalah lebih banyak kepada sektor-sektor hilirisasi terhadap smelter dan ini juga sebagai bukti bahwa pembangunan infrastruktur, sorry, sorry, Pimpinan suara saya jelas Pimpinan? Oke tadi ada pose sedikit. Jadi realisasi investasi Luar Jawa ini Pimpinan sekaligus sebuah jawaban bahwa apa yang dilakukan 5 tahun kemarin terhadap pembangunan infrastruktur ini sudah mulai terfasilitasi dengan minat banyak investror yang melakukan di Luar Pulau Jawa. Kemudian PMDN dan PMA. PMDN itu 53,5% sebesar Rp112,7 triliun dan PMA Rp98 triliun 46%, kalau kita lihat pertumbuhan dari PMDN itu cukup meningkat. Pada penutupan realisasi investasi di 2019 PMDN kita itu tidak lebih dari 46,7% kemudian PMA lima puluh tiga koma sekian persen pasti banyak pertanyaan kenapa PMA-nya menurun dibanding PMDN? PMA menurun karena mulai bulan Januari, Februari, Maret itu diluar sudah COVID terutama China, Korea, Taiwan, itu sudah mulai menurun termasuk Korea jadi itu agak lambat pertumbuhannya. Tetapi kami mengubah strategi agar tetap realisasi investasi berjalan dengan bagaimana memaksimalkan potensi realisasi investasi yang ada didalam negeri sendiri, dengan cara apa tadi ada pertanyaan caranya bagaimana? Kami membentuk Satgas 3, Satgas 1 tapi 3 cara kerja:

1) Kami menginventarisasi teman-teman investor dalam negeri yang kreditnya sudah di oke kan, sudah disetujui oleh bank tapi kenapa belum dijalankan. Ada beberapa izin yang belum termasuk ke daerah, ini kita dampingi untuk bisa di eksekusi;

2) Kita mem-push mereka agar realisasi yang harusnya mereka mau lakukan di Triwulan II, Triwulan III kita suruh masukkan di Triwulan pertama. Nah ini yang kita lakukan di dalam negeri. Kemudian ada pertanyaan berikut, PMA bagaimana? Bapak Ibu semua, teman-teman

investor asing yang sudah masuk yang sudah ada izinnya, yang sudah siap kemarin dari investasi mangkrak Rp708 Triliun, yang sudah tereksekusi itu hampir Rp300 triliun baru mau groundbreaking bulan Februari, Maret tiba-tiba Covid. Jadi ini semua di mundur tapi tidak ada satu pun investor asing yang mengatakan bahwa membatalkan investasinya dalam negeri, mereka cuma meminta untuk diundur setelah Covid. Jadi rata-rata insyaaAllah Covid ini berakhir katakan lah di bulan Juni mudah-mudahan insyaaAllah berakhir, di Juli sampai dengan Desember yang bisa kita maksimalkan. Kemudian dari investasi tersebut mampu kita menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 303.085 orang, saya pikir itu terkait dengan realisasi. Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Langkah mitigasi yang dilakukan oleh BKPM untuk menghadapi dampak pandemi Covid -19 terhadap iklim dan realisasi investasi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kami melakukan percepatan perizinan berusaha di kementerian/lembaga daerah untuk mempercepat realisasi investasi, kami asistensi mereka, kami temani mereka untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi dasar untuk mereka berusaha di Kementerian/Lembaga kami datangi.

2. Kami juga mengasistensi mereka untuk melakukan percepatan izin impor barang modal dan bahan baku, relaksasi perpanjangan jangka waktu impor barang modal dan bahan baku maksimal 1 tahun. Rekomendasi impor bahan baku dapat dilakukan oleh

10

BKPM. Ini kami lakukan diluar kelaziman tapi untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada tetap harus jalan karena kalau tidak kita mampu memberikan kepastian maka mereka tidak bisa berproduksi dan pada akhirnya kemudian adalah lapangan pekerjaan dan ekspor kita akan menurun, sudah barang tentu kami melakukan kerjasama dan komunikasi intensif dengan Menteri Perdagangan.

3. Mendorong Pemerintah pusat dan daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran belanjanya dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM daerah. Ini juga kita lakukan agar UMKM di daerah ini bisa tetap produktif karena salah satu yang kena dampak Covid ini adalah UMKM kita.

4. Memfasilitasi realisasi investasi besar yang mendorong multiper efek ekonomi dan pencipta lapangan pekerjaan.

5. Dengan menjaga ketersediaan bahan baku didalam negeri terutama untuk industri sektor pengelolaan.

6. Percepatan pemberian izin. Ini kita komunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk izin ekspor mempercepat dalam rangka meningkatkan devisa.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Adapun opsi kebijakan mitigasi dampak pandemi Covid -19 yang akan difokuskan adalah:

1. Dunia usaha.

Memberikan kemudahan dan insentif bagi perusahaan yang melakukan shipping atau diversifikasi produksi khusus farmasi dan alat kesehatan;

Mengizinkan perusahaan melakukan kegiatan produksi terkendali termasuk pencegahan Corona di perusahaan tanpa intervensi kepolisian; dan

Kemudahan perlakuan khusus bagi investasi orientasi ekspor.

2. Menyangkut kesehatan.

Fokus alokasi anggaran kepada sektor kesehatan, subsidi bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak ekonomi Covid ;

Kita juga disini membeli APD-APD kita pakai uang-uang kita yang masih bisa kita potong untuk kemudian kita kirim ke daerah-daerah yang kita anggap belum tersentuh oleh e-Satgas, ini adalah gerakan spontanitas agar depan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa kita bantu.

3. Menyangkut makro.

Meningkatkan likuiditas untuk perbankan saya pikir kami komunikasi dengan Menteri Keuangan, kemudian dengan Menteri Bappenas dalam berbagai macam diskusi termasuk di Ratas;

Kemudian kebijakan moneter yang responsif terhadap kondisi pasar yang ekstrim kami juga komunikasikan dengan OJK dan Gubernur BI; dan

Saya pikir stabilitas pasar saham itu dengan sendirinya berjalan.

Saya pikir hanya itu Bapak, Ibu semua yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan, kami persilakan untuk apa yang didalami. Yang dibuat terlalu banyak oleh Pak Sestama, saya pikir karena lebih bagus kita diskusi yang penting point pointernya apa yang disampaikan tadi sudah kami sampaikan. Pimpinan yang kami hormati,

11

Target realisasi investasi yang dicanangkan oleh Bappenas pada kami itu kurang lebih sekitar Rp886 triliun pada tahun 2020. Nah, kami sampai dengan sekarang lagi mendiskusi untuk membuat beberapa opsi dalam menurunkan target realisasi investasi. Kalau kemudian Covid ini berakhir sampai degan bulan Mei kami merevisi target realisasi investasi kami kurang lebih sekitar di sekitar Rp850 Triliun. Tetapi kalau kemudian Covid -nya ini sampai dengan Bulan Juli itu kemungkinan kami juga akan revisi turun di sekitar Rp817 Triliun. Nah mudah-mudahan Covid ini berakhir secepatnya. Nah pertanyaan berikut apakah optimis ketika Bulan Juli Covid pergi dan realisasi investasi masih tetap diangka delapan ratus? selama kami ditunjang Pimpinan dengan fasilitas yang memadai kami akan optimis, tetapi kalau refocusing dan pemotongan anggaran dari Rp580 miliar menjadi Rp390 miliar Pimpinan saya tidak bisa menjamin karena untuk bayar gaji saja sudah susah. Bagaimana kami bisa melakukan kerja maksimal untuk melakukan asistensi, turun ke lapangan, melakukan promosi, bahkan tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan untuk kantor perwakilan kami di 9 negara itu akan kami tarik sementara waktu. Saya pikir itu merupakan hal yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan. Kami persilakan untuk apa yang bisa kita dalami. Kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera untuk kita semuanya. KETUA RAPAT: Baik.

Terima kasih kepada Kepala BKPM yang telah menyampaikan paparannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman Anggota Komisi VI melalui

juru bicara tiap Poksi untuk menyampaikan pendalaman. Saya urutkan saja dari mulai yang secara yang mulai join. Tadi dari mulai 15 menit sebelum mulai rapat. Mungkin pertama kita mulai dari PDI Perjuangan ada Pak Adi Sulisto, Pak Adi. F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO): Baik Pimpinan, Pak Martin Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VI beserta rekan-rekan Komisi VI sekalian, F-PDIP (ARIA BIMA):

Pak Ketua. Itu tanya sebagai Anggota HIPMI dan Ketua HIPMI atau sebagai Anggota DPR sama

Menteri BUMN?

12

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO): Yang kami hormati Pak Kepala BKPM, Ketua Umum saya beserta jajaran, Terima kasih Pak Bahlil atas paparannya tadi yang menurut saya sangat komprehensif menjelaskan semua apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BKPM di masa Covid -19 ini. Pertama terkait realokasi dan refocusing anggaran BKPM kita apresiasi upaya penghematan yang dilakukan sekitar Rp191 miliar tentu kondisi sekarang memang berat sehingga dibutuhkan kontribusi dan sekaligus keprihatinan kita. Kita berharap penghematan ini berpengaruh kecil terhadap target-target BKPM dan kita berharap Covid -19 ini juga melahirkan inovasi baru dalam pengembangan pasar investasi di data digital. Dari sisi anggaran tentu karena otomatis kegiatan promosi langsung dengan face to face meeting sulit dilakukan saat ini kami ingin ada terobosan baru untuk tetap BKPM bisa berpromosi dengan efektif, apalagi ada realokasi dan refocusing anggaran yang ada di BKPM yang memang tidak terlalu besar. Saya yakin Pak Kepala Pak Bahlil yang penuh dengan kreativitas bisa terus menarik investasi dengan cara-cara yang inovatif. Terkait dengan regulasi dan deregulasi ya tentunya kita belajar banyak melalui krisis pandemi Covid -19 ini yaitu kita harus berani membangun perubahan dalam sektor kesehatan dan mendorong investasi baru di sektor kesehatan kita. Kalau kita lihat sektor dominan investasi masih dibidang transportasi, rumah tangga, telekomunikasi, perumahan, perkebunan, dan lainnya. Kami sarankan pendekatan tematik ini harus diambil dengan adanya kebijakan mengarahkan ke sektor tertentu yang menjadi target atau strategi nasional kita. Saya ingin ingatkan kita ada Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan di industri farmasi dan alat kesehatan salah satunya instruksinya juga kepada Kepala BKPM yaitu agar merumuskan kebijakan yang mendorong investasi sektor industri farmasi dan alkes serta memfasilitasi kerjasama investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan antara industri dalam negeri dan luar negeri. Terkait realisasi investasi di tahun 2020 tentunya kami mengapresiasi kerja dari BKPM yang telah berhasil mencatat total realisasi investasi langsung selama kuartal I tahun 2020 mencapai Rp210,7 Triliun. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai ditengah pandemi Covid -19 yang terjadi pada awal tahun ini. Kami juga mendengar bahwa realisasi investasi tersebut mampu tumbuh 8% lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun kalau kami lihat Pak Kepala, realisasi investasi yang berlangsung sepanjang kuartal I tahun 2020 tersebut lebih didominasi oleh sektor tersier atau jasa. Dari Rp210,7 triliun tersebut realisasi investasi langsung di sektor tersier berjumlah Rp115,9 triliun dimana angka tersebut setara dengan 55% dari total realisasi investasi di kuartal I. Sementara sektor primer hanya berjumlah Rp30,8 triliun dengan kontribusi paling kecil yaitu 14,6%. Hal ini penting menjadi refleksi bagi BKPM agar kedepan BKPM lebih mengutamakan sektor primer mengingat sektor primer lah yang sejatinya mempunyai daya serap tenaga kerja yang cukup banyak seperti industri manufacture misalnya. Investasi yang masuk ke Indonesia sudah seharusnya lebih mengutamakan penyerapan tenaga kerja guna mengatasi masalah pengangguran yang dialami masyarakat kita akhir-akhir ini.

Dan tentunya melihat strategi jangka panjang Pak Kepala, kita melihat betul, menyaksikan betul di pandemi Covid -19 ini kita masih tergantung banyak dengan bahan baku

13

impor dan juga produk jadi impor serta terutama di bidang kesehatan. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita dalam membuat rencana terutama struktur bagi investasi dan industri kita kedepan, harus diberi kemudahan untuk investor melakukan investasi di bidang-bidang yang sangat penting bagi masyarakat kita terutama di bidang kesehatan dan juga di bidang pangan ya jangan sampai keamanan kedaulatan kita di bidang-bidang ini terganggu karena kita tidak siap, karena kita tidak bisa memproduksi bahan baku atau pun juga produk-produk jadi didalam negeri ya ini harus menjadi prioritas kita kedepan dalam membangun industri kita.

Kemarin waktu kita melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN industri farmasi

contohnya mereka menyampaikan kita tidak mempunyai industri dasar kimia yang bisa mendukung industri farmasi kita dalam membuat bahan baku. Nah, ini salah satu sektor yang menurut kami perlu di prioritaskan oleh Pak Kepala BKPM beserta jajaran bagaimana kedepan kita harus memperkuat ndustri dasar kita sehingga kita tidak tergantung kepada bahan baku impor dan juga sehingga kita bisa memproduksi obat-obatan, vitamin, untuk kebutuhan dalam negeri kita yang tentunya dengan populasi sangat besar kita penting sekali bisa mempunyai andil besar didalam pengadaan-pengadaan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pimpinan Pak Martin sekali lagi dan kepada Pak Bahlil. Pak Kepala BKPM. Tentunya kami mudah-mudahan Pak Bahlil terus optimis dalam mendatangkan investasi-investasi kedepan karena setelah pandemi Covid ini selesai kami yakin banyak sekali tenaga kerja yang perlu diserap oleh industri dan tentu industri itu memerlukan investasi yang sangat besar. Mungkin itu.

Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke fraksi Golkar Bu Trifena sudah ada? Ibu Trifena? F-PG (TRIFENA M. TINAL, B.Sc.): Ada Pak Ketua. KETUA RAPAT: Oke, silakan Bu. Videonya belum hidup ya? F-PG (TRIFENA M. TINAL, B.Sc.): Iya belum, tunggu ya. KETUA RAPAT: Iya, silakan Bu. F-PG (TRIFENA M. TINAL, B.Sc.):

14

Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Ketua Komisi dan seluruh Anggota Komisi VI DPR RI, Yang terhormat Kepala BKPM Bapak Bahlil serta jajarannya, Puji syukur bahwa kita pada hari ini dapat mengadakan Rapat Virtual ini dan saya perkenalkan dulu, nama saya Trifena Tinal, saya dari fraksi Golkar Dapil Papua. Sedikit saja masukan kami Pak Kepala, kami dari fraksi memberikan apresiasi karena adanya peningkatan investasi pada triwulan pertama tahun 2020 ini walaupun Covid sebenarnya sudah sejak 2019 sudah ada capaian yang tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditengah pandemi Covid ini. Memang sekarang dengan adanya pandemik ini menjadi sulit namun pertumbuhan ekonomi dengan target-targetnya harus berjalan. Dalam kesempatan ini kami hendak bertanya karena strategi harus berjalan, apakah rencana yang akan ditempuh oleh BKPM untuk memastikan bahwa investasi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dapat terus berjalan? Juga bagaimana BKPM memastikan investasi yang pernah dijanjikan oleh investor asing tetap akan dilaksanakan di Indonesia? Apakah ada insentif yang diberikan? Karena investasi luar yang masuk ke Indonesia adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang kita perlukan pasca Covid -19 ini. Kemudian berikutnya, kami sadar bahwa Indonesia adalah negara yang luas, negara agraris yang menyimpan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang terbesar di kawasan Asia. Selama ini kita kurang lihat potensi kita sendiri hingga pada pandemi ini kami mendorong Pemerintah melalui BKPM agar dapat mendorong dan lebih serius untuk mempromosikan investasi-investasi dalam bidang agraria dan ini juga untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat karena angka pengangguran sekarang sedang melonjak sangat tinggi dengan adanya Covid ini. Konsentrasi industri-industri tapi industri ini kementeriannya ada ya jadi tanpa mentumpangtindihkan tapi kami mengharapkan tadi Pak Bahlil mengatakan bahwa kita sudah memberikan izin investasi di Jawa maupun di luar Jawa itu sudah luar biasa. Namun kami harapkan terutama saya Dapil saya Pak di Papua, saya harapkan supaya banyak juga investasi-investasi yang dapat dilakukan di Papua karena saya rasa di Papua ini selain tambang-tambang yang banyak juga hal-hal yang dapat di eksplor lebih jauh.

Kemudian saya hendak juga menyampaikan bahwa tadi Pak Kepala mengatakan ada bantuan-bantuan yang diberikan dari BKPM kepada daerah-daerah. Saya setuju Pak bahwa memang di daerah terutama di Papua semua bantuan yang diberikan oleh pusat hanya yang melalui badan Covid saja yang sudah sampai namun yang lebihnya tidak ada. Jadi seperti kami kalau yang perjalanan keluar tidak ada orang pakai masker. Masker itu sesuatu yang langka sesuatu yang aneh bagi kami karena yang mahal pun tidak ada apalagi yang murah. Jadi saya harap ini dapat pada saat ada koordinasi meeting atau lain-lain dapat disampaikan bahwa kami yang di Papua juga perlu adanya transport kalau memang itu kendalanya transport dan lain-lain untuk menyampaikan barang-barang yang berhubungan dengan Covid ini karena di Papua sekarang nomor kami semakin bertambah.

15

Pada kesempatan ini juga teman dari kami memberikan masukan bahwa setelah melihat kejadian ini ternyata kita terlalu banyak sekali hal-hal yang kita impor selama ini. Padahal ada barang-barang yang sebenarnya bisa kita fokuskan sendiri di dalam negeri kita sudah ada hal-hal semua hal-hal yang dapat kita produksi sendiri dan eksporkan juga. Jadi ada juga kita selain membuka saluran yang bebas untuk investasi untuk masuk juga kita memberikan memberdayakan semua kesempatan yang ada untuk kita sendiri di Indonesia untuk dapat menjadi kuat diatas Indonesia ini sendiri.

Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini terkait dengan pertemuan kita pada pagi

ini Pak Kepala. Dan Pak Kepala kami harapkan agar kita semua dapat sehat wal’afiat dan semoga Covid ini dapat selesai dalam waktu yang cepat sehingga rencana-rencana kerja yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. KETUA RAPAT: Shalom. Terima kasih Bu Trifena dari fraksi Partai Golkar.

