DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - sni.litbang.pu.go.idsni.litbang.pu.go.id/image/sni/smm/pp-kaji-ulang.pdf · departemen pekerjaan umum badan penelitian dan pengembangan petunjuk pelaksanaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR

No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 2/12

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

22 September 2008 Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan perdana





Hal : 3/12

Paraf :

1. MAKSUD & TUJUAN :Maksud : Petunjuk Pelaksanaan Kaji Ulang Standar untuk memberikan

panduan dalam pelaksanaan kaji ulang agar Standar tetap sesuai dengan kebutuhanpasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapatditerapkan di lapangan.

Tujuan : Petunjuk Pelaksanaan Kaji Ulang Standar untuk melihat kesesuaianStandar terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.

2. RUANG LINGKUP PENERAPAN :Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

3. REFERENSI :Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan UmumPedoman Standardisasi Nasional (PSN 01 : 2007) tentang Pengembangan Standar

Nasional Indonesia klausal 9

4. DEFINISI :Panitia Teknis Perumusan SNI (PT) adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh

BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihakyang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) danpemeliharaan SNI.

Subpanitia Teknis adalah bagian dari suatu PT yang bertugas menangani sebagianlingkup dari PT tersebut.

Gugus kerja adalah tim perumusan RSNI yang beranggotakan sejumlah pakar di bidangyang relevan.

Sekretariat PT/SPT adalah unit organisasi dari suatu PT/SPT yang berfungsi mendukungdan memfasilitasi kegiatan PT/SPT.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BadanStandardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Amandemen adalah modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isistandar

Revisi adalah semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian normatif.





Hal : 4/12

Paraf :

Abolisi adalah pernyataan tidak diberlakukannya suatu standar karena isi standartersebut sudah dicakup dalam standar/pedoman lain, substansi standar sudah tidak sesuailagi dengan kebutuhan pasar, tidak ada yang menggunakan, atau sudah tidak diperlukanlagi.

5. TAHAPAN PROSES :Bagan Alir Proses Kaji Ulang Standar

Penjelasan Bagan Alir Proses Kaji Ulang Standar

Mulai

InventarisasiSNI

Kajian SNI

Pencatatan hasil

Penetapan oleh BSN

Proses revisi

Usulankaji ulang

SidangKaji Ulang

SNItetap SNI

abolisi

SNIrevisi

Usulan keBSN

Selesai

Selesai

SNI > 5tahun

Formulirkaji ulangSNI

Laporanhasilevaluasi kajiulang SNI





Hal : 5/12

Paraf :

a) Sekretariat Panitia Teknis melakukan inventarisasi SNI yang berusia diatas 5 tahun.

b) Daftar SNI berusia di atas 5 tahun disampaikan berupa usulan kajiulang ke Subpanitia teknis, selanjutnya Subpanitia teknismenyampaikan SNI tersebut ke gugus kerja untuk dikaji ulang.

c) Gugus kerja dan Subpanitia teknis melakukan kajian terhadap SNIberusia di atas 5 tahun terhadap kebutuhan pasar dan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta acuan terbaru (bila adopsiterhadap Standar Internasional).

d) Kaji ulang SNI diawali dengan evaluasi yang dilakukan secara votingoleh seluruh anggota panitia teknis/subpanitia teknis.

e) Hasil kaji ulang selanjutnya diproses dalam sidang kaji ulang untukmenetapkan Standar abolisi, revisi atau tetap masih sesuai.

f) Hasil sidang kaji ulang oleh Subpanitia teknis dilaporkan ke Panitiateknis, dilengkapi dengan menggunakan formulir sesuai padaLampiran 10.1.

g) Panitia teknis menyampaikan hasil kaji ulang ke BSN sesuai laporanhasil evaluasi kaji ulang SNI (Lampiran 10.2) melalui usulan kaji ulangStandar.

h) BSN akan menetapkan SNI hasil kaji ulang dari Panitiateknis/Subpanitia teknis berupa abolisi atau tetap masih sesuai.

i) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNI untukdirevisi atau amandemen, panitia teknis/subpanitia teknismemasukkan SNI tersebut dalam PNPS sebagai program kerja panitiateknis dan disampaikan ke BSN.

j) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNIdiabolisi, ketua/sekretaris panitia teknis/subpanitia teknis mengusulkankepada BSN untuk diterbitkan Surat Keputusan Abolisi SNI.

k) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNI tetap,ketua/sekretaris panitia teknis/subpanitia teknis mengirimkan informasikepada BSN untuk diberikan identitas yang baru sesuai ketentuan.





