Deskripsi KHDTK Cemoro-Modang – Jawa Tengah I. PENDAHULUAN Seperti halnya satuan kerja Badan Litbang Kehutanan lainnya, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo juga diberi mandat untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Sesuai dengan tupoksi Badan Litbang Kehutanan maka KHDTK tersebut diarahkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. BPK Solo diamanati untuk mengelola 2 (dua) KHDTK yaitu KHDTK Cemoro- Modang di Cepu dan KHDTK Gombong di Kebumen. Kedua KHDTK tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam pemangkuan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan level KPH, KHDTK Cemoro Modang berada dalam pengelolaan KPH Cepu sedangkan KHDTK Gombong berada dalam pengelolaan KPH Kedu Selatan. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro-Modang di Blora dan KHDTK Gombong di Kebumen sebagai hutan penelitian disepakati untuk diupayakan melalui kolaborasi tiga pilar, yaitu antara Balai Penelitian Kehutanan Solo, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Puslitbang Perum Perhutani. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan KHDTK guna kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merujuk pada peningkatan kemampuan kegiatan pengurusan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan seperti amanah yang terkandung dalam UU No. 41 tahun 1999. Dengan demikian bahwa kegiatan litbang kehutanan harus menjadi acuan dan menunjang bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan. Penyelenggaraannya melalui lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority), dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong diarahkan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan kelitbangan di bidang kehutanan tanpa merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kepentingan kelitbangan akan disusun untuk mendukung pengembangan fungsi produksi hutan agar tercapai kelestarian hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya.
32
Embed
Deskripsi KHDTK Cemoro-Modang Jawa TengahStatus Kebun Percobaan/Penelitian menjadi KHDTK mempunyai luas seluruhnya 1.311,6 ha terletak pada areal hutan produksi yang terbentang pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Deskripsi KHDTK Cemoro-Modang – Jawa Tengah
I. PENDAHULUAN
Seperti halnya satuan kerja Badan Litbang Kehutanan lainnya, Balai Penelitian
Kehutanan (BPK) Solo juga diberi mandat untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus (KHDTK). Sesuai dengan tupoksi Badan Litbang Kehutanan maka KHDTK
tersebut diarahkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan.
BPK Solo diamanati untuk mengelola 2 (dua) KHDTK yaitu KHDTK Cemoro-
Modang di Cepu dan KHDTK Gombong di Kebumen. Kedua KHDTK tersebut merupakan
kawasan hutan yang berada dalam pemangkuan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.
Berdasarkan level KPH, KHDTK Cemoro Modang berada dalam pengelolaan KPH Cepu
sedangkan KHDTK Gombong berada dalam pengelolaan KPH Kedu Selatan.
Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Cemoro-Modang di Blora dan KHDTK Gombong di Kebumen sebagai hutan penelitian
disepakati untuk diupayakan melalui kolaborasi tiga pilar, yaitu antara Balai Penelitian
Kehutanan Solo, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Puslitbang Perum Perhutani.
Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan
KHDTK guna kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. Kegiatan
penelitian dan pengembangan tersebut merujuk pada peningkatan kemampuan kegiatan
pengurusan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan
nilai tambah hasil hutan seperti amanah yang terkandung dalam UU No. 41 tahun 1999.
Dengan demikian bahwa kegiatan litbang kehutanan harus menjadi acuan dan
menunjang bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan. Penyelenggaraannya melalui
lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific
authority), dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha
dan masyarakat.
Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong diarahkan sebagai
kawasan hutan untuk kepentingan kelitbangan di bidang kehutanan tanpa merubah
fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kepentingan
kelitbangan akan disusun untuk mendukung pengembangan fungsi produksi hutan agar
tercapai kelestarian hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial
budaya.
2
Upaya untuk mencapainya dilakukan melalui pengelolaan KHDTK secara kolaborasi
dan telah dibangun melalui tahapan sosialisasi dan koordinasi untuk membangun
kesepahaman. Beberapa tahapan yang telah dilakukan tersebut adalah:
1) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) Gombong dan Cemoro-Modang. Diselenggarakan di Solo 2
Desember 2004. Menghasilkan butir kesepakatan tentang pengelolaan kolaborasi
KHDTK antara BP2TPDAS-IBB (BPK Solo), Perum Perhutani Unit I Jateng, dan
Pusbang SDH Perum Perhutani.
2) Workshop RENCANA DAN PROGRAM: Sinkronisasi Kegiatan Penelitian dan
Pengelolaan KHDTK antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perum Perhutani.
