DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … file3 Jalannya rapat: KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2017-2018

Masa Persidangan : II

Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan

Informatika, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala

Bappenas

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2017

Pukul : 14.55 WIB – 16.35 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI.

Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Penjelasan Menkominfo, Menkeu dan Menteri PPN/Kepala

Bappenas mengenai Dukungan PNBP Perkembangan

Infrastruktur di Sektor Telekomunikasi termasuk Daerah

Perbatasan dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Anggota yang Hadir : PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)

3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)

4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)

5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Ir. Rudianto Tjen

7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.

8. Charles Honoris

9. Tuti N. Roosdiono

10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

11. Bambang Wuryanto

12. Andreas Hugo Pareira

13. Djenri Alting Keintjem

14. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

15. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

16. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.

17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.

18. Bambang Atmanto Wiyogo

19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

2

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. H. Ahmad Muzani

21. Martin Hutabarat

22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.

23. Rachel Maryam Sayidina

24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

25. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.

27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., MBA

28. H. Darizal Basir

29. Ir. Hari Kartana, M.M.

30. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

31. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

32. Ir. Alimin Abdullah

33. Budi Youyastri

34. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

35. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

36. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

38. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

39. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

40. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-

PPP)

41. Moh. Arwani Thomafi

42. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.

43. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

44. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.

45. Prananda Surya Paloh

46. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

47. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

48. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

49. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

Anggota yang Izin : 1. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG)

2. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)

Undangan

: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, S.Stat.,

MBA.

2. Wakil Menteri Keuangan, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ir.

Wismana Adi Suryabrata, MIA.

beserta jajaran.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana

https://id.wikipedia.org/wiki/MBA

3

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, kemudian kepada Menteri

Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Mardiasmo, kemudian Menteri

PPN/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana beserta seluruh jajaran,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh seluruh fraksi dengan

demikian kourum sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, rapat ini saya buka dan saya

tawarkan mau terbuka atau tertutup Bapak Menteri.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (RUDIANTARA, S.STAT., MBA):

Kami ikut Pimpinan Komisi I DPR RI.


Kita terbuka ya.

Baik dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk

umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.55 WIB)

Bapak dan Ibu sekalian,

Rapat Kerja kita pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I

DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo pada tanggal 12 September 2017. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut

disepakati kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kominfo untuk meningkat alokasi anggaran

pembangunan infrastruktur pasar telekomunikasi dan program kewajiban pelayanan universal dari alokasi

penerimaan PNBP frekuensi.

Untuk itu, pada hari ini kita ingin mendapatkan penjelasan dari Menkominfo, Menteri Keuangan atau yang

mewakili, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas atau yang mewakili mengenai dukungan PNBP sektor telekomunikasi

untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Untuk itu, selanjutnya mempersingkat waktu kami persilakan kepada Menkominfo untuk menyampaikan

paparannya.


Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI beserta Ibu dan Bapak Anggota Komisi I DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Namo budaya.

Juga kepada teman-teman dari Pemerintah di sebelah kanan saya ada Prof. Mardiasmo Wakil Menteri

Keuangan dan disebelah kiri saya Bapak Mas Mono beliau mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Bapak

Bambang yang kebetulan di luar kota. Jadi agenda kita hari ini sebagaimana undangan dari Komisi I DPR RI itu





4

akan membahas mengenai dukungan PNBP sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur daerah

perbatasan dan 3T.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Pada sesi pagi tadi juga mengemuka mengenai bagaimana kita lebih mendukung pembangunan

infrastruktur TIK di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tadi Bapak TB mengatakan satu lagi T-nya apa Pak?

asalkan program tidak tergopoh-gopoh Pak.

Izinkan saya untuk menyampaikan dua slide presentasi mengenai pemikiran kami tentang melakukan tanda

kutib realokasi dari PNBP yang lebih difokuskan kepada implementasi dari universal service obligation.

Ibu dan Bapak sekalian,

Dihalaman 2 materi yang ada pada Ibu dan Bapak sekalian, itu terlihat bagaimana kontribusi PNBP dari

sektor Kominfo. Ini mungkin seperti melihatnya pakai bahasa Arab dari kanan ke kiri. Jadi tahun 2010 total PNBP

kontribusi Kominfo 12,8 triliun, tahun 2011 turun menjadi 11,2 triliun dan pada tahun 2012 naik lagi 1,5 dan tahun

2013 13,6 dan tahun 2014 15,9 dan tahun 2015 mulai naik lagi menjadi 17,4 triliun dan tahun 2016 18 triliun dan

2017 ini perkiraan naik menjadi 20,7 triliun.

Ini gambarnya bisa dilihat totalnya Pak, ini disini Pak. Jadi agak flat turun sedikit akan tetapi semakin kesini

semakin naik lagi. Dan ini lonjakan yang cukup tinggi tahun 2017 ini perkiraannya.

PNBP Kominfo itu merupakan PNBP kedua terbesar setelah sektor migas. Nah, cara kerja PNBP ini adalah

ini diperoleh dari industry yang terdiri atas PHP, PNBP-nya itu jenisnya disini adalah BHP telekomunikasi, BHP TL

ini 973 tahun 2017 perkiraannya, kemudian USO 2,5 triliun, kemudian BPH frekuensi 16 triliun tahun 2018.

Kemudian biaya IPP ini berkaitan dengan penyiaran, penyiaran karena tidak ada masuk BPH telekomunikasi dia

namanya biaya IPP 42 miliar. Kemudian PNBP lainnya ada kecil-kecil Pak, seperti penggunaan tempat di Diklat

Cikarang dan lain sebagainya tapi ini kecil. Kemudian di sekolah multimedia di Yogyakarta tapi ini tidak sampai

dengan 1 miliar.

Kemudian kami melihat bahwa dari angka 18 triliun, 20 triliun yang dikembalikan langsung kepada sektor

melalui Kominfo saat ini yang satu berdasarkan USO, USO itu kami memperoleh USO 2,5 triliun dikembalikan

kepada daerah 3T melalui Kominfo dan dikelola oleh Kominfo. Kominfo itu yang mengelolanya BP3TI, ini Bapak

Anang Dirutnya silakan berdiri Bapak Anang ini yang mengelola 2,5 triliun 1 tahun saat ini.

Nah, sehubungan dengan keinginan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah 3T, karena

kebutuhannya juga makin lama makin banyak. Kita ingin meratakan Indonesia lebih cepat, jadi gapnya antara

daerah 3T dengan daerah yang non 3T itu gapnya menyempit. Satu-satunya cara adalah dilakukan dengan

percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah dengan cara

bagaimana kita menambahi anggarannya dananya. Jadi unitnya bisa lebih banyak.

Nah, pemikirannya adalah halaman berikutnya ini dilakukan. Saat ini semua PNBP yang berasal dari

Kominfo dari BLU larinya ke BHP KPU USO ini dikelola oleh BP3TI. Tapi yang lan Pak, dari BPH Frekuensi spektrum

frekuensi radio, BHP telekomunikasi, BHP penyiaran dan lain-lain ini semua masuknya langsung ke kas negara.

Jadi yang kami usulkan adalah kepada Kementerian Keuangan bagaimana melakukan relokasi yang tadinya

semuanya diserahkan kepada kas negara itu kembalikan kepada sektor melalui program USO.

Ada sebagian yang boleh digunakan, jadi kalau misalkan tahun 2017 kami menyetor ke PNBP 20,7 triliun

itu 2,5 triliun sudah otomatis langsung kepada USO, dan sisanya langsung diserahkan kepada Pemerintah

tergantung kepada Pemerintah mengalokasikannya apakah untuk bangun jalan dan sebagainya itu masuk kas

negara. Ada sebagian kecil kalau tidak salah 4% dari PNBP itu boleh digunakan oleh Satker yang menyumbang

PNBP. Jadi seperti Pak Ismail disini ada, karena penghasil PNBP paling besar ini tempatnya Pak Ismail. BHP

Frekuensi saja tahun 2017 itu sekitar 16,3 triliun, dapat berapa persen Bapak Ismail? Dapat 4%. Itu aturannya

memang boleh digunakan sebagai program 4% dari berapapun yang diperoleh. Nah, sisanya yang 96% itu praktis

diserahkan kepada kas negara, diserahkan kepada Kementerian Keuangan karena prioritasnya yang menetapkan

nantinya adalah Kementerian Keuangan. Mekanisme yang berjalan demikian.

Yang kami usulkan adalah dari BLU tetap ke BLU, ini tetap ke kas negara kemudian dari BHP frekuensi,

paling besar kan BHP frekuensi yang 16 triliun ada sebagian ditambahkan kepada USO Pak. Jadi ini USO yang

langsung dari operator, yang 2,5 triliun ini ada nanti diambil lagi untuk ditambahkan ke BLU yang mengoperasikan

menjalankan di Kominfo, yaitu di BP3TI. Jadi sedehana Pak, ini semuanya tadi BHP ada 16 triliun disini kami usulkan

ini nanti ditambahkan disini. Secara terpisah Pemerintah sudah membahas Pak, jadi kami saya sendiri dengan Ibu

Menteri Keuangan sudah membahas ini dan teman-teman Kementerian Keuangan secara prinsip sedang

5

menyiapkan mekanismenya, karena ini cukup mekanismenya internal dari Pemerintah apakah melalui Peraturan

Menteri Keuangan atau apapun Menteri Keuangan yang punya otoritas untuk melakukan alokasi ini.

Jadi kami juga memohon dukungan tentunya dari Ibu dan Bapak sekalian, mengapa ini dilakukan? Ini

merupakan afirmatif policy, menunjukkan kepada masyarakat kita terutama daerah 3T mereka mendapatkan

perhatian lebih. Jadi program-programnya kami siapkan. Nah, tadi pada sesi pertama Mas Budi Youyastri

mengangkat juga bahwa apakah hanya Palaparing backbonenya, bagaimana dengan….


