Nomor: RISALAHDPD/KMT.II-RDPU/I/2018 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE II DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2017-2018 I. KETERANGAN 1. Hari : Senin 2. Tanggal : 22 Januari 2018 3. Waktu : 13.50 WIB – 15.55 WIB 4. Tempat : R. Sidang Komite II 5. Pimpinan Rapat : 1. Parlindungan Purba, SH., MM. (Ketua Komite II DPD RI) 2. Ir. Marhany Victor Poly Pua (Ketua Timja) 6. Sekretaris Rapat : 7. Acara : Membahas rencana penyusunan RUU tentang Kedaulatan Pangan dan RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dengan: 1. Prof. Ir. Sobir, M.Sc; 2. Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc; 3. Prof. Drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D. 8. Hadir : Orang 9. Tidak hadir : Orang
29
Embed
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA · nomor: risalahdpd/kmt.ii-rdpu/i/2018 dewan perwakilan daerah republik indonesia ----- risalah rapat dengar pendapat umum komite ii dewan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor: RISALAHDPD/KMT.II-RDPU/I/2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE II
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2017-2018
I. KETERANGAN
1. Hari : Senin
2. Tanggal : 22 Januari 2018
3. Waktu : 13.50 WIB – 15.55 WIB
4. Tempat : R. Sidang Komite II
5. Pimpinan Rapat : 1. Parlindungan Purba, SH., MM. (Ketua Komite II DPD RI)
2. Ir. Marhany Victor Poly Pua (Ketua Timja)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara : Membahas rencana penyusunan RUU tentang Kedaulatan
Pangan dan RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Genetik dengan:
1. Prof. Ir. Sobir, M.Sc;
2. Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc;
3. Prof. Drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D.
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
1
II. JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT: Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (KETUA TIM KERJA)
Belum tiba, kami mohon maaf pada bapak-bapak narasumber tapi saya sebagai Ketua
Tim Kerja. Sebenarnya tim kerja kita ada 2, tim kerja bidang RUU Pangan dan tim kerja bidang
pemanfaatan rekayasa genetika tanaman kalau tidak salah. Tim kerjanya belum mulai tapi kita
mulaikan saja dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om swastiastu.
Yang saya hormati bapak, ibu anggota Komite II DPD RI.
Yang saya hormati bapak-bapak narasumber Pak Prof. Dr. Bustanul Arifin, Bapak Prof.
Sobir, juga Pak Prof. Bambang Purwantara.
Atas nama Pimpinan Komite II DPD RI kami sampaikan selamat datang dan terima kasih
sudah memenuhi undangan Pimpinan Komite II DDP RI dalam rapat dengar pendapat saat ini.
Nah karena seyogyanya Pimpinan Komite II yang harus memimpin dan mereka belum tiba, saya
mohon persetujuan bapak-bapak, ibu-ibu anggota Komite II kalau boleh kita buka lalu kita skors
selama barangkali 10 menit, oh 5 menit saja menunggu pimpinan kita dan sesudah itu kita lanjut
lagi kecuali pimpinan tidak tiba rapatnya akan berlanjut. Bisa bapak-bapak narasumber.
PEMBICARA: HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM (KALSEL)
Pimpinan. Saya mau ingatkan jadwal kita inikan dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00
WIB jadi kalau sampai 15.00 WIB mungkin profesor-profesor narasumber kita ini mungkin juga
ada kegiatan jadi ditanyakan juga ke beliau, kasihan beliau masa beliau ikut kita. Inikan kita
harus utamakan ini kita, kita inikan Cuma pesuruh rakyat saja bukan orang yang bisa ngatur-
ngatur kan begitu. Jadi mungkin ditanyakan ke beliau sampai pukul 15.00 WIB kalau memang 5
menit ini ya jalan saja sesuai jadwal nanti pukul 15.00 WIB tutup saja kalau memang beliau ada
kegiatan lain begitu.
Terima kasih pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (KETUA TIMJA)
Terima kasih Pak Habib. Jadi jadwal kita memang menurut agenda rapat hari ini mulai
dari pukul 13.00 WIB siang sampai pukul 15.00 WIB sore. Nah ini sudah pukul 14.00 WIB kita
belum mulai jadi betul juga Pak Habib kita ikut perkembangan nanti barangkali bapak-bapak
narasumber setelah pukul 15.00 WIB ada acara jangan-jangan, sudah ada agenda ya. Kita nanti
barangkali sambil jalan kalau memang boleh lanjut kita perpanjang kalau ada acara ya kita
menyesuaikan, mungkin begitu. Kita skors dulu sambil menunggu pimpinan dalam 5 menit ini.
