DEREGULASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL · ... Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Logam, ... Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Industri Tekstil dan Pakaian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

DEREGULASI PAKET KEBIJAKAN

EKONOMI NASIONAL

Banjarmasin, 5 November 2015

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

6.3 6.4

6.11

5.81

5.72

6.17 6.02

5.22 5.62 5.01 5.01

5.12

4.72 4.6

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7

Indeks Harga Konsumen (IHK) 2014 - Juni 2015 (2012=100)

6.5

6

122.00 120.00 118.00 116.00 114.00 112.00 110.00 108.00 106.00 104.00

20,14%

5.5

5

4.5

125

120 7

115

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), 2014 - Juni 2015

4 Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2 Q3

Q4 Q1 Q2

Q3 Q4 Q1 Q2

110 105

7% 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Sumber: BPS

100 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q-

I/2015 yang tumbuh 4.72%.

Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan dengan

rata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB

sebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.

2

MENURUNNYA PERANAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekspor menurun relatif tajam selama SI/2015 sebesar -11,86% (yoy), sehingga kenaikan surplus perdagangan pada SI/2015

sebesar USD 4,35 Milyar atau meningkat 485,34% (yoy) disebabkan oleh tingginya penurunan impor pada periode yang sama sebesar -17,81% (yoy).

Ekspor tidak berperan banyak dalam surplus perdagangan, bahkan trend neraca perdagangan non migas selama 2010-2014

adalah -21,17%. Ekspor juga tidak berperan dalam meningkatkan volume perdagangan karena trend volume perdagangan

sebesar 3,53% lebih banyak dikontribusi oleh trend impor sebesar 6,14%. Share volume perdagangan Indonesia sejak dulu

masih rata-rata 1% dari volume perdagangan dunia.

Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB Indonesia (%)

32.10 34.10 31.00 29.40

29.80 24.14 24.58 26.36 24.59 23.98 23,78

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian 3

PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH, RUMAH TANGGA,

DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Q- I/2012

Q- II/2012

Q- III/2012

Q- IV/2012

Q- I/2013

Q- II/2013

Q- III/2013

Q- IV/2013

Q- I/2014

Q- II/2014

Q- III/2014

Q- IV/2014

Q- I/2015

Q- II/2015

Konsumsi Pemerintah 7.7% 16.8% -2.0% -0.1% 3.0% 3.2% 12.4% 7.9% 6.1% -1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 2.3%

PMTB 7.0% 10.1% 9.5% 9.8% 7.9% 5.5% 6.0% 2.1% 4.7% 3.7% 3.9% 4.3% 4.3% 3.6%

Konsumsi RT 12.0% 13.0% 12.1% 10.8% 11.8% 10.9% 12.9% 13.2% 11.9% 11.7% 8.9% 9.4% 7.9% 8.4%

20.0%

15.0%

RATA-RATA SHARE

TERHADAP PDB

Konsumsi

Pemerintah 8.8%

Konsumsi

Rumah Tangga 55.5%

PMTB 32.1%

RATA-RATA

PERTUMBUHAN

PDB 5.5%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

Selama S-I/2015 pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB mengalami penurunan.

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

4

PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global masih melambat

meskipun ekonomi USA telah pulih, namun beberapa maju tahun 2016 akan tumbuh mendekati rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Q-II/2015, pertumbuhan ekonomi Jepang

mengalami peningkatan menjadi 0.7% dari sebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkok tetap senilai 7% dan Amerika Turun menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.9%.

Unemployment rate Q-II/2015, Tiongkok dan Amerika masing – masing menurun menjadi 4.04% dan 5.3% dan Jepang tetap senilai 3.5%.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang

utama berada di bawah rata-rata angka

pertumbuhan 10 tahun terakhir

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi

nasional terkoreksi sebesar 4,7% untuk tahun

2015, turun dari proyeksi sebelumnya

sebesar 5,2% karena pertumbuhan output riil

melambat menjadi 4,7% yoy pada Q-I/2015

dan 4,67% pada Q-II/2015, laju pertumbuhan

paling lambat sejak 2009, namun

diperkirakan pertumbuhan tahun 2015 dapat

mencapai 4,9% - 5%, dan apabila kebijakan

deregulasi cepat efektif maka pertubuhan

mulai tahun 2016 akan meningkat signifikan

Pemulihan ekonomi global kedepan menjadi peluang bagi ekspansi ekonomi Indonesia.

