FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH DEW AN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung Nusantara llantai 22 ruang 22.03 Jl. Jend. Gatot subroto. Senayan -Jakarta 10270 Telp. (021) 5755915 fax (021) 5755916 PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERSERIKATAN DAlJLATlJL UMMAH TERHADAP RANCANGANUNDANG-UNDANG TENTANG PERlJBAHAN ATAS lJNDANG-UNDANG N0.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Assalamu'alaikum Wr. Wb. Y th. Pimpinan Sidang Yth. Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya Y th. Para Anggota Dewan Para Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah .. melalui proses diskusi yang panjang, akhimya sampailah kita yakni penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Uang. Tercapainya ini v8M jalan panjang yang telah dilaluinya dalam bentuk diskusi, bertukar pikiran, menunjukkan: 1. bahwa para Anggota Dewan yang terhormat menyadari makna dan posisi serta fungsi strategis dari Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. 2. bahwa panjangnya proses juga menunjukkan besarnya perhatian dan semangat untuk menyumbangkan pikiran dari para Anggota Dewan akan hari depan bangsa yang tidak mungkin mengelak dari kenyataan, bahwasanya di samping upaya meningkatkan terns tindak pentaatan hukum (Comformity) juga timbulnya tindak yang tak terpuji (Deviation) yang didorong oleh berbagai faktor.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH DEW AN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung Nusantara llantai 22 ruang 22.03 Jl. Jend. Gatot subroto. Senayan -Jakarta 10270
Telp. (021) 5755915 fax (021) 5755916
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERSERIKATAN DAlJLATlJL UMMAH
TERHADAP RANCANGANUNDANG-UNDANG
TENTANG PERlJBAHAN ATAS lJNDANG-UNDANG N0.15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Y th. Pimpinan S idang
Yth. Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya
Y th. Para Anggota Dewan
Para Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah bahwa/h~~~ .. ~
melalui proses diskusi yang panjang, akhimya sampailah kita pada~ yakni penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Undang
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pe~ncucian Uang.
~Jc~~~ Tercapainya 4~t:e-IV ini v8M jalan panjang yang telah dilaluinya dalam
bentuk diskusi, bertukar pikiran, menunjukkan:
1. bahwa para Anggota Dewan yang terhormat menyadari makna dan posisi
serta fungsi strategis dari Rancangan Undang-Undang yang berkaitan
dengan tindak pidana pencucian uang.
2. bahwa panjangnya proses juga menunjukkan besarnya perhatian dan
semangat untuk menyumbangkan pikiran dari para Anggota Dewan akan
hari depan bangsa yang tidak mungkin mengelak dari kenyataan,
bahwasanya di samping upaya meningkatkan terns tindak pentaatan
hukum (Comformity) juga timbulnya tindak yang tak terpuji (Deviation)
yang didorong oleh berbagai faktor.
..
Fraksi Perserikatan Dau1atul Ummah menyadari, memahami akan makna,
posisi, fungsi strategis dari pengaturan Pencucian Uang dafam artian bahwa
tindak pidana ini selaras dengan berbagai perkembangan, khususnya
perkembangan teknologi komunikasi memiliki dimensi nasional di samping
dimensi intemasional. Dalam perubahan atas Undang-Undang No.l5 Tahun
2002 tentang Pencucian Uang yang menampung aspirasi nasional dan
intemasional, khususnya yang terakhir (intemasionaJ) diharapkan dapat
segera melenyapkan kesan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak
kooperatif da1am memberantas tindak pidana pencucian uang. Tetapi tnl
tidak berarti bahwa perubahan Undang-Undang No.l5 Tahun 2002 itu
semata-mata karena desakan dan tuntutan dunia intemasional. Perubahan itu
dilakukan karena kesadaran para Anggota Dewan bahwasanya Undang
Undang No.15 Tahun 2002 itu belum komprehensif, dengan
diidentifikasinya tujuh hal pokok yang dapat mengganggu upaya
3. menghapus pembatasanjumlah hasil tindak pidana;
4. memperluas cakupan tindak pidana asal~
5. mempersingkat waktu penyampaian laporan transaksi keuangan yang
mencurigakan;
6. menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi
~t keuangan yang mencurigakan;
7. kerja sama bantuan timbal batik di bidang hukum.
Para Anggota Dewan yang terhormat,
Dari ketujuh hal itu, hal penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.l5 Tahun 2002 adalah sanksi berupa
denda (minimal Rp 100.000.000,- dan maksimal Rp 15 Milyar) dan
menghapus pembatasan jumlah hasil tindak pidana, hingga seorang yang
melakukan tindak pidana pencucian uang dengan jumlah sekecil apapun
tidak akan lepas dari jeratan hukum.
Dan oleh karena itu Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyampaikan
persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang
Undang No.l5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk
disetujui menjadi Undang-Undang dan diundangkan oleh Presiden. Dan
.tidak kalah pentingnya pula diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat.
Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
.Jakarta, 16 September 2003
Ketua,
Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah
Sekretaris,
KH. Achmad Sjatari No.Anggota A-277
Juru Bi ara
/:;&1 Sayuti Rahawarin No.Anggota A-253
Ir. Mudahan Hazdie No.Anggota A-455
I.
