DEWAN KETAHANAN NASIONAL - perencanaan.dkn.go.id · Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional M. Munir Letnan Jenderal TNI. Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15

DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN KEUANGAN (Audited) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

2015

Jl. Budi Utomo. No. 6 Jakarta - 10710

Jl. Medan Merdeka Barat No.. 15

Jakarta Pusat 10110

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110 Laporan Keuangan TA 2015 (Audited)

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai

tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dewan Ketahanan Nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun

laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun

dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang

transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada

para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas

/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2016

Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir Letnan Jenderal TNI


ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Telah Direviu iii

Pernyataan Tanggung Jawab iv

Ringkasan Laporan Keuangan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 22

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 27

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 31

F. Pengungkapan Penting Lainnya 32

VI. Lampiran 34

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110 Laporan Keuangan TA 2015(Audited)

iii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2015 berupa Neraca pertanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat

dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Dewan Ketahanan

Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh

lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat

atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat

semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan

keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait.

Jakarta, April 2016 Ketua Tim Pemeriksa Internal

Slamet Riyadi

Brigadir Jenderal TNI


iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran,

(b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan

tanggungjawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2016

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir Letnan Jenderal TNI


-1-

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun untuk periode yang berakhir

31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.796.979,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp140.778.791.636,00 atau mencapai 97.55 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp144.307.962.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp94.885.157.413,00

yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp6.449.900,00; Aset Tetap (neto) sebesar

Rp76.653.641.443,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset

Lainnya (neto) sebesar Rp18.225.066.070,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp94.885.157.413,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.796.979,00 sedangkan jumlah Beban


-2-

Operasional adalah sebesar Rp54.357.866.679,00 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp(54.356.069.700,00). Surplus kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.859.585,00 dan

Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(54.351.210.115,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015

dikarenakan adanya adopsi pertama kali sistem akrual sesuai dengan PP Nomor 71

Tahun 2010, Laporan Perubahan Ekuitas tidak bisa dibandingkan dengan laporan

perubahan ekuitas dengan CTA tahun 2014 (lihat CALK pada penjelasan umum

kebijakan akutansi point 9. Implementasi akuntansi berbasis akrual pertama kali).

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp8.462.398.344,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(54.351.210.115,00), kemudian

ditambah dengan Penyesuaian Nilai Persediaan Tahun Berjalan sebesar

Rp1,834,130,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan

Mendasar sebesar Rp(18,00), dan transaksi antar entitas sebesar

Rp140.772.135.072,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015

adalah senilai Rp94.885.157.413,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.


- 3 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

TA 2014ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 6.656.564 0,00 195.452.417

JUMLAH PENDAPATAN - 6.656.564 0,00 195.452.417

BELANJA Belanja Pegawai B.2 18.659.657.000 18.321.154.277 98,19 17.496.214.637 Belanja Barang B.3 27.968.105.000 26.723.518.238 95,55 20.414.055.055 Belanja Modal B.4 97.680.200.000 95.734.119.121 98,01 219.655.000

JUMLAH BELANJA 144.307.962.000 140.778.791.636 97,55 38.129.924.692

% thd AnggCATATANURAIAN TA 2015


- 4 -

II. NERACA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

CATATAN 2015 2014

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - 3.112.250 Persediaan C.2 6.449.900 35.982.100 Jumlah Aset Lancar 6.449.900 39.094.350

Peralatan dan Mesin C.3 90.604.502.064 20.614.513.674 Aset Tetap Lainnya C.4 8.944.105.905 568.097.704 Akumulasi Penyusutan C.5 (22.894.966.526) (17.016.341.178) Jumlah Aset Tetap 76.653.641.443 4.166.270.200

ASET LAINNYAAset Tidak Berwujud C.6 17.994.062.999 4.260.146.044 Aset Lain-Lain C.7 3.634.205.566 - Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainya C.8 (3.403.202.495) - Jumlah Aset Lainnya 18.225.066.070 4.260.146.044

