DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI
DAN PELUANG USAHA
Wardoyo, S.Sos, MM
ASDEP
PENGEMBANGAN
INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
ASDEP PERLINDUNGAN
USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PENDAMPINGAN
USAHA
Eviyanti Nasution, SH, MM
2
TUGAS DAN FUNGSIDEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015
(pasal 332 & pasal 333)
Fungsi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha:
1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
3. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan administrasi Deputi bidang RestrukturisasiUsaha.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Tugas Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha:
“Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.”
3
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENDAMPINGAN USAHA KUMKM
Permen 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang
Pendamping Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil
1. Pembangunan PLUT-KUMKM2. Sinergitas pendampingan3. Pengembangan SKKNI
1
2
4
1. Skema restrukturisasi usaha sedang disusun2. Kebijakan restrukturisasi hutang dalam
proses penyelesaian
RESTRUKTURISASI USAHA
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang(SRG) oleh Koperasi.
2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasiusaha
3. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi
4
3
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha.
2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK.3. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale
KEMITRAAN USAHA
5
5
PERLINDUNGAN USAHA
1. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK- Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan- Monitoring dan Evaluasi IUMK- Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan
IUMK.2. Penanganan KUMKM pasca bencana
6
7
TUJUAN
Merumuskan kebijakan dibidang restrukturisasiusaha, Antara lain melalui sinergi program strategisKementerian Koperasi dan UKM antar deputi danantara Kementerian/Lembaga
Standar Early Warning System Skema Retrukturisasi
1. Menemukenali masalahUsaha Secara dini
2. Penyediaan Data UMKM ter-update
3. Memantau danmenyediakan informasisistemik peubah makro danmikro usaha ekonomi,
Cara Melakukan :1. Manual oleh Penilai
(Rater)2. System ‘Online’
Yang Harus ada dandiperlukan:
1. Perumusan indikator2. Instrumen Himpun Data3. System Penilaian
Software Aplikasi
Standar Penilaian :- Camel (Kinerja)- RGEC (Risiko)- Malcom Baldrige
(kinerja ter ISO)- Z-Score/Altman
(deteksiKebangkutan)
Standar OperasionalProsedur
Klasifikasi Masalah :1. Berat (Penyehatan)2. Cukup (Dalam
Pantauan)3. Ringan (Sehat)
BerdasarSektorUsaha
KUMKM
Fungsi Usaha :- Pemasaran- Produksi- SDM- Keuangan
Restrukturisasi Usaha :
- Ekspansi- Penciutan
Pendekatan :
- B to B- Mediasi- Asistensi
Keuangan :- Settlement- Reschedulling- Recondisioning
Sarana-Lokasi
ALUR PIKIR
RESTRUKTURISASI USAHA
8
9
JENIS-JENIS RESTRUKTURISASI
• Restrukturisasi Portofolio atau Asset
Yang termasuk ke dalam portofolio KUMKM adalah setiap aset, linibisnis, divisi, unit usaha atau SBU (Strategic Business Unit).
• Restrukturisasi Modal atau Keuangan
Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan,yang terdiri dari neraca, rugi/laba, laporan arus kas, dan posisimodal perusahaan.
• Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi
Restrukturisasi manajemen atau organisasi dapat dilakukan dengancara, antara lain dengan melaksanakan efisiensi, pembagianwewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit,dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan disetiap unit kerja.