Kita masuk ke fraksi PPP, Bu Elly sudah siap Bu? F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN): Iya. KETUA RAPAT: Oke Bu. F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN): Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI Bapak Martin beserta seluruh Anggota Komisi VI, juga Yang saya hormati Kepala BKPM Bapak Bahlil, apa kabar Pak? Sehat Pak Alhamdulillah. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Sehat Bu. F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN): Iya, tadi disampaikan bahwa izin operasional atau komersil Kementerian Kesehatan meningkat signifikan pada 2 pekan pertama April yaitu tercatat sebanyak 4042 IOK Kementerian Kesehatan artinya telah diterbitkan. Saya sangat mengapresiasi positif ya karena

16

ini mencerminkan minat pelaku usaha menghadapi pandemi virus Covid -19 dan kemudahan perizinan khususnya dibidang kesehatan. Yang ingin saya sampaikan juga tadi ada disampaikan turunnya investasi, tahun 2020 BKPM menargetkan investasi sebesar Rp886,1 triliun dan pada tanggal 20 April menyatakan ada penurunan sebesar 7,79% atau Rp69,1 triliun ya kalau salah tolong dibenarkan Pak, sehingga koreksi target yang akan didapat adalah Rp817 triliun. Masuk nggak ya ini? KETUA RAPAT: Sebentar ya ini microphone Setkom matikan dong, biar jelas Bu Elly ngomongnya nanti.

Lanjut Bu.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN): Diulang apa lanjut saja ini? Sudah jelas? Oke. Jadi ada penurunan sebesar 7,79% atau Rp69,1 triliun sehingga koreksi target yang didapat adalah Rp817 triliun sementara capaian investasi ini masih 23% dari target. Kami sangat memahami sulitnya masa-masa sekarang khususnya di kuartal ke-2 yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga saat ini Pemerintah memperpanjang masa darurat Corona hingga akhir Mei. Tetapi kita tidak bisa menjamin seperti apa yang kita lihat bersama masa darurat ini sudah diperpanjang oleh Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut mungkin saya ingin bertanya bagaimana skenario terburuk yang akan dilakukan oleh BKPM? Apa pertimbangan Bapak sehingga muncul target Rp817 Triliun? Dan bagaimana simulasi yang dilakukan.

Selain itu juga Pemerintah menjaga investor. Bagaimana caranya? Selain itu yang tidak kalah penting adalah menjaga para investor yang sudah ada yang kita perhatikan bersama di media nasional bagaimana anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Ditambah lagi dengan turunnya nilai saham di Bursa Efek dan berbagai indikasi lain yang menunjukkan penurunan ekonomi. Menunjuk pada Keputusan dari Pemerintah bahwa setiap perusahaan harus membayar upah karyawannya. Kita tidak teriak di media supaya perusahaan tidak mem-PHK karyawannya. Namun di sisi lain pihak investor pun berpikir bagaimana harus membayar upah sedangkan penghasilan mereka menurun drastis. Mungkin dapat tertutup untuk gaji karyawan satu bulan tapi untuk selanjutnya tidak tahu jadi tidak ada jaminan mereka akan bertahan juga atau lebih drastis lagi bagi investor daripada terus terbebani lebih baik mereka menutup atau shut down perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana kiat dari BKPM untuk menjaga investor supaya tetap bertahan? Bagaimana respon dari investor selama ini dan hasil tersebut? Berapa persen yang akan bertahan yang masih pikir-pikir berapa persen hingga siap untuk hengkang dari Indonesia. Misalnya adakah keringanan PPh badan? Kalau ada bagaimana koordinasi dengan Menteri Keuangan dalam hal ini dengan Dirjen Pajak. Lalu BKPM juga diharapkan mulai memikirkan bagaimana mengembalikan kepercayaan publik untuk kembali membangun ekonomi kedepannya dalam masa pemulihan nanti.

Dalam hal recovery BKPM juga harus menjadi pelopor untuk meningkatkan kembali kepercayaan dunia usaha harus ditanam kembali. Jadi birokrasi tidak boleh ribet jangan sampai banyak aturan yang menghambat upaya untuk memulai kembali usaha dan investasi. Jadi kami mohon penjelasan juga bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik untuk menanamkan investasinya di negara kita. Dan Indonesia saat ini juga sangat membutuhkan

17

investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, jika Indonesia tidak mampu menarik investor asing untuk memarkirkan uangnya ke tanah air, maka pertumbuhan ekonomi bisa terancam.

Selain itu perilaku pasar juga menunjukkan kepanikan karena berada di tengah situasi

yang tidak menentu, maka krisis ekonomi akan terjadi jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Ancaman ekonomi semakin di depan mata, Rupiah posisinya kini menjadi mata uang terlemah di Asia, menurunnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) juga melemah di bawah Rp6.000, rasio utang luar negeri terhadap PDB inflasi sudah mencapai 2,80%, kredit macet semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang terancam punah serta pelebaran defisit neraca pembayaran dan perdagangan. Yang saya ingin tanyakan, dari berbagai paket stimulus yang diluncurkan oleh Pemerintah menurut BKPM apakah sudah efektif dalam mengurangi dampak kerusakan akibat Covid -19 ini? Termasuk juga pemberlakuan PSBB dapat mengancam penurunan kerja retail. Jadi apakah bisa dimaklumi dari sudut pandang dunia investasi.

Mungkin itu saja ada 4 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Bahlil. Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Elly dari fraksi PPP.

Kita lanjut ke Fraksi Partai Nasdem Pak Nyat Kadir, ini langsung dari Batam.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR): Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu Anggota DPR Komisi VI,

Pak Kepala BKPM, Pak Bahlil apa kabar? KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Siap, baik-baik Bang Alhamdulillah Pak. F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR): Selamat menyambut bulan suci Ramadhan 1441 Hijriah, selamat berpuasa kawan-kawan semua.

Pak Kepala tadi Bapak mengatakan bahwa akan dikoreksi target investasi ya sampai ke Rp817 triliun dalam tahun 2020 sementara investasi yang sudah tercapai triwulan I kita apresiasi mencapai Rp210,7 triliun ya diantaranya Rp112,7 triliun per 53,5% dari PMDN lebihnya PMA. Menurut saya target ini sulit tercapai ini Pak Kepala ya, tapi optimis saja karena

18

menurut kami ya ini pendapat pribadi ya yang beratnya kita di antara bulan April, Mei, Juni, Juli ya kemungkinan sesudah itu mulai normal. Dan kita salut juga bahwa pencapaian atau realisasi triwulan I tadi bukan hanya di Jawa tapi sudah berimbang di luar Jawa, nah itu hebat sekali. Dan saya dari Dapil Batam ya juga tadi sudah kontak BP Batam ya yang investasinya paling terbesar di Kepulauan Riau, mereka mungkin sudah disampaikan ya Pak Kepala sudah tahu bahwa mereka sudah mencapai 52% dari target US$900 juta dalam tahun 2020 ya yaitu US$473 juta ya. Padahal targetnya di bulan 1 itu cuma 225 juta jadi tercapainya 210% mungkin sudah dilaporkan, ini di luar Jawa ini. Dan negara yang berinvestasi itu adalah RRC ya, kemudian Indonesia tentunya, Malaysia, dan Singapura malah ada investasi perluasan ya dari Singapura sebanyak US$552000, ini hal yang menggembirakan mungkin Pak Kepala lebih tahu ya mohon dikoreksi kalau salah. Jadi menurut saya ya pendapat ini pertama ini pendapat memang dikoreksi lagi ini targetnya Pak Kepala ya tapi kalau mau optimis tak apa silakan saja.

Nah yang kedua, tertinggal tadi investasi yang masuk di Batam ini adalah industri

logam, kemudian perdagangan, reparasi dan perumahan ya. Yang kedua, saya mau tanyakan izin apa saja yang lumayan ya yang dikeluarkan oleh BKPM selain dari bidang kesehatan dalam masa Covid ini, bidang apa saja yang dikeluarkan izin-izin itu ya, saya tidak melihat dari paparan maupun kertas kerja itu.

Kemudian yang ketiga, apakah izin investasi asing masih ada yang masuk ya tapi tadi

sudah disampaikan sedang jalan itu sampai Rp300 triliun ya Rp300 triliun tapi ada yang tertunda ya yang tercapai kan dua ratus tujuh puluh tadi dua ratus berapa tadi lupa dan sampai Rp300 triliun itu masih ada yang tertunda iya kan. Nah apakah sesudah ini sesudah bulan Maret itu masih ada investasi asing yang yang masuk ya sesudah Bulan Maret ya Pak Kepala, saya minta maaf kan yang Covid ini kan mulai menyerbu Indonesia itu pertengahan Maret lah pertengahan Maret, April lah katakanlah yang paling paling tinggi itu, apakah ada yang masuk ya.

Yang keempat, izin ekspor apa saja yang masih jalan setelah Maret artinya setelah masa Covid itu izin ekspor apa saja yang masih jalan ya. Nah saya belum mendapat penjelasan kita baca-baca tapi lebih bagus kita dari sumber.

Dan terakhir, mohon penjelasan insentif yang diberikan contoh ya contoh saja insentif

yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan apa namanya ya shipping-nya produksi khusus farmasi dan alat kesehatan atau yang lain-lain ya contoh dari insentif-insentif yang diberikan oleh BKPM atau Pemerintah lah katakan begitu.

Saya kira begitu ketua pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam.

Terima kasih Pak Nyat dari Fraksi Nasdem. Kita lanjut ke fraksi PKB, apakah Pak Marwan sudah online?

F-PKB (MARWAN JAFAR):

19

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Martin Manurung yang ganteng, Sahabat-sahabat Anggota Komisi VI yang berbahagia, Mitra kerja kita Kepala BKPM, KETUA RAPAT: Pak Marwan? SETKOM VI: Sinyal Pak Marwan jelek kayaknya Pak. Mohon izin. KETUA RAPAT: Izin Pak Marwan kalau Pak Marwan dengar. Sambil Pak Marwan mencari sinyal kita lanjut dulu ke Fraksi PKS boleh? Tolong dikasih tahu saja ya di telepon beliau, supaya dicari sinyal yang bagus. Pak Marwan, Pak Marwan, kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Tolong dikasih tahu ya Setkom ya. SETKOM VI: Siap, siap Pak. Keluar Pak Marwannya Pak sinyalnya. KETUA RAPAT:

Kita ke fraksi PKS dulu nanti kita balik lagi ke Pak Marwan. Pak Mahfudz sudah hadir Pak Mahfudz, ada nggak Pak Mahfudz?

SETKOM VI: Pak Amin Pak. F-PKS (AMIN AK, M.M.): Biar ganti saya saja Pak nggak apa-apa. KETUA RAPAT: Pak Amin, ayo Pak Amin. F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Pak Mahfudz-nya kayaknya belum nongol ini, belum hadir bukan belum nongol. Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

20

Pimpinan komisi VI yang saya hormati sebagai Pimpinan Rapat Pak Martin dan tadi kelihatan juga Mas Bimo atau yang lain, kemudian Para Anggota Komisi VI yang saya hormati dan berbahagia, Pak Kepala BKPM yang selalu ceria dan selalu optimis luar biasa nih, kalau melihat wajah Pak Bahlil saya ini langsung ikut ini serasa 10 tahun lebih muda saya rasa ini,

Pertama maaf tadi saya tinggal shalat ya. Semoga pertanyaan saya ini sudah atau barangkali belum tercover dari yang disampaikan oleh Pak Bahlil terkait dengan kebijakan atau instruksi Presiden apa terkait dengan refocusing realokasi anggaran. Dan saya kira sepakat kita bahwa pandemic Covid ini harus menjadi prioritas seluruh kementerian, seluruh badan untuk saha yang prioritas Pemerintah untuk menangani agar cepat selesai gitu. Oleh karena itu, alokasi anggaran-anggaran yang tidak prioritas saya kira harus kita sepakati ya kita dukung. Di Kementerian eh di BKPM ini kalau nggak salah Pak ya ada kegiatan prioritas nasional yang memiliki anggaran paling besar khususnya kegiatan peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal terfokus dan terintegrasi yang berbasis sektor sebesar Rp98,8 miliar. Nah pertanyaannya apakah itu nggak bisa Pak di alokasikan semuanya untuk penanganan Covid karena kalau kita bicara promosi saya kira mungkin ada waktunya ketika sedang terjadi pandemi Covid seperti ini mungkin itu belum atau tidak menjadi prioritas, itu yang pertama Pak ya.

Kemudian pertanyaan yang kedua dari kami itu terkait dengan 12 paket regulasi Pak

yang di bawah naungan BKPM. Jadi 12 regulasi ini akan mendukung implementasi Online Single Submission ya (OSS) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pertanyaan pertama terkait dengan ini Pak, apakah pembentukan skema 12 paket regulasinya ini benar-benar dapat memangkas aturan yang dianggap menghambat investasi di dalam negeri? Kemudian kedua, jika benar-benar terealisasi seberapa besar keberpihakannya terhadap investor dalam negeri khususnya untuk sektor UMKM. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan perizinan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS itu kami mendapat masukan yang terkait dengan Aspek Regulasi, Aspek Sistem, dan Aspek Tata Laksana. Terkait dengan Aspek Regulasi ada 3 hal Pak yang kami beri catatan:

1. Adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang di singkat NSPK terhadap ....... contohnya NSPK Perindustrian dan NSPK Pariwisata, akibatnya terjadi tambahan prosedur pemenuhan komitmen di sektor Perindustrian;

2. NSPK tidak lengkap sehingga Pemerintah daerah memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS; dan

3. Ada beberapa substansi dari NSPK sektor yang masih perlu dibenahi atau tidak memadai.

Kemudian terkait dengan aspek sistem ini mayoritas daerah masih kesulitan untuk

mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi tidak tersedia fitur e-payment, tidak semua daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang/RDTR dan adanya tambahan prosedur di aplikasi Kementerian Lembaga yang justru dinilai memperlambat atau menghambat proses.

Dan yang berikutnya Aspek Tata Laksana, ada dua catatan yang terkait dengan aspek

tata laksana yaitu Tata Laksana Regulasi dan Tata Laksana tataran Implementasi.

21

1. Pada Tataran regulasi OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya;

2. Pada tataran implementasi ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin lokasi, dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi, kepastian waktu pengurusan NIB namun faktanya waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah.

Saya kira terkait dengan OSS ini kan kalau nggak salah tahun ini BKPM ada anggaran

sebesar Rp21,08 miliar dan ini saya kira perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk peningkatan kualitas dari 12 paket regulasi atau izin terintegrasi itu.

Kemudian yang berikutnya data BKPM menunjukkan pencapaian realisasi investasi

Kuartal I/2020 sebesar Rp210,7 triliun tumbuh 8% year on year dibanding Kuartal I tahun 2019 senilai Rp193,9 triliun. Realisasi investasi dalam pos penanaman modal asing sepanjang Kuartal I/2020 sebesar Rp98 triliun, anjlok 7% secara tahunan di mana pada Januari-Maret 2019 mampu membukukan investasi senilai Rp107,9 triliun. Perkembangan realisasi investasi langsung sepanjang Kuartal I/2020 di dominasi oleh sektor tersier atau jasa. Nah pertanyaan kami menilai pencapaian 3 bulan awal tahun ini apakah hal ini bisa dikatakan sebagai apa namanya kalo nyebut kegagalan mungkin nggak pas Pak ya, ya ke belum suksesan barangkali BKPM dalam mendatangkan investasi, ini pertanyaan kami.

Saya kira itu Pak pertanyaan yang.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Yang ketiga tadi Pak, mohon maaf yang ketiga tadi pertanyaannya apa Pak mohon maaf.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Jadi melihat perbandingan angka-angka itu ya kalau sektor tersier yang paling banyak seperti jasa artinya ini melayani, maaf. Jadi pertanyaan Pak setelah membandingkan angkat tadi ya Apa perlu saya bacakan lagi Pak datanya Pak ya?


Datanya nggak usah Pak, datanya nggak usah Pak, kita sudah.

F-PKS (AMIN AK, M.M.): Jadi pertanyaannya menilai pencapaian 3 bulan awal tahun ini apakah hal ini bisa

dikatakan sebagai apa namanya penurunan apa ya kinerja yang belum maksimal Pak ya bahwa dikatakan bahwa kinerja PKBM belum maksimal dalam mendatangkan investasi, nah itu dari data yang saya sampaikan itu.

Iya Pak saya kira itu Pak atau karena ini pengaruh dari dampak Covid secara

langsung ya. Terima kasih Pimpinan itu yang saya sampaikan.

22

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu’alaikum.

Terima kasih Pak Amin dari Fraksi PKS. Tadi saya lihat sempat Pak Marwan sudah bisa on lagi?


Iya, sudah Pak Martin sudah on.

KETUA RAPAT: Oke Pak, lanjut Pak Marwan.


Iya terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Pak Martin dan Kawan-kawan Anggota Komisi VI yang berbahagia, dan Kepala BKPM dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan langsung saja kami memberikan beberapa masukan dan ini bisa jadi jika teman-teman menyetujui bisa juga dijadikan kesimpulan.

Yang pertama adalah bahwa kita mendorong untuk refocusing anggaran BKPM ini

dalam rangka prioritas untuk program-program strategis dalam kerangka mengawal dan mengembangkan koordinasi penciptaan iklim investasi nasional dengan melibatkan kementerian dan lembaga dengan sinergitas yang lebih baik pula sehingga kita bisa memanfaatkan sektor-sektor yang memungkinkan untuk kita lakukan investasi terutama adalah sektor UKM atau UMKM atau usaha mikro. Dan terutama juga kita mendorong adanya upaya program atau investasi yang bersifat pluralistik seperti misalnya yang sekarang tahan terhadap Covid -19 misalnya di sektor pertanian. Kita tahu yang di desa-desa di kampung-kampung pertanian masih cukup jalan dengan baik, kemudian sektor perkebunan, nelayan dan sekaligus para peternak-peternak yang justru hari ini masih bertahan hidup di tengah Covid . Itu yang pertama.

Yang kedua, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan Pak Kepala BKPM, soal

regulasi dan deregulasi. Tentu ini adalah semangat Pak Presiden di awal periode sampai hari ini memangkas perizinan sehingga menjadi memudahkan untuk investasi juga sekaligus peraturan-peraturan regulasi-regulasi yang menghambat ada berapa ribuan regulasi dan peraturan itu kita pangkas sehingga memudahkan itu semua dan oleh karena itu maka fasilitas pendukung dalam kerangka untuk mendorong strategi perizinan ini harus tetap kita pertahankan dan terus-menerus kita perbaiki dan terutama juga untuk mempercepat proses investasi-investasi secara lebih cepat.

23

Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perlu kita dorong usaha-usaha yang bersifat produksi

UMKM yang terdampak paling serius sering kita katakan ini misalnya Pariwisata, Perhotelan, Restoran, Event-event Organizer. Oleh karena itu, kami minta kepada kami mendorong kepada Kepala BKPM untuk mempersiapkan strategi atau contingency plan dalam kondisi yang paling pendek, pendek, jangka menengah, dan jangka panjang termasuk setelah Covid dalam kerangka recovery ekonomi ini karena kita tahu bahwa PHK secara besar-besaran sudah terjadi. Kita tidak tahu datanya jutaan sudah terjadi PHK dan tentu dalam konteks data ini sekali lagi saya tekankan Pak Kepala BKPM untuk sinkronisasi dan melakukan sinergisitas dengan kementerian dan lembaga karena kementerian dan lembaga data pasti berbeda-beda dan tidak ada yang sama, menteri dengan menteri yang lain berbeda, lembaga-lembaga juga berbeda bahkan Menteri dengan Menkonya juga berbeda. Lalu pertanyaannya, data mana yang dipakai untuk merelaksasi atau mendata saudara-saudara kita yang kena PHK tersebut.

Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, kita mendorong adanya usaha-usaha strategis

dalam konteks untuk merangkul investor luar negeri dengan mensinergikan antar lembaga dan kementerian termasuk juga mengaktifkan duta-duta besar kita yang ada di luar negeri untuk meyakinkan kepada para investor bahwa Indonesia punya peluang yang banyak, punya sumber daya yang besar dalam kerangka untuk menarik investasi dan pasarnya juga jelas marketnya captive. Dan oleh karena itu duta-duta besar kita selain ada diplomasi situasi politik dan lainnya memang ditugaskan untuk serius melakukan diplomasi-diplomasi secara ekonomi untuk menarik para investor.

Kemudian yang selanjutnya Bapak, Ibu sekalian, yang ke-7 adalah untuk

membangkitkan sektor setengah pandemik ini tentu kita harus mengembangkan industri besar dari hulu sampai hilir dengan target yang realistis dan rasional. Tadi saya dengar banyak teman-teman yang mengkoreksi adinda Bahlil data-data yang sudah dilakukan termasuk target-target, oleh karena itu maka target-target yang rasional dan realistis terukur, baik jangka super pendek, pendek, menengah, dan panjang terutama adalah pasca pandemi itu harus kita petakan mulai dari sekarang termasuk perencanaannya harus kita perjelas dari sekarang pula.

Kemudian yang selanjutnya Bapak, Ibu sekalian, yang ke-9 yang mendesak adalah

bahwa soal investasi bidang telekomunikasi Bapak, Ibu sekalian ini penting dan saya kira layak untuk kita kembangkan terus menerus di tengah upaya kita semua bekerja dari rumah (work from home) ini adalah penting karena di tengah itu semua sektor telekomunikasi tentu banyak yang membutuhkan dan para investor di bidang ini pengusaha kita dalam negeri maupun luar negeri PMDN maupun PMA harus kita tingkatkan dalam konteks usaha di bidang telekomunikasi.

Kemudian yang ke selanjutnya yang ke-10 adalah bahwa kita harus mendorong

investasi di bidang pendidikan yang paling mudah yang paling dekat dengan di bidang pendidikan tentu adalah bidang yang sepanjang peradaban manusia sangat dibutuhkan di bidang kampus-kampus. Industri pendidikan ini sangat mudah dan saya sampai hari ini justru berkembang dan terbaik meskipun di tengah kondisi Covid sekarang ini. Kita masih bisa melihat perizinan-perizinan di bidang pendidikan kampus, sekolahan-sekolahan bersama-sama.

Dan yang selanjutnya Bapak, Ibu sekalian, kita mendorong kepada Kepala BKPM

untuk menggandeng raksasa-raksasa industri dan penelitian di bidang kesehatan. Kita tahu kita harus mendorong identik penelitian yang lebih masif dan menggandeng industri-industri

24

raksasa terutama dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dan seterusnya kita bisa melihat pemain-pemain besar misalnya Bayer dari Jerman, ........ dari Perancis, Fujifilm misalnya dari Jepang, ........ misalnya dari Rusia, Monsanto yang memproduksi Agrochemical di Amerika misalnya, itu harus kita gandeng untuk sekaligus transfer teknologi dan sekaligus kerjasama di bidang penelitian untuk anak-anak kita dan kita persiapkan anak-anak kita. Anak-anak unggulan kita masih banyak luar biasa sumber daya manusia kita dan sekaligus kita meyakinkan bahwa pasar kita sangat besar, captive market kita sangat luar biasa. Dan oleh karena itu maka ke depan kita akan merasakan bisa bermain pada level global dan multi raksasa industri di masa yang akan datang dan di area di era Milenium ini. Kita terwakili misalnya oleh PT Sido Muncul yang bisa bermain pada level global dalam kerangka industri herbal misalnya dan ini harus kita dorong terus menerus di tengah kondisi seperti ini dan kita siapkan untuk kondisi-kondisi yang akan datang.

Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa untuk peran-peran strategis tersebut kita perlu melibatkan upaya recovery yang lebih serius dalam kerangka untuk menjembatani kecemburuan sosial di antara kita semua. Kita tahu bahwa ....... besar-besaran dan seterusnya dan kita mendorong dengan cara-cara yang paling persuasif dan pendekatan dari hati ke hati kepada para pengusaha kita, para industriawan kita, para konglomerat kita untuk sedini mungkin untuk seminimal mungkin tidak melakukan PHK kepada saudara-saudara kita. Kalau toh melakukan PHK Bapak, Ibu sekalian dilakukan hanya sepanjang Covid dan sekaligus gajinya bisa dibicarakan secara baik-baik dan bisa ada mediator dan ada fasilitator dengan biaya PKBM apa Kementerian terkait lainnya sebagai triumvirat industrialisasi. Oleh karena itu, berapa persen yang akan diberikan kepada para pekerja yang dirumahkan itu sehingga sama sekali tidak digaji kita perlu pendekatan yang lebih persuasif.

Kemudian yang selanjutnya Bapak, Ibu sekalian yang ke berapa saya tidak tahu yang

ke-13 atau yang ke-14. Pertamina kemarin kita sudah rapat dan saya mengusulkan kepada rapat ini Bapak, Ibu sekalian dan sekaligus kepada Adinda Bahlil bahwa ketika Pertamina tidak mau menurunkan harga minyak ada cashback 50% dan itu kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita misalnya para angkutan di pelabuhan, saudara-saudara kita di sektor informal. Dan itu saya kira Pak Bahlil bisa, Pak Bahlil sangat lincah, kreatif, orangnya pokoknya Smart. Oleh karena itu, dengan cara-cara yang lebih kreatif itu lah saya mendorong dan sangat optimis Pak Bahlil bisa melakukan itu untuk mengetuk hati para Direksi Pertamina dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita dalam kerangka mereka mendapatkan relaksasi melalui cashback 50% karena harga minyak tidak mengalami penurunan.

Kemudian yang selanjutnya Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Dalam kerangka

itu pula kita perlu memetakan mana-mana industri yang memungkinkan dan dalam waktu yang sangat pendek ini jangka waktu pendek ini di tengah Covid , mana-mana yang mungkin berkembang, mana-mana yang mungkin tidak bisa berkembang, mana-mana yang mungkin masih bisa bertahan dan seterusnya, pemetaan dan data itu kami butuhkan Pak Kepala BKPM. Oleh karena itu kami mendorong Komisi VI untuk melakukan PKBM untuk melakukan pemetaan terhadap industri-industri tersebut, mana yang goyah, mana yang terdampak, mana yang bertahan, mana yang survive, mana yang tidak survive, mana yang sama sekali tidak bisa diperbaiki dan seterusnya. Kami butuh data itu semua dari semua daerah termasuk dari pusat maupun dari daerah-daerah di provinsi-provinsi maupun Kabupaten-kabupaten.

Dan yang terakhir Bapak, Ibu sekalian yang ke-15 atau yang ke-17 saya tidak tahu.

Kami mendorong BKPM untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, industri. Saya kira banyak bergeser di sekitar Jabodetabek banyak bergeser, di Jawa Tengah, di Jawa Timur saya kira ada pemetaan dan kerjasama yang lebih konkret dengan para Kepala Daerah

25

baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota sehingga kita bisa mendorong pergeseran dari Kota ke daerah dan syukur-syukur sampai ke desa. Ini harapan kita semua sehingga kita bisa memastikan bahwa oh investasi kita setiap tahun triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan seterusnya baik dimasa pandemic maupun pasca masa pandemic karena kita tidak tahu pak Kepala BKPM Adinda Bahlil pandemic ini berakhir kapan kita tidak tahu, Juni, Juli, Agustus, akhir tahun atau kapan kita tidak tahu karena ya ketika alam sudah mulai murka karena keangkaramurkaan sudah mulai merata itulah kira-kira. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian saya mendorong pula adanya regulasi tambahan regulasi bagi para investor ini pengalaman kita yang paling berharga. Jika dia ingin melakukan investasi di Indonesia baik investor luar maupun dalam negeri PMDN maupun PMA ada tambahan klausul untuk membantu jika ada bencana alam maupun bencana non alam secara sukarela itu tambahan dalam konteks regulasi supaya ini menjadi pengalaman kita semua dan terutama saudara-saudara kita yang terkena PHK, sektor-sektor informal dan lain sebagainya.

Oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian itu lah beberapa masukan dan sekaligus usulan

mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua terutama dalam konteks kita mendorong secara optimis bahwa indonesia adalah pasar yang besar, negara besar, tentu bisa menarik investasi yang luar biasa. Kapan-kapan ajak kita lah jalan-jalan ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, di sana kita bisa berbincang-bincang untuk ....... dan seterusnya.

Terima kasih kurang lebihnya Pak Martin yang ganteng, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu

sekalian. Terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. .......: Ketua, jangan lupa Adindanya diajak. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Marwan Jafar yang juga juru bicara dari Fraksi PKB. Saya rasa untuk TA Setkom yang menyaksikan juga rapat ini, ada poin-poin penting juga untuk kita bisa masukkan dalam draft kesimpulan. Coba nanti dilihat mana yang belum masuk dari draft yang ada sekarang untuk bisa ditambahkan poin poin dari Pak Marwan.

Kita lanjut ke fraksi PAN Pak Nasril, fraksi PAN ada nggak? Tolong dibantu Setkom

ada Pak Nasril, ada Kapoksi katanya.

SETKOM VI:

Belum ada Pak Nasril Pak, Pak Nasril belum ada. KETUA RAPAT:

Berarti siapa yang on? Pak Daeng?

26

SETKOM VI:

Ada Pak Daeng Pak. KETUA RAPAT:

Pak Daeng mau ambil kesempatan, sudah izin belum?

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Sudah, sudah. KETUA RAPAT: Oke Pak Daeng. .........: Pak Martin nanti saya mau ngomong sedikit ya. KETUA RAPAT: Pimpinan kan? Pak Daeng. F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Fraksi PAN, fraksi PAN. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, Yang saya hormati teman-teman Komisi VI, Yang saya hormati juga Kepala BKPM Pak Bahlil, Assalammu'alaikum Pak Bahlil. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Wa’alaikumsalam Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Iya. Saya mungkin sudah banyak mendengar tadi dari teman-teman kaitan dengan realokasi dan refocusing, regulasi dan deregulasi kaitan BKPM. Yang perlu digarisbawahi memang buat saya Covid yang datang kepada kita sebagai suatu musibah yang terjadi ini seharusnya menjadi mapping kita Pak Bahlil, pemetaan bagaimana investasi kita kedepan lebih didorong untuk bagaimana menciptakan investasi yang membangun industri yang berkedaulatan terdahap dalam negeri.

27

Nah kaitan terhadap realokasi refocusing yang dikaitkan dengan Covid dan

penghematan anggaran. Tadi Pak Bahlil bilang bahwa anggaran BKPM itu untuk menarik investasi di Indonesia yang tadi targetnya Rp886 triliun, dikasih anggaran lima ratus delapan puluh lima awalnya dipotong apa penghematan seratus tiga puluh tiga, ujung-ujungnya dikasih surat Rp191 miliar sisa anggaran Rp394 miliar. Jujur saja Pak saya tadi senyum-senyum saja sendiri suruh ngurusin investasi masuk ke dalam negeri bagaimana target investasi tercapai dengan kondisi Covid yang sekarang ini bahkan Pak Bahlil bilang kalau dipotong seratus sembilan puluh satu banyak BKPM yang di luar ditarik yang disimpan mungkin ditempat Kedubes untuk apa namanya menarik investasi di luar negeri itu mungkin tidak ke bayar gajinya, yang bisa dilakukan hanya Rp61 miliar lah. Nah saya mungkin berharap sebagai mitra kerja juga BKPM, Pimpinan, ini meminta Menteri Keuangan kalau motong yo dilihat-lihat lah. Kita paham ini kepentingan kita bersama kaitan penanggulangan Covid tapi kalau ini pemotongan juga tanpa melihat urgensi bahwa kita membutuhkan juga keberpihakan Pemerintah kaitan dengan bukan hanya BKPM itu punya Sumber Daya Manusia kayak Pak Bahlil yang lincah bisa menarik investasi misalnya. Tapi butuh juga strategi dan keberpihakan keuangan kalau ya mbok kalau mau dipotong ya rasional juga gitu loh ya. Saya berharap Pimpinan nih Pak Martin untuk mengusulkan Menteri Keuangan ya kalau motongnya ya ngegodognya dilihat-lihat dulu gitu loh itu.

Terus kaitan misalnya tadi persoalan percepatan perizinan. Ada sektor yang memang

BKPM mendorong ada percepatan perizinan kaitan misalnya alat kesehatan, Farmasi, terus percepatan perizinan kaitan daya dukung terhadap penanggulangan Covid . Oke memang ini kita butuhkan sekarang tapi Pak Bahlil yang perlu kita pahami bersama kebijakan sebaik apa pun goodwill Pak Bahlil sebagai pimpinan BKPM itu tidak mungkin mampu direalisasikan ketika tidak ada pengawasan dan koordinasi yang baik, kenapa? Kadang-kadang satu sisi kebijakan di BKPM sudah oke, tapi kebijakan di daerah nggak nyambung ini yang perlu kadang-kadang koordinasi seperti sekarang. Banyak juga Pemerintah Daerah yang ketika kebijakan di pusatnya, regulasinya is oke semua, kebijakan-kebijakannya semua dilakukan dengan oke, dengan tujuan oke menarik investasi sebesar mungkin, melakukan kemudahan-kemudahan terhadap investasi yang masuk ke dalam negeri tapi kenyataannya banyak sebetulnya Kepala-kepala daerah juga yang kerjanya menjadi Raja-raja kecil gitu. Ketika kebijakan ini dibuat regulasi ini dibuat supaya negara ini mampu berkembang dengan baik investasi masuk ke dalam negeri kita dengan oke baik sesuai dengan target. Tapi persoalannya kesulitannya kadang-kadang bertemu dengan ego sektoral kepemimpinan-kepemimpinan daerah. Ini perlu koordinasi dari Kepala BKPM karena saya sering mendengar keluhan karena saya hidup di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang di sini ada 30-40 negara. Investasi di sini banyak Pak tapi banyak yang mengeluh ternyata investasi di kita itu menjadi investasi yang high cost. Jadi kalau investasinya seribu perak itu keluarannya produknya menjadi seribu tiga ratus perak karena miscellaneous expense-nya itu 30%. Itu saya bilang kalau di kampung saya namanya biaya hantu belao Pak, apapun yang terjadi biar ini menjadi konsen kita bersama.

Saya mengapresiasi lah ketika Pak Bahlil bikin terobosan-terobosan soal berkaitan

dengan persoalan regulasi, persoalan hal yang disebutnya akselerasi bahasa saya seperti itu. Nah kaitan misalnya tadi Pak Bahlil bilang oke lah kita bicara triwulan pertama Januari, Februari, Maret, target tercapai. Tapi apakah dengan kondisi Covid yang mulai pertengahan Maret mewabah di kita dengan adanya PSBB sistem semua berubah secara cepat antisipasi? Yang paling harus dilakukan oleh BKPM adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Kalau misalnya ini terus berlanjut berbulan-bulan ya kita tidak menginginkan itu Pak Bahlil. Tapi saya berharap antisipasi yang terburuk ada

28

skenario BKPM bagaimana menyelamatkan investasi, bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka supaya mereka yakin bahwa ketika mereka masuk ke Indonesia mereka bukan terjebak dalam lumpur, tapi masuk ke Indonesia adalah diberikan surga investasi sehingga mereka mampu berkembang di sini. Dan menjadi catatan buat saya kalau bisa gitu loh Pak Bahlil mempromosikan kepada investor-investor luar yang masuk ke kita adalah pengembangan terhadap sumber daya yang misalnya kita punya laut yang begitu luas, ada ikan yang begitu besar, bagaimana kita punya pengalengan ikan besar bila perlu terbesar di seluruh dunia, coba dikembangkan yang seperti itu. Sektor pertanian, kita negara agraris, kita tropis kita sepanjang tahun ada matahari, tidak ada salju, tidak ada musim gugur dan lain-lain kan tidak mungkin sebetulnya kita harus kekurangan pangan, apalagi jadi importir misalnya begitu.

Ketiga kaitan pengembangan peternakan. Masa sih kita punya padang rumput, punya

luasan dan rumput yang terus menghijau sepanjang tahun kalau dikelola dengan benar kita bikin peternakan yang maksud saya tarik investasi yang seperti itu sehingga bukan hanya berbicara konteks investasi, tapi kita bicara kedaulatan pangan kita ke depan. Kalau kondisi seperti sekarang kita tidak perlu Pak teriak-teriak bahkan di negara agraris yang mataharinya sepanjang tahun kita kekurangan akan pangan, sumber daya nabati, hewani dan lain-lain, ikan banyak, peternakan kita bisa kembangkan, pertanian kita bisa kembangkan, dorong juga industri bagaimana pengembangan terhadap investasi industri mesin-mesin pertanian yang bagus tapi murah Pak. Kita bisa bayangkan sepanjang tahun kita panen di Indonesia ketika musim hujan petani itu bingung kalau 2 hari saja mereka tidak jemur itu tadi jadi taoge gitu loh, maka perlu mesin-mesin pertanian dan investasi itu ditarik ke kita, investasi mesin murah sehingga mampu digunakan ada apa mendukung mendaya apa memberikan dukungan terhadap tujuan pemerintah kita yaitu bagaimana swasembada pangan, hewani, dan nabati, itu menjadi catatan.

Nah kaitan misalnya tadi Bapak bicara pemerataan investasi Jawa dan luar Jawa.

Saya jujur kalau bisa ini yang polarisasi keseimbangan tadi tetap dipertahankan Pak, dorong setiap investasi yang masuk ke kita bukan hanya di Jawa tapi keluar Jawa juga karena Jawa juga terlalu padat Pak supaya muncul penyebaran jangan Jawa menjadi sentral Urban. Ketika industri semua di Jawa dan Sumatera, Kalimantan semua orang datang ke kita. Nah investasi yang memberikan sebaran memberikan ke mereka informasi seluas mungkin potensi-potensi yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua ini kan semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa untuk menikmati pembangunan di seluruh Indonesia. Dan ini tugas berat Pak Bahlil dan Pak Bahlil harus optimis, harus menguatkan hati untuk memberikan terbaik buat bangsa dan negara.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Luar biasa Pak Daeng dari Fraksi PAN, walaupun namanya Sulawesi Selatan tapi logatnya Jawa Barat.

Kita lanjut ke Fraksi Partai Gerindra Pak Andre Rosiade. Pak Andre, tadi ada dia.