Ya kita skors.
RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
2
KETOK 1X
Terima kasih. Silakan dalam 5 menit mungkin ada yang mau ke toilet dulu.
Baiklah bapak, ibu yang kita hormati. Kita cabut lagi skors tadi. Karena pimpinan komite
sampai sekarang belum tiba sebenarnya disampaikan sudah di jalan tapi mereka belum tiba maka
tadi saya diminta teman-teman untuk bisa memimpin dulu sementara rapt dengar pendapat ini
sebagai ketua tim kerja bidang rekayasa genetika tanaman kalau tidak salah seperti itu bunyinya.
Tim kerja yang satu adalah tim kerja bidang pangan pak, Pak Nawardi itu. Nah kita mulai saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Yang terhormat bapak, ibu anggota Komite II DPD RI.
Yang terhormat Pak Prof. Bambang Purwantara, juga Pak Prof. Sobir dan Pak Prof. Dr.
Bustanul Arifin.
Pertama-tama kita sampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga hari ini dapat dilaksanakan rapat dengar
pendapat umum tentang Rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan dan Rancangan
Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Nah ini judulnya
ini Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.
Bapak dan ibu yang saya hormati.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam program kerja tahun 2018, Komite II akan
menyusun RUU tentang Kedaulatan Pangan dan RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Genetik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, usulan RUU baik dari DPR, DPD maupun
Pemerintah harus disertai naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Untuk itulah
pada siang hari ini kita bermaksud mendiskusikan dan meminta masukan dari para narasumber
dan pakar mengenai kedua rancangan undang-undang tersebut. Usulan pembentukan RUU
tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik karena Indonesia merupakan salah
satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang tinggi, mega
biodiversity dan setara dengan Brazil di Benua Amerika dan Zaire atau Republik Demokratik
Kongo di Afrika. Ini bisa jadi calon-calon SR juga negara-negara ini. Di Amerika, di Zaire dan
di Kongo. Iya, Pak Habib di Kongo saja. Lalu di sisi lain potensi sumber daya genetik Indonesia
begitu berlimpah. Nah sumber daya genetik yang kita miliki itu memiliki nilai ekonomis yang
tinggi sehingga harus dapat dimanfaatkan dan dipergunakan secara bijaksana.
Nah selanjutnya terkait dengan penyusunan RUU Kedaulatan Pangan. Komite II menilai
bahwa kedaulatan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam konteks pembangunan suatu
SIDANG DISKORS PUKUL 13.55 WIB
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.00 WIB
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
3
negara yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan sebagai instrument utama pembangunan ekonomi. Fungsi pertama
adalah merupakan fungsi ketahanan pangan sebagai prasyarat terjaminnya akses pangan bagi
semua penduduk. Akses terhadap pangan dalam jumlah yang memadai merupakan hak asasi
manusia yang harus di jamin oleh negara bersama masyarakat. Laju permintaan pangan di
Indonesia mencapai 4,87% pertahun atau sekitar 5% padahal tidak mudah meningkatkan
produksi pangan di atas 5%. Disisi lain menggantungkan pada pangan import selain akan
menggadaikan kedaulatan juga akan menguras devisa. Nah saat ini era pangan murah sudah
berakhir bagi Indonesia tidak bisa tidak kedaulatan pangan berbasis pangan tropis adalah
keharusan kalau tidak negara akan jadi terdakwa tunggal pelanggar hak atas pangan. Apabila
pada ketahanan pangan lebih menekankan kebutuhan dasar populasi kurang pangan, kedaulatan
pangan melampaui kebutuhan dasar dan yang paling penting adalah mengakui hak bereproduksi
seperti diatur dalam konvenan internasional hak, ekonomi, sosial dan budaya. Atas dasar itulah
bapak, ibu sekalian untuk mempersingkat waktu kita akan segera mempersilakan para
narasumber yang sudah hadir untuk dapat menyampaikan gagasan dan pemikirannya terkait dua
rancangan undang-undang yang akan di dorong oleh Komite II DPD RI pada tahun 2018 ini.
Kami beri kesempatan dulu kepada para narasumber dan nanti bapak, ibu anggota akan
menyampaikan pertanyaan dan juga beberapa kali berdiskusi bersama. Kami mohon pertama
mungkin Pak Bustanul Arifin dulu. Pak Prof. Bustanul Arifin untuk menyampaikan
pemikirannya, lalu kemudian Pak Prof. Sobir dan terakhir Pak Prof. Bambang Purwantara. Kami
persilakan Pak Prof. Bustanul Arifin.