Kami mempunyai tugas sebetulnya dari Pemerintah, bagaimana menyiapkan akses konektifitas internet

kecepatan tinggi untuk lebih 220 ribu sekolah SD, SMP, dan SMP. Dari 220 ribu sekolah berdasarkan catatan kami,

assessment kami sekitar 80 ribu sampai 90 ribu belum punya akses. Betul IMBK dilakukan, IMBK itu hanya diujung

pada saat ujian, tapi proses belajar mengajar itu tidak ada akses internet. Jadi sekitar 80 ribu sampai 90 ribu. Kami

harus menghubungkan lebih dari 10 ribu Puskesmas dimana 3 ribu lebih masih belum terhubung, yang 7 ribuan itu

mungkin di Jawa yang akses internetnya ada, tetapi Puskesmas tempat lain tidak ada.

Kami pada akhirnya juga menghubungkan Koramil, menghubungkan Polsek seluruh Indonesia, dan pada

akhirnya menghubungkan dan menyediakan akses internet kecepatan tinggi untuk 75 kantor dari 75 ribu desa yang

sebagian besar yang sudah pasti belum dikoneksikan.


Oleh karenanya, untuk percepatan connecty ke yang angka-angka tadi kami merencanakan untuk

membangun satelit. Cara yang paling cepat adalah satelit, untuk akses. Backbone selesai akses sananya satelit,

untuk satelit pemikiran kami yang kami siapkan sekarang adalah satelitnya sekarang seperti apa. Kami menetapkan

bukan satelit komunikasi tapi satelit internet kecepatan tinggi istilah teknisnya adalah high…. satelit. Agar apa? agar

kita tidak lagi kalau satelitnya komunikasi nanti harus ada konversinya lagi kepada internet dan lain sebagainya.

Nah, kalau dihitung-hitung perlu sekitar 140 ribu titik yang harus kita hubungkan seluruh Indonesia, apakah

itu sekolah, apakah itu Pueskesmas, apakah itu kantor Koramil, Polsek, kemudian kantor desa, termasuk perguruan

tinggi itu ada 140-an ribu. Dan menghubungkan 140 ribu harus dengan internet dengan satelit, jadi kami sudah

menghitung ini juga bagian daripada program BP3TI. BP3TI itu fokusnya kami sekarang tidak boleh lebih dari 5

program tapi fokus, tidak boleh program banyak-banyak. Yang satu tadi Palaparing, yang kedua tadi adalah BPF,

yang ketiga akses internet, kemudian yang keempat ekosistem dari desa broadband terpadu dan kelima nanti satelit.

Jadi kita sama-sama dan Ibu dan Bapak dari Komisi I DPR RI juga mengawasinya lebih mudah karena produknya

lebih sedikit dan fokus.

Oleh karenanya, berdasarkan perhitungan kami, kami berharap nanti dana USO-nya yang ini ditambah dari

sini, kalau inikan tahun 2017 dapat 2,5 triliun. Dari sini perkiraannya mungkin sebesar 2,5 triliun. Secara Pemerintah

itu tidak menganggu pendapatan Pemerintah, ini hanya memindahkan kantong kiri ke kantong kanan. Karena kan

secara prinsip semua kontribusi 20 triliun itu diberikan kepada Pemerintah hanya untuk USO itu di Irmak itu

penggunaanya untuk langsung USO.


Mungkin secara konsep ini yang ingin kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, jadi kami sudah

bicara khususnya dengan Kementerian Keuangan mengenai rencana ini dan sudah disampaikan juga pada

Pimpinan kami pada saat itu. Dan ini dianggap sebagai afirmatif policy, meningkatkan afirmatif policy sama-sama

semua pengambil keputusan bahwa kita coor terhadap masyarakat di daerah 3T dengan meningkatkan

pembangunan infrastruktur TIK di daerah 3T.


Mungkin itu yang dapat kami sampaikan apabila ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Wamenkeu dan

dari Bappenas kami silakan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

6


Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Menteri Kominfo.

Selanjutnya dari Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Wamenkeu, kami persilakan Bapak

Mardiasmo.

WAKIL MENTERI KEUANGAN (Prof. Dr. MARDIASMO, MBA., Akt.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi I DPR RI,

Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Bapak Menkominfo dan Bappenas.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan, betul apa yang disampaikan Bapak Menteri Kominfo tadi bahwa ini

sebenarnya hanya merubah kantong kiri dan kanan saja. Karena sebenarnya kan semua masuk PNBP. Kalau kami

lihat di tahun 2017 itu PNBP-nya sekitar 20,753 triliun ini ada beberapa sumber. Yang pertama, untuk BLU ini yang

BP3TI tadi yang dalam bentuk USO ini tadi kami bentuk BLU itu sekitar kalau tadi 2,351 dan direncanakan untuk

tahun 2018 akan menjadi sekitar 2,989.

Nah, sisanya itu merupakan PNBP Satker atau Direktorat Jenderal yang tadi disampaikan beliau adalah

BHP frekuensi, itu ada BHP dari SDPPI Pak. Nah, kalau memang itu ada dua pola kalau didalam BLU ini memang

seperti gambar yang tadi, gambarnya Bapak Menkominfo itu masuk di dalam kas BLU karena sebagai unit usaha

yang semi korposasi yang sekarang memang kita dorong untuk supaya betul-betul bisa mengenerate income dan

nanti akan mengurangi beban APBN kedepan, sehingga masuk ke kas BLU langsung bisa digunakan. Tapi kalau

ke Satker yang sebelah Kominfo yang lainnya itu masuk kas negara dan penggunaanya itu melalui PMK, khusus

untuk yang BHP Frekuensi tadi 4%.

Nah, ini kami sedang mencoba seperti Bapak Menkominfo sampaikan tadi adanya mekanisme, mekanisme

apakah ada penugasan Menkominfo tentang tambahan program yang ada di USO ini Pak, sebagai program USO.

Untuk yang afirmatif 3T tadi sehingga nanti kita menggunakan istilah money follow program. Jadi programnya

ditambah, makanya uangnya mengikuti program tersebut. Nah, uangnya diambil dari mana? Nah, ini memang ada

dua skenarionya. Kalau uang dari APBN murni misalnya direncanakan tahun sebelumnya itu juga bisa Pak,

menambah. Tapi juga kalau memang sekarang sudah berjalan dan untuk tahun 2018 kan sulit Pak, maka

mengambil dari PNBP lainnya.

Memang ada sedikit perbedaan, kalau di dalam Undang-Undang APBN langsung dari awal itu biasanya

belanja modalnya juga lebih terencana. Karena apa? Karena kalau sudah menggunakan mekanisme PNBP ini Pak,

karena Undang-Undangnya sedang kita godok ini sekarang penggunaanya sebagai realisasi PNBP-nya. Nah,

biasanya realisasinya itukan mengikuti ritmenya sehingga lebih banyak untuk ke operasional untuk belanja barang.

Untuk belanja modal mereka diberikan diawal. Jadi oleh karena itu, namun demikian karena sudah terjadi akhir

tahun bulan Desember ini Menteri Keuangan menyiapkan mekanisme perubahan saja Pak, dari PNBP dari Satker

kepada PNBP BLU dengan penugasan program. Ke depan supaya misalnya nanti kedepan lagi dan dari awal

barangkali dengan APBN sehingga betul-betul bisa direncanakan dari awal sehingga belanja modalnya juga lebih

beda atau nanti di Undang-Undang PNBP yang barangkali kita perbaiki.

Demikian Pimpinan, terima kasih.


Terima kasih Bapak Wakil Menteri Keuangan.

Selanjutnya yang terakhir dari Kepala Bappenas dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Sarana dan

Prasarana.

Kami persilakan.

7

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS (Ir. WISMANA ADI SURYABRATA, MIA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami ikut melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menkominfo beserta Bapak Wamenkeu.

Terutama Bapak Wamenkeu tadi Bapak Mardiasmo menyebutkan money follow program. Nah, kira-kira programnya

seperti apa barangkali karena Bapak Menteri tadi hanya 2 slide, meskipun saya agak Panjang saya juga akan

membatasi 2 slide. Slide yang pertama yang slide nomor 4.


Jadi sebenarnya dari pengembangan infrastruktur itu kurang lebih kita bisa gambarkan seperti yang terlihat

di slide. Ada 3 kelompok infrastruktur, yang pertama penyedia pelayanan dasar disana ada air minum, sanitasi dan

seterusnya. Yang kemudian infrastruktur perkotaan Pak, program sekarang 153 penduduk Indonesia itu sudah

hidup di urban dan yang ketiga kita sebut yang ditengah infrastruktur mendukung sektor unggulan. Nah, Bapak dan

Ibu bisa melihat itu konektifitasnya ada konektifitas… dan konektifitas itu ada yang terkait dengan pembangunan

TIK yang kita bahas pada hari ini.


Memang ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai katakanlah sektor unggulan baik itu pertanian,

pengolahan maupun pariwisata dan tadi juga dalam kaitan memeratakan pembangunan.

Yang kedua yang ingin kami sampaikan, pembangunan TIK ini Bapak dan Ibu sekalian ada di slide nomor

6. Bapak dan Ibu sekalian, disini kalau kita katakan ada sektor unggulan yang kurang lebih nanti mendukung e-

logistic dan e-commerce tetapi juga ada berbagai sektor yang menjadi sikap Pemerintah, yang tadi e-government

menambahkan e-government itu antara lain planning dan budgeting yang kita harapkan bisa ini akan menyeluruh

diseluruh nusantara. Tidak ada satupun daerah yang tidak bisa terlayani oleh ini.

Nah, tadi juga sudah disebutkan mengenai e-pendidikan, e-kesehatan bahkan juga sebetulnya berbagai

program sosial, misalnya PKH, kemudian berbagai nanti terkait dengan misalnya pangan dan lain sebagainya itu

juga akan melalui sistem yang seperti ini.