JUMLAH ASET 94.885.157.413 8.465.510.594

Uang Muka dari KPPN C.9 - 3.112.250 - 3.112.250

Ekuitas C.10 94.885.157.413 8.462.398.344 JUMLAH EKUITAS 94.885.157.413 8.462.398.344

94.885.157.413 8.465.510.594

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS


- 5 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL


(Dalam Rupiah)

CATATAN 2015 2014

D.1Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 1.796.979 -

1.796.979 -

Beban Pegawai D.2 18.321.154.277 -Beban Persediaan D.3 549.923.090 -Beban Barang dan Jasa D.4 21.212.204.789 -Beban Pemeliharaan D.5 2.016.632.199 -Beban Perjalanan Dinas D.6 2.976.124.490 -Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 9.281.827.834 -

54.357.866.679 -SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (54.356.069.700) -

D.8Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya 4.859.585 SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 4.859.585 -SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54.351.210.115) -

SURPLUS/DEFISIT LO (54.351.210.115) -

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN


- 6 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 2015 2014

EKUITAS AWAL E.1 8.462.398.344 -SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (54.351.210.115) -PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset E.3 1.834.130 -DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Lain-Lain E.4 (18) -TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 140.772.135.072 -KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS E.6 86.422.759.069 EKUITAS AKHIR 94.885.157.413 -


- 7 -

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dewan Ketahanan Nasional

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Peran, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional adalah

berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31

Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

(LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional, dan berperan dalam pembinaan

ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan

nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas merumuskan

rancangan kebijakan dan strategi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun

struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi,

Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional berkomitmen dengan visi “Menjadi lembaga

perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional”.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan

dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

a. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin

keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari

ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.

b. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan

efisien.

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri

dari 9 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputian Bidang Sistem Nasional;

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


- 8 -

Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputian Bidang

Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang

Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan

Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan,

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari 3

unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan

dan Humas.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang

dikelola oleh Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan

melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.


- 9 -

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan

laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Dewan Ketahanan Nasional menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Dewan Ketahanan Nasional dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber

daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban

yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


- 10 -

Kebijakan

Akuntansi A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan

kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional adalah

sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

1) Pendapatan- LRA a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN).

b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan-

LO

2) Pendapatan- LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada Dewan Ketahanan Nasional adalah

sebagai berikut:

a) PNBP yang diperoleh dari Jasa Giro.

b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).


- 11 -

c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja 3) Belanja a) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

c) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) Beban a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

b) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset

Lainnya.

Aset Lancar

a) Aset Lancar (1) Aset Lancar mencakup Kas di Bendahara Pengeluaran

yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai,

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

(2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan

nilai rupiah pada tanggal neraca.

(3) Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

(a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian; (b) harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri; (c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya


- 12 -

apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

b) Aset Tetap (1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

(2) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

(3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000

(sepuluh juta rupiah);

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

(d) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara

lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset

Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

(e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat

ada penetapan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.


- 13 -

Penyusutan

Aset Tetap c) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari

suatu aset tetap.

(1) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

(a) Tanah;

(b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

(c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

(3) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

(a) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern) 4 tahun


- 14 -

Aset Lainnya

d) Aset Lainnya (1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk

dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan

Aset Lain-lain.

(2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. Di tahun 2015 Setjen

Wantannas belum melakukan amortisasi terhadap aset

tak berwujud. Sesuai PMK nomor 251/PMK.06/2015

tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa

aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat,

penerapan atas amortisasi BMN berupa aset tak

berwujud pada entitas pemerintah pusat berdasarkan

SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan dilaksanakan mulai tahun

anggaran 2016.

(3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban 6) Kewajiban a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang


- 15 -

Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung. Ekuitas 7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang

pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak

dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga

tidak dilakukan pelunasan 100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/DJKN


- 16 -

Implementasi

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis

Akrual

Pertama Kali

9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis

akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh

pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash

toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi

berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun

berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan

Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai

dilaksanakan tahun 2015.