RESTRUKTURISASI
UTANGUSAHA
1. Pembebasan (hair cut)2. Pengalihan harta debitur kepada kreditur (debt to asset swap)3. Perubahan utang melalui penyertaan (debt to equity swap)4. Penjadwalan kembali (rescheduling)5. Penangguhan (moratorium)6. Konversi hutang dengan obligasi (convertible bonds)7. Penggantian obligasi lama dengan obligasi baru(stappied bonds)8. Penjualan asset tidak produktif
1. Ekspansi :- Merger- Akuisisi
2. Perampingan :- Sell off- Spin off- Split off
Program Restrukturisasi Utang UKM
Pilih salah satu/kombinasi, setelah :
(1) Program seleksi atas karakteristik kredit tiap UKM (sumber, penggunaan)
(2) Perlakuan program restrukturisasi yang berbeda-beda tiap UKM
Prinsip Umum : Mediasi :
(1) Hutang harus dibayar (1) Diprakarsasi lembaga mediator kerjasama
(2) Kredit produktif, bukan konsumtif dengan kreditor
(3) Macet karena krisis ekonomi (2) Lembaga mediasi berbasis di daerah
(4) Benar-benar kredit bagi UKM lokasi UKM
(5) Adanya sanksi tegas
SKEMA RESTRUKTURISASI 10
RENCANA PROGRAM ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN PELUANG USAHA
TAHUN ANGGARAN 2017
11
1) Early Warning System (EWS) RU-KUKMSosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan AplikasiEWS di 12 Lokasi
2) Penerapan Standarisasi RU-KUKMSosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan AplikasiEWS di 12 Lokasi
3) Penerapan SKEMA RU-KUKMSosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan AplikasiEWS di 12 Lokasi
12
Rebranding PLUT-KUMKM
Logo PLUT ini dikembangkan dari
penyederhanaan bentuk siklus yang
melambangkan values dari PLUT, yaitu
sinergis, kompeten dan local. Siluet
lingkaran merepresentasikan kekuatan
dari sisi consulting yang dilakukan oleh
PLUT dalam mengembangkan UMKM.www.cis-nasional.id13
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM
TA (2013 - 2020)
252 Org Pendamping
129 Orgpendamping
603 OrgPendamping
293 Org Pendamping
252 Org Pendamping
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
1373 Org
Pendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
21 PLUT - KUMKM
7plut - kumkm
Jumlah PUT 266
252 Org Pendamping
21 PLUT
129 Orgpendamping
21 PLUT
603 OrgPendamping
75 PLUT
293 Org Pendamping
60 PLUT
252 Org Pendamping
7 PLUT
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
75 PLUT
1373 OrgPendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
42 PLUT - KUMKM
48plut -
108 PLUT - KUMKM
183 PLUT - KUMKM
258PLUT - KUMKM
Jumlah PLUT 258
14
Jenis Layanan1. Bidang Kelembagaan.2. Bidang SDM.3. Bidang Produksi.4. Bidang Pembiayaan.5. Bidang Pemasaran(Perdep RU No.08/Per/Dep.4.4/IV/2016,bab VIII psl 12)
UKM NAIK KELAS
1. Produktivitas
2. Daya Saing
3. Kualitas Kerja
4. Nilai Tambah
1. Tenaga Kerja
2. Pertumbuhan
3. PemerataanSentra UKM
Pendampingan
15
DUKUNGAN APBD
1. Sarana & prasarana kerja karyawan & konsultan;
2. Jaringan internet;
3. Sarana display galery produk KUMKM;
4. Sarana dan prasarana pustaka entepreneur;
5. Biaya pemeliharaan gedung PLUT-KUMKM;
6. Biaya operasional rutin spt biaya telepon, air, listrik,
internet.
16
Sinergitas PLUT-KUMKM
– Nota Kesepahaman dengan PT Telkom Indonesia No. 05/NK/Dep.4/V/2016 Pendampingan KUMKM Kampung UKM Digital
– Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang dan IndustriIndonesia (KADIN) No. 03/NK/Dep.4/III/2016 tentangPendampingan Pemasaran Produk KUMKM melalui SistemOnline