5

6

MENURUNNYA PORSI PERAN INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

1.63

2.85

3.82

3.48

3.11

4.69

1.04

3.36

3.8

1.63

14.33

8.06

20.91

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

13.26 9.86

0.07

1.16

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

*) Preliminary; **) Very Preliminary Source: Indonesian Statistics Bureau (BPS);

http://www.bps.go.id/li nkTabelStatis/view/id/1 202 (accessed 04 October

2015)

1. Industri pengolahan memilki peran terbesar pada pembentukan PDB nasional di setiap tahunnya

namun terus menurun dimana pada tahun 2005 porsi peran Industri sebesar 28,09% sedangkan pada

bulan Mei 2015 menjadi 20.91%.

2. Subsektor Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB selama 5 tahun terakhir (2011-

2015) secara berurutan adalah: Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Logam, Industri Alat

Angkutan, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.

3. Pertumbuhan sektor industri non-migas Indonesia pada SM-I/2015 sebesar 5,26% menurun 0,29% jika

dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2014, dimana cabang industri yang mengalami

penurunan adalah Industri Furniture, Kertas, dan Tekstil dan Pakaian Jadi.

KETIMPANGAN SEBARAN INDUSTRI

3

1

*

Ju

mla

h In

du

str

i

40,000

Jumlah Industri Besar dan Sedang di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2001-2013*

30,000

20,000

10,000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Luar

Jawa:

(17,41%)

Luar Jawa 3989 4028 3717 3717 3734 5120 4931 4487 4071 3816 3930 4038 4168

Jawa 17413 17118 16607 16901 16995 24348 23067 21207 20397 19529 19440 19554 1977

Total 21396 21146 20234 20685 20729 29468 27998 25694 24468 23345 23370 23592 2394

*) Angka Sementara Sumber Data: BPS

Jawa:

(82,59%)

Industri Sedang dan Besar Tahun 2014:

• Jenis industri terbanyak: makanan (5.793 unit),

tekstil (2.304 unit), pakaian jadi (2.034 unit), karet

dan plastik (1.750 unit), barang galian non logam

(1.584 unit), furniture (1.290 unit), kayu, gabus,

bambu, rotan (1.066 unit), logam non mesin (969

unit), kimia (976 unit), dst.

• Jenis industri yang menyerap banyak tenaga kerja:

makanan (823,4 ribu), pakaian jadi (473,6 ribu),

tekstil (427,1 ribu), karet dan plastik (357,5 ribu),

pengolahan tembakau (278,9 ribu), kulit alas kaki

(220,7 ribu), dst

• Jenis industri yang mengalami penurunan index

produksi: kimia, kertas, pakaian jadi, alas kaki,

karet dan plastik.

Industri Mikro Kecil Tahun 2014:

• Industri Mikro sebanyak 3,2 juta unit dengan

serapan tenaga kerja 6 juta orang, terbanyak di

Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, NTT, Bali,

dan Sulawesi Selatan.

• Industri Kecil sebanyak 284,5 ribu unit dengan

serapan tenaga kerja sebanyak 2,3 juta orang,

terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa

Timur, DKI Jakarta, dan NTB.

• Industri Mikro Kecil yang mengalami pertumbuhan

negatif pada Q-II/2015 adalah Sumatera Selatan,

NTB, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan

Bangka Belitung.

7

FENOMENA PENYEBAB MENURUNNYA KINERJA INDUSTRI

Struktur Industri yang tergantung impor

Ketertinggalan teknologi

Kelemahan infrastruktur, listrik, energi, air, dan kepastian ketersediaan lahan

Ketidakterhubungan antara kegiatan industri dan bahan baku

Inefisiensi biaya logistik dan biaya administrasi (selling and general administration expenses)

Kapasitas, produktivitas, dan hubungan industrial ketenagakerjaan

Beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum yang menjadi penghambat pengembangan investasi, efisiensi produksi, kelancaran distribusi, dan kepastian bahan baku

Masalah akses dan beban pembiayaan

Gangguan impor

8

RANGKAIAN PENATAAN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif

1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi)

2. Percepatan Belanja

3. Penguatan Neraca Pembayaran

II. Menggerakkan Ekonomi Nasional

1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi,

Debirokratisasi, Kepastian hukum, dan Insentif)