Sesuai Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi

Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan Interpretasi

paragraf 4, yang menyatakan entitas tidak menyajikan kembali Laporan

Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan

Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan

dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Paragraf 6 menyatakan entitas tidak melakukan penyajian kembali

laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi

dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang

berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan

pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.


- 17 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dewan Ketahanan Nasional telah mengadakan revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, dengan Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun

Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-052.01.1.427975/2015 Tanggal 19 November

2015. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut

berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

ANGGARAN ANGGARANAWAL SETELAH REVISI

BelanjaBelanja Pegawai 18.551.201.000 18.659.657.000 Belanja Barang 25.193.261.000 27.968.105.000 Belanja Modal 563.500.000 97.680.200.000

Jumlah Belanja 44.307.962.000 144.307.962.000

2015Uraian

Realisasi

Pendapatan

Rp6.656.564

B.1. Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp1.796.979,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan

yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi

Pendapatan Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Negara Bukan Pajak - 1.796.979 - Pendapatan Lain-lain - - - Jumlah - 1.796.979 -

Uraian2015

Anggaran Realisasi % Real Angg.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

merupakan pendapatan dari Jasa Giro Bank sehingga tidak ada target dalam

menentukan estimasi pendapatan. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2014 terdapat penurunan sebesar 99,08 persen. Hal ini

disebabkan karena hanya merupakan Jasa Giro Bank.


- 18 -

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014NAIK

(TURUN) %

Pendapatan Jasa 0,00

Pendapatan Lain-lain 1.796.979 195.452.417 -99,08

Jumlah 1.796.979 195.452.417 -99,08

Realisasi Belanja

Rp140.778.791.636

B.2. BELANJA Realisasi Belanja Dewan Ketahanan Nasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp140.778.791.636,00 atau 97,55 persen dari

anggaran belanja sebesar Rp144.307.962.000,00. Rincian anggaran dan

realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2015

Anggaran Realisasi % Real Angg.

Belanja Pegawai 18.659.657.000 18.321.154.277 98,19Belanja Barang 27.968.105.000 26.723.518.238 95,55Belanja Modal 97.680.200.000 95.734.119.121 98,01Total Belanja Kotor 144.307.962.000 140.778.791.636 97,55Pengembalian Belanja - -

Total Belanja 144.307.962.000 140.778.791.636 97,55

Uraian2015

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

-

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran

Realisasi


- 19 -

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir

31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

ANGGARAN REALISASIProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

51.904.482.000 51.095.621.838 98,44

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional 92.403.480.000 89.683.169.798 97,06

Total Belanja 144.307.962.000 140.778.791.636 97,55

PROGRAM2015 %

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami

kenaikan sebesar 269,21 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31

Desember 2014. Hal ini disebabkan adanya Pengadaan belanja modal dalam

rangka mendukung rencana strategis sesuai amanat RPJM Dewan Ketahanan

Nasional untuk membentuk Sistem Informasi yang integratif dalam menghasilkan Policy Brief kepada Presiden.

Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2015 dan 2014

REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014 NAIK (TURUN) %

18.321.154.277 17.496.214.637 4,71 26.723.518.238 20.414.055.055 30,91 95.734.119.121 219.655.000 43.483,86

140.778.791.636 38.129.924.692 269,21

Belanja Pegawai

Rp18.321.154.277

B.3. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp18.321.154.277,00 dan

Rp17.496.214.637,00 atau terjadi kenaikan sebesar 4,71 persen. Kenaikan ini

disebabkan oleh antara lain:

1. Kenaikan gaji pokok pegawai,

2. Bertambahnya pembayaran tunjangan jabatan pegawai yang disebabkan

penambahan jumlah personel.


