DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4004); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Comment [nana1]: Lembaran negara diisi ya……..
204
Embed
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan ... Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ... 050 Badan Intelijen Negara 36.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR : PER-24/PB/2006
TENTANG
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4004);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Comment [nana1]: Lembaran negara diisi ya……..
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.
BAB I PENDAHULUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:
1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Luncuran adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran berjalan.
BAB II PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2
(1) Kementerian Negara/Lembaga adalah entitas pelaporan dan oleh karena itu wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.
(2) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(3) Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil penyusunan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(5) Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(6) Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik dan berjenjang kepada entitas pelaporan.
(7) Laporan Keuangan DIPA Luncuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan semester I dan tahunan dari tahun anggaran berjalan.
(8) Tata cara penyajian laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan diatur dengan peraturan tersendiri.
Pasal 3
(1) Menteri/Pimpinan/Ketua Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan (LBPS/T).
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kementerian negara/lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 4
(1) Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan/Barang dengan ketentuan:
a. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja sesuai dengan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat Kantor Wilayah;
c. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon 1;
d. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat kementerian negara/lembaga.
(2) Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPA-W.
(3) Pembentukan dan penunjukkan Unit Akuntansi berpedoman pada lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB III DOKUMEN SUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 5
(1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan, dengan tanggal dokumen sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam pencatatan saldo awal BMN.
Pasal 6
Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB IV PENYAJIAN DAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
Pasal 7
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca ;
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(3) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sebagai ilustrasi.
(4) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) disajikan sebagai lampiran Catatan atas Laporan Keuangan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(5) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang ada di dalam ruang lingkup kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
(6) SKPD yang memperoleh alokasi APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, menggunakan dan/atau memanfaatkan aset pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan keuangan dan laporan aset tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(7) Unit Organisasi yang bukan merupakan Bagian Anggaran, namun menggunakan dan/atau memanfaatkan aset pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukan bagian dari penyertaan modal juga wajib menyampaikan laporan aset tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 8
(1) Laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan wajib direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga.
(2) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
BAB V REKONSILIASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 9
(1) Laporan Keuangan sebelum disampaikan kepada Entitas Pelaporan harus terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan ketentuan:
a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan;
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
(2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 dapat direkonsiliasi dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester jika diperlukan.
Pasal 10
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan harus direkonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester.
(2) Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan harus sudah melalui proses pemutakhiran data dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara sesuai dengan lampiran VI.
Pasal 11
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(2) Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Entitas Pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyusunan laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2006
KTUR JENDERAL
06004651
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
1
ENTITAS PELAPORAN
No. Kode BA Uraian Bagian Anggaran
1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat
3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan
4. 005 Mahkamah Agung
5. 006 Kejaksaan Agung
6. 007 Kepresidenan
7. 008 Wakil Presiden
8. 010 Departemen Dalam Negeri
9. 011 Departemen Luar Negeri
10. 012 Departemen Pertahanan
11. 013 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. 015 Departemen Keuangan
13. 018 Departemen Pertanian
14. 019 Departemen Perindustrian
15. 020 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
16. 022 Departemen Perhubungan
17. 023 Departemen Pendidikan Nasional
18. 024 Departemen Kesehatan
19. 025 Departemen Agama
20. 026 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. 027 Departemen Sosial
22. 029 Departemen Kehutanan
23. 032 Departemen Kelautan dan Perikanan
24. 033 Departemen Pekerjaan Umum
25. 034 Menko Bidang Hukum, Politik dan Keamanan
26. 035 Menko Bidang Perekonomian
27. 036 Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
28. 040 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
29. 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
30. 042 Kementerian Negara Riset dan Teknologi
31. 043 Kementerian Negara Lingkungan Hidup
32. 044 Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Halaman 2 dari 3
33. 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
34. 048 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
35. 050 Badan Intelijen Negara
36. 051 Lembaga Sandi Negara
37. 052 Dewan Ketahanan Nasional
38. 054 Badan Pusat Statistik
39. 055 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
40. 056 Badan Pertanahan Nasional
41. 057 Perpustakaan Nasional
42. 059 Departemen Komunikasi dan Informatika
43. 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia
44. 061 Cicilan Bunga Hutang
45. 062 Subsidi dan Transfer
46. 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan
47. 064 Lembaga Ketahanan Nasional
48. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal
49. 066 Badan Narkotika Nasional
50. 067 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
51. 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
52. 069 Belanja Lain-Lain
53. 070 Dana Perimbangan
54. 071 Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
55. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
56. 075 Badan Meteorologi dan Geofisika
57. 076 Komisi Pemilihan Umum
58. 077 Mahkamah Konstitusi RI
59. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
60. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
61. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional
62. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
63. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
64. 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
65. 084 Badan Standardisasi Nasional
66. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
67. 086 Lembaga Administrasi Negara
68. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia
Halaman 3 dari 3
69. 088 Badan Kepegawaian Negara
70. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
71. 090 Departemen Perdagangan
72. 091 Kementerian Negara Perumahan Rakyat
73. 092 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
74. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi
75. 094 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
76. 095 Dewan Perwakilan Daerah
77. 096 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri
78. 097 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri
79. 098 Penerusan Pinjaman
80. 099 Penyertaan Modal Negara
81. 100 Komisi Yudisial
82. 101 Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah
83. 102 Penerusan Hibah
Badan Layanan Umum dan Unit Organisasi (Otorita, badan, lembaga, dan unit organisasi lainnya) yang bukan merupakan Bagian Anggaran tetapi mengelola dana APBN/ aset pemerintah pusat yang tidak dipisahkan (bukan bagian penyertaan modal), adalah sebagai berikut : • Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; • Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang; • Badan Pengelola Gelora Bung Karno; • Badan Pengelola Kompleks Kemayoran; • Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas; • Rumah Sakit yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU); • Lembaga Penyiaran Publik RRI; • Lembaga Penyiaran Publik TVRI; • Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN); • Badan Layanan Umum (BLU) lainnya; • Unit Organisasi lainnya.
KTUR JENDERAL
060046519
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
I. PENDAHULUAN
Dalam hal pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga selaku pengguna
anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi
transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung
jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara.
A. Unit Akuntansi
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit
akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
A.1. Unit akuntansi keuangan terdiri dari :
• Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ( UAKPA).
Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib membentuk unit akuntansi:
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan
• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan.
A.2. Unit akuntansi barang terdiri dari :
• Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) .
Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib membentuk unit akuntansi :
Halaman 2 dari 21
• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi
/Tugas Pembantuan
• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
B. Penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan/Barang
B.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)
UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga
(pengguna Anggaran/Barang), penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan
Lembaga.
B.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1)
UAPPA/B-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I, penanggung
jawabnya adalah pejabat eselon I.
B.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)
UAPPA/B-W merupakan unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja
lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-W, penanggungjawabnya adalah
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-
W. Untuk UAPPA/B-W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur
sedangkan untuk UAPPA/B-W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah
Bupati atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah
melalui kementerian negara/lembaga.
B.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) .
UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna
anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasai anggaran/barang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA/B adalah Kepala
Satuan Kerja. Untuk UAKPA/B Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan
penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang,
diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi. Pencantuman struktur organisasi
dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan pedoman bagi Kementerian
Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan
struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada
Halaman 3 dari 21
kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan).
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini hanya mencantumkan struktur organisasi unit
akuntansi keuangan sedangkan untuk unit akuntansi barang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005.
Struktur organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :
C. 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI / PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA
PETUGAS KOMPUTER
Halaman 4 dari 21
C.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
SEKRETARIS ESELON I (SEKDIRJEN/SEKBAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS
AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
PEJABAT ESELON I (DIRJEN/KA.BADAN)
/PEJABAT YANG DITUNJUK
Halaman 5 dari 21
C.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk dan menetapkan satuan kerja sebagai UAPPA-W /UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja pada lingkup eselon I yang sama sebagai UAPPA-W/UAPPB-W. Struktur organisasi unit akuntansi untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W/ UAPPB-W disuaikan dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga.
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA SATUAN KERJA YANG DITETAPKAN
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
Halaman 6 dari 21
C. 4. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Dekonsentrasi (UAPPA-W Dekonsentrasi)
e. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan;
f. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya.
7. Ekuitas Dana Lancar :
a. Cadangan Piutang;
b. Cadangan Persediaan;
c. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek *);
8. Ekuitas Dana Investasi :
a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang *);
b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya;
d. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang *).
Catatan :
*) Khusus Departemen Keuangan dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan serta Departemen tertentu.
