MENTERI DALAM NEGEHI REPUBLIK INDONESIA JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGE NA I RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 'alaikum warrakhmatullahi Wabarakatuh, Saudara Pimpinan Sidang don para Anggota Dewan yang terhormat, Para ·hadirin dan segenap peserta sidang yang kami hormati. Pertama-tama iJinkanlah pada kesempatan ini untuk bersama-sama terlebih dahulu memanJatkan puJi svukur kehadirat Tuhan Yang Maha Eso, karena hanyo dengan Perkenan-Nya kite daPat bertemu kembali dalam Sidong PariPurna yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal af iat. SelanJutnya perkenankanlah kami atas nama Pemerintah ucapan vanQ se- besar-besarnva atas perhation vang telah diberikan oleh vang ·rerhormat para Anggota Dewan yang telah menyampoi-
21
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGE NA Iberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190930-025812-5219.pdf · PEMANO~NGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI DALAM NEGEHI
REPUBLIK INDONESIA
JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP
PEMANO~NGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGE NA I
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Assalam~ 'alaikum warrakhmatullahi Wabarakatuh,
Saudara Pimpinan Sidang don para Anggota Dewan
yang terhormat,
Para ·hadirin dan segenap peserta sidang yang
kami hormati.
Pertama-tama iJinkanlah pada kesempatan ini
untuk bersama-sama terlebih dahulu memanJatkan puJi
svukur kehadirat Tuhan Yang Maha Eso, karena hanyo
dengan Perkenan-Nya kite daPat bertemu kembali dalam
Sidong PariPurna yang berbahagia ini dalam keadaan
sehat wal af iat.
SelanJutnya perkenankanlah kami atas nama
Pemerintah ~envampaikan. ucapan tertmaka~ih vanQ se
besar-besarnva atas perhation vang telah diberikan oleh
vang ·rerhormat para Anggota Dewan yang telah menyampoi-
. \ • t ..
.. ~
kan Pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadaP Rancongon
Undaf19-Un dang ten tang susunan ·pemerintahan oaeroh
Khusus Jbukota Negara RePub1ik Indonesia .Jakarta pada
tonggal 5 Juni 1990. Dori Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi tersebut terlihat dengan Jelas bahwa lahirnya
suotu Undong-UnfJang yang mengatur susunan Pemerintahan
Oaerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta ·
sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
tentang POkok-Po¥ok Pemerintahon Di Qaerah telah CUkUP
lama· diKehendaKi oleh rc.lkvat -lndonsia. Keinginan terse-
but tentulah ber~umber daripada rasa ton~19un9 Jowab
kita untuk me~uJudkan Ibukota Nega~a Kita ini sebogai
kota metropolitan vang dapat dibang~akan,
mencerminkan citra don kehidupon masya~akat
kota yang
Indonesia,
kota yang aman, nvamon don okrab dengan·.warganya. Kare-
n t..1 i tu l ah Ferner-in tah men9harc.1pkan, bahwa pembahasan
Rancangan Undang-undang tentang susunan Pemerintahan
oaerah KhUSUS lbUKota Negara RePUblik Indonsia Jakarta I
ak.an dapat terselesaikan t:epot pada waKtun-vo.
Saudaro Ketua don Pora Anggota Dewan yang ter-
hormat,
Untuk menciptokan pemahoman yang lebih konkrit
mengenai susunan pemerintahan yang tepat untuk Jakarta
sebagai Jbukota Negara RePublik I.ndonsia yang setin9k9t -
Propinsi, moka pada Kesempdton yang berbahagia 1 n i
Pemerintah berusaha menyampaikan Jawaban terhadap
Pemqndongan umum Fraksi-Fraksi di Dewan Per~akilan
2
'I. '
Rakyat RI menurut 8rutan penyampaian Peroandangan umum
oleh masing-masing Fraksi.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan
yang disompaikan anggota yang ter~ormat Sdr. ors. H.
Hasanudin secara umum dapat disompaikan penJelasan •
sebagai berikut :
Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan
mengenai polo Pikir yang mendasari penv~sunan Rancangan
Undang-undang ten tang susunan pemerintuhan oaerah
Khusus Jbukota Negara R.I. Jakarta yaitu fungs1 rangkap
Jakarta sebagai Ibukota Negara R~PUblik Indonesia dan
sebagai oaerah Tingkat I~ Sebagai Oaerah Otonom
Tingkat I pengaturannya soma dengan oaerah Tingkat I
lainnva vaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-
undang No. 5 Tahun 1974 ten tang PokoK-pokok
Pemerintahan Di Oaerah, walaupun dalam beberapa pasal
RUU terdapat penegosan -penegasan kemboli beberapa
ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 197~ tersebut.
