Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Acara Ketua Rapat Sekretaris Rapat Had i r DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REP UBLIK INDONESIA RISALAH RESMI 2015-2016 II 11 Rapat Paripurna DPR RI Terbuka Selasa, 24 November 2015 Puku110 .00 WIB s.d. selesai Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt .3 Jln . Jend . Gatot Subroto - Jakarta Penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI Fadli Zon, 5.5., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam) Didampingi : 1. Drs. Setya Novanto, Ak. (Ketua DPR RI) 2. Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra) 3. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku) 4. Dr. Agus Hermanto (Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang) Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI) ANGGOTA DPR RI: 308 dari 555 orang Anggota dengan rincian: FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN 62 dari 109 orang Anggota ;
26
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA · 3 daftar hadir anggota dprri pada rapat paripurna tanggal 24 november 2015 1. fraksi partai demokrasiindonesia perjuangan no nama nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat ke-
Jenis Rapat
Sifat Rapat
Hari , tanggal
Waktu
Tempat
Acara
Ketua Rapat
Sekretaris Rapat
Had i r
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REP UBLIK INDONESIA
RISALAH RESMI
2015-2016
II
11
Rapat Paripurna DPR RI
Terbuka
Selasa, 24 November 2015
Puku110.00 WIB s.d. selesai
Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3 Jln . Jend . Gatot Subroto - Jakarta
Penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI
Fadli Zon, 5.5., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam)
Didampingi : 1. Drs. Setya Novanto, Ak.
(Ketua DPR RI) 2. Fahri Hamzah
(Waki l Ketua DPR RI Bidang Kesra) 3. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.
(Waki l Ketua DPR RI Bidang Ekku) 4. Dr. Agus Hermanto
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang)
Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
ANGGOTA DPR RI: 308 dari 555 orang Anggota dengan rincian:
FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN 62 dari 109 orang Anggota ;
2
FRAKSI PART AI GOLONGAN KARY A 61 dari 91 orang Anggota ;
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 44 dari 73 orang Anggota;
FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 30 dari 61 orang Anggota;
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 26 dari 48 orang Anggota ;
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 19 dari 47 orang Anggota ;
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 16 dari 40 orang Anggota;
FRAKSIPARTAIPERSATUANPEMBANGUNAN 20 dari 39 orang Anggota;
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 22 dari 36 orang Anggota ;
FRAKSIPARTAIHATINURANIRAKYAT 8 dari 16 orang Anggota ;
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:
1) Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
2) Drs. Helmizar (Kepala Biro Persidangan)
3) Dr. Dewi Barliana S., S.H., M.Hum. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
4) Dra. Mitra Anindyarina (Kepala Bagian Persidangan Paripurna)
3
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRRI PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 24 NOVEMBER 2015
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN
NO NAMA NOMOR
URUT ANGGOTA
1. Ir. TAGORE ABU BAKAR
124 I
(Aceh II)
2. H. IRMADI LUBIS
125 (Sumut I)
3. dr. SOFYAN TAN
126 (Sumut I)
4. Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.
128 (Sumut III)
5. Ir. EFFENDI SIANIPAR
131 (Riau I)
6. MARSIAMAN SARAGIH
132 (Riau II)
7. IHSAN YUNUS, M.E.Con., Std.
133 j.Jambi)
8. Ir. NAZARUDIN KIEMAS
134 (Sumsell)
9. H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H., M.H.
135 (Sumselll)
10. SUDIN
139 (Lampung I)
11. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.
140 (Lampung II)
12. Ir. RUDIANTO T JEN
142 (8angka 8elitung)
13. DWI RIA LATIFA, S.H., M.Sc.
143 (Kepri)
14. Dra. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI
144 (OKI Jakarta I)
15. Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S.
145 (OKI Jakarta II)
16. MASINTON PASARIBU, S.H.
146 (OKI Jakarta II)
17. DARMADI DURIANTO
148 (OKI Jakarta III)
18. CHARLES HONORIS 149 (OKI Jakarta III)
19. JUNICO BP SIAHAAN, S.E. 151 (Jabar I)
20. Dr. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc. 152 (Jabar II)
21. H. YADI SRIMUL YADI 153 (Jabar II)
4
NO NAMA NOMOR
URUT ANGGOTA
22. DIAH PIT ALOKA, S.Sos. 154 (Jabar III)
23. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 156 (Jabar V)
24. H. INDRA P. SIMATUPANG, S.E., M.B.A. 157 (Jabar V)
5_ FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.S05., M.H. 549 (Lampung I)
6_ Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO 554 (Jatim VIII)
7_ H. INAS NASRULLAH ZUBIR, B.E., S.E. 556 (Banten III)
8_ H. SARIFFUDDIN SUDDING, S.H. , M.H. 559 (Sulteng)
- - --- - ---- - ------- - ---- - L .