VIII. SISTEMATIKA ISI LAPORAN KEUANGAN
Sistematika Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga disusun sebagai
berikut :
A. Halaman Depan
B. Daftar Isi
C. Kata Pengantar (opsional)
D. Pernyataan Tanggung Jawab *)
E. Pernyataan Telah Direviu *)
F. Ikhtisar Eksekutif
G. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
H. Neraca
I. Catatan atas Laporan Keuangan
J. Lampiran :
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
Laporan Barang
Lampiran Laporan Keuangan BLU
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
Keterangan:
* ) Untuk Laporan Keuangan Tahunan kementerian negara/lembaga
IX. RINCIAN LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang harus disampaikan
adalah sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan
LRAKT
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
LRBKW 01*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
LRPKW 01*)
b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIKPT
c. Lampiran-lampiran
No Nama Laporan Kode Laporan 1. Neraca Percobaan NPSAIK 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN LRBKW 02*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRBKW 03*)
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBKW 01a*)
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBKW 01b*)
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBKW 01c*)
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Fungsi, Subfungsi, Program
LRBKW 01d*)
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRPK W02*)
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRPK W03*)
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah LRPK W01a*)
Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
11. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRPK W01b*)
Keterangan:
*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan
realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
2. Laporan Keuangan Semesteran
a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
No Nama Laporan Kode Laporan 1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga –
Semesteran LRAKS
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
LRBKW 01*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
LRPK W01*)
b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga
No. Nama Laporan KodeLaporan 1. Neraca NSAIKPS
c. Lampiran-lampiran
No Nama Laporan Kode Laporan 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN LRBKW 02*)
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRBKW 03*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBKW 01a*)
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBKW 01b*)
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan
LRBKW 01c*)
BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Fungsi, Subfungsi, Program
LRBKW 01d*)
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRPK W02*)
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRPK W03*)
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRPK W01a*)
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRPK W01b*)
d. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga DIPA-
Luncuran
No Nama Laporan Kode Laporan 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
LRBKW 01L
2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRBKW 02L
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRBKW 03L
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBKW 01aL
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBKW 01bL
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBKW 01cL
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Fungsi, Subfungsi, Program
LRBKW 01dL
Keterangan:
*) Disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan
realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
B. Laporan Keuangan Eselon I yang harus disampaikan adalah:
1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I
Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Laporan Barang Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 21 Juli tahun anggaran berjalan;
b. Laporan Barang Semester II disampaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 4 Februari setelah tahun anggaran berakhir;
c. Laporan Barang dan Laporan Kondisi Barang (LKB) selambat-lambatnya
pada tanggal 19 Februari setelah tahun anggaran berakhir;
d. Jadwal pengiriman Laporan Barang dari tingkat UAKPB sampai dengan
tingkat UAPB diatur dalam lampiran IV Peraturan ini.
E. RINCIAN LAPORAN BARANG
1. Laporan Barang kementerian negara/lembaga yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan 3. Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan 4. Laporan Kondisi Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan 5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Semesteran 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Semesteran 3. Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran
2. Laporan Barang eselon I yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I –
Tahunan 3. Laporan Persediaan Eselon I – Tahunan 4. Laporan Kondisi Barang Eselon I – Tahunan 5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Eselon I – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I –
Semesteran 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I –
Semesteran 3. Laporan Persediaan Eselon I – Semesteran
3. Laporan Barang wilayah yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Tahunan 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Tahunan 3. Laporan Persediaan Wilayah – Tahunan 4. Laporan Kondisi Barang Wilayah – Tahunan 5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Wilayah – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Semesteran 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Semesteran 3. Laporan Persediaan Wilayah – Semesteran
4. Laporan Barang satuan kerja yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Tahunan 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Tahunan 3. Laporan Persediaan satuan kerja – Tahunan 4. Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan 5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah satuan kerja – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan 1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Semesteran 2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Semesteran 3. Laporan Persediaan satuan kerja – Semesteran
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu
Pengiriman
UAKPA UAPPA-W
UAPPA-E1
UAPA Menkeu cq. Dirjen PBN
-
15 April 20X0
23 April 20X0
29 April 20X0
09 Mei 20X0
-
5 hari
3 hari
8 hari -
12 April 20X0
20 April 20X0
27 April 20X0
08 Mei 20X0 -
3 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Laporan Keuangan Semester I
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu
Pengiriman
UAKPA UAPPA-W
UAPPA-E1
UAPA Menkeu cq. Dirjen PBN
-
12 Juli 20X0
17 Juli 20X0
22 Juli 20X0
26 Juli 20X0
-
3 hari
3 hari
3 hari -
10 Juli 20X0
15 Juli 20X0
20 Juli 20X0
25 Juli 20X0
-
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
Halaman 2 dari 4
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu
Pengiriman
UAKPA UAPPA-W UAPPA-E1
UAPA
Menkeu cq. Dirjen PBN
-
15 Oktober 20X0
23 Oktober 20X0
31 Oktober 20X0
09 November 20X0
-
5 hari
6 hari
8 hari -
12 Oktober 20X0
20 Oktober 20X0
29 Oktober 20X0
08 November 20X0 -
3 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Laporan Keuangan Tahunan
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu
Pengiriman
UAKPA UAPPA-W UAPPA-E1
UAPA Menkeu cq. Dirjen PBN
-
23 Januari 20X1
02 Februari 20X1
10 Februari 20X1
28 Februari 20X1
6 hari
6 hari
17 hari -
20 Januari 20X1
29 Januari 20X1
08 Februari 20X1
27 Februari 20X1 -
3 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Keterangan
• Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Direktorat Informasi dan Akuntansi.
• Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman. • Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan,
Tahun 20X1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir. • Pengecualian dalam lampiran IV peraturan ini adalah untuk batas waktu penyampaian
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2006 adalah tanggal 22 Mei 2006.
Halaman 3 dari 4
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Barang Semester I
Unit Organisasi Terima Proses Kirim Waktu Pengiriman
UAKPB UAPPB-W UAPPB-E1
UAPB Menkeu cq. Dirjen PBN
-
06 Juli 20X0
12 Juli 20X0
17 Juli 20X0
21 Juli 20X0
-
3 hari
3 hari
3 hari -
05 Juli 20X0
11 Juli 20X0
14 Juli 20X0
20 Juli 20X0 -
2 hari
2 hari
3 hari
1 hari
Laporan Barang Semester II
Unit Organisasi Terima Proses Kirim Waktu Pengiriman
UAKPB UAPPB-W UAPPB-E1
UAPB
Menkeu cq. Dirjen PBN
-
15 Januari 20X1
23 Januari 20X1
30 Januari 20X1
5 Februari 20X1
-
5 hari
5 hari
5 hari -
10 Januari 20X1
20 Januari 20X1
28 Januari 20X1
4 Februari 20X1 -
5 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Halaman 4 dari 4
Laporan Barang Tahunan
Unit Organisasi Terima Proses Kirim Waktu Pengiriman
UAKPB UAPPB-W UAPPB-E1
UAPB Menkeu cq. Dirjen PBN
-
20 Januari 20X1
28 Januari 20X1
4 Februari 20X1
20 Februari 20X1
-
5 hari
5 hari
15 hari (termasuk
pemutakhiran data BMN)
-
15 Januari 20X1
25 Januari 20X1
2 Februari 20X1
19 Februari 20X1
-
5 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Keterangan : • Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan, • Tahun 20X1 adalah untuk 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir.
KTUR JENDERAL
060046519
LAMPIRAN Va PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BAGIAN ANGGARAN XXX <cantumkan kode Bagian Anggaran>
LAPORAN KEUANGAN <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR <TANGGAL NERACA> TAHUN ANGGARAN 200x
<alamat kementerian negara/lembaga>
Logo Kementerian Negara/ Lembaga
halaman 2 dari 34
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya. <Nama Kementerian Negara/Lembaga> adalah salah satu Kementerian
Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca,
dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor
<sesuaikan dengan nomornya> tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
<Nama Kota>, <tanggal, bulan dan tahun>
<Jabatan penanda tangan>
<Nama penanda tangan>
NIP …
halaman 3 dari 34
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar ...
Daftar Isi ...
Pernyataan Tanggung Jawab ...
Pernyataan Reviu ...
Ringkasan Eksekutif ...
Laporan Keuangan
A. Laporan Realisasi Anggaran ...
B. Neraca ...
C. Catatan atas Laporan Keuangan ...
I. Pendahuluan ...
II. Kebijakan Akuntansi ...
III. Ringkasan laporan ...
IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...
V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca ...
VI. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya ...