Nah, yang kemudian disamping ini apa yang kemudian perlu dukungan dilakukan. Saya kira tadi sudah

disebutkan oleh Bapak Menkominfo, ada tadi Palaparing ada fungsinya, dan kemudian ada satelit multifungsi dan

akses internetnya yang ini terkait misalnya dengan BPF. Ini intinya meyakinkan bahwa infrastrukturnya itu sudah

terbangun. Kalau dulu dimasa lalu saya kira lebih banyak kepada infrastruktur sekarang juga pemanfaatannya juga

sudah lebih jelas. Jadi sering disebut juga dengan pengembangan ekosistem TIK.

Nah, saya kira kalau money follow program barangkali ini yang bisa kami gambarkan dan merupakan

bagian dari infrastruktur dan kemudian secara lebih bagaimana kita menyiapkan infrastruktur sekaligus secara

keseluruhan ekosistem dari TIK ini di dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian

kami tentu sangat mendukung bagaimana ini bisa kita wujudkan Bersama dari suatu penyediaan TIK yang merata.

Demikian Bapak Pimpinan.


Terima kasih.

Sudah disampaikan semua paparan, untuk selanjutnya kita lakukan pendalaman dan kami persilakan

kepada Anggota dan Pimpinan Komisi I DPR RI. Di meja Pimpinan sudah ada penanya sementara satu dari Mas

Budi, kemudian dari Bapak Roy, Bapak Nurdin.

Kami persilakan yang pertama Bapak Budi.

8

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Bapak Menteri Kominfo, Bapak Wamenkeu dan Bapak Deputi Bappenas.

Terima kasih waktunya, nomor satu dengan paparan Bapak Menteri kita sudah bahas dan sudah diskusikan

sebelumnya tentang program itu memang harus tapi saya minta konformasi ulang dari Bapak Deputi. Yang saya

pahami dari RPJMN yang disusun oleh Bappenas dan sudah dijadikan Perpres 2015 Januari oleh Bapak Presiden

itu menyebutkan jumlah kecamatan, jumlah desa yang perlu diakses broadband maupun akses internetnya. Cocok

tidak Pak, dengan yang direncanakan. Saya minta konfirmasi dari Bapak, cocok tidak jumlahnya. Dan berapa butuh

duit sebenarnya menurut RPJMN sesuai kebutuhan. Jadi tolong Bapak Deputi pastikan berapa angkanya. Kalau

Bapak tidak bisa memastikan kenapa dibuat RPJMN-nya. Jadi itu penting buat saya harus dijawab sekarang, saya

tidak minta tunggu berikutnya.

Yang kedua adalah Bapak Wamenkeu, banyak skenario tentang penganggaran dan belanja modal tentang

infrastruktur. Saya kira RPJMN Pak, jadi apakah menggunakan APBN atau masukan dari BHP BP3TI itukan

skenario mekanismenya kan internal Pemerintah, tidak mengubah esensi apa yang ingin kita lakukan. Saya

berharap bahwa ini jadi kesimpulan dan menjadi keputusan politik negara kita tentang apa yang kita maui terhadap

Indonesia 5 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang akan datang. Jadi mekanisme terkait berkaitan dengan

secepat-cepatnya sesuai dengan perintahnya Bapak Presiden segera, segera, kerja, kerja, tidak boleh rapat lagi,

mekanismenya bulet kemana-mana.

Buat saya itu soal gampanglah teknis itukan surat menyurat, gampanglah Bapak ahlinya dan bisa

diselesaikan dengan cepat. Saya mengatakan bahwa yang paling visible, saya sepakat dengan usulannya

Menkominfo sudah realokasi saja PNBP BHP kepada BP3TI. Argumennya dua Pak, sudah lebih dari 10 tahun

penerimaan BHP frekuensi itu digunakan untuk sektor yang lain. Antara 2009-2014 pertumbuhan sektor

telekomunikasi kan double digit 10%-14%. Dan uang itu Bapak gunakan entah kemana, kami Komisi I DPR RI tidak

tahu Bapak gunakan buat apa suka-sukanya Bapak, menurut prioritasnya Pemerintah. Yang pasti sektor

telekomunikasi tidak mendapatkan penguatan balik.

Nah, sekarang kenyataannya adalah sejak 2014 sektor telekomunikasi pertumbuhannya menurun.

Pertumbuhannya masih tinggi tetapi menurun, apa sebab itu yang harus dipertanyakan kalau Bapak hanya ngurusin

kertas orat-oret ya pasti tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebagai punya kepentingan bagaimana menjamin

pertumbuhan ekonomi tetap sesuai dengan Undang-Undang APBN kita tahun 2018 diatas 5% maunya Presiden

7% kembalikan dulu sektor telekomunikasi naik jadi 10 sampai 12%. How? Kami dari Komisi I DPR RI karena saya

dari Fraksi PAN berpandangan bahwa industry telekomunikasi sedang punya kesulitan besar bagaimana

melakukan penetrasi pasar. Yang kedua, mereka punya problem terhadap bagaimana membuat model bisnis baru,

ketika mereka buat infrastruktur yang menikmati uang adalah google, facebook dan seterusnya. Apa yang harus

dilakukan Pak? Saya mengatakan bahwa uang dari frekuensi ini BHP frekuensi kembalikan kepada industry

telekomunikasi, ambil peran negara sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemain industry telekomunikasi menjadi

lebih kompetitif dan efisien.

Hal-hal yang tidak perlu dia lakukan biar kan negara ambil alih. Karena kalau negara ambil dan penetrasi

infrastruktur telekomunikasi, broadband berjalan di mana-mana yang menikmati untung pasti industry sektor

telekomunikasi tetapi sektor perhubungan juga begitu. Saya mau berangkat dari Kalibata ke DPR RI pastikan

ngecek GPS dulu, ngecek google map, ngecek waze. Kalau saya bilang jalannya lewat Pancoran macet mending

saya lewat Cawang, berapa hematnya saja, waktunya hemat, stresnya hemat, kemudian bensinnya juga hemat.

Bagaimana Bapak sudah bikin jalan dimana-mana infrastruktur tetapi komunikasinya begitu nyampe orangnya

sudah pergi, habiskan energi yang tidak perlu.

Jadi saya mengatakan bahwa industry telekomunikasi broadband data itu adalah sesuatu yang menjadi

enabler yang tidak bisa Bapak abaikan. Sehingga saya mengusulkan kepada Bapak Wamenkeu kembalikan itu

BHP frekuensi kembalikan kepada industry, kepada sektornya untuk tujuannya menaikkan pertumbuhannya jadi

double digit yang akibatnya pertumbuhan ekonomi kita menjadi naik. Teorinya menurut saya simple dan banyak

pakar yang sudah ngomong saya tidak perlu, Bapak Menteri pasti lebih pakar dan lebih siap bahannya, saya

commond sance saja. Menurut saya hanya begitu harus kembalikan itu Pak, berapa yang dikembalikan? Bapak

sudah pegang kala rata-rata 10 triliun kali 10 tahun sudah 100 triliun. Kembalikan 100 triliunnya kepada industry

telekomunikasi. Bagaimana caranya Bapak yang pikirkan, tapi harus jadi putusan politik kita, sehingga kita bisa

lebih kompetitif urusan infrastruktur.

9

Yang kedua, Bapak Wamenkeu dan Bapak Bappenas, pertanyaan saya bukan …. Hari ini kita. Itu mah

cerita akhir tahun 90-an kita bicara ekosistem hari ini, ekosistem kita yang lagi habis-habisan itu 3, data, transaksi

data, logistic sama finansial. Sebentar lagi gopay dan seterusnya sudah menggantikan ATM kita, mampus kita, ya

siap siapa? Wechat sama Apple Pay, Samsung, duit kita nanti siapa yang ngatur, Bapak tidak bisa ngontrol lagi

uang itu, mampus kita. Jadi saya mengatakan setelah infrastruktur kita selesai kita masuk kepada ekonomi digital,

kita kerjakan bareng-bareng. Itu pantangan kita dan itu juga butuh investasi negara, negara yang harus invest.

Saya cerita kepada Bapak Menteri Kominfo, Bapak saya baru menemui Pimpinan Komisi I DPR RI diundang

sama Parlemen China bertemu dengan Badan Cyber-nya China yang sudah menetapkan Undang-Undangnya per

Juni 2017. Yang menarik itu adalah mereka memband google, berani memband facebook, whatsapp dan seluruh

aplikasi yang tidak comply dengan Undang-Undangnya mereka. Saya mau tanya Bapak Wamenkeu, google sudah

bayar tidak pajaknya, dari mana Bapak ngitung basis pajaknya, bingungkan. Terus visa master Bapak bisa tagih

tidak pajaknya ketika transaksi online. Terus yang pakai bit coin dan sebagainya Bapak bisa kontrol bagaimana

caranya, toolsnya apa untuk mengecek pajaknya, mungut pajaknya. Jadi itu problem serius di industry

telekomunikasi yang sudah berubah menjadi industry data yang kita tidak siap. Kalau Bapak bilang kita uangnya

masih buat jalan, ya jalan sudah jadi, yang mengalir nanti barang dari China masuk ke Indonesia dan barang dari

Indonesia tidak bisa keluar. Kita maka akan selalu mengalami devisit terus menerus. Kita jual batu baranya mentah,

kita terima barang jadinya, rugi terus.

Jadi buat saya pilihan kita dalam politik anggaran negara kita harus siap dengan infrastruktur selesaikan

dalam 5 tahun ini. Usulan Bapak Menteri tadi sudah bagus pertanyaan saya adalah kepada Bapak Wamen sesuai

tidak dengan RPJMN, yang saya pahami belum, yang Bapak tulis sendiri, yang Bapak buat, saya hanya baca,

menurut saya Bapak tidak sesuai. Yang dibuat Bapak Menteri masih kurang daripada target yang Bapak buat,

maksudnya begitu. Artinya uang perlu ditambah, uangnya ada tidak? Menurut saya ada duitnya 100 triliun Bapak

simpan dipakai buat lain kembalikan dong Pak, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan

digitalnya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.


Terima kasih Bapak Budi.

Selanjutnya Bapak Roy Suryo.

