http://ekolumajang.wordpress.com http://ekolumajang.wordpress.com DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap reorganisasi Departemen Keuangan serta untuk meningkatkan tertib administrasi lelang, dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL; Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Pebruari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad 1930:85); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313); 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
92
Embed
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF filePajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, ... Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DANPELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap reorganisasi DepartemenKeuangan serta untuk meningkatkan tertib administrasi lelang, dipandangperlu untuk membuat ketentuan mengenai Pedoman AdministrasiPerkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentangPedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1941:3);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad 1930:85);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat LelangKelas I;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.01/2009;
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
- 2 -
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang PelimpahanWewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuanganuntuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atauKeputusan Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANGPEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEHKPKNL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara
tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi
yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
2. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang
dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang
berkepentingan.
3. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
4. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan Penjualan Barang yang oleh
peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
5. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan atau badan
hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
6. Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada
peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
9. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah DJKN.
11. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah Instansi vertikal DJKN.
12. Kepala Kantor adalah Kepala KPKNL.
13. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi
wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
14. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.1PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...................................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang MilikNegara/Daerah dari : ..................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari
Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atauGubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik
Daerah.
2. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan
Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan
perundang-undangan menentukan adanya persetujuantersebut.
3. Salinan/fotokopi surat Keputusan tentangPembentukan Panitia Lelang.
4. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.2PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...................................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang DimilikNegara DJBC (Bukan Penghapusan Inventaris Bea dan Cukai) dari : ..........................................................,berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan Keputusan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
tentang penjualan Barang Dimiliki Negara.
2. Salinan/fotokopi surat Keputusan tentangPembentukan Panitia Lelang.
3. Salinan/fotokopi Surat Keputusan/PersetujuanMenteri Keuangan tentang Barang Dimiliki Negara
untuk dijual secara lelang.
4. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan , bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.3PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...................................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang MilikBUMN/D Non Persero dari .................................................................. berdasarkan surat permohonanNomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan
Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan
Penghapusan aset BUMN/BUMD Non Persero dari
Menteri yangberwenang/Gubernur/Bupati/Walikota Dewan
Komisaris.
2. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-
undangan menentukan adanya persetujuan tersebut.
3. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari
Direksi/Kepala Daerah.
4. Salinan/fotokopi Surat Keputusan PembentukanPanitia Penjualan Lelang.
5. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara
formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanahatau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.4PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Kayu dan HasilHutan lainnya dari Tangan Pertama dari : ........................................... berdasarkan surat permohonanNomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Jadwal lelang.
2. Daftar Kavling.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yangdilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.5PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi PUPN dari :...................................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ denganlampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/PJPN.
2. Salinan/fotokopi Surat Paksa.
3. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan.
4. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita.
5. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
6. Salinan/fotokopi Rincian Hutang
7. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan lelang kepadaPenanggung Hutang/Penjamin Hutang.
8. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Khususharta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan
dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari
Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebuttidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.6PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...................................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeridari: ...........................................berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........
dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Putusan dan atau Penetapan Pengadilan.
2. Salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran dari KetuaPengadilan Negeri.
3. Salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan.
4. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita.
5. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/Jumlah yang harus
dipenuhi.
6. Salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohoneksekusi.
7. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam halbukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebuttidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.7PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ......................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pajak dari:...................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/ Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/
Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.
5. Salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita.
6. Perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan.
7. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal buktikepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan
tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertaibukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.8PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : .........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit dari :.............................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi putusan Pailit dari Pengadilan Niaga.
2. Salinan/fotokopi Boedel Pailit.
3. Surat Pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kuratoryang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi
gugatan perdata atau tuntutan pidana.
4. Surat Pernyataan dari kreditor yang akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau
tuntutan pidana.
5. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yangdilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.9PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : .......................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang HakTanggungan Nomor 4 Th 1996 dari ..................................................... berdasarkan surat permohonanNomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit.
2. Salian/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian
Hak Tanggungan.
3. Salinan / fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debituryang harus dipenuhi.
4. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapatberupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak
Kreditur.
5. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan
6. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yangdilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.10PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...................................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negara DJBC dari :......................................................, berdasarkan surat permohonan Nomor :..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
tentang Penjulan Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai/DimilikiNegara.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia
Lelang.
3. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak.
4. Asli/fotokopi Surat Keputusan/ Persetujuan Menteri
Keuangan tentang Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negarauntuk dijual secara lelang
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.11PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarkanPasal 45 KUHAP dari : ............................................................................, berdasarkan surat permohonanNomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Surat Ijin Penyitaan dari Pengadilan.