Jumlah kehadiran dari Frak5i Partai Hati Nurani Rakyat 8 dari 16 orang Anggota
18
KETUA RAPAT (FADLI ZON, 5.5., M.Sc.IWAKIL KETUA DPR RI BIDANG POLKAM):
Yang terhormat para Anggota DPR RI; Hadirin yang berbahagia.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Periama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI , hadir dalam permulaan rapat hari ini ditandatangani 296 Anggota DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai , dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-11 Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016 hari Selasa Tanggal 24 November 2015 dan kami nyatakan terbuka untuk umum.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WI B)
Hadirin yang kami hormati,
Mari kita berdiri menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)
Sidang Dewan yang kami hormati.
Sesuai hasil keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 November 2015 acara Rapat Paripurna hari ini adalah penetapan badan Keamanan Laut RI menjadi mitra kerja Komisi I DPR RI. Sekarang kami menanyakan pad a Sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?
F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):
Pimpinan,
Yandri Pimpinan .
KETUA RAPAT:
Ya silakan.
19
F·PAN (H. YANDRI SUSANTO):
Terima kasih Pimpinan. Yandri Susanto Dapil Banten II.
Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota DPR RI yang saya hormati.
Terhadap agenda hari ini penetapan Badan Keamanan Laut RI , mungkin kita tahu bahwa banyak badan atau komisi selama ini membebani anggaran negara Pimpinan dan kita tahu bahwa pemerintah sedang memverifikasi beberapa badan dan komisi untuk dihapus. Dan apakah bad an Keamanan Laut ini juga tidak tumpang tindih dengan misalkan TNI Angkatan Laut, Polisi Air misalnya dan lain sebagainya. Kita mungkin, bagi saya sebenarnya Badan Keamanan Laut ini urgensinya belum terlalu penting sebenarnya , kalau kita mau melihat dari fungsi·fungsi yang ada selama ini , kan ada TNI AL, ada juga Polisi Air dan sebagainya. Nah apakah misalkan kita memasuki agenda ini betul·betul sudah relevan dengan kepentingan sekarang atau apakah tidak lebih baik kita menaikkan atau meningkatkan peran dan fungsi TNI AL dan apa namanya, badan·badan yang lain selama ini memang sudah terintegrasi dengan persoalan kelautan Pimpinan.
Jadi kami mempertanyakan apa urgensinya dan bagaimana semangat pemerintah untuk memverifikasi bahkan untuk menghapus beberapa badan dan komisi yang selama ini dianggap membebani keuangan negara.
Terima kasih Pimpinan.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik , Mungkin sebelum yang lainnya kalau ada kita bacakan dulu surat·surat yang
masuk mengenai persyaratan kita .
Sidang Dewan yang kami hormati.
Sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 9 pucuk surat yaitu , pertama surat dari Presiden RI dengan Nomor R63/pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015 perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Wawasan Nusantara usul DPD RI.
Kedua , surat dari Presiden RI dengan Nomor R65/pres/11 /2015 tertanggal 4 November 2015 perihal RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan .
Ketiga , surat dari Presiden RI dengan nomor R66/pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015 periha l Penyampaian Nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPPRLI periode 2015·2020.
20
Keempat, surat dari Presiden RI dengan Nomor R67/pres/11 /2015 tertanggal 13 November 2015 perihal Penyampaian dua nama calon Anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2015-2020.
Kelima, surat dari Presiden RI dengan Nomor R68/pres/11/2015 tertanggal 17 November 2015 perihal rencana ratifikasi Protocol to Implement the Six Package of The Commitments on Financial Services under the Asean frame World Aggreement of Services, protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa.
Keenam, surat dari Presiden RI dengan Nomor R69/pres/11/2015 tertanggal 18 November 2015 peri hal penyampaian nama-nama calon Anggota Ombudsman RI masa jabatan tahun 2016-2021.
Ketujuh, surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/932IDPDRI/11/2015 tertanggal13 November 2015 peri hal penyampaian RUU.
Kedelapan, surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/933/DPDRI/11/2015, tertanggal13 November 2015, perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI ;
Kesembilan, surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.31 0/934IDPDRI/11 /2015 , tertanggal 13 November 2015, perihal Penyampaian Pandangan, Pendapat dan Pertimbangan DPD RI;
Unluk sural yang pertama sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanime. Sedangkan untuk surat ke-2 sampai ke-9 sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Mari kita masuki acara Rapat Paripurna hari ini yaitu Penelapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. Ini dasar pembentukkannya adalah sesuai dengan Undang-undang Pasal 59 ayat (3) Undangundang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan: "Dalam rangka penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut", jadi ini dasarnya.