29

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Kalau nggak ada diganti saya Pak. KETUA RAPAT: Tadi ada Pak. Pak Andre, 1 kali Pak Andre. .......: Lagi di Kramat Jati beli beras. KETUA RAPAT: Nggak apa-apa kita bikin kayak sistem lelang gitu. 2 kali Pak Andre, 3 kali Pak Andre nggak ada. Oke berarti sekarang Pak Hendrik. F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Baik, Terima kasih Pimpinan. Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati, Pak Bahlil Saudara saya Kepala BKPM dan jajaran yang saya hormati, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan, Pimpinan dan teman-teman sekalian,

Memang saya harus menyampaikan bahwa tidak mudah bagi BKPM untuk memberikan kinerja terbaik. Ketika anggaran BKPM yang memang relatif sudah kecil itu kemudian dikecilkan lagi ya, tapi kondisi ini Pak Bahlil bukan dialami oleh BKPM saja kan. Kita tahu itu juga dialami oleh semua kementerian dan lembaga dan badan yang lain juga. Saya teringat akan nasihat orang tua saya bahwa untuk menguji seorang Nakhoda itu dia piawai. Pak Bahlil ini kan Nakhoda BKPM hari ini ya untuk menguji kepiawaian seorang Nakhoda itu bukan kejadian yang berlayar di Samudera yang dalam tapi ketika dia berlayar di Samudera yang ada angin, gelombang, badai dan bisa membawa kapal dia sampai ke pelabuhan tujuan dengan aman itu baru jempol diajukan kepada Nakhoda yang bersangkutan dan saya yakin Pak Bahlil bisa menjadi Nakhoda yang demikian ya.

Lalu Pak yang kedua mengacu ke paparan Bapak tadi, sebetulnya Bapak sangat

optimis sekali saya rasa ini sesuatu yang positif karena dalam kondisi seperti sekarang, hanya sikap optimisme ini ....... bisa survive ya tapi optimisme harus dibarengi dengan sikap yang realistis. Kita tahu betul bahwa kondisi Covid -19 ini banyak ahli memprediksi bahkan banyak

30

Pimpinan Negara di dunia hari ini telah menyampaikan warning kepada seluruh dunia bahwa akan ada second wave akan ada gelombang ke-2 Covid yang diperkirakan itu terjadi di musim dingin nanti dan itu bersamaan dengan virus influenza. Nah ini kita sangat ........ sekali dari sisi kondisi ekonomi dunia dan terutama Indonesia. Nah itu berarti bahwa implikasi kondisi ini terhadap investasi pasti nyata dan riil.

Tadi Bapak katakan dalam paparan Bapak bahwa komitmen investor asing tidak

menunda investasi ya kita bisa memahami jadi tidak membatalkan investasi mohon maaf, kita hanya menunda, mereka hanya postpone, mereka tidak cancel ya. Tetapi kalau kondisinya berkepanjangan lalu mereka tiba pada suatu keputusan bisnis untuk membatalkan ya kita bisa memahami sebagai sesuatu yang memang harus kita terima berdasarkan itu hitung-hitungan ke ekonomian mereka. Nah ini kan pertanyaan bagi kita terutama menjadi tantangan challenge bagi Bapak kalau itu terjadi bagaimana gitu kan. Nah kita tahu betul bahwa kondisi ini ya semua orang hadapi, saya bisa memahami bahwa target yang diberikan oleh Bappenas ke BKPM tentu pasti tidak akan tercapai, tidak mungkin tercapai kalau mau sampai delapan ratus, tujuh ratus juga saya kira kalau realistis speaking saya merasa itu juga tidak mudah Pak. Tapi sudah lah kita berharap dengan kepiawaian Bapak, dengan kelincahan Bapak, dengan energinya Bapak, dengan optimisnya Bapak yang dibawah tekanan anggaran yang sangat limit ini Bapak bisa keluar dengan satu kinerja yang optimal.

Nah oleh catatan juga Pak memang dalam kondisi Covid -19 di Indonesia ada catatan

positif yang terjadi saat ini yang kita temukan yaitu bagi kalangan investor baik dalam negeri maupun luar negeri ini ada efek dari RUU Cipta Kerja ya bagi kalangan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Konon memang gaung RUU Cipta Kerja nah ini yang Omnibus Law yang di usulkan oleh Pemerintah ini, kita tahu ada dua yaitu RUU tentang Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU Cipta Kerja ini kan metode Omnibus Law ini yang dipakai oleh Pemerintah. Nah efek Omnibus Law ini menggairahkan sekali kepada kalangan investor, karena apa? Karena memang mereka paham betul bahwa kalau RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang maka akan terjadi investasi yang bergairah, akan ada penyederhanaan regulasi dan ada sektor ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, nah itu tujuan dari RUU Cipta Kerja. Tapi ini kan baru rancangan undang-undang, kita belum tahu nanti apakah RUU-nya akan ditetapkan menjadi undang-undang itu tergantung kepada sikap politik DPR sebab ini RUU yang diusulkan oleh Pemerintah. Pemerintah punya kepentingan untuk RUU ini menjadi undang-undang dan kalangan investor menunggu-nunggu itu. Tentu untuk kaum buruh, kaum pekerja dan kelompok yang lain ini bukan RUU yang ideal bagi mereka karena itu gelombang penolakan juga sangat tinggi, jadi masa depan RUU kita juga nggak tahu. Kalau ditetapkan menjadi undang-undang saya punya keyakinan Pak pasti itu menggairahkan investasi meskipun kita dalam kondisi Covid -19. Tetapi kalau tidak karena tekanan publik yang dahsyat misalnya yang menganggap bahwa DPR mestinya lebih fokus untuk penanganan Covid dibandingkan membahas RUU Cipta Kerja dan lain-lain. Nah, kita kan nggak ada yang tahu akhir cerita seperti apa. Kalau misalnya dia tidak menjadi Undang-undang ini lagi jadi pihak-pihak juga yang ...... bagi Bapak selaku Kepala BKPM untuk mencari atau menemukan kiat-kiat lain lagi. Tapi kalau ditetapkan menjadi undang-undang saya punya keyakinan Pak ini pasti menggairahkan investasi kita di tengah-tengah Covid -19 ini.

Jadi saya kira itu saja Pak catatan saya. Dan mungkin yang terakhir Pak karena Bapak

dari Indonesia Timur, saya mau tanya kepada Bapak langsung meskipun Covid -19 tapi orang harus makan dan orang butuh obat, kita tahu dari data pencatatan investasi transaksi perdagangan di bidang pangan dan obat-obatan, export, import maupun segalanya itu meningkat. Tapi khusus untuk investasi di bidang pangan khususnya Indonesia Timur

31

perikanan misalnya, adakah di catatan BKPM hari ini ada peningkatan rencana investasi untuk sektor perikanan di wilayah Indonesia Timur khususnya di Maluku, Papua, dan Maluku Utara ya meskipun baru rencana ya. Soal realisasi itu nanti soal nanti lah paling kurang kita berbesar hatilah mendengar ada peningkatan rencana investasi di sektor perikanan di Wilayah Timur Indonesia. Jangan seperti yang dipaparkan oleh beberapa BUMN Perikanan yang lalu justru rencana investasi perikanan itu lebih fokus ke Wilayah Barat termasuk di Kepulauan Natuna. Padahal kita tahu potensi perikanan itu yang dahsyat itu ada di Wilayah Timur. Kami berharap ini juga mungkin menjadi catatan kepada Bapak untuk kalau bisa mendorong juga Pak investasi sektor perikanan dalam kondisi seperti ini karena orang butuh ikan untuk makan Pak orang untuk pangan lain orang juga butuh makan dan sebagainya.

Saya kira demikian catatan dari Fraksi Partai Gerindra. Dan yang terakhir kepada kita

semua dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama Muslim Marhaban Ya Ramadhan, selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasa Ramadan tahun ini memberi berkah buat kita semua kekuatan lahir dan batin menghadapi tantangan yang tidak mudah ini.

Demikian. Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. .........: Mantap Pak Hendrik. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hendrik dari Fraksi Partai Gerindra. Kita masuk ke Fraksi Partai Demokrat, Pak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Selamat Siang, Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya banggakan, Saudara Kepala BKPM Adinda Bahlil aku ngikut-ngikut Pak Marwan saja kalau ini NU itu Sami’na wa atho’na,

Pertama saya kira saya ingin sedikit mengkritik, mengkritik apa yang disampaikan oleh beberapa teman yang tentu seolah-olah bahwa ancaman ini juga men-down grade ya terhadap keberadaan Kepala BKPM. Dalam pandangan saya memang situasi saat ini abnormal, situasi saat ini tidak normal dan ketidaknormalan ini sampai kapan saya kira saya dan siapapun sampai saat ini belum ada yang mengetahui sampai kapan gitu ya. Yang pasti bahwa ada semangat yang begitu hebat dari Kepala BKPM yang tentu harus kita tangkap dan dimana sisi-sisi yang tentu ini menjadi persoalan bagi BKPM. Kalau saya mencoba menganalogikan BKPM ini seperti kalau dalam sepak bola ini ujung tombak, penyerang ya, ya Pak Bahlil ini adalah

32

Ronaldo bisa dengan kaki kanan bisa dengan kaki kiri untuk memasukkan bola dan saya tahu kelincahannya gitu ya untuk permainan-permainann seperti itu.

Nah kenapa tadi saya mengatakan abnormal, tentu ini situasi seperti ini unpredictable

siapapun tidak bisa memprediksi sehingga saran saya, catatan saya ini barangkali nanti bisa dimasukkan, dalam durasi yang tidak menentu ini tentu BKPM juga jangan telalu mengejar kepada persoalan kuantitas. Saya kemarin di Musrenbang Jawa Barat bagaimana mendengarkan pidatonya Menteri Pariwisata, elegan sekali saya mendengarkan sangat menarik gitu ya bahwasannya sektor pariwisata hanya tercapai 20-30%, target tidak bisa lebih dari pada itu sebelum situasi normal. Oleh karenanya apa yang kemudian menjadi target-target institusinya itu juga terhadap situasi yang terjadi saat ini sehingga kemudian program dan arah tujuan kebijakan kementeriannya juga fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat ini.

Oleh karena itu, saya juga menyarankan bahwa untuk investasi kedepan Pak Bahlil

mungkin lebih diarahkan kepada investasi yang berkualitas, berkualitas seperti apa? Tadi kalau kita berpikir Indonesia ya berpikirnya berpikir sumber daya laut dan kemaritiman. Kalau berpikir Indonesia sumber daya alam semesta, bagaimana matahari kita selalu ada setiap hari, durasi perbedaan waktu tidak pernah bergeser sama apa namanya terbit jam 06.00 WIB tenggelam jam 18.00 WIB. Matahari kalau tidak ada hujan selalu menyinari, dan laut kita adalah luasnya 2/3 dari kawan negeri ini karena mau digenjot dengan cara apapun untuk membangun di sektor daratan kita hanya memiliki daratan 190 juta hektar. Jadi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang produksi daratannya jauh lebih besar. Justru saya tertarik dengan apa yang disampaikan sahabat dan Saudara saya Pak Hendrik Lewerissa yang saya kira bagaimana kemudian investasi diarahkan kepada sektor-sektor yang ini terbuka luas ya. Apalagi kawasan-kawasan Timur yang saat ini kesenjangan pembangunan ekonominya lebih terbelakang dibandingkan dengan pembangunan di Wilayah Barat.

Yang ketiga, pembangunan berkualitas itu ya pembangunan atau investasi yang

mendorong anak-anak bangsa hadir di lingkungannya bukan membangun smelter kemudian diisi oleh tenaga Tiongkok semua. Mau berdebat apapun saya pernah melihat misalkan ke Morowali gitu ya, memang itu masuk didalam komitmen pada waktu ada submit investasi gitu ya karena apa? Komitmennya ya tenaga kerjanya dari mereka. Menurut saya kita harus punya kemandirian di situ untuk juga bagaimana kita bisa bernegoisasi bahwa seluruh investasi ini tentu adalah hak anak bangsa Indonesia. Oleh karenanya menurut saya sesuatu yang tentu ini akan menjadi prospek juga harus menjadi prospek masyarakat dan rakyat Indonesia.

Kemudian yang kualitas itu yang seperti apa? Ya investasi yang membangun

kemandirian seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Daeng bagaimana sekarang terhambatnya untuk membuat masker, membuat APD, itu karena bahan bakunya impor, bahan baku masker itu impor dari India, India lockdown harus cari tempat lain, dari China, China lockdown harus dari tempat lain, harus mengambil dari Perancis, Perancis pun sedang melakukan lockdown. Nah sehingga ada keterlambatan antisipasi yang sesungguhnya kalau hanya produksinya mungkin tadi bisa merubah dari industri garmen kepada industri masker, tetapi kan persoalannya juga sangat tergantung kepada bahan baku yang tersedia. Kemudian yang berkualitas itu seperti apa, Alkes. Pada situasi seperti ini saya mengelilingi beberapa rumah sakit. Bayangkan ada rumah sakit yang hanya memiliki 5 ventilator, 5 ventilator 3 nya rusak, 2 nya beroperasi, pasiennya lebih dari pada 2. Nah jadi dimana akan menyehatkan rakyat jika kemudian bahwa hal-hal yang terkait dengan hajat hidup rakyat, yang terkait dengan

33

kesehatan rakyat, mungkin juga yang terkait dengan pendidikan rakyat, kita sangat tergantung dan tidak bisa mandiri didalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini saya kira juga yang harus kita ramu. Ayam, ayam kok harus impor gitu loh untuk apa namanya indukannya gitu kenapa harus impor? Kita kembangkan kemana ayam kampung kita gitu ya tarik lah tawarkan bahwa investasi ayam kampung itu bukan hanya investasi recehan atau investasi kampungan, tetapi ini investasi yang besar yang tentu bisa dicontohkan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar saat ini juga banyak bergerak dibidang food dan sumber daya alam lainnya yang tentu itu yang terkandung didalam negara kita.

Nah ini yang saya kira tadi saya katakan investasi harus berkualitas. Saya meyakini

lah Pak Bahlil ya sahabat saya. Saya tahu perjuangan Pak Bahlil dari desa yang sangat terpencil masuk ke Kota yang cukup kecil, masuk eksis di provinsi, kemudian manggung di tingkat nasional dan sekarang jadi menteri. Itu perjalanan yang bukan menggunakan kereta cepat gitu, itu pakai kereta rel diesel gitu atau mungkin pakai kendaraan yang lebih lambat lagi dari pada itu saya kira itu perjalannya saya tahu persis. .........: Masih muda lagi. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Masih muda lagi dan sebetulnya baik gitu ya, cuma dilalahnya gitu baru mulai akan manggung secara cepat, akan berbuat baik sekarang sudah terkendala dengan situasi saat ini. Nah yang ke poin kedua sorotan saya selain tadi investasi berkualitas. Saya setuju Pak Martin, Pak Martin nanti salah satu poin adalah bahwa ini kan anggarannya kan kecil sekali hanya lima ratus empat puluh ya Rp585 Miliar bukan Triliun, Miliar. Kalau orang memancing dengan uang kecil atau dengan kail kecil dengan umpan kecil ya dapatnya ikan kecil gitu biarkan kelihatan Pak Bahlil ini mewah, sekarang Pak Bahlil pakai dasi nggak ini? Belum ya pakai dasi. Coba kalau Pak Bahlil itu pakai dasi, wanginya semerbak mewangi gitu, keren di kantong jasnya ada sapu tangan itu keren gitu. Nah ini memancing kelas kakap gitu yang datang ya nanti ikan-ikan kakap. Jangan kemudian mancing dengan kail kecil, betul ya Pak Bimo ya. Nantinya bahwa kalau ditanya bahwa BKPM ini Rp580 miliar, loh kok kemudian dipotong sampai Rp191 miliar gitu, tega-teganya itu, Pak Bahlil itu sama dengan kembali memperkecil dirinya, memperkecil umpannya, kalau memperkecil umpannya ya nanti ikannya ikan kecil ini yang dapat ini gitu. Nah oleh karena itu kita masukkan dalam kesimpulan. Kita paham bahwa negara sedang kesulitan anggaran, negara sedang membutuhkan realokasi yang besar untuk penanganan Covid -19 beserta dengan dampaknya. Tapi saya kira menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung bahwa ini ada ujung tombak kita yang harus kita dukung, harus kita dorong, harus kita lengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai sehingga kemudian Komisi VI mendorong agar anggaran untuk BKPM mungkin di realokasi dulu karena ini sebagai kebersamaan barangkali dengan lembaga dan kementerian lainnya. Tetapi kemudian dibalikkan kembali untuk penajaman-penajaman karena kalau kemudian Covid ini bisa kita selesaikan atau mungkin dampak Covid nya bisa atau Coronanya sendiri bisa selesai di bulan Juni gitu ya optimisme Juni berarti kan 3 bulan sebelumnya ini harus disiapkan energi yang cukup sehingga kemudian bukan lagi menjadi Superman ini Pak Bahlil bukan jadi Superman tetapi jadi Super team wah ini tim-nya juga ikut terbang. Jangan jadi tim-tim yang ada di luar negeri malah kemudian ditarik ke dalam negeri karena anggarannya kecil akhirnya kantor-kantor perwakilan BKPM yang ada di luar negeri

34

maka harus ditarik kesini ya semakin lemah kita, sudah kita dalam situasi yang berkonsentrasi menangani serangan di internal kemudian eksternalnya juga menjadi tumpul, tidak akan jadi gol permainan secantik apapun Pak Bahlil kalau nggak menjadikan gol itu pasti tidak akan dirasakan oleh siapapun.

Nah yang ketiga yang ketiga point besar yang saya catat. Saya minta penjelasan terkait dengan bagaimana pola kinerja cara tadi yang dari berbagai kementerian perizinan itu ditarik ke Pak Bahlil. Dan saya kira apresiasi ya ini karena akselerasi dengan cara demikian juga ditunjukkan hasil di triwulan pertama ini di mana meskipun PMA turun tetapi PMDN-nya naik dan secara akumulatif secara agregat juga investasi ini juga naik, akibat dari apa? Menurut saya akibat dari perizinan yang diintegrasikan di BKPM ini kita perkuat ini gitu ya, termasuk perizinan-perizinan lainnya diperkuat. Yang tidak ingin diambil Pak Bahlil kan izin impor. Nah itu yang tidak mau katanya. Tapi sebetulnya mau juga kayaknya sih gitu ya. Ini yang menurut saya nanti mohon dijelaskan bagaimana pola kerja, pola kerja memindahkan dari perizinan-perizinan yang ada di lembaga dan kementerian lain yang sekarang dimasukkan di dalam institusi BKPM.

