Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 0 › bpip › download.html?file=2020 › 04 › ... · Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi telah berhasil merealisasikan

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 0

0

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | i

Diterbitkan Oleh:

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Penyusun:

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jl. Veteran III, 2 Gambir-Jakarta Pusat, Indonesia

Website : http//:www.bpip.go.id

LAKIP DEPUTI BIDANG HUKUM,

ADVOKASI &

PENGAWASAN REGULASI 20

19

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | ii

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dimana Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai

instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai media

informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian menuju

terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan Deputi

Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPIP tahun 2019. Perjanjian

kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-

2023. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan perwujudan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan

internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan

pengawasan regulasi, dimana akuntabilitas menjadi komitmen Deputi Bidang

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya. Laporan kinerja ini

menjabarkan tentang target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja,

tingkat capaian program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah

dicapai oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.

Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 mampu menjadi media pertanggungjawaban

kinerja kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan memberikan umpan balik untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

Jakarta, Januari 2020

Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi,

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................................................... iii

Daftar Gambar .............................................................................................. iv

Daftar Lampiran ............................................................................................ v

Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ..................................... 3

1.3. Struktur Organisasi dan SDM ................................................... 3

1.4. Aspek Strategis Organisasi ...................................................... 9

1.5. Isu Strategis ............................................................................. 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 11

2.1. Rencana Strategis .................................................................... 11

2.2. Rencana Kinerja ....................................................................... 12

2.3. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 15

2.4. Pengukuran Kinerja .................................................................. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 18

3.1. Capaian Kinerja ........................................................................ 18

3.2. Realisasi Anggaran .................................................................. 24

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 26

LAMPIRAN

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi ............................................................... 6

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Analisis dan Sinkronisasi ............ 6

Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Advokasi ..................................... 7

Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi 7

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi Tahun 2019 ...................................................................... 13

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ................................................. 16

Tabel 3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ................................................. 17

Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Dukungan

Analisis dan Sinkronisasi Ideologi Pancasila yang Berkualitas ........ 19

Tabel 5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Advokasi

Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif .................................... 20

Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Institusional

Pancasila yang Efektif .................................................................... 22

Tabel 7 Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis

Terselenggaranya Layanan Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi .................................................................... 23

Tabel 8 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019 ................................ 24

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk

pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan


pengawasan regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah

kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan

berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan

pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan

rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang

bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai instansi

pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja

organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu

wujud komitmen Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian

sumberdaya dalam penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi

Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi pada akhir

periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus

dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi

Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun

2019 telah melaksanakan program kerja sesuai standar proses dalam Sistem

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | vii

perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan

program-program jangka menengah BPIP, khususnya program internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi

sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan,

dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang

bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART)

Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember

2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi

Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi telah berhasil merealisasikan

beberapa sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019, sebagaimana

terdapat pada tabel di bawah ini.

Capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “cukup berhasil”, dengan capaian rata-

rata 25,91 % dari target 80 %. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari

telah terlaksananya analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan

produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila, advokasi pembinaan ideologi

Pancasila dan institusionalisasi Pancasila di beberapa daerah, serta kerjasama

dengan Kementerian/Lembaga

No. Program/

Kegiatan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Target Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019

1.

Dukungan Analisa dan Sinkronisasi Ideologi Pancasila

Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas

Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap hasil analisis dan sinkronisasi produk hukum nasional

80% 31.68%

2.

Dukungan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila

Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan Ideologi Pancasila

80% 17.75%

3.

Dukungan Institusional Pancasila

Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif

Persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila

80% 27%

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | viii

Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan

kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi

pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan

lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program internalisasi dan


diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman

Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan Pancasila, dan

pengarusutamaan keteladanan Pancasila.


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk

pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan


pengawasan regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah

kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan

berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan

pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan

rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang

bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai instansi

pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja

organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu

wujud komitmen Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian


2

sumberdaya dalam penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi

Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi pada akhir

periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus

dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi

Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun

2019 telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja dan

penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang

hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi sesuai standar proses dalam Sistem

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan

program-program jangka menengah BPIP, khususnya program internalisasi dan


sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi Tahun 2019 pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-

2023.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas,

akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang

berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila. Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang


3

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja tahunan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 104 (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

melalui Kepala.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi mempunyai

tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi di bidang hukum, advokasi

dan pengawasan regulasi, dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di

bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi;

b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar

selaras dengan dasar negara;

c. pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada

lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah

mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;

d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi

negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi politik, dan

komponen masyarakat lainnya;

e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam

pembinaan ideologi Pancasila; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulalsi terdiri atas :


4

a. Direktorat Analisis dan Sinkronisasi;

b. Direktorat Advokasi; dan

c. Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi.