Lampiran :
A. Laporan-laporan Pendukung
• LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
• LRA Belanja dan Pengembalian Belanja
• Neraca Percobaan
B. Laporan Barang Pengguna
• Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
• Laporan Kondisi Barang
• Rincian Saldo Awal
C. Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU
D. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
Dst.
halaman 4 dari 34
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI/KEPALA <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
Laporan keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> unaudited yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <angka tahun
anggaran> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
<Nama Kota>, <tanggal penandatangan pernyataan> <Nama jabatan penanda tangan pernyataan> <Nama pejabat> NIP ...
halaman 5 dari 34
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI/KEPALA <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
Laporan keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> audited yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <angka tahun
anggaran> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
<Nama Kota>, <tanggal penandatangan pernyataan> <Nama jabatan penanda tangan pernyataan> <Nama pejabat> NIP ...
halaman 6 dari 34
PERNYATAAN TELAH DIREVIU <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
TAHUN ANGGARAN <ANGKA TAHUN ANGGARAN>
Kami telah mereviu Laporan Keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> tahun
<angka tahun anggaran> berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 200X, Laporan Realisasi
Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen <Nama
Kementerian Negara/Lembaga>.
Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan
dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang
jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan
terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa
laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN <Nama Kementerian Negara/Lembaga>
Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan
keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud
transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik
(good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah
menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
Dasar Hukum
I. PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan <sebutkan nomor dan
tentang peraturannya>
halaman 14 dari 34
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
B PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang
dikelola oleh <Nama Kementerian/Lembaga> yang berasal dari dana
APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja> termasuk
transaksi keuangan dana dekonsentrasi yang disalurkan ke pemerintah
provinsi, dan dana tugas pembantuan yang disalurkan ke pemerintah
daerah/desa.
Pada Tahun Anggaran 200x, UAPA bertugas melakukan penggabungan
dan pengkoordinasian laporan keuangan dari ..........eselon I, yaitu
1. <nama eselon I> sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>,
2. <nama eselon I> sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>,
3. <nama eselon I> sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>,
4. <nama eselon I> sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>,
5. dst
Satuan Kerja tersebut terdiri dari :
• satuan kerja pusat dan daerah ......... satuan kerja <jumlah satker>,
• satuan kerja dekonsentrasi......... satuan kerja <jumlah satker>,
• satuan kerja tugas pembantuan.......... satuan kerja <jumlah satker>,
yang tersebar di ........provinsi <jumlah wilayah>
Selain mengelola Bagian Anggaran <sebutkan nama kementerian
negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BAPP
yang terdapat pada kementerian negara/lembaga beserta kode BA> yang
dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.
Laporan Keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan
Keuangan, yang disusun secara <desentralisasi/sentralisasi> dengan
menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
(SABMN).
Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran <telah/belum> dilakukan
rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan Negara c.q. Direktorat
Informasi Akuntansi setiap semester.
halaman 15 dari 34
Laporan keuangan ini <telah/belum> direviu sebelumnya oleh Aparat
Pengawas Intern.
Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, <telah
seluruhnya/belum seluruhnya> eselon I menggunakan data yang
berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). eselon I
yang telah melaksanakan SABMN secara penuh dalam lingkup <Nama
Kementerian Negara/lembaga> sebanyak <jumlah eselon I> ......eselon I,
yaitu :
No. Kode
Eselon I Uraian Eselon I
Jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan SABMN sebanyak..... satker dari ...........total seluruh satuan kerja pada lingkup <Nama Kementerian Negara/lembaga>
Pendapatan
Belanja
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
A. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
halaman 16 dari 34
Aset
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini
tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut
dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.
Pengukuran/penilaian Aset: 1. Persediaan;
Persediaan disajikan sebesar:
• Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan
adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
• Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap
dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi
dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
• Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
2. Tanah;
halaman 17 dari 34
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga
taksiran pada saat perolehan.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya
perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.
4. Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan
dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan dan jasa konsultan.
halaman 18 dari 34
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
Peralatan dan Mesin tersebut.
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan
Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau
biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,
irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran
bangunan lama.
Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun
secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang
terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
6. Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap
pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri
dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
7. Kontruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola
halaman 19 dari 34
Kewajiban
Ekuitas dana
meliputi:
Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan
dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan
peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang
berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya
dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya
asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak
secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi
meliputi:
Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
D. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada
satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa
kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang
persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.
E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara
aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas
Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
Anggaran Belanja
III. RINGKASAN LAPORAN
A. ANGGARAN BELANJA DAN ESTIMASI PENDAPATAN
Selama periode............/Tahun Anggaran......(sesuaikan dengan periode
yang dicakup oleh laporan keuangan), <Nama Kementerian
halaman 20 dari 34
Estimasi Pendapatan
Negara/Lembaga> menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp <nilai
rupiah total pagu belanja> yang digunakan untuk membiayai seluruh
kegiatan satuan kerja di lingkup <Nama Kementerian Negara/Lembaga>.
Pada Tahun Anggaran 200x <Nama Kementerian Negara/Lembaga> juga
mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp<nilai rupiah total pagu DIPA
Luncuran>.
<Uraikan informasi mengenai anggaran serta perubahannya baik
disebabkan oleh adanya DIPA Luncuran, APBNP (ABT), SKPA atau hal-
hal lain yang berhubungan dengan anggaran>
Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> untuk Tahun Anggaran <tahun anggaran> sebesar
Rp<nilai rupiah> yang terdiri dari estimasi penerimaan perpajakan sebesar
Rp<nilai rupiah>, estimasi PNBP sebesar Rp<nilai rupiah>, dan estimasi
penerimaan hibah sebesar Rp<nilai rupiah>.
Realisasi Belanja Rp...................
Realisasi pendapatan dan hibah Rp..............
B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
Dari anggaran pengeluaran tersebut terealisasi sebesar Rp<nilai rupiah
total realisasi belanja selama periode yang dilaporkan> atau <jumlah
realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total
anggaran.
Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi
sebesar Rp<total realisasi DIPA Luncuran> atau % dari total anggaran.
DIPA Luncuran.
Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran <tahun anggaran> sebesar
Rp <nilai rupiah>, yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan
sebesar Rp<nilai rupiah>, PNBP sebesar Rp<nilai rupiah>, dan
penerimaan hibah sebesar Rp<nilai rupiah>.
Neraca
Aset Rp.............
C. NERACA Posisi keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga> pada <tanggal
neraca> adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp <total nilai aset>;
Kewajiban sebesar Rp <total nilai kewajiban>; dan Ekuitas Dana sebesar
Rp <nilai ekuitas dana>.
Jumlah Aset sebesar Rp <total nilai aset> terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp
<total nilai aset lancar>; Aset Tetap sebesar Rp <total nilai aset tetap> serta
halaman 21 dari 34
Kewajiban Rp..................
Ekuitas Dana Rp..................
Aset Lainnya sebesar Rp<total nilai aset lainnya>.
Jumlah Kewajiban sebesar Rp <total nilai kewajiban> terdiri dari < jenis-jenis
kewajiban dan nilai rupiahnya>.
Jumlah ekuitas dana sebesar Rp <total nilai ekuitas dana> terdiri dari
ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan
ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.
Realisasi Pendapatan Penerimaan perpajakan PNBP
Pengembalian Belanja tahun anggaran yang lalu
Pendapatan Hibah
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan
(Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara
melalui satker-satker Kementerian Negara/Lembaga, berikut penyebab
terlampauinya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut
adalah contoh pengungkapan pendapatan pada Kementerian yang
menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak).
Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak.
- Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp <total
capaian penerimaan perpajakan selama periode pelaporan> atau
<persentase capaian>% dari anggarannya. Realisasi penerimaan
pajak yang berada <di atas/di bawah>(pilih salah satu sesuai
dengan kondisi yang ada).
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan
kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada
<semester/tahun> (periode laporan) sebesar Rp<total capaian
PNBP> atau <persentase capaian>% dari anggarannya.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga berasal dari
pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-
anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-
yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai
pendapatan lain-lain.
Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang
berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp<total nilai capaian
penerimaan hibah selama periode pelaporan> atau <persentase
capaian>% dari anggarannya yang berjumlah Rp <total pagu
halaman 22 dari 34
Pengembalian Pendapatan
penerimaan hibah untuk periode pelaporan>.
Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat
pengembalian pendapatan sebesar Rp<total nilai pengembalian
pendapatan> dimana sebesar Rp<total nilai pengembalian atas
pendapatan-tahun-anggaran-sebelumnya> merupakan pengembalian
atas pendapatan tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar
Rp<total nilai pengembalian atas pendapatan-tahun-anggaran-berjalan>
merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-
anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini
bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.