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):


Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Menkominfo Bapak Rudiantara, Wakil Menteri Keuangan Prof. Mardiasmo, dan Bapak Deputi Bappenas

yang saya hormati.

Saya ingin langsung saja kepada presentasinya Bapak Deputi dari Bappenas di halaman 4. Simple

sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah harapan kami agar terjadi perubahan mainset dari perencanaan ini,

karena disitu ditulis pembangunan TIK ada Palaparing, itu semua kita setujui, kemudian ada rencana broadband

atau pita lebar. Tapi kemudian disitu masih ditulis lagi, masih ada e-government, e-pendidikan, e-kesehatan dan

bla-bla yang lain.

Saya khawatir saja ini Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan Bapak Deputi. Definisi-definisi semacam

ini akan membuat penganggaran yang tidak worth it, bahkan akan pemborosan penganggaran. Bagaimana kita

pernah dengar dulu, mohon maaf harus saya sampaikan dulu kita mendengar tentang ada program revolusi mental.

Kemudian revolusi mental meskipun sempat dibantah oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK, bahwa ada biaya

situs 140 miliar waktu itu dari revolusi mental tapi akhirnya anggaran itu sudah ada dan akhirnya diterjemahkan

menjadi kegiatan-kegiatan yang menurut saya agak tidak jelas. Kemudian ada pembuatan publikasi dimana-mana,

pembuatan peta dan sebagainya.

Jadi menurut saya kalau tadi Bapak Deputi menyatakan bahwa ini pembangunan infrastruktur ya itulah

pembangunan. Jadi artinya fokus saja kepada pembangunan infrastruktur, misalnya broadbandnya saja perlu tidak

perencanaan yang matang di Kementerian Kominfo disini. Jadi saya yakin Bapak Rudiantara dan jajarannya bisa

merancang misalnya untuk kegiatan kita katakanlah 2 tahun kedepan, sampai berakhirnya masa kabinet kerja 2019,

kemudian tambah lagi 5 tahun kedepan, 2 plus 5 tahun sehingga clear.

10

Aplikasi yang akan ditanamkan itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian menjadi penganggaran

lagi. Ini masalah mainset saja, jadi saya menjaga saja agar Pemerintahan ini tidak kemudian timbul peluang untuk

kemudian orang-orang menyalahgunakan anggaran ini karena percuma saja tadi sudah diupayakan oleh Bapak

Wakil Menteri Keuangan misalnya soal kantong kiri dan kantong kanan, sudah sedemikian itu untuk mempercepat

tapi ternyata ada kebocoran di aplikasi.

Jadi saya kira masalah mainset itu yang penting kami ingatkan, karena kita tidak mungkin masuk ke satuan

3, kita akan gariskan saja pada sisi kebijakannya. Saya percaya Bapak Menteri, Bapak Deputi, Bapak Wakil Menteri

paham apa yang saya maksudkan soal mainset ini.

Terima kasih, itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan.


Terima kasih Bapak Roy Suryo.

Selanjutnya Bapak Nurdin.

F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M.):


Bapak Menteri, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Deputi Bappenas beserta jajarannya yang saya hormati.

Saya kira pertemuan kita hari ini sangat penting ya, karena kita membahas arah kebijakan pembangunan

teknologi informasi dan komunikasi, PNBP telekomunikasi dan penyiaran. Yang jelas bahwa APBN kita meningkat

tiap tahun, itu yang jelas. Saya kira Wakil Menteri sudah berulang lagi kita ketemu dalam menyusun APBN kita di

Komisi XI DPR RI. Infrastruktur kita cukup besar pembangunannya, bahkan masalah pinjaman kita untuk membiayai

infrastruktur itu juga cukup besar. Untungnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana

meningkatkan pendapatan negara, itu yang paling penting. Hanya dua sumber pendapatan negara, yang pertama

adalah pajak yang hampir 70%-75% dan sisanya adalah pendapatan negara bukan pajak.

Jadi tentunya Pemerintah harus menggali sumber-sumber yang potensial untuk membiayai anggaran rutin

dan juga anggaran pembangunan terutama peningkatan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Kemkominfo

adalah suatu kementerian yang sangat penting dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan

negara. Saya melihat tadi kita masih berkutat terhadap apa yang sudah ada hari ini, artinya pendapatan hari ini itu

yang mau dikotak-katik. Saya tidak melihat bahwa tren kedepan itu apa yang harus dilakukan, baik perbaikan dari

segi kemajuan teknologi, baik pengembangan bisnisnya sehingga itu menjadi menarik untuk peningkatan

pendapatan negara. Apakah itu melalui pajak atau tidak, atau PNBP. Yang penting adalah bagaimana strategi yang

dilakukan Kemkominfo dalam mengikuti era yang sekarang ini untuk peningkatan penggunaan dari sumberdaya.

Saya melihat bahwa masih banyak daripada kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan terutama penggunaan

teknologi ya. Sebagai contoh kita yang kita alami sekarang ini, bahwa penyiaran adalah sangat rendah sekali

pendapatan negara bukan pajaknya. Nah, bagaimana peningkatannya itu? Tentunya sekarang dengan era digital

itu, ini menjadi bisa ditingkatkan. Analog menggunakan atau mengkonsumsi daripada frekuensi itu sebesar hampir

180 megaheartz. Kemudian kalau dirubah menjadi digital itu perhitungannya sesuai juga dengan yang dihitung oleh

Kemkominfo hanya sekitar plus minus 30 ribu megaheartz. Tentu disana ada saving sebanyak 150 ribu megaheartz

yang bisa digunakan untuk keperluan lain, broadband, Pendidikan dan juga masalah bencana.

Nah, ini jumlah uang yang bisa kita dapatkan dari sini cukup besar. Nah, kenapa ini tidak digali pertama

dan utama, sehingga tidak kita mengurangi daripada ketergantungan utang dari luar negeri untuk mendukung

daripada pembangunan infrastruktur yang sedang kita jalankan saat ini. Itu yang pertama yang perlu kita lihat.

Kemudian bagaimana teknisnya supaya dapat digital deviden dan bagaimana teknisnya supaya kita bisa

dapat pendapatan negara bukan pajak dari penyiaran ini yang lebih bagus, yaitu dengan menggunakan ada USO

tadi, ada BHP dan lain sebagainya yang belum terimplementasikan pada penyiaran. Apabila ini dilakukan dengan

tidak mengorbankan daripada industry penyiaran tetapi mereka terbantu, tetapi impact-nya pendapatan negara

meningkat, baik melalui pajak maupun PNBP, maupun dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja yang kita

sekarang cukup melimpah bahkan kita masih tingkat pengangguran kita sangat tinggi.

Jadi kondisi dan posisi dari Kemkominfo itu sangat strategis di dalam mengurangi daripada kondisi

ketergantungan finansial kita dengan pihak luar. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu yang perlu kita lihat

bagaimana caranya dengan seluruhnya win-win solution, dimana praktisi penyiaran itu adalah tidak problem bahkan

menguntungkan, Pemerintah didapatkan, masyarakat kita sebagai pengguna jasa daripada industry penyiaran itu

11

adalah menikmati hal yang bagaimana negara lain juga sudah menikmati. Contohnya negara-negara yang maju

dan termasuk ASEAN. Negara-negara maju seperti Amerika, Eropa Barat dan lain sebagainya itu sudah analog

sejak 2009. Kita sekarang sudah 2017 mau masuk 2019 tanda-tanda analog kita belum ada. Padahal negara

ASEAN sudah harus pada tahun 2020. Dan ada digital deviden yang sangat besar yang ditinggalkan dalam golden

frekuensi 700 megaheartz itu, yaitu plus minus 150 ribu megaheartz yang jumlahnya sangat besar. Apabila ini

digunakan untuk seluruh Indonesia mulai dari kabupaten kota yang 514 ini yang 34 provinsi itu, ini luar biasa impact

yang didapatkan oleh negara apabila ini disikapi dengan benar.

Masalah kita sekarang ini apa di dalam industry penyiaran yang sekarang telekomunikasi bisa

mendatangkan PNBP-nya saja sekitar 18 triliun. Padahal kalau penggunaan daripada frekuensinya sama dengan

analog yang pendapatannya sekitar 80 miliar ini sebenarnya ada ketimpangan yang sangat jauh berbeda disini.

Saya yakin Bapak Menteri sudah lihat ini dan juga dengan adanya Menteri Keuangan dan juga Bappenas disini

bagaimana pun Bappenas akan mengalokasikan cost and benefit. Artinya, kalau kita membangun infrastruktur

daripada penyiaran dan lain sebagainya apa benefit yang akan dipakai. Kita harus merubah mainset yang selama

ini.

Kalau selama ini kadang-kadang kalau Kementerian itu membangun suatu katakanlah infrastruktur dan lain

sebagainya itu hanya karena kewajiban. Sekarang ini kita harus melihat cost and benefitnya kecuali itu adalah public

service atau PSO. Nah, ini harus kita bedakan. Tetapi di negara manapun sekarang pemanfaatan frekuensi,

pemanfaatan daripada telekomunikasi dan lain sebagainya itu sudah menjadi bisnis yang paling menarik di republik

itu. Karena memang di udara ini banyak yang perlu kita tarik.

Apa penyebab daripada Undang-Undang Penyiaran sampai saat ini belum bisa kita selesaikan, ini yang

perlu dicari dan diselesaikan. Kita tidak bisa diatur oleh sekelompok atau segelintir daripada konglomerat yang

bermain di bisnis itu di penyiaran ini. Justru kita harus cari kenapa hal itu terjadi, siapa yang melakukan itu supaya

kita itu tegas-tegas bahwa kita sebagai negara kita harus menunjukkan kenegarawan kita dan Indonesia tidak bisa

diatur oleh siapapun selama di negara kita ini.

Mohon maaf saya harus mengatakan ini, karena saya melihat dan saya sudah mendalami terhadap

Undang-Undang Penyiaran dan juga teknologi penyiaran ini adalah sesuatu yang daripada pendapatan negara

apabila ini dikelola secara benar dan professional.