Diselenggarakan di Jogjakarta tahun 2007, atas kerjasama BPK Solo dengan
Puslitbang Perum Perhutani.
3) Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan KHDTK
Cemoro-Modang dan KHDTK Silengkong-Watujali Lingkup BPK SOLO dengan
Jajaran Perum Perhutani. Diselenggarakan di Solo tahun 2008, atas kerjasama BPK
Solo dengan Puslitbang Perum perhutani. Menghasilkan rencana program
pengelolaan KHDTK dan MOU kerjasama, namun MOU tersebut sampai dengan
sekarang belum dapat ditandatangani dan rencana program belum dapat
dilaksanakan.
Paparan diatas dapat menjelaskan bahwa secara mendasar kesepahaman dalam
pengelolaan kedua KHDTK telah dikomunikasikan dan tidak bermasalah. Hanya perlu
penekanan lebih terhadap tindaklanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti
kesepakatan rencana program dan rencana aksi pengelolaan. Untuk itu, internal BPK
Solo dan atas dukungan Badan Litbang perlu lebih merealisasikan rencana-rencana
penelitian yang telah didesain di kedua KHDTK tersebut agar terwujud pengelolaan
KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai KHDTK yang berstatus hutan
tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu.
3
II. KONDISI UMUM KHDTK
A. KHDTK CEMORO MODANG
a.1. Lokasi
Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Cemoro Modang berdasar Berita
Acara Pelaksanaan Tata Batas Definitif Kawasan Hutan dalam Rangka Peningkatan
Status Kebun Percobaan/Penelitian menjadi KHDTK mempunyai luas seluruhnya
1.311,6 ha terletak pada areal hutan produksi yang terbentang pada Sub DAS
Cemoro dan Sub DAS Modang. Kedua Sub DAS secara administratif terletak di Dusun
Ngawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Propinsi
Jawa Tengah. Menurut pewilayahan Perhutani kedua Sub DAS tersebut termasuk
dalam pangkuan KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jateng. Secara detil yaitu dalam
Sumber : Data primer Sub Seksi Tanaman Uji, Pusbang-SDH Perum Perhutani, 2004.
Tabel 3. Plot Pengamatan Forest Health Monitoring Hutan Jati di KHDTK Cemoro Modang
Sumber : Data primer dari Bidang Peneliti Lingkungan dan SDH, Pusbang-SDH Perum Perhutani, 2004.
a.5.1. Penelitian yang pernah dilaksanakan di KHDTK Cemoro Modang.
Tabel 4. Kegiatan Penelitian yang telah dilaksanakan di KHDTK Cemoro Modang D.S
Lokasi Keterangan
Sub Das RPH/BKPH Petak Luas Tahun Peninggi Bonita KBD N/Ha Dkn Kelas (ha) Tanam (m) Hutan
CEMORO Ngawenan/ 16.C 6,1 1992 16,3 4 1,65 1200 1,33 KU II Pasar Sore
MODANG Ngawenan/ 40.A 49,7 1955 28,51 4 0,95 125 0,59 KU V
Pasar Sore 38.A 20 1933 33,5 4 0,99 110 0,78 KU VIII
No
Judul Penelitian Tahun Lokasi Pelaksana Aspek
1 2 3 4 5 6
1. Pengaruh Praktek Konservasi Tanah Pada Hutan Jati Terhadap Erosi, Sedimentasi dan Aliran Permukaan
1996 Sub Das di kawasan hutan jati KPH Cepu KHDTK Cemoro-Modang dan Sub Das luar kawasan hutan.
Kerjasama antara: Direksi Perum Perhutani dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta.
Lingkungan
2. Pengaruh Pengelolaan Hutan Jati Terhadap Erosi dan Tata Air
1997 Sub Das di kawasan hutan jati KPH Cepu KHDTK Cemoro-Modang dan Sub Das luar kawasan hutan.
Kerjasama antara: Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta.
Lingkungan
1999 - 2002
Idem Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan – Perum Perhutani dengan Balai Teknologi
Lingkungan
9
7. Peranan Jenis Penutupan Lahan DAS dalam Mengurangi C02
2004 - 2005
Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta.
Lingkungan
8. Kajian K & I Pengelolaan Hutan
2004 - 2005
Sub DAS di kawasan hutan
Balai Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta
2003 - 2005
Idem Pusat Pengembangan Sumber Daya Hutan – Perum Perhutani pendampingan konsultan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta.