Hambatan dan Kendala
perpajakan PNBP
A.2. Hambatan dan Kendala
Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut
adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan
perpajakan)
- tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan
- musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah
- rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini
Tidak tercapainya sasaran Pendapatan Negara Bukan Pajak pada
periode ini antara lain disebabkan:
• terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran
tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya,
• realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga
pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya.
Realisasi Belanja
B. BELANJA
B.1. Pelaksanan Realisasi Belanja Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal dan belanja bantuan sosial (disebutkan sesuai dengan jenis
belanja yang ada di satuan kerja yang ada dalam lingkup Kementerian
Negara/Lembaga). Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat
halaman 23 dari 34
dilihat dari tabel-tabel berikut ini : Rincian anggaran dan Realisasi belanja per jenis satuan kerja...........
Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja
<Nama Kementerian Negara/Lembaga> <Tahun Anggaran>
Uraian Anggaran Semula
Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100%Satuan Kerja Pusat dan Daerah
Rp. Rp. Rp. ………….%
Dekonsentrasi Rp. Rp. Rp. ………….%
Tugas Pembantuan Rp. Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp Rp ………….%
Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja.......
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Kode Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Anggaran
Setelah Revisi Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% 51 Belanja Pegawai Rp. Rp. ………….% 52 Belanja Barang Rp. Rp. ………….% 53 Belanja Modal Rp. Rp. ………….% 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Rp. ………….% Dst Dst Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….% <Format seperti di atas disesuaikan dengan jenis belanja yang terdapat pada kementerian negara/lembaga>
Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran
Dari realisasi anggaran tersebut di atas, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah
sebagai berikut :
Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran
Kode
Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% XX <Isi dengan uraian jenis bel.> Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….%
Realisasi tersebut berasal dari......<angka jumlah> satuan kerja dalam
lingkup UAPA yang tersebar di .......Eselon 1.
halaman 24 dari 34
Rincian realisasi belanja modal
Tabel.4 Rincian Realisasi Belanja Modal
Kode MAK. Uraian Belanja Modal(BM) Anggaran
Setelah Revisi Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% 531111 BM Tanah Rp. Rp. ………….%532111 BM Peralatan dan Mesin Rp. Rp. ………….%533111 BM Gedung dan Bangunan Rp. Rp. ………….%534111 BM Jalan dan Jembatan Rp. Rp. ………….%534112 BM Irigasi Rp. Rp. ………….%534113 BM Jaringan Rp. Rp. ………….%535111 BM Fisik Lainnya Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….%
Pengembalian belanja Rp...............
Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yang-
terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp<nilai pengembalian atas
belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan>dibukukan sebagai kontra
pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas
belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai
pengembalian atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu>
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Rincian realisasi pengembalian belanja per jenis belanja
Tabel.5 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja
Kode Jenis
Bel. Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja
1 2 4 51 Belanja Pegawai Rp. 52 Belanja Barang Rp. 53 Belanja Modal Rp. 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Dst Dst Rp.
Jumlah Rp
Hambatan dan kendala
B.2. Hambatan dan Kendala
(Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah
anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari
eksternal.
Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>:
<misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>
halaman 25 dari 34
Kas di bendahara pengeluaran Rp.................. ..
V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendahara
pembayar> merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di
atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang
belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada
tanggal neraca. Terdiri dari :
Daftar kas bendahara pengeluaran
Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran
No. Uraian Eselon I Jumlah
1 Rp.
2
Jumlah Rp.
(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode
akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di
bendahara telah disetorkan, diungkapkan Eselon I yang telah melakukan
penyetoran).
Kas di bendahara penerimaan Rp................
B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di
bendahara penerimaan> merupakan saldo kas pada bendahara
penerimaan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal
neraca. Terdiri dari : Daftar kas bendahara penerimaan
Tabel. 7 Daftar Kas Bendahara Penerimaan
No. Uraian Eselon I Jumlah
1 2 3 1 Rp
2
3
Jumlah Rp.
halaman 26 dari 34
Tabel.8
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
No. Kode MAP Uraian Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke
kas negara.
(Diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.)
Piutang
C. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang
atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal
neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari
12 bulan setelah tanggal neraca.
(data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari eselon I).
Piutang Pajak
C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang
telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum
diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dengan rincian sebagai berikut :
Rincian piutang pajak
Tabel.9 Rincian Piutang Pajak menurut Wilayah
No. Kode Wilayah Uraian Wilayah Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp. (Diisi untuk kanwil yang mempunyai Piutang Pajak beserta jumlahnya).
Piutang PNBP
C.2. Piutang PNBP
Piutang PNBP sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang
penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap
halaman 27 dari 34
pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan
belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima
dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Rincian piutang PNBP
Piutang tersebut terdiri dari :
Tabel.10 Rincian Piutang PNBP menurut Eselon I
No. Kode Eselon I Uraian Eselon I Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
Tabel.11 Rincian Piutang PNBP
No. Kode
Perkiraan Piutang
Uraian Piutang Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp. (Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PMK.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Bagian lancar tagihan TGR
C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar
Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam
Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca) yang berasal dari
penjualan <uraikan jenis penjualan angsuran>.
C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar
Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh
tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
Piutang bukan pajak lainnya
C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang
sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada
Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
halaman 28 dari 34
Persediaan
D. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Terdapat Persediaan pada tanggal <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai
persediaan pada tanggal neraca> yang diperoleh dari hasil inventarisasi,
yang terdiri dari <uraian jenis persediaan sesuai dengan klasifikasi pada
bagan perkiraan standar dan nilai rupiah masing-masing>.
Aset tetap
E. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Nilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset tetap>
dengan perincian sebagai berikut:
Tabel.12 Daftar Aset Tetap
Mutasi
Nama Aset Tetap Saldo Awal Tambah Kurang
Saldo Akhir
1 2 3 4 5 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Jumlah
Penambahan aset tetap TA 200x Rp...........
Mutasi tambah aset tetap terdiri dari:
• Pembelian Rp.
• Penyelesaian Pembangunan Rp.
• Transfer dari unit lain Rp.
• Hibah (masuk) Rp.
• dst
< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>
halaman 29 dari 34
Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...........
Mutasi kurang aset tetap terdiri dari :
• Penghapusan Rp.
• Transfer ke unit lain Rp
• Koreksi Pencatatan Rp
• Hibah (keluar) Rp.
• dst
< ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya>
Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................
Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan laporan
keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset tetap melalui
pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada <tanggal neraca> adalah
sebesar Rp........................ Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut terdiri dari :
• Tanah Rp.
• Peralatan dan Mesin Rp.
• Gedung dan Bangunan Rp.
• Jalan Rp.
• Irigasi dan Jaringan Rp.
• Aset Tetap Lainnya Rp.
< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>
Catatan atas aset tetap
(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih
mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh
aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga
tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah
namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya,
penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi
syarat kapitalisasi dsb.)
Aset Bersejarah F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset
bersejarah)
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang
halaman 30 dari 34
berlaku.
Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa
belanja untuk < jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk
perolehan/ konstruksi/ peningkatan/ rekonstruksi> yang berasal dari belanja
<barang/modal> adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>.
Daftar Aset Bersejarah
Tabel.13 DAFTAR ASET BERSEJARAH
Nama Aset
Saldo Awal Periode (dalam
satuan kuantitas)
Mutasi Bertambah
(dalam satuan kuantitas)
Mutasi Berkurang
(dalam satuan kuantitas)
Saldo Akhir Periode (dalam
satuan kuantitas)
Aset Lainnya Rp. TPA Rp............ TGR Rp........... Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..............
G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan
jenis ini)
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset
Lainnya terdiri atas:
- Tagihan Penjualan Angsuran Rp<nilai TPA yang jatuh temponya
lebih dari 12 bulan setelah tanggal
neraca>
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp<nilai TGR yang jatuh temponya
lebih dari 12 bulan setelah tanggal
neraca>
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. <nilai kemitraan dgn pihak ketiga>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa <uraian bentuk kemitraan
tersebut>
Uang muka dari KPPN Rp.........
H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di
Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan
uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum
dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.
(Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan
halaman 31 dari 34
diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada
nilainya).
Pendapatan yang ditangguh- kan Rp.............
I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun
Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini
merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut
tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.
Ekuitas dana lancar Rp..................
J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek,
LAMPIRAN VbPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BAGIAN ANGGARAN XXX <cantumkan kode Bagian Anggaran>
LAPORAN KEUANGAN
<NAMA ESELON I> <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR <TANGGAL NERACA> TAHUN ANGGARAN 200x
Logo Kementerian Negara/ Lembaga
<alamat eselon 1>
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 59/PMK.06/2006 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pimpinan Eselon I sebagai Penanggung Jawab UAPPA Eselon I mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan eselon I yang dipimpinnya. <Nama Eselon I> adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I.
