DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2019/2020 KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG UNDANG – UNDANG PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA TERHADAP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNDANG–UNDANG MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA TERHADAP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
12
Embed
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA ...dpm.fib.ub.ac.id/.../02/UU-MEKANISME-PENGAWASAN-BEM-18-Februari-2020.pdf · Laporan Pertanggungjawaban program kerja BEM FIB adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2019/2020
KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
TENTANG
UNDANG – UNDANG PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA TERHADAP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNDANG–UNDANG MEKANISME PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
TERHADAP
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
MALANG, 18 FEBRUARI 2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Nomor: 002/SKEP/DPM/II/2020
Tentang
UNDANG-UNDANG PENGAWASAN BEM FIB UB
Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, setelah:
Menimbang
Bahwa salah satu tugas Dewan Perwakilan Mahasiswa FIB UB adalah mengesahkan
Undang–undang Pengawasan BEM FIB UB sebagai acuan pelaksanaan program kerja
BEM FIB UB.
Memperhatikan
Anggaran Rumah Tangga LKM FIB UB Pasal 20 ayat 1
Memutuskan dan Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Undang–undang Pengawasan BEM FIB UB
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sekretariat DPM FIB UB
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Februari 2020
Pukul : 20:50
Menyetujui,
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
FIB UB
Muhamad Fardhansyah
NIM. 175110800111019
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat
DPM FIB adalah lembaga legislatif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat BEM
FIB adalah lembaga eksekutif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
3. Komisi Kelembagaan adalah organ kelembagaan DPM FIB yang mengoordinir fungsi
pengawasan terhadap BEM FIB.
4. Kegiatan BEM FIB adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FIB baik berupa
program kerja yang telah direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
5. Program kerja BEM FIB adalah rancangan usaha-usaha yang akan dijalankan BEM
FIB dalam melaksanakan fungsinya.
6. Pengawasan terhadap kegiatan BEM FIB dengan cara mengamati secara langsung
kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FIB.
7. Program kerja terencana adalah kegiatan yang dibuat di awal kepengurusan.
8. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana.
9. Laporan Pertanggungjawaban program kerja BEM FIB adalah bentuk
pertanggungjawaban dari BEM FIB atas pelaksanaan program-program kerjanya.
Pasal 2
1. Maksud dibuatnya ketetapan ini adalah untuk memberi arahan dan landasan kerja
yang jelas dalam hubungan antara DPM FIB dengan BEM FIB.
2. Tujuan dari Pengawasan ini adalah agar tercipta keselarasan dan kesinambungan
penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan tujuan dan fungsi Keluarga
Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga FIB UB.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
BAB II
HUBUNGAN ANTARA DPM FIB DAN BEM FIB
Pasal 3
1. DPM FIB berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BEM FIB.
2. DPM FIB dapat menggunakan hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi,
dan hak bujet apabila ditemukan ketidaksesuaian program kerja dengan rencana awal
setelah melalui mekanisme Hearing Rutin atau Rapat Koordinasi.
3. BEM FIB berkewajiban memberikan tanggapan atas penggunaan hak inisiatif, hak
angket, hak interpelasi, hak petisi, dan hak bujet yang disampaikan oleh DPM FIB.
4. Apabila setelah digunakan hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi, dan
hak bujet, program kerja BEM FIB tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap
GBHK, maka DPM FIB berhak memberikan sanksi.
5. BEM FIB berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada
DPM FIB.
6. DPM FIB berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dan memberikan
feedback terhadap laporan pertanggungjawaban BEM FIB.
BAB III
PENGAWASAN DPM FIB TERHADAP BEM FIB
Bagian Pertama
Anggota
Pasal 4
1. Pengawasan setiap kementerian BEM FIB UB dilakukan oleh seluruh anggota DPM
FIB UB
2. Pengaturan bidang pengawasan akan dikoordinir oleh Komisi Kelembagaan DPM
FIB UB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan Program Kerja BEM FIB
Pasal 5
1. BEM FIB wajib menyerahkan salinan proposal program kerja terencana yang telah
disetujui oleh kemahasiswaan FIB kepada DPM FIB.
2. BEM FIB wajib memberikan laporan program kerja insidental secara tertulis, selambat-
lambatnya 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan pada jam kerja DPM FIB.
3. Setiap program kerja yang dilaporkan BEM FIB harus memuat hal-hal berikut:
a. Nama kegiatan
b. Deskripsi kegiatan
c. Tujuan kegiatan
d. Sasaran kegiatan
e. Penanggungjawab kegiatan
f. Waktu pelaksanaan kegiatan
g. Anggaran dana
h. Parameter keberhasilan kegiatan
4. Apabila BEM FIB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 5
ayat (1), (2) dan (3), maka BEM FIB dapat dikenakan sanksi.
