Halaman | 1 Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2019 Periode Februari s.d September 2019 PERKEMBANGAN CAPAIAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PER SEPTEMBER 2019 3.1. Posisi Penempatan Pendamping Kawasan Sampai September 2019 semua pendamping, baik Pendamping Teknis maupun Pendamping Manajemen, sudah lengkap dan aktif kembali di 75 kabupaten sasaran. 3.2. Penetapan Lokasi Kawasan, TKPKP Kabupaten, BKAD dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Dokumen Penetapan Lokasi Kawasan, Dokumen TKPKP Kabupaten, Dokumen TKPKP Kecamatan/Kawasan, dokumen kelembagaan BKAD Kawasan dan Dokumen RPKP merupakan dokumen dasar persyaratan dilaksanakannya PKP yang dikuatkan melalui SK Bupati atau Perbub, dan Permakades (Peraturan Bersama Kepala Desa). Gambaran capaian ketersediaan dokumen-dokumen dasar tersebut per September 2019 dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Ketersediaan SK Lokasi, SK TKPKP Kabupaten, Dokumen RPKP, dan Pendirian BKAD (Per September 2019) Catatan: Diolah dari DIK September 2019 untuk 75 kawasan prioritas Melihat bagan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Posisi pada bulan September 2019 tidak berbeda dengan posisi pada Agustus 2019. SK
16
Embed
Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping ...ditjenpkp.kemendesa.go.id/index.php/download/...Penyertaan itu diatur di dalam APBDes desa masing-masing melalui Perdes.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman | 1
Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping
Kawasan Perdesaan Tahun 2019
Periode Februari s.d September 2019
PERKEMBANGAN CAPAIAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PER SEPTEMBER 2019
3.1. Posisi Penempatan Pendamping Kawasan
Sampai September 2019 semua pendamping, baik Pendamping Teknis maupun
Pendamping Manajemen, sudah lengkap dan aktif kembali di 75 kabupaten
sasaran.
3.2. Penetapan Lokasi Kawasan, TKPKP Kabupaten, BKAD dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
Dokumen Penetapan Lokasi Kawasan, Dokumen TKPKP Kabupaten, Dokumen
TKPKP Kecamatan/Kawasan, dokumen kelembagaan BKAD Kawasan dan
Dokumen RPKP merupakan dokumen dasar persyaratan dilaksanakannya PKP
yang dikuatkan melalui SK Bupati atau Perbub, dan Permakades (Peraturan
Bersama Kepala Desa). Gambaran capaian ketersediaan dokumen-dokumen
dasar tersebut per September 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
Capaian Ketersediaan SK Lokasi, SK TKPKP Kabupaten,
Dokumen RPKP, dan Pendirian BKAD
(Per September 2019)
Catatan: Diolah dari DIK September 2019 untuk 75 kawasan prioritas
Melihat bagan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
ketersediaan dokumen-dokumen tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Posisi
pada bulan September 2019 tidak berbeda dengan posisi pada Agustus 2019. SK
Halaman | 2
Lokasi dan Lembaga BKAD, sudah 100% tersedia di 75 lokasi kawasan prioritas.
Lembaga TKPKP sudah 75 lembaga (100%) terbentuk di 75 kabupaten.
Sementara untuk Dokumen RPKP baru tersusun untuk 55 kawasan (75,33%) di 75
Kabupaten.
3.3. Pendirian dan Perkembangan BUM Desa Bersama
BUM Desa Bersama (Badan Usaha Milik Desa Bersama), adalah lembaga yang
didirikan oleh BKAD Kawasan dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi pada
level kawasan. Dalam MAD pembentukan BUM Desa Bersama, harus disepakati
antara lain seperti AD/ART, pengurus BUM Desa Bersama, kedudukan BUM Desa
Bersama, termasuk kesepakatan besarnya Modal Penyertaan untuk BUM Desa
Bersama dari setiap desa yang bergabung dalam PKP di kawasan tertentu.