PEMBICARA: Prof. Dr. BUSTANUL ARIFIN, M.Sc. (NARASUMBER)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pimpinan, Pak Ketua Pokja yang dalam
hal ini bertindak sebagai pimpinan pada rapat dengar pendapat kali ini. Pak tolong anda pencet
ctrl L atau di view bikin di full screen bawahan, biar besar. Baik, ada beberapa hal yang akan kita
share sebetulnya bukan langsung pendapat tapi mengajak kita untuk berpikir sama-sama kira-
kira substansi naskah akademiknya itu seperti apa bentuknya. Saya tuliskan sebagai pemikiran
awal karena memang baru awal banget tentang konteks, konsep kita ini. Kenapa bapak, ibu
sekalian? Pada prinsipnya kedaulatan pangan ini masih abstrak jadi nanti mohon kita tampung,
kita catat sama-sama kalau melihat definisnya di undang-undang yang lama, bukan lama,
undang-undang yang akan kita rujuk juga sebenarnya Undang-Undang Pangan, dia adalah hak
negara dan bangsa. Jadi memang abstrak betul, jadi tim yang menyusun naskah akademik perlu
menkonkritkan definisinya yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin
atas hak pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. Itu bunyi tekstual di Undang-Undang 18.
Apakah kita nanti, saya yakin bakal lama diskusi ini kelak kalaupun siapapun yang menuliskan
naskah akademiknya karena begitu bernama hak bernegara dan bangsa itu sudah sangat abstrak
begitu, bagaimana mengkonkritkannya, bagaimana menemukan indikator, bagaimana
menemukan kriteria sehingga akan lebih mengarah kepada yang kita sampaikan.
Nah kriteria yang kedua atau definisi yang kedua lebih ini, lebih soft. Kalau ini hak, kalau
ini hak, kalau ini kemampuan bernegara dan bangsa. Mengukur kemampuan mungkin lebih
mudah. Mengukur kemampuan itu kita mana yang import mana yang tidak import karena yang
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
4
kedua lebih mudah sebenarnya atau mengukur keanekaragaman juga lebih mudah. Mengukur
apa yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu
mudahlah sebetulnya ya dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi dan
kearifan lokal secara martabat. Jadi kalau di Papua, di Asmat banyak ditemukan gizi buruk
berarti kita kemampuan negaranya sedang bermasalah begitu. Itu konsekuensi dari definisi ini
bapak dan ibu sekalian. Yang lebih operasional lagi ketahanan pangan. Ketahan pangan lebih
operasional tapi menjadi isu politis karena kita masih banyak harus bergantung sama impor
walaupun di dalam makna ketahanan pangan, mohon ijin Pak Ketua. Ijin, Pak Ketua. Saya
sampaikan ketahanan pangan lebih operasional sehingga kita kalau diminta merumuskan kriteria
tentang baik, cukup , baik jumlah maupun mutu terus aman, beragam, bergizi, merata ini mudah
dan lebih mudah diukur kriterianya. Jadi apakah nanti ita bikin approach, bikin aproksimasi,
apakah dari ini menjadi indikator tadi kedaulatan, saya pikir diskusinya akan mengarah kesitu.
Yang paling mudah tentu saja ukuran swasembada. Swasembada itu ya mudahnya kalau kita
impor dibawah 10% masih disebut swasembada, kalau impor beras cuma 500 ribu masih nol
koma, masih 1, 2% masih disebut swasembada, itu definisi FAO kecuali kita mau ubah
definisinya. Dengan kata lain nanti mohon kita diskusikan, mohon juga kami minta pandangan
bapak, ibu sekalian agar naskah akademiknya lebih smooth kira-kira bagaimana mengkonkritkan
definisi yang abstrak tadi kalau hak negara dan bangsa kan masih abstrak.
Nah setelah itu saya coba approach, coba kita dekati dari undang-undang yang ada. Saya
menduga kita tidak mencoba hal yang baru banget tapi mengkombinasikan, mensintesis dari
undang-undang yang ada. Undang-undang yang ada dan peraturan dibawahnya yang
berhubungan dengan kedaulatan pangan yang saya sebutkan tadi pasti Undang-Undang Pangan.