Bapak Menteri yang saya hormati dan juga jajarannya,

Wakil Menteri Keuangan dan juga Bappenas.

Menurut saya hal ini adalah merupakan harus prioritas pertama untuk meningkatkan pendapatan negara

untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan kami akan tetap mendukung dari Komisi I DPR RI bagaimana

program daripada pendapatan negara bukan pajak, digital deviden yang siap sekarang di udara ini yang besarnya

luar biasa. Kalau perhitungan daripada Menkominfo yang kami baca itu bisa sampai 100 miliar Dollar dan ini adalah

sesuatu yang besar sekali dengan pendapatan negara bisa sekitar 2,8 triliun per tahun dengan angka tenaga kerja

bisa diserap sekitar 2,8 juta orang. Saya kira ini jangan disia-siakan.

Terima kasih.



Terima kasih Pak Nurdin.

Masih ada?

Pak Syarif silakan.

F-PD (Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., MBA.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri, Bapak Wamen dan Bapak Deputi dan seluruh jajarannya yang saya hormati,

Bapak Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

12

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pemaparannya, sekalipun saya agak telat masuk

karena memang tadi kita agak telat tadi siang Bapak Menteri juga ada disini. Namun, secara implisit saya sangat

mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan Wamen dan Bapak Deputi dan untuk itu semua

pemaparannya saya ucapkan terima kasih.

Intinya pertama, kami ingin agar Kementerian Komunikasi dan Informasi yang didukung oleh Bappenas dan

Menteri Keuangan tentunya bersinergi dan kami harapkan bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, intinya saya melihat salah satu parameternya pertama adalah tadi sudah

disampaikan oleh beberapa Anggota DPR RI kita bisa melihat secara makro dan memang bahwa APBN kita

semakin meningkat. Itu salah satu indikasi bahwa Pemerintah sudah mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini

juga bisa meningkat, karena dari situ spending dari Pemerintah diharapkan bisa juga meningkat. Tetapi yang terjadi

adalah terdapat satu paradok yang tercipta dilapangan dan kemudian memang juga suasananya memang sedikit

agak challenging karena ekonomi global juga mungkin disatu sisi juga penuh dengan tantangan, tetapi disisi lain

sebenarnya ekonomi global itu tidak terlalu banyak berpengaruh kepada domestic di negara-negara tertentu seperti

halnya dengan Philipina. Philipina itu pertumbuhan ekonominya sekarang jauh diatas pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Padahal sebelumnya dalam sejarah belum pernah terjadi demikian.

Tapi lagi-lagi usaha Pemerintah itu sebenarnya perlu untuk kita sikapi agar bisa tercipta karena setahu saya

sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi itu kurang lebih

sektar 7%. Jadi kalau melihat perjalanan sekarang ini dapat dipastikan dan dapat diprediksi bahwa sasaran itu tidak

akan mungkin tercapai, apalagi lagi-lagi kalau tidak salah tolong dikoreksi Bapak Wamen, Menteri Keuangan sudah

memprediksikan bahwa tahun 2018 akan terjadi krisis ekonomi lagi, ekonomi global akan mempengaruhi Indonesia

sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah 5,2% akan semakin tergerus lagi.

Nah, kita melihat dampaknya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, kita melihat memang

PNBPnya ini agak landai, sekalipun meningkat akan tetapi sebenarnya asumsi saya kalau dilapangan itu

seharusnya lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, sekalipun mungkin sekarang ini agak terbesar

dibandingkan dengan sektor lain.

Nah, tentunya ini harus dievaluasi kembali dan mudah-mudahan dari hasil evaluasi itu saya memiliki satu

asumsi bahwa sebenarnya pelaku pasar di bidang komunikasi dan telekomunikasi itu cukup menjanjikan. Kita bisa

melihat parameternya beberapa hal. Yang kedua, saya tahu pasti juga bahwa dukungan Pemerintah terhadap

Kementerian ini juga cukup bagus, karena adanya peningkatan anggarannya, sehingga mungkin harus ada satu

dorongan dari kementerian kepada para pelaku pasar agar benar-benar mereka memberikan satu kontribusi yang

sangat signifikan terhadap PNBP. Itu yang pertama.

Yang kedua kepada Bappenas, ini mohon maaf karena sekalipun ini skala domainnya di Komisi XI DPR RI

tetapi seyogyanya mungkin menurut saya kalau ke komisi-komisi lain itu agak jangan sifatnya yang agak makro,

sebaiknya lebih mikro sedikit. Jadi jangan yang sifatnya jangka Panjang, jangka Panjang itu nantilah di Komisi XI

DPR RI mungkin. Kepada kami-kami ini yang sifatnya lebih mikro sedikit, artinya dalam hal kalau secara kepada

mitranya itu bisa dalam untuk jangka Panjang bagaimana pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2020, sampai

dengan tahun 2024 misalkan. Tetapi kalau kami disini mungkin akan lebih cenderung kepada year to year,

bagaimana sampai dengan tahun 2019. Kami disini lebih fokus kepada itu, bagaimana 5 tahun Pemerintahan Bapak

Presiden kita ini. Karena pada intinya kita ingin agar apa yang direncanakan Presiden kita ini benar-benar bisa

dicapai dengan bagus. Kita bukan ingin melihat weaknessnya tetapi kita ingin melihatnya.

Nah, apa yang disampaikan oleh ini disampaikan dipemaparan Bapak Deputi ini tidak menggambarkan itu

yang sebenarnya. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan disini adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata yang

disini disampaikan itu kok rata-ratanya dikroscek, diambil dari tahun kebelakang, jauh tahun kebelakang. Itu adalah

mohon maaf itu adalah bukan prestasi Pemerintahan sekarang. Kami ingin melihat apa yang sudah dilakukan oleh

Pemerintahan sekarang dan apa yang bisa kami berikan kepada Pemerintahan sekarang, itu intinya disitu. Nah, ini

belum tergambarkan sehingga data-data yang diberikan kepada kami agak sedikit miss leading menurut saya.

Begitu juga dengan PDB yang disampaikan disini, agak rancu ini sampai tahun 2019 berapa sih targetnya

sebenarnya, disini tidak tergambarkan. Yang tergambarkan adalah sampai dengan tahun 2020, masih jauh

kedepan.

Nah, dari situ kita juga dapat mengenali apa sebenarnya daya beli rakyat ini benar-benar menurun atau

tidak sih, karena kan saya harapkan di Pemerintahan itu harus ada satu kata. Jangan sampai Menteri Keuangan

mengatakan daya beli rakyat ini sebenarnya tidak turun, Tetapi Menteri Koordinator Ekonomi mengatakan memang

terjadi daya beli yang menurun.

Bappenas saya pikir harus bisa memberikan satu statement yang menyejukkan bagi masyarakat. Bappenas

inilah yang tahu pembangunan ini sebenarnya, mungkin harus ada koordinasi yang sempurna disini. Kalau tidak

sempurna ya mendekati sempurna. Intinya adalah begitu penguasa memberikan statement kepada masyarakat itu

13

pasar menunggu. Begitu Menteri Keuangan mengatakan tahun depan akan terjadi krisis ekonomi lagi pasar akan

bereaksi negative. Tetapi kalau Pemerintah mengatakan sekalipun tahun 2018 ekonomi kita akan mengalami

tantangan yang berat, inikan bahasa politiknya begitu ya kita sudah siap untuk melakukan a, b, c, d, e, dan f. Kalau

itu positif pelaku pasar.

Nah, saya pikir kalau itu kena hal-hal yang demikian kepada kami di Komisi I DPR RI sebagai bukan

spesialis di dalam mitra ini tentunya agak lebih mendetail bukan dalam bentuk secara makro. Dengan demikian

akan lebih mudah bagi kami untuk mencerna dan memberikan masukan kepada Pemerintah dengan satu tujuan

agar Pemerintah bisa lebih bagus, lebih well performa sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan

oleh rakyat.

Itulah kira-kira dan satu lagi bahwa dengan opportunity sebenarnya bagi Pemerintah ini sangat luar biasa,

hanya mungkin targetnya yang perlu disesuaikan. Dan yang ketiga saya pikir apalagi defisit pajak yang sekarang

belum bisa dipenuhi, ini saya pikir juga merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

kedepan. Dan secara tidak langsung harapan kita sebagaimana pengalaman-pengalaman beberapa tahun

sebelumnya, sebenarnya yang paling besar memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu

ada di Kementerian Kominfo. Saya pikir itu. Nah, saya melihat Kementerian Kominfo ini sudah mulai bekerja bagus

akan tetapi bagus tidak cukup, kita harus lebih bagus lagi kedepan.

Saya pikir itu Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.



Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, pendalaman sudah disampaikan oleh 4 orang Anggota dan kami persilakan Menkominfo untuk

menanggapi pendalaman yang sudah disampaikan. Juga mungkin nanti kalau mau disampaikan juga nanti mungkin

kalau mau ditambahkan Wamenkeu dan Deputi dari Bappenas, kami persilakan.



Bapak-Bapak sekalian dan Ibu dibelakang Pimpinan.

Bisa minta tolong ke slide yang halaman 2.

Bapak Budi atas dukungannya, intinya saya garis bawahi kembalikan dana PNBP ke sektor, kurang lebih

demikian. Jadi ini sejalan dengan konsep itu dengan catatan dari Bapak Syarif Hasan langsung bagaimana

sebetulnya kalau bisa industry sektor swasta ini diberikan kebijakan sesuatu yang bisa mendorong mereka lebih

performa lagi.

Jadi mengembalikan dana PNBP ke sektor ini kami kombinasikan dua-duanya Pak, jadi kami ingin USO-

nya berkembang lebih cepat. Namun demikian, kami tidak ingin membebani industry. Jadi bukan 1,25% BHP USO

yang kita naikkan menjadi 2,5% atau berapa persen, tapi yang kami minta adalah relokasi sehingga ini tidak akan

membebani dari industry itu sendiri Pak Hasan. Jadi kita coba jaga sustainability dari industry tetapi dengan konsep

Pak Budi sampaikan bahwa ini sebisanya dikembalikan kepada sektor.