BUM Desa Bersama dalam konteks Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki
beberapa urgensi, antara lain1: (1) Pengorganisasian pelaku ekonomi Desa
(petani, nelayan, peternak, perajin dan lain-lain) yang memiliki kesamaan
kepentingan dan tujuan. Organisasi ini menjadi tempat untuk pembelajaran,
konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan yang
lainnya; (2) Pengorganisasian kolaborasi antar-Desa yang memiliki potensi,
kepentingan dan tujuan yang sama, termasuk untuk membentuk BUM Desa
Bersama dalam bentuk bisnis holding. Pengorganisasian kolaborasi antara Desa,
BUM Desa Bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi Desa; dan (3)
Pengembangan kapasitas terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada di desa
yang ditingkatkan pengorganisasiannya menjadi asosiasi/organisasi kolobarasi
yang lebih diorganisir.
3.3.1. Pendirian BUM Desa Bersama
Dalam hal pendirian BUM Desa Bersama, posisi pada September 2019 lebih baik
dibanding posisi Juli dan Agustus 2019. Pada Juli dan Agustus 2019 jumlah BUM
Desa Bersama yang sudah berdiri sebanyak 73 (97,33%) BUM Desa Bersama,
namun pada September 2019 telah mencapai 100%.
1 Lihat Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa
Bersama (Johosua M. Yoltuwu, Dirjen PKP)
Halaman | 3
Capaian Pendirian BUM Desa Bersama Per September 2019
Sumber: Data Informasi Kawasan per September 2019
3.3.2. Perkembangan Modal Penyertaan BUM Desa Bersama per September
2019
Modal Penyertaan BUM Desa Bersama adalah besaran dana yang merupakan
hasil kesepakatan antar Pemerintah Desa yang tergabung dalam pembangunan
kawasan, yang merupakan hasil MAD pendirian BKAD Kawasan dan MAD
pendirian BUM Desa Bersama. Hasil kesepakatan pendirian BUM Desa Bersama
dikuatkan dengan Permakades Pendirian BUM Desa Bersama, dan besaran Modal
Penyertaan itu diatur di dalam APBDes desa masing-masing melalui Perdes.
Perkembangan Modal Penyertaan BUM Desa Bersama per September 2019
Sumber: Diolah dari DIK dan laporan bulanan pendamping per Agustus 2019
Besaran Modal Penyertaan yang akan disetorkan oleh setiap desa kepada BUM
Desa Bersama, bisa berbeda-beda setiap tahun anggaran tergantung pada hasil
musyawarah BKAD. Selama tahun 2018 total kesepakatan Modal Penyertaan
mencapai Rp. 13.915.500.000,-, dan realisasinya mencapai Rp. 7.172.500.000,-
Halaman | 4
(sekitar 51,32%). Sementara itu di tahun 2019, sampai September diketahui
bahwa Modal Penyertaan yang sudah disepakati baru mencapai Rp.
3.530.000.000,-. Ini berarti masih banyak BUM Desa Bersama yang belum
menghasilkan kesepakatan mengenai Modal Penyertaan di tahun 2019. Realisasi
Modal Penyertaan ini sampai September masih sama dengan pada Agustus 2019,
yakni mencapai Rp. 1.118.000.000,- (sekitar 31,67%). Dengan demikian berarti
bahwa di BKAD yang sudah menyepakati Modal Penyertaan sampai September
2019, masih banyak yang belum menyetor pelunasan Modal Penyertaan untuk
BUM Desa Bersama.
3.3.3. Perkembangan Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama
Pada awal tahun 2019 ini, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis BUM Desa
Bersama mulai nampak dan dapat dikatakan mulai melangkah pada daur yang
disebut bisnis. Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi di akhir tahun 2018, yang
rata-rata baru mencapai tahap pendirian dan atau menggali usaha apa yang
dapat dijalankan. Banyak jenis usaha yang sudah dijalankan atau
diimplementasikan. Begitu pula mulai cukup banyak para BUM Desa Bersama
yang mengikuti pameran-pameran dengan mendirikan pos BUM Desa Bersama
dengan produk-produk khas yang dimiliki.
Meskipun belum semua, namun sebagian besar telah mencapai tatakelola
kelembagaan BUM Desa Bersama yang lebih baik misalnya memiliki pertemuan
rutin, memiliki struktur organisasi yang relatif lengkap, telah memulai usaha
bahkan ada yang telah mencapai pendapatan laba, serta sudah melangkah
melakukan kerjasama dengan Pihak Ke-3.
