Devolusi pengelolaan hutan di indonesia

Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina

Didik Suharjito*Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

Ronny Christianto

G2021141006

PENDAHULUAN

1. sumber daya yang dikelola secara komunal menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada sumber daya yang dikelola oleh pemerintah

2. berbagi pembiayaan pengelolaan hutan sehingga beban pemerintah dapat lebih ringan

3. dorongan dari lembaga-lembaga donor internasional

Pulhin & Inoue 2008; Fisher 2000

• Keterkaitan antara krisis lingkungan hidup dan kemiskinan, • mendorong gagasan peningkatan peran masyarakat lokal, yakni problem

krisis lingkungan hidup dan kemiskinan, keduanya saling keterkaitan• Konsep pembangunan partisipatif ; upaya pengakuan dan penghormatan

atas kesetaraan sosial, pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal, dan keadilan sosial.

• Implementasi dari konsep itu diharapkan dapat menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan lebih makmur dengan kondisi lingkungan hidup yang lebih asri dan nyaman sepanjang mas a.

• Konsep desentralisasi dan devolusi berkaitan erat dengan konsep partisipasi.

• Krisis lingkungan hidup dan kemiskinan dapat dipecahkan melalui perwujudan status dan peran masyarakat lokal dalam pembangunan, termasuk pembangunan kehutanan (Suharjito 2008).

• Dominasi manusia atas alam merupakan turunan dari dominasi manusia atas manusia (Rowlands 2000)

Beberapa Pendapat ttg Devolusi

• Devolusi pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat lokal bukan hanya menarik dan menggairahkan, tetapi memang perlu bahkan menjadi keharusan.

• Devolusi sama sekali tidak dianjurkan dan tidak dikehendaki.

• Mereka yan g mendukung devolusi berargumentasi bahwa pengelolaan hutan konvensional (oleh departemen kehutanan) tidak bekerja dengan baik bahkan telah gagal, yang ditunjukkan oleh tingkat deforestasi dan degradasi hutan.

• Devolusi diharapkan memberikan pengelolaan hutan yang lebih efektif, lebih memberikan keadilan (equity) kepada masyarakat.

Tujuan

1. Menganalisis devolusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, khususnya hutan kemasyarakatan (HKm) dengan mencermati dimensi aktor yang terlibat dalam transfer kewenangan dan dimensi hak (rights) dan tanggung jawab (responsibilities) yang d idevolusikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

2. Menganalisis realisasi kebijakan devolusi sumber daya hutan pada tingkat implementasi di lapangan.

3. Mencermati implikasi dari devolusi terhadap kelestarian sumber daya hutan dan keadilan sosial pada tingkat masyarakat (komunitas).

4. Membandingkan antara Indonesia dan Philipina sehingga dapat menarik pelajaran dari Philipina yang mungkin dapat berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan.

Kerangka Analisis

• Devolusi; pelimpahan kekuasaan (power) dari (pemerintah) pusat kepada unit kerja yang lebih rendah.

• Desentralisasi; pelimpahan fungsi-fungsi administratif dari (pemerintah) pusat kepada unit kerja yang lebih rendah (pemerintah provinsi dan atau kabupaten, bahkan desa), yang tidak perlu melibatkan perubahan lokus pengambilan keputusan atau melimpahkan kekuasaan (Fisher 1999, 2000)

tipe pelimpahan fungsi dan atau kekuasaan

1. Pelimpahan dari birokrasi pusat kepada birokrasi provinsi atau kabupaten;

2. pelimpahan dari birokrasi pusat kepada struktur politik lokal atau pemerintah lokal (pemerintah desa);

3. pelimpahan kepada masyarakat lokal atau para pengguna sumber daya alam (hutan)

Tipe pertama desentralisasi, Tipe kedua & ketiga desentralisasi dan devolusi

Fisher (1999, 2000)

• Devolusi memberikan kekuasaan kepada unit kerja yang lebih rendah untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bahkan melakukan tindakan di luar apa yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat, bukan hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pusat.

• program-program kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tidak semuanya termasuk devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara.

Program- program yg tidak termasuk kategori devolusi PSD hutan negara.

• Di Jawa. Intensifikasi tumpangsari Perum Perhutani (1972), magersaren gaya baru (awal 1980-an), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (1984), Perhutanan Sosial (1986), PMDH terpadu (1993), (awal tahun 2000-an) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

• Di luar Jawa, perusahaan HPH-HTI (termasuk BUMN PT. Inhutani) menyelenggarakan HPH Bina Desa pada akhir tahun 1980-an, PMDH (pertengahan 1990-an), program kemitraan antara perusahaan swasta dan masyarakat, serta Community Development (CD).