2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional

3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

4. Percepatan Pencairan Dana Desa

5. Memperluas kesempatan berusaha

III. M lindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Jaminan Sosial

1. Stabilisasi Harga Pangan

2. Penambahan Rastera 13 dan 14

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (jaminan peningkatan

pengupahan, perumahan murah, kartu pintar, kartu sehat dsb)

9

SASARAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KEKUATAN

EKONOMI NASIONAL

• PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

• PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

• PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN

PERLUASAN BASIS PRODUKSI NASIONAL

• PENINGKATAN EKSPOR

10

RINGKASAN DEREGULASI TAHAP I

PP : 10

RPP : 1

Inpres : 1

Permen : 31

Perka : 4

TOTAL 52 PERATURAN

PP : 1

RPP : 2

Perpres : 3

Inpres : 2

Permen : 21

Perdirjen : 1

TOTAL 30 PERATURAN

PP : 5

RPP : 1

Perpres : 3

Permen : 36

Perke : 2

Perdirjen : 1

SE : 1

TOTAL 49 PERATURAN

PP : 1

RPP : 1

Perpres : 1

Permen : 5

TOTAL 8 PERATURAN

KEMUDAHAN

INVESTASI

EFISIENSI

INDUSTRI

KELANCARAN

PERDAGANGAN

DAN LOGISTIK

KEPASTIAN

BAHAN BAKU

SUMBER

DALAM

NEGERI

11

SEKTOR ENERGI:

- Penyediaan penjualan solar eceran, BBG bagi nelayan, penurunan harga gas untuk industri tertentu

- Penggunaan APBN untuk Kilang Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina

- Perizinan Invetasi Listrik

- Tanggap Darurat Krisis Energi

PENYEDIAAN TANAH: - Persyaratan HGU, HGB, HPAT - Pengaturan Kepemilikan Tanah - Persyaratan dan Perluasan Lingkup Kerja

PPAT - Pengaturan Penggunaan Tanah Terlantar - Persyaratan Izin Memiliki Rumah Tinggal

oleh Orang Asing - Efisiensi Biaya Pengurusan Tanah - Pengadaan Tanah untuk Umum - Petunjuk Pengadaan Tanah

KEMUDAHAN INVESTASI

KEMUDAHAN SEKTOR KEHUTANAN:

- Tata Cara Peruntukan Hutan

- Penggunaan Kawasan Hutan

- Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- Pembatasan Luas Izin Usaha

- Pemanfaatan Hasil Hutan

Penguatan fungsi PTSP dalam pelayanan

perizinan dan non perizinan serta

percepatan proyek strategis nasional

PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGUATAN FUNGSI EKONOMI

KOPERASI:

- Pengembangan Inkubator

- Wirausaha dan Peningkatan peran dan skala koperasi sebagai badan usaha ekonomi

KEPASTIAN USAHA

HORTIKULTURA:

- Grandfather Clause untuk Investasi Hortikultura

- Wisata Agro Hortikultura

- Kewajiban Divestasi Usaha Perkebunan

12

Insentif fiskal untuk sektor

angkutan/transportasi

Penegasan Harga Gas Bumi oleh

Pemerintah

REVITALISASI BUMN PENINGKATAN PERAN

PERUMNAS; DAN

Penggabungan PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama

EFISIENSI

INDUSTRI

PERIZINAN:

- Penghilangan Rekomendasi, IP, LS, Wajib SNI barang tertentu

- API sebagai identitas Importir

- Penegasan Penghilangan IUOP bagi Kegiatan cut and fill

Pengaturan Sumber Daya Air

Pengaturan Sistem Pengkajian atau

Pengupahan

Inland FTA

Reformasi kawasan industri

Besaran Rasio Hutang dan Modal untuk

Perhitungan PPh

13

KEMUDAHAN WISATA:

- Penghapusan CAIT

- Perubahan Ketentuan Bebas Visa Kunjungan

API sebagai Identitas tunggal

Importir dan SIUP sebagai indentitas

eskportir

Kelancaran ekspor produk industri dengan

menghilangkan perizinan, persyaratan

dan duplikasi pemeriksaan

Pusat Logistik Berikat

Fasilitas KITE untuk

IKM

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK

Kemudahan impor bahan baku untuk

industri dan pengawasan impor barang konsumsi

Otomasi Pengawasan

Peredaran Obat dan Makanan

Distribusi Dalam Negeri: Pengawasan Peredaran

Barang yang ber-SNI dan Label Berbahasa Indonesia

serta Toko Modern

14

Perikanan dan Kelautan: garam, efisiensi usaha

nelayan

KEPASTIAN BAHAN BAKU

SUMBER DALAM NEGERI

PERTAMBANGAN:

Kemudahan pengadaan scrap

PERTANIAN:

Pengadaan langsung benih holtikultura

15

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam

• Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu

tiga jam

• Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di

Kawasan Industri.