– PKS dengan PT BRI (Persero) Tbk. No. 05/PKS/Dep.4/V/2016 tentang Pendampingan Pelayanan Jasa Perbankan bagi KUMKM melalui Optimalisasi PLUT-KUMKM
– Kementerian/ Lembaga terkait
– Asosiasi UMKM
17
Penandatanganan MoU Deputi RU
dengan PT. Telkom,Tbk. D.IY
Penandatanganan MoU
dengan KADIN
REALISASI KAMPUNG UKM DIGITAL PADA PLUT-KUMKM
NO LOKASI PLUT-KUMKM
1 Kab. Cianjur
2 Kab. Subang
3 Kab. Tulungagung
4 Kab. Sukabumi
5 Prov. Sulawesi Tenggara
6 Prov. D.I Yogyakarta
7 Kota. Banjarbaru
8 Prov. Bangka Belitung
9 Kab. Bulungan
10 Prov. Kalimantan Barat
11 Kab. Gianyar
12 Kab. Tasikmalaya
13 Kota. Batu
14 Prov. Jambi
15 Prov. Aceh
18
Kab. Tulung Agung, Jawa Timur
9 Desember 2016
Kab. Cianjur, Jawa Barat
20 Oktober 2016
Kab. Subang, Jawa Barat
27 Oktober 2016
LAUNCHING KAMPUNG UKM DIGITAL
19
Pembangunan Gedung PLUT-KUMKM Program Tugas Pembantuan (TP)
Tahun 2013, 2014, 2016, 2017
0
5
10
15
20
25
Tahun 20132014
20152016
2017
21 21
0
7
2
20
PETA PLUT-KUMKM
NO. PROVINSI
PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KET
TA 2013 TA 2014 TA 2016 TA 2017
1. Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi - - 2 Lokasi
2. Sumatera Utara - Kab. Simalungun - - 1 Lokasi
3. Sumatera Barat - - - Kab. Lima PuluhKota
1 Lokasi
4. Riau • Provinsi
• Kab. Kampar
Kab. Pelalawan - - 3 Lokasi
5. Kepulauan Riau - - - Kab. Anambas 1 lokasi
6. Jambi Provinsi - - 1 Lokasi
7. Sumatera Selatan
- - - -
8. Bangka Belitung - Provinsi Kab. Belitung 2 Lokasi
9. Bengkulu - - Provinsi 1 Lokasi
10. Lampung - - Provinsi 1 Lokasi
11. Banten - Provinsi - 1 Lokasi
12 Jawa Barat • Kab. Sukabumi
• Kab. Cianjur
• Kab. Subang• Kab. Tasikmalaya
- 4 Lokasi
21
PETA PLUT-KUMKM
NO. PROVINSI
PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KET
TA 2013 TA 2014 TA 2016 TA 2017
13. DKI Jakarta - - - - -
14. Jawa Tengah • Provinsi
• Kab.Kebumen
• Kab. Cilacap
• Kab. Surakarta
- - 4 Lokasi
15. D.I. Yogyakarta Provinsi - - - 1 Lokasi
16. Jawa Timur • Kab.Pacitan
• Kota Batu
- • Kab. Malang
• Kab. Tulung Agung
- 4 Lokasi
17. Bali Provinsi Kab. Gianyar - - 2 Lokasi
18. Kalimantan Barat Provinsi - - - 1 Lokasi
19. Kalimantan Selatan
Kota Banjarbaru
Kab. Kotabaru - - 2 Lokasi
20. Kalimantan Tengah - Provinsi - - 1 Lokasi
21. Kalimantan Timur - - - - -
22. Kalimantan Utara - Kab. Bulungan - - 1 Lokasi
23. Sulawesi Barat - Provinsi - - 1 Lokasi
22
PETA PLUT-KUMKM
NO. PROVINSI
PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KET
TA 2013 TA 2014 TA 2016 TA 2017
24. Sulawesi Selatan • Provinsi
• Kota Palopo
Kab. Bantaeng - - 3 Lokasi
25. Sulawesi Tengah - - Provinsi - 1 Lokasi
26. Sulawesi Tenggara Provinsi Kab. Wakatobi - - 2 Lokasi
27. Sulawesi Utara - Provinsi - - 1 Lokasi
28. Gorontalo - Provinsi - - 1 Lokasi
29. Maluku Provinsi - - - 1 Lokasi
30. Maluku Utara - Provinsi - - 1 Lokasi
31. NTB Provinsi Kota Bima - - 2 Lokasi
32. NTT - Provinsi Kab. Sumba Barat Daya
- 2 Lokasi
33. Papua Provinsi - - - 1 Lokasi
34 Papua Barat Provinsi - - - 1 Lokasi
Jumlah PLUT 21 21 7 2 5123
24
Lampung
Bengkulu
Belitung
Tulungagung
Sulteng
Kab. Malang
Sumaba Barat Daya
PETA 51 LOKASI PLUT-KUMKM
DISELURUH INDONESIA
*tahun 2017 sedang proses pembangunan di 2 lokasi: Kab. Anambas dan Kab. Lima Puluh Kota 23
PEMBANGUNAN GEDUNG PLUT-KUMKM TAHUN 2017 Program Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2017
Kab. Anambas
Kepulauan Riau
Kab. Lima Puluh Kota
Sumatera Barat
24
39%
14%14%
14%
2% 17%