• I .
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERU BAHAN UN DANG· UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PI DANA PENCUCIAN UANG
16 September 2003
(
FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDOmiAPEHJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONFSIA Sekretariat : MPR 1 DPR. AI, Nusantara I, Lantai VI, Ruang 0608-10, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dibacakan Oleh Anggota Nomor
Assalamualaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
TRIMEDYA, PANJAITAN S.H AA•85
Yang Terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Yang Terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM, beserta Jajarannya Yang Terhormat Anggota Dewan dan Sidang Dewan Yang Kami Muliakan.
MERDEKA!!
tt Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama segenap masyarakat bangsa Indonesia, terlebih lagi bagi kita anggota Dewan yang mulia ini, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk selanjutnya disahkan menjadi UU.
UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu UU yang sangat dibutuhkan oleh negara kita dalam rangka mencegah dan memberantas upayaupaya pencucian uang. Tidak dapat disangkal bahwa jenis kejahatan ini sangat berbahaya bagi suatu negara mengingat kejahatan ini merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Upaya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang diharapkan dapat menangkal kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan, sebagai sumber keuangan dari aktivitas kriminal.
~
Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri tetapi merupakan kelanjutan dari kejahatankejahatan lain yang telah dilakukan, yang macam dan jenisnya sangat beragam. Entah itu kejahatan korupsi, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, dan lain sebagainya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 RUU.
1
Saudara Ketua Sidang Menteri Kehakiman dan HAM beserta Jajarannya Serta Hadirin Yang Berbahagia
Perubahan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu usaha untuk menyempurnakan UU yang telah ada. Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki modus operandi yang sangat kompleks, serta dilaksanakan secara lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya U~ yang mampu mencegah aktivitas mereka, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan terhadap UU No.15 Tahun 2002 diharapkan akan mampu menjaring tindak pidana tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Fraksi POl Perjuangan DPR-RI menyampaikan sambutan baik dan hangat terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dijlam rangka perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah melalui berbagai persidangan, akhirnya kami menyetujui adanya perubahan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk disahkan menjadi UU. Untuk itu kami mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
1 . Upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya yang harus dilakukan dengan segera, agar negara terhindar dari bentuk kejahatan tersebut. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus memiliki kualitas yang memadai. Dengan telah dilakukannya beberapa perubahan, diharapkan dapat menyempurnakan UU yang telah ada untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya dilaksanakan dengan baik dan perlu adanya sosialisasi, sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami fungsi UU ini. Sosialisasi ini dimaksudkan agar UU ini tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Untuk itulah perlu diipahami bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi keuangan, harus tetap menekankan pada "transaksi yang mencurigakan", sehingga proses ini merupakan proses pemeriksaan awal yang belum mengarah pada kecurigaan akan adanya tindak pidana. Dengan demikian masyarakat akan memahami dan tidak khawatir dengan adanya transaksi tertentu, sepanjang transaksi tersebut adalah transaksi yang jelas;
3. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik kerjasama regional atau internasional melalui forum-forum bilateral atau multilateral, merupakan keharusan guna pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu kerjasama harus dijalin lebih intens dan meluas guna memberantas tindak pidana pidana ini. Di sinilah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), harus mampu mengemban tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2002.
2
Demikian Pendapat Akhir Fraksi POl Perjuangan DPR-RI atas RUU Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kesempatan ini Fraksi POl Perjuangan DPR-RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Dewan, kepada Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Saudara Menteri Kehakiman dan HAM beserta Jajarannya. Semoga UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan serta fungsi yang diemban. Secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi II yang telah dengan secara baik dan tepat waktu untuk melakukan pembahasan terh§ldap Rancangan Undang-undang 1n1, kami sampaikan penghormatan dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronika.
Sekian Pemandangan Akhir ini kami sampaikan, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindunganNya bagi bangsa dan negara kita. i .. Wassalamualaikum Wr. Wb.
MERDEKA II!
Jakarta, 16 September 2003
PIMPINAN FRAKSI PART AI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
... Ketua,
n T JAHJO KUMOLO
3
4 i . ' ' I I
PENDAPAT AKHIR FllAKSI PART AI GOLKAR DPR"RI
TERt-tADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUDAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAJ-IUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Disampaikan oleh :
M. AIUL MOCHTAR, Si'ir Mli Anggota Nomor : A - 348
Jakarta, 16 September 2003
. .
PFNDAPAT Al<t-IIR FRAI<SI PART AI GOU<AR DPR-RI
TERt-fADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEJlUBAHI\N UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENT/\NG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Disarnpaikan oleh : M. Aldl Mochtar, SH, rv1H Anggota DPR-RI : A -- 3-18
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna; YtlL Saudara Menteri Kehakirnan dan HArvl selaku wakil Pemerintah; Yt.h. para /-\nggota DPR-RI; dan -~ hadirin yang kami hormati.
Pertama-tama rnarilall kita mernanjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa atas lirnpahan rahrnat dan anugerah-Nya ,
sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI
dengan Menteri ~<ehakiman dan HAM yang mewakili Pemerintah dalam
rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi pada Pembicaraan
Tingkat II/ Pengambilan J<eputusan terhadap Rancangan Undang-undang
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang .
