Demokrasi Indonesia - (Bab v)-1

BAB V

DEMOKRASI INDONESIA

Pengantar

Dewasa ini terjadi kecenderungan global dimana demokrasi tidak sekadar menjadi

wacana intelektual (intellectual discourse), melainkan juga ‘impian’ (obsesi) politik berbagai

Negara, khususnya negara-negara berkembang. Mengapa ? Berakhirnya Perang Dingin (cold

war) antara negara-negara adi daya–AS dan Uni Soviet (sebelum mengalami disintegrasi) –

berdampak positif bagi semarak-nya gagasan dan proses demokratisasi di berbagai Negara.

Berakhirnya Perang Dingin mengalih-kan perhatian dunia dari persoalan militerisasi, perang

konvensional, persaingan senjata dan pertarungan ideologis kepada persoalan-persoalan

demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Demokrasi kemudian menjadi agenda utama dunia pasca perang dingin. Dunia

menjadi begitu peka terhadap masalah-masalah demokratisasi di suatu negara. Lambat laun,

demokrasi juga diakui sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan bagi

masa depan umat manusia yang lebih baik dari saat ini. Dasarnya adalah karena demokrasi

sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan-

tuntutan kebutuhan non-material manusia. Nilai-nilai demokrasi dipercaya dapat

memanusiakan manusia (humanization of man), sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari ‘nilai-

nilai luhur’. Anggapan ini muncul karena berbagai faktor. Diantaranya, penderitaan manusia

akibat fasisme, totaliterianisme, komunisme, dan paham-paham anti-demokrasi lainnya pada

beberapa dekade lalu. Runtuhnya rezim-rezim komunis totaliter seperti Uni Soviet dan

Negara-negara Eropa Timur juga merupakan factor penting yang menyebabkan demokrasi

kini menjadi obsesi politik dunia. Keruntuhan rezim-rezim itu, bagi banyak kalangan

menimbulkan kesan bahwa demokrasi ternyata merupakan senjata ampuh melawan

totaliterianisme serta sistem pemerintahan anti demokrasi lainnya.

Keruntuhan Uni Soviet juga membawa isu demokrasi juga mengalami

internasionalisasi. Rezim-rezim anti demokrasi yang sebelum-nya menutup pintu bagi arus

demokratisasi, kini lebih terbuka terhadap arus itu. Sebab menutup diri dari arus

demokratisasi akan menyebabkan Negara tersebut terisolasi – teralienasi – dari struktur

politik internasional. Negara itu akan dikucilkan, atau paling tidak akan disorot tajam sebagai

Negara yang anti demokrasi. Bagi Negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan

ekonomi dan politik pada negara-negara ‘demokratis’ seperti AS dan Negara-negara Eropa,

1

menolak konsep demokrasi akan berarti penghentian atau tersendatnya bantuan ekonomi,

politik atau militer kepada mereka.

Tulisan ini akan mencoba mendeskripsikan pokok-pokok pikiran di seputar konsepsi

dasar demokrasi, demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi. Deskripsi dimaksud

pada gilirannya diharapkan bisa menjadi alternatif dan/atau komplementer materi

instruksional tentang Demokrasi Indonesia sebagai salah satu substansi kajian dalam mata

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

A. Sasaran Pembelajaran

Setelah mempelajari materi instruksional tentang Demokrasi Indonesia ini, mahasiswa

diharapkan dapat menguasai kemampuan-kemampuan sebagai berikut

1. Mendeskripsikan konsep dan hakekat demokrasi

2. Mendeskripsikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan gagasan/ pemikiran demokrasi

3. Menganalisis berbagai variabel yang berpengaruh dalam pembangunan demokrasi

4. Menganalisis landasan demokrasi di Indonesia

5. Mendeskripsikan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan

hingga pasca reformasi

6. Membandingkan praksis demokrasi di Indonesia dalam masing-masing periode (1945-

1959, 1959-1965, 1966-1998, 1999-sekarang)

7. Menganalisis rasional dan landasan pendidikan demokrasi

8. Mendeskripsikan visi dan misi pendidikan demokrasi

9. Menganalisis berbagai strategi pembelajaran yang relevan dalam konteks pendidikan

demokrasi

10. Menganalisis berbagai model/pendekatan pembelajaran yang relevan dalam konteks

pendidikan demokrasi

11. Menerapkan berbagai strategi dan model/pendekatan pembelajaran yang relevan dalam

konteks pendidikan demokrasi.