Nomor dua saya sebut Undang-Undang Kesehatan, jadi tidak ada gunanya kita swasembada atau
klaim surplus atau apapun tapi rakyat kita masih banyak yang kurang gizi sehingga undang-
undang kesehatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari definisi kedaulatan pangan. Bisa
ditelusuri akibatnya atau konsekuensinya jika harga pangan terlalu mahal sehingga rakyat kita
tidak mampu membeli pangan yang bergizi dan bermutu itu tidak berdaulat walaupun kita tidak
impor sekalipun misalnya sehingga definisinya pasti lebih lebar, lebih apa, lebih dinamis bahkan
sebetulnya. Bahkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah juag berhubungan, tidak ada gunanya
kita di pusat merumuskan sesuatu tapi tidak mampu diterjemahkan oleh teman-teman di
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota dan seterusnya Undang-Undang
Perdagangan, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Holtikultura, Undang-Undang 18
saya malah tidak tuliskan 12 ya, diberikutnya, peternakan serta hewan, perikanan, ketahanan
pangan dan gizi ini ada PP khusus lalu ada Perpres kemudian ada Perpres baru, paling baru
ditandatangani Pak Jokowi Perpres 83 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Selain
itu bapak, ibu sekalian sebagaimana khasnya kita membuat undang-undang ada juga yang tidak
berhubungan langsung, sangat banyak nanti kita petani satu-satu.
Yang mungkin tugas awal Pak Ketua dan pimpinan, ya tahap awal sebelum menyusun
naskah akademik ada proses yang disebut RIA (Regulatory Impact Assesment), mirip-mirip
dengan ria ya. Regulatory Impact Assesment, jadi tahapan ini menjadi sangat penting, satu
memang harus dikaji tentang butuhnya RUU Kedaulatan Pangan itu. Benar masalah, benar butuh
apa tidak, jadi lebih dari DIM, lebih dari balance, lebih substansial bahkan lebih ideologis. Yang
kedua baru benefit cost, menghitung untung ruginya, kalau punya ini apa untungnya, kalau tidak
punya apa ruginya atau sebaliknya ya karena akan menjadi alternatif solusi. Kita mungkin klaim
bahwa Undang-Undang Pangan yang ada tidak cukup baru kita perlu undang-undang RUU
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
5
Kedaulatan Pangan begitu kira-kira bunyinya. Harus kita mampu buktikan bahwa yang ada
sekarang tidak tajam misalnya sehingga perlu undang-undang baru termasuk untung ruginya dan
konsultasi dengan stake holder merupakan bagian tidak terpisahkan dari RIA ini, Regulatory
Impact Assesment. Memang ide awal dari RIA, proses RIA ini dilakukan di negara-negara maju
dan karena di mereka juga terbukti sehingga OECD ini, Organisation for Economic Co-
operation and Development mendorong proses melalui RIA bagi pembentukan atau perumusan
setiap RUU baru di negara-negara itu. Kita sudah adopsi, kita sudah adopsi, Bappenas sudah
mulai adopsi dari situ dan Bappenas mencoba mengkonkritkan sesuai dengan konteks Indonesia.
Penyusunan peraturan perundangan baru umumnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan
antara lain satu memantapkan kedaulatan negara. Tadi tujuannya. Jadi kita harus buktikan bahwa
undang-undang RUU kedaulatan yang dihasilkan inisiatif DPD ini berkontribusi pada
peningkatan atau perbaikan kedaulatan negara, itu dulu pak. Itu memang debat yang seru saya
yakin, sangat seru bahkan karena nanti segala macam memangnya kita tidak boleh impor sama
sekali lah kalau kita tidak punya kita impor gandum saja sudah 11 juta ton misalnya, masa kita
larang makan indomie dan seterusnya. Jadi pasti ramai. Yang pertama. Yang kedua,
meningkatkan daya saing bangsa. Oke kita tidak mampu punya gandum tapi kita punya yang
lain, daya saing itu yang kita tingkatkan begitu pak. Jadi ada trade off, tidak mungkin mencapai
semua misalnya tapi kita unggul disana, tidak unggul disini. Dan dapat menjadi bagi dasar
program lain yang relevan lalu transparansi publik, dan ada konsultasi publik, kata kuncinya
memang konsultasi publik. Dan dari proses ini yang kalau DPD menjadi yang pertama
melakukan RIA ini saya pikir bagus juga, artinya di tingkat TC di pemusatan latihan, di Pelatnas
kita sudah babak belur duluan, sudah kuat, tangguh duluan maksudnya, berantemnya sebegitu
kita lempar pada masyarakat sudah barang sudah jadi. Jangan tiba-tiba konsepnya tidak matang
begitu lempar keluar dilaksanakan baru kita babak belur, tidak benar juga begitu namanya atau
dua-duanya babak belur tidak benar. Misalnya Timnas bola kita begitukan latihan kalah nanti
tanding kalah lagi. Nah tapi esensinya kita adalah exercise sangat keras di dalam sehingga begitu
keluar lebih mantap.