..
DalarTt era qlobalisasi dewasa ir1i 1·1ubungan antar Negara semakin
luas dan kompleks sertn hubungan t·prsebLrt membawa dampak pula
terhadap kepentingan Banqsa, dan Negara Republik Indonesia, baik di
IJidang hukurn, eli biclang ekonomi, politik, kebudayaan d2m lain-lain.
Satu dari kepentingan tersebut kita bicarakan pada hari ini yang
berkenaan clengan Perubahan Unclang-undang Nomor 15 Tahun 2002
tentan9 Tindal< Pidana Pencucian Uanq yang walaupun Undang-undang ini
baru kurang lebih satu setengah tahun lalu kita sal1kan namun sesuai
dengan aspirasi rnasyarakat dan kebutuhan pembangunan hukum dalam
masyarakat dalam upaya mewujudkan supremasi hukurn yang tidak saja
harus rnemenuhi kebutul1an nasional bangsa Indonesia, tetapi juga dalam
upaya rnernenuhi pergaulan internasional dan percaturan global bangsa
Indonesia dalam masyarakat internasional khususnya eli bidang tindak
pidana pencucian uang .
/ SebagaiJ urnurnnya tindak pidana pencucian uang jAr dilakukan r
rnelalui tahapan~~nempatan uang, pelapisan uang dan penyatuan A I
kernbali. Pencuci~m uang selalu berkaitan dan dilakukan dengan tindak
pidana yang berasal dari hasil korupsi termasuk suap, perdagangan
narkotika, perdagangan tenaga kerja secara ilegal antar negara dan
berbagai macam kegiatan ilegal yang melibatkan kekuasaan birokrasi,
kekuasaan ekonorni, tennasuk institusi perbankan.
2
Dalam kaitan itulah Fraksi Partai Golkar menyambut baik dan
menghargai perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yth. Saudara Pilnpinan Rapat Paripurna; Yth. Saudara Menteri l<ehakhnan dan t-IAI"w1 yang mewakili Pernerintah.
Berclasarkan pokok pikiran di atas rraksi Partai Golkar menyampaikan
beberapa perhatian tert1adap materi perubat1an yang sudah dilakukan
sebagai berikut.
E~rta1119 : Perubahan ini haruslah berdasarkan dan dilandasi oleh
kepentingan nasional di atas kepentingan lain yang tidak dapat kita tawar
lagi dalam proses perkembangan bangsa Indonesia ke depan dengan
menumbuh kembangkan kemampuan dan daya juang bangsa Indonesia
dalam rnewujudkan supremasi hukum dengan tetap mengikuti prinsip
prinsip internasional dalam era globalisasi yang beradab.
f5~g_y_g : Terciptanya landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan
tindak pidana pencucian uang yang betul-betul bersandar kepada
kepentingan bangsa dalam rangka mengawal pembangunan yang sedang
tt kita laksanakan dan rnencegah tirnbulnya kejahatan baru dalam konteks
pernbangunan bangsa seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
ekonorni yang melibatkan pihak-pihak "upper economic class" maupun
"upper power class" yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok
tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan tindak kejahatan dimana
tindak pidana perbankan rnenjadi salah satu obyek kriminalisasi tersebut,
den~1an demikian Unclanq-unclartg tcntanq TincJak Piclana Pencucian Uang
mcnjadi penting sebagai upaya anti sipilsi pencegahan maupun
1)eneyelesaiannya.
J<.~t:im1 : Diharapkan Undang-unclang ini memberikan penguatan bagi
1 ltewujud-ny;:,takan pe1 nbert"mtasi:m l.indak pidflna pencucian uang dengan
ll1f~nlberikan kewenanQan yang luas kepacla bukan saja rnencegah tetapi
ju9u mernbt~rantas tindak pidana ini, yanq kewenangan tersebut jika tidak
cliclukung oleh aparat yan9 profesional di biclan~J ini justru akan
mcnimbulkan persoalan baru karena ticJak mustahil posisi ini dapat
rncndorong terjadinya konspirasi antara aparat dun pelaku kejahatan di
bid<.m~J ini, rnengingat yang menjadi sumbe.r utama clari persoalan yang
(!ilakul<an proses hukumnya adalah yang bcrkaitan clengan se·jumlah uang.
Yth. Saudara Pilnpinan Rapat Paripurna; Yt.h. Saudara Menteri l<ehaldn1an dan HAM yang rnewal<ili Pcmerintcah.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Part:ai Golongan l<arya, semoga
Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekualan iman kepacla kita dalam
n1enjalankan tugas Dewan.
vVassalarnu'al·aikum Warahmatullahi Wabarakattth.