Nah, memang saat ini kami bicara dengan Kementerian Keuangan fokusnya adalah kepada 3T, yaitu USO.

Jadi dana USO-nya yang kita kembangkan berdasarkan program-programnya. Programnya apa tadi saya

sampaikan salah satunya adalah mengembangkan satelit multi fungsi yang itu sudah masuk PSN (Proyek Strategis

Nasional).

Terima kasih Bapak Budi sekali lagi.

Bapak Roy Suryo, merubah mainset Pemerintah tentang pembangunan TIK. Memang kita didunia yang

saat ini sedang sangat berubah total mainsetnya, kita tidak lagi bicara pita bahkan Kementerian Kominfo sudah

merestruktur organisasinya berdasarkan sektor. Jadi Kominfo tidak lagi melihat membangun seluler, membangun

broadband, tarif, tidak lagi tapi bagaimana sektor ini menjadi anabler dari pertumbuhan ekonomi dari sektor.

Contohnya adalah dunia Pendidikan, sekarang kita ada ruang guru, ada macam-macam disana yang aplikasi-

aplikasi yang kita dorong. Di kesehatan itu ada 14 aplikasi, jadi ada namanya di Kominfo Kasubdit kurang lebih



14

pertanian. Dia kalau perlu ngantornya 3 hari di Kementerian Pertanian, jadi sudah betul-betul approache-nya seperti

segmentasi dari pasar. Pak Roy, terima kasih banyak.

Bapak Nurdin, ini juga tentang digital deviden memang ini berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang

Penyiaran, kami berharap secepatnya. Kemudian dari sisi angka, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat ini pernah

kita juga bahas dan salah satu keputusannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan Pemerintah dari BHP

Frekuensi pertelevisian. Ini kita lihat disini di dokumen Ibu dan Bapak sekalian, di penyiaran itu ada 2, ada televisi

dan ada radio. Kontribusi frekuensi yang digunakan oleh penyiaran itu 1 tahun hanya sekitar 38 triliun perkiraannya

tahun 2017 ini. Ya memang jauh beda dibandingkan dengan BHP Frekuensi dari telekomunikasi, BHP frekuensi

yaitu 16,3 triliun yang ini hanya 38 triliun. Kami pun sudah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan

karena inikan sesuai dengan putusan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. Dan ini insya allah akan dimasukkan

kedalam revisi PNBP yang segera ya Pak Wamenkeu. Jadi angkanya nanti akan berubah, nilainya akan berubah,

walaupun juga tidak akan triliun seperti telekonunikasi tapi ada istilahnya asas kewajaran. Karena yang diokupasi

oleh penyiaran khususnya televisi itu totalnya frekuensi totalnya 150 megaheartz yang digunakan sekarang. Digital

devidennya kita harapkan 112 megaheartz, menghasilkan 36 miliar. Sedangkan yang diokupasi oleh seluler itu

mungkin 300-400 megaheartz tetapi menghasilkan 16 triliun. Tapi ini adalah dua model yang berbeda, tidak bisa

karena misalkan okupasinya katakanlah seperempatnya jadi harus seperempat dari 16 triliun, tidak bisa karena

model bisnis antara penyiaran televisi dan model bisnis dengan seluler itu dua hal berbeda. Dan kita juga tahu

sustainability dari industri penyiaran sendiri dari sisi iklan itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan jadi harus

dipisahkan.

Mudah-mudahan di revisi PNBP berikutnya nanti ini Peraturan Pemerintah PNBP mungkin dalam waktu

dekat kalau sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan akan termasuk disana revisi tentang PNBP untuk

penggunaan frekuensi oleh industry penyiaran.

Kemudian yang Bapak Syarif, itu untuk membuat kebijakan untuk mendukung pasar sudah kami

sampaikan. Jadi kami berharap begini, afirmatif policy kita antara Pemerintah dengan DPR RI untuk fokus kepada

daerah atau masyarakat yang di daerah 3T harus kita tingkatkan tetapi tidak menganggu sustainability atau

sustainabilitas keberlangsungan dari industry sendiri. Nah, memang kontribusi ini Ibu dan Bapak sekalian, ini

meningkat terus sampai 20 triliun apa kami bahagia? Mungkin dari sisi pendapatan Pemerintah kami bahagia naik

terus, tetapi kalau saya sebagai orang industry kurang bahagia Pak, kenapa? PNBP itu adalah dana yang

dibayarkan oleh industry pada umumnya Pak. 80% ini tidak tergantung kepada pertumbuhan industry Pak. Jadi

industry mau tumbuh, industry tidak, operator mau untung atau tidak untung bayar saja.

Kami berharap industry yang sehat kontribusinya akan lebih banyak dari pajak. Kalau pajaknya meningkat

tinggi berarti industrinya sehat, jadi kami coba melihat kombinasi kontribusi kepada Pemerintah itu dari sektor kami.

Pertama, dari PNBP yang kelihatan meningkat tetapi juga nanti pajak. Yang paling heavy tentunya dua-duanya

meningkat tetapi pajaknya meningkat lebih cepat, karena pajak ini akan lebih cepat menunjukkan industrinya yang

sehat. Inikan mohon maaf, ini seperti mau untung mau tidak karena pakai frekuensi setahun bayarnya fix saja. Mau

rugi, mau pelanggannya 100 ribu, pelanggannya 100 juta bayarnya setahun sekian saja begitu. Nah, ini yang

menjadi juga konsen tentunya dari kami bagaimana industry ini tetap sustainable. Kalau industrinya sudah

sustainable pajak sudah pasti tidak akan bagus tentunya nanti.

Jadi kombinasi antara PNBP dan pajak itu disektor kami Pak, sektor telekomunikasi itu memberi kontribusi

sekitar 30-an triliun secara keseluruhan. Jadi penggunaannya memang 2,5 triliun untuk USO dan 4% untuk

tempatnya Bapak Ismail, total-total Kominfo itu dapat 5 triliun dari kontribusi yang 30 triliun tadi kurang lebih. Ini

yang Bapak Budi sampaikan, kalau kontribusinya 30 ya balik ke Kominfo agak lebihan lah. Nanti kalau sektor migas

misalkan migaskan kontribusinya berapa? 80-90 triliun PNBP-nya, padahal APBN-nya hanya berapa triliun. Ada

juga yang tidak menghasilkan PNBP di sektor Pemerintah, masa dia tidak dapat lagi APBN, kasihan juga kan. Ini

tentu Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal anggaran di Pemerintah tentunya mempunyai

kebijakan yang harus kita ikuti.

Bapak-bapak sekalian,

Mungkin itu dari kami atas 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian.

Terima kasih.


15


Tambahan dari Bapak Wamenkeu silakan.



Kami ingin menambahkan dari Bapak Menteri Kominfo tadi. Terima kasih Bapak Budi dan Bapak Roy Suryo,

Bapak Nurdin dan juga Bapak Syarif atas pertanyaan, komentar dan masukannya yang saya kira kita sangat

mendukung sekali. Seperti Bapak Budi sampaikan tadi kami akan mencoba mekanisme realokasi juga secepat

mungkin sehingga biar langsung bisa lebih cepat dan lebih praktis dan bisa digunakan. Dan juga realokasi seperti

ini kita kan Kementerian Keuangan hanya memberikan supporting bagaimana realokasi bisa berjalan dengan baik,

karena memang fungsi Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis sebagai pengelola fiskal adalah fungsi

alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stability. Ini harus seimbang dan saya setuju juga bahwa BHP Frekuensi ini

kembali ke sektor. Karena kami sekarang melototi Pak, pajak inikan tidak sekedar perorangan atau badan ataupun,

tapi ini juga pertumbuhan antar sektor.

Kami waktu mau mapping itu juga sektor-sektor ini terutama sektor telekomunikasi ini penting Pak, karena

tadi saya setuju juga dengan Bapak Menteri tadi bahwa kita akan menggemukkan dulu istilahnya, menggemukkan

atau menumbuhkan industry sektor telekomunikasi. Kalau sudah tumbuh dan berkembang itu nanti akan bertelur,

telurnya itu pajaknya itu. Jadi tidak PNBP-nya kalau PNBP kan pungutan yang tadi fix, tapi kalau ini kita

menumbuhkan. Dan sekarang kita coba Pak, justru kami dari Pimpinan dan Komisi I DPR RI menjadi satu partner

kalau nanti sektor telekomunikasi sudah berjalan dengan baik dan bisa tumbuh berkembang nanti akan

menumbuhkan industry dan juga para pengusaha ataupun para ini yang akan turun kepada pajak, baik badan

maupun perorangan yang memiliki sektor dibidang telekomunikasi tersebut.

Tadi Pak, baru saja sebelum kesini tadi kita membahas mengenai perpajakan e-commerce yang Bapak

sampaikan tadi. Perpajakan e-commerce atau disel ekonomi. Ternyata setelah kita dalami itu cukup luas dan sangat

spektrumnya sangat luas sekali, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik cross border dan yang sekarang

era yang sedang kita ingin capture adalah yang intangible yang sifatnya digitalisasi. Kalau dulu misalnya buku ada

CD kita kirim sekarang kita yang mendownload itu siapa, karena kalau buku dan CD bisa dikirim secara fisik, bea

cukai bisa menangkap karena ada CD atau buku, tapi mereka dikirim dalam bentuk e-book, dibentuk dalam bentuk

download atau softcopy itu sudah crossborder. Itu harusnya ditangkap juga karena bea cukai kedepan juga akan

menangkap adanya aliran, kembali lagi follow money follow barangnya ini. Dan sekarang namanya perpajakan itu

adalah bea masuk dan pajaknya sekalian. Jadi kalau ada masuk dari luar negeri, dari luar Pabean ke dalam negeri

mestinya sudah kena bea masuk dan nanti kalau ada transaksi kena PPN dan juga PPH.