Lingkungan
3. Pengolahan dan Evaluasi Data Hidrologi Pada SPAS KPH Cepu
1998 Sub DAS kawasan hutan jati KPH Cepu dan Sub DAS luar kawasan hutan di Kabupaten Blora
Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Hutan Pusat Jati Cepu – Perum Perhutani dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta
Lingkungan
4. Neraca Unsur Hara Pada Hutan Jati
1999 - 2000
Petak hutan di RPH Ngawenan, BKPH Pasar Sore, KPH Cepu
Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan – Perum Perhutani dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
Lingkungan
5. Kajian Aplikasi Model Erosi ANSWERS di SubDAS Modang
2002 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
6. Kajian Erosi dan Limpasan Permukaan di Hutan Tanaman Jati
2002 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
10
Tanaman Produksi Lestari (penelitian series 2004-2005)
jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta.
9. Pengaruh Penjarangan pada Kelas Umur Tanaman Jati terhadap Aliran Permukaan & Erosi
2004 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UGM, dibimbing oleh Tim Peneliti BP2TPDAS-IBB
Lingkungan
10. Kajian Kelembagaan Sosial Forestry
2005 - 2007
Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta.
Sosial Ekonomi
11. Kajian Optimalisasi Luas Penutupan Lahan Hutan thd Tata Air.
2006 - 2009
Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS)/ BPK Solo
Lingkungan
12. Kajian Aplikasi Model Erosi ANSWERS di SubDAS Cemara
2006 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
13. Kajian Aplikasi Model MUSLE di SubDAS Cemara
2006 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
14. Kajian Aplikasi Model RUSLE di SubDAS Cemara
2006 Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
15. Pemodelan Hidrologi 2008 Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
Balai Penelitian Kehutanan Solo, Badan LITBANG Kehutanan Dephut.
Lingkungan
16. Pemodelan Debit Harian Dengan Menggunakan Model
2008 Sub DAS Cemoro
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi
Lingkungan
11
GR4J Pertanian – UGM
17. Estimasi Neraca Air Sub DAS Cemoro dan Modang
2008 Sub DAS Cemoro dan Modang
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
18. Analisis Unit Hidrograf di Sub DAS Cemoro
2008 Sub DAS Cemoro
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
19. Pendugaan Erosi dengan Menggunakan Metode SDR
2008 Sub DAS Cemoro dan Modang
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
20. Pendugaan Erosi pada Hutan Jati dengan Metode USLE di KU III, V dan VII
2008 Sub DAS Cemoro dan Modang
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
21. Probabilitas Debit Maksimum
2008 Sub DAS Cemoro dan Modang
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
a.5.2. Usulan/Rencana
Usulan/rencana kegiatan ini diambil dari buku Grand Design KHDTK Cemoro Modang
(2007) yang disusun bersama narasumber dari akademisi, Perum Perhutani Unit I
Jateng, Puslitbang Perum Perhutani dan internal BPK Solo. Usulan ini terdiri dari tiga
aspek yaitu: produksi, ekologi/lingkungan dan sosial ekonomi. Secara rinci tersaji
dalam Tabel 5, 6 dan 7 berikut.
Tabel 5. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian Aspek Produksi
Latar
Belakang Topik
Tahun
Pelaksanaan
Alternatif
Lokasi
Output yang
diharapkan
Banyaknya
lahan kosong
klas
perusahaan
(KP) Jati
menuntut
upaya
percepatan
rehabilitasi
untuk
peningkatan
Kajian silvikultur beberapa jenis fast growing species sebagai alternatif produksi dan kawasan penyangga hutan produksi jati Mindi Sonokeling Akasia Gaharu
Daerah dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarkhi tertib hukum tersebut maka
pengelolaan KHDTK harus didasarkan pada perundangan sesuai dengan hirarkhinya.
Pengelolaannya melibatkan Badan Litbang Kehutanan dan pemangku kawasan hutan
(Perum Perhutani untuk kawasan hutan non konservasi di Jawa; Inhutani/HTI/HPH,
Dinas Kehutanan untuk kawasan hutan di Luar Jawa) dengan sistem manajemen
kolaborasi.
Dasar hukum pengelolaan KHDTK mengacu pada perundangan yang berlaku. Untuk
pengelolaan KHDTK Cemoro Modang dan KHDTK Gombong, payung hukum yang harus
diacu adalah: 1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Peraturan
Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 3)
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani); 4). Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tanggal
12 Maret tahun 2004 Tentang penunjukkan KHDTK Cemoro Madang dan Keputusan
Menetri Kehutanan No. 76/Menhut-II/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang penunjukan
KHDTK Gombong; dan 5) SK. Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 96/Kpts /VIII/2004
tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengelolaan KHDTK.