Kebijakan Indonesia tentang HutanKemasyarakatan

• Desentralisasi di bidang kehutanan diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 41/1999 Pasal 66.

• “pemerintah (pusat) menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan”

• PP No. 38/2007, pelimpahan kewenangan di bidang kehutanan dikategorikan sebagai desen tralisasi, bukan devolusi.

Pemerintah Pusat

Provinsi / Kabupaten Desa

PELIMPAHAN KEWENANGAN YANG TAK

SPESIFIK TTG HKM

Penugasan tertentu yang diperlukan

PP No. 38/2007, pelimpahan kewenangan di bidang kehutanan dikategorikan sebagai desen tralisasi, bukan devolusi

UU No. 41/1999

HAK• informasi, saran, serta

pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;

• menerima manfaat hutan (menikmati kualitas lingkungan hidup, memanfaatkan hutan dan hasil hutan),

• mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan

• pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung,

• memperoleh kompensasi karena hilangnya akses (Pasal 68)

KEWAJIBAN

• ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan (Pasal 69).

tidak dijelaskan lebih detail bagaimana peran masyarakat

dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dan pengelolaan

hutan

Devolusi pengelolaan sumber daya hutan (PP No. 6/2007 )

• Hutan Kemasyarakat (HKm) - P.37/Menhut-II/2007

• Hutan Tanaman Rakyat (HTR) - P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008

• Hutan Desa (HD) - P.49/Menhut-II/2008

• Hutan Adat

kawasan hutan yang dialokasikan untuk HKm adalah hutan

alam produksi, lindung, dan konservasi

kawasan hutan yang dialokasikan untuk HD adalah hutan produksi dan hutan

lindung

kawasan hutan yang dialokasikan untuk

HTR adalah kawasan hutan alam produksi

yang dikonversi menjadi hutan

tanaman

Devolusi melalui HKM

• Devolusi pengeolaan sumber daya hutan melalui HKM dimulai dengan terbitnya SK No. 677/1998.

• SK ini memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengusahakan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu untuk memperoleh manfaat hasil hutan non- kayu, kayu, dan jasa rekreasi lingkungan

• Hak untuk memperoleh manfaat hasil hutan tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga untuk diusahakan(memperoleh keuntungan).

• Berlaku selama 35 tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang

SK Menhut No. 31/2001

• Kebijakan HKm berdasarkan SK Menhut No. 31/2001 memberikan hak kepada masyarakat desa hutan dengan dimensi hak yang lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan HKm sebelumnya

• Masyarakat diberi hak pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi dengan asas-asas kelestarian fungsi ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat, demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum.

• Kekurangan : tidak mencakupkawasan pelestarian alam, dan tidak secara tegas menyebutkan jangka waktu berlaku hak.

P.37/Menhut-II/2007

• Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari.

• Jangka waktu izin 35 tahun dan dapat diperpanjang (tetapi tidak jelas sampai berapa kali perpanjangan).

Devolusi HKM

• dimensi aktor, melimpahkan kewenangan (dan kekuasaan) sampai pada tingkat perorangan.

• memberikan h ak (meskipun dinyatakannya sebagai pemberian akses) kepada dan meminta tanggung jawab dari perorangan warga masyarakat pemegang ijin HKm melalui kelompok atau koperasi.

• hak mengelola (management) dan eksklusi (exclusion)

• hak masyarakat tersebut masih dibatasi oleh kewajiban -kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat

4 tipe devolusi Philipina

1. Pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal

2. ruang kelola kawasan lindung (protected areas) kepada masyarakat lokal dengan jangka waktu 25 tahun. (memanfaatkan NTFP)

3. program devolusi “Indigenous People’s Right Act (IPRA)”

4. program CBFM (Community Based Forest Management). Dimulai tahun 1995 (Executive Order 263 menggantikan people-oriented forestry.

CBFM Philipina

1. Melalui program ini pemerintah (Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan) mentransfer hak dan tanggung jawabnya kepada masyarakat lokal. Masyarakat memperoleh akses (atas) dan manfaat (dari) sumber daya hutan melalui pemberian hak penguasaan atas lahan hutan kepada masyarakat selama 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun.

2. Masyarakat wajib melakukan rehabilitasi, proteksi, dan konservasi. Dari 0 ha areal untuk CBFM pada tahun 1980-an dan kurang dari 1,0 juta hektar pada tahun 1995, saat ini telah mencakup lebih dari 5,97 juta hektar tersebar di 5.503 lokasi, dan mencakup 690.691 rumah tangga dan 2.877 organisasi rakyat (people’s organisations).