Jadi ini barangkali saya kira digital ekonomi ini benar-benar harus kita kembangkan dan sistem

telekomunikasi dengan way generation itu sangat berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, peran dari Kemkominfo

dan juga Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI ini sangat penting.


Pimpinan, pendalaman Pimpinan.

Ini berbeda sedikit dengan topik, tapi saya penting menanggapi pernyataan Bapak Wamenkeu. Ketika

download bagaimana narik pajaknya, itu kuncinya Pak, apa sih yang terjadi perpindahan data. Data, jadi kalau kita

bisa kontrol data itu tidak ada crossborder Pak. Kita yang punya daulat di dalam negara kita terhadap keluar

masuknya transaksi data. Itu yang Bapak kenakan pajak, siapa yang dikenakan? Bisa pembeli dan bisa penjual,

dalam hal ini saya harus bilang penjualah yang dikenakan pajak, minimal PPN kan di dalam setiap transaksinya.

Bagaimana Bapak bisa melakukan hal itu, tanya orang Kominfo. Terus bagaimana bisa mengontrol google, simple

saja kalau google ngeyel terus Bapak tidak punya kemampuan untuk menangkap google, yang bisa punya

kemampuan itu Bapak Rudiantara. Bapak Rudiantara tinggal bilang semua transaksi google cekek bandwitch-nya.

Satu transaksi bisa seminggu, bisa Bapak Rudiantara lakukan, pasti datang ke Bapak, google itu menyembah ke

Bapak, berapa saya harus bayar.



Mohon izin, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Budi.

16

Tadi juga sudah ada istilah mengcekek sebagai bagian dari, kalau nanti mereka tidak patuh nanti kami

dengan Bapak Rudiantara sedang bekerjasama betul dengan BI Pak, karena BI sebagai gateway-nya. Nah, itu juga

begitu kalau mereka tidak patuh tinggal dicekek saja, dikecilnya bandwitch-nya mereka tidak bisa apa-apa, lemot

dan sebagainya. Tapi kalau yang bagus seperti itu ya kita dorong.

Jadi betul Pak, itu tadi juga potensi yang cukup besar dan saya sangat setuju dengan Bapak Budi untuk

betul-betul kita mengoptimalkan dan juga akhirnya juga nantikan kebijakan itu akan mengurangi ketimpangan

kepada daerah dan juga tadi kembali setelah itu dialokasikan didistribusikan ke yang 3T tadi sebagai affirmasi,

karena dananya sudah lebih terwujud. Jadi ini fungsi sumber alokasi dan distribusi sangat bagus dan juga untuk

stabilitas ketimpangan dan sebagai arah inabler dan juga setuju dengan pendapat Bapak Roy Suryo pengembangan

IT maupun tadi yang dikatakan oleh Bapak Syarif sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan

ekonomi.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.


Dari Bappenas silakan.



Yang pertama dari Bapak Budi beliau tadi menanyakan mengenai target, kami sampaikan tadi di dalam

paparan di slide nomor 7. Memang ada beberapa sasaran disana termasuk tadi Bapak menanyakan berapa

kecamatan, ada 57 kabupaten kota yang dijangkau yang akan mencakup 1.533 desa. Beberapa data yang lain

memang disitu ada mengenai BTS sasarannya 875 sampai September 2017 baru 252, kemudian akses internet itu

4000 unit baru 1842 dan seterusnya. Itu kami sampaikan di slide nomor 7.

Yang berikutnya yang terhormat Bapak Roy Suryo, beliau tadi menyoroti bagaimana kita bisa menghindari

pemborosan. Nah, memang saat ini kami mencanangkan money follow program. Jadi program apa yang ingin

dicapai kalau Bapak tanyakan tadi program di bidang ini seperti apa, kami sampaikan di slide nomor 6 Pak. Jadi

kira-kira ada 2 bagian besar, yang satu terkait dengan infrastruktur TIK dan kedua mengenai ekosistem. Dari situ

akan turun satuan 3 istilahnya, disitulah tentu kita akan cermati Bersama supaya tidak ada saling duplikasi diantara

kementerian.

Yang berikutnya Pak Nurdin, beliau tadi juga menyampaikan bagaimana kita melihat istilahnya cost

benefitnya. Oke, infrastruktur bisa dibangun akan tetapi dampaknya mau kemana.


Di slide nomor 4 tadi kami coba tunjukkan kalau di dalam sektor unggulan atau pengembangan wilayahnya

misalnya dibidang pertanian itu diarah kepada 15 sektor pertanian yang dengan produktifitas tertinggi. Kemudian di

sektor industry pengolahan yang kita berharap bisa nantinya tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu

mensasar antara lain 14 industri baru diluar Jawa.


Ada juga di sektor pariwisata, agriculture terus kemudian manufacturing dan ketiga pariwiswata yang ingin

kita katakan mempunyai beberapa Bali baru. Itu yang saya ingin sampaikan. Dari situlah kemudian infrastrukturnya

dibangunnya seperti apa, supaya tadi berbagai kawasan yang kita canangkan untuk bisa berkembang tadi bisa kita

wujudkan.

Yang berikutnya dari yang terhormat Bapak Syarif, tadi menyebutkan barangkali perlu detail. Saya catat

tadi sebetulnya kami menyampaikan juga bahwa dengan money follow program tadi sebetulnya masing-masing dari

rencana kerja ini cukup detail bahkan kalau boleh di dalam jabarannya itu memang akan menjadi satuan 3. Jalan

mana yang perlu dibangun, bagaimana kita me-link di dalam interkonektifitas yang terdiri dari 24 pelabuhan, ada 7

pelabuhan utama dan seterusnya itu memang ada jabarannya, Cuma karena kesempatan kali ini fokus kepada TIK

maka kami agak fokus kesana. Saya kira menjadi catatan di kemudian hari untuk memberikan penjelasan yang

lebih detail.


17


Terima kasih.

Bapak Nurdin masih?

Silakan.

F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Ini dengan Bappenas, yang saya maksud tadi infrastruktur itu adalah infrastruktur TIK ini. Jadi kita tidak

membahas daripada infrastruktur pertanian dan lain sebagainya. Jadi kita fokus terhadap industry-industry yang

dibawah Kemkominfo. Infrastruktur apa yang harus dibangun untuk itu, costnya berapa, benefitnya berapa,

sehingga nanti ada disitu efit value kalau kita lihat.

Nah, kalau sekiranya kita mau membangun daripada infrastruktur digital kita-kira berapa lagi

infrastrukturnya disana. Kira-kira seberapa revenue yang akan didapat. Jadi tidak seperti dulu-dulu memang, jadi

infrastruktur itu ada yang …. Ada yang bagaimana sehingga tidak akan pernah dihitung daripada payback-nya. Jadi

hal-hal seperti ini karena bagaimanapun Kemkominfo ini adalah merupakan suatu kementerian yang seksi sekarang

ini dengan dapatnya frekuensi-frekuensi di udara ini yang dulu itu tidak pernah ditahu orang ternyata di udara ini

duit semua kan. Kalau duit semua tentu infrastrukturnya ada untuk itu dibangun. Daripada tidak kita bangun, tidak

kita ambil karena kita tidak mau mengeluarkan cost ya itu hilang atau ada teknologi yang tidak kita ikuti. Karena

perkembangan teknologi jelas sekali bisa meningkatkan produktifitas, keuntungan.

Kita lihat sekarang teknologi online misalnya, transportasi, itu banyak orang yang tiarap akibat tradisional

ke digital atau katakanlah ke online. Nah, infrastrukturnya kan harus ada kalau pindah nanti akhirnya. Akhirnya taksi

tradisional itu tidak akan bisa bertahan, kalau itu bertahan dia akan habis. Sama juga kalau kita bertahan di analog

kita tidak akan bisa survive karena semua orang sudah digital, kan kira-kira begitu.

Jadi kita ikut atau bagaimana. Nah, harusnya ikut karena keniscayaan. Jadi artinya, infrastruktur apa yang

harus dibangun Indonesia untuk go digital penyiaran itu seluruhnya di wilayah NKRI. Itu yang saya maksudkan, apa

benefitnya yang harus diambil. Mungkin orang Bapak bisa menghitung itu sehingga ini adalah merupakan suatu

peroleh nasional yang harus tidak bisa kita biarkan.

Terima kasih.


Demikian ya, masih ada tanggapan lagi?

Pak Budi silakan.


Kita perlu menegaskan ulang lagi tentang definisi 3T Pimpinan, mumpung Bappenas ada. Perpres yang

dibuat oleh Bapak Presiden tentang lokasi 53 kabupaten daerah tertinggal itukan saya pahami dalam konteks

sebagai payung hukum Kementerian Desa untuk bekerja. Bapak-bapak Bappenas pasti punya tentang banyak desa

tertinggal selain yang 57 atau yang 53 kabupaten yang masih dianggap wilayah 3T tersebut.

Seingat saya antara 2004 sampai 2014 itu PU juga punya definisi tentang daerah tertinggal yang mana

diberikan dana P2IP dan sejenisnya. Kemudian di 2015-2016 itu Menteri Desa juga masih bicara tentang daerah

desa tertinggal, yang baik tidak bagian dari 57 kabupaten kota tersebut. Nah, Bapak Deputi saya dari Dapil Jawa

Barat X, Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran, itu tidak masuk dalam wilayah daerah tertinggal. Faktanya di

Kabupaten Pangandaran ada satu kecamatan, dua kecamatan ekstrem Langkat Lancar sama Cigugur jalan dari

kota kabupaten menuju Langkat jaraknya paling hanya 15 paling jauh 30 Kilo, tapi kalau saya jalan darat itu bisa 3

jam sampainya karena jalannya luar biasa parahnya. Lebih celakanya lagi telepon ada tidak? Ada, internet?