Direktorat Analisis dan Sinkronisasi mempunyai tugas melaksanakan

melaksanakan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai

Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Analisis

dan Sinkronisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi

hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi

hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Analisis dan Sinkronisasi terdiri atas :

a. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi I;

b. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II;

c. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas

sebagaimana dimaksud, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan

ideologi Pancasila;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan

ideologi Pancasila;

c. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam

pembinaan ideologi Pancasila; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Advokasi terdiri atas :

a. Subdirektorat Preventif;


5

b. Subdirektorat Pendampingan;

c. Subdirektorat Apresiasi; dan


Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila dalam hukum

nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelembagaan dan

Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi

Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi

Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I;

b. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi II;

c. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi III; dan


Struktur organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila,sebagaimana terdapat pada Gambar 1. di bawah

ini.


6

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

Sumber : Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Analisis dan Sinkronisasi



7

Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Advokasi


Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi



8

Dukungan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sampai dengan akhir

tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan Eselonisasi :

b. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

Total Jumlah 20 Orang

Eselon I; 0

Eselon II; 1

Eselon III; 9

Eselon IV; 1

JFU; 9

Berdasarkan Eselonisasi

Esl I Esln II Esln III Esln IV JFU

0 2 4 6 8 10 12

Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan

Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S#)


9

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis yang dimiliki Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan

Pengawasan Regulasi dalam hal ini merupakan penyelenggaraan program yang

efektif dan efisien dalam melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui

internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan

pengawasan regulasi serta guna mendukung kinerja pembangunan nasional

sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden dalam Rencana Pembanguna

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2014-2019.

Aspek strategis tersebut menjadi modal dalam mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi menentukan sasaran strategis yang akan dicapai.

Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penguatan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam

produk hukum nasional maupun daerah;

b. Mendorong pelaksanaan advokasi, afirmasi serta mediasi dalam penanganan

kelompok yang berkonflik dalam masyarakat.

c. Penguatan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

d. Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

1.5. Isu Strategis

Rencana strategis BPIP tahun 2018-2023 telah mengidentifikasi isu

strategis dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis baik lingkungan

strategis internal maupun eksternal, maka isu yang telah diidentifikasi sebagai

isu strategis BPIP, yaitu: kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya

eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya

Pancasila, dan belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila.

Berdasarkan 5 (lima) isu strategis tersebut, terdapat beberapa isu strategis

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi antara lain :


10

a. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang

lebih mengutamakan kepentingan nasional;

b. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;

c. lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik,

ekonomi, dan sosial budaya;

d. kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

dan

e. masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak

sesuai dengan prinsip Pancasila;

f. Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik.


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan 9 (sembilan) butir Nawacita

Presiden, khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program

teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara negara, dan

aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya

bangsa yang berlandaskan dan berdasarkan Pancasila. Penandaan hasil (output)

terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek

Prioritas RKP 2019 antara lain untuk pembangunan manusia, pengurangan

kesenjangan antara wilayah, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian,

manufaktur dan jasa, pariwisata kita bisa terus tumbuh sebagai penyumbang

devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja, ketahanan

pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya

air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan serta

stabilitas keamanan nasional.

Penandaan hasil (output) terhadap bidang pembangunan RPJMN 2015-

2019, dan Penandaan tematik APBN khususnya untuk internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi

merupakan acuan dan prioritas yang disinergikan dengan program teknis

Pembinaan Ideologi Pancasila. Di sisi lain masih teijadi adanya anggapan

Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno.

Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk

dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan Ideologi

Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat

ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Deputi Bidang

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi memfokuskan terhadap

permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Dalam

rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pembinaan Indeologi

Pancasila, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Badan

Pembinaan Indeologi Pancasila. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu

input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan


12

misi lembaga. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada dasarnya harus diukur agar

dapat diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tidak hanya berorientasi pada

hasil, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya outcome yang baik untuk

lembaga maupun untuk masyarakat.

Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan “self assesment” agar Badan

Pembinaan Indeologi Pancasila, khususnya Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan,

mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih

tinggi. Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan

Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan

penilaian kinerja mutlak adanya. Perumusan sasaran strategis merupakan salah

satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin

dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam

dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Sementara pada

level biro dampak/ impact ini perlu diterjemahkan dalam konteks outcome/hasil.

Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis dari Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi :

a. Penyelenggaraan dukungan analisis dan sinkronisasi ideologi Pancasila

yang berkualitas;

b. Penyelenggaraan advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif; dan

c. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila yang efektif.

2.2. Rencana Kinerja

Sebagai bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka

perencanaan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

harus mengacu pada dokumen perencanaan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (Renstra), yaitu Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 5

Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tahun 2018-2023.

Adapun kegiatan prioritas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :


13

Tabel 1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

Program/Kegiatan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Dukungan Analisis

dan Sinkronisasi

Ideologi Pancasila


Persentase kepuasan

Deputi dan Dewan

Pengarah terhadap hasil

analisis dan sinkronisasi

produk hukum nasional

80%

Dukungan

Advokasi

Pembinaan

Ideologi Pancasila

Terselenggara-nya

advokasi pembinaan

Ideologi Pancasila

Persentase kepuasan

Deputi dan Dewan

Pengarah terhadap

advokasi pembinaan

Ideologi Pancasila

80%

Dukungan

Institusionalisasi

Pancasila

Terselenggara-nya institusional Pancasila yang efektif

Persentase penilaian

atas efektifitas

Institusional Pancasila

80%

Dengan rincian kegiatan dengan sumber pembiayaan berasal dari DIPA

Sekretariat Kabinet maupun DIPA BPIP sebagai berikut :

1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Penanganan Penyelesaian dan

Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

dalam Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi.

2. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Kegiatan Perumusan arah kebijakan

internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.

3. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka perumusan arah kebijakan

internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.

4. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka pembahasan perumusan arah

kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum tahun

2019.



2019.

6. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila

Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan Indonesia.


14

7. Focus Group Discussion FGD Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai

Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

8. Focus Group Discussion (FGD) Menggali Historis Pancasila dari Aspek

Hukum.

9. Rapat dalam kantor (RDK) terkait RDK Pembahasan Indikator Nilai-Nilai

Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi peraturan perundang-undangan.

10. Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Tindak Lanjut Pembahasan Rapat

Persiapan Rencana Apresiasi Pancasila Tahun 2019.

11. Rapat Di luar jam kantor penyusunan tim apresiasi prestasi pancasila tahun

2019.

12. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi Undang Undang No. 7

Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap nilai nilai Pancasila.

13. Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Diri melalui Anugerah Prestasi.

14. Rapat Dalam Kantor di luar jam kerja tindak lanjut rapat pleno tim seleksi

apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019.

15. Apresiasi Prestasi Pancasila 2019.

16. Rapat Penguatan Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan

dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.

17. Rapat Penajaman Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam

Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.

18. Rapat Finalisasi Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan


19. Rapat Persiapan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

20. Focus Group Discussion (FGD) Tema "Penajaman Indikator Nilai-nilai

Pancasila dalam Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia"

21. Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis

pada nilai-nilai pancasila.

22. Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi

peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa Tenggara Barat.


15

23. Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila.


peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

25. Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan

berdasarkan aspek hukum dan pancasila.

26. Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai

Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di

Indonesia.


peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali.

28. Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah

di Provinsi Jawa Timur.

29. Konsultasi Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum

Daerah.

30. Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila.

31. Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka

Pembaharuan Hukum.

32. Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

33. Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-

undangan Indonesia Tahun 2019.

34. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema

“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan

dan Anak”

35. Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam

Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”

2.3. Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis

tahun 2018-2023, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

pada tahun 2019 menetapkan target indikator kinerja untuk masing-masing


16

sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja

tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja untuk tingkat kegiatan.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

No.

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Tahun 2019

1.



80%

2. Terselenggara-nya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila


80%

3.

Terselenggara-nya institusional Pancasila yang efektif


80%

2.4. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja Deputi Bidang

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2019 yang diolah dari data

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian

Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019, diperoleh

hasil capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.


17

Tabel 3

Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tahun 2019


Indikator Kinerja

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019



80% 31,68%

Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila


80% 17,75%

Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif


80% 27%


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan,

dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang

bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART)

Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember

2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi

Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagian besar telah berhasil

merealisasikan seluruh sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019.