Jakarta, 16 September 2003
~t Yahya Zaini, SII Sekretaris
r
6, ·. DEWAN PERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA
. · \ ·, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN '!lll~ MPR I DPR - Rl, NUSANTARA I, Jl. JEND. GAIOT SUBROIO, JAKARTA 10270 > ·~~·· ___ Telp. (021) 575 5561 - 575 5562- 575 5497- 575 5498- 575 5487- Fax. (021) 575 5488
e-mail : fppp@dpr .go.ld
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ====================================================
Disampaikan oleh Juru Bicara FPPP DPR-RI : HM. Sjaiful Rachman, SH Anggota DPR-RI Nomor: A-23
Pada Rapat Paripurna DPR-RI, 16 September 2003 ====================================================
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Sidang Paripurna yang terhormat. Menteri Kehakiman dan HAM Rl beserta seluruh jajarannya. Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat. Dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Tiada kata yang paling indah untuk mengawali penyampaian kami dalam Rapat Paripurna ini selain memanjatkan rasa syukur kehadirat llahi Rabbi, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita dapat hadir di forum terhormat ini dalam keadaan sehat wal 'afiat untuk melaksanakan tugas konstitusional penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kemudian sholawat dan salam kita haturkan keharibaan Rasul akhir zaman Muhammad SAW, yang telah membawa ummat man usia dari a lam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga di hari akhir kelak kita diakui sebagai ummatnya.
Sidang dewan yang terhormat.
Dalam era globalisasi informasi saat ini, berbagai jenis tindak kejahatan dilakukan semakin canggih, secara terorganisir, menggunakan teknologi tinggi, dan rekayasa keuangan serta melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Berbagai tindak kejahatan tersebut telah menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Agar harta kekayaan tersebut dapat digunakan, para pelaku kejahatan akan memasukannya ke dalam sistem perbankan sehingga tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang ini sang at merugikan masyarakat, juga membahayakan dan merugikan negara, karena
1
[
dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dengan makin meningkatnya berbagai tindak kejahatan. Karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi satu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kejahatan. Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan sebagai bangsa yang relijius, kita tidak menginginkan Negara Republik Indonesia menjadi tempat perlintasan uang haram dan memperoleh bahagian dari uang haram tersebut.
Dewasa ini pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu agenda internasional yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia. Karena harta kekayaan yang sangat besar itu oleh para pelaku kejahatan akan dialokasikan melintasi batas-batas negara untuk membiayai berbagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus terus ditingkatkan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang terorganisir yang melintasi batas negara. Kerja sama bilateral dan multilateral bantuan timbal balik pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentu saja harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan kebersamaan sehingga tidak mengganggu kepentingan nasional dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Sidang dewan yang berbahagia.
Fraksi PPP dapat menerima usutan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena memang secara substansial ada beberapa hal yang belum dapat terakomodir oleh UU tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, alhamdulillah kita dapat menyepakati beberapa hal substansial dalam penyempurnaan RUU ini meliputi: 1 . Menambah dan merubah beberapa Ketentuan Umum dalam Pasal 1 dalam
rangka memberikan pengertian yang lebih jelas, luas dan mendalam mengenai: definisi Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyedia Jasa Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai, dan Dokumen. Perubahan dan penambahan beberapa Ketentuan Umum pada Pasal 1 ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan prosedur dan kelembagaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian dimasa yang akan datang.
2. Telah menghapus ketentuan bahwa hasH tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500 juta pada Pasal 2. Pembatasan jumlah hasH kejahatan sebesar Rp. 500 juta bertentangan dengan prinsip yang bertaku umum dalam hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana dapat dipidana, tidak mengenal besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian berapapun jumlah harta haram yang diperoleh baik secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan dapat dipidana. Selain itu telah ditambahkan 9 (sembilan) jenis hasil harta haram yaitu yang diperoleh dari : di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang perhutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ..
3. Penyesuaian denda minimum pada Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat [1] dari Rp 5 milyar menjadi Rp. 100 juta. Kemudian pada Pasal 9 dan Pasal 16 Ayat [1] dan ayat [5] dilakukan penyempurnaan mengenai jumlah uang yang
2
dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu.
4. Dalam rangka mengamankan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, telah ditambahkan ketentuan Pasal 10A Ayat [1, 2, 3, dan 4] bahwa maka Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan. Demikian juga berkaitan dengan sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan. Apabila ketentuan ini dilanggar karena kelalaiannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, tetapi apabila dilakukan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun.
5. Kemudian penambahan ketentuan Pasal 17 A Ayat [1 ,] berkenaan dengan larangan bagi direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, pada Ayat [2] bahwa Pejabat PPATK, penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik. Jika ketentuan Ayat [1] dan [2J dilanggar, pada Ayat [3J ditetapkan sanksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.
6. Bahwa PPATK juga mempunyai tugas memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU ini. (Pasal 26 huruf i)
7. Dalam rangka penataan kepegawaian PPATK telah ditambahkan ketentuan Pasal 29A, bahwa Kepala PPATK menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai PPATK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden.
8. Jika sangat diperlukan, Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden membentuk Komite Koordinasi Nasional untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Pasal 29B)
9. Dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional khususnya bantuan timbal batik dalam masalah tindak pidana pencucian uang ketentuan Pasal 44 dirubah dan dilakukan penambahan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44A. Perubahan dan penambahan ketentuan mengenai kerja sama internasional ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan memerinci bentuk dan jenis bantuan timbal batik, serta adanya Menteri yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pihak luar negeri.