(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 7.813.943.964 7.158.517.381 9,16 Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 - Belanja Honorarium 0 0 - Belanja Lembur 221.077.000 386.205.000 (42,76) Belanja Pegawai Tunjangan Khusus 10.317.887.095 10.099.102.308 2,17 Jumlah Belanja Kotor 18.352.908.059 17.643.824.689 4,02 Pengembalian Belanja Pegawai (31.753.782) (147.610.052) (78,49)

Jumlah Belanja 18.321.154.277 17.496.214.637 4,71


- 20 -

Belanja Barang

Rp26.273.518.238

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp26.723.518.238,00 dan

Rp19.914.055.055,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 mengalami kenaikan 34,19 persen dari Realisasi Belanja Barang

periode 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan

belanja dalam rangka implementasi rapat didalam kantor dan kenaikan tarif dari

pembayaran jasa.


(TURUN) %

Belanja Barang Operasional 2.598.648.700 2.431.153.900 6,89 Belanja Barang Non Operasional 6.000.705.808 1.636.012.800 266,79 Belanja Barang Persediaan 217.078.750 0 - Belanja Jasa 12.914.183.281 9.014.760.725 43,26 Belanja Pemeliharaan 2.016.777.209 1.774.623.250 13,65 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2.858.793.690 5.557.504.380 (48,56) Belanja Perjalanan Luar Negeri 117.330.800 - - Jumlah Belanja Kotor 26.723.518.238 20.414.055.055 30,91 Pengembalian Belanja - (500.000.000)

Jumlah Belanja 26.723.518.238 19.914.055.055 34,19

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

Rp77.747.503.331

B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp77.747.503.331,00

dan Rp179.655.000,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 431,76 persen dibandingkan

realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengadaan

sistem informasi dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dari APBN-P dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Policy Brief kepada Presiden

RI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A 2014 NAIK (TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.747.503.331 179.655.000 431,76Jumlah Belanja Kotor 77.747.503.331 179.655.000 431,76Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 77.747.503.331 179.655.000 431,76


- 21 -

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan

Rp4.952.465.790

B.6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.952.465.790,00

dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember

Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2014. Hal ini disebabkan adanya penataan gedung/bangunan/ruang kerja untuk

pemenuhan ruang rapat dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk

melaksanakan rapat di dalam kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2015 T.A 2014 Naik (Turun) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.952.465.790 0 100,00

Jumlah Belanja Kotor 4.952.465.790 0 100,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 4.952.465.790 0 100,00

Belanja Modal

Lainnya

Rp13.034.150.000

B.7. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.034.150.000,00 dan Rp40.000.000,00. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 325,85 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan adanya pengadaan

aplikasi berupa software dan lisensi pendukung sistem informasi Dewan

Ketahanan Nasional.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2015 T.A 2014 Naik (Turun) %

Belanja Modal Lainnya 13,034,150,000 40,000,000 325.85Jumlah Belanja Kotor 13,034,150,000 40,000,000 325.85Pengembalian Belanja Modal 0 0 0.00

Jumlah Belanja 13,034,150,000 40,000,000 325.85


- 22 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp3.112.250,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah

tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang

belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per

tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan TA 2015 TA 2014Rekening Bank - - Uang Tunai - 3.112.250

Jumlah - 3.112.250 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan

dalam lampiran.

Persediaan

Rp6.449.900

C.2. Persediaan Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp6.449.900,00 dan Rp35.982.100,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31

Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Persediaan TA 2015 TA 2014

Barang Konsumsi 6.304.100 34.034.100 Bahan untuk Pemeliharaan 145.800 1.849.000 Persediaan Lainnya - 99.000

Jumlah 6.449.900 35.982.100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan

tidak terdapat barang konsumsi dalam kondisi rusak.

Peralatan dan

Mesin

Rp90.604.502.064

C.3. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp90.604.502.064,00 dan Rp20.614.513.674,00. Mutasi nilai peralatan dan

mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 23 -

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Periode 31 Desember 2015

20.614.513.674

73.624.193.9561 Alat Angkutan Darat Bermotor 41 15.317.097.0202 Alat Kantor 47 2.463.406.3373 Alat Rumah Tangga 359 13.873.527.5574 Alat Studio 85 3.427.457.3145 Alat Komunikasi 68 339.393.6176 Peralatan Pemancar 1 1.706.950.0007 Komputer Unit 122 2.053.632.1588 Peralatan Komputer 62 34.442.729.953