Di dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: a.
fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 6 ayat (2) pemerintah
menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. fungsi konservasi, b.
fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 8 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan
kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, Pasal 8 ayat (2) Penetapan kawasan hutan
dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk
kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan,
dan c. religi dan budaya. Pasal 8 ayat (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
20
PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau
pemerintah daerah berkewenangan untuk melakukan tata hutan dan menyusun rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan seperti tertera
dalam pasal 3 ayat (1), dan kewenangan pemerintah tersebut, dalam pasal 3 ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang
kehutanan pada wilayah serta kegiatan tertentu. Pada kawasan hutan dengan tujuan
khusus, pasal 4 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri
diatur melalui Keputusan Menteri.
PP No. 30 tahun 2003 telah mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan negara kecuali
kawasan hutan konservasi di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa
Barat, dan Propinsi Banten (Pasal 9 ayat (1)) kepada Perum Perhutani. Wilayah kerja
Perum Perhutani terbagi dalam 3 Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi
yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan (4)
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk
kawasan hutan produksi tetap di (Sub DAS) Cemoro dan di (Sub DAS) Modang yang
terletak di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK 76/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk kawasan hutan produksi terbatas di (Sub
DAS) Watujali dan di (Sub DAS) Silengkong yang terletak di Kabupaten Kebumen
Propinsi Jawa Tengah sebagai KHDTK untuk hutan penelitian, serta menunjuk Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai pengelola KHDTK Cemoro-Modang
dan KHDTK Gombong
Kemudian melalui keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 90/KPTS/VIII/2004
ditunjuk BP2TPDAS-IBB, yang sejak tahun 2007 diubah menjadi Balai Penelitian
Kehutanan (BPK) Solo, sebagai penanggungjawab pengelola KHDTK Cemoro-Modang
dan KHDTK Gombong.
Kedua KHDTK telah dilakukan penataan batas secara definitif oleh Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI dan telah dilaporkan melalui dokumen Tata Batas
Definitif KHDTK Cemoro-Modang No. 4/TTB/BPKH XI/2003 dan dokumen Tata Batas
Definitif KHDTK Gombong No. 5/TTB/BPKH XI/2003. Selanjutnya melalui surat No.
S.370/BPKH-XI-4/2004 tanggal 11 September 2004, Kepala BPKH Wilayah XI Yogyakarta
mengajukan kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk
memproses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong.
21
Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui surat No. S.1619/VIII/Lit-1-3/2006 tanggal 22
Agustus 2006 mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan
untuk segera memproses penerbitan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan
KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong.
Penetapan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai hasil akhir kegiatan
pengukuhan suatu kawasan hutan sedang dalam proses penyelesaian oleh Pusat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, dengan
didasari tahapan penunjukan, tata batas dan pemetaan. Penetapan KHDTK Cemoro-
Modang dan KHDTK Gombong tersebut diharapkan menjadi suatu kepastian hukum
terhadap status, letak, batas dan luas KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong
yang sebelumnya telah melalui penunjukan Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus untuk hutan penelitian.
Penunjukan kawasan hutan di Sub DAS Cemoro-Modang dan di Sub DAS Watujali-
Silengkong sebagai KHDTK melalui keputusan Menteri Kehutanan adalah sudah sesuai
dengan peraturan perundangan yang ada. Namun bila melihat peraturan yang lainnya
yaitu PP No. 30 tahun 2003, kawasan hutan tersebut status kewenangan pengelolaannya
telah dilimpahkan dari pemerintah kepada Perum Perhutani, sebagai BUMN kehutanan,
dengan fungsi hutan produksi. Oleh sebab itu didalam pemanfaatan dan pengelolaan
untuk kepentingan kelitbangan di KHDTK diperlukan kesepahaman yang dikonkretkan
dalam suatu memori kerjasama antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I dan Puslitbang
Perum Perhutani.
22
Gambar 3. Aspek Legalitas Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong.