Pimpinan Sidang Paripurna yang terhormat. Menteri Kehakiman dan HAM Rl beserta seluruh jajarannya. Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat. Dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Dengan berbagai pertimbangan yang telah kami uraikan di atas, seraya berserah diri kepada Allah SWT, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP menyetujui RUU Perubahan Atas Undang-undang Nomor· t 5 Tahun 2002 Ten tang Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk disyahkan menjadi UU. Kami berharap setelah diberlakukannya UU ini dapat meningkatkan upaya kita bersama dalam
3
memberantas tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengangkat ' harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM Rl beserta jajarannya, fraksi-fraksi yang telah membahas RUU ini dengan kritis dalam suasana yang demokratis, jajaran Sekretariat Jenderal DPR yang memfasilitasi pembahasan RUU ini, dan rekan pers yang telah mempublikasikan acara ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PPATK yang telah memberikan berbagai masukan yang berharga bagi kami. Semoga kerja keras kita menjadi amal soleh, diterima disisi Allah SWT. Amien.
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Disampaikan oleh )uru Bicara FKB DPR Rl: Drs. H. Susono Yusuf Anggota Nomor: A-434
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang terhormat Saudara Pimpinanan Rapat, Yang terhormat Saudara Menkeh HAM beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang atas rahmat dan hidayahNya, pada hari ini, Selasa, 16 September 2003 kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan ummat manusia dari prilaku jahiliyyah kepada prilaku yang berbudi pekerti dan berakhlaq mulia. Nabi Muhammad SAW, yang telah me: nbimbing umat man usia untuk selalu berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, memegang teguh kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi.
Ucapan terima kasih, tidak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat, atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan Pendapat Akhir atas RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
1
;
..
Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang terhormat,
Tak dapat dipungkiri dan kita tidak harus menutup mata bahwa adanya perubahan UL' No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari adanya tekanan dunia internasional terhadap negara
. Indonesia. Putusan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering tanggal 22 Juni 2001 telah memasukkan Indonesia sebagai salah satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (noncooperative countries and territories dalam memberantas praktik pencucian uang (money laundering). Bahkan di saat proses pembahasan perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini Duta Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia merasa perlu menemui Saudara Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl untuk menyatakan perlunya diselesaikan perubahan UU No. 15 Tat1Un 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai syarat bagi kedua negara sahabat kita itu untuk membantu Indonesia agar dihapus statusnya sebagai non-cooperative countries and territories (NCCT) itu.
Kami bersepen.dapat dengan Saudara Menteri Kehakiman dan HAM bahwa kita harus berp1kir positif soal adanya tekanan asing atau dunia internasional sepanjang kita sendiri mampu memanfaatkan itu. Sebab sebagai negara yang hidup di kancah pergaulan dengan negara-negara lain kita tidak bisa menghindar dari kesepakatan-kesepakatan internasional. Sebagai konsekuensi internasional dimasukkannya negara Indonesia ke dalam noncooperative countries and territories (NCCT), maka kerugiannya kita tidak bisa lagi membuka letter of credit (UC) di negara lain. Indonesia juga akan mengalami kesulitan dalam transaksi perbankan internasional yang itu akan berdampak pada berkurangnya laju investasi ke Indonesia. Padahal, di saat kondisi perekonomian kita yang masih belum pulih betul seperti sekarang ini secara jujur harus diakui bahwa Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi dari negara-negara luar.
Oleh karena itu, sebagaimana harapan kami dalam acara tanggapan fraksifraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Noma~. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 3 September 2003 lalu, bahwa para anggota Dewan dan Pemerintah dalam membahas, mencermati, mengkritisi, dan merumuskan RUU ini seoptimal dan semaksimal mungkin telah menghindari adanya tekanan kepentingan pihak asing, sebaliknya lebih melihat kepentingan, kepribadian, harkat, dan martabat dalam negeri kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Pembahasan terhadap RUU yang mengatur soal tindak pidana pencucian · uang ini lebih diletakan dalam kesadaran kita sebagai bangsa yang ingin dan bertekad untuk memberantas "penyakit sosial" bangsa kita, terutama korupsi! Dengan demikian, upaya kita untuk menyediakan instrumen hukum yang Jebih baik dalam mengatur ·tindak pidana pencucian uang tidak terlepas sebagai tekad kita dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu.
2
. -
•
Sebagai wujud dari upaya kita untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pengelolaan negara kita dengan sekuat dan semaksimal mungkin mengantisipasi sejak awal adanya tindak pidana pencucian uang .(money laundering).
Kami juga menyakini, sebagaimana harapan kami dalam tanggapan RUU ini, . bahwa dalam rnemasukkan dan mengatur materi-materi dalam RUU ini kita lebih mengutamakan nilai-nilai, budaya, dan aspirasi masyarakat Indonesia dengan tidak mengesampingkan standar praktik internasional tentang tindak pidana pencucian uang. Nilai-nilai, budaya, dan aspirasi internasional dapat diadopsi dan diadaptasi oleh kita semua dalam RUU ini sepanjang tidak menyimpang dan bertentangan dengan jati diri bangsa kita. Kalau demikian halnya, kami berharap bahwa RUU ini pada implementasinya nanti dapat menjadi sarana tidak saja untuk mengantisipasi dan memberantas Tindak pidana pencucian uang (money laundering) lebih dari itu sebagai sarana untuk menunjukkan harkat, martabat, dan kedaulatan kita sebagai bangsa di mata dunia internasional sebagai bangsa yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab!
Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang berbahagia,
Terhadap beberapa substansi dan materi yang telah disepakati dalam RUU tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Penr.ucian Uang ijinkanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
Pertama, kami sangat menyetujui mengenai asas kriminalitas ganda (double criminality) yang dianut dalam RUU ini sebagaimana dalam ketentuan bahwa, "Tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia." Ketentuan ini akan menjadikan proses antisipasi dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indonesia maupun negara-negara lain semakin efektif. Namun perlu ditegaskan di sini, pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah koordinasi hukum terutama dalam bidang hukum pidana dengan negara-negara la.in sehingga pada praktik dan implementasi hukum di lapangan antara hukum Indonesia den~an hukum di negara lain tidak terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dalam tindak pidana pencucian uang yang justru dapat menimbulkan polemik dan kontroversi penafsiran maupun penerapan hukumnya. Judi, misalnya, perbuatan itu di Indonesia sangat jelas diharamkan dan merupakan tindakan pidana. Namun tidaklah demikian di Australia. Di Negara Kanguru itu, judi adalah perbuatan yang dibolehkan dan bukan termasuk tindakan pidana menurut hukum positif di sana.
Kedua, adanya penghapusan pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang
3
setara yang diperoleh dari Tindak pidana, hemat kami, merupakan langkah maju dari RUU ini yang akan lebih antisipatif sekaligus efektif dalam pemberantasan Tindak pidana pencucian 11ang. Namun demikian perlu dicatat dan diperhatikan bahwa, untuk membenkan dan menjamin nilai keadilan hukum maka besar kecilnya hukuman yang harus diberikan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sudah semestinya harus tetap
· disesuaikan dengan besar kecilnya nilai nominal dari hasil tindak pidana yang diperoleh pela~,U tindak pidana tersebut;
Ketiga, ketentuan denda materiel yaitu paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) merupakan upaya pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Menurut kami, ketentuan ini pada penerapannya nanti juga harus dapat memberikan dan menjamin nilai keadilan hukum sebanding dengan hukum.an pidananya, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahuh berdasarkan kadar dan tingkat berat rendahnya tindak pidana pencucian uang yang diperbuat pelaku;
Keempat, kami merespon positif terhadap pengaturan kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jika menemukfln transaksi keuangan yang mencurigakan, dan/atau jika terjadi transaksi keuangan ya1 •.J dilakukan secara tunai, dengan nominal kumulatif Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu transaksi maupun beberapa kali ...; transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
Karena, hingga saat ini terjadi kecenderungan bahwa pihak Penyedia Jasa Keuangan (khususnya Bank) --atas dalih kerahasiaan bank-- sering kali menyembunyikan informasi atas terjadinya sebuah transaksi yang "mencurigakan". Kepentingan untuk mendapatkan masukan dana yang besar bagi lembaga keuangan, sering kali mengalahkan kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Sehingga, menjadi tidak terlalu berlebihan, jika banyak kalangan menyatakan bahwa tingkat kepedulian pihak Penyedia Jasa Keuangan terhadap komitmen memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat minimfll.
Namun demikian, perlu dicatat di sini bahwa ketentuan yang ideal ini, jangan sampai menjaui beban yang menyulitkan terhadap pihak-pihak yang karena melakukan transaksi diatas ketentuan minimal tersebut, harus menjalani sebuah proses yang sama dengan mereka sejak awaf memang ingin melakukan praktek money laundering. Padahal bisa jadi, uang tunai yang dimaksud, merupakan hasil transaksi yang secara normatif dan hukum sah dan wajar; ·
4
.•
r . ~~ L '· ..
·· '>\N l'c'T\VAK'LA'I "'<\'{ {\>:
UK lMJONE~;I\
Kelima, kami sang at · menyetujui adanya ketentuan dalam RUU ini yang mempersingkat jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangah Mencurigakan dari sebelumnya 14 (empat belas) hari kerja menjadi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dapat menguntungkan bagi upaya pelacakan secara lebih cepat harta kekayaan yang diduga berasal
. dari hasil tindak pidana maupun pelacakan pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri.
Sebagaimana }<ita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka media transaksi keuanganpun semakin canggih. Saat ini seseorang bisa dengan cepat mentransfer atau memindah media transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain. Begitupun dengan cepat dapat mengubah dan memindah jenis dan bentuk transaksi ke~angan dari jenis dan bentuk yang satu ke jenis dan bentuk yang lain. Oleh karena itu, ketentuan yang singkat tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk mendeteksi, melacak, menangkal sekaligus membongkar praktik tindak pidana pencucian uang yang terjadi;
Keenam, munculnya beberapa ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi-pelapor tindak kejahatan pencucian uang di mana tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporannya, merupakan suatu langkah yang sangat tepat dan strategis. Karena dengan ketentuan ini akan mendorong tingkat partisipasi ma!.: ;arakat untuk terlibat secara langsung dalam penanggulangan tindak pidana money laundering.