Qleh karena itu mako ~ancangan Undang-undang ini berro-
kus ke~oda. pengaturan yang berkaitan ·dengan fungsi
Jakarta sebagai Ibukota Negara yang tertuang dalam
Susunan Pemerintahannya vang sebahogian berbeda dengan
Susunan Pemerintahan Propinsi Oaerah T·ingkat I. lainnya.
Oengan adanva Undang-undang ini don Undang-undang No.
5 Tahun 1974 sebagai landasan pokok penye1en99araan
3
pemerin-tahan Jakarta maka fungsi rangkap tersebut
diharapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiKnya.
soudara Ketua don para Anggota Dewan yang
terhormat,
Rum u !..>an Pas a 1 6 . U :1 d an g ···· u n dang No • 5 'Tahun
197~ adalah sebuy0i berikut :
"Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhon don perkembangannya dapat mempunyai dolam wilayahnya susunan pemerintahan dolam bentuk lain, yang sejauh mungkin disesuaikan dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya di tetapkan dengan Undang-Undang"' ..
SelanJutnya penJelasan pasal 6 ini menyebutkan bah-
wa Jakarta sebagai Ibukota Negara RepubliK Indcne-
Sia, m~mpunvai ciri-ciri don kebutuhan yang berbeda
oen9an oaerah Tingkat I lainnva. Pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat menghendaki odanya susunan
pamarintahan yang lebih menJamin dayaguna don hasil-
g~na Yang sebesar - besornva. Oleh Karena itu pasal
tersebut memberiKon kemungkinan bahwa Jakarta se~a-
gai ibukota negara, dalam wilayahnya.dapat mempunyai
susunan pemerintahan vang berlainan dengan oaeroh
TingKat I ~ainnva yang seJcuh mungkin disesuaikan ~
dengon Ketentuan-k.etentuan Undang-undang Nomor 5
Ta nun 1974. Dari rumusan pcsol. 6 don penJelasannya
tersebut JelOS bOhWa perbedaan Qaerah }bUkOtO JOkOr-
to dengan Oaerah-daerah lalnnya POdO dasarnya OdOlOh
terbatas pada susunan pemerintahan dalam Wilavahnva
saja. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan
perbedaaan \
tersebut dibatasi pada Wilayah dan
perangkatnva saJa dan pengaturonnya s~Jauh mungkin
disesuaikan dengan Undan9-undan9 No. 5 Tahun 1974·
Pengertian sejauh mungKin disini adoloh bahwa
pengaturan penvelenggaraan pemerintahan OKI Jakarta
diUPOYOkan untuk selalu mengikuti ketentuan-.
Ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 kecua11
dalam hal tertentu sajo seba9aimona 'tersebut diotas
dan terutamo untuk hal-hal yang benar-benar sangot
erat kaitannyo dengan Kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan don pelaksanaan pembangunan JaKarta l
yang memiliki kekhususan sebagai Ibukota Negara.
Saudara Ketua don para Anggota Oewon yang
terhormat,
Wilayah OKI Jakarta yang relatif sempit dengan
penyediaon lahan yang sangat terbatas disatu Pihak~
pertumbuhan don perkemban9annva yang sangat cepat
terutama koreno kedudukannya seba9ai Ibukota Negara
dllain Pihak, mengakibatKan timbulnya berbagai
Permasalahan yang harus dihadapi don diselesaikan
dengan seger!l• Permasalah6n-permasolahan yang diha-
dapi masvarakat yang berdiam di 5 wilayah Kata ado-
Iah relatif soma, sehin99a tidaK perlu diatur don
ditangani secara sendiri-sendiri dalam wadah oaerah
Tingkat I 1 • Permasalahan pokok yang dihadapi oleh
Pemerintah Oaerah adalah pemberian pelovanan masva-
rakat yang cepat, tepat don terpadu. Oleh karena itu
5
'.
moka salah satu kebiJaKsanaan yang dianggap · stra-.
tegis dalam pemberian pelavanan di Htl.aYah OKI
Jakarta tidak dibentuk Oaeroh Tingkot II• sehingga