Desain Dan Rencana Kerja Unsur Pengarah Bpbd Jawa

DESAIN DAN RENCANA KERJA DESAIN DAN RENCANA KERJA UNSUR PENGARAH BPBD UNSUR PENGARAH BPBD

JAWA TENGAHJAWA TENGAH

TAHUN 2011TAHUN 2011

Oleh :Oleh :Herman SuryosardjonoHerman Suryosardjono

Pendekatan & Desain KerjaPendekatan & Desain Kerja Metode 2 F & 1 L Yakni :Metode 2 F & 1 L Yakni :

1.Focus1.Focus

Fokusnya kepada Advisory ( pembuatan nasehat )Fokusnya kepada Advisory ( pembuatan nasehat )

Ujudnya saran dan masukan Ujudnya saran dan masukan

2.Format2.Format

a.Out puta.Out put : : Draft rumusan/ konsep pelaksanaan ( Ujudnya Draft rumusan/ konsep pelaksanaan ( Ujudnya adalah paperadalah paper ) )

b.Out Come :b.Out Come :Mekanisme kesepakatan antar anggota UPMekanisme kesepakatan antar anggota UP

3.Locus3.Locus

Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencanabencana

Landasan HukumLandasan Hukum

Perda No 11 tahun 2009Perda No 11 tahun 2009

Pasal 12 BPBD terdiri atas unsur :Pasal 12 BPBD terdiri atas unsur :

a.pengarah penanggulangan bencanaa.pengarah penanggulangan bencana

b.pelaksana penanggulangan bencanab.pelaksana penanggulangan bencana

Pasal 13 unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Pasal 13 unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hurup a sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hurup a mempunyai tugas memberikan mempunyai tugas memberikan masukanmasukan dan dan saran saran kepada kepala BPBD dalam Penanggulangan bencanakepada kepala BPBD dalam Penanggulangan bencana

Penyelenggaraan PBPenyelenggaraan PB

Perda nomor 11 tahun 2009Perda nomor 11 tahun 2009 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Penyelenggraan penanggulangan bencana Penyelenggraan penanggulangan bencana

serangkaian upaya yang meliputi penetapan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana,kegiatan pencegahan bencana,tanggap darurat ,rehabilitasi bencana,tanggap darurat ,rehabilitasi

Pasal 14 (1) untuk menyelenggarakan tugas Pasal 14 (1) untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 uUnsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 uUnsur Pengarah Penanggulangan bencana mempunyai fungsi Pengarah Penanggulangan bencana mempunyai fungsi

a.penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan a.penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana

b.pemantauanb.pemantauan c.pengevaluasian dalam penyelenggaraan c.pengevaluasian dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencanapenanggulangan bencana

Inteprestasi dan pemahaman dalam kaidah Inteprestasi dan pemahaman dalam kaidah pendekatan teoritispendekatan teoritis

Karena penjelasan atas Perda no 11 tahun 2009 pada Karena penjelasan atas Perda no 11 tahun 2009 pada pasal 12-14 sudah dianggap jelas maka perlu pasal 12-14 sudah dianggap jelas maka perlu mengambil langkah pendekatan teoritis untuk hal hal mengambil langkah pendekatan teoritis untuk hal hal yang berkaitan dengan :yang berkaitan dengan :

a.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PBa.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PB b.monitoring / pemantauanb.monitoring / pemantauan c.evaluasi c.evaluasi

Landasan teoritisLandasan teoritis

Arti -Arti - Kebijakan & Kebijaksanaan Kebijakan & Kebijaksanaan

T. DyeT. Dye : What ever govt choose to do or not to do : What ever govt choose to do or not to do Amara : Suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk Amara : Suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk

mencapai suatun tujuan mencapai suatun tujuan Lassawell dan KaplanLassawell dan Kaplan Melihat kebijakan sebagai “sarana” untuk mencapai Melihat kebijakan sebagai “sarana” untuk mencapai

tujuan dimana kebijakan itu tertuang dalam “program” tujuan dimana kebijakan itu tertuang dalam “program” yang diarahkan kepada pencapaian “tujuan”- “nilai “-dan yang diarahkan kepada pencapaian “tujuan”- “nilai “-dan “praktek”“praktek”