Selama ini masyarakat selalu dihantui perasaan takut untuk melaporkan terjadinya tindak pidana money laundering. Hal ini dikarenakan biasanya pelaku dari bentuk kejahatan ini dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki pengaruh "kekuasaan" atau "kekuatan" yang besar, yang bisa melakukan tindakan apapun terhadap pihak-pihak yang mencoba membongkar kejahatannya.
Oleh karena itu, bentuk kelembagaan perlindungan saksi-pelapor untuk kontek tindak pidana money laundering ini perlu segera dikof1kritkan, disamping penataan moralitas aparatur pelaksana hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukannya untuk mengantisipasi dan menjaga penyimpangan tindak pidana pencucian uang justru dilakukan oleh oknum aparat hukum !\u sendiri;
Ketujuh, kami perlu menyoroti dan mencermati adanya ketentuan bahwa pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan-pengaturan terhadap
5
rL
•.
... •
•
·-:;•,
hal-hal ini melalui Keppres harus dihindari betul agar jangan sampai dalam realitasnya kemudian PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang akan bekerja secara diskriminatif apalagi mandul. Jangan sampai terjadi PPATK menjadi sangat tergantung kepada pihak eksekutif (Presiden) sehingga dalam menunaukan tugas dan kerjanya menjadi "kehilangan gigi"
. untuk mengusut dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh elit eksekutif.
Oleh karena itu, kami berharap agar pengaturan-pengaturan atas hal-hal tadi meskipun dilakukan melalui Keppres harus secara transparan mungkin dapat diketahui oleh 7lasyarakat umum sebagai bentuk pengawasan publik. Dengan demikian, celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum eksekutif maupun pihak lainnya untuk "membungkam mulut" dan "menutup mata" kinerja PPATK dapat dihindari;
Kedelapan, kami· mengapresiasi adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) yang dipertegas. Ketentuan ini semakin baik untuk memberi landasan kerjasama bar.tuan timbal balik di bidang hukum antara Indonesia dengan negara-negara lain baik di tingkat bilateral, regional, maupun internasional.
Namun kami perlu memberikan catatan hendaknya pemerintah Indonesia sesegara mungkin mempersiapkan instrumen dan koordinasi hukum dengan negara-negara lain sehingga dalam praktik kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum tersebut dapat berjalan secara sejajar dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaluatan negara. Langkah ini juga penting untuk menghindari aJanya intervensi kepentingan politik terutama dari negara besar terhadap negara kita dalam merealisasikan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum tersebut;
Kesembilan, kami perlu mencatat dan mengkritisi ketentuan bahwa dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut UU ini dengan peraturan perundang-undangan. Kami berpendapat bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagai adanya perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegah~m dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hendaknya PPATK tidak menyimpang dari RUU-. yang akan kita tetapkan dan sahkan menjadi UUini. Oleh karena itu, dalam hal melaksanakan ketentuan tadi, PPATK seharusnya tetap melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan pemerintah rn<j~.upun legislatif. Harapan ini tentu bukan dimaksudkan untuk memandulkan kinerja dan kreativitas PPATK yang dituntut untuk dapat dinamis seiring dengan perkembangan IPTEK, tetapi untuk menjaga terjadinya deviasi maupun distorsi kinerja PPATK dari UU yang tela·h mengaturnya. Di sisi lain, hal ini juga untuk mewujudkan adanya harmonisasi
6
kerja dengan lembaga·. lain sehingga akan terwujud efektivitas dan efisiensi kinerja PPATK dalam mengatasi d~n menanggulangi tindak pidana pencuciati uang. -
Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM, Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan, . . .
• Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa :atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2062 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
. -Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-U~dang Nomor 15 Tahun 2002 t~ntang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang. Katrli berharap UU ; ini kelak dapat menjadi sarana yang lebih baik bagi upaya bersama dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang di tanah air Indonesia· -tercinta khususnya dan ·di dunia internasional pada umumnya.
Akhirnya atas perhatian Saudara Pimpinan Rapat, Sauda,ra para Anggota Dewan, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM yang me0akili Pemerintah beserta staf, para Rekan Wartawan serta Hadirin kami :ucapkan banyak terimakasih. Tidak lupa .kepada seluruh anggota Panja Komisi II yang telah membahas RUU ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT me~berikan ridlo-Nya, atas apa yang telah kita ikhtiark~:m bersama ini. Amien.
.MAY JEN TNI DRS. DJASRI MARIN.SH NOMOR ANGGOTA: A- 467
JAKARTA, SEPTEMBER ZOOJ
DE \VAN PERW AKILAN RAKYAT RI FRAKSI TNIIPOLRI
PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENT ANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Assalamu~alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yth. Saudara Pirnpinan Sidang. Yth. Saudara Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia. Yth. Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.
Pt~ji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan sekarang ini, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penyelewengan yang telah merugikan keuangan masyarakat dan negara, dengan mudah uang tersebut disimpan di berbagai Bank a tau J as a Keuangan yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut sangat meresahkan dan aparat tidak dapat bertindak, karena aturan atau undang-undang sebagai landasan bertindak belum ada, maka kebutuhan akan undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Indonesia dianggap sebagai surga tempat pencucian uang di mata masyarakat internasional.