Keputusan Menhut: 1. No. SK 76/Menhut-II/2004
-> Penunjukan KHDTK Gombong 2. No. SK 89/Menhut-II/2004
-> Penunjukan KHDTK Cemoro-Modang
UU No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan
BAB V (Pengelolaan Hutan); BAB VII (Pengawasan);
BAB XV (Penyerahan Kewenangan)
Pasal 8 Ayat 1, Penetapan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus Ayat 2, Penetapan KHDTK untuk kepentingan: kelitbangan, diklat, dan religi budaya Ayat 3, KHDTK tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan tsb kawasan hutan
Pasal 6 (ayat 2) a. fungsi konservasi b. fungsi lindung
c. fungsi produksi
PP No. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum
Kehutanan Negara (Perhutani)
Pasal 9 Mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan Negara kecuali kawasan hutan konservasi di
Propinsi Jateng, Jatim, Jabar dan Banten kepada Perum Perhutani. Wilayah kerjanya terbagi dalam 3
Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi KPH yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan
atas usul Direksi.
PP No. 6/2007 jo PP 3/2008
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan
Pasal 3
Ayat 1. Kewenangan pada pemerintah dan atau pemerintah daerah
Ayat 2, kewenangan pemerintah tsb dapat dilimpahkan kpd BUMN kehutanan
Pengajuan proses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan
Surat Ka. Badan Litbang Kehutanan No. S.1619/VIII/lit-1-3/2006 kepada Ka. Baplan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menhut tentang pengukuhan KHDTK Cemoro-Modang
dan KHDTK Gombong
Manajemen Kolaborasi
KHDTK
BAB III (Pengurusan Hutan) Bagian Ketiga
Pasal 14 dan 15
23
IV. TATA KELOLA
Berdasarkan peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada maka pengelolaan atas
KHDTK dilaksanakan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:
1. Tidak merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan KHDTK terbagi menjadi aspek Pemangkuan Kawasan Hutan
dan aspek Penelitian dan Pengembangan.
3. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Pemangkuan Kawasan Hutan diselenggarakan
untuk memenuhi fungsi pokok produksi (penanaman, pemeliharaan,
pengamanan dan penebangan), tetap berada dalam kewenangan jajaran Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah sesuai dengan teknis dan aturan yang ada.
4. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Penelitian dan Pengembangan bidang
kehutanan berada pada kewenangan Badan Litbang Kehutanan melalui BPK Solo.
BPK Solo sebagai leading sector dalam mengkoordinasikan kegiatan litbang
bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani.
5. Untuk memperoleh manfaat pengelolaan KHDTK secara optimal dan efisien maka
pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan dasar manajemen
kolaborasi antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I, serta Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perum Perhutani.
(Berdasarkan rumusan Rakor dan Sosialisasi KHDTK, 2004 dan Rakor Renpro
KHDTK, 2008).
Berdasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 maka kawasan hutan yang ditetapkan sebagai
KHDTK, peruntukan fungsi pokoknya tetap dan tidak akan dirubah. Perlu mendapat
perhatian bersama bahwa dengan ditunjuk/ditetapkannya sebagai KHDTK maka
kawasan hutan tersebut juga mengemban kepentingan utama untuk litbang di bidang
kehutanan, dengan didasarkan arahan sebagai berikut:
a) Penelitian yang dilakukan meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial ekonomi.
b) Penelitian dapat dilakukan secara kolaborasi antara BPK Solo dengan Puslitbang
Perum Perhutani, atau dilakukan secara mandiri.
c) Penelitian yang akan dilakukan di KHDTK mengacu pada Grand Design KHDTK,
dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan penelitian baru yang
disesuaikan dengan rencana kerja yang ada.
d) Diseminasi hasil penelitian dapat diselenggarakan bersama-sama.
e) Pendanaan kegiatan bersumber dari BPK Solo, dan atau Perum Perhutani, dan
f) Pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi, Balitbangda, dan lembaga penelitian
terkait lainnya dapat memanfaatkan KHDTK untuk kegiatan penelitian secara
kolaborasi dengan mengajukan usulan ke BPK Solo dan selanjutnya disetujui oleh
BPK Solo bersama Puslitbang Perum Perhutani. Penyusunan program dan
pengaturan penelitian bersama pihak ketiga akan dibahas detil dalam pertemuan
pada saat menyusun Rencana Teknis Tahunan.
Pengelolaan KHDTK melalui manajemen kolaborasi dilakukan dengan semangat
kebersamaan dan saling mendukung antar masing-masing pihak terkait berdasarkan
peraturan yang berlaku. Pengelolaan tersebut memerlukan pembagian peran dan
tanggungjawab secara proporsional serta menuntut terbangunnya padu serasi
(sinkronisasi) dengan cara komunikasi yang intensif, efektif, saling menghormati dan
saling bersinergi antara jajaran BPK Solo dengan jajaran Perum Perhutani. Hal tersebut
diupayakan dengan harapan untuk menjamin keberlangsungan fungsi produksi dan
kepentingan kelitbangan agar menghasilkan manfaat yang optimal.