KebijaksanaanKebijaksanaan ( wisdom) kearifan adalah pemikiran ( wisdom) kearifan adalah pemikiran /pertiimbangan yg mendalam untuk menjadi dasar dalam /pertiimbangan yg mendalam untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakanperumusan kebijakan

Kelompok/ragam kebijakanKelompok/ragam kebijakan Kebijakan sebagai Kebijakan sebagai

a.sebuah labela.sebuah label :: b.suatu pernyataan ttg tujuan umumb.suatu pernyataan ttg tujuan umum c.usulan usulan khususc.usulan usulan khusus d.keputusan pemerintahd.keputusan pemerintah e.bentuk pengesahan formale.bentuk pengesahan formal f.programf.program g.keluarang.keluaran h.hasil akhirh.hasil akhir I.teori / modelI.teori / model j.prosesj.proses

Proses pembuatan kebijakanProses pembuatan kebijakandalam kerangka penanggulanan bencanadalam kerangka penanggulanan bencana

No TAHAPAN PERINCIAN

01 Identifikasi Masalah ( melaksanakan identifikasi thd

masalah masalah yg ada )

Banyaknya penanyalahgunaan narkoba,problema lalu lintas,banyak kejadianbencana,banyaknya pengemis,angka kelulusan yang rendah,rendahnya kwalitasaparatur pelayanan publik

02 Agenda Setting ( memutuskan isu isu yang hendak

diselesaikan )

Memilih masalah bencana sebagai permasalahan yang akan diselesaikan terlebihdahulu

03 Perumusan proposal kebijakan ( pengembangan proposal kebijakan

untuk menangani masalah )

Melakukan perumusan yang berisikan tentang manajemen bencana akandilaksanakan berdasarkan 3 tahapan PB yakni Pra.Saat.dan PascaAtau merumuskan alternatip lainnya.

04 Legitimasi kebijakan ( mencari dukungan politik agar dpt

diterima dan direalisasi penetapan dan pelaksanaan

kebijakan)

Hasilnya UU Nomor 24 tahun 2007PP Nomor 21 th 2008Perda Nomor 11 tahun 2009

05 Implementasi kebijakan ( pelaksanaan keputusan politik

yang telah ditetapkan )

Untuk melaksanakan isi perda 11 tahun 2009 maka perlu dilakukan :1.Pembuatan restra PB di Jawa Tengah2.Pembuatan rencana kerja BPBD dalam melaksanakan renstra PB

06 Evaluasi Kebijakan ( melakukan kajian evaluasi atas

program mulai dr out put ,out come hingga rekomendasi penyempurnaan kebijakan

Dapat dilakukan secara sistemik atau sporadicBanyak metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas kebiajakn isendiri maupun pelaksanaannya.

Beberapa Kebijakan sektor kebencanaanBeberapa Kebijakan sektor kebencanaan NasionalNasional Kebijakan sebagai keputusan : UU No 24 th Kebijakan sebagai keputusan : UU No 24 th

2007,PP 21/22/23 tahun 2008,Perka perka BNPB2007,PP 21/22/23 tahun 2008,Perka perka BNPB Kebijakan sebagai programKebijakan sebagai program : Renas BNPB,: Renas BNPB, Kebijakan sebagai usulan Khusus : Penggantian Kebijakan sebagai usulan Khusus : Penggantian

sapi ternak mati yg terkena awan panas .G sapi ternak mati yg terkena awan panas .G MerapiMerapi

Daerah / LokalDaerah / Lokal Kebijakan sebagai keputusan : Perda no 11 tahun Kebijakan sebagai keputusan : Perda no 11 tahun

2009,Penetapan Gubernur tentang tanggap 2009,Penetapan Gubernur tentang tanggap darurat g Merapidarurat g Merapi

Kebijakan sebagai program Kebijakan sebagai program : Renstra PB Jawa : Renstra PB Jawa tengah,rencana Kerja BPBD Jateng, tengah,rencana Kerja BPBD Jateng,

Pelaku pembuatan kebijakan ( aktor )Pelaku pembuatan kebijakan ( aktor )

1.MPR1.MPR 2.DPR / Provisni/Kab.kota2.DPR / Provisni/Kab.kota 3.Presiden3.Presiden 4.Pemerintah:4.Pemerintah: -Presiden sbg kepala pemerintahan-Presiden sbg kepala pemerintahan -Menteri s/d dirjen-Menteri s/d dirjen -Lembaga Non Dept. / Badan lainya /BUMN-Lembaga Non Dept. / Badan lainya /BUMN -Pemda Provinsi/ kab/kota-Pemda Provinsi/ kab/kota -Pemerintahan Desa Kepala Desa & BPD -Pemerintahan Desa Kepala Desa & BPD