Penyusunan laporan keuangan <Nama Eselon I> mengacu pada
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan dengan nomornya> tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan keuangan <Nama Eselon I> audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran <angka tahun anggaran>
sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
<Nama Kota>, <tanggal penandatangan pernyataan> <Nama jabatan penanda tangan pernyataan> <Nama pejabat> NIP ...
Laporan Realisasi Anggaran Realisasi pendapatan dan hibah Realisasi bekanja Neraca Jumlah aset Rp...... Jumlah kewajiban Rp...... Jumlah ekuitas dana
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pimpinan Eselon I sebagai Penanggung Jawab UAPPA Eselon I mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan eselon I berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan eselon I ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada eselon I. Laporan Keuangan Eselon I tahun 200x ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh wilayah dan satker dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 200x dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp <nilai realisasi pendapatan dan hibah selama periode pelaporan> atau mencapai <persentase capaian> % dari anggarannya.
Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp <nilai realisasi belanja selama periode pelaporan> atau mencapai <persentase capaian> % dari anggarannya.
2. NERACA
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
Jumlah aset per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp <nilai aset pada tanggal laporan> yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp <nilai aset lancar pada tanggal laporan>; aset tetap sebesar Rp <nilai aset tetap pada tanggal laporan>; dan aset lainnya sebesar Rp <nilai aset lainnya pada tanggal laporan>. Jumlah kewajiban per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp <nilai kewajiban pada tanggal laporan> yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp <nilai kewajiban jangka pendek pada tanggal laporan>; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp <nilai kewajiban jangka panjang pada tanggal laporan>. Jumlah ekuitas dana per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp <nilai ekuitas dana pada tanggal laporan> yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp <nilai ekuitas dana lancar pada tanggal laporan>;
Rp..... Catatan atas Laporan Keuangan Ppenyajian LRA Penyajian neraca
ekuitas dana investasi sebesar Rp <nilai ekuitas dana investasi pada tanggal laporan.
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN NERACA
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN DAN HIBAH
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
<Nama Eselon 1><Nama Kementerian Negara/Lembaga>
Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dasar Hukum
I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan <sebutkan nomor dan tentang peraturannya>
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilingkup UAPPA-E1 <Nama Eselon I-Kementerian Negara/Lembaga> yang berasal dari dana APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja>. Pada tahun anggaran 200x, UAPPA-E1 bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari :
• satuan kerja pusat dan daerah ......... satuan kerja <jumlah satuan kerja>,
• satuan kerja dekonsentrasi......... satuan kerja <jumlah satuan kerja>,
• satuan kerja tugas pembantuan.......... satuan kerja <jumlah satuan kerja>
yang tersebar di ........provinsi <jumlah wilayah>
Selain mengelola Bagian Anggaran <sebutkan nama kementerian negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BA APP yang terdapat pada eselon I beserta kode BA> yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.
Laporan Keuangan <Nama Eselon I> terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara <desentralisasi/sentralisasi> dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran <tidak/telah> dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi Akuntansi setiap triwulan. Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, <telah seluruhnya/belum seluruhnya> satuan kerja /wilayah pada lingkup UAPPA-E1 menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan Kerja /wilayah yang telah melaksanakan SABMN dalam sebanyak ........satker dan .......UAPPA-W dari ........satker dan .......UAPPA-W dalam lingkup <Nama UAPPA-E1>. Satuan Kerja /wilayah yang belum melaksanakan SABMN dalam lingkup <Nama UAPPA-E1> , yaitu :
No. Kode Satuan
Kerja /Wilayah*
Uraian Satuan Kerja / Wilayah
• tidak perlu dirinci apabila telah semua satuan kerja melaksanakan SABMN. *) Satuan kerja adalah satker pusat/dekonsentrasi dan TP dan Wilayah adalah UAPPA-W)
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk
Pendapatan
Belanja
Aset
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. A. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset:
1. Persediaan;
Persediaan disajikan sebesar: • Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
• Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
• Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Tanah;
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
6. Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7. Kontruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Kewajiban
Ekuitas dana
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. D. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.
E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.
Anggaran Belanja
Estimasi Pendapatan dan Hibah
III. RINGKASAN LAPORAN A. Anggaran Belanja dan Estimasi Pendapatan
Selama periode semester./tahun anggaran 200x (sesuaikan dengan periode yang dicakup oleh laporan keuangan) <Nama Eselon I> menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp <nilai rupiah total pagu belanja> yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja dilingkup <Nama Eselon>.
Pada Tahun Anggaran 200x, satuan kerja dilingkup UAPPA-E1 <Nama Eselon I> juga mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp <nilai rupiah total pagu DIPA Luncuran>.
<Ungkapkan informasi mengenai anggaran serta perubahannya baik disebabkan oleh adanya DIPA Luncuran, APBNP (ABT), SKPA atau hal-hal lain yang berhubungan dengan anggaran>
Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada <Nama Eselon untuk tahun anggaran <tahun anggaran> sebesar Rp<nilai rupiah> yang terdiri dari estimasi penerimaan perpajakan sebesar Rp<nilai rupiah>, estimasi PNBP sebesar Rp<nilai rupiah>, dan estimasi penerimaan hibah sebesar Rp<nilai rupiah>.
Realisasi Belanja Rp...................
B. Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp<nilai rupiah total realisasi belanja selama periode yang dilaporkan> atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran>.
Realisasi pendapatan dan hibah Rp..............
Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi sebesar Rp<total realisasi DIPA Luncuran> (<persentase realisasi>%) yang digunakan untuk kegiatan <ungkapkan kegiatan dan hasil pelaksanaanya per satuan kerja>. Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 200x sebesar Rp <nilai rupiah>, yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan sebesar Rp<nilai rupiah>, PNBP sebesar Rp<nilai rupiah>, dan penerimaan hibah sebesar Rp<nilai rupiah>.
Neraca
Aset Rp.............
Kewajiban Rp..................
Ekuitas Dana Rp..................
C. Neraca
Posisi keuangan <Nama Eselon I> pada <tanggal neraca> adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp <total nilai aset>; Kewajiban sebesar Rp <total nilai kewajiban>; dan Ekuitas Dana sebesar Rp <nilai ekuitas dana>.
Jumlah Aset sebesar Rp <total nilai aset> terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp <total nilai aset lancar>; Aset Tetap sebesar Rp <total nilai aset tetap> serta Aset Lainnya sebesar Rp<total nilai aset lainnya>.
Jumlah Kewajiban sebesar Rp <total nilai kewajiban> terdiri dari < jenis-jenis kewajiban dan nilai rupiahnya>.
Jumlah ekuitas dana sebesar Rp <total nilai ekuitas dana> terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.
Realisasi Pendapatan Pendapatan Perpajakan Rp.............. PNBP Rp............ Pengembalian Belanja tahun
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satker-satker di wilayah, berikut penyebab tercapainya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada UAPPA-E1 yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. - Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp <total capaian
penerimaan perpajakan selama periode pelaporan> atau <persentase capaian>% dari anggarannya. Realisasi penerimaan pajak yang berada <di atas/di bawah>(pilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada).
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi
bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada <semester/tahun> (periode laporan) sebesar Rp<total capaian PNBP> atau <persentase capaian>% dari anggarannya.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga berasal dari
pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp<total nilai capaian penerimaan hibah selama periode pelaporan> atau <persentase capaian>% dari anggarannya yang berjumlah Rp <total pagu penerimaan hibah untuk periode pelaporan>. Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp<total nilai pengembalian pendapatan> dimana sebesar Rp<total nilai pengembalian atas pendapatan-tahun-anggaran-sebelumnya> merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp<total nilai pengembalian atas pendapatan-tahun-anggaran-berjalan> merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.
Hambatan dan Kendala perpajakan PNBP
A.2. Hambatan dan Kendala
Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan) Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>: - tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>: - musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah
rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini.
Tidak tercapainya sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan: Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>: - terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor pendapatan
kehutanan <MAP> sehingga pendapatan kehutanan tidak mencapai target estimasi pendapatan,
Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>: - jumlah siswa yang diterima tidak sesuai perkiraan sehingga pendapatan
pendidikan tidak mencapai target estimasi pendapatan.
Realisasi Belanja
B. BELANJA B.1. Pelaksanan Realisasi Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Rincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :
Rincian anggaran dan Realisasi belanja per jenis satuan kerja...........
Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja
Uraian Anggaran Semula
Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100%Satuan Kerja Pusat dan Daerah
Rp. Rp. Rp. ………….%
Dekonsentrasi Rp. Rp. Rp. ………….%
Tugas Pembantuan Rp. Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp Rp ………….%
Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja.......
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Kode Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Anggaran
Setelah Revisi Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% 51 Belanja Pegawai Rp. Rp. ………….% 52 Belanja Barang Rp. Rp. ………….% 53 Belanja Modal Rp. Rp. ………….% 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Rp. ………….% Dst Dst Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….% <Format seperti di atas disesuaikan dengan jenis belanja yang terdapat pada satuan kerja lingkup eselon 1 >
Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran
Dari realisasi anggaran tersebut di atas, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah sebagai berikut :
Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran
Kode
Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% XX <Isi dengan uraian jenis bel.> Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….%
Realisasi tersebut berasal dari......<angka jumlah> satuan kerja dalam lingkup UAPPA-E1 yang tersebar di .......provinsi. Pelaksanaan DIPA Luncuran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan <sebutkan kegiatannya> dengan realisasi fisik telah mencapai <sebutkan persentase kemajuan pelaksanaan kegiatan>.
Rincian realisasi belanja modal
Tabel.4 Rincian Realisasi Belanja Modal
Kode MAK. Uraian Belanja Modal(BM) Anggaran
Setelah Revisi Realisasi Belanja Persentase
1 2 3 4 5=(4/3)x100% 531111 BM Tanah Rp. Rp. ………….%532111 BM Peralatan dan Mesin Rp. Rp. ………….%533111 BM Gedung dan Bangunan Rp. Rp. ………….%534111 BM Jalan dan Jembatan Rp. Rp. ………….%534112 BM Irigasi Rp. Rp. ………….%534113 BM Jaringan Rp. Rp. ………….%535111 BM Fisik Lainnya Rp. Rp. ………….%
Jumlah Rp Rp ………….%
Pengembalian belanja
Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan> dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Rincian realisasi pengembalian belanja per jenis belanja
Tabel.5 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja
Kode Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian
Belanja 1 2 4 51 Belanja Pegawai Rp. 52 Belanja Barang Rp. 53 Belanja Modal Rp. 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Dst Dst Rp.
Jumlah Rp Hambatan dan kendala
B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal).
Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>: <misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>.
Kas di bendahara pengeluaran Rp..................
V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada <Nama Eselon I> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendaharawan pembayar> merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran pada satuan kerja. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum
..
dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :
Daftar kas bendahara pengeluaran
Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran
No. Uraian Satker/Wilayah Jumlah
1 2 3 1 Rp. 2 3 4 Jumlah Rp.
(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendaharawan telah disetorkan, diungkapkan satuan kerja dan wilayah yang telah melakukan penyetoran).
Kas di bendahara penerimaan Rp................
B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UAPPA-E1 <Nama Eselon> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendaharawan penerimaan> merupakan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :
Daftar kas bendahara penerimaan
Tabel. 7 Daftar Kas Bendahara Penerimaan
No. Uraian Satker/Wilayah Jumlah
1 2 3 1 Rp 2 3 Jumlah Rp.
Tabel.8 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per MAP
No.
Kode MAP Uraian Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara. (Diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.)
Piutang
C. PIUTANG
Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
(data-data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari satuan kerja pusat dan wilayah).
Piutang Pajak
C.1. Piutang Pajak
Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang telah telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Rincian piutang pajak
Tabel.9 Rincian Piutang Pajak
No. Kode Wilayah Uraian Wilayah Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp. (Diisi untuk kanwil yang mempunyai Piutang Pajak beserta jumlahnya).
Piutang PNBP
C.2. Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Rincian piutang PNBP
Piutang tersebut terdiri dari :
Tabel.10
Rincian Piutang PNBP per satker/wilayah
No. Kode
Satker/ Wilayah
Uraian Satuan Kerja/Wilayah Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
Tabel.11
Rincian Piutang PNBP
No. Kode
Perkiraan Piutang
Uraian Piutang Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp. (Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PML.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Bagian lancar tagihan TGR
C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007 yang berasal dari penjualan <uraikan jenis penjualan angsuran>.
C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007.
Piutang bukan pajak lainnya
C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada tahun 2007.
Persediaan
D. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Terdapat Persediaan pada tanggal <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai persediaan pada tanggal neraca> yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari <uraian jenis persediaan sesui dengan klasifikasi pada bagan perkiraan standar dan nilai rupiah masing-masing>.
.
Aset tetap
E. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset tetap> dengan perincian sebagai berikut:
Tabel.12 Daftar Aset Tetap
Mutasi
Nama Aset Tetap Saldo Awal Tambah Kurang
Saldo Akhir
1 2 3 4 5 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Jumlah
Penambahan aset tetap TA 200x Rp...........
Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: • Pembelian Rp. • Penyelesaian Pembangunan Rp. • Transfer dari unit lain Rp. • Hibah (masuk) Rp. • dst
< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>
Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...........
Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : • Penghapusan Rp. • Transfer ke unit lain Rp
• Koreksi Pencatatan Rp • Hibah (keluar) Rp. • dst
< ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya>
Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................
Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada <tanggal neraca> adalah sebesar Rp........................ Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut terdiri dari :
• Tanah Rp. • Peralatan dan Mesin Rp. • Gedung dan Bangunan Rp. • Jalan Rp. • Irigasi dan Jaringan Rp. • Aset Tetap Lainnya Rp.
< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>
Catatan atas aset tetap
(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.)
Aset Bersejarah F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)
(Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset bersejarah) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejerah berupa belanja untuk < jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk perolehan/ konstruksi/ peningkatan/ rekonstruksi> yang berasal dari belanja <barang/modal> adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>.
Daftra Aset Bersejarah
Tabel.13 DAFTAR ASET BERSEJARAH
Nama Aset
Saldo Awal Periode (dalam
satuan kuantitas)
Mutasi Bertambah
(dalam satuan kuantitas)
Mutasi Berkurang
(dalam satuan kuantitas)
Saldo Akhir Periode (dalam
satuan kuantitas)
Aset Lainnya Rp. TPA Rp............ TGR Rp........... Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..............
G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan jenis ini) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas: - Tagihan Penjualan Angsuran Rp<nilai TPA yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca> - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp<nilai TGR yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca> − Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. <nilai kemitraan dgn pihak ketiga> Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa <uraian bentuk kemitraan tersebut>
Uang muka dari KPPN Rp.........
H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada nilainya).
Pendapatan yang ditangguh- kan Rp.............
I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.
Ekuitas dana lancar Rp..................
J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek, yang terdiri atas: - Cadangan Piutang Rp<nilai rupiah akun Piutang> - Cadangan Persediaan Rp<nilai rupiah akun Persediaan> (Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang, sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan).
Ekuitas dana investasi
K. EKUITAS DANA INVESTASI
Rp.................
Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal <tanggal neraca>, terdiri atas: - Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp<jumlah nilai rupiah total pos
Aset Tetap> - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total pos
Aset Lainnya> (Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari pos Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari pos Aset Tetap Lainnya)
Informasi Tambahan
VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA A. Informasi Tambahan (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, misalnya bila UAPA memiliki Badan Layanan Umum agar dijelaskan pada sesi ini. Berikut adalah contohnya:) Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang berada lingkup UAPA <Nama Kementerian Negara/Lembaga> :
• Badan X • Unit Y • Rumah Sakit Z • Dst.
Pengungkapan Lainnya
B. Pengungkapan Lainnya (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, contoh yaitu :)
1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada; 2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; 3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya. 4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
kejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi
terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca;
e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. f. Satuan Kerja/wilayah yang realisasi anggarannya belum diterima.
5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan Laporan Barang baik yang disebabkan oleh masalah intern maupun ekstern. Transaksi-transaksi yang belum/tidak dapat terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).
LAMPIRAN I
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN DAN HIBAH
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA
• NERACA PERCOBAAN
• LAPORAN BMN DAN LAPORAN KONDISI BARANG
• LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAMPIRAN II
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK
LAMPIRAN Vc PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
halaman 1 dari 32
BAGIAN ANGGARAN XXX <cantumkan kode Bagian Anggaran>
LAPORAN KEUANGAN
<NAMA KANWIL/SATKER SEBAGAI UAPPA-W> <NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>
UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR <TANGGAL NERACA> TAHUN ANGGARAN 200x
<alamat UAPPA-W>
Logo Kementerian
Negara/ Lembaga
halaman 2 dari 32
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2006 tanggal 20
Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penanggung
Jawab UAPPA Wilayah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tingkat wilayah yang ada di bawahnya. <Nama UAPPA-Wilayah> adalah salah satu
entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan
berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Wilayah.