Penerapan manajemen kolaborasi mencakup hal perencanaan, implementasi, monev,
diseminasi dan pengamanan kawasan dengan skema ruang lingkupnya dalam Gambar 4.
Gambar 4. Skema Ruang Lingkup Kolaborasi Pengelolaan KHDTK
Untuk membantu kelancaran kegiatan pengelolaan KHDTK diperlukan suatu
perencanaan yang mengakomodir kegiatan penelitian dan kegiatan pengelolaan
pemangkuan kawasan. Karena tidak merubah fungsi hutan maka Rencana Teknis
Kelola KHDTK yang dibuat harus disinkronkan antara rencana kelitbangan dengan
rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH). Penyusunan Rencana Teknis Kelola
KHDTK disusun untuk jangka tahunan, menengah dan panjang bersumber dari Grand
Design KHDTK dan Rencana Program BPK Solo; RPKH Bagian Hutan; dan Masterplan
Puslitbang Perhutani.
25
Dari Gambar 4 dapat dijabarkan dalam Tabel 17, yaitu tentang pembagian peran dan
tanggungjawab pengelolaan KHDTK dalam kerangka manajemen kolaborasi.
Tabel 17. Pembagian Peran dan Tanggungjawab Pengelolaan KHDTK.
No.
Kegiatan Penanggungjawab Keterangan
Aspek Kelitbanga
n
Aspek Pemangk
uan Hutan
1 2 3 4 5
1. Pemangkuan - KPH Sepenuhnya tetap dilakukan oleh jajaran Perhutani Unit I melalui KPH.
2. Perencanaan BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH dan atau Biro Renbang
1. Penyusunan Rencana Teknis Kelola KHDTK (hasil sinkronisasi antara Rencana Kelitbangan dengan Rencana pengaturan kelestarian hutan).
2. Secara periodik diperlukan pertemuan antara pihak terkait untuk melakukan pembahasan Rencana Teknis Kelola KHDTK Tahunan.
3. Rencana Teknis Kelola Tahunan membahas program (T-1/T-2)
3. Penanaman BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH BPK Solo & Puslitbang memandu kegiatan sesuai penelitian terkait
4. Pemeliharaan BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH 1. Kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh Unit I (cq KPH).
2. Untuk kegiatan pemeliharaan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani.
5. Pemanenan BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH 1. Kegiatan pemanenan hasil hutan dilakukan oleh Unit I (cq KPH).
2. Untuk kegiatan pemanenan hasil hutan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani.
6. Pemasaran hasil hutan
- KPH / KBM Hasil pemasaran tetap menjadi milik Perum Perhutani.
7. Pengamanan BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH Terhadap aset masing-masing dan saling mendukung.
8. Monev BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH Dilaksanakan periodik (2 kali setahun), pada tahap pelaksanaan dan akhir kegiatan.
9. Sosialisasi, Diseminasi dan
BPK Solo & Puslitbang Pht
- 1. Data penelitian dapat diakses dan digunakan secara bersama.
2. Pemanfaatan, diseminasi dan
26
Pemanfaatan Hasil Penelitian
sosialisasi hasil penelitian dapat dilakukan secara bersama.
Butir 1 dan 2 dilandaskan pada prosedur, kode etik keilmiahan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
10. Pajak BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH Sesuai dengan beban aset masing-masing yang dimiliki
11. Sarpras BPK Solo & Puslitbang Pht
KPH Ada kontribusi dari para pihak, dari pengadaan maupun pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
12. Pendanaan BPK Solo dan atau Puslitbang Pht
KPH Sumber dana dari BPK Solo, dan atau Perum Perhutani, dan atau dana lainnya.
Sumber: Hasil Rakor Renpro Pengelolaan KHDTK, 2008.
Mengacu pada konsep kelembagaan pengelolaan kolaboratif dan selaku leading
sector kelitbangan di KHDTK maka BPK Solo menyusun struktur organisasi pengelola
KHDTK. Untuk melakukan pengelolaan KHDTK ditunjuk masing-masing
Penanggungjawab Teknis Lapangan yang akan mengkoordinir semua kegiatan penelitian
dan pengembangan di dalam KHDTK. Skema pengelola KHDTK lingkup BPK Solo
disajikan dalam Gambar 5.