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):
Interupsi Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Va .
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):
Pimpinan interupsi.
21
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):
Nama Yoseph Umar Hadi , A-162 , Dapil Cirebon dan Indramayu.
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian .
Pimpinan dan Anggota yang saya hormati dan saya banggakan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terkait dengan penetapan maupun juga apa yang mau kita putuskan terkait dengan siapa yang menjadi mitra kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini , saya tidak mempersoalkan kepada siapa yang akan menjadi mitra kerja kita , tetapi saya ingin menegaskan bahwa Badan Keamanan Laut seperti ini merupakan suatu badan yang sangat strategis dan penting sekali di dalam upaya kita menjaga keamanan laut kita dari berbagai persoalan terkait dengan illegal fishing, illegal logging maupun juga human trafficking dan lain sebagainya. Jadi bad an ini malah menu rut saya perlu kita perkuat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu badan yang betul-betul memiliki kinerja dan kemampuan kapasitas yang kita harapkan di dalam rangka menjaga keamanan laut kita .
Namun Bapak Pimpinan saya ingin menyampaikan bahwa sebelum undangundang yang tadi Bapak sebutkan , itu ada undang-undang terdahulu yang memang juga mengamanatkan untuk perlunya dibentuk satu badan yang menjadi satu atap, satu badan yang komprehensif bertanggungjawab kepada presiden , sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran. Di mana memang saya juga ikut serta di dalam merumuskan undang-undang tersebut. Barangkali Bapak Pimpinan juga yang juga mengetahui ini , namun hingga sampai saat ini badan yang disebut adalah sea and coast guard atau penjagaan laut dan panta i yang merupakan satu upaya kita untuk menyatukan satu atap dari berbagai lembaga yang ada di republik ini. .. (rekaman terputus) Bakorkamla apakah itu angkatan laut dan sebagainya ... (rekaman terputus) badan yang memang .. . (rekaman terputus) oleh undang-undang internasional yaitu AIMO mengenai sea and coast guard. .. (rekaman terputus) dan undang-undang ini mengamanatkan supaya 3 tahun ... (rekaman terputus) membentuk badan, namun hingga ... (rekaman terputus) dilaksanakan , bahkan dengan adanya undang-undang ... (rekaman terputus) yang tadi disampaikan 2014 itu mengacu kepada hal yang sama.
Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan persoalan ini , bagaimana kalau undang-undang ini tidak, Pasal 276 khususnya Bab XVII mengenai sea and coast guard ini. sehingga oleh karenanya melalui Pimpinan saya mohon kepada Pemerintah untuk memperhatikan ini. Mana yang mau kita perkuat, apakah Bakorkamlah atau sea and coast guard yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sebelumnya Tahun 2008 ini.
22
Saya kira demikian Pimpinan, saya kira perlu kita perhatikan yang terkait dengan undang-undang yang kita putuskan bersama-sama.
Terima kasih .
F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):
Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):
Hetifah, dari Fraksi Partai Golkar, Nomor Anggota 308.
KETUA RAPAT:
Oapil?
F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):
Oapil Kaltim dan Kaltara.
Pimpinan dan juga Anggota OPR yang saya hormati.
Terkait dengan Bakamla, karena kita tahu bahwa luas daratan Indonesia itu hanya sepertiga dari lautannya dan memiliki garis pantai terpanjang ke empat di dunia. Apalagi karena kita semua ingin mewujudkan Indonesia menjadi pores maritim, maka posisi Bakamla justru sebaliknya dari apa yang dikomentari oleh rekan kami yang pertama perlu diperkuat sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan seluruh atau sebagian fungsi dari lebih atau belasan instansi yang sa at ini berkecimpung di laut.
Tadi disebutkan ada TNI Angkata Laut, ada Polri, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan , juga Kementerian Keuangan dalam hal ini terkait dengan Bea Cukai, termasuk juga Bakamla. Nah oleh sebab itu Pimpinan di sam ping fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tindak kejahatan pencurian sumber daya alam di laut, perompakan, kejahatan trans nasional , kecelakaan laut dan macam-macam situasi yang terkait dengan perusakan lingkungan yang membutuhkan perhatian yang luar biasa karena sudah banyak memakan korban dan juga pencemaran, maka kami justru ingin agar ke depan apabila Bakamla sudah menjadi mitra kerja Komisi I OPR RI, kita harus memperkuat posisinya dan hal ini hanya bisa terjadi jika peraturan perundangundangan kita yang sa at ini cenderung tumpang tindih karena ada sekitar 17 undangundang yang mengatur laut ini. Mungkin kita perlu nanti membuat satu undang-undang
23
inisiatif tentang keamanan dan keselamatan laut. Mudah-mudahan dengan demikian maka situasi yang merugikan penegakkan hukum dan juga situasi yang merugikan pengguna jasa kelautan bisa dihindari.