Saya tidak akan lama bapak, ibu sekalian. Ada 7 proses nanti tinggal diikuti. Satu, normal
itu identifikasi analisnya lalu tujuannya apa, setelah itu pengembangan berbagai alternatif untuk
mencapai, lalu BC analisis tadi, lalu pilihan-pilihan terbaik sehingga muncul kata-kata RUU
Kedaulatan Pangan, lalu kita sampaikan nanti di dalam pasal pelaksanaannya kita susun
penyusunan strategi implementasi. Nah proses ini biasanya memerlukan legal drafter yang cukup
canggih. Saya cerita sedikit karena sedang heboh impor, dengan kasus ini impor beras. Dengan
kasus ini apakah kita saya berikan pelajaran dari impor beras awal 2018 di dalam makalah itu
saya sertakan, makalah saya waktu diajak diskusi di Iluni UI yang juga heboh juga. Esensinya
pak, esensinya itu memang sudah mahal sehingga kita petakan mengapa sampai maha.
Pertanyaannya masa karena mahal kita tidak berdaulatan, itukan bisa dibalik atau bisa dimulai
mengapa harus sampai mahal? Iya lalu saya tuliskan selama ini kita sudah impor. Pak Ketua, kita
impor itu sudah saya hitung selama Pak Jokowi itu impor kita itu sudah 2,9 juta ton. Kalau mau
ditanya nilai rupiahnya kalau ini 1,24 ini kali kalikan 13.000 ribu nilai tukar dollar, 17 triliun loh.
17 triliun, seventeen selama Pak Jokowi. Sehingga pak kalau kita meributkan yang 500 ribu
kemarin telat begitu, sudah telat meributkan yang kemarin begitu. Sudah telat masa 500 ribu saja
diributin. Sepanjang 2017 itu sudah triwulan 1 45, 85, 67 total sudah 256, ini yang besar kemarin
karena kita impor 1,5 juta ton tempo hari. Mungkin saya mencoba realistis saja pak, tidak baik
saya argument begini. Saya mencoba realistis kita memang sudah impor nothing new, tidak ada
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
6
yang baru bagi kita. Nah saya coba jelaskan mengapa sampai yang baru? Begini pak, kurang
detail diperhatikan oleh teman-teman di bulan Agustus itu ada kebijakan HET, jarang orang yang
perhatikan detail. HET itu kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan 9450 untuk beras
medium, kemudian 12800 untuk beras premium. Lalu di daerah lain disitu saya tuliskan betul
jelas di paper nya itu di daerah lain 9950 dan 13 dan seterusnya. Nah tolong kita logika masing-
masing begitu ditetapkan beras HET hampir semua pedagang mengolah berasnya menjadi beras
premium, dia kejar yang 12800 pak, dibanding jual 9450 dia kejar, akibatnya beras mediumnya
langkah begitu langkah harga beeeng itu sampai kemarin Desember itu 13700 dari sebelumnya
sekian. Jadi artinya kesalahan atau akibat dari kebijakan pemerintah sendiri begitu. Karena harga
beras sudah langkah, sudah tidak ada barang barulah heboh ada yang klaim, ada yang panen-
panen, foto-foto tapi barang sudah tidak ada, sudah keburu langkah begitu. Nah kira-kira begitu.