Penyusunan laporan keuangan <Nama UAPPA-Wilayah> mengacu pada Peraturan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan dengan nomornya> tentang Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
531111 BM Tanah Rp. Rp. …….% 532111 BM Peralatan dan Mesin Rp. Rp. …….% 533111 BM Gedung dan Bangunan Rp. Rp. …….% 534111 BM Jalan dan Jembatan Rp. Rp. …….% 534112 BM Irigasi Rp. Rp. …….% 534113 BM Jaringan Rp. Rp. …….% 535111 BM Fisik Lainnya Rp. Rp. …….% Jumlah Rp Rp …….%
Pengembalian Belanja
Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yang-
terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp<nilai pengembalian atas
belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan> dibukukan sebagai
kontra pos belanja pada periode pelaporan.
Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-
anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-yang-
terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai pendapatan
lain-lain.
Rincian realisasi Pengembalian belanja per jenis belanja Rp...............
Tabel.4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja
Kode
Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja
1 2 3 51 Belanja Pegawai Rp. 52 Belanja Barang Rp. 53 Belanja Modal Rp. 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Dst Dst Rp.
Jumlah Rp
halaman 22 dari 32
Hambatan dan kendala
B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah
anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari
eksternal dari masing-masing UAKPA dan pada penggabungan di
UAPPA-W).
Satuan Kerja <kode Satker dan uraian>:
<misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung
disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada
akhir tahun anggaran, sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx
atau xx% dari anggaran>
Kas di bendahara pengeluaran Rp.................
V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPPA-W <Nama UAPPA-
Wilayah> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendahara
pengeluaran> merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah
di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang
belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada
tanggal neraca. Terdiri dari :
Daftar kas bendahara pengeluaran
Tabel. 5 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran
No. Uraian Satker/Wilayah Jumlah
1 2 3 1 Rp. 2 3 4 Jumlah Rp.
(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode
akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di
bendahara telah disetorkan, diungkapkan satuan kerja dan wilayah yang
telah melakukan penyetoran).
halaman 23 dari 32
Kas di bendahara penerimaan Rp................
B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UAPPA-W <Nama UAPPA-
Wilayah> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendahara
penerimaan> merupakan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal
neraca. Terdiri dari :
Daftar kas bendahara penerimaan
Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Penerimaan
No. Kode
Satker Uraian Satker Jumlah
1 2 3 1 Rp 2 3 Jumlah Rp.
Rincian saldo kas di bendahara penerimaan
Tabel.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per MAP
No. Kode MAP Uraian Jumlah Rupiah 1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum
disetorkan ke kas negara.
(Diungkapkan alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor, jika
setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendahara telah disetorkan,
diungkapkan satuan kerja yang telah melakukan penyetoran). Piutang
C. PIUTANG
Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang
atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal
neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari
12 bulan setelah tanggal neraca.
(data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari satuan kerja).
Piutang pajak Rp.................
C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang
halaman 24 dari 32
telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum
diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Piutang tersebut terdiri dari : Rincian piutang pajak per-satuan kerja
Tabel.8 Rincian Piutang Pajak per Satuan Kerja
No. Kode Satker Uraian Satuan Kerja Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
Piutang PNBP Rp..............
C.2. Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang
penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap
pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan
belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima
dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun
Piutang tersebut terdiri dari : Rincian piutang PNBP per-satuan kerja
Tabel.9 Rincian Piutang PNBP per Satuan Kerja
No. Kode Satker Uraian Satuan Kerja Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
Rincian Piutang PNBP
Tabel.10 Rincian Piutang PNBP
No. Kode
Perkiraan Piutang
Uraian Piutang Jumlah Rupiah
1 2 3 4 Rp.
Jumlah Rp.
(Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PMK.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)
halaman 25 dari 32
Bagian Lancar TPA Rp............... Bagian Lancar Tagihan TGR Rp..................
C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar
Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam
Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca) yang berasal dari
penjualan <uraikan jenis penjualan angsuran>.
C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar
Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh
tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
Piutang bukan pajak lainnya Rp..................
C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang
sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada
tahun 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
Persediaan Rp..............
D. PERSEDIAAN
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Terdapat Persediaan pada tanggal <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai
persediaan pada tanggal neraca> yang diperoleh dari hasil inventarisasi,
yang terdiri dari <uraian jenis persediaan sesuai dengan klasifikasi pada
bagan perkiraan standar dan nilai rupiah masing-masing>.
Aset Tetap Rp................
E. ASET TETAP
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Nilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset tetap>
dengan perincian sebagai berikut:
halaman 26 dari 32
Daftar aset tetap .
Tabel.11 Daftar Aset Tetap
Mutasi
Nama Aset Tetap Saldo Awal Tambah Kurang
Saldo Akhir
1 2 3 4 5 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Penambahan aset tetap TA 200x Rp..................
Mutasi tambah aset tetap terdiri dari:
• Pembelian Rp.
• Penyelesaian Pembangunan Rp.
• Transfer dari unit lain Rp.
• Hibah (masuk) Rp.
• dst
< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>
Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...................
Mutasi kurang aset tetap terdiri dari :
• Penghapusan Rp.
• Transfer ke unit lain Rp
• Koreksi Pencatatan Rp
• Hibah (keluar) Rp.
• dst
<ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya>
Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................
Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan
laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset
tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada
<tanggal neraca> adalah sebesar Rp........................ Konstruksi Dalam
Pengerjaan tersebut terdiri dari :
• Tanah Rp.
• Peralatan dan Mesin Rp.
• Gedung dan Bangunan Rp.
• Jalan Rp.
• Irigasi dan Jaringan Rp.
halaman 27 dari 32
• Aset Tetap Lainnya Rp.
< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>
Catatan atas Aset Tetap
(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih
mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca.
Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian
Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara
faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum
ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja
bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.)
Aset bersejarah sebanyak ...... unit
F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset
bersejarah)
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa
belanja untuk <jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk
perolehan/konstruksi/peningkatan/rekonstruksi> yang berasal dari belanja
<barang/modal> adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>.
Daftar aset bersejarah sebanyak ...... unit
Tabel.12 DAFTAR ASET BERSEJARAH
Nama Aset
Saldo Awal Periode (dalam
satuan kuantitas)
Mutasi Bertambah
(dalam satuan kuantitas)
Mutasi Berkurang
(dalam satuan kuantitas)
Saldo Akhir Periode (dalam
satuan kuantitas)
halaman 28 dari 32
Aset Lainnya TPA Rp.................. TGR Rp.................. Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..................
G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan jenis
ini)
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya
terdiri atas:
- Tagihan Penjualan Angsuran Rp<nilai TPA yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca>
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp<nilai TGR yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca>
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. <nilai kemitraan dgn pihak ketiga>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa <uraian bentuk kemitraan
tersebut> Uang muka dari KPPN Rp................
H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di
Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang
persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum
dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.
(Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan
diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada
nilainya). Pendapatan yang ditangguhkan Rp.................
I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun
Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan
pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke
kas negara pada tanggal pelaporan. Ekuitas dana lancarRp.............
J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek,
LAMPIRAN Vd PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
halaman 1 dari 31
BAGIAN ANGGARAN XXX <cantumkan kode Bagian Anggaran>
LAPORAN KEUANGAN
<NAMA SATUAN KERJA> <NAMA ESELON I>
<NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA> UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR <TANGGAL NERACA>
TAHUN ANGGARAN 200x
<alamat satuan kerja>
Logo Kementerian Negara/ Lembaga
halaman 2 dari 31
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya. <Nama Satuan Kerja> adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian
Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca
dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan <Nama Satuan Kerja> mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan
dengan nomornya> tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
1 2 3 4 5=(4/3)x100%531111 BM Tanah Rp. Rp. …….%532111 BM Peralatan dan Mesin Rp. Rp. …….%533111 BM Gedung dan Bangunan Rp. Rp. …….%534111 BM Jalan dan Jembatan Rp. Rp. …….%534112 BM Irigasi Rp. Rp. …….%534113 BM Jaringan Rp. Rp. …….%535111 BM Fisik Lainnya Rp. Rp. …….%
Jumlah Rp Rp …….%
Pengembalian Belanja
Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yang-
terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp<nilai pengembalian atas
belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan> dibukukan sebagai
kontra pos belanja pada periode pelaporan.
Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-
anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-yang-
terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai pendapatan
lain-lain.
Rincian Realisasi pengembalian belanja per jenis belanja Rp...............