Implementasi kebijakan (pelaksanaan Implementasi kebijakan (pelaksanaan kebijakankebijakan))

Arti implementasi kebijakanArti implementasi kebijakan Van meter /van HornVan meter /van Horn Tindakan tindakan yang dilakukan baik individu individu Tindakan tindakan yang dilakukan baik individu individu

atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan

Implementasi kebijakan menyangkut 3 hal :Implementasi kebijakan menyangkut 3 hal : -tujuan /sasaran kebijakan-tujuan /sasaran kebijakan -aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan -aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan -adanya hasil kegiatan -adanya hasil kegiatan

Korelasi dengan tugas “pengarah”Korelasi dengan tugas “pengarah”

Dalam tahapan pembuatan kebijakan Dalam tahapan pembuatan kebijakan maka unsur pengarah akan masuk pada maka unsur pengarah akan masuk pada ranah :ranah :

1.Implementasi kebijakan1.Implementasi kebijakan 2.Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan 2.Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan

Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan Evaluasi

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalahdibuat telah mampu memecahkan masalah

Ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar Ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih dampak untuk menilai apakah kebijakan telah meraih dampak yang diinginkan yang diinginkan

JonesJones : Judging the merit of govt processes and : Judging the merit of govt processes and programprogram

Yang dinilai adalah isi ,implementasi dan dampaknya Yang dinilai adalah isi ,implementasi dan dampaknya

Pemantauan dan evaluasi dalam kaidah Pemantauan dan evaluasi dalam kaidah

peraturanperaturan Perda no 11 tahun 2009Perda no 11 tahun 2009 Pasal 68Pasal 68

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upya untuk memantau secara terus menerus thd diperlukan sebagai upya untuk memantau secara terus menerus thd proses pelaksanaan penyelenggaraan PBproses pelaksanaan penyelenggaraan PB

Dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksanaDilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana Penyusunan laporan dilakukan oelh unsur pengarah dan unsur Penyusunan laporan dilakukan oelh unsur pengarah dan unsur

pelaksanapelaksana Evaluasi dilakukan oleh dalam rangka pencapaian standar minimum Evaluasi dilakukan oleh dalam rangka pencapaian standar minimum

dan peningkatan kinerja PB dilakukan oleh unsur pengarahdan peningkatan kinerja PB dilakukan oleh unsur pengarah

Sumber material / bahan tugas pengarah BPBD Sumber material / bahan tugas pengarah BPBD Jawa tengah 2010-2015Jawa tengah 2010-2015

a.Perda nomor 11 tahun 2009a.Perda nomor 11 tahun 2009b.Renstra Set BPBD Jateng 2008-2013b.Renstra Set BPBD Jateng 2008-2013

c.Rencana kerja set BPBD Jateng tiap thc.Rencana kerja set BPBD Jateng tiap th d.Rencana Aksi daerah PB Jatengd.Rencana Aksi daerah PB Jateng e.Dinamika kejadian bencana di Jatenge.Dinamika kejadian bencana di Jateng f. Dinamika pembangunan dan masy.f. Dinamika pembangunan dan masy.

Kebijakan dalam renstraKebijakan dalam renstra

dan peran pengarahdan peran pengarah a.peningkatan kualitas pb secara a.peningkatan kualitas pb secara

terencana ,terkoordinasi,terpadu dan menyeluruhterencana ,terkoordinasi,terpadu dan menyeluruh b.PB dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah b.PB dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah

,swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra ,swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra ,saat dan pasca bencana,saat dan pasca bencana

c.Mengutamakan pengurangan risiko bencana dengan c.Mengutamakan pengurangan risiko bencana dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan tepattepat

Kebijakan tersebut dapat di “break down” oleh unsur Kebijakan tersebut dapat di “break down” oleh unsur pengarah dengan tetap menselaraskan pada renja pengarah dengan tetap menselaraskan pada renja BPBD jateng tiap tahun BPBD jateng tiap tahun