tempo hari kita pernah bahas waktu kita kesini, bahas mengenai betapa data, ada over estimasi
kan dari statistik yang ada kegedean kan begitukan kita pernah bahas tempo hari walau tidak
detail kita bahasnya. Jadi ada over estimasi dari proses itu. Yang kedua, yang orang jarang
perhatikan juga ada BPNT. Memang tidak top, di wartawan juga jarang yang mengangkat. BPNT
ini Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi raskin itu akan di ubah menjadi kartu seperti kartu e-toll ada
uang dimasukan 110 ribu 3 bulan sekali 330 ribu kemudian orang miskin menggesek di toko
yang ditunjuk. Macam-macam bu tapi 2017 baru 44 kota, oke. Nah ini tidak publish ini. Ini peta
pengadaan Bulog, peta pengadaan Bulog dari 2014, 2015, 2017 ya. 2017 yang warna ungu nah
dibandingkan yang biasanya pengadaan Bulog itu paling kecil kemarin, dari total ditarget dia 3,7
cuma tercapai 2,2 artinya pada bulan Maret ini Bulog hanya mampu melakukan pengadaan beras
membeli gabah ya 15000 ton terus turun terus. Logikanya pak lah kata Bulog lah orang saya
bukan jualan beras lagi, raskin bukan saya ngapain saya simpan-simpan beras. Saya confirm ke
Pak Djarot dengan bahasa yang tidak langsung, confirm “lah ngapain pak saya numpuk-numpuk
orang saya nanti yang menyalurkan bukan saya, yang berasnya di taruh di Indomaret sama
siapa”, kira-kira begitu bahasa kasarnya kan. Nah akhirnya memang tidak ada, itulah yang ikut
mendorong beras naik. Boleh disalahkan Bulog tapi tidak mungkin orang saya terima perintah
kata Bulog. Saya kan terima perintah, saya kan bekerja berdasarkan PP 48 Tahun 2016 karena
dia bukan lembaga negara toh dia BUMN. Jadi kelihatan betul dari kinerja ini sebelumnya tinggi
pengadaannya pak, sebelumnya sampai 2 juta ton eh sampai 3 juta , 2014, 2015, 2016 ini paling
kecil, kemungkinan kedua memang barang tidak ada, ini terus menurun ini. Ini tapi potret dari
panen disini, ini bulan panen, bulan Maret lalu panen kedua Juli-Agustus habis itu September
masih ada tapi rendah, pada bulan September karena tidak ada barang tidak bisa ngisi gudang
lah, begitu tidak bisa ngisi gudang ya harga melonjak pak. Pertanyaanya kemana berasnya
karena surplus itu? Masa di stok oleh spekulan sekuat berapa mereka nyetok, kalau nyetok 1-2
minggu tidak apa-apa, kalau besar mau taruh dimana mereka tidak punya gudang kecuali nitip
berasnya di Bulog mungkin mereka tidak punya gudang sebanyak itu. Ini jarang menjadi kita
kebetulan lihat ekornya, nah ini pertanyaannya apakah dengan begini disebut tidak berdaulat kan
begitu kan pertanyaanya kan. Lalu saya coba, kita tidak akan membahas ini kita sudah pernah
bahas disini Pak Ketua tempo hari bahwa ada kecurigaan metode kita kelebihan lah over estimasi
lalu saya coba apakah impor akan menganggu harga gabah petani kan itu yang argument
berikutnya. Sepanjang 2017 tidak tuh. Sepanjang 2017 harga gabah petani selalu tinggi, ini GKG
54, gabah ini pak belum beras. Kemudian yang GKP 48 jauh diatas harga yang ditetapkan
pemerintah sehingga 2017 kemarin petani tidak ada yang ribut, ribut harga anjlok itu tidak ada,
nyaris tidak ada, paling top beras jelek pun masih dibeli dengan 37 ini baca yang hijau ini. Yang
RDPU KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
SENIN, 22 JANUARI 2018
7
hijau bulan Desember sudah 4400. Jadi kalau beras 13, 14 bahkan bisa 17 itu masuk akal karena
memang begini keadaannya. Masa petani ekspor gabah kan tidakmungkin juga. Kita paling
mungkin ya memang tidak ada barang. Terus laporan petani, nilai tukar petani naik, naik laporan
petani. Jadi petani ya tidak terlalu heboh petani beras palingtidak tapikan petani kita miskin
lahannya cuma seperempat sehingga yang faktor lain yang jalan dilihat orang inflasi pedesaan.
Inflasi pedesaan juga ikut naik karena harga beras naik akhirnya petani juga terpukul dengan
kenaikan harga beras begitu loh pak. Saya tidak kebayang kalau tidak seperti sekarang itu ya.
Nah penen raya masih lama, masih 2 bulan, 3 bulan lagi nah sekarang masalahnya seberapa kuat
Bulog memegang stok agar jangan sampai bocor ke pasar kalau bocor ke pasar mungkin
memang menganggu petani.
Nah kita konteks kedaulatan pangan ini sekali lagi message saya Pak Ketua mohon kita
tidak hanya fokus ke beras pasti tapi ke gizi, gizi ini menjadi bagian dari kedaulatan pangan yang
paling penting karena logika asumsinya kalau harga beras semakin mahal warga sulit membeli
barang lain karena dengan beras pun sudah habis duitnya, sulit membeli barang yang bergizi,