Beberapa contoh dari BUM Desa Bersama yang sudah memiliki usaha tersebut
misalnya: Pengolahan/pembuatan pupuk organik di Kawasan Pertanian Padi
Organik di lereng G. Lawu Kabupaten Karanganyar; Budidaya, pengolahan, dan
pemasaran kopi Arabika Flores Bajawa (AFB) di kawasan pengembangan kopi
Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada; Beberapa kegiatan terkait wisata desa di
kawasan Kecamatan Gedangsari dan Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang
dikelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata); Produk Olahan rumput laut menjadi
kripik, sirup dan amplang di Kawasan Mallusetasi Kabupaten Bone yang
dikembangkan oleh UBK Mappideceng; Pengolahan kopi dan pemasaran kopi di
BUM Desa Bersama di Kab. Temanggung; BUM Desa Bersama Wilis Sejahtera di
Kab. Banyuwangi dengan produk-produk olahan dari susu sapi dan sekaligus
pengembangan peternakan sapi; dan lain-lain.
3.3.4. Perkembangan Kerjasama Dengan Pihak Ke-3
Kerjasama dengan Pihak Ke-3 merupakan tahap lanjut dari kegiatan BUM Desa
Bersama. Secara logika alur penguatan dan pemberdayaan, kerjasama dengan
Halaman | 5
Pihak Ke-3 bisa dilakukan setelah sebuah lembaga (dalam hal ini BUM Desa
Bersama), sudah tumbuh dan relatif kuat secara kelembagaan. Hal ini disebabkan
karena pada BUM Desa Bersama yang sudah relatif kuat secara kelembagaan
semestinya sudah mampu menghitung dan merancang “prospek bisnis/usaha”,
cash-flow rugi-laba, memiliki rancangan strategi lain jika kerjama dengan Pihak
Ke-3 gagal berjalan atau berhenti di tengah jalan, dll.
Pada tahap implementasinya tentu saja kerjasama dengan Pihak Ke-3
mensyaratkan penyusunan “Profil BUM Desa Bersama” dan “proposal kegiatan”
yang harus disusun dan diajukan ke Pihak Ke-3. Dengan adanya implementasi
(action) kerja sama dengan Pihak Ke-3, maka sesungguhnya BUM Desa Bersama
tersebut memiliki komoditi atau jasa yang sudah dirumuskan untuk
dikerjasamakan. Tingkat kelembagaan seperti ini tentu mensyaratkan adanya
pertemuan-pertemuan untuk pembahasan kegiatan serta memiliki pengurus
yang relatif aktif. Berkaitan dengan tadi, masih sangat sedikit BUM Desa Bersama
yang sudah memiliki kerja sama bisnis dengan Pihak Ke-3 dan sudah
beroperasi/berjalan.
Data ringkas mengenai 18 BUM Desa Bersama yang sudah melaksanakan
penjajakan dan implementasi kerjasama tersebut sebagai berikut:
Data Ringkas BUM Desa BersamaYang Sudah Melakukan Penjajagan
dan atau Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ke-3 (per September 2019)
No Kabupaten Kawasan BUM DESA BERSAMA
Pihak Ke-3 Perkembangan
Terakhir 1 Lampung
Timur (KPPN, 2017)
Kawasan Perdesaan Agro Minapolitan Sukakarya, Kec. Pesisir Sakti dan Labuhan Maringgai
BUM DESA BERSAMA Cipta
Bersama Komoditas:
bandeng presto, udang, otak-otak,
ikan asap, ikan asin
PO. Ababil Bus, PT Pupuk Gresik, PT Wirawan, Oxzi Air Minum, Bank BRI, PT. Nasa, Mitra Tani, UD Wiwik, PT. Java Comfeed
Rumah Pajang berjalan baik
Penyalur akses perbankkan BRI berjalan
Lainnya belum ada laporan
2 Tulang Bawang (KPPN, 2017)
Agropolitan Kec. Rawa Pitu
BUMAKAM Bersama
PT. Aji Pitu Sukses Bersama.