Gambar 5. Skema Pengelola KHDTK Lingkup BPK Solo
Sistem tata hubungan pengelolaan KHDTK dirancang untuk seefektif dan seefisien
mungkin, dimana masing-masing pejabat pengelolanya melakukan koordinasi sesuai
Stakeholders
1. Dinas Kehutanan (Prop & Kab) 2. Perguruan Tinggi 3. LSM, dll
PERUM PERHUTANI 1. Unit I ( Biro, KPH Cepu &
KPH Kedu Selatan)
2. Puslitbang
Nara Sumber
(Ketua Kelti)
Sekretaris
Kepala
BPK SOLO
Penanggungjawab Teknis Lapangan
KHDTK
Tim Pelaksana
Penelitian
Koordinator Pengelola KHDTK
(Kepala Seksi PSP)
Keterangan: : garis komando : garis koordinasi : menjalankan fungsi pengelolaan kolaborasi
Petugas Teknis Lapangan
- Pelaksana Teknis
- Petugas harian setempat
- Pengamat lapangan
27
dengan jenjangnya. Koordinasi tingkat pengambil kebijakan dilakukan oleh masing-
masing pimpinan instansi dan satker yaitu Kepala BPK Solo, Kepala Perum Perhutani Unit
I, Kepala Puslitbang Perum Perhutani, Kepala Biro Perencanaan SDH Unit I,
Administratur/KKPH Kedu Selatan dan Administratur/ KKPH Cepu. Koordinasi tingkat
teknis dilakukan oleh masing-masing pejabat dibawahnya. Untuk lebih detilnya, sistem
tata hubungan pengelolaan KHDTK tersaji dalam Gambar 6.
28
Administratur/ KKPH Cepu
Ka. Biro Perencanaan
SDH
Administratur/ KKPH Kedu Selatan
Asper/KBKPH
Karanganyar
Mantri/KRPH
Somagede
Mantri/KRPH
Cabak
Mantri/KRPH
Kemuning
Mantri/KRPH
Ngawenan
Mantri/KRPH
Pasarsore
Kasi PSDH
Kasi PSDH
Mantri/KRPH
Pengkok
KSS Penelitian dan
Pengembangan Usaha
Asper/KBKPH
Pasarsore
Asper/KBKPH
Cabak
Kepala Perum Perhutani Unit I
Nara Sumber (Ketua Kelti)
Sekretaris
Penanggungjawab Teknis Lapangan
KHDTK
Tim Pelaksana
Penelitian
Koordinator Pengelola KHDTK
(Kepala Seksi PSP)
Petugas Teknis Lapangan
- Pelaksana Teknis - Petugas harian setempat
- Pengamat lapangan
Kepala BPK SOLO
Cemoro-
Modang Gombong
= Koordinasi Tingkat pengambil kebijakan
= Koordinasi Tingkat Teknis = Sistem tata kelola KHDTK
Kepala Puslitbang Perum Perhutani
Ketua Kelti Lingkungan & Sosek
Wa. Kapuslitbang Bid. Penelitian
Wa. Kapuslitbang Bid. Pengembangan
Ketua Kelti SDH
Ketua Kelti Manajemen
Stakeholders
1. Perguruan Tinggi 2. Balitbangda 3. Lembaga Penelitian lainnya
Gambar 6. Skema Pengelola KHDTK dan Tata Hubungan Kerja
29
V. TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KHDTK CEMORO-MODANG & KHDTK GOMBONG
Pengelolaan dan pengembangan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong yang
ditunjuk untuk kepentingan kelitbangan dilakukan dalam upayanya untuk mewujudkan
fungsi KHDTK ini secara optimal. Berbagai kegiatan dan skenario pengelolaan telah
dibuat, namun beberapa kendala dihadapi dalam pelaksanaannya.
Tabel 18. Kondisi, permasalahan dan strategi pemecahan
Kondisi Tahapan Perkembangan Kendala Saran &
Strategi
Legalitas Yuridis Formal: 1. Surat Penunjukan
Menteri Kehutanan: a. SK
No. 89/Menhut-II/2004
KHDTK Cemoro Modang b. SK
No. 76/Menhut-II/2004
KHDTK Gombong 2. Keputusan Kepala Badan
Litbang Dephut No. 90/KPTS/VIII/2004 ttg tanggungjawab pengelolaan kedua KHDTK kepada BP2TPDAS-IBB (BPK Solo).
3. Proses Pengukuhan, dalam rangka untuk penetapan KHDTK melalui Keputusan Menhut. (sejak 2004) - Usulan Proses
Proses Pengukuhan: 1. Proses pengukuhan
yang lama dari tahun 2004 s.d sekarang.