B. Daftar Istilah Kunci

Materi instruksional tentang Demokrasi Indonesia ini memuat sejumlah kata/istlah

kunci (key words/terms) sebagai berikut :

Demokrasi

Demokrasi langsung (direct democracy)

Demokrasi tidak langsung (undirect democracy)

2

Demokrasi perwakilan (representative democracy)

Demokrasi konstitusional (constitutional democracy)

Demokrasi Marxis-Leninis/Komunis

Demokrasi rakyat

Demokrasi nasional

Demokrasi liberal/parlementer

Demokrasi terpimpin (guided democracy)

Demokrasi Pancasila

Demokratisasi

Konstitusionalisme (constitutionalism)

Rule of law

Rechstaat

Civic culture

Political culture

C. Uraian Materi

1. Konsep dan Hakekat demokrasi

Pada bagian ini dibahas beberapa konsepsi dasar di seputar demokrasi, mulai dari

etimologinya, definisinya, dan seterusnya, hingga variable-variabel yang berpengaruh dalam

pembangunan demokrasi. Kata atau istilah demokrasi berasal dari kata-kata Yunani, ‘demos’

(= orang banyak/rakyat) dan ‘cratos/ cratein’ (= kekuasaan, kedaulatan, atau pemerintahan).

Jadi secara etimologis, yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan, kedaulatan atau

pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau goverment

or rule by the people (pemerintahan oleh rakyat) . Dengan kata lain demokrasi berarti

pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung

(melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsungh, umum, bebas

rahasia, jujur dan adil sering disebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan

demokrasi, kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat.

Ada banyak definisi tentang demokrasi. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa di

antara definisi demokrasi tersebut.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (the

government from the people, by the people, and for the people) (Abraham Lincoln);

3

Demokrasi adalah suatu system politik yang di dalamnya terdapat jaminan bagi setiap

elemen pluralitas untuk mengekspresikan kepentingannya dengan tetap terjaganya

kestabilan dan kelangsungan system politik tersebut (Clark D. Neher, 1992);

Demokrasi adalah sebuah system politik yang memelihara keseimbangan antara

konflik dan consensus. Demokrasi dengan demikian memberikan peluang bagi

perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok atau

di antara keduanya, di antara individu dengan pemerintah dan di antara lembaga-

lembaga pemerintah sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik

itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan system politik (Alfian, 1986);

Di dalam The`Advanced Learner’s Dictionary of Current English dikemukakan,

bahwa yang dimaksud dengan ‘democracy’ adalah: (1) country with principles of

government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2)

country with government which encourages and allows rights of citizenship such as

freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law,

majority rule, accompanied by respect for the right of minorities; (3) society in which

there is treatment of each other by citizens as equals (Hornby, dkk., 1961);

Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public

governance from the people, by the people has been universally accepted as

paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and

behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed (CICED,

1998).

2. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan gagasan/ pemikiran demokrasi

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang bersifat statis, sebaliknya ia (demokrasi itu)

merupakan konsep yang bersifat evolutif dan dinamis. Konsep demokrasi selalu mengalami

perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan

dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi tersebut lahir dan berkembang.

Konsep demokrasi lahir pertama kali sebagai pemikiran mengenai hubungan Negara

dan hukum di Yunani Kuno, dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke 4

S.M sampai abad 6 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang

dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang

bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara

efektif karena Negara Kota (polis, atau city state) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi

4

sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah

sekitarnya serta jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara.

Lebih dari itu, ketentuan-ketentuan demokrasi juga hanya berlaku untuk warga Negara yang

resmi yang merupakan bagian terkecil dari seluruh penduduk Yunani Kuno. Sebagian besar

penduduk Yunani Kuno lainnya yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan,

dan anak-anak, tidak dapat menikmati hak demokrasi (Miriam Budiardjo, 1982).