(3.634.205.566)1 Alat Angkutan Darat Bermotor 10 (801.764.000)2 Alat Kantor 21 (336.186.816)3 Alat Rumah Tangga 255 (726.139.646)4 Alat Studio 5 (169.750.500)5 Alat Komunikasi 7 (236.115.000)6 Peralatan Pemancar 1 (3.565.000)7 Alat Kedokteran 4 (9.375.000)8 Alat Kesehatan Umum 1 (12.742.858)9 Komputer Unit 78 (297.922.203)

10 Peralatan Komputer 21 (1.031.946.543)11 Peralatan Olahraga 2 (8.698.000)

90.604.502.064(22.894.966.526)67.709.535.538Nilai Buku per 31 Desember 2015

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015

Pembelian

Penghentian Aset Dari Penggunaan

Saldo per 31 Desember 2014


Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya

disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya

Rp8.944.105.905

C.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp8.944.105.905,00 dan Rp568.097.704,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 24 -

Saldo per 30 Nopember 2014 568.097.704 Mutasi tambah: - Aset Tetap Dalam Renovasi 8.376.008.201 Mutasi kurang: - Saldo per 31 Desember 2015 8.944.105.905 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 - Nilai Buku per 31 Desember 2015 8.944.105.905

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember

2015 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(26.298.269.021)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(26.298.269.021,00) dan Rp(17.016.341.178,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang

bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 90.604.502.064 (22.894.966.526) 67.709.535.5382 Aset Tetap Dalam Renovasi 8.376.008.201 0 8.376.008.2013 Aset Tetap Lainnya 3.634.205.566 (3.403.202.495) 231.003.071

102.614.715.831 (26.298.169.021) 76.316.546.810Akumulasi Penyusutan

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud

Rp17.994.062.999

C.6. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp17.994.062.999,00 dan

Rp4.260.146.044,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi

secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 25 -

4.260.146.044

13.733.916.9551 Software 8 13.034.150.0002 Lisensi 1 699.766.955

17.994.062.9990

17.994.062.999Nilai Buku per 31 Desember 2015Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015

Pembelian



Rincian Aset Tak Berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015


Aset Lain-Lain

Rp3.634.205.566,-

C.7. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp3.634.205.566,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi

digunakan dalam operasional Dewan Ketahanan Nasional. Adapun mutasi aset

lain-lain adalah sebagai berikut:

- 3.634.205.566

1 Alat Angkutan Darat Bermotor 10 801.764.0002 Alat Kantor 21 336.186.8163 Alat Rumah Tangga 255 726.139.6464 Alat Studio 5 169.750.5005 Alat Komunikasi 7 236.115.0006 Peralatan Pemancar 1 3.565.0007 Alat Kedokteran 4 9.375.0008 Alat Kesehatan Umum 1 12.742.8589 Komputer Unit 78 297.922.203

10 Peralatan Komputer 21 1.031.946.54311 Peralatan Olahraga 2 8.698.000

3.634.205.566(3.403.202.495)

231.003.071 Nilai Buku per 31 Desember 2015Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015

Penghentian Aset Dari PenggunaanSaldo per 31 Desember 2014


Rincian Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015


Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(3.403.202.495)

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(3.403.202.495,00) dan Rp(0,00). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan


- 26 -

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain. Akumulasi Penyusutan dan

Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Aset Tetap JumlahSaldo

31 Desember 2015

Akumulasi Penyusutan/

Amortisasi Nilai Buku

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Alat Angkutan Darat Bermotor 10 801.764.000 (801.764.000) 0 Alat Kantor 21 336.186.816 (308.383.466) 27.803.350 Alat Rumah Tangga 255 726.139.646 (711.979.956) 14.159.690 Alat Studio 5 169.750.500 (163.334.500) 6.416.000 Alat Komunikasi 7 236.115.000 (235.405.500) 709.500 Peralatan Pemandar 1 3.565.000 (3.565.000) 0 Alat Kedokteran 4 9.375.000 (7.972.500) 1.402.500 Alat Kesehatan umum 1 12.742.858 (12.742.858) 0 Komputer Unit 78 297.922.203 (297.922.203) 0 Peralatan Komputer 21 1.031.946.543 (851.434.512) 180.512.031 Peralatan Olahraga 2 8.698.000 (8.698.000) 0

Jumlah 3.634.205.566 (3.403.202.495) 231.003.071

Uang Muka dari

KPPN Rp0 C.9. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.112.250,00. Uang Muka dari KPPN

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)

yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.