2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat

• Tax Allowance

Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah

25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi.

• Tax Holiday

Pemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimun 45 hari setelah

semua persyaratan dipenuhi.

3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi

• Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah

galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya

• Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor dan

penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait

angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.

16

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015

4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat

• Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak

terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun.

• Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar

negeri, cukup mengambil dari gudang berikat.

5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

• Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan

devisa hasil ekspor (DHE) ke BI.

• DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi

7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen.

• Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0

persen.

6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

• Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izin

menjadi 6 izin

17

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

I. Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan

(trust) bank.

2. Rancangan skema asuransi pertanian.

3. Revitalisasi Modal ventura.

4. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientqsi ekspor dan ekonomi kreatif serta

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

6. Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

II. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas

1 Harga BBM

• Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

• Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM

jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar

juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak

pengumuman ini.

• Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali

(Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).

18

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

III. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS

2 Harga Gas

• Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan

daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Untuk

industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan

kemampuan industri masing-masing.

• Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

3 Harga Listrik

• Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan tarif mengikuti

turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).

• Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga

pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

• Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama

setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk

industri padat karya

19

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

IV. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR

• Para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dapat menerima KUR untuk

sektor usaha produktif.

V. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

1. Revisi Permen ATR/BPNNomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, antara lain:

• Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3

jam);

• Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap

ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam

• Percepatan Jangka Waktu pengurusan permohonan/perpanjangan/pembaharuan HGU .

20

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP IV – 15 OKTOBER 2015

I. PENGUPAHAN YANG ADIL, SEDERHANA DAN TERPROYEKSI.

1. Formula penghitungan upah minimum

• upah buruh akan naik setiap tahun, berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga upah tahun depan adalah upah minimum sekarang ditambah persentase

kenaikan inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi

• Formula berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di 8 provinsi yaitu NTB, NTT, Papua Barat,

Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Karena ke-8

provinsi tersebut belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan

akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun.

2. Terbitnya PP Pengupahan akan diikuti dengan 7 (tujuh) Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan tentang: Formula UM; Penetapan UMP/UMK; Penetapan UMS; Struktur

Skala Upah; THR; Uang Service; KHL

II. KUR YANG LEBIH MURAH DAN LUAS.

Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

1. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum:

• Usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;

• Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja pada sektor formal di luar negeri;

• Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap;

• Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri;

• Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami PHK

21

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP IV – 15 OKTOBER 2015

2. Usaha produktif meliputi sektor:

a. Pertanian (padi, palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan

dan budidaya sapi, jasa kehutanan)

b. Perikanan (budidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi

perikanan)

c. Industri Pengolahan (seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri tempe

dan tahu, industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media

rekaman, film, dan video)

d. Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan, tidak termasuk perdagangan barang

impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras,

perdagangan eceran makanan dan minuman)

e. Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam penyediaan akomodasi dan

penyediaan makanan; transportasi – pergudangan - dan komunikasi; Real estate - usaha

persewaan - jasa perusahaan; pendidikan)

22

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP V – 22 OKTOBER 2015

1. Kebijakan Revaluasi Aset

• Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi dari 10 persen menjadi 3 persen bila

diajukan revaluasinya hingga 31 Desember 2015.

• Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 4 persen bila diajukan revaluasinya

pada periode 1 Januari 2016-30 Juni 2016.

• Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 6 persen bila pengajuan

revaluasinya 1 Juli 2016-31 Desember 2016.

2. Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan

Infrastruktur.

• Menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak

investasi kolektif dari dana investasi real estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trust

(REIT)

• REIT ini adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan

berbentuk kontrak investasi kolektif.

3. Deregulasi di bidang perbankan syariah.

• Menyederhanakan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah,

dimana perizinan tidak perlu lagi mengirim surat, tapi diberlakukan melalui kodefikasi

produk-produk syariah.

23

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

F

...Bangunlah jiwanya,

bangunlah badannya

untuk Indonesia Raya....

[W.R Supratman]

OR BETTER INDONESIA