1
'··.
Ketnudian dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mulai berlaku pada tanggal 17 April 2002. Namun dalam kenyataan dan perjalanannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 belum
~· tnenampw1g sclunth aspirasi n1asyarakat. Kenyataannya belum d_apat diberlakukan secara sempurna, tennasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.
Tidak dapat kita pungkiri dalam pergaulan intemasional, situasi perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, menyebabkan sistem perekonomian Indonesia menj adi semakin terbuka dan rentan terhadap pengaruh lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Maka dari itu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak luput dari perhatian dunia intemasional, khususnya dari lembaga Financial Action Task Force on Money Laundering (FA TF) dan letnbaga ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak Kooperatif (Non Cooperative Countries and Territories) bersama beberapa negara lainnya di dunia, walaupun tidak dikenakan sanksi yang lebih keras. Alasan ditnasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif, karena banyak kelemahan di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya :
Satu · Batasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Rp. 5 00 juta dan hal ini dianggap tidak efektif.
Dua Tidak ada larangan bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk memberitahukan nasabahnya tentang laporan Transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan nasabah tersebut.
2
Tiga
Empat
Transaksi mcncurigakan masih didefinisikan secara sempit, karena tidak mencakup transaksi keuangan yang dilakukan atau percobaan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan dana yang diduga dari hasil tindak pidana.
Jangka waktu kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan selama 14 hari dinilai terlalu lama.
Lima Perlu adanya bantuan hukum timbal balik masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Mutual Legal Assistance).
Dari uraian di atas memang diperlukan tekad dan kemauan politik kita untuk menampung issue yang berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun intemasional dalam n1etnbatasi ruang gerak pelaku pencucian uang hasil tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara. Kiranya kita sepakat untuk melakukan hal itu semuanya, disamping merupakan perwujudan sikap kooperatif bangsa Indonesia kepada dunia intemasional.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.
Mengacu pada uraian tersebut di atas, Fraksi TNI/Polri dengan ini menyatakan :
"J)apat menerinta dan menyetujui Rancangan Undangundang tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disahkan menjadi undang-undang".
3
Sehubungan dengan pernyataan kami tersebut di atas perkenankanlah kan1i menyampaikan harapan bahwa undangundang ini segera disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada Penyedia Jasa Keuangan, dengan tujuan undang-undang ini dapat mencegah dan menjaring pelaku Tindak Pidana P~ncucian Uang, tetapi tidak membuat ketakutan para nasabah dan Penyelenggara J as a Keuangan yang dapat berakibat membuat kegamangan dan tnengganggu kestabilan ekonomi Indonesia.
Fraksi TNI/Polri mengharapkan pula, agar kewenangan yang diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PP A TK) yang cukup luas tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, justru diharapkan dapat melindm1gi kepentingan Indonesia dengan seluruh 'varganya. Disatnping itu penerapan sanksi terhadap pejabat/pegawai PP A TK dan aparat lain yang berhubungan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian seluruh aparat yang terkait dengan tmdang-undang ini diharapkan dapat bekerja dengan jujur, bertanggung j awab, dapat melindungi kepentingan n1asyarakat Indonesia di dalam berpartisipasi sebagai bangsa yang terhormat di tengah-tengah kiprah pergaulan intemasional.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.
Sebelun1 mengakhiri Pendapat Akhir ini, Fraksi TNI/Polri tnenyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia beserta staf jajarannya dan
• kepada rekan-rekan dari setnua Fraksi atas kerja sama yang telah ditunjukan, sehingga proses pembahasan Rancangan Undangundang tentang Pen1bahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat diselesaikan dengan muatan yang disepakati semua pihak
4
It \valaupwl da1atn pelaksanaan pcmbahasan timbul perdebatan yang sengit namun dengan semangat musyawarah yang telah ditunjukan untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat yang terj adi akibat keinginan memberikan yang terbaik dalam pembahasan ntateri undang-tmdang ini, dapat terns dibina sebagai 4asar dari setiap pelaksanaan tugas legislasi berikutnya.
Kami meyampaikan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah tnendukung kelancaran j alannya pembahasan, serta kepada pihak-pihak yang telah men1beri masukan yang berharga melalui Fraksi TNI/Polri.
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi TNI/Polri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rakbmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.
Jakarta, September 2003
A.n Fraksi TNIJPolri DPR-RI Juru Bicara,
Drs. DJASRI MARIN,SH A-467
5
.r
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung DPR Rl Lt. 21 Jl. Jend. Gatot Subroto- Jakarta 10270
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
(FKKI)
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
JAKARTA, SEPTEMBER 2003
,·,
'•
' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I. FRAKSI KKI
PENDAPAT AKHIR .FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
ATAS RANCANGANUNDANGUNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 16 September 2003 Juru Bicara : Drs. LT. SUSANTO. Anggota Nomor : A-460.
Yang terhormat, Saudara Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM Yang mewakili Pemerintah beserla jajarannya, Serla hadirin sekalian yang kami hormati,