Demikian Pimpinan pendapat kami , terima kasih.
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
F-GERINDERA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):
Mohon izin Pimpinan . Bambang Haryo, Fraksi Gerindra.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-GERINDERA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):
Terima kasih.
Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Peserta Sidang yang kami hormati.
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak. Tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yoseph , bahwa
sea and coast guard ini perlu sekali untuk segera dibentuk dan kami lebih mengharapkan bahwa sea and coast guard ini membawahi Kamla serta dari sisi keamanan , serta Basarnas dari sisi keselamatan yang ada di laut. Jadi ada dua yang perlu diamankan yaitu pengamanan dan penyelamatan. Pengamanan di bawah Kamla . Sedangkan penyelamatan di bawah Basarnas dan untuk TNI itu pada posisi pertahanan yang ada di luat. Jadi itu yang kami usulkan .
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Baik. Saya bacakan juga berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan
OPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Rapat Bamus DPR, tanggal 19 November 2015, telah disepakati. Jadi tentu saja ini tadi masukan-masukan saya kira ini
24
juga sudah menjadi amanat dari undang-undang, bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi mitra kerja dari Komisi I.
Nah kalau boleh saya lanjutkan sesuai dengan Peraturan DPR tentang Tata Tertib Pasal 23 ayat (5) hasil Rapat Konsultasi disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.
Sidang Dewan yang terhormat,
Apakah bisa kami tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat ini apakah penetapan mitra kerja tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?
Setuju ya.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih. Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku
Pimpinan Rapat kami menyampaikan terima kasih .
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.SL):
Interupsi Pimpinan . Interupsi sebelum ditutup Pimpinan , mohon maar
KETUA RAPAT:
Silakan .
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.SL):
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Dari mana? Silakan .
F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.SL):
Nama Yoseph Umar Hadi kembali , dari Jawa Barat VIII , Nomor A-162. Pimpinan , terkait dengan pemberitaan mass media yang berlangsung akhir
akhir ini, di mana sangat membawa dan memberikan suatu dampak yang sangat negatif terhadap citra kelembagaan Dewan, karena ini merupakan suatu persoalan yang saya kira perlu mendapatkan suatu klarifikasi yang tuntas, maka saya ingin menyatakan dalam kesempatan yang berbahagia ini , pertama rasa keprihatinan yang mendalam karena
25
persaalan yang muncul akhir-akhir ini terutama terkait dengan kredibilitas Dewan, bahkan tidak hanya kredibilitas lembaga legislatif, tetapi juga kredibili tas lembaga eksekutif, terutama pemerintahan .
Maka melalui Pimpinan saya mahan dengan sangat supaya persaalan ini segera dituntaskan, terutama melalui Mahkamah Keharmatan Dewan yang kita percaya untuk mengklarifikasi dan memverifikasi mengenai benar tidaknya laparan dari Kementerian ESDM terkait dengan pengaduan salah searang dari Anggata kita yang telah tertulis dalam mass media tersebut.
Nah aleh karena itu Pimpinan saya mahan pad a kesempatan yang berbahagia ini dengan harmat kepada Mahkamah Keharmatan Dewan untuk betu l-betul menjaga dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi terhadap kredibilitas lembaga legislatif yang kita harmati ini .
Saya kira demikian Pimpinan, ini perlu kita perhatikan dengan baik, perlu untuk kita perhatikan dan kita jaga agar supaya pelaksanaan di dalam verifikasi berlangsung dengan baik .
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih atas masukannya. Saya kira kita sesuai dengan mekanisme yang berlaku , diserahkan kepada
Mahkamah Keharmatan Dewan. Dengan seizin Sidang Dewan , perkenankan kami menutup Rapat Paripurna
ini dengan ucapan alhamdulillaah.
F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):
Sebelum ditutup Pimpinan interupsi.
KETUA RAPAT:
Ada lagi?
F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):
Ya .
KETUA RAPAT:
Silakan .
F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):
Ya terakhir interupsi ya.
26
Johnny Plate , Dapil NTT I, A-27. Menggarisbawahi dan mendukung yang rekan tadi disampaikan agar
Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja dengan full disclosure, sehingga marwah dan martabat lembaga ini bisa kita sama-sama jagai.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih . Kita tutup Rapat Paripurna dengan mengucapkan