Nah bagaimana juga hubungannya masuk di draft Omnibus Law. Di draft Omnibus

Law itu kan ada institusi, ada lembaga yang dibentuk yang itu juga akan menangani berbagai perizinan di sana. Apakah ini BKPM ataukah bagaimana gitu loh? Atau jangan-jangan penurunan secara bertahap anggaran ini juga akan melenyapkan BKPM dan kemudian akan membentuk lembaga negara yang tidak ada apa namanya kewajiban atau tidak masuk dalam Barang Milik Negara yang akan dibentuk melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Kemudian aksi langsung dan langkah strategis. Ya, kita juga memberikan apresiasi

artinya bahwa dalam situasi anggaran yang sangat kecil ternyata masih bisa urunan ya masih bisa kenclengan dari berbagai pemotongan dan penghematan untuk bisa membantu juga di dalam pemberian alat-alat kesehatan maupun penunjang lainnya di dalam penanganan Covid -19. Intinya intinya bahwa kita dukung bersama Pak Bahlil ini dan ke depan mungkin harus ada penajaman ya pada berbagai sektor yang tentu ini secara realistis memang menjadi keunggulan komparatif kita gitu ya. Perikanan ya keunggulan komparatif dan kita bisa ubah menjadi keunggulan kompetitif dan ....... sangat besar. Tapi kalau ke sektor pertanian saya kira ini berat ini memang karena sektor-sektor ini lahannya kecil kemudian kecepatan penggunaan lahan untuk pembangunan lainnya sangat besar kemudian juga sejalan dengan daerah otonomi baru kebutuhan untuk pembangunan lainnya juga sangat besar. Infrastruktur juga keterkaitan untuk membangun sektor-sektor industri yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan Jafar bahwa sekarang sudah mulai bergeser ke daerah-daerah lainnya, itu karena ada apa namanya sektor transportasi yang lebih mudah dengan karena sarana dan prasarana yang di bangun.

Yang terakhir sekali Pak Bahlil saya agak-agak aneh dikit atau ini pengaruh kamera

atau apa gitu ya. Biasanya gambar Presiden itu ada di sebelah kanan gitu ya, tapi ini kok gambar Presiden ada di sebelah kiri. Kalau yang saya tahu peraturannya itu gambar Presiden di sebelah kanan gitu ya.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Ini sebelah kanan ini, sebelah kanan. F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

35

Sebelah kanan itu ya? nah itu dia. Makanya saya katakan apakah ini pengaruh kamera

ya atau apa gitu.


Saya masih tetap cinta Presiden saya Pak Jokowi ....... boleh, kalau yang ini ya harus paten.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Dijelaskan, harus dijelaskan karena dalam tata cara penempatan foto Presiden itu, Presiden sebelah kanan dan Wakil Presiden sebelah kiri. Kalau pengaruh kamera tolong mohon dijelaskan gitu ya.

Saya kira demikian. Terima kasih Pak Martin atas waktu dan kesempatan, masih banyak tentunya yang ingin saya sampaikan namun dalam waktu yang terbatas dan komitmen pembatasan terhadap waktu bicara ini juga yang tentu saya harus mengakhiri apa yang saya sampaikan kali ini.

Terima kasih.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, Pak Herman dari Fraksi Partai Demokrat.

Sebelumnya saya lanjut ke meja Pimpinan, waktu sudah habis jadi saya minta kesepakatan kita tambah 30 menit sepakat ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik. Saya harus ingatkan kepada teman-teman kita harus mengakhiri rapat ini jam 2 karena

kita masih rapat lagi dengan Kementerian Perdagangan. Jadi supaya jangan terlalu lama karena kalau saya tidak salah malam ini sudah masuk apa ngabuburit ya karena besok sudah puasa kan. Jadi saya sekarang.

........: Tarawih Pak, tarawih. ........: Sahur, sahur, persiapan sahur. F-PDIP (ARIA BIMA): Atau kita Rapat Virtual saat sahur.

36

KETUA RAPAT: Kita lanjut ke Pimpinan, siapa mau duluan? F-PDIP (ARIA BIMA): Oh saya. KETUA RAPAT: Boleh mas Bimo. Iya mas Bimo. F-PDIP (ARIA BIMA): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Om Swastiastu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Saya pertama-tama akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan yang hari ini kawan-kawan muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

.......:

Besok Pak.

F-PDIP (ARIA BIMA): Ya hari ini mulai tarawih pertama. Pak Bahlil saya ingatkan anda harus berpuasa

Ramadhan lebih serius supaya investasi ini supaya dapat mengalir lebih besar. Kawan-kawan sekalian,

Seperti paparan Saudara Bahlil Kepala BKPM, saya cuma mengingatkan dan menagih

janji supaya jangan lupa keputusan rapat kita yang Komisi VI yang lalu adalah salah satunya soal mengenai meminta kepada Kepala BKPM untuk membuat big data investasi ini menjadi skala priority situasi saat ini. Saya kira tepat untuk lebih memperkuat back office-nya Pak Menteri. Ini penting karena ego sektoral di lintas kementerian, ego sektoral di Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten ini perlu diintegrasikan, disinergikan dalam 1 roadmap big data investasi nasional kita. Jadi gambarannya begini, saya berkaca memang masalahnya berbeda, situasinya berbeda, tantangannya berbeda, ....... berbeda. Tapi strategi didalam mewujudkan kemakmuran rakyat, keadilan rakyat itu sama yaitu berkaca dari konsepsi pembangunan

37

semesta nasional berencana dan berkelanjutan itu zaman Bung Karno dan kemudian di zaman Orde Baru ada yang namanya Repelita dalam jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek.

Jelas sekali di situ dulu waktu Bung Karno membikin pembangunan semesta nasional

berencana itu ada yang namanya Gedung Pola karena sekarang sudah dulu nggak ada digital asset jadi dia maka Gedung Pola yang dekat Proklamasi itu di situ pola narasi besar, mimpi besar Pemerintah untuk membuat Indonesia yang berdikari, berdaulat, dan berkepribadian itu seperti apa. Jadi pembangunan semesta nasional berencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja tapi juga pembangunan karakter bangsa yang berdedikasi dan berkomitmen serius mewujudkan bagaimana ideologi Pancasila yang saat itu lebih mewujud dalam blocking ideologi, kreatif ideologi yang lebih narasinya adalah indonesia sentris maka dibangunlah SDM yang namanya ITB, IPB, UKI, sampai ke UNCEN, Udayana. Intinya bagaimana spektrum sumber daya manusia itu persiapkan sebagian dibawa ke luar negeri untuk memperkuat sektor pembangunan industri yang berkelanjutan, berencana karena itu lebih bagaimana ada sasarannya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjangnya, dan berkelanjutan.

Nah ini lah, pembangunan tidak hanya untuk hari ini tapi untuk kebutuhan manusia

dan seterusnya untuk anak cucu kita. Ini sekarang fondasi 5 tahun sudah jelas ini yang saya tekankan sama Pak Bahlil Indonesia sentris dengan interkoneksitas ada trans, ada tol, ada kereta api, ada bandara ya, ada tol udara telekomunikasi ya daerah-daerah yang termarjinalkan, daerah-daerah yang dulu tidak produktif, daerah-daerah yang menjadi beban ekonomi nasional sekarang menjadi lebih produktif coba sekarang bagaimana diintegrasikan dalam suatu pola pembangunan. Jadi Pak Bahlil tadi kalau melihat Papua akan ada imajinasi dan abstraksi disana, akan ada investasi apa yang saya katakan blackgold, bluegold, greengold, pariwisata,manufaktur. Nah, ini mumpung situasinya seperti ini saya kira big data itu penting jadi kalau nanti rapat dengan Komisi VI kita tidak perlu lagi seluruh ....... dilakukan. Hari ini kita ingin rapat dengan Pak Bahlil di Tol Sumatera, jalan trans yang dibuat dari Bakauheni sampai Aceh itu, pelabuhan yang dibuat, bandara yang dibuat, listrik yang ada, Tol Udara yang ada mengimpor aset-aset ini dibuat strategi maka akan menjadi namanya resources. Resources adalah gabungan antara aset, kapabilitas, teknologi dan manusia. Ini yang saya maksudkan bahwa saatnya lah Pak Bahlil yang muda ini didukung dengan yang muda-muda juga kita di Komisi VI karena ini hampir semua temannya Bahlil ini, maka kita ambil Pak Bahlil Saudara untuk jadi Kepala tapi kalau jadi teman Bahlil, Bahlil panggilnya gitu kan.

........:

Iya kalau saya panggilnya Ketum Mas.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ketum. Kita support, kita bangga, tapi kebanggaan ini supaya senior-senior ini dimanfaatkan semaksimal mungkin dari Rp21 miliar itu bikin ....... kalau kurang kita carikan CSR. Kalau kurang kita carikan duit yang nantinya ada Gedung Pola secara teknologi. Jadi kita bisa melihat Pak Bahlil kita tawarkan Kalimantan seperti apa, Pak Bahlil kita tawarkan Sulawesi apa, minus-nya Jokowi bilang hal-hal yang menyangkut tambahan infrastruktur akan ditambahkan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri ya.

38

Blue Gold sektor empowering sumber daya perikanan laut, mau budidaya, mau penangkapan, mau hilirisasi di 11 wilayah penangkaran ikan ini Pak Bahlil harus tahu ada semua wilayah penangkaran sektor 1 sampai 11, mana listriknya, mana wilayah budidayanya, tawarkan ke investasi. Di sektor Green Gold ya kan kita ada Sawit, kita ada Karet, kita ada apa ada Kakao, ada mana semua ada kayu-kayuan di Kalimantan. Jadi ada narasi besar bagaimana indonesia sentris dengan revolusi industri 4.0 ini revolusi industri. Kita tidak hanya perakit, kita tidak hanya tempat untuk membuat memperpendek mata rantai distribusi, tapi kita mau revolusi, revolusi ada berangkat dari apa yang ada aset kita ini menjadi resource dengan strategi pasar kita yang jelas. Nikel mau kita hilirisasi, tapi data pasar Nikel di dunia yang pakai Nikel kita saja kita nggak tahu. Kemarin Bauxite, nggak tahu bauxite itu kita kemarin terbiasa jualan dengan trading Singapura, Nikel juga gitu. Timah juga demikian mau hilirisasi Timah, di dunia ini yang butuh Timah negara kita mana? kita nggak ngerti yang butuh itu trader di Singapura. Oh kali ini nggak, Bahlil nggak, Bahlil akan punya kebutuhan itu di dunia yang butuh Nikel di Indonesia, Bahlil akan punya yang namanya Timah yang butuh dari indonesia, Bahlil akan punya kebutuhan Kakao di Indonesia, Bahlil akan punya kebutuhan yang namanya CPO di dunia. Itu strategi pasar yang harus kita ketahui. Bahlil mempunyai jenis ikan yang namanya Amerika tuh ikan kayak apa, Eropa ikannya jenis kayak apa, China kayak apa, Jepang kayak apa, disitulah kita tarik investasi yang namanya budidaya untuk perikanan.

Ini yang maksud saya bahwa situasi yang semacam ini saya yakin karena teman adik

kita satu ini cukup berpikirnya off the box dan ada keberanian untuk melangkah dan behaviour politiknya mampu mengintegrasikan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam kepentingan, yang penting kita baru terbalap bahwa namanya masker saja kita nggak bisa bikin. Vitamin C hari ini kemarin Indo Farma pabriknya berhenti Pak Bahlil karena ternyata bahan baku Vitamin C itu dari India yang sekarang lockdown dan sekarang China baru membebaskan kebutuhannya sendiri. Yang namanya raw sugar kemarin kita sudah nggak bisa lagi ambil dari Thailand dan Vietnam karena ternyata di sana lebih digunakan untuk kebutuhan kepentingan negaranya, ternyata kita harus ambil dari Brazil yang butuh waktu sekitar 46 hari. ....... Dengan demikian kata berdaulat di bidang kesehatan, berdaulat di bidang makanan, berdaulat di bidang energi ini bukan mimpi lagi yang abstrak seolah-olah pemikiran Soekarno saat itu adalah kalau bisa beli mengapa harus bikin? kalau bisa import kenapa harus buat toh lebih murah. Oh tidak, dalam situasi pandemi dan pandemi ini akan berjalan seluruh Republik dunia ini untuk waktu-waktu yang datang bahwa kedaulatan di bidang politik berdikari, di bidang ekonomi, dan berkepribadian dengan budaya Trisakti Bung Karno itu merupakan satu cara kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu harus dan kita punya untuk itu karena kita semua punya asetnya, tinggal asetnya bagaimana menjadi resources dengan roadmap Kementerian BKPM yang mana badan-badan ini harus melakukan fungsi integrasi.

Saya kira itu Pimpinan didalam situasi Rp21 miliar kita nggak punya duit untuk Pak

Bahlil, kembali ke back office perkuat back office. Pandemi ini kita nggak usah terlalu kaget-kaget kemarin katanya Mei akan jeblok, ternyata sekarang mohon maaf ini moga-moga tidak, hanya sekitar Rp6.000, Rp7000, tak pikir hari ini kita sudah hampir Rp20.000, oh ndak juga, apa yang harus dijawab dengan para Gojek itu yang nggak kadang nggak pernah masker ya. Maksud saya ada roadmap dampak ringan, ada roadmap dampak menengah, ada roadmap yang dampak pada situasi tak terkendali atau situasi berat semua mempunyai skenario-skenario. Dan Pak bahlil saya feeling saya skenario paling sampai ringan akhir Mei, karena kalau kita ini potensi pandemi ini akan menyebar mohon maaf nggak ada kesadaran kita ini, suruh pakai masker nggak mau, social distancing sulit, kalau sudah menyebar ini di jalan sudah kayak orang ....... ini. Tapi kok kelihatannya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat kita untuk kita ini tetap sehat.

39

Saya kira itu. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Luar biasa. Pak Hekal, Pak Demer. F-P. GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA):

Gimana, Pak Demer dulu atau saya dulu? F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ah boleh saja Pak Hekal duluan boleh. KETUA RAPAT: Pak Hekal. F-P. GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA):

Terima kasih senior. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan dan teman-teman Komisi VI yang saya banggakan, Bapak Kepala BKPM yang insya Allah akan membanggakan kita juga serta jajarannya,

Ini yang disampaikan teman-teman itu sebetulnya mirip-mirip saja apalagi tausiahnya dari Pak Ario Bimo itu. Saya ini mungkin Bapak tahu dari Partai Gerindra, Ketum kita selalu bicara soal berdiri diatas kaki kita sendiri. Kita pun sedikit bertanya-tanya, kenapa sih? gitu kan. Kenapa kita harus bikin mobil sendiri, kenapa kita harus swasembada pangan, kenapa kita harus swasembada ini itu ya ternyata munculnya sekarang pas pandemi baru sadar kita ini benar-benar lumpuh, tidak bisa bikin masker, tidak bisa bikin APD, harus tergantung kepada bahan baku impor, obat-obatan kita 90% bahan bakunya impor.

Nah Bapak ini ditugaskan sebagai Kepala BKPM ini walaupun anggarannya kecil tapi

perannya sangat bagus sangat besar untuk membentuk Indonesia kedepan seperti apa. Nah tadi sudah disampaikan kita sekarang jadi sadar, dulu saya juga anak Orde Baru ya, dulu Pak Harto kepingin bikin mobil sendiri, pesawat sendiri, semua sendiri, cuma kita ini kan baru merasakan era benar-benar kacau ini bahwa negara lain nggak mau ekspor ke kita itu ya sekarang. Nah kemarin kita ada Rapat dengan Kementerian Perdagangan, hari ini juga akan dengan Kementerian Perdagangan kita mau minta diarahkan bahwa ke depan investasi kita ke depan harus yang akan mewujudkan Swasembada atau kemandirian di berbagai sektor terutama misalnya pangan, kesehatan, dan lain-lain. Kenapa ini saya harus ungkap? Karena kita lihat banyak sekali ini Menteri Keuangan baru saja melimpahkan wewenang pemberian insentif kepada Kepala BKPM termasuk pembebasan pajak dan lain-lain. Nah ini diberikan kepada siapa Pak? tolong dipertegas apakah sama kepada PMA atau pun juga PMDN karena jangan sampai orang asing mau berbisnis di negara kita dibikin gelar karpet merah tapi anak

40

putera bangsa sendiri mau usaha belum apa-apa sudah dipersulit gitu kan. Nah jadi fasilitas-fasilitas itu harus sama, orang Indonesia dengan modal terbatas kok malah di cekik oleh pajak dan lain-lain duluan, jadi itu harus bisa diperbanyak malah supaya banyak orang-orang seperti Pak Bahlil ini tumbuh lagi, banyak entrepreneur yang tumbuh yang merupakan putra-putri terbaik dari bangsa kita sendiri.

Yang kedua, tentu yang kita sadari sekarang kenapa Menteri Keuangan kita gembar-

gembor harus terbitkan hutang dan lain-lain. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah penerimaan negara, semua fasilitas yang Pak Bahlil bisa berikan kepada investor itu akan mengurangi penerimaan negara dalam waktu jangka pendek. Belum tentu jangka pendek juga ada tax incentive yang panjangnya misalnya 10 tahun. Nah kita perlu Bapak ini sangat selektif kepada investasi seperti apa yang diberikan fasilitas-fasilitas seperti ini. Ambil contoh yang sekarang ramai terdengar adalah smelter di Morowali. Pak Andre sering jerit-jerit, teman-teman disini juga banyak berkomentar, kita mau tahu apakah dia bayar pajak? Karena yang terjadi apa? Seluruh resource alam kita dilarang untuk diekspor tapi kita dengar disana menggencet harga, lalu kita dapat apa sebagai Bangsa Indonesia? Memang value added, yang dulu mentah dijadikan produk turunan. Tapi kalau kita tidak dapat pajak, value added-nya juga dinikmati oleh investor asing, harga natural resource kita ditekan ya kita dapat apa? Itu investasi yang bodoh menurut saya. Investasi yang untuk meningkatkan value kekayaan alam kita tentu harus mewujudkan lebih banyak kekayaan itu bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Jadi itu harus jeli Pak nanti dalam pemberian fasilitas-fasilitas itu. Kalau orang datang

kesini mau mengeruk kekayaan kita nggak perlu dikasih insentif dia sudah tahu kok, tapi kalau dikasih insentif malah kitanya nggak dapat apa-apa. Mereka datang tentu karena ada keperluannya. Beda kalau kita kasih insentif industri-industri yang menciptakan lapangan pekerjaan, barang-barang yang kita perlukan seperti tadi bahan dasar untuk obat-obatan, untuk meningkatkan industri agriculture kita, untuk meningkatkan industri perikanan kita, itu kasih insentif yang banyak dan yang pasti membuka lapangan pekerjaan buat rakyatnya sendiri. Kita bukan mau kasih kerja rakyat orang lain kok, kayak sekarang kita bicara impor-impor tadi saya baca di presentasi Bapak ada BKPM sekarang bisa melakukan perizinan impor, rekomendasi impor, dan rekomendasi ekspor. Nah kita nggak mau juga investasi-investasi dipermudah untuk orang-orang yang sebetulnya hanya ingin memperbanyak Indonesia melakukan impor yang akan diserap oleh pasar Indonesia, impor boleh saja tapi kalau bisa itu untuk meningkatkan ekspor kita. Impor untuk ekspor itu bagus, tapi kalau impor untuk menekan produktivitas rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu jangan, jadi tolong Bapak harus pilih-pilih. Kalau ada lagi nanti misalnya investor besar mengelola kekayaan alam kita tolong diproritaskan kepada BUMN atau bekerjasama dengan BUMN dan tidak perlu dikasih insentif pajak yang besar-besar.