Tabel.5 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja
Kode
Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja
1 2 4 51 Belanja Pegawai Rp. 52 Belanja Barang Rp. 53 Belanja Modal Rp. 57 Belanja Bantuan Sosial Rp. Dst Dst Rp.
Jumlah Rp
Hambatan dan kendala
B.2. Hambatan dan Kendala
(Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh di bawah
anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari
eksternal.
halaman 22 dari 31
<misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung
disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada
akhir tahun anggaran, sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx
atau xx% dari anggaran>
Kas di bendahara pengeluaran Rp.................
V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada <Nama Satuan Kerja> per
<tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendahara pembayar>
merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas
merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum
dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal
neraca.
<jika setelah tanggal neraca periode tahunan kas di bendahara telah
disetorkan, ungkapkan sbb:>
Pada tanggal <tanggal setelah tanggal neraca> telah disetor Rp<nilai total
uang persediaan yang telah disetor> ke Kas Negara yang merupakan sisa
saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran <tahun anggaran
laporan>.
Rincian penyetoran kas di bendahara pengeluaran Rp.................
Tabel.6 Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran
No. Tanggal SSBP Jumlah Rupiah 1 2 3 Rp.
Jumlah Rp.
(sebutkan tanggal penyetoran dan jumlah setoran, serta bukti SSBP
dilampirkan).
Kas di bendahara penerimaan Rp................
B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada <Nama Kementerian
Negara/Lembaga> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di
bendahara penerimaan> merupakan saldo kas pada bendahara
halaman 23 dari 31
penerimaan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal
neraca. Terdiri dari :
Rincian kas di bendahara penerimaan
Tabel.7 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
No. Kode MAP Uraian Jumlah Rupiah 1 2 3 4
Rp.
Jumlah Rp.
*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan
ke kas negara.
(jika setelah tanggal neraca periode tahunan kas di bendahara telah
disetorkan), sebutkan tanggal penyetoran dan jumlah setoran dan sertakan
bukti SSBP sebagai lampiran).
(diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.)
Piutang
C. PIUTANG
Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang
atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal
neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari
12 bulan setelah tanggal neraca.
Piutang Pajak Rp.................
C.1. Piutang Pajak
Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang
telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum
diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
halaman 24 dari 31
Piutang tersebut terdiri dari :
Rincian piutang pajak
Tabel.8 Rincian Piutang Pajak
No. Kode
Perkiraan Piutang
Uraian Piutang Jumlah Rupiah
1 2 4 5 Rp. Jumlah Rp.
<Uraikan rincian jenis Piutang Pajak beserta jumlahnya>.
Piutang PNBP Rp..............
C.2. Piutang PNBP
Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang
penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap
pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum
diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun
Piutang tersebut terdiri dari :
Rincian piutang PNBP.
Tabel.9 Rincian Piutang PNBP
No. Kode
Perkiraan Piutang
Uraian Piutang Jumlah Rupiah
1 2 4 5 Rp. Jumlah Rp.
Bagian lancar TPA Rp.............. Bagian lancar tagihan TGR Rp..................
C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar
Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam
Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca) yang berasal dari
penjualan <uraikan jenis penjualan angsuran>.
C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar
Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh
tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
halaman 25 dari 31
Piutang bukan pajak lainnya Rp..................
C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang
sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada
tahun 200x (1 tahun setelah tahun neraca).
Persediaan Rp..............
D. PERSEDIAAN
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Terdapat Persediaan pada tanggal <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai
persediaan pada tanggal neraca> yang diperoleh dari hasil inventarisasi,
yang terdiri dari <uraian jenis persediaan sesuai dengan klasifikasi pada
bagan perkiraan standar dan nilai rupiah masing-masing>.
Aset Tetap Rp................
E. ASET TETAP
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Nilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset tetap>
dengan perincian sebagai berikut:
Daftar aset tetap
Tabel.10 Daftar Aset Tetap
Mutasi
Nama Aset Tetap Saldo
Awal Tambah
Kurang
Saldo Akhir
1 2 3 4 5 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Jumlah
halaman 26 dari 31
Penambahan aset tetap TA 200x Rp.........
Mutasi tambah aset tetap terdiri dari:
• Pembelian Rp.
• Penyelesaian Pembangunan Rp.
• Transfer dari unit lain Rp.
• Hibah (masuk) Rp.
• dst
< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>
Pengurangan aset tetap TA 200x Rp............
Mutasi kurang aset tetap terdiri dari :
• Penghapusan Rp.
• Transfer ke unit lain Rp
• Koreksi Pencatatan Rp
• Hibah (keluar) Rp.
• dst
<ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya>
Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................
Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan
laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset
tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada
<tanggal neraca> adalah sebesar Rp........................ Konstruksi Dalam
Pengerjaan tersebut terdiri dari :
• Tanah Rp.
• Peralatan dan Mesin Rp.
• Gedung dan Bangunan Rp.
• Jalan Rp.
• Irigasi dan Jaringan Rp.
• Aset Tetap Lainnya Rp.
< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>
Catatan atas aset tetap
(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih
mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca.
Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian
Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara
faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum
ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja
halaman 27 dari 31
bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.)
Aset bersejarah sebanyak ...... Unit
F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset
bersejarah)
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa
belanja untuk <jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk
perolehan/konstruksi/peningkatan/rekonstruksi> yang berasal dari belanja
<barang/modal> adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>.
Daftar aset bersejarah.
Tabel.11 DAFTAR ASET BERSEJARAH
Nama Aset
Saldo Awal Periode (dalam
satuan kuantitas)
Mutasi Bertambah
(dalam satuan kuantitas)
Mutasi Berkurang
(dalam satuan kuantitas)
Saldo Akhir Periode (dalam
satuan kuantitas)
Aset Lainnya TPA Rp.................. TGR Rp.................. Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..................
G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan jenis
ini)
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya
terdiri atas:
- Tagihan Penjualan Angsuran Rp<nilai TPA yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca>
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp<nilai TGR yang jatuh temponya lebih
dari 12 bulan setelah tanggal neraca>
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. <nilai kemitraan dgn pihak ketiga>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa <uraian bentuk kemitraan
tersebut>
halaman 28 dari 31
Uang muka dari KPPN Rp................
H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di
Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang
persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum
dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.
(Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan
diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada
nilainya).
Pendapatan yang ditangguhkan Rp.................
I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun
Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan
pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke
kas negara pada tanggal pelaporan.
Ekuitas Dana Lancar Rp..................
J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek,
(Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang,
sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun
Persediaan).
Ekuitas Dana Investasi Rp.................
K. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan
aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal <tanggal neraca>, terdiri
atas:
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset
Tetap>
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset
Lainnya>
(Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun
Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah akun
penyeimbang dari akun Aset Tetap Lainnya)
halaman 29 dari 31
Informasi tambahan dan pengubgkapan lainnnya
VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan
laporan keuangan tetapi belum dirungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya,
contoh yaitu :)
1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada;
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
kejadian penting selama periode pelaporan, seperti:
a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru;
c. Piutang yang tidak dapat tertagih,
d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi
terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat
disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang
akan dapat mempengaruhi nilai neraca;
e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan.
5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan dan pelaporan
laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam
penyusunan Laporan BMN baik yang disebabkan oleh masalah intern
maupun ekstern. Transaksi-transaksi yang belum atau tidak dapat
terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).
KTUR JENDERAL
060046519
halaman 30 dari 31
LAMPIRAN I:
• LRA PENDAPATAN
• LRA PENGEMBALIAN PENDAPATAN
• LRA BELANJA
• LRA PENGEMBALIAN BELANJA
• NERACA PERCOBAAN
• LAPORAN BMN
• RINCIAN SALDO AWAL BMN
• LAPORAN KONDISI BARANG
halaman 31 dari 31
LAMPIRAN II:
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK
• SSBP UNTUK PENYETORAN SETELAH TANGGAL NERACA TAHUNAN
BERKHIR
• BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN KPPN
• Dsb.
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA /ESELON I/SATUAN KERJA....................................................................................
I. RINGKASAN LAPORAN BARANG
1. TANAH (131111) a. Tanah (1.01)
Saldo Tanah pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per
................ sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ............. m2/Rp ..............
mutasi tambah ...... m2/Rp.......... mutasi kurang ....... m2/Rp.........
Mutasi tambah tanah tersebut meliputi:
- Pembelian Rp.............................
- Transfer masuk Rp.............................
- Hibah masuk Rp.............................
- Rampasan/sitaan Rp.............................
- Penyelesaian Pembangunan Rp.............................
- Reklasifikasi Masuk Rp.............................