Distribusi Realisasi Skema CBFM di Philipina sampai 1995 (4,9 juta ha)

51%

32%

13%

4%

Certificate of AncestralDomain ClaimCommunity-Based ForestManagement AgreementsCertificate of StewardshipContractCFMA, CFSA, Other

CFMA (Community Forest Management Agreement), CFSA (Community Forest Stewardship Agreement)

Tujuan Utama Devolusi CBFM Philipina

1. Meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi,

2. keadilan sosial,

3. pemerataan akses terhadap sumber daya hutan,

4. mewujudkan pengelolaan hutan lestari,

5. mempromosikan lingkungan yang sehat bagi penduduk.

Perbandingan

• Di Philipina, areal CBFM mencapai 20% dari total luas areal hutan negara.

• penurunan luas areal konsesi perusahaan kehutanan skala besar (hanya 584 rb yg dikelola 15 perusahaan besar)

• Indonesia (2010) setelah 15 tahun program HKm baru direalisasikan seluas sekitar ± 400.000 ha (NTB, Lampung, D.I. Yogyakarta, Bali, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan NTT).

• HKM Cuma 1,14% dari total luas kawasan hutan Indonesia

devolusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia

• Pelimpahan fungsi

• Pelimpahan kekuasaan

• Pelimpahan Hak

• Pelimpahan Kekuasaan

Pelajaran CBFM Philipina

• Komitmen, dedikasi, dan dorongan politik dari pemimpin negara (Presiden Corazon Aquino, Fidel Ramos, dan Gloria Arroyo)

• Promosi pembangunan berkelanjutan

• Demokratisasi dalam akses dan memperoleh manfaat dari sumber daya hutan

MENJADIKAN CBFM SEBAGAI STRATEGI NASIONAL UNTUK MENCAPAI KEHUTANAN YANG LESTARI DAN KEADILAN SOSIAL

(PULHIN & INOUE, 2008; PULHIN, ET AL., 2007; BRAGANZA, 1996)

Fidel Ramos

3 sebab Proyek GNRHL/GERHAN Gagal

1. Pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat lokal untuk melindungi sumber daya hutan, tanpa memberikan hak-hak menggunakan sumber daya hutan dan memperoleh manfaat nya.

2. pendekatan desentralisasi dan devolusi didasarkan pada model standar, misalnya model kelompok/ koperasi yang seakan dapat diterapkan di seluruh kelompok masyarakat

3. Petugas lapangan kehutanan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan (misalnya rehabilitasi hutan), tetapi mereka tidak mempunyai kewenangan un tuk membuat kesepakatan tentang penggunaan, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat gagal dilaksanakan dan masyarakat tidak percaya dan tidak bersedia mendukung kegiatan lagi.

Konsep akses dari Ostrom dan Schlager (1996)

• Hak yang terbatas pada memasuki wilayah dengan batas-batas fisik dan memperoleh manfaat dari wilayah itu tanpa mengambil barang-barang/material dari padanya.

• Manfaat yang tergolong non-subtractive ; menikmati udara sejuk-segar, pemandangan yang indah, suara kicauan burung atau fauna lainnya, atau suara indah gesekan dedaunan.

KESIMPULAN

• Dilihat dari dimensi aktor, hak dan tanggung jawab, devolusi pengelolaan sumber daya hutan melalui HKm di Indonesia dan CBFM di Philipina merupakan penyerahan sebagian kewenangan, hak dan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat.

Persoalan Devolusi Kehutanan Philipina

• Kualitas hutan belum membaik

• masyarakat belum merasa memperoleh peningkatan pendapatan

• penerima program tidak tergolong keluarga miskin

• dampak positifnya pada pembangunan masyarakat belum terjadi

Realisasi Devolusi Philipina (CBFM)

• Masyarakat / desa mengelola 6 juta ha atau 20% dari total areal hutan negara

• tersebar di 5.503 lokasi,

• mencakup 690.691 rumah tangga dan 2.877 organisasi rakyat

• Peran presiden, para pejabat di lingkungan DENR, dan pemerintatah lokal, kabupaten dan provinsi sangat penting dalam mewujudkan devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara kepada masyarakat melalui CBFM.

• Devolusi diharapkan memberikan pengelolaan hutan yang lebih efektif, lebih memberikan keadilan (equity) kepada masyarakat.

• Dengan devolusi, pekerjaan adminitratif departemen kehutanan dan dinas kehutanan lebih ringan, sehingga lebih dapat mencurahkan waktun ya untuk memberikan bimbingan teknis kehutanan di lapangan.

• Peningkatan kapasitas masyarakat terus menerus sangat diperlukan agar kolaborasi yang dibangun dapat berlangsung secara adil.

• Masyarakat pedesaan umumnya dan masyarakat sekitar/pengelola hutan khususnya telah bersinggungan, berinteraksi, terpengaruh oleh arus komersialisasi (ekonomi pasar).