- 27 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP

Rp1.796.979

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.796.979,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri

dari:

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1.796.979 - -Pendapatan Lain-lain - - -

Jumlah 1.796.979 - -

TH 2015 TH 2014 %NAIK (TRN) URAIAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan pendapatan-LO

yang diperoleh dari pengembalian bunga hibah yang pada tahun 2014 belum

disetorkan ke kas negara.

Beban Pegawai

Rp18.321.154.277

D.2. Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp18.321.154.277,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan

oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

URAIAN JENIS BEBAN TH 2015 TH 2014NAIK

(TURUN) %

Beban Gaji 3,335,775,332 - - Beban Tunjangan-Tunjangan 14,041,907,945 - - Beban Uang Makan 722,394,000 - - Beban Uang Lembur 221,077,000 - -

Jumlah 18,321,154,277 - -

Beban Persediaan

Rp549.923.090

D.3. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp549.923.090,00 dan Rp.0,00. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 28 -


(TURUN) %

Beban Persediaan Konsumsi 467.462.140 - - Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan 22.366.950 Beban Persediaan Lainnya 60.094.000 - -

Jumlah Beban Persediaan 549.923.090 - -

Beban Barang dan

Jasa

Rp21.212.204.789

D.4. Beban Barang dan Jasa Beban jasa Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp21.212.204.789,00 dan Rp0,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk

Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


(TURUN) %

Beban Keperluan Perkantoran 850.877.700 - -Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7.152.000 -Beban Honor Operasional Satuan Kerja 192.220.000 - -Beban Barang Operasional Lainnya 1.247.066.000 - -Beban Bahan 2.989.315.808 - -Beban Honor Output Kegiatan 627.850.000 - -Beban Barang Non Operasional Lainnya 2.383.540.000 - -Beban Langganan Listrik 1.251.292.168 - -Beban Langganan Telepon 183.772.609 - -Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 338.292.504 - -Beban Jasa Konsultan 49.500.000 - -Beban Sewa 132.026.000 - -Beban Jasa Profesi 10.959.300.000 - -

Jumlah 21.212.204.789 - -

Beban

Pemeliharaan

Rp2.016.632.199

D.5. Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.016.632.199,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah

ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2015 dan

2014 adalah sebagai berikut:


(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 103.810.490 - -Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.912.821.709 - -Beban Pemeliharaan Lainnya - - -

Jumlah 2.016.632.199 - -

Beban Perjalanan

Dinas

Rp2.976.124.490

D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp2.976.124.490,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban


- 29 -

yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,

dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014

adalah sebagai berikut:


(TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa 2.370.379.690 - -Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.750.000 - -Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.950.000 - -Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 359.714.000 - -Beban Perjalan Lainnya Luar Negeri 117.330.800

Jumlah 2.976.124.490 - - Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp9.638.640.434

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp9.281.827.834,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan

adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 9,180,673,777 - -Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan 101,154,057 - -

Jumlah Penyusutan 9,281,827,834 - -

Surplus/ Defisit

Dari Kegiatan Operasional

Rp(54.351.210.115)

D.8. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari Pendapatan

Operasional dan Beban Operasional yang sifatnya rutin dan merupakan tugas

pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun

2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

URAIAN TH 2015 TH 2014NAIK

(TURUN) %

Defisit dari Kegiatan Operasional (54.351.210.115)Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (54.351.210.115) - -

Pendapatan dari

Kegiatan Non

Operasional Lainya

Rp4.859.585

D.9. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.859.585,00 dan Rp0,00. Pendapatan

dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah merupakan pendapatan yang

diperoleh dari pengembalian Belanja Pegawai Tahun anggaran yang Lalu.