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan juga melalui pengukuran kinerja

dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi BPIP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian

yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran

strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang menjadi

kontrak kinerja pada tahun 2019 dapat tercapai. Pencapaian pada tiap-tiap

indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

Kinerja = Capaian yang diperoleh x 100 %

Target

Capaian Kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis tahun 2019

pada Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana

terdapat pada Tabel 4,5,dan 6 di bawah ini.


19

Sasaran Strategis-1: Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi

ideologi Pancasila yang berkualitas

Indikator kinerja pada sasaran strategis-1 adalah “Persentase tersusunnya

dokumen analisis dan sinkronisasi ideologi Pancasila yang berkualitas”

sebagaimana terdapat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Dukungan Analisis dan

Sinkronisasi Ideologi Pancasila yang Berkualitas


Pagu Realisasi Capaian


8.780.441.000 2.781.633.900 31,68%

Indikator kinerja untuk sasaran strategis (SS-1) ini adalah persentase

kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap analisis dan sinkronisasi produk

hukum nasional, dengan target kinerja masing-masing sebesar 80%. Berdasarkan

hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019,

diperoleh capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja sebesar 31,68%.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah

telah tersusunnya rancangan Indikator Nilai-Nilai Pancasila. Pencapaian sasaran

strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang antara lain adalah :

1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Kegiatan Perumusan arah kebijakan

internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.

2. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka perumusan arah kebijakan

internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.



2019.



2019.


20

5. Rapat dalam kantor (RDK) terkait RDK Pembahasan Indikator Nilai-Nilai

Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi peraturan perundang-undangan.

6. Rapat Penguatan Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan


7. Rapat Penajaman Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam

Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.

8. Rapat Finalisasi Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan


9. Focus Group Discussion (FGD) Tema "Penajaman Indikator Nilai-nilai

Pancasila dalam Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia"

10. Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai

Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di

Indonesia.

11. Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-

undangan Indonesia Tahun 2019.

Sasaran Strategis-2: Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi

Pancasila

Indikator kinerja pada sasaran strategis-2 yakni “Terselenggaranya

advokasi pembinaan Ideologi Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 5 di

bawah ini.

Tabel 5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya advokasi pembinaan ideologi Pancasila



Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila 8.780.439.000 1.558.686.198 17,75%

Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-2) ini adalah

Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan

ideologi Pancasila dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil


21

pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019,

diperoleh capaian kinerja sebesar 17,75%.


telah terselenggaranya seminar dibeberapa daerah sebagai langkah advokasi

pembinaan ideologi Pancasila.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan

penunjang antara lain adalah :

1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Penanganan Penyelesaian dan

Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

dalam Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi.

2. Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Tindak Lanjut Pembahasan Rapat

Persiapan Rencana Apresiasi Pancasila Tahun 2019.

3. Rapat Di luar jam kantor penyusunan tim apresiasi prestasi pancasila tahun

2019.

4. Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Diri melalui Anugerah Prestasi.

5. Rapat Dalam Kantor di luar jam kerja tindak lanjut rapat pleno tim seleksi

apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019.

6. Apresiasi Prestasi Pancasila 2019.

7. Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis

pada nilai-nilai pancasila.

8. Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila.

9. Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan

berdasarkan aspek hukum dan pancasila.

10. Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka

Pembaharuan Hukum.

11. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema

“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan

dan Anak”

12. Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam

Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”


22

Sasaran Strategis-3: Terselenggaranya Institusionalisasi Pancasila yang

Efektif

Capaian kinerja pada sasaran strategis-3 yakni “Persentase penilaian atas

efektifitas Institusional Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 6 di bawah

ini.

Tabel 6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Institusionalisasi Pancasila yang Efektif



Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif 10.051.527.000 4.609.839.746

45,86%

Rekomendasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

7.509.350.000 148.880.100 1,98%

Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-3) ini adalah

persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila sesuai rencana

dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian

kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019, pada masing-masing indikator

diperoleh capaian kinerja sebesar 27%.


telah terselenggaranya internalisasi dan institusionalisasi di beberapa daerah

terkait dengan nilai-nilai Pancasila, dengan rincian sebagaimana tabel 7 dibawah

ini :


23

Tabel 7

Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi

No Bentuk Judul Kegiatan

1

Focus Group

Discussion (FGD)

Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam

Pembentukan Peraturan Perundangan Indonesia

2 Focus Group

Discussion (FGD)

Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-

Undangan

3 Focus Group

Discussion (FGD)

Menggali Historis Pancasila dari Aspek Hukum.