2. Salian/fotokopi Surat Perintah Penyitaan.
3. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita.
4. Persetujuan dari tersangka atau Surat Pemberitahuan Lelangkepada Tersangka.
5. Ijin lelang dari Ketua Pengadilan atau Hakim yang
menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan kePengadilan
6. Asli/fotokopi Surat Keputusan/ Persetujuan Menteri
Keuangan tentang Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negarauntuk dijual secara lelang
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.12PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : .......................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Rampasan dari :.............................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ......hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan.
2. Salian/fotokopi Surat Perintah Penyitaan.
3. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita.
4. Salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dariKejaksaan./Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam halbukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut
tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.13PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Temuan dari:.................................................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : .....tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan.
2. Pengumuman Barang Temuan.
3. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan.
4. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal
bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebuttidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.14PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ....................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Jaminan Fiducia dari:............................................................................................, berdasarkan surat permohonan Nomor : .....tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
4. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi yang dapat
berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak
Kreditor.
5. Salinan/fotokopi Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan
lelang kepada debitur oleh yang diserakan paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksnaan lelang
6. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal
bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus adapernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang
tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertaialasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.15PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : .......................................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Gadai dari: ................................,berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
4. Salinan/fotokopi bahwa debitur/yang berutang/pemberi gadai
wanprestasi yang berupa peringatan-peringatan maupun
pernyataan dari pihak kreditur/yang berpiutang/penerimagadai
5. Salinan/fotokopi Surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh yang diserakan paling lambat 1
(satu) hari sebelum pelaksnaan lelang
6. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam halbukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebuttidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secaraformal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah
atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.16PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ..............................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan BerdasarkanPasal 18 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 dari:........................................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : .....tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
2. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan
3. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita.
4. Salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan./KomisiPemberantasan Korupsi
5. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal
bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus adapernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut
tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yangdilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.17PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat LelangKelas I dari Balai Lelang dari:..........................................................................., berdasarkan suratpermohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai TidakSesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan PenunjukanPenjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Surat Kuasa untuk menjual dari Pemilik, apabilaPenjual bukan Pemilik.
2. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak
dalam sengketa.
3. Surat Pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung
jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutanpidana.
4. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidakbenar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barangyang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN II.18PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKASNomor : ...........................
Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat LelangKelas I dari Umum dari: ........................................................ berdasarkan surat permohonan Nomor : .....tanggal ...... hal ........ dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Umum
1. Surat Permohonan Lelang.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada).
4. Daftar barang yang akan dilelang.
Khusus
1. Surat Kuasa untuk menjual dari Pemilik, apabila Penjualbukan Pemilik.
2. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak dalamsengketa.
3. Surat Pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung
jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana.
4. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan.
Lain-lain
Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barang yangdilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.
Sehubungan dengan Surat Permohonan Lelang Saudara Nomor : ........... tanggal..............., setelah kami lakukan penelitian atas kelengkapan terhadap dokumen lelang yangSaudara lampirkan, dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat kekurangan untukdokumen sebagai berikut :
No. Jenis Dokumen Keterangan
Umum
1.
2.
3.
Khusus
1.
2.
Lain-lain
Untuk itu diminta agar Saudara melengkapi kekurangan dokumen tersebut danmengenai jadwal pelaksanaan lelang akan ditetapkan setelah dokumen persyaratan lelang diatas dipenuhi.
Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, dan atas kerjasamayang baik diucapkan terima kasih.
Menunjuk surat Saudara Nomor : ............. tanggal ..........., dengan ini kami tetapkanpelaksanaan lelang pada :
Hari : ....................Tanggal : ....................Pukul : ....................Tempat Lelang : ....................
Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudaramelaksanakan hal-hal sebagai berikut :1. Mengumumkan Pelaksanaan Lelang;2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang;3. Memberitahukan kepada penghuni (khusus barang tidak bergerak);4. Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis
pembatalan lelang dimaksud ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang palinglama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
SURAT PENETAPAN JADWAL LELANGNOMOR : .................
Menunjuk Nota Dinas Saudara Kepala Seksi Piutang Negara Nomor : ND- ...... tanggal ......perihal permohonan lelang, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada:
Hari : ....................Tanggal : ....................Jam : ....................Tempat Lelang : ...................
Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dimaksud, agar Saudara
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengumumkan Pelaksanaan Lelang;
2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang kepada Kasi Pelayanan Lelang;
3. Memberitahukan kepada penghuni (khusus barang tidak bergerak);
4. Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis pembatalan
lelang dimaksud kepada Kasi Pelayanan Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor
.....................NIP. .............