- 30 -


(TURUN) %

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 4.859.585

Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Ops. Lainnya 4.859.585 - -

Surplus/ Defisit Dari KegiatanNon

OperasionalLainya Rp4.859.585

D.10. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan

Non Operasional Lainnya yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas

pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


(TURUN) %

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 4.859.585Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 4.859.585 - -

Pos-Pos Luar

Biasa Rp(0,00)

D.11. POS-POS LUAR BIASA Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang

sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar

kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah

sebagai berikut:


(TURUN) %

Beban Luar Biasa 0 - -Defisit dari Pos Luar Biasa 0 - -

Jumlah Surplus/Defisit 0 - -


- 31 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

Rp8.462.398.344

E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.462.398.344,00 dan Rp0,00

Surplus(Defisit) LO

Rp(54.708.022.715)

E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp(54.708.022.715,00) dan Rp0,00.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Persediaan

Rp1.834.130

E.3. Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.834.130,00 dan Rp0,00 sebagai akibat dari

kebijakan pemerintah pusat terkait penilaian persediaan menggunakan harga

pembelian terakhir.

Koreksi Lain-Lain

Rp(18)

E.4. Koreksi Lain-lain Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp.(18,00) dan Rp.0,00, yang merupakan selisih pembulatan nilai

perolehan (kapitalisasi) aset tetap.

Transaksi Antar

Entitas

Rp140.772.135.072

E.5. Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp 140.772.135.072,00 dan Rp0,00.

Kenaikan/Penurunan

Ekuitas

Rp.86.422.759.069

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas Nilai kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp.86.422.759.069,00 dan Rp.0,00.

Ekuitas Akhir

Rp94.885.157.413

E.7. Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp94.885.157.413,00dan Rp0,00.


- 32 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Pada tanggal 2 Februari 2016 Dewan Ketahanan Nasional telah menyerahkan Aset Tetap Renovasi ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp.8.376.008.201,00, dengan Berita

Acara Serah Terima Aset Renovasi. (terlampir).

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana

terlampir, dan tertuang dalam nota kesepakatan Nomor 008/PB.6.4/2016 tanggal 11

April 2016.

F.3. Rekening Pemerintah Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Dewan

Ketahanan Nasional adalah Bank Mandiri kantor cabang pembantu Deparpostel

dengan nomor rekening 103-00-0107186-5 a.n Bendahara Pengeluaran Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

F.4. Pengungkapan Lain-Lain 1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor :

Kep-40/SESJEN/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pergantian Antar Waktu

atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : Kep-

87/SESJEN/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran, merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja/penanggung jawab kegiatan.

2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Nomor : KEP-89/KPA/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

tentang Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat

Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/Penguji SPM, Petugas Pengelola

Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagai berikut : No Jabatan Nama 1 Kuasa Pengguna Anggaran Lukas Pamardi, SH, MM

2 Pejabat Pembuat Komitmen Ngadiman, MM

3 Pejabat Pembuat Komitmen Dr. Arwin Datumaya WS, ST, MT

4 Pejabat Penandatangan/Penguji SPM Tulus Mujiono, SE

5 Petugas Pengelola Adm. Belanja Pegawai Kriswanto

6 Staf Pengelola Keuangan 1. Titin Mardyaningsih, SE


- 33 -

2. Yesilia Prahasasti, SE 3. Riza Savitri, A.Md 4. Supardi

3. Bahwa berakhirnya masa perjanjian penggunaan sementara gedung milik

Kementerian Sekretariat Negara RI oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional sampai dengan saat dibuatnya Laporan Keuangan Audited ini belum

terealisasi perjanjian perpanjangan baru, hal ini terjadi karena masih menunggu

persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menempati gedung milik

Kementerian Sekretariat Negara yang berlokasi di Jl. Merdeka Barat No. 15

Jakarta Pusat. Dasar Setjen Wantannas menempati gedung milik Kementerian

Sekretariat Negara adalah Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan

Bangunan Milik Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: PERJ-

19/Kemensetneg/Sesmen/11/2013 (terlampir).

Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat

Negara RI, di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat oleh Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah berakhir, terhitung mulai tanggal 5

September 2015, sesuai Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan

Bangunan Milik Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: PERJ-

19/Kemensetneg/Sesmen/11/2013. Atas hal tersebut, Sesjen Wantannas telah

berupaya untuk melakukan perpanjangan izin penggunaan gedung ke

Kementerian Sekretariat Negara RI dengan mengirimkan surat Nomor: B-

436/Sesjen/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan

Perpanjangan dan Penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik

Kementerian Sekretariat Negara RI, yang ditujukan kepada Sekretaris

Kementerian Sekretariat Negara RI. Surat dengan Nomor: B-

436/Sesjen/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan

Perpanjangan dan Penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik

Kementerian Sekretariat Negara RI juga menyebutkan bahwa Sesjen

Wantannas meminta penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung

Milik Kementerian Sekretariat Negara RI, ex BNPB yang berlokasi di Jl. Ir. H.

Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat.


- 34 -

L A M P I R A N

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Tot.Akm.Peny. Nilai BukuManfaat Per 31-12-2014 Tahun 2015 Per 31-12-2015 s.d 31-12-15 Per 31-12-2015

A Peralatan dan Mesin1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 22,644,432,020 6,758,486,071 1,421,685,809 (581,000,000) 7,599,171,880 15,045,260,140 2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 10,619,275 10,619,275 - - 10,619,275 - 3 Alat Kantor 5 3,929,123,008 1,244,480,784 397,606,355 (8,030,964) 1,634,056,175 2,295,066,833 4 Alat Rumah Tangga 5 16,973,425,945 2,577,420,259 1,685,747,329 (60,782,543) 4,202,385,045 12,771,040,900 5 Alat Studio 5 3,729,573,173 259,245,259 373,918,612 - 633,163,871 3,096,409,302 6 Alat Komunikasi 5 930,920,887 515,015,906 96,339,001 - 611,354,907 319,565,980 7 Peralatan Pemancar 10 1,710,515,000 3,208,500 85,882,250 - 89,090,750 1,621,424,250 8 Alat Kedokteran 5 144,699,000 85,274,500 28,856,025 (4,700,000) 109,430,525 35,268,475 9 Alat Kesehatan Umum 5 12,742,858 12,742,858 - - 12,742,858 - 10 Komputer Unit 4 4,127,030,835 1,831,089,155 501,016,703 (97,481,986) 2,234,623,872 1,892,406,963 11 Peralatan Komputer 4 39,010,338,680 3,695,060,611 5,047,588,350 (239,593,456) 8,503,055,505 30,507,283,175 12 Peralatan Olah Raga 3 16,698,000 23,698,000 - (7,000,000) 16,698,000 -

Jumlah 93,240,118,681 17,016,341,178 9,638,640,434 (998,588,949) 25,656,392,663 94,238,707,630 B Aset Tetap Yang Tidak Digunakan1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 581,000,000 - - 581,000,000 581,000,000 - 2 Alat Kantor 5 8,030,964 - - 8,030,964 8,030,964 - 3 Alat Rumah Tangga 5 60,782,543 - - 60,782,543 60,782,543 - 4 Alat Kedokteran 5 4,700,000 - - 4,700,000 4,700,000 - 5 Komputer Unit 4 97,481,986 - - 97,481,986 97,481,986 - 6 Peralatan Komputer 4 239,593,456 - - 239,593,456 239,593,456 - 7 Peralatan Olah Raga 3 7,000,000 - - 7,000,000 7,000,000 -

Jumlah 998,588,949 - - 998,588,949 998,588,949 -

No Aset Tetap Nilai Perolehan

Dewan Ketahanan NasionalRincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

dan Nilai Buku Aset TetapUntuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

DEWAN KETAHANAN NASIONAL - perencanaan.dkn.go.id · Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional M. Munir Letnan Jenderal TNI. Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Documents