Kemudian kita yang pasti tolong juga diperbanyak investasi-investasi yang ada transfer

of technology. Kita selalu menyadari negara kita dianggap bangsa kuli, masa kita bukan bangsa Manager ataupun Insinyur ataupun Doktor ataupun Ilmuwan ya kita harus tarik investasi yang akan meningkatkan kita dibidang-bidang itu bidang-bidang kemandirian dan lain-lain hal sebagainya. Jadi tolong Bapak, Bapak nanti keluar sana narik-narikin investasi dipilah-pilih investasi yang jelas kita perlukan karena investasi yang nanti akan tercapai dalam realisasi Bapak laporan ke kita tiap tahun itulah yang akan membentuk Indonesia beberapa tahun ke depan. Jadi mungkin pesan saya itu pandemi ini memang merupakan musibah buat kita semua tapi juga membangunkan kita untuk sadar bahwa kita ini benar-benar lemah ketergantungan kita kepada impor ini sudah keterlaluan dan kita harus mulai menata investasi kedepan yang bisa membuat kita lebih mandiri.

41

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik Pak Hekal.

Pak Demer ada yang mau disampaikan? F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Luar biasa Pak Hekal baru sekali dengarnya itu. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. / WAKIL KETUA): Tuh Pak Andre, Pak Andre kalau sudah datang pasti itu. Tadi dipanggil-panggil Pak Andre ngomong katanya nggak disuruh tadi, cuma Pak Andre entah kemana. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini maksudnya Andre bahwa Hekal itu selama ini nggak ngomong gitu apa gimana ini? F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. / WAKIL KETUA): Nggak, eh tadi itu Pak Andre dipanggil-panggil oleh Pak Martin sampai dikasih hitungan satu, dua, tiga. F-P. GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA / WAKIL KETUA): Nggak, kita bicara kalau penting sekali Pak gitu. Gimana Pak Andre ke DPR nggak? F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. / WAKIL KETUA): Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo buddhaya, Shalom, Yang saya hormati rekan-rekan Komisi VI, dan juga Pak Kepala BKPM Pak Bahlil yang tadi banyak di puja-puji oleh teman-teman daritadi saya lihat, Mungkin hati-hati saja puji-pujian itu kadang-kadang ini gampang sekali untuk menjatuhkan, justru kritis yang banyak membangun, hati-hati. Namun saya apresiasi karena ada hal yang dilaporkan barusan itu ada peningkatan meskipun dalam kondisi yang kita alami sekarang ini bencana dunia tapi sudah ada peningkatan investasi itu merupakan lahan yang

42

luar biasa menurut saya. Tentu ini juga merupakan karena mungkin saya melihat memang ini Pak Bahlil ini dari awal ini adalah merupakan pelaku. Jadi kalau pelaku tahu apa yang di mau oleh pelaku kan begitu, sekarang memegang kebijakan, jadi kebijakannya disesuaikan dengan pelaku-pelaku yang akan berinvestasi. Nah ini saya yakin makanya dari awal saya meyakini ini akan sukses karena pelaku yang kemudian melakukan kebijakan pasti akan mempermudah, mempergampang apa namanya untuk pelaku-pelaku itu berinvestasi karena pengalaman sebelumnya beliau di dunia usaha. Saya bangga terus terang dengan walaupun junior saya sudah melebihi dari saya secara sangat membanggakan. Hal yang kedua tentang cipta lapangan kerja. Banyak yang mengasosiasikan bahwa cipta lapangan kerja ini disingkatnya cilaka padahal kita tahu bahwa cipta lapangan kerja ini sebenarnya disamping banyak sekali menguntungkan pengusaha dimana ada kemudahan-kemudahan berinvestasi, kemudian kemudahan untuk dalam hal tax untuk pengusaha-pengusaha atau investasi-investasi yang akan masuk apa yang disampaikan Pak Hendrik tadi. Namun juga dibalik itu sebenarnya menguntungkan juga bagi pekerja. Entah kenapa ini buruh pada menolak semua ini, barangkali ini perlu lebih banyak lagi sosialisasi tentang Undang-Undang Lapangan Kerja ini Omnibus Law ini karena saya melihat kalau kita melihat benar-benar detail tentang undang-undang ini rancangan undang-undang ini kita tahu bahwa misalnya Pasal 61A. Ini sangat relevan untuk sekarang karena ini tentang dalam kondisi outsourcing dan dalam kondisi yang sekarang ini banyak yang time sharing itu ada dalam ekonomi sharing. Sharing ekonomi ini sangat relevan sekali dan sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang menjadi buruh maupun teman-teman yang menjadi pekerja. Jadi dari segi pekerjanya maupun segi bisnisnya ini sudah sangat menarik sekali makanya ini sebenarnya harusnya dipercepat untuk diselesaikan. Kalau pun ada hal-hal yang kurang paham dan sebagainya mungkin ini perlu diundang juga oleh BKPM nantinya asosiasi-asosiasi itu untuk berbicara tentang apa yang menjadi problemnya dia kalau sudah undang-undangnya sudah sangat jelas bahwa banyak menguntungkan buruh dan pekerja. Hal yang lain saya melihat sekarang ini kewenangan-kewenangan dari pada BKPM ini sangat luas apa yang disebutkan dari Pak Hekal bahkan sampai ke pajak dan sebagainya ini menjadi kewenangan dari pada BKPM. Bahkan ada yang banyak menyampaikan di media massa bahwa kewenangannya ini justru mengambil juga Tupoksi orang lain. Nah ini menjadi catatan tersendiri. Saya juga sudah dipertanyakan kepada Kepala BKPM tentang sindiran dari beberapa media tentang kewenangan yang besar yang mengambil Tupoksi yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan baik kemudian juga tupoksi-tupoksi yang ada jangan merasa nganggur. Jadi saya berharap ini bisa disinergikan dengan baik sehingga nantinya kedepannya tentu menjadi sebuah kekuatan baru ke dalam kita dalam melakukan kemajuan Indonesia itu sendiri.

Hal yang lain juga saya ini saya karena ini sekarang membahas tentang anggaran. Tentu saya juga sebenarnya kurang pas kalau ....... anggaran BKPM ini dipotong karena saya justru berharap anggaran BKPM ini ....... untuk promosi. Kalau pun tidak bisa berangkat kemana-mana ini promosi kan sekarang ini sedang menarik juga di promosi di media sosial ini sangat menarik sekarang ini karena semua orang dirumah ini penting untuk segera dilakukan promosi-promosi melalui media-media sosial, baik itu TV, baik itu di medsos. Ini jangan sampai dikurangi malah ini yang digenjot lebih banyak karena kondisi ini sangat menguntungkan dalam posisi sekarang ini karena mereka semua konsen kepada medsos dan siaran TV. Ini saya harapkan dari BKPM sehingga nantinya justru pengalihan-pengalihan itu jangan menjadi pemotongan malah. Harusnya pemotongan-pemotongan itu menjadi pengalihan karena di sisi lain dia tidak berfungsi efektif tapi ketika dipindahkan ke posisi lain

43

dia menjadi sangat efektif gitu loh. Ya saya rasa contohnya ya itu yang promosi tadi, tadinya buat langsung kepada promosi di luar langsung kepada direct kepada mereka-mereka itu sekarang bisa jadi kita pergunakan untuk lebih banyak berpromosi di virtual.

Itu saja barangkali adinda, semoga selamat bekerja apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kita harus segera bisa menyelesaikan bencana ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan tentu saya meminta kepada seluruh pejabat maupun teman-teman tetap semangat dalam menghadapi Covid ini dan tetap bergembira katanya kegembiraan juga menyebabkan imun kita akan meningkat. Dan tak lupa pula saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang besok akan memulai bulan suci Ramadhan dimana mulai awal puasa, mudah-mudahan semuanya amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Demer karena tadi manggil adinda ke Kepala BKPM, saya panggil kakanda. Sekarang waktu sudah habis tapi saya pikir kita perlu jawaban dari Kepala BKPM kita tambah waktu tapi tidak 30 menit, cukup 15 menit saya rasa ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU) Baik.

Ke Saudara Kepala BKPM Pak Bahlil. Sebelum ditanggapi, saya mau sedikit saja dikit tapi ini tidak gambaran besar karena teman-teman Pimpinan lain sudah memberikan gambaran besar. Tadi dalam paparan Kepala BKPM mengatakan bahwa ada kenaikan investasi yang naik itu sekitar 8% kalau nggak salah tadi. Nah yang saya mau tanya ini kan sering investasi kita yang masuk tapi dia boros sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu relatif tidak besar itu kalau kita lihat dalam indikator ICOR ya (Incremental Capital Output Ratio) kita memang sangat tinggi sehingga itu boros. Nah bagaimana ICOR tadi belum dipaparkan apakah sudah diukur oleh BKPM sehingga setiap investasi yang masuk itu dampaknya lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita sudah lihat selama satu periode masa kepemimpinan Pak Jokowi masih belum bisa mencapai target dari yang diinginkan oleh Pak Jokowi walaupun investasinya masuk tapi pertumbuhan ekonominya masih dbawah target.

Nah yang kemudian kita juga mungkin perlu tahu tadi karena ada shifting atau penambahan pelaku usaha tadi dalam paparan Kepala BKPM yang terkait dengan alat kesehatan dan farmasi. Nah, kita mau tahu berapa sebenarnya yang shifting atau penambahan pelaku usaha dibidang alkes dan farmasi ini karena beberapa hari terakhir itu isu tentang mafia alat kesehatan. Mafia obat-obatan itu mengemuka ke kita mau tahu sebenarnya kalau semakin banyak pelaku usaha yang masuk dalam sektor alat kesehatan dan farmasi artinya semakin luas lapangan sehingga mafia itu yang ditakutkan itu berkurang.

Nah kemudian yang terakhir jadi saya abaikan saja yang lain-lain karena teman-teman

juga sudah menyinggung. Saya lihat begini kita selalu mengasumsikan bahwa Juni berakhir atau skenario terburuknya Desember berakhir. Padahal kita juga melihat bahwa seperti di

44

China walaupun sudah grafiknya menurun tapi kemudian ada second wave sehingga setelah dibuka ya pembatasan sosialnya lebih dilonggarkan sekarang mereka sedang berpikir untuk kembali membatasi. Nah artinya disini selama belum ditemukan vaksin Covid -19 akan ada buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup ini kayak lalu lintas itu. Nah apakah ini sudah diperhitungkan oleh Pemerintah secara khusus juga oleh BKPM bahwa ada kemungkinan misalnya katakan lah kalau pembatasan sosial kita ini berhasil bulan Juni dia turun terus kemudian supaya ekonomi bergerak dibuka lagi, lalu kemudian terjadi second wave kita harus kembali membatasi. Mungkin nggak ada skenario seperti itu apakah sudah dibahas oleh Pemerintah. Saya pikir itu saja 3 dari saya untuk bisa mendapat tanggapan dari Kepala BKPM. Baik.

Selanjutnya saya serahkan ke Kepala BKPM untuk menanggapi seluruh pendalaman yang dilakukan oleh Bapak, Ibu Anggota Komisi VI.

Kami persilakan.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Baik.

Terima kasih. Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, Setelah saya menghitung yang memberikan pertanyaan ini saya tulis sendiri itu kurang lebih sekitar 9 lembar dan dari 9 lembar ini kurang lebih sekitar 12, 13 orang karena 8 perwakian fraksi, kemudian 3 Pimpinan. Dan kalau saya dengan waktu 15 menit rasanya agak susah untuk bisa saya jelaskan terperinci. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat izinkan saya untuk menyampaikan secara garis-garis besar dari semua pertanyaan. Dan untuk detailnya dengan seizin Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat kami akan menyusul jawabannya secara tertulis. Baik.

Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu dari pertama dari Saudara saya Adi Sulisto yang terhormat. Dari persoalan anggaran dari awal saya sebagai mantan pengusaha tidak pernah punya perasaan cengeng terhadap sebuah anggaran. Memang ketika memimpin perusahaan beda dengan memimpin birokrasi atau institusi negara. Biasanya kalau di perusahaan antara berapa yang dikeluarkan dengan beban target itu harus berimbang. Nah, kebetulan di BKPM itu anggaran kami lima ratus delapan puluh sekian miliar sekarang dipotong seratus sembilan puluh miliar lebih tinggal tiga ratus sembilan puluh miliar. Belanja pegawai sama belanja operasional itu kurang lebih sekitar Rp460 miliar. Jadi kalau dipotong tiga ratus sembilan puluh sudah pasti defisit Rp70 miliar.

Sekaligus saya jelaskan juga tadi ada pertanyaan Rp91 miliar untuk biaya promosi.

Rp91 miliar itu untuk membiayai kantor perwakilan yang ada di 9 negara, 1 negara karena disana kita pisah dengan Dubes jadi kita tidak 1 kantor dengan Kdubes Dubes jadi dia berdiri sendiri. Jadi itu lah biaya kontrak kantornya, biaya operasionalnya, staf lokal dan promosi biar kita clear disana.

Kemudian apa yang akan terjadi ketika pemotongan tetap harus dilakukan? Saya

secara pribadi nggak ada masalah, tetapi kita pasti akan melakukan efisiensi dengan tidak lagi

45

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pokok atau prinsip dalam rangka menjaga kesinambungan proses kerja institusi dalam rangka pencapaian target yang telah diberikan kepada negara. Itu menyangkut Pak Adi menyangkut dengan alat kesehatan saya setuju sekali. Saya dulu waktu pengusaha 90% alkes kita ini impor. Ini sengaja memang dari dulu saya juga salah satu pengusaha tahun 2006 itu main barang ini, aku tahu betul ini barang permainannya bagaimana, sengaja ini barang industrinya nggak dibangun. Tapi dengan kejadian ini membuka mata hati kita semua agar segera kita membuat industri dalam negeri dan saya setuju. Kemarin atas arahan Bapak Presiden untuk segera memikirkan mencari investor yang akan melakukan investasi untuk dibidang alat kesehatan, kita minta dari Korea, dari Amerika, dari Jerman dengan beberapa negara lain, ini sekarang kita lagi kerjakan. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tadi beberapa pertanyaan tentang apa yang BKPM lakukan terkait dengan bantuan ke daerah. Tadi Saudara saya Ibu Trifena, Ibu Trifena ini kami sama-sama dari Papua. Ibu Trifena kemarin saya sudah kirim AD-APD ke Papua termasuk Rapid Test Papua Barat. Kemudian besok malam naik Hercules lagi saya kirim Rapid Test ke Papua APD dan Masker itu sudah masif. Saya sudah kirim ke ....... nanti untuk Jayapura punya tapi untuk Papua Barat punya sudah lewat Ambon karena tidak ada pesawat yang masuk. Jadi saya ke Ambon baru dibawa Pak ke Seram, baru saya minta kapal dijemput dari Fak Fak masuk untuk jemput itu bantuan yang kita kirim. Jadi sebagai anak daerah InsyaaAllah, saya tidak akan mungkin melupakan apa yang telah kita dibina dari sana. F-PG (TRIFENA M. TINAL, B.Sc.): Terima kasih. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kemudian, pepatah Maluku saya sependapat kita orang Maluku orang Papua itu punya satu motto, tidak pernah nakhoda hebat itu dinyatakan hebat kalau dia berlayar di laut yang tenang, selalu nakhoda yang hebat itu dia akan mendapat pendidikan luar biasa kalau dia berlayar pada laut yang tidak tenang. Saya menyampaikan dan itu sudah terbiasa Lewerissa yang saya hormati. Untuk terkait dengan investasi di Maluku saya dan tim sudah mendapatkan beberapa investor untuk membangun industri perikanan di Maluku dan di Papua 2, itu investasinya dari Thailand, itu dari Thailand sudah kita dapatkan, tapi begitu masuk Covid izinnya sebagian sudah masuk. Nah tempatnya mereka sudah survei 2 tempat. Saya minta untuk markas mereka di Seram di pusatkan Seram atau di Tual. Nah, sementara untuk Papua saya minta markasnya di 2 pilihan Sorong atau Kaimana Fak Fak, ini biar clear. Kemudian bantuan untuk Maluku itu kita kemarin juga kirim tetapi belum bisa karena pesawat kargonya masih penuh, saya lagi minta tolong dari Menteri BUMN untuk bisa dimuat pakai Garuda, ini juga biar kita lakukan untuk kesehatan. Yang berikut saya juga menyampaikan bahwa kondisi terkait dengan investasi, coba tampilkan realisasi investasi. Saya ingin memberikan gambaran begini, banyak orang berpikir bahwa realisasi investasi yang bagus itu adalah harus dari asing. Mohon maaf harusnya kita berpikir bahwa semakin kuat realisasi investasi dalam negeri itu semakin bagus untuk memperlihatkan bahwa perputaran dan animo teman-teman pengusaha dalam negeri itu betul-betul bangkit. Nah dengan tanpa bermaksud mengatakan bahwa penurunan realisasi investasi PMA itu adalah menunjukkan sebuah kegagalan, saya tidak merasakan sebuah kegagalan, karena apa? Akumulasi realisasi investasi masih tumbuh 8% dibandingkan dengan 2019. Saya ingin mengatakan bahwa untuk mengerjakan ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya harus

46

mengatakan ini bukan pekerjaan yang mudah. Covid terjadi, realisasi investasi mangkrak Rp708 triliun yang ketika kami masuk di BKPM sekarang sudah hampir tiga ratus berjalan tetapi itu bukan berarti sekaligus langsung masuk jalan, ada yang baru 10%, ada yang baru 5%, ada yang baru 6%, ada yang 10%.

Nah sekarang kita lihat bahwa betul saya setuju dari total realisasi investasi ini yang paling banyak itu di sektor jasa, setuju saya. Dan ini kedepan kita harus mampu memangkas untuk investasi tersebut. Jangan di sektor jasa tapi di sektor-sektor manufacture yang padat karya yang berorientasi pada nilai tambah dan penciptaan lapangan pekerjaan karena ini sebenarnya hakekat dari pada tujuan investasi karena investasi itu kan tujuan masuknya itu kan pertama adalah meningkatkan nilai ekonomi tambah. Kemudian adalah bagaimana mencipta lapangan kerja, yang ketiga ahli teknologi atau market, itu secara globalnya. Nah tapi apa yang saya mau sampaikan tadi bahwa Rp98 triliun ini kita kerja cuma 2 bulan setengah ya Ibu Mara ya? dua bulan setengah, karena apa? PMA ketika ....... itu tanggal 16, tanggal 17 kita sudah mulai kena itu sudah mulai kena. Jadi yang masuk itu tinggal sedikit-sedikit nah tenaga kerjanya 303.000.