PROGRESS HIBAH 49 PLUT-KUMKMPER TGL 1 FEBRUARI 2017
SUDAH HIBAH 19 PLUT-KUMKM
PROSES HIBAH DI PRESIDEN 7 PLUT-KUMKM
PERSETUJUAN IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 7PLUT-KUMKM
PROSES HIBAH DI KEMENKEU 7 PLUT-KUMKM
USULAN HIBAH DI KEMENKOP 1 PLUT-KUMKM
BELUM PROSES 8 PLUT-KUMKM
SUDAH HIBAH 19 1. Cianjur 2. Jawa Tengah 3. Kebumen 4. D.I. Jogyakarta 5. Batu 6. Aceh Besar 7. Riau 8. Kalimantan Barat 9. Banjar Baru 10. Bali 11. Jambi 12. Sukabumi 13. Pacitan
14. Sulawesi Selatan 15. Palopo 16. Sulawesi Tenggara 17. Papua Barat 18. Bima 19. Bulungan
Catatan : Sudah diserahkan ke daerah tahun 2015
PERSETUJUAN PRESIDEN SUDAH, TINGGAL MENUNGGU IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 1. Surakarta2. Aceh3. NTT4. Gorontalo5. Tasikmalaya6. Banten7. Babel
Catatan : Persetujuan hibah dari Presiden No.4149/Kemensetneg/Ses/PB.02/2016 Tanggal 28 Desember 2016. Menunggu persetujuan Menteri Keuangan
PERSETUJUANKEMENKEU1. Cilacap2. NTB3. Palelawan4. Kalteng5. Bantaeng6. Gianyar7. Maluku
Catatan : Persetujuan Menteri Keuangan No.S-4/MK.6/2017 Tanggal 13 Januari 2017. Dalam proses penyerahan ke daerah tahun 2017
PROSES HIBAH DI KEMENKOP1. Sulut digabung jadi
satu utk usulan 2016
Catatan : Berkas di Biro Keuangan menunggu berkas TP 2016.
BELUM PROSES HIBAH1. Lampung2. Bengkulu3. Belitung4. Malang5. Tulungagung6. Sulteng7. SBD8. Papua (bermasalah)
Catatan : Nomor 1s/d7 dalam proses penyiapan kelengkapan berkas (Program TP 2016)
MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN1. Subang2. Simalungun3. Kotabaru4. Wakatobi5. Malut6. Sulbar7. Kampar
Catatan : Menunggu persetujuan Presiden
25
Sudah Berlembaga 10
Belum Berlembaga39
MATRIKS KELEMBAGAAN PLUT-KUMKM1 Provinsi Riau UPTD
2 Kab. Tasikmalaya UPTD
3 Kota Surakarta UPTD
4 DI Yogyakarta UPTD
5 Kab. Gianyar UPTD
6Provinsi Sulawesi Selatan
UPTD
7 Provinsi Maluku UPTD
8Provinsi Maluku Utara
UPTD
9 Kota Bima UPTD
10 Kab Tulungagung UPTD
26
50.641 55.080
130.952
UKM YANG DILAYANI PLUT-KUMKM
2014 2015 2016
27
PENINGKATAN KAPASITAS KONSULTAN PENDAMPING DAN TEMU SOLUSI PLUT-KUMKM
Hotel Ibis Jakarta, 27 Februari s/d 1 Maret 2017
28
PESERTA
293 Org Konsultan Pendamping dari 49 PLUT-KUMKM – (24 Prov/DI dan 25
Kab/Kota)
TEMU SOLUSI PLUT-KUMKMKepala Dinas Koperasi dan UKM dan
Direktur/Koordinator PLUT-KUMKM dari 24 Prov/Di dan 25 Kab/Kota
29
Hermawan KartajayaFounder and Chairman
of Markplus,Inc, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM,
Presiden of Asia Council for Small Business
30
STRATEGI PEMASARAN PRODUK KUMKM-PRODUCT MARKETING STRATEGY SMEs-
Peserta Konsultan Pendamping KUMKMSebanyak 293 Peserta
31
BEST PRACTICESESI KELAS KONSULTAN PENDAMPING BIDANG SDM
32
Pengembangan Sentra UKM Rumput LautAmar Aspar (Ketua Asosiasi Petani dan
Pembudidaya Rumput Laut)
Pengembangan Sentra UKM Telur PuyuhDr. Slamet (Ketua Peternak Puyuh Indonesia)
Bidang Pendampingan
• Jumlah Konsultan/Pendamping :
108 Orang
• Jumlah Kegiatan : 198 Kegiatan
Jenis Kategori
33
Sektor Usaha
Sasaran Kegiatan
Media komunikasi
34
36
• Terwujudnya standar kompetensi bidang keahlian pendamping UMKM dalam mengembangkan bisnis UMKM yang diakui secara nasional, dengan memenuhi kriteria:
– Dikembangkan berbasis pada kebutuhan UMKM
– Dilakukan bersama dengan representatif dari dunia asosiasi profesi dan industri/usaha secara institusional, agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.