2. BATB (revisi) telah diterima oleh Puskuh. Secara substansi, BATB tersebut sudah layak untuk proses penetapan lebih lanjut.
3. waktu untuk menyelesaikan proses pengukuhan/ penetapan belum diketahui.
4. Perlu pencermatan status KHDTK berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang kepentingan. (PP No.30 tahun 2003 versus ketetapan Menhut atas KHDTK)
Perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif dan komprehensif oleh Badan Litbang Kehutanan kepada Badan (Ditjen) Planologi Kehutanan dalam rangka penetapan KHDTK.
30
pengukuhan telah dilakukan dari tahun 2004 oleh BPKH Wil XI. Mengalami kevakuman, kemudian tahun 2007 diusulkan kembali kepada Puskuh untuk melanjutkan proses dengan mengirim ulang berkas Berita Acara Tata Batas (BATB) KHDTK.
- Dari hasil pencermatan BATB oleh Puskuh menemukan beberapa kesalahan dalam BATB sehingga perlu adanya revisi oleh BPKH Wil XI. (2007 s.d awal 2009).
- BATB (revisi) telah diserahkan kembali kepada Puskuh untuk proses lebih lanjut. (awal 2009).
Kelola Umum
Manajemen Kolaborasi: untuk menjembatani 2 (dua) kepentingan atas pengelolaan kawasan hutan ini yaitu: dalam aspek kelitbangan (Badan Litbang Kehutanan) dan aspek pengelolaan hutan produksi (Perum Perhutani). 1. Telah dirumuskannya 5
(lima) prinsip dasar pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang (2004).
2. Telah disusunnya Rancangan Teknis Penelitian DAS Berpasangan di KHDTK Gombong (2002)
3. Telah disusunnya Grand Design KHDTK Cemoro-Modang (2007)
4. Telah disusunnya
1. Penandatangana
n Memori Kerjasama Pengelolaan KHDTK antara BPK Solo dengan Perum Perhutani Unit I belum terlaksana. Terkendala dalam proses birokrasi internal Perum Perhutani Unit I.
2. Rencana program yang telah disusun dan Pengelolaan kolaborasi belum berjalan secara efektif karena belum adanya penandatangan
Perlu pendekatan secara intensif kepada jajaran Perum Perhutani oleh pimpinan BPK Solo dan Badan Litbang Kehutanan.
31
Rencana Program KHDTK Cemoro-Modang & KHDTK Gombong (2008).
5. Telah disusunnya Memori Kerjasama Pengelolaan.
6. Telah turun instruksi dari Plh. Direktur Utama Perum Perhutani kepada Kepala Unit I untuk menindaklanjuti proses penandatanganan Memori Kerjasama Pengelolaan KHDTK (2009).
Memori Kerjasama tersebut.
3. Desain penelitian tidak sinkron dengan rencana pengelolaan hutan.
SARAN DAN STRATEGI SECARA UMUM untuk TATA KELOLA KHDTK: 1. Perlu adanya koordinasi internal lingkup Badan Litbang untuk menghasilkan arah
kebijakan pengelolaan KHDTK. Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK secara umum adalah: a) kendala proses pengukuhan dan penetapan KHDTK, b) konflik pemangkuan kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai KHDTK (conflict of interest) antara Badan Litbang dengan stakeholders (BUMN, Pemda dan Masyarakat)
2. Perlu adanya arahan Badan Litbang dalam rangka pengembangan dan pengoptimalan fungsi KHDTK untuk kepastian kepentingan litbang.
3. Penguatan komitmen dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK
1. Beberapa kegiatan penelitian telah dilakukan di KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong, dengan substansi/tema hidrologi hutan dan konservasi tanah serta sosial ekonomi.
2. Telah dirumuskannya substansi/topik penelitian di KHDTK, yaitu untuk memecahkan beberapa persoalan pengelolaan hutan jati dalam berbagai aspek yang meliputi: produksi, sosek dan ekologi-lingkungan.
1. Minimnya kegiatan penelitian baik dalam kuantitas maupun substansinya.
2. Tidak dilaksanakannya rencana penelitian seperti tertuang dalam Grand Design dan Repro yang telah disusun.
3. Minimnya sarpras pendukung penelitian
1. Komitmen internal agar mengarahkan penelitian di kedua KHDTK ini.
2. Melakukan kerjasama penelitian dengan pihak lain (Universitas dan lembaga penelitian lainnya).
3. Mencari sumber anggaran alternatif dalam rangka pengembangan KHDTK.
4. Memenuhi kebutuhan sarpras sesuai dengan kebutuhan