Kalau kita bandingkan tenaga kerja ini, coba munculkan slide realisasi investasi di triwulan

pertama 3 tahun terakhir dikaitkan dengan lapangan pekerjaan. Saya ingin menyampaikan bahwa tenaga kerja dari 303.085 orang ini adalah angka tertinggi pada 3 tahun terakhir dibandingkan dengan triwulan 1 masing-masing ada nggak coba, nggak lapangan kerja, lapangan kerja. Izin Pimpinan lagi dicari Pimpinan, lagi dicari. Nah bahwa sekarang bagaimana kemudian kita memitigasi untuk realisasi investasi sampai dengan 2020 berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bappenas. Harus jujur dari lubuk hati yang paling dalam mengatakan bahwa angka Rp886 triliun itu adalah angka yang sangat sulit untuk kita peroleh di tahun 2020. Angka Rp886 triliun itu apabila kondisi negara kita tidak kena Covid atau tidak ada musibah besar ini, maka apa stimulasi yang kita buat? Yang pertama kita buat 3, 3 formulasi. Kalau Indonesia dalam keadaan aman seperti kemarin-kemarin Rp886 Triliun. Kalau berakhir sampai dengan pertengahan bulan Juni maka saya revisi menjadi Rp855 Triliun. Kalau Covid kita berakhir sampai dengan bulan Juli, Agustus baru naik baru bagus itu kita akan revisi sampai dengan angka tidak lebih dari Rp817 triliun kurang lebih disitu dia mainnya di delapan ratus atau Rp817 triliun.

Tadi ada Bapak Anggota Dewan yang kami hormati mengatakan bahwa itu sangat

pesimis, nggak apa-apa, apa namanya itu selalu ada mohon maaf bukan pesimis tapi angka yang sangat ........ Saya mengatakan bahwa nggak apa-apa itu adalah sebuah cambuk kepada BKPM untuk bekerja lebih fokus. Tetapi angka simulasi Rp817 triliun di angka itu bukan angka tebak-tebak, bukan angka mawi kalau di kampung itu mawi itu cuma duduk tafakur-tafakur atau bergumul terus tiba-tiba turun angka, nggak. Kami melakukan angka tersebut berdasarkan kalkulasi yang meliputi 3 hal:

1. Investasi eksisting yang sudah konstruksinya sudah jalan 60%, ada 70%; 2. Investasi yang sudah siap di eksekusi tapi kemudian ada penundaan sedikit karena

persoalan Covid ; 3. Teman-teman investasi yang sudah running, uangnya sudah ada tapi belum memulai.

Setelah kita hitung terjelek dari semua yang ada itu bisa kita angka sampai dengan angka Rp800 Triliun. Tapi kalau kemudian Covid ini berlanjut sampai dengan Agustus saya mohon maaf harus revisi lagi, pasti dibawah Rp800 triliun, angka tersebut belum kita hitung.

Nah apa langkah-langkahnya untuk kemudian itu bisa terjadi? Yang pertama bahwa kita melakukan N to N komunikasi langsung dengan investor yang ada di dalam negeri maupun

47

diuar negeri. Kita video conference terus dengan teman-teman, kita bikin Satgas, kita bikin satu orang pegawai BKPM di promosi dengan deluxe itu meng-cover 4-5 investor unggulan yang kita anggap sudah clear and clean, dia ini yang melakukan komunikasi terus. Itu saya pikir beberapa poin yang lain.

Kemudian menyangkut dengan PHK. Saya setuju, saya sangat setuju bahwa PHK ini

adalah sesuatu yang apa ya bagi pengusaha itu berat tapi bagi karyawan juga kalau itu dilakukan itu sangat-sangat memberatkan mereka, maka kami BKPM memediasi dengan pengusaha-pengusaha yang lewat BKPM untuk selalu berbicara dengan pengusahanya agar minimal kalau andaikan pun itu mau dilakukan pengurangan tenaga kerja dilakukan dirumah tapi gajinya mungkin yang tidak 100%.

Hal yang lain saya ingin menyampaikan dari Abang-abang Pak Anggota Dewan yang

lain. Saya setuju dengan Pak Aria Bima tadi bahwa harus ada big data coba-coba dibuat penodong harus dibuat big data. Pak saya izin menyampaikan bahwa BKPM, saya begitu saya masuk ini promosinya itu seperti mengarang bebas, Pak. Saya saja mau ketawa Pak begitu saya masuk nggak apa-apa deh saya buka saja biar Bapak-bapak, Ibu Anggota DPR tahu. Selama ini BKPM melakukan promosi itu seperti tiba saat tiba akal, tidak ada database, tidak ada data identifikasi, inventarisasi, potensi apa yang akan dipasarkan pada sektor wilayah masing-masing itu nggak ada, makanya kita ini harus pintar mengarang bebas. Kita ini tidak bisa membuat petanya katakan lah di Papua fokusnya apa? Tambang, Maluku fokusnya apa? Ikan. Tambang apa disana, berapa FPS-nya itu nggak ada Pak sampai sekarang, makanya kemarin ketika saya rapat dengan Ibu Menkeu saya minta anggaran untuk kita membuat namanya database terhadap peta potensi, investasi apa yang akan kita promosikan di negara lain. Ini Pak, ini nggak ada dan bukan hanya di BKPM Pak, di semua Kementerian nggak ada ini saya buka saja biar kita sama-sama sadar. Jadi bagaimana mungkin kita mau melakukan promosi, bagaimana mungkin kita akan giring investor kalau data ini kita nggak punya, maka tidak sama kemudian kalau investor pengusaha itu lebih menguasai apa yang dilakukan di daerah tersebut ketimbang Pemerintah. Ini problem, ini problem. Saya biasanya kalau dagang dulu waktu masih jadi pengusaha FPS sudah ada, saya tawarkan investor atau partner, datang dagang sama kita sama-sama, ini nggak ada. Nah tetapi bagaimana apakah kita akan menyerah kesitu Pak Aria Bima, saya pikir tidak.

Kemarin saya komunikasi sama Ibu Menkeu sudah menyiapkan anggaran untuk itu

kita lakukan, tapi karena persoalannya adalah Covid tiba-tiba Covid , bubar lagi. Nah itu menyangkut dengan database, saya setuju Pak, saya sangat berpikir bahwa mulai sekarang harus ada perencanaan investasi, Maluku harus kita investasi apa, Jawa Tengah apa, Sumatera, Aceh, dan Sumut apa. Jangan semua dibangun sama, nggak ada keunggulan ....... wilayah, ini yang terjadi apa Pak? Tiba saat tiba akal, tiba saat tiba akal, yang penting target terealisasi. Saya menyadari ini dan saya pikir ini adalah kalau ini kita teruskan ini cara yang tidak baik, tapi alhamdulillah, puji Tuhan, Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senior saya, abang Aria Bima punya pikiran yang sangat cerdas untuk memikirkan bagaimana membangun suatu roadmap peta pengembangan investasi pada kawasan nasional kita.

Yang berikut menyangkut dengan insentif fiskal dari Saudara saya Pak Hekal. BKPM

mendapatkan pendelegasian untuk insentif fiskal itu ada 3 saja, tax holiday, tax allowance, sama impor barang modal. Untuk tax holiday itu kita dikasih kewenangan hanya ada pada Pasal ke-3. Pasal 3 itu adalah Pasal dimana yang punya KNPI-nya itu ada dalam 18....... BKPM. Sementara yang ........ Pasal 3 itu muncul di Pasal 5 PMK itu industri pionir dan itu tidak menjadi domain keputusan mutlak di BKPM tetapi BKPM membawa itu dalam Rapat

48

Koordinasi Menko, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian baru kemudian kita putuskan. Nah pertanyaan berikut apakah kita memberikan insentif fiskal ini hanya kepada pengusaha asing? Saya katakan bahwa sejak saya di BKPM tidak pernah memilih-milih investor yang masuk malah lebih banyak, saya prioritaskan kepada pengusaha-pengusaha yang ada didalam negeri. Kalau mereka dalam negeri ada alat ....... asing saya malah berpikir kalau uang kita cukup untuk investasi dan pengusaha kita mau menggelontorkan anggaran setahun sekitar Rp1000 triliun ngapain kita butuh investasi asing. Tapi karena kondisi keuangan negara kita atau uang yang beredar di masyarakat ini tidak mencukupi apa yang menjadi target investasi, maka kita butuhkanlah investasi dari luar masuk.

Nah sudah barang tentu tentang insentif fiskal ini ya sudah ada PMK-nya. Jadi kami

tidak bisa membuat satu formulasi baru terhadap presentase atau lamanya dari pemberian insentif itu karena sekarang di PMK. Kalau ditanya sudah berapa banyak yang masuk? Saya izin menyampaikan bahwa, Husen sudah berapa? 114 perusahaan. Ini didepan saya ini ada Deputi pelayanan yang membidangi tax holiday, sudah ada 114 pengusaha yang memanfaatkan fasilitas tax holiday sejak kami sebagai Kepala BKPM dan mendapat pelimpahan kewenangan untuk insentif fiskal tersebut. Dan saya sangat setuju juga bahwa kalau seandainya insentif fiskal hanya satu-satunya cara untuk kita merayu pengusaha atau investor asing saya pikir tidak elegan, tetapi harus ada formulasi-formulasi lain termasuk tenaga kerja. Izin Bapak Ibu Anggota DPR yang terhormat, Di setiap deal investasi yang saya lakukan sejak menjadi Kepala BKPM kalau tenaga kerjanya lebih banyak diambil dari asing saya tidak terlalu gubris Pak, saya tidak proses, saya fair-fair saja. Saya sampai pernah debat sama Amazon ketika Amazon tidak mau melakukan kerjasama dengan ....... mohon maaf Pak saya minta dia untuk keluar dari ruangan saya sebagai wujud kecintaan saya terhadap Negara dan Rakyat Indonesia ini. Kita butuh asing investasi yes tapi jangan asing mengendalikan kita. Negara harus mengendalikan kepada semua pengusaha bukan pengusaha yang mengendalikan Negara. Dengan kata lain negara butuh pengusaha, pengusaha juga butuh Negara, kebersamaan itu yang paling penting. Itu terkait dengan insentif fiskal. Bahan baku terkait dengan izin ekspor dan impor. Saya perlu luruskan, BKPM untuk izin ekspor dan impor tidak mendapatkan delegasi itu, tetap ada di Perdagangan. Tetapi BKPM merekomodir, merekomendasikan kepada industri-industri yang membutuhkan bahan baku cepat tetapi izin impornya belum dikeluarkan. Nah kita membantu untuk merekomendasikan agar dipercepat, agar prosesnya banyak. Andaikan perlu saya dikasih, andaikan perlu Inpres nomor 7 itu memberikan kewenangan untuk izin impor ekspor saya tidak mau Pak karena itu ampun-ampun deh, Pak Demer paling tahu itu izin itu, saya agak sedikit susah untuk menjalankannya secara seksama. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan. Secara umum saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law yang tergabung 79 undang-undang yang digabung menjadi satu, dari 1700 pasal lebih menjadi 1200 pasal lebih. Ada 700 pasal lebih yang berbicara tentang 4 cluster yaitu adalah Kemudahan berusaha, Investasi, UMKM, dan kalau tidak salah Industri kalau tidak salah, itu bermuara semuanya itu kan izin-izinnya akan masuk di lembaga OSS dan itu kelihatannya ke BKPM tapi saya belum tahu apa arahnya kedepan.

49

Nah terkait dengan saran untuk bagaimana memanggil asosiasi saya coba untuk melakukan komunikasi secara baik dengan teman-teman pengusaha terhadap substansi materi Undang-Undang Omnibus Law dibagian mana yang mereka nggak setujui.

Terkait dengan persoalan banyak kementerian yang merasa kewenangannya diambil.

Saya mohon maaf sekali dengan segala hormat BKPM tidak pernah ingin untuk mengambil kewenangan yang ada pada kementerian tetapi BKPM hanya menjalankan apa yang diperintahkan berdasarkan aturan dan rujukan dalam impementasi menjalankan tugas. Secara kebetulan di Inpres Nomor 7 tentang Pendelegasian Kewenangan itu berbicara tentang ada 6 poin dimana poin pertama saya ingin membacakan agar tidak terjadi multi interpretasi untuk kemudian kita berpikir diluar dari pada konteks Inpres ini, saya ingin membacakan. Pertama, jadi Inpres ini tujuan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan para Kepala Bank Pemerintah non Kementerian.

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk: 1) Mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diberlakukan dalam

rangka peningkatan peringkat EODB kita kemudian berusaha; 2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian

fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian dan Lembaga;

3) Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri, Kepala Lembaga;

4) Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan memberikan fasilitas investasi.

2. Menteri, Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk: 1) Mengidentifikasi dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang dinilai

menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing di kementerian/lembaga;

2) Mengurangi jumlah penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta percepatan penerbitan perizinan usaha melalui perubahan atau pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga;

3) Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama angka ke-3;

4) Mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal;

5) Menugaskan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama untuk menjadi pejabat penghubung.

3. Dalam rangka melaksanakan Diktum kedua angka 1 dan angka 2 Menteri/Kepala Lembaga agar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melibatkan partisipasi asosiasi/pelaku usaha.

4. Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk: 1) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dari Kriteria (NSPK) perizinan berusaha

dan pemberian fasilitas investasi yang didelegasikan oleh Menteri/ Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin 4;

50

2) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Saya pikir itu isi dari Inpres nomor 7 sehingga Pak Demer, saya mohon maaf dengan segala hormat akan ada menteri yang merasa itu mengambil atau kewenangannya. Saya hanya merujuk pada Inpres nomor 7 Pak. Tapi kalau ada yang nggak mau nggak apa-apa juga Pak, nanti ini kan instruksi Presiden bukan instruksi Kepala BKPM gitu dan saya pikir selama ini kami melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Saya pikir itu karena sudah jam 3 lewat sebelum hampir jam 4 saya banyak hal yang kalau kita bicara disini Pak Ketua Pimpinan, Bapak, Ibu semua. Saya terima kasih banyak atas masukan pikiran tapi yakinlah sebagai anak kampung tidak pernah menyerah pada sebuah suasana apapun. Saya setuju dengan abang saya Bang Hendrik, kalau kita sudah keluar dari Laut Ambon biar angin sibu-sibu pantang surut untuk layar berkembang untuk eh pantang surut layar untuk harus kita turunkan lagi ke Ambon, itu sambisa tetap pertarungan harus jalan terus sampai dengan titik darah penghabisan. Terima kasih. Shalom, Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, KETUA RAPAT: Shalom, Sebentar dulu Pak Kepala kita belum tutup Rapatnya. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Saya pikir sudah selesai. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih.

Saya pikir ya pertanyaan yang lain memang sebaiknya dijawab tertulis karena saya lihat dari Kemendag juga sudah menunggu rapat kita. Saya minta izin ke seluruh Bapak, Ibu Komisi VI kita supaya bisa masuk ke kesimpulan ya teman-teman.

Baik. Kita tayangkan dulu draft kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) Kamis, 23 April 2020:

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja BKPM RI yang telah mencatatkan peningkatan realisasi penanaman modal pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 meski pada situasi wabah Pandemi Covid -19.

51

Setuju? Kepala BKPM setuju lah ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk menjalankan dengan efektif anggaran dan program kelembagaan yang telah melewati proses realokasi dan refocusing anggaran serta menitikberatkan kinerja pada kebijakan investasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka memaksimalkan keterbatasan anggaran untuk menghadapi Pandemi Covid -19, termasuk tugas-tugas promosi investasi melalui seluruh kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri. Ini tolong diperhatikan ya saya agak, namun, ini kenapa namun harusnya karena itu.

........: Mas Toha coba mas Toha, di cek mas Toha. KETUA RAPAT:

Komisi VI DPR RI juga meminta untuk mengembalikan anggaran BKPM seperti semula ketika Covid -19 berakhir, semula kan harusnya, demi melancarkan program prioritas dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Ini agak membingungkan ini kalimat. ........: Benar kayaknya itu . ........: Betul itu Pak Ketua . KETUA RAPAT: Sebentar, sebentar. Komisi VI DPR RI juga meminta untuk mengembalikan anggaran BKPM seperti semula. ........: Karena sekarang dipotong kan? KETUA RAPAT: Iya. ........: Memintanya ke siapa?

52

KETUA RAPAT: Tapi mintanya ke Kementerian Keuangan toh? Itu maksud saya. Jadi, Komisi VI DPR RI juga. .........: Berharap. ..........: Kita mendukung saja, mendukung upaya dari BKPM untuk. KETUA RAPAT: Iya untuk. Iya setuju, Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya BKPM untuk mempertahankan. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pimpinan. Mohon kalau mempertahankan anggaran yang sudah ada itu juga nggak elok. ..........: Kan sudah turun. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kami menghitung kalau anggaran kami dari lima ratus delapan puluh lebih itu yang bisa di alokasikan itu Rp61 miliar. Maksudnya supaya nggak defisit gimana caranya Pak Kepala? KETUA RAPAT:

Pak artinya kita mendukung bahwa yang tadi dikatakan oleh Kepala BKPM ya supaya tugas-tugas pokok dan fungsinya itu bisa berlangsung juga ya sehingga anggarannya itu tidak dipotong seperti ya dipotong habis-habisan seperti yang tadi kita saksikan, tapi tentu mempertahankan tidak mungkin ya.

Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya BKPM RI untuk.

........: Salah, nggak. Saya kira untuk isu ini kita sambungin. ........:

53

Mendapatkan anggaran yang layak. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kalau kata layak itu masih mungkin layak ini kan suatu yang susah diperdebatkan juga, jadi Menkeu bilang ah ini sudah layak ini katanya tiga ratus itu. KETUA RAPAT: Pak Hendrik ada usulan, Pak Mukhtarudin? .........: Angka dikurang Rp61 miliar itu berapa, jadi itu saja langsung kita sebut disitu. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Izin usulan Pimpinan. KETUA RAPAT: Gimana Pak Deddy. Silakan Pak Deddy. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Usulan saya agar apa namanya BKPM RI mampu mempertahankan pelaksanaan fungsinya untuk mendukung apa namanya investasi di Indonesia kira-kira seperti itu, jadi semua fungsinya dapat berjalan gitu. KETUA RAPAT: Iya, Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya BKPM RI untuk mempertahankan fungsinya. .........: Untuk tetap melakukan operasional ya. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak mohon maaf Pak. ...... kalau ada biaya untuk menjalankan fungsinya. KETUA RAPAT: Nah iya, mempertahankan fungsinya.

54

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Korelasinya sama anggaran itu berarti menambah beratkan lagi, jadi Dewan setuju dengan Pemerintah untuk tekan lagi BKPM. F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Ketua. KETUA RAPAT: Iya Pak Hendrik gimana? Satu-satu Pak Mukhtarudin, gimana Pak Hendrik. F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Saya pikir kita tidak perlu mencantumkan substansi ini di poin kedua Pak ........ pesan yang salah seolah-olah kita mau membetulkan BKPM dengan Menkeu, saya kira nggak perlu lah Pak. KETUA RAPAT: Oke, saya rasa kalau memaksimalkan ya keterbatasan anggaran sudah ada di paragraf diatas ya ini nggak perlu lah. .........: Ya memastikan bahwa BKPM dapat beroperasional sebagaimana mestinya, itu maksud saya. F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Kalau itu boleh. KETUA RAPAT: Itu sebenarnya sudah ada diatas, untuk menjalankan dengan efektif anggaran dan program kelembagaan yang telah melewati proses realokasi dan refocusing anggaran serta menitikberatkan kinerja pada kebijakan investasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka memaksimalkan keterbatasan anggaran untuk menghadapi Pandemi Covid -19, termasuk tugas-tugas promosi investasi melalui seluruh kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri. Saya pikir itu saja ya? F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Iya ini kita skip saja ini kita skip Pak, kita ....... hapus saja Pak. KETUA RAPAT: Hapus saja ini ya. Yang nomor 2 saya rasa setuju ya?