4 Focus Group

Discussion (FGD)

Evaluasi Implementasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017

tentang pemilihan umum terhadap nilai nilai Pancasila.

5 Rapat Persiapan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

6 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan

evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa

Tenggara Barat.

7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan

evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

8 Seminar. Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan

evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali

9 Seminar

Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan

Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

10 Konsultasi Hukum Konsultasi Hukum Peraturan Perundang-undangan dan

Produk Hukum Daerah

11 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai

Pancasila.

12 Konsinyering Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai

Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Produk Hukum Daerah


24

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data per Desember 2019 dengan menggunakan online

monitoring SPAN, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi

dan Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019 untuk semua jenis belanja

sebesar Rp. 9.099.039.944,- atau mencapai 25.91% dari total pagu anggaran

Rp. 35.121.757.000,-. Pagu Anggaran dan realisasi Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun 2019 per jenis belanja disajikan

dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8

Realisasi Anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019

No. Kegiatan Jumlah Peserta

Realisasi Anggaran

1 Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai pancasila

100 Orang Rp 538.085.000

2 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi NTB

200 orang Rp 221.047.046

3 Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila

200 Orang Rp 185.487.777

4 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

150 orang Rp 181.322.600

5 Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan berdasarkan aspek hukum dan pancasila

120 orang Rp 176.496.461

6 FGD Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di Indonesia

50 Orang Rp 141.377.200

7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali

200 orang Rp 255.373.600

8 Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur

80 orang Rp 197.198.700

9 Konsultasi Hukum Per UU dan Produk Hukum Daerah

126 orang Rp 2.980.950.000


25

No. Kegiatan Jumlah Peserta

Realisasi Anggaran

10 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila

80 orang Rp 305.650.595

11 Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Pembaharuan Hukum

200 orang Rp 22.610.000

12 Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah

40 orang Rp 79.693.100

13 Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-undangan Indonesia Tahun 2019

126 orang Rp 1.085.974.431

14 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema “Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan dan Anak”

70 orang Rp 232.057.548

15 Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”

200 orang Rp 325.624.800

Total Rp 9.099.039.944


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah

dicapai oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator

kinerja sebagaimana terdapat pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2019.

Secara umum pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian

yang cukup baik, meskipun secara organisasi maupun pembiayaan secara

mandiri yang bersumber dari APBN BPIP baru dilaksanakan pada Oktober

2019. Namun demikian, dengan komitmen kuat dari Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi dan keterlibatan, serta dukungan aktif

segenap komponen, maka beberapa target kinerja tahun 2019 dapat

dicapai.

Capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan

Regulasi tahun 2019 secara keseluruhan capaian rata-rata 25,91% dari

target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya

rancangan indikator nilai-nilai Pancasila, terselenggaranya analisis dan

sinkronisasi yang berkualitas, terselenggaranya advokasi pembinaan

ideologi Pancasila, dan terselenggaranya internalisasi dan institusionalisasi

Pancasila yang efektif.

Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi

dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah,

organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan

dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan

regulasi diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan

pemahaman Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan

Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.


27

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

TAHUN 2020

NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH

PESERTA NARASUMBER OUTPUT

REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai pancasila

Jakarta 17-18 Oktober

BPIP, Dekan FH Hukum 50 Universitas

100 orang Pakar, BPIP, Akademisi

Pemahaman dan penerapan nilai-nilai

Pancasila serta terjalinnya kerja sama

antara BPIP dengan Fakultas Hukum seluruh Indonesia dalam rangka

pembinaan ideologi Pancasila dan

mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum

Rp. 538.085.000


28



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa Tenggara Barat

Lombok (NTB)

21-23 Oktober

2019

Akademisi, Mahasiswa, SKPD

Pemprov dan Pemda di NTB

200 orang BPIP, Kemendagri, Biro Hukum Pemprov NTB, Akademisi

Universitas Mataram, Kanwil Kemenkumham

NTB

Terwujudnya institusionalisasi

Pancasila di Kementerian/Lembaga

dan Akademisi di daerah Nusa Tenggara Barat

Rp. 221.047.046

3 Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila

Semarang (Jawa

Tengah)