TUJUAN
37
• Pendamping LPB / BDS
• Konsultan Keuangan Mitra Bank
• Pendamping UMKM
• Fasilitator pemberdaya UMKM lintas K/L
• Inkubator bisnis
• Pendamping PLUT KUMKM
• Pendamping restrukturisasi usaha
• Pendamping Pembiayaan / KUR
• Pendamping dampak globalisasi
SASARAN
38
• Membangun kerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), LSP (Lembaga Sertifikasi profesi) dan LDP (lembaga diklat profesi) dan asosiasi profesi dalam menyiapkan Asesor kompetensi pendamping UMKM
• Melaksanakan uji kompetensi bersama dengan stakeholders
TINDAK LANJUT
39
Nilai tambah dan peningkatan posisi
tawar (bargaining position) Pendamping
UMKM terhadap pelaku bisnis dan
stakeholders lainnya menghadapi MEA
Elemen dan Fokus Penting
(Kemampuan Dasar/Kapasitas Konsultan
Pendamping UMKM)
1. Pengetahuan
(knowledge),
2. ketrampilan (skill)
3. sikap (attitud)
4. Kode Etik Profesi
(Code of Conduct)
VALU
E
SKKNI
40
TRANSFORMASI
KONSULTANPENDAMPING UMKM
Standar Kompetensi
Konsultan UMKM Nasional
Meningkatkan Eksistensi
Konsultan Pendamping
UMKM
SKKNISTANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
BAGI PENDAMPING UMKM
Peningkatan
Produktivitas dan
Daya Saing UMKM
BNSP
(Badan Nasional
Sertifikasi Profesi)
LSP
(Lembaga
sertifikasi
profesi)
SERTIFIKASI
PENDAMPIN
G UMKM
Sentra UMKM
RMCS
Regional Model Competency Standard
Konsultan
Pendamping yang
Profesional
Pendidikan,
Pelatihan
(Diklat)
RANCANGAN IMPLEMENTASI SKKNI KONSULTAN
PENDAMPING UMKM
PENGHARGAAN
Sentra UMKM Sentra UMKM
41
Pembahasan SKKNI 2017
42
Nota Kesepahaman
antara
Kementerian Koperasi dan UKM
dan Lotte Mart Wholesale
tentang
Pengembangan Jaringan Kerjasama Kemitraan Usaha
Nomor :25/NK/Dep.4/X/2016
Nomor LSI: 17/MKT/LSI/16
tanggal 20 Oktober 2016
LANDASAN HUKUM
43
Kemitraan KUMKM Bidang Retail
SKEMA KEMITRAAN KUKM DENGAN LOTTE MART WHOLESALE
Koordinasi
Proses
Seleksi
1. MOU
2. Monev
Laporan
Monev
1. Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah & Stakeholder
2. Peningkatan kapasitas KUKM
3. Monev pelaksanaan kemitraan usaha
Kementerian Koperasi dan UKM
1. Bazar KUKM2. Beranda UKM3. Supplier (Tenant)4. Pelatihan/ pendampingan
peningkatan kapasitas KUKM5. Monev pengembangan
kemitraan KUKM
Makanan
Craft
fashion
Aksesories
1.Koordinasi dengan PLUT-KUMKM, Lotte Mart Wilayah dan Stakeholder
2.Penyediaan data KUKM yang siap dimitrakan
3.Peningkatan kapasitas KUKM
4.Mediasi dan fasilitasi KUKM
1.Koordinasi dengan Dinas KUKM dan Stakeholder
2.Pendampingan KUKM
3.Mediasi dan fasilitasi KUKM
1.KUKM terseleksi
2.KUKM siap difasilitasi 44
PETA LOKASI LOTTE MART WHOLESALE
(27 GERAI)
45
46
DASAR HUKUM
1. UU No. 20/2008 Ttg UMKM; psl 15, psl 182. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK, psl 23. Permen Kop dan UKM No.02/Per/M.KUMK/I/2008
Ttg Pedoman Pemberdayaan BDSP Utk Pengembangan KUMKM
4. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK, Psl 4;
5.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag, psl 2;
1.
6. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo.; psl 1.
47
49
PERCEPATAN IUMK Thn 2017
Mendorong Percepatan Dikeluarkan Peraturan
Bupati/Walikota;
Mendorong Percepatan Dikeluarkan IUMK oleh
Camat/Lurah/Desa;
Pendampingan PUMK untuk Mendapatkan IUMK
dan Kartu BRI;
Pendampingan Usaha PUMK ke Usaha
Produktif;
Mengalihkan Perizinan yang telah habis masa
berlakunya menjadi IUMK.
48
REKAP PERKEMBANGAN IUMK Periode Februari 2017
NO PROVINSI JML KAB/KOTA JUMLAH PERBUP/ WALI JUMLAH IUMK JUMLAH KARTU IUMK
1 BALI 9 9 7.563 1.020
2 BANTEN 8 5 330 22
3 BENGKULU 10 1 - -
4 D.I. YOGYAKARTA 5 5 10.499 1.928
5 DKI JAKARTA 6 6 273 -
6 JAMBI 11 8 17 -
7 JAWA BARAT 27 15 2.349 171
8 JAWA TENGAH 35 35 38.479 1.772
9 JAWA TIMUR 38 9 9.673 2.113
10 KALIMANTAN BARAT 14 7 3.971 32
11 KALIMANTAN SELATAN 13 12 6.371 879
12 KALIMANTAN TENGAH 14 14 7.579 934
13 KALIMANTAN TIMUR 10 9 15.298 1.972
14 KEP BANGKA BELITUNG 7 7 6.815 143
15 KEPULAUAN RIAU 7 7 415 7
16 LAMPUNG 15 10 7.435 256
17 MALUKU 11 5 606 16
18 MALUKU UTARA 10 6 3 3
19 NUSA TENGGARA BARAT 10 10 21.229 324
20 NUSA TENGGARA TIMUR 22 4 5.188 88
21 PAPUA 29 1 - -
22 PAPUA BARAT 13 0 - -
23 RIAU 12 5 4.687 864
24 SULAWESI BARAT 6 3 2.497 49
25 SULAWESI SELATAN 24 19 29.484 2.795
26 SULAWESI TENGAH 13 4 12.461 410
27 SULAWESI TENGGARA 17 7 274 24
28 SULAWESI UTARA 15 5 4.455 1.277
29 SUMATERA BARAT 19 9 1.331 7
30 SUMATERA SELATAN 17 17 2.688 -
31 SUMATERA UTARA 33 14 10.726 74
32 ACEH 23 10 - -
33 GORONTALO 6 3 4.668 801
34 KALIMANTAN UTARA 5 3 790 38
JUMLAH 514 283 218.154 18.019
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
49
Jumlah Kab/Kota : 514
Belum Terbit : 229
44,94% Sudah Terbit : 285
55,06%
PERKEMBANGAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
50
PERKEMBANGAN PENERBITAN IUMK
Disetujui
Ditolak
Belum Diproses
Total Pengajuan: 228.612
Belum Diproses : 15.971
Ditolak : 503
Disetujui : 212.138
51
PENERBITAN KARTU BRI
Sudah
Belum
Sudah Mendapatkan Kartu :
18.019 (8,25%)
Belum Mendapatkan Kartu :
200.135 (91,74%)
Total IUMK: 218.15452
PERCEPATAN PENERBITAN IUMK TAHUN 2017
DASAR PERATURAN :
Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 20/PER/DEP.4/XII/2016, Tanggal, 30 Desember 2017
TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Pendamping
Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil
53
Bantuan Pemerintah IUMK Tahun 2017Target 50.000 Naskah
PENDAMPINGAN IUMK
1. Mensosialisasikan IUMK kepada Pengusaha Mikro dan Kecil binaan;
2. Mendorong pengurus DPW/DPC Asosiasi UKM untuk berpartisipasi aktif dalam rangka Pendampingan Registrasi IUMK;
3. Pengurus DPW/DPC Melakukan koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM dalam upaya percepatan penerbitan IUMK.