55

........: Secara eksplisit masalah anggaran ini. KETUA RAPAT: Kenapa Pak? ..........: Pak Bahlil mungkin kita minta pendapat ya. Kira-kira perlu nggak kita secara eksplisit memberikan dukungan terhadap atau usul dari pada BKPM RI kepada Menkeu itu karena ada surat yang disampaikan ini di kita. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kalau kita nggak sampaikan ke Kemenkeu nggak ada gunanya kita taruh. Ini Pak boleh Pimpinan boleh saya kasih masukan? ........: Silakan. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Izin Pimpinan. Kalau saya kan kalau ditaruh disini seolah-olah saya ngadu, tapi kami ngomong disini supaya Pimpinan tahu bahwa kondisi BKPM sesungguhnya supaya kalau kemudian kinerja BKPM kedepan itu agak sedikit seperti ombak naik turun, Anggota Dewan ngerti bahwa memang turunnya perlu naik turun gitu. Jadi usulan konkret saya menyarankan untuk tidak dimasukkan angka itu ke notulensi rapat kita Pimpinan kesimpulan ini. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Iya, usulan konkret Pimpinan. KETUA RAPAT: Apa itu Pak Deddy? F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI agar dapat tetap melaksanakan fungsi dan operasinya ditengah keterbatasan anggaran. Sudah begitu saja kalau menurut saya. KETUA RAPAT: Iya, termasuk tugas-tugas promosi.

56

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Ya sudah itu kan fungsi dan itunya kan sudah. KETUA RAPAT: Artinya begini, tadi kan ada apa namanya konsekuensi bahwa kantor-kantor perwakilan tutup, nah tapi kita mendorong. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Iya kan nanti kan jadi begini, fungsi anggaran itu kalau dalam situasi normal katakan 10 kantor ya jadi mungkin yang beroperasi cuma daerah yang visible misalnya hanya 5 atau dari 20 pegawai jadi hanya 5 yang lainnya pulang dulu kan itu artinya. KETUA RAPAT: Iya betul makanya jadi? F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Setuju Pak Deddy, setuju. ........: Yang Pak Deddy saja. KETUA RAPAT: Iya, gimana tadi Pak Deddy coba ulangi. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Komisi VI DPR RI meminta BKPM untuk tetap dapat menjalankan fungsi dan operasionalnya ditengah keterbatasan anggaran yang ada. F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.): Ya Tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. KETUA RAPAT: Anggaran yang ada. Oke. Itu fungsi yang diatas bikin tugas pokok dan fungsi, nggak usah operasionalnya sih sudah jelas itu operasionalnya ya, ditengah keterbatasan anggaran yang ada. Saya rasa perlu ini termasuk tugas-tugas promosi investasi lah karena ada kantor perwakilan BKPM-nya itu, biar ada penegasan. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pimpinan.

57

Agar lebih paten, ndak usah lagi disebutkan tentang menjalankan tugas-tugas promosi itu, tupoksinya saja sudah meng-cover semuanya itu. KETUA RAPAT: Itu saja ya. ........: Betul. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Supaya kalau adanya tidak bisa dijalankan tidak maksimal ya nggak apa-apa, ya ini kan sekedar pemberitahuan kepada Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan gitu. KETUA RAPAT: Ya tapi ngadu ke Komisi VI juga nggak apa-apa sebenarnya Kepala BKPM. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Nggak enak, nggak enak. KETUA RAPAT: Ini juga streaming ini sekarang. F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.): Sudah cukup itu Pak, nggak perlu dijelasin, tugas pokok fungsi sudah ada. KETUA RAPAT: Oke nomor 2 ketok ya?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk tetap meneruskan penyusunan big data investasi yang akan mengintegrasikan investasi di sektor pertambangan (blackgold), sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata dalam satu wilayah.

Iya, halo mas Bimo putus.

F-PDIP (ARIA BIMA): Aria Bima Pimpinan. Jadi kenapa saya pisahkan karena.

58

KETUA RAPAT: Mas Bimo putus-putus. F-PDIP (ARIA BIMA): Sektor pertanian hanya di wilayah... KETUA RAPAT: Ulang, ulang mas. F-PDIP (ARIA BIMA): Halo, halo. ........: Nggak kedengaran Pak Bimo. F-PDIP (ARIA BIMA): Pertanian hanya di Kementerian Pertanian gitu, jadi halo jadi sektor pertanian itu hanya di Kementerian Pertanian. Kemudian itu juga di sektor perkebunan seolah-olah itu hanya di Kementerian Kehutanan. Kemudian sektor kelautan seolah-olah hanya di tempatnya sektor kemaritiman dan ini belum terintegrasi, jadi saya melihat. ........: Mas Aria saya mau kasih masukan Pimpinan yang berkaitan dengan tadi mas Aria sampaikan mungkin kalau bisa di pembangunan sistem informasi, potensi, peluang investasi ....... sehingga memudahkan investor atau calon investor untuk ....... data. Relokasi, potensi, peluang investasi. F-PDIP (ARIA BIMA): Beda Bu, ini big data dulu untuk internal Bu. Tadi Pak Bahlil mengatakan bahwa saatnya ini back office internal saja itu belum ada bahwa itu nanti kemudian di leverage untuk publik calon investor monggo. Jadi sekarang itu integrasi big data itu sesuai dengan keputusan rapat lalu, saya belum mengatakan itu dari pusat informasi. Ini big data informasi internal, ini perlu diintegrasikan untuk sektor pertambangan itu bukan yang dimiliki oleh Menteri ESDM, pertanian bukan yang dimiliki oleh pertanian dan perkebunan di Kementerian Kehutanan, kelautan bukan di sektor Kementerian Maritim. Itu harus ada tersentral dan pariwisata bukan tempatnya Wishnutama, itu ada sentral di Kementerian BKPM sehingga dia bisa jualan. Kalau kita mau jualan tanah kita 200 meter di wilayah ....... saya ada datanya.

Nah sekarang tadi Pak Bahlil ngomong data sekarang selain saya tidak ada juga tidak terintegrasi, inilah keputusan rapat ini dalam situasi pandemik sekarang ini, back office dikuatkan supaya ada integrasi antar sektor dan satu lagi ini belum ditambahkan integrasi antara pusat Provinsi dan Kabupaten Kota. Maksud saya bahwa pembangunan infrastruktur

59

dan energi saat ini, itu berdampak empowering asset untuk menjadi resources. Ini yang saya maksudkan Pak Bahlil mimpi apa dengan trans Sumatera dan Tol Sumatera, Pak Bahlil mimpi apa dengan adanya Tol Bitung sama Manado, Pak Bahlil mempunyai roadmap apa dengan adanya Tol Samarinda sama Balikpapan, Pak Bahlil mimpi apa dengan adanya trans Kalimantan yang banyak kayu, ini harus ada terintegrasi gitu. KETUA RAPAT: Oke, intinya apa. F-PDIP (ARIA BIMA): Sudah itu benar hanya saya minta ditambahkan integrasi itu tidak hanya sektor perkebunan, tapi sektor kesatuan wilayah dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota, itu saja. KETUA RAPAT: Iya setuju mas. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pimpinan mohon maaf Pimpinan. Jadi begini, saya menambahkan agar lebih dalam substansi yang disampaikan oleh Pak Aria Bima tadi. Idealnya itu kan setiap daerah itu sudah ada kajian peta potensi yang sudah semi FS ....... Sekarang investor yang sudah masuk itu sudah kita kasih tahu mereka ini bisnis ini disini katakanlah kebun di Papua, kebun Kelapa Sawit, dimana? Di Timika. Berapa puluh ribu hektare, tanahnya bermasalah nggak dengan adat, apa ....... berapa, jadi supaya investor itu ....... kita giring. Begitu pun katakan lah kita mau bangun tambang di Maluku Utara atau di Ambon atau katakanlah bangun kebun di Sumatera, selama ini kita nggak punya proposal itu, nggak punya data itu, maka kemudian kita kesulitan untuk mempromosikan, meyakinkan ....... untuk masuk itu baru sisi data. Makanya kalau ditanya apakah di kementerian ada? Itu nggak ada juga Pak saya sudah tanya, di Google sudah ada? Nggak ada juga Pak.

Jadi ini harus dijadikan sebagai gerakan nasional karena ini adalah aset besar bangsa kita untuk kita jual itu. Ini harus ada gerakan nasional. Hal ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Keuangan cuma kemarin kan anggaranya baru mau dikasih Covid . Nah saya sangat senang kalau ini dijadikan agenda bersama antara Komisi VI DPR RI yang membidangi ekonomi dengan BKPM sehingga ini menjadi suatu gerakan masif. Itu Pak saran saya. KETUA RAPAT: Oke, berarti poin nomor 3 sudah betul ya? F-PDIP (ARIA BIMA): Iya tinggal pusat dan daerah Pak, hanya ditambahkan kesatuan wilayah pusat, provinsi, dan daerah sehingga pembangunan.

60

........: Usul Pimpinan. F-PDIP (ARIA BIMA): Pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga Indonesia lebih terarah dan terencana dengan baik, gitu saja Pimpinan. ........: Pimpinan. Saya mengusulkan agar karena kan ini bukan BKPM RI saja tapi ada Bappenas disana, ini kan harus tercantum dalam RPJMN. Nah kalau menurut saya Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk bersama instansi atau Lembaga Negara lainnya bersama-sama menyusun big data dan pemetaan investasi untuk mengintegrasikan seluruh investasi di sektor bla bla bla dan integrasi antar wilayah. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak boleh saya kasih masukan Pak, mohon maaf Pak, boleh izin Pak. KETUA RAPAT: Iya. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak, kalau kita lintas departemen lagi ini barang ini nggak akan selesai Pak yakin. Karena apa? Pemikiran kami di BKPM dengan pemikiran di Bappenas itu pasti berbeda Pak. Kalau disana bicara tentang strategi penyimpanan pembangunan nasional, kalau disini bicara tentang marketing. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Pak, Pak Kepala Bapak nggak bisa kerja sendiri tanpa mengacu pada RPJMN itu dokumen Pemerintah Pak nggak bisa bikin sendiri, harus terintegrasi dengan RPJMN. Nggak bisa RPJMN bikin visi misi sendiri, dia harus merupakan turunan dari pada RPJMN Pak. F-PDIP (ARIA BIMA): Begini, tapi ini nggak perlu masuk kesimpulan. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak, mohon maaf Pak. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Deddy tadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa RPJMN itu sebagai payung, tetapi yang untuk data ini ada ....... detail dari pada payung itu. Contoh katakanlah begini Pak, mohon maaf, contoh

61

katakanlah di Sumatera di RPJMN itu pengembangannya kebun, contoh Pak nah kebun ini di Sumatera itu di daerah mana? Nah kalau didaerah mana. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Justru karena itu nanti menjadi sulit, mohon maaf saya potong Pak Kepala. Ketika anda punya rencana sendiri dan tidak terintegrasi dengan RPJMN dan dengan RT/RW segala macam itu juga nggak jalan, tapi kalau Bapak bermaksud Bapak akan mengerjakan sendiri dulu lalu itu menjadi dokumen yang disepakati seluruh stakeholder negara, boleh. KETUA RAPAT: Saya rasa begini ya, saya rasa begini. Kita tidak sedang mendiskusikan apakah sendiri atau kah harus bersama-sama yang lain. Nah, yang penting kita sekarang kita meminta BKPM untuk meneruskan penyusunan big data. Kalau dalam rangka penyusunan ini perlu bekerjasama dengan Kementerian/ Lembaga atau pun Pemerintah Daerah tentu ya itu harus dilakukan. Jadi ketimbang kita berdebat apakah sendiri atau bersama-sama yang lain. F-PDIP (ARIA BIMA): Iya kan BKPM. KETUA RAPAT: Ya BKPM agar melakukan itu. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Kalau begitu saya usul Pimpinan, saya usul. Bukan untuk tetap meneruskan, untuk menyelesaikan penyusunan big data. F-PDIP (ARIA BIMA): Oke, monggo. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Untuk menyelesaikan, perlu nggak kita kasih time table kapan nih? Untuk tahun 2020 misalnya akhir tahun 2020 menyelesaikan gitu jadi ada time table. F-PDIP (ARIA BIMA): Benar Pak Deddy. Pak Kepala BKPM itu big data, gue akan tagih selama 5 tahun ini sampai ke liang kubur itu. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak, izin men-challenge Pak Bahlil dulu sampai Desember 2020 bisa nggak. Kalau izin Pak, Pak Pimpinan dan Pak Deddy, kalau kami dari BKPM itu punya waktu sekitar 5-6 bulan selesai dalam schedule kami. Tetapi izin saya menyampaikan bahwa untuk membuat contoh

62

katakanlah kita membuat FS Tambang di Sulawesi Tenggara. Itu untuk membuat FS-nya itu kan butuh biaya. Nah, problemnya Pak kita ini belum ada biaya untuk itu. Kemarin kami sudah bicara sama Menkeu sudah disetujui untuk mengambil dari BA-BUN tetapi belum Covid . Waktu itu kalau tidak salah bulan Februari setelah kami Rakor investasi. Nah begitu Rakor investasi itu selesai itu kan kami paparkan didepan, didepan Presiden, begitu selesai kami lapor ke Ibu tentu mau kasih dana waktu itu tiba-tiba Covid Pak. KETUA RAPAT: Oke, kalau begitu gini saja saya ambil jalan tengah. Jadi ini titik kan, terencana dengan baik titik. Progress penyusunan big data ini agar dilaporkan kepada Komisi VI secara berkala. F-PDIP (ARIA BIMA):

Big data itu mungkin 5 tahun baru selesai Pak, tapi ada progress. KETUA RAPAT: Iya progress-nya dilaporkan. Jadi misalnya nanti kalau kita Raker lagi dilaporkan sudah sampai mana gitu. F-PDIP (ARIA BIMA): Cocok, cocok. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Atau ya minimal sampai akhir tahun ini katakanlah frameworks atau apa gitu ada dokumen yang kami terima tahun ini Pak. KETUA RAPAT: Oke, saya rasa gini. Ini karena ini pertama kesimpulan kita soal big data kepada BKPM kita bilang saja dulu secara berkala, misalnya dalam sidang berikutnya dari progress itu mungkin kita bisa menetapkan target yang lebih kuantitatif begitu kepada BKPM. Saya rasa begitu ya. oke, Pak Kepala oke?

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI menyampaikan data terbaru hasil investasi PMA dan PMDN bergerak di sektor apa saja, izin ekspor apa saja. Ini kok kayak kalimat ringkasan ya?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pak, kalau izin ekspor tidak di BKPM Pak, mohon maaf. Izin ekspor itu ada di Perdagangan, BKPM hanya merekomendasikan kepada industri mana saja yang harus mendapatkan impor bahan baku atau ekspor barang jadinya, gitu Pak.

63

KETUA RAPAT: Begini saja lah, ini hapus saja. Data terbaru hasil PMA dan PMDN serta insentif investasi apa saja yang telah dikeluarkan pada masa Pandemi Covid -19. F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Data terbaru bukan hasil investasi, data terbaru realisasi investasi. KETUA RAPAT: Oke, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk terus melakukan pendampingan baik kepada calon investor, investor tradisional, maupun Pemerintah daerah sehingga kepercayaan diri dunia usaha tetap terjaga dan realisasi investasi dapat segera menggerakkan arus perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid -19.

Apa Pak Kepala?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Investor tradisional itu apa? F-PDIP (ARIA BIMA): Lokal. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Kaau begitu PMA, PMDN saja. KETUA RAPAT: Iya. F-PDIP (ARIA BIMA): Itu investor bikin pembudidayaan Ikan Kerapu itu loh Pak ...... KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Pakai PMA, PMDN saja. Baik PMA maupun PMDN. Pendampingan calon investor baik PMA maupun PMDN.

64

KETUA RAPAT: Oke, baik. Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk terus melakukan pendampingan kepada calon investor baik PMA maupun PMDN. pasca-nya itu P-nya huruf kecil, dibawah dibawah pasca-nya huruf kecil. Oke, saya ulang.

Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk terus melakukan pendampingan kepada calon investor baik PMA maupun PMDN, sehingga kepercayaan dunia usaha tetap terjaga dan realisasi investasi dapat segera menggerakkan arus perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid -19. Oke ya? Pak Kepala?

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk menata kembali strategi penumbuhan investasi dan lebih selektif dalam deregulasi dan insentif terhadap investor yang memang memiliki visi yang sama dengan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan nilai komoditas ekspor dan berdaya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja domestik, penguatan swasembada pangan, dan industri hulu dalam negeri serta penumbuhan wirausaha di Indonesia.

F-PDIP (ARIA BIMA): Transfer teknologi Pak. ........:

Teknologi dan knowledge.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan nilai komoditas ekspor dan berdaya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja domestik, transfer teknologi Pak. KETUA RAPAT: Jadi, penyerapan tenaga kerja domestik, transfer teknologi dan pengetahuan, penguatan swasembada pangan serta industri hulu dalam negeri dan penumbuhan wirausaha di Indonesia.

Oke iya itu, ini teknologinya nggak usah pakai H itu, ini ejaan tahun 60-an itu. Ini TA-nya generasi kapan ini. Oke setuju ya Pak Kepala.

(RAPAT : SETUJU)

7. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju lah ya.

65

(RAPAT : SETUJU) Oke, baik. Sebelum saya tutup saya persilakan Kepala BKPM untuk menyampaikan closing statement. KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.): Baik. Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, Kami ucapkan banyak terima kasih atas rapat kita hari ini. Kami mohon untuk diberikan tetap masukan, pikiran Bapak, Ibu hari ini sangat baik sekali untuk memacu dan meningkatkan kinerja BKPM. Jujur saya katakan bahwa kita berharap semua agar Corona ini Covid ini segera berlalu agar pertumbuhan investasi kita bisa kita jaga. Yang kedua, rapat kita hari ini disaksikan oleh semua Deputi saya dari sini Pak, Direktur dan poin yang paling penting itu adalah terkait dengan data tadi, bersama semoga ini bisa menjadi keputusan kita bersama untuk kedepan. Saya terima kasih Pimpinan. Dan bagi Saudara-saudara saya, abang-abang saya yang beragama Muslim menjalankan ibadah puasa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir dan batin. Dan kepada abang-abang tetap semangat sekalipun dalam keadaan Covid . KETUA RAPAT: Terima kasih Kepala BKPM atas rapat pada hari ini dan paparannya juga beserta jajarannya. Kami dari Komisi VI mengharapkan kita semua tetap sehat dalam menjalankan tugas masing-masing dan tentunya juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa baik kepada Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat, juga kepada Kepala BKPM beserta jajaran. Dengan demikian saya menutup rapat pada hari ini.

Saya ucapkan Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.07 WIB)

Jakarta, 23 April 2020 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.SI. NIP. 197104071992032001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …...perkenankan kami membuka Rapat Kerja dengan Kepala BKPM dan jajarannya pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT

Documents