25-27 Oktober

2019

Mahasiswa, Tokoh Masyarakat

200 orang BPIP, Pakar dan Akademisi

Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi

Pancasila, harapannya peserta dapat

mengetahui secara luas mengenai perkembangan Pembangunan Hukum di

Indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila

Rp. 185.487.777


29



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa

Yogyakarta

28-30 Oktober

2019


Pemprov dan Pemda di DIY


Terwujudnya institusionalisasi

Pancasila di Kementerian/Lembaga

dan Akademisi di daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta

Rp. 181.322.600

5 Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan berdasarkan aspek hukum dan pancasila

Semarang (Jawa

Tengah)

30 Oktober 2019-1

November 2019

Perwakilan Mahasiswa Hukum

30 Univesitas

120 orang BPIP, Pakar dan Akademisi,

Bawaslu

Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai

Pancasila yang terkandung dalam

Peraturan Perundangan dan menggali

pemecahan masalah dalam Pemilu Serentak

sebagai wujud Pendampingan

Pembinaan Ideologi Pancasila serta

terjalinnya kerja sama

Rp. 176.496.461


30



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

antara BPIP dengan Fakultas Hukum seluruh

Indonesia

6 FGD Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di Indonesia

Bogor (Jawa Barat)

31 Oktober 2019-2

November 2019

BPIP, Akademisi 50 orang BPIP, Pakar dan Akademisi

Rp. 141.377.200


31



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali

Bali 4-6 November

2019


Pemprov dan Pemda di Bali


Rp. 255.373.600

8 Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur

Surabaya (Jawa Timur)

5-7 November

2019

Akademisi, Biro Hukum dan

Perancang Perda di Pemprov dan Pemda

di Jawa Timur

80 orang BPIP, Pakar dan Akademisi,

Anggota DPRD Jawa Timur

Terwujudnya internalisasi nilai Pancasila di

kementerian/lembaga di Provinsi Jawa Timur

Rp. 197.198.700

9 Konsultasi Hukum Per UU dan Produk Hukum Daerah

42 Univesitas

15 November 2019 - 15 Desember

2019

Praktisi Akademisi 126 orang BPIP, Praktisi Akademisi

Hasil Kajian dan Evaluasi Per UU dan Produk

Hukum Daerah yang bertentangan dengan

Nilai-nilai Pancasila

Rp. 2.980.950.000


32



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila

Jakarta 15-17 November

2019

Dosen Fakultas Hukum 40 Univesitas


Review peraturan perundang-undangan

dan produk hukum daerah yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Rp. 305.650.595

11 Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Pembaharuan Hukum

Semarang (Jawa

Tengah)

18-20 November

2019

Mahasiswa, Tokoh Masyarakat

200 orang BPIP, DPR RI, Mahkamah Konstitusi,

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa

Tengah, Pakar dan Akademisi

Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi

Pancasila, harapannya peserta dapat

mengetahui secara luas mengenai perkembangan Pembangunan Hukum di

Indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila

Rp. 22.610.000

12 Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah

Bogor (Jawa Barat)

3-5 Desember

2019

BPIP 40 orang BPIP dan Akademisi

Review hasil kajian dan evaluasi peraturan

perundang-undangan dan produk hukum

daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Rp. 79.693.100


33



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-undangan Indonesia Tahun 2019

Jakarta 13-15 Desember

2019

Pakar dan Akademisi FH Hukum 40

Universitas

126 orang Pakar dan Akademisi, BPIP

Hasil kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Rp. 1.085.974.431

14 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema “Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan dan Anak”

Bogor (Jawa Barat)

16-17 Desember

2019

Pegiat Sosial, BPIP 70 orang BPIP, Akademisi, Pegiat Sosial

Rekomendasi atau saran masukan terhadap

perlindungan hukum terhadap kehidupan

sosial masyarakat guna mewujudkan Indonesia berideologi Pancasila

Rp. 232.057.548


34



REALISASI ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”

Medan (Sumtera

Barat)

18-20 Desember

2019

Mahasiswa, Masyarakat

200 orang BPIP, Anggota DPD RI,

Akademisi BPNPT

Pencegahan Paham Radikalisme dan

Intoleransi dikalangan mahasiswa dan

masyarakat diwilayah Medan

Rp. 325.624.800

TOTAL Rp. 9.099.039.944

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 0 › bpip › download.html?file=2020 › 04 › ... · Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi telah berhasil merealisasikan

Documents