Komoditas: beras kemasan
Bulog dan BNI 46
Penyalur akse perbankan BNI’46 berjalan
Distribusi padi melalui Bulog berjalan
Lainnya belum ada laporan ditail
3 Karanganyar (Non KPPN, 2017)
Beras Organik Lereng G. Lawu
BUM DESA BERSAMA Lawu
Sejahtera Komoditas: beras
organik
Agriwira Mandiri Sejahtera, dan Universitas Sebelas Maret
Pemasaran dengan PT. Agriwira Mandiri Sejahtera berjalan, sudah mencapai 5 Ton
4 Kendal (Non KPPN, 2018)
Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Ke. Sukorejo dan
BUMDES Bersama Plasma Petik Sari Komoditas: Jambu
merah
PT. Fruit Ing Indonesia
Sudah berjalan, tetapi terhenti karena perusahaan belum membayar kuajibannya
Halaman | 6
No Kabupaten Kawasan BUM DESA BERSAMA
Pihak Ke-3 Perkembangan
Terakhir Patean
5 Garut (Non KPPN, 2016)
Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua Kec. Malangbong
BUM DESA BERSAMA Panca
Karya Jaya: Komoditas: Strawbery
PT. Sarinah Indonesi; dan PT. Fruit.Ing; LPPM ITB; Teknik Arsitektur UNPAR; PUPUK; Yayasan Bambu Selaawi
Tokai Japan University didukung JICA untuk kajian varietas baru (berjalan)
Perkembangan Pihak Ke-3 lainnya tidak ada laporan
6 Barito Kuala (KPPN, 2017)
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
BUM DESA BERSAMA Anjir
Pasar.
Bulog Divre Kalimantan Selatan
Perkembangan Pihak Ke-3 belum ada laporan
7 Kutai Kertanegara (Non KPPN, 2017)
Kawasan Agromina Pastoral Kec. Tenggarong Sebrang
BUMDES Bersama Astha Desa Sejahtera
PT. Megah Utama Mandiri; dan PT. Kitahdin
Terlaksana bantuan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dari PT. Tambang Kitahdin
8 Pinrang (KPPN, 2017)
Kawasan Perdesaan MINAPOLITAN Luwita
BUMDES Bersama Luwita Bahari
NSLIC/RIF dalam hal pengembang-an kapasitas bididaya dan pengolahan ikan
Bersama RIF-Canada sudah ada pelatihan kapasitas pengolahan ikan
9 Bone (Non KPPN, 2016)
Kawasan Perdesaan "Mallusetasi" Pengembangan Rumput Laut & Kepiting Bakau Kec. Cenrana dan Tellu Siattingnge
BUM DESA BERSAMA
Mallusetasi Komoditas: pengolahan rumput laut
Bulog Dirve SULSELBAR melalui RPK dan Bank BRI dengan agen BRI Link
Dgn BRI Link belum berjalan
Dengan Bulog belum berjalan
10 Mamuju Tengah (KPPN, 2017)
Wisata Terpadu Kambunong Kec. Topoyo dan Karossa
BUM DESA BERSAMA Daun
Kambunong Bidang Ekowisata
Desa
PT. Global dan BNI, PT. Triniti Palmas Plantation
Belum ada laporan kerja sama dengan Pihak Ke-3 sudah beroperasi
11 Sigi (Non KPPN, 2017)
Kawasan Agrowisata Sigi Maya Kec. Sigi Biromaru
BUM DESA BERSAMA Magaya
Pura
PERUM BULOG Provinsi dan BNI
Belum ada laporan kerja sama dengan Pihak Ke-3 sudah beroperasi
12 Minahasa Utara (Non KPPN, 2018)
Kawasan Perdesaan Agrowista Kec. Likupang Selatan
BUM DESA BERSAMA Kinaleosan
Rumah Kreatif PT. Telkom Indonesia; Unsrat Menado
Unsrat Menado, pelatihan produk turunan buah pisang
Poltekes menado pelatihan pengo-lahan dan peman-faatan serat buah
Rumah Kreatif PT Telkom pelatihan UMKM
13 Lombok Tengah (KPPN, 2017)
Kawasan Ekowi-sata Kec. Batu-kliang Utara dan Kopang
BUM DESA BERSAMA
Lumbung Rinjani Bidang: Ekowisata
PT HQ Corpora Putra
Belum ada laporan kerja sama dengan Pihak Ke-3 sudah beroperasi