Tembusan :1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang;2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;3. Kepala Sub Bagian Umum.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
Nomor : S-Sifat : SegeraLampiran : -Hal : Permintaan SKT
Yth. Kepala Kantor Pertanahan ............................................................................................................
Berdasarkan surat dari ...... Nomor ..... tanggal .......... hal....., akan diadakanpelaksanaan lelang pada tanggal .... atas bidang-bidang tanah/bangunan sebagaimanatersebut di bawah ini:1. ........................;2. ........................;3. ........................;4. dst;
Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, diminta bantuanSaudara untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas bidang tanah tersebut.
Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor
.....................NIP. .............
Tembusan :1. Kepala Kantor Wilayah BPN ....;2. Penjual.
Yth. Kepala Kantor Pertanahan ............................................................................................................
Berdasarkan surat dari ...... Nomor ..... tanggal ...... hal permintaan lelang ulang, akandiadakan pelaksanaan lelang ulang pada tanggal .... atas bidang-bidang tanah/bangunansebagaimana tersebut di bawah ini.1. ........................;2. ........................;3. ........................;4. dst;
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta konfirmasi Saudara atasSKT dibawah ini:
1. SKT Nomor ........................;2. SKT Nomor........................;3. SKT Nomor........................;4. dst;
Apabila terdapat perubahan atas tanah dan atau bangunan yang akan dilelangtersebut, mohon bantuan Saudara untuk segera memberitahukan kepada kami sebelumtanggal pelaksanaan lelang ulang dimaksud.
Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XIVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN LELANG
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.........................................................................................NIP :.........................................................................................Jabatan :.........................................................................................Kantor :.........................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada :
TANGGAL ........... DI ..................Telah diterima dari : ......................................................................Nama Lengkap : ......................................................................Pekerjaan : ......................................................................Tempat Tinggal : ......................................................................Uang Sejumlah : Rp..............................(.................................)Untuk penawaran barang nomor urut ...............................................
...................., .............Yang Menerima, Yang Menyetor,Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I
Telah terima kembali dari Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang KPKNL................................,Sejumlah uang tunai/Cek/Giro Bilyet Bank*) ...................... Nomor .................. tanggal ..................... Rp.......................................... (...............................................................................................................) sebagaipengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang tersebut di atas..................,....................
Yang Menerima
( Nama Jelas )
*) Coret yang tidak perluNama :No. Identitas :Telp :
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XVIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
K U I T A N S I(SEMENTARA)
Risalah Lelang :.................................tanggal..................................................................Sudah Terima Dari :..............................................................................................................Banyaknya Uang : .............................................................................................................
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XVIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH...........................(1)..................................KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ....(2)......Jalan …….. Telepon .............
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XXPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......(1)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....(2)Jalan.... (2) Telepon .................
K U I T A N S INomor :...........(3).....
Risalah Lelang Nomor :...............................(4)................Tanggal ..................(4)..........................Sudah Terima Dari : ..............................(5)................................................................................Banyaknya Uang : ..............................(6)................................................................................
Keterangan :Dibuat rangkap 3, antara lain :- Lembar kesatu : asli (putih) untuk Pembeli;- Lembar kedua : kuning untuk Bendahara Penerimaan;- Lembar ketiga : hijau untuk Pejabat Lelang Kelas I.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
SALINAN sesuai dengan aslinya Ttd,Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.Kepala Bagian Umum, HADIYANTO
NIP 060076790
Anugerah KomaraNIP 060069280
LAMPIRAN XXIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASIPERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH ......
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....Jalan.... Telepon .................
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :.........................................................................................................................NIP :.........................................................................................................................Jabatan :.........................................................................................................................Kantor :.........................................................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan Saudara ......... alamat ........ selakupemenang lelang pada :Hari/ tanggal : .......................................................................................................Tempat : .......................................................................................................Penjual : .......................................................................................................Risalah Lelang Nomor : .......................................................................................................Objek Lelang : .......................................................................................................
DIBATALKAN, mengingat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidakmelunasi pembayaran harga lelang.
Demikian Surat Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya.
................., .........................Yang Membuat Pernyataan,Pejabat Lelang Kelas I
Sehubungan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal ..........., bertempat di ..............Risalah Lelang Nomor : ............... dengan objek lelang : ............ sesuai dengan ketentuan yangberlaku, dengan ini kami beritahukan bahwa penunjukan Saudara selaku Pembeli Lelangtelah DIBATALKAN oleh Pejabat Lelang.