54
Peran Asosiasi Dalam Percepatan Penerbitan IUMK :
PERSYARATAN PENDAMPING
1. Mendapat penugasan dari OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM;
2. Diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
55
PROSEDUR KEGIATAN PENDAMPINGAN REGISTRASI IUMK
PERSYARATAN PUMK :
1. Surat Pengantar RT/RW2. KTP3. Kartu Keluarga4. Pas Foto 2 lembar (4x6 cm)5. Mengisi Formulir :
a. Namab. No KTPc. No Tlpd. Alamate. Kegiatan Usahaf. Sarana yang digunakang. Jumlah Modal Usaha
Pendamping
Penerbitan IUMK
UMK
KARTU IUMK(BRI)
PERSYARATAN :1. Fotocopy KTP;2. Fotocopy Naskah IUMK;
NASKAHIUMK
56
CAMAT
PROSEDUR SELEKSI DAN PENGUSULAN PENDAMPING IUMK
OPD KABUPATEN/KOTA
OPD PROVINSI/DI
DEPUTI RESTRUKTURISASI
USAHA
Permohonan
Seleksi dan Penugasan
Penetapan Penerima
Bantuan
Pendamping
Penerbitan IUMK
Usulan Pendamping/Calon Penerima Bantuan
57
PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH (PENERBITAN IUMK)
Penerbitan PPSPM
Penerbitan SP2D
Transfer
LS
Pendamping
Penerbitan IUMK
PERSYARATAN :
1. Surat Permohonan;2. Berita Acara Pencairan;3. Kuitansi;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;5. Daftar Nominatif IUMK;6. Fotocopy Naskah IUMK.
DINAS KAB/KOTA
PPK DEPUTI
PPSPM DEPUTI
KPPN JAKARTA VI
Usulan
Penetapan Penerima Bantuan
58
Persyaratan Pendamping Penerbitan IUMK
• Pelaku Usaha/Asosiasi UKM, Pendamping KUKMdan Masyarakat yang bukan dari kalangan PNS;
• Mendapat Penugasan dari OPD Kab/Kota untukmelakukan pendamping penerbitan IUMK; dan
• Diusulkan oleh OPD Kab/Kota sebagai pendampingyang akan menerima bantuan Pemerintah.
59
TARGET PENDAMPINGAN IUMK TINGKAT KABUPATEN/KOTATAHUN 2017
NO PROVINSI JMLH KAB/KOTAPERBUB/PERWALI DI KAB/KOTA
TELAH TERBIT
TARGET PENERBITAN IUMKJUMLAH (Rp)
IUMK RUPIAH
1 BALI 9 9 40.000
2 BANTEN 8 5 40.000
3 BENGKULU 10 1 40.000
4 D.I. YOGYAKARTA 5 5 40.000
5 DKI JAKARTA 6 6 40.000
6 JAMBI 11 8 40.000
7 JAWA BARAT 27 15 40.000
8 JAWA TENGAH 35 35 40.000
9 JAWA TIMUR 38 9 40.000
10 KALIMANTAN BARAT 14 7 40.000
11 KALIMANTAN SELATAN 13 12 40.000
12 KALIMANTAN TENGAH 14 14 40.000
13 KALIMANTAN TIMUR 10 9 40.000
14 KEP BANGKA BELITUNG 7 7 40.000
15 KEPULAUAN RIAU 7 7 40.000
16 LAMPUNG 15 10 40.000
17 MALUKU 11 5 40.000
18 MALUKU UTARA 10 6 40.000
19 NUSA TENGGARA BARAT 10 10 40.000
20 NUSA TENGGARA TIMUR 22 4 40.000
21 PAPUA 29 1 40.000
22 PAPUA BARAT 13 0 40.000
23 RIAU 12 5 40.000
24 SULAWESI BARAT 6 3 40.000
25 SULAWESI SELATAN 24 19 40.000
26 SULAWESI TENGAH 13 4 40.000
27 SULAWESI TENGGARA 17 7 40.000
28 SULAWESI UTARA 15 5 40.000
29 SUMATERA BARAT 19 9 40.000
30 SUMATERA SELATAN 17 17 40.000
31 SUMATERA UTARA 33 14 40.000
32 ACEH 23 10 40.000
33 GORONTALO 6 3 40.000
34 KALIMANTAN UTARA 5 3 40.000
JUMLAH 514 283 50.000 2.000.000.000
60
Catatan: dukungan APBN Tahun 2017 Rp. 2,000,000,000,-
JADWAL PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENDAMPING REGISTRASI IUMIK
1. Pengajuan Bantuan Pemerintah bagi Pendamping Registrasi IUMK diharapkan paling lambat pada Bulan Mei 2017.
2. Dokument Pengajuan Bantuan Pemerintah bagi Pendamping Registrasi IUMK dapat disampaikan secara langsung pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha atau melalui Jasa Pos.