Hal : 6/12

Paraf :

6. KETENTUAN UMUM :

Pembentukan dan perubahan mengacu kepada Tahapan Proses sesuai terdapatdalam butir 5.

Panitia Teknis/SubPanitia Teknis wajib melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

Kaji ulang terhadap suatu SNI dapat diusulkan oleh pihak-pihak yangberkepentingan kepada panitia teknis/subpanitia teknis terkait atau dariBSN

Panitia Teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahunbersamaan dengan usulan PNPS

Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan ralat, amandemen,revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI.

Jika hasil kaji ulang menunjukkan adanya kesalahan redaksional maka dilakukanralat.

Jika hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perbaukan atau penambahansubstansi yang sifatnya terbatas maka dilakukan amandemen SNI.Amandemen dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, setelahitu terhadap SNI yang mengalami perbaikan tersebut dilakukan revisi.

Jika hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perubahan substansi yang cukupluas atau menyeluruh maka dilakukan revisi SNI.

Jika hasil kaji ulang menunjukkan bahwa SNI tersebut tidak diperlukan lagi,maka dilakukan abolisi SNI

Jika hasil kaji ulang menunjukkan bahwa SNI tersebut tetap tanpa perubahan,maka SNI tersebut tetap berlaku

Semua rekaman kegiatan Kaji Ulang Standar harus dipelihara





Hal : 7/12

Paraf :

7. TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG

7.1 Panitia teknis cq Wakil Manajemen :1. Melaporkan hasil kaji ulang ke BSN2. Menyampaikan program revisi ke BSN

7.2 Gugus kerja :1. Menilai kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi2. Menyampaikan hasil kaji ulang ke Subpanitia teknis

7.3 Subpanitia teknis :1. Melaksanakan rapat kaji ulang SNI berumur di atas 5 tahun2. Melaporkan hasil kaji ulang ke Subpanitia teknis

8. KONDISI KHUSUS :

Dalam hal suatu SNI terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perubahansebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkankepada BSN atau Panitia Teknis untuk ditindaklanjuti

SNI yang dinyatakan tetap karena masih digunakan dan harus tersedia, tetapimemerlukan perubahan minor yang tidak signifikan dapat dilakukankoreksi sebelum disampaikan ke BSN

9. REKAMAN :

Rekaman masukan/usulan kaji ulangRekaman rapat pengkajian oleh seluruh anggota PT/SPT (absensi dan isian formulir kaji

ulangDaftar hasil kaji ulangSurat usulan dari Ketua PT/SPT kepada BSN untuk:menerbitkan Surat Keputusan Abolisi SNIpenetapan identitas yang baru bagi SNI tetapmeralat bagi SNI yang diralatSurat pemberitahuan dari ketua PT/SPT kepada BSN SNI yang di revisi/amandemen,

disertai rencana PNPSnyaLogbook status kemajuan pemeliharaan per judul SNILaporan hasil evaluasi kaji ulang SNI





Hal : 8/12

Paraf :

10.LAMPIRAN :

Lampiran 10.1 Formulir kaji ulang SNI (F-01/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)Lampiran 10.2 Formulir laporan hasil evaluasi kaji ulang SNI

(F-02/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)Lampiran 10.3 Logbook hasil evaluasi kaji ulang SNI

(F-03/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)





Hal : 9/12

Paraf :

Lampiran 10.1





Hal : 10/12

Paraf :

Lampiran 10.2

F-01/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00





Hal : 11/12

Paraf :






Hal : 11/12

Paraf :

Lampiran 10.3

Evaluasi Kaji Ulang Standar Pedoman Manual

Konsep Rapat Teknis 1 Rapat Teknis 2Rapat

KonsensusRapat Pantek

Usulan

Penetapan ke

Menteri

Usulan

Penetapan ke

BSN

Jajak

Pendapat/

E-Baloting

Usulan

Tahap Pelaksanaan Perumusan

No.

No.

Konsep

Standar/

Pedoman

Judul Ruang lingkupMerevisi

No. SPMICS Pemrakarsa Jangka Waktu

Baru/Revisi/

abolisi


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - sni.litbang.pu.go.idsni.litbang.pu.go.id/image/sni/smm/pp-kaji-ulang.pdf · departemen pekerjaan umum badan penelitian dan pengembangan petunjuk pelaksanaan

Documents