Strategi PB di jawa tengahStrategi PB di jawa tengah

Strategi dilakukan dengan :Strategi dilakukan dengan :

a.menurunkan ancamana.menurunkan ancaman b.menurunkan kerentananb.menurunkan kerentanan c.meningkatkan kapasitas mesyarakat dan aparaturc.meningkatkan kapasitas mesyarakat dan aparatur

Mekanisme kerja Unsur Pengarah PB BPBD Jawa tengah Mekanisme kerja Unsur Pengarah PB BPBD Jawa tengah

pada tahap pembuatan konsep implementasi kebijakanpada tahap pembuatan konsep implementasi kebijakan

1.mengumpulkan materi / bahan tugas yang terdiri dari renstra dan 1.mengumpulkan materi / bahan tugas yang terdiri dari renstra dan rencana kerja tiap tahun berjalan rencana kerja tiap tahun berjalan

2.melakukan pengelompokan bidang bidang materi renja menjadi 2.melakukan pengelompokan bidang bidang materi renja menjadi beberapa bagian agar pencermatan menjadi lebih effesienbeberapa bagian agar pencermatan menjadi lebih effesien

3.tiap anggota up melakukan telaah tiap bidang / judul kerja untuk 3.tiap anggota up melakukan telaah tiap bidang / judul kerja untuk dibuat kan konsep perumusan pelaksanaan kebijakan yang dibuat kan konsep perumusan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh tiap anggota UP BPBD Jatengdilakukan oleh tiap anggota UP BPBD Jateng

4.pengumpulan hasil telaah tiap anggota UP untuk dilakukan 4.pengumpulan hasil telaah tiap anggota UP untuk dilakukan kompilasi menjadi konsep /perumusan pelaksanaan kebijakan kompilasi menjadi konsep /perumusan pelaksanaan kebijakan perbedaan pendapat / disenting opinion tetap diakomodasi dalam perbedaan pendapat / disenting opinion tetap diakomodasi dalam dokumen konsep pelaksanaan kebijakan PB di Jateng dokumen konsep pelaksanaan kebijakan PB di Jateng

5.dokumen kompilasi konsep pelaksanaan kebijakan untuk tahun 5.dokumen kompilasi konsep pelaksanaan kebijakan untuk tahun berjalan diserahkan kepada ketua pengarah PB BPBD Jateng.berjalan diserahkan kepada ketua pengarah PB BPBD Jateng.

Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA)(RKA)

Kegiatan Sub Bag Program : Kegiatan Sub Bag Program : 1.Penyusunan data pilah gender korban bencana 1.Penyusunan data pilah gender korban bencana 2.Peningkatan dan pengembangan sistem informasi 2.Peningkatan dan pengembangan sistem informasi

manajemenmanajemen 3.Pengendalian,evaluasi dan pelaporan 3.Pengendalian,evaluasi dan pelaporan

kebencanaankebencanaan 4.Sosialisasi peraturan perundang undangan 4.Sosialisasi peraturan perundang undangan 5.Peningkatan pusat informasi bencana 5.Peningkatan pusat informasi bencana 6.Pengembangan pemanfaatan tehnologi informasi 6.Pengembangan pemanfaatan tehnologi informasi

untuk PBuntuk PB

RKA Bid.Pencegahan dan Kesiap siagaanRKA Bid.Pencegahan dan Kesiap siagaan

Pencegahan Pencegahan 1.Penyususunan Peta Risiko Bencana1.Penyususunan Peta Risiko Bencana 2.Gladi manajemen Bencana2.Gladi manajemen Bencana

Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan 1.Pengembangan budaya sadar bencana1.Pengembangan budaya sadar bencana 2.Pengembangan desa siaga bencana2.Pengembangan desa siaga bencana

RKA Bid Penanganan DaruratRKA Bid Penanganan Darurat

Penyelamatan,evakuasi,dan penanganan Penyelamatan,evakuasi,dan penanganan pengungsipengungsi

1.Fasilitasi simulasi penanganan darurat bagi 1.Fasilitasi simulasi penanganan darurat bagi masyarakat /pelajarmasyarakat /pelajar

2.Bintek SAR lat.gab Penyelamatan,evakuasi dan 2.Bintek SAR lat.gab Penyelamatan,evakuasi dan penanganan pengungsi penanganan pengungsi

3.Posko siaga dan penanganan darurat bencana 3.Posko siaga dan penanganan darurat bencana