3. Dokument ditujukan kepada :
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Lt. 5 Kementerian Koperasi dan UKMJln. HR. Rasuna Said Kav 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan 12940Email : [email protected]
61
62
•UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
•UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (SRG);
•PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2011;
•Permendag Nomor 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang. SRG mencakup 10 komoditi (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam).
DASAR
63
•Membantu petani menyimpan produk/komoditias hasi pertanian jika harga rendah pada musim panen hingga harga tinggi/harga jual terbaik (tunda jual);
•Membantu petani/anggota koperasi sekaligus meretas kepentingan petani pada tengkulak/pengijon;
•Meningkatkan posisi tawar petani karena dapat terjaga ketersediaan barang komoditas produk, volume dan kualitasnya.
TUJUAN
64
Koordinasi dan Sinergi antar Stakeholder terkait Program Sistem Resi Gudang (SRG)
Sosialisasi Pemanfaatan SRG bagi Koperasi dan UKM
Pendampingan Manajemen Kelembagaan dan Usaha bagi Koperasi Calon Pengelola Gudang SRG
Capacity Building Koperasi calon Pengelola Gudang SRG
Monitoring dan Evaluasi Koperasi Calon Pengelola Gudang SRG
RUANG LINGKUP
65
o Sosialisasi Pemanfaatan SRG bagi Koperasi dan
UKM di 7 titik dari 41 titik sesuai lokasi Gudang
SRG dan Koperasi calon pengelola SRG
o Rapat Koordinasi dalam rangka Monev bagi 13
Koperasi calon Pengelola Gudang SRG
o Pendampingan Penguatan Manajemen
Kelembagaan dan Usaha bagi 6 Koperasi Calon
Pengelola Gudang SRG dari 13 Koperasi
Penerima Bansos Pendampingan SRG tahun
2015
66
PROGRAM SRG TA 2017:
67
DASAR HUKUM
oUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha MikroKecil dan Menengah;
oUndang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentangPerkoperasian, pasal 66 ayat (2) huruf c angka 4;
oPeraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang BidangUsaha Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di BidangPenanaman Modal.
68
Deskripsi Perpres 44 tahun 2016• Bahwa 71 sektor usaha tertutup bagi PMA atau 100 % harus dimiliki oleh PMDN atau masuk
DNI asing antara lain perdagangan eceran, mobil, sepeda motor dan kendaraan niaga/sukucadangnya.
• Bahwa dalam rangka melindungi pelaku UMK dan Koperasi, Pemerintah memberikan 147 sektor usaha dengan persyaratan harus menjalin kemitraan dan dicadangkan bagi UMK danKoperasi.
• Pemerintah membatasi penguasaan saham asing pada :
• Sektor-sektor tanaman pangan pokok, perkebunan maksimal 49%.
• Sektor perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih maksimal 95 dengan syarat 20 % Plasma (tebu, jarak, tembakau) kapas, lada, karet, cengkeh, kelapa/sawit).
• Penguasaan pelabuhan maksimal 49% (pelabuhan, sungai, danau), moda udara dan multi moda.
• Telekomunikasi maksimal 69%.
• Dunia penerbitan surat kabar/media, BPR 100%PMDN.
• Farmasi PMA 85% klinik pratama 100% PMDN, sedangkan rumah sakit PMA maksimal 67%, khusus Asean 70 % dengan persyaratan.
• Perfilman, iklan, poster, baliho PMDN 100% dengan maksimal PMA Asean 51%.
69
Tugas Kementerian Koperasi dan UKM terdapat dalam Satgas
Pokja I yang membidangi “Kampanye dan Diseminasi Kebijakan”, meliputi sosialisasi, publikasi dan temu bisnis.
Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang terkait dengan Deputi
Restruksturisasi Usaha adalah PKE X dan XII.
70
Strategi Pencapaian
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
• Pencadangan Usaha dengan melibatkan berbagai stakeholder yaitu OPD, LKPP, BKPM, Menko Perekenomian, Bappenas danBKPM.
• Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
71