Wallahualam. Teleponnya ada di semua wilayah karena banyak hutannya kadang-kadang harus manjat pohon

kelapa, itu tidak bagian dari 3T. Tapi saya yang berasal Dapil dari sana kan membayar seluler, kok tiba-tiba Dapil

saya tidak mendapatkan perjuangan untuk wilayah Langkat Lancar, Cigugur. Jadi dimana letak keadilan dari sektor

komunikasi yang dibayarkan oleh seluruh warga Indonesia. Hanya memperhatikan wilayah 57 kabupaten kota yang

memang harus dikasih tapi juga banyak di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga dalam posisi tertinggal. Saya

belum pernah jujur dengar kecamatan, kalau didefinisikan oleh Bapak Bappenas ya bagus. Tapi saya minta

18

Pimpinan, ini dijadikan kesepakatan. Jadi daerah tertinggal untuk itu yang disebut 3T juga termasuk adalah desa

tertinggal di seluruh wilayah Indonesia.



Baik, terima kasih masukan dari Bapak Budi.

Dari Bappenas mau ditanggapi tidak?

Silakan.


Baik, Pimpinan.

Pertama memang kalau boleh ini yang tadi kami laporkan dan sudah tertulis yang seperti Bapak sebutkan

tadi, ada di dalam RPJM kita di 57 kabupaten kota. Tapi saya kira remaks Bapak tadi menjadi catatan kami untuk

kami pelajari dan kemudian nanti dibicarakan di internal di Pemerintah karena itu merupakan bagian dari Perpres

yang sudah saat ini mungkin kita akan lihat kembali.



Bapak Budi, acuan yang ada di Pemerintah biasanya untuk Kementerian Desa, kemudian Kementerian

Dalam Negeri. Daerah yang tertinggal bukan desa tertinggal itu dituangkan dalam Perpres 131 Tahun 2015. Disitu

ada 122 kabupaten Bapak Budi, dimana Pemerintah bisa melakukan afirmatif policy, itu yang dilakukan rujukan oleh

Kominfo, karena Kominfo tidak ingin membuat lagi Peraturan Menteri tentang daerah tertinggal dari sisi TIK.

Mengapa? Karena kami ingin terintegrasi semuanya. Jangan masing-masing membuat, Menteri masing-masing

membuat, ego sectoral harus dihilangkan.

Nah, karenanya kami mengusulkan agar lebih tajam tidak didasarkan pada 122 kabupaten tetapi kita coba

turunkan pada tingkat kecamatan. Karena kan di sini juga di Pulau Jawa juga ada kecamatan yang lebih miskin

mungkin daripada salah satu kecamatan yang masuk 122 kabupaten di Perpres 131, saya yakin itu. Kami

mengusulkan di internal Pemerintah yang akan dibicarakan adalah merevisi Perpres 131, bukan hanya berdasarkan

kabupaten, tapi dirubah menjadi kecamatan agar lebih tajam.

Itu saja Bapak Budi, terima kasih.


Ya, saya juga sepakat sekali karena ternyata di Jawa Tengah Dapil saya juga ada yang sampai hari ini

listrik belum ada, padahal dari Klaten hanya 32 KM dan belum ada listrik dan tidak ada jalan aspal di desa itu karena

harus melalui lembah, kalau siang hujan jadi sungai dan orang tidak bisa keluar dari desa. Boro-boro internet, jadi

ini Klaten daerahnya Bapak Mardiasmo juga, jadi memprihatinkan sekali. Jadi kalau tadi satuannya adalah 120

kabupaten saya kira ini nanti tidak akan masuk, karena Klaten sudah kayak maju sekali tapi ini ada sekitar 7 desa

yang memang sampai sekarang posisinya seperti itu.

Baik, saya kira sudah cukup ya masukan-masukan. Kita masuk kepada draft kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri

Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, 28 November 2017.

1. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan rebalancing atau realokasi

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk penambahan

anggaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Kominfo.


Mungkin ditambahkan saja disini untuk penambahan anggaran pembangunan infrastruktur komunikasi di

daerah 3T atau di daerah USO, agar penekanannya kepada program USO. Kalau inikan penekanannya diberikan

kepada BP3TI. Itu otomatis maksud saya jadi kitakan juga tunjukkan bahwa program USO-nya yang kita menjadi

afirmatif policy-nya Pak. Dalam tanda kutip Universal Service Obligation. Daerah KPU (Kewajiban Pelayanan





19

Umum) di wilayah Kewajiban Pelayanan Umum, Universal itu bahasa Indonesia dari USO. Itu dihilangkan, itu boleh

Pak, jadi programnya kepada USO.


1. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan rebalancing atau realokasi

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk penambahan

anggaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Kewajiban Pelayanan Universal yang

dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)

Kementerian Kominfo.

Ada masukan?

Oke, setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas untuk

mendukung program pembangunan TIK Kementerian Kominfo dalam bentuk pembangunan Palaparing,

Base Transaver Stasiun (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem teknologi informasi dan

komunikasi, serta pegadaan satelit percepatan akses internet.

Ada masukan?

Bapak Menteri silakan.


Mungkin ini mohon maaf ya ini it goes without saying, artinya karena yang ditulis disini seperti BTS, akses

internet, bahkan satelit multi fungsi itu sudah masuk program strategis nasional. Jadi kalau boleh tidak perlu ditulis

pun memang sudah didukung.


Berarti belum sampai di pembangunan TIK Kemkominfo gitu atau tidak usah, nomor duanya tidak usah.


Saya konsultasi sesama Pemerintah ini, ini kalau boleh usul “Komisi I DPR RI mendukung Kementerian

Keuangan, Kementerian Bappenas dan Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan”, itu lebih kena Pak.


Coba, “Komisi I DPR RI mendukung Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan

Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK” atau TIK Kemkominfo masih.


Tidak usah Pak, setelah TIK Kemkominfonya dihilangkan.


Kemkominfonya dihilangkan, bentuknya masih perlu disebut tidak?


Ya Pak, tidak apa-apa.









20


Oke, saya coba baca ulang lagi.

2. Komisi I DPR RI mendukung Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan

Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK dalam bentuk

pembangunan Palaparing, Base Transaver Stasiun (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi, serta pegadaan satelit percepatan akses internet.


Pimpinan, saya mau bertanya sama Bapak Menteri, ini BTS-nya untuk di daerah mana maksudnya.


Daerah USO.


Sudah ditentukan berapa jumlahnya?


Sedang menghitung Pak, tadikan waktu siang presentasi saya lupa angkanya baru berapa. Kami akan

lakukan penambahan lagi yang pasti akan diatas 1000.


Pimpinan, berarti nanti kita perlu pendalaman lagi dengan Kemkominfo. Kalau saya bilang kalau bisa

seluruhnya dibangun BTS. Yang kedua, permintaan saya kalau bisa BTS-nya sudah langsung 4G ready. Jadi jangan

dua kali investasi kita negara ini dan kalau boleh ditulis Pimpinan, jadi kesimpulan kita BTS-nya sudah 4G ready

saja.


Begini Pak, kalau yang 4G ready itu tadikan kita sudah bahas Pak, ini sudah setuju 4G tapi tidak perlu

dituliskan karena nanti kita bicara kebijakan tapi ditulisnya masalah teknis. Dan saya janji memang 4G ready dan

kenyataannya sekarang ada Bapak Anang kita baiat saja ini. Ya, kita kan mau praktis-praktis Pak, dan jelas begitu

4G ready ya Bapak Anang.


Cukup Pak Budi? Cukup ya.

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO):

Malah rugi Pak Budi, kalau bangunnya 3G lebih mahal 3G sekarang daripada 4G.


Oke ya, saya ulangi lagi.

2. Komisi I DPR RI mendukung Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan

Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK dalam bentuk

pembangunan Palaparing, Base Transaver Stasiun (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi, serta pegadaan satelit percepatan akses internet.

Oke?







21

(RAPAT: SETUJU)


Pimpinan, yang ketiga Pimpinan.

Definisi tentang 3T-nya “Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah segera merevisi Perpres untuk

memasukkan skalanya dalam kecamatan tertinggal. Ini menjadi kesepakatan kita, jadi tidak bisa tiba-tiba nanti

begitu sudah jalan Dapil kita tidak ada ngurusin Pimpinan.

Terima kasih.


Oke, redaksinya Mas Budi.


Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memasukkan revisi, saya sebenarnya tidak penting

dengan revisi urusan Pemerintah lah. Jadi yang dimasukkan adalah membuat definisi tentang desa dan kecamatan

tertinggal yang harus mendapatkan prioritas pembangunan dari program USO.

Terima kasih.


Pak Budi, mungkin konsennya supaya kita tidak usah terbatas apakah nanti bentuknya revisi Perpres atau

seperti Bapak sebutkan yang intinya saja kita masukkan disini. Jadi misalnya “Komisi I DPR RI mendesak

Pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di 3T dan desa tertinggal diluar 3T”. Jadi

intinya yang kita masukkan.


Dari yang Bapak Bappenas, Bapak Deputi yang dipakai menurut saya lebih jelas itu.


“Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di

daerah 3T, dan desa tertinggal diluar daerah 3T”.


3. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di

daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), dan desa tertinggal diluar daerah 3T (terdepan, terluar dan

tertinggal).

Oke?

(RAPAT: SETUJU)


Dengan demikian maka Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri

Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan dan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang dalam

hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan ini bisa segera

kita laksanakan dengan baik.

Terakhir kata penutup dari Bapak Menkominfo, kami persilakan.

22


Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Teman-teman semua dari Kementerian Keuangan Bapak Prof. Mardiasmo dan Deputi Sarana dan Prasarana

Bappenas.

Saya mengucapkan terima kasih atas rapat yang kita laksanakan hari ini yang tujuannya yang jelas adalah

keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang di daerah 3T khususnya bagaimana kita meningkatkan

melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di TIK di daerah 3T tersebut.

Dan saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dari Bapak-bapak sekalian.



Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informasi.

Dengan demikian selesailah sudah Rapat Kerja kita hari ini dan dengan mengucapkan

alhamdulillahirabil’alamin Rapat Kerja ini saya tutup.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,


(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB)

Jakarta, 28 November 2017

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

SUPRIHARTINI, S.I.P.

NIP. 19710106 199003 2 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … file3 Jalannya rapat: KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Documents