Sarpras Darurat Sarpras Darurat 1.Pengembangan pusdalops1.Pengembangan pusdalops 2.Evaluasi ,pemantauan,penyusunan pedoman penanganan darurat 2.Evaluasi ,pemantauan,penyusunan pedoman penanganan darurat

RKA Rehab rekonRKA Rehab rekon

RehabilitasiRehabilitasi 1.Peningkatan kualitas perempuan korban bencana1.Peningkatan kualitas perempuan korban bencana 2.Fasilitasi dan kordinasi tehnis PB2.Fasilitasi dan kordinasi tehnis PB 3.Fasilitasi kord.penanganan rehab pasca bencana3.Fasilitasi kord.penanganan rehab pasca bencana

Rekonstruksi Rekonstruksi 1.Pelatihan tehnis penilaian dala1.Pelatihan tehnis penilaian dala 2.fasilitasi dan kord.rekonstruksi pesca bencana2.fasilitasi dan kord.rekonstruksi pesca bencana 3.Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerusakan 3.Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerusakan

infrastrukturinfrastruktur

RKA Logistik dan peralatan RKA Logistik dan peralatan

LogistikLogistik

1.Fasilitasi,kord.konsolidasi logistik1.Fasilitasi,kord.konsolidasi logistik

2.Penigkatan sarana prasarana perkotaan2.Penigkatan sarana prasarana perkotaan

PeralatanPeralatan1.Pengadaan log dan peralatan bencana1.Pengadaan log dan peralatan bencana

Pemantauan dan evaluasiPemantauan dan evaluasi Pasal 68Pasal 68 1.Pemantauan penyelenggaraan PB diperlukan sebagai 1.Pemantauan penyelenggaraan PB diperlukan sebagai

upaya untuk emmantau secara terus menerus thd upaya untuk emmantau secara terus menerus thd proses pelaksanaan Penyelenggaraan PB proses pelaksanaan Penyelenggaraan PB

2.Pemantauan penyelenggaraan PB dulakukan oleh 2.Pemantauan penyelenggaraan PB dulakukan oleh unsur Pengarah dan pelaksana dan dpr melibatkan unsur Pengarah dan pelaksana dan dpr melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam pb bahan evaluasi menyeluruh dalam pb

3.Penyusunan laporan PB dilakukan oleh usnur 3.Penyusunan laporan PB dilakukan oleh usnur pengarah dan unsur pelaksana pengarah dan unsur pelaksana

4.Evaluasi Penyelenggaraan PB dilakukan dlm rangka 4.Evaluasi Penyelenggaraan PB dilakukan dlm rangka pencapaian standar minimum dan penigkatan kinerja PB pencapaian standar minimum dan penigkatan kinerja PB dilakukan oleh unsur pengarah dilakukan oleh unsur pengarah

Pemantauan dan evaluasiPemantauan dan evaluasi

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikanpelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai denganrencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencanapembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dansasaran pembangunan.

Kegiatan evaluasi :Kegiatan evaluasi :1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas No. Kep-102/Mk.2/2002 dan No. Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan PelaporanPelaksanaan Proyek Pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan PB dilaksanakan terhadap keluaran kegiatanyang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome)program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakatdan/atau pemerintah.

Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Rencana Materi Masukan dan SaranRencana Materi Masukan dan SaranUntuk Kepala BPBDUntuk Kepala BPBD

A.Pendahuluan A.Pendahuluan 1.Profile kebencanaan di Jawa tengah tahun 2010 hasil 1.Profile kebencanaan di Jawa tengah tahun 2010 hasil

pengamatan dan sumber dr masyarakat / mediapengamatan dan sumber dr masyarakat / media 2.Komponen pelaku PB di Jawa tengah 2.Komponen pelaku PB di Jawa tengah a.Lembaga Pemerintaha.Lembaga Pemerintah b.Perguruan Tinggib.Perguruan Tinggi c.Lembaga Swasta c.Lembaga Swasta 3.Rumusan / Konsep thd Pelaksanaan Kebijakan PB Di 3.Rumusan / Konsep thd Pelaksanaan Kebijakan PB Di

Jawa Tengah tahun 2011Jawa Tengah tahun 2011 4.Usulan dan saran lain 4.Usulan dan saran lain B.PenutupB.Penutup