5. Pengawasan HIMAPRODI dan UKM oleh DPM dapat dilakukan melalui laporan kerja
BEM FIB.
Bagian Ketiga
Bentuk Pengawasan
Pasal 6
Bentuk pengawasan DPM FIB terhadap BEM FIB dapat dilakukan melalui :
1. Rapat Koordinasi DPM FIB dengan BEM FIB
2. Hearing Rutin
3. Turun Lapangan
4. Survei kepada mahasiswa
5. Pengaduan mahasiswa
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan
Pasal 7
1. Rapat Koordinasi DPM FIB dengan BEM FIB bertujuan untuk :
a. Menjaga kesesuaian nilai antara program kerja yang akan dilaksanakan dengan
nilai-nilai yang telah disepakati dalam GBHK, Undang–undang DPM FIB dan
peraturan lainnya.
b. Mengimplementasikan fungsi koordinatif DPM FIB dengan BEM FIB.
c. Meminta keterangan dan laporan terkait agenda terencana maupun kejadian diluar
agenda terencana BEM FIB UB dan melakukan penyelidikan terhadap pihak-
pihak yang terkait.
2. Rapat koordinasi bersifat tertutup kecuali disepakati dengan konteks tertentu.
Pasal 8
1. Hearing Rutin BEM FIB oleh DPM FIB bertujuan untuk mendapatkan penjelasan
lebih lanjut mengenai kegiatan BEM FIB.
2. Hearing Rutin dapat dilakukan terhadap:
a. Presiden dan/atau wakil presiden BEM FIB
b. Kementrian Koordinator/Kementerian/Biro terkait pelaksana program kegiatan
c. Anggota BEM FIB
d. Panitia kegiatan program kerja BEM FIB
3. Hasil dari Hearing Rutin dilaporkan kepada Komisi Kelembagaan DPM FIB.
4. Hasil dari Hearing Rutin ini dapat digunakan untuk menilai kinerja BEM FIB.
5. Hearing Rutin bersifat terbuka kecuali disepakati dengan konteks tertentu.
Pasal 9
Dalam rapat koordinasi DPM FIB akan membawa berita acara pengawasan sebagai bukti
tindak pengawasan yang ditandatangani oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FIB.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Pasal 10
1. Turun lapangan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan BEM FIB.
2. Turun lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait Kegiatan dan
Program Kerja BEM FIB.
3. Turun lapangan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pihak BEM FIB dan panitia
pelaksana Program Kerja BEM FIB.
4. DPM FIB memiliki hak untuk mengakses seluruh rangkaian kegiatan dari Program
Kerja BEM FIB seluas–luasnya.
5. Turun lapangan harus sepengetahuan Komisi Kelembagaan DPM FIB.
6. Hasil dari turun lapangan dapat digunakan untuk menilai kinerja BEM FIB.
7. Pengawasan turun lapangan terhadap kegiatan BEM FIB dilakukan oleh seluruh
anggota DPM FIB setelah berkoordinasi dengan anggota yang mengawasi
kementerian yang dinaungi.
BAB IV
MEKANISME PENYIKAPAN BEM FIB
Bagian Pertama
Bentuk–bentuk Penyikapan BEM FIB
Pasal 11
Bentuk–bentuk penyikapan yang dapat dilakukan oleh BEM FIB adalah:
1. Aksi, baik aksi demonstrasi dengan pengerahan massa maupun aksi simpatik yang
dilakukan di tempat-tempat strategis di dalam kampus.
2. Mimbar bebas, dengan menggelar orasi, seruan, pernyataan sikap yang dihadiri massa
dan publik figur.
3. Konferensi pers, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
4. Tulisan yang dikomunikasikan kepada publik, media massa, maupun pihak-pihak
tertentu yang diharapkan memperhatikan dan memenuhinya.
5. Bentuk-bentuk penyikapan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan
memperhatikan aturan yang berlaku.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Kedua
Alur Pelaporan Penyikapan
Pasal 12
1. Pelaporan penyikapan dapat berbentuk surat pemberitahuan dan/atau media
komunikasi lainnya.
2. Pelaporan penyikapan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 1, BEM FIB wajib
menyampaikan pelaporan selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum kegiatan
dilaksanakan kepada anggota DPM FIB dan/atau komisi Kelembagaan DPM FIB.