Memasuki Abad Pertengahan (600 – 1400 M), gagasan demokrasi Yunani Kuno

boleh dikatakan lenyap dari muka bumi Dunia Barat, yaitu ketika bangsa Romawi

ditaklukkan oleh suku Eropa Barat. Setelah melewati masa Renaissance dan Reformasi,

gagasan demokrasi yang sempat tenggelam pada Abad Pertengahan, timbul kembali pada

Abad Pencerahan (Aufklarung).

Dalam Abad Pencerahan, gagasan demokrasi menjadi perhatian khusus banyak

pemikir seperti Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Mereka inilah

sebagian dari para perintis gagasan-gagasan demokrasi yang banyak dianut dewasa ini.

Rousseau dan Locke merumuskan teori Kontrak Sosial, sedangkan Montesquieu merumuskan

teori Trias Politica.

Perkembangan gagasan demokrasi dan kecenderungan untuk membentuk Negara

demokrasi di dunia Barat semakin pesat dengan lahirnya gagasan tentang demokrasi

konstitusional (constitutional democracy) pada abad 19. Model demokrasi ini merupakan

suatu system kekuasaan yang sepenuhnya didasarkan pada pemikiran konstitusionalis-me.

Yaitu bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh undang-undang dasar (UUD).

Penguasa Negara tidak boleh berada di atas UUD. Gagasan mengenai pentingnya

pembatasan kekuasaan itu pernah dirumuskan oleh Lord Acton yang berpendapat bahwa

“power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”. Ditinjau dari Sejarah

perkembangannya, gagasan tentang demokrasi konstitusional sebenarnya hanyalah kelanjutan

dari gagasan-gagasan politik Rosseau, Locke, Montesquieu, dan lain-lain.

William Ebenstein (1994) mengemukakan bahwa demokrasi memuat sejumlah nilai

yang menjadi kharakteristik (ciri pengenal dan sekaligus pembeda). Nilai-nilai sebagaimana

dimaksud meliputi :

a. Empirisme-rasional

b. Individualisme

c. Instrumentalisme Negara

d. Voluntarisme

5

e. Hukum di balik hokum

f. Paralelisme cara/prosedur dan tujuan

g. Musyawarah dan mufakat

h. Persamaan asasi manusia.

Menurut International Conference of Jurist (Bangkok, 1965), suatu negara

demokratis dicirikan oleh unsur-unsur sebagai berikut :

a. Supremacy of Law

b. Equality Before the Law

c. Constitutional Guarantee of Human Right

d. Impartial Tribunal

e. Civic Education.

Dimaksudkan dengan karakteristik demokrasi adalah ciri, kriteria, watak dari

demokrasi. Karakteristik demokrasi menurut beberapa pandangan :

M. Carter dan John H. Henz, bahwa demokrasi adalah sebagai pemerintahan yang

dicirikan dengan dijalankannya prinsip-prinsip sebagai berikut

Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan baik

individu dan kelompok dengan jalan menyusun pengertian pimpinan secara berkala,

tertib dan damai dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif

Adanya sifat toleransi terhadap pendapat yang berlawanan

Persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of

laws tanpa membedakan kedudukan politik

Adanya pemilu yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.

Menurut Sri Soemantri, sebuah Sistem Pemerintahan dikatakan Demokratis, apabila

memilki ciri-ciri sebagai berikut:

Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk organisasi, memasuki organisasi dan

berkumpul

Kebebasan (kemerdekaan) untuk menyatakan pikiran, baik lisan maupun secara

tulisan

Hak untuk memilih dan dipilih

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama

Hak yang sama bagi para pemimpin politik yang bersaing dalam mendapatkan

dukungan untuk dipilih

6

Adanya partai politik lebih dari Satu

Diselenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Berdasarkan International Conference of Jurists, Bangkok,tahun 1965, menyebutkan bahwa

ada lima kriteria suatu negara demokrasi, yaitu :

Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)

Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)

Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)

Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)

Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

Ada sembilan ciri demokrasi di dalam Piagam Madinah (Sukidi dalam Tilaar : 1999), yaitu :

1. Kebebasan beragama

2. Persaudaraan seagama

3. Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama

4. Saling membantu

5. Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara

6. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara

7. Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu

8. Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran,

perdamaian dan kedamaian

9. Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

1.5. Hakekat Demokrasi

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, demokrasi merupakan sistem gagasan yang

berdiri tegak di atas landasan berupa 11 (sebelas) pilar atau soko guru (“the eleven pillars of

democracy”) (Udin, 1995). Kesebelas pilar atau soko guru sebagaimana dimaksud adalah :

a. Kedaulatan Rakyat

b. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari Yang Diperintah

c. Kekuasaan Mayoritas

d. Hak-Hak Minoritas

e. Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia

f. Pemilihan yang Bebas dan Jujur

g. Persamaan Di Depan Hukum

7

h. Proses Hukum yang Wajar

i. Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional

j. Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik

k. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama dan Mufakat (USIS, 1995).

Pengertian lain dari demokrasi, menyebutkan bahwa demokrasi adalah satu bentuk

masyarakat dan pemerintah. Biasanya orang berpikir demokrasi hanya sebagai satu bentuk

pemerintahan, melainkan juga menjadi pola budaya dan nilai-nilai yang lebih banyak

daripada bentuk pemerintah.

Demokrasi di negara modern mempunyai tiga komponen utama, yaitu Pertama, harus

ada sebuah badan pemerintah yang telah nyata kuasa untuk memutuskan, atau untuk

mengendalikan orang-orang yang memutuskan. Kedua, dan hal ini sering terlupakan, badan

pemerintah harus tertanam dalam konstitusi negara: sebuah sistem hanya dapat demokratis

dalam tubuh undang-undang yang menjamin bahwa bagian-bagian tertentu oleh pemerintah

bermain baik-aturan yang ditetapkan. Hal ini penting bagi parlemen, namun lebih untuk

eksekutif jadi bagian dari pemerintah kita akan berbicara tentang waktu. Ketiga, bagian dari

demokrasi selain parlemen dan peraturan dan undang-undang yang menjelaskan nya dan

tingkah laku yang dari bagian lain dari pemerintah adalah pelaksanaan angka tiga politica.

Angka tiga policita yang biasanya dilihat sebagai suatu sistem yang devides bagian

pemerintah di atas 1. hukum-membuat (DPR) 2. kekuasaan eksekutif (menteri, kabinet,

presiden) dan 3. yuridis yang kuasa (mereka memeriksa apakah aturan-aturan yang diikuti.)

Selanjutnya Udin (1995) menyebutkan bahwa “democratic is not inherent but it is learned”

(demokrasi tidaklah diwariskan dengan sendirinya, melainkan ditangkap dan dicerna melalui

proses belajar, inilah yang dinamakan dengan pendidikan demokrasi.

1.6. Tipologi Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep yang tidak mudah dipahami. Sebab ia–salah satunya–

memiliki makna yang variatif. Demokrasi dikatakan bermakna variatif oleh karena sangat

bersifat interpretative. Setiap penguasa Negara berhak mengklaim negaranya sebagai

demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praksis politik kekuasaannya amat jauh dari

prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretative itu, kita mengenal

berbagai tipologi demokrasi seperti dikemukakan berikut ini.

a. Tipologi demokrasi atas dasar Sejarah perkembangannya :

8

(1) Demokrasi langsung (direct democracy)

(2) Demokrasi tidak langsung (undirect democracy) atau demokrasi perwakilan

(representative democracy).

b. Tipologi demokrasi atas dasar aliran pemikiran yang mendasarinya :

(1) Demokrasi an sich (Demokrasi Marxis-Leninis/Komunis)

(2) Demokrasi Konstitusional (Miriam Budiardjo, 1982; Ahmad Suhelmi, 2001).

1.7 Variabel-Variabel dalam Pembangunan Demokrasi

Demokrasi tidak eksis secara tiba-tiba, atau eksis secara otomatis karena factor-faktor

genetic. Sebaliknya, ia (demokrasi), eksis karena secara sengaja diadakan, dibangun.

Pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh sejumlah variable atau

faktor. Variabel inilah yang pada gilirannya mempengaruhi kemungkinan (dan

ketidakmungkinan), kecepatan (dan kelambatan), bahkan keberhasilan (dan kegagalan)

pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara.

Menurut Bahmuller (1996), pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara

tergantung/dipengaruhi oleh 3 (tiga) variable sebagai berikut :

a. the degree of economic development

b. a sense of national identity

c. historical experience and element of civic culture.

Sementara menurut Deutsh dan Lipset (1950), pembangunan demokrasi di tiap-tiap

negara tergantung/dipengaruhi oleh variable-variabel sebagai berikut :

a. economic development

b. exposure to mass media

c. literacy

d. urbanization

e. education.

Variabel (b), (c), (d) dan (e), menurut Deutsh dan Lipset, dapat mempengaruhi “the political

well being of people”.

2. Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945

memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme

9

kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah

sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah

pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama

kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno

menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami

masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan

kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998

ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi

Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-

Perjuangan sebagai pemenang Pemilu (www.wikepedia.com).

2.1 Macam dan Landasan

Macam demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional, sedangkan landasannya

adalah:

Alinea empat pembukaan UUD 1945 kususnya sila ke-4 Pancasila

Penjelasan umum UUD 1945, khususnya tentang sistem pemerintahan Negara. Pada

bagian tersebut dinyatakan bahawa:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hokum (rechstaat), tidak

berdasarkan kekuasaan belaka ( machstaat)

2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum

dasar),tidak bersifat absolutisme ( kekuasaan yang tidak terbatas).

2.2 Karakteristik

Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggara-kan demokrasi

konstitusioanil. Sanusi (1999) Mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia

yang dikenal dengan “The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democrcy” berdasarkan

filsafat bangsa Pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai berukut:

1. Demokrasi berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Demokrasi berdasarkan Hak Asas Manusia

3. Demokrsai berdasarkan Kedaulatan Rakyat

4. Demokrasi Kecerdasan Rakyat

5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara

6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah

10

7. Demokarsi berdasarkan Supermasi Hukum (Rule of law)

8. Demokrasi bedasarkan Peradilan yang bebas

9. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat

10. Demokrasi berdasakan Keadilan Sosial

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara ensensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar

demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi.

Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi Universal adalah salah satu pilar demokrasi

Idonesia yaitu “ Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah yang

merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan Kaum

Muslim (Elposito dan Voll, 1999) disebut “Teodemokrasi”. Yakni demokrasi dalam konstek

Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi Univerasal adalah demokrasi

yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-

Ketuhanan Yang maha Esa.

2.3 Sejarah Perkembangan

a. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)

Pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat,

karena saat itu belum ada negara pemerintahan. Pemahaman demokrasi saat itu

adalah sebagai komponen bangsa semua berkumpul untuk memperbincangkan

bagaimana baiknya dalam persiapan pembentukan negara secara riil. Penyiapan

anggaran dasar dan UUD dan penyiapan sistem pemerintahan dijalankan sesuai

dengan bentuknya dan siapa yang ada memimpin.Kesemuanya ini dibahas bersama-

sama komponen bangsa untuk mencari kesepakan dalam musyawarah dengan modal

semangat kebangsaan.

b. Tahun 1945 – 1950 (Masa Revolusi)

Indonesia masih berjuang menghadapi belanja yang ingin kembali ke Indonesia sesuai

dengan pemerintahan demokrasi Indonesia yang pada saat itu belum berjalan dengan

baik. Hal ini disebabkan masih adanya revolusi fisik, berdasarkan pada konstitusi

negara (UUD 1945) Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Pada masa pemerintahan tahun 1945 – 1950, para pemimpin negara berkeinginan kuat

untuk meng-identifikasikan pemerintahan yang demokratis. Awal pemerintahan

menunjukkan adanya sentralirasasi kekuasaan pada diri presiden sebelum

11

terbentuknya lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya belum terbentuknya MPR

dan DPR. Hal ini termuat dalam pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi :

“Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”

c. Tahun 1950 – 1959 (Demokrasi Liberal)

Demokrasi pada Tahun 1950 – 1959 terjadinya perubahan kabinet ke dalam sistem

parlementer, sedangkan dwi tunggal Sukarno-Hatta dijadikan simbol dengan

kedudukan sebagai kepala negara. Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi

parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi perlementer dapat dikatakan

sebagai masa kejayaan demokrasi. Karena hampir semua unsur-unsur demokrasi

dapat ditemukan dalam perwujudan. Unsur-unsur tersebut meliputi peranan yang

sangat tinggi pada parlemen, akuntabilitas politik yang tinggi, berkembangnya partai

politik, pemilu yang bebas dan terjaminnya hak politik rakyat.

d. Tahun 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Sukarno adalah berawal dari

ketidaksenangan Presiden Sukarno terhadap partai-partai politik yang dinilai lebih

mengedepankan partai dan ideologinya masing-masing, serta kurangnya

memperhatikan kepentingan yang lebih luas.

Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin :

(1) Dominasi Presiden, artinya Presiden Sukarno berperan dalam

menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara

(2) Terbatasnya peran partai politik

(3) Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial

politik di Indonesia.

Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi parlementer, yang mana

pada saat itu kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya

paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Penyimpangan tersebut antara lain :

a. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik

b. Peranan parlemen yang lemah dan tidak berfungsi

c. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah

12

d. Terbatasnya kebebasan pers hingga banyaknya media massa yang hangus dan

tidak boleh terbit

Akhir dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G30S-

PKI, karena gagalnya Presiden Sukarno dalam mempertahankan kekuatan yang ada

yaitu PKI dan Militer yang sama-sama berpengaruh. Berakhirnya demokrasi

terpimpin ditandai dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden

Sukarno kepada Letjen Suharto untuk mengatasi keadaan tersebut.

e. Tahun 1965 – 1998 (Demokrasi Pancasila)

Terbentuknya demokrasi pancasila diprediksi akibat penyimpangan terhadap

Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan demokrasi

parlementer. Pemimpin baru Suharto menerapkan demokrasi pancasila untuk menata

prikehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan selama 32 tahun demokrasi ini

secara murni dan konsekwen dijalankan.

f. Tahun 1998 – 1999 (Demokrasi Masa Transisi)

Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan

Negara demokratis diantaranya adalah:

(1) Keluarnya Ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan Nopember sebagai

awal perubahan system demokrasi secara konstitusional.

(2) Ditetapkan UUD No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU

No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.

(3) Keluarnya UU Politik No. 2 Tahun 1999 tentang Politik

(4) Kebebasa Pers yang sangat luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP.

g. Tahun 1999 – 2004 (Demokrasi Reformasi)

Demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pembangunan

demokrasi berkembang secara luas, dengan adanya beberapa tuntutan reformasi

diupayakan dalam penyelesaiannya :

(1) Pengadilan para pejabat negara yang korupsi

(2) Pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom

(3) Pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM

h.Tahun 2004 – Sekarang (Demokrasi Kedaulatan Rakyat)

13

Pada masa demokrasi kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya rakyat secara

langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu secara langsung, sedangkan peran

MPR, DPR dan DPD tidak lagi dapat secara langsung menjatuhkan Presiden,

Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Tahun 2009 merupakan tahun dimana penyelenggaran pemilu secara langsung yang

ke-dua sejak tahun 2004, dimana penyelenggaraan pemilu dilakukan yaitu pemilihan umum

untuk memilih calon anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dikatakan juga bahwa

palaksanaan yang penuh tantangan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Terdapat

setidaknya dua tantangan utama. Pertama, adalah semakin luasnya dampak krisis finansial

global terhadap beberapa sektor kehidupan rakyat. Kedua, dilaksanakannya pemilihan umum

legislatif dan presiden. Keterkaitan dan implikasi tantangan tersebut

pada konsolidasi politik dan perikehidupan rakyat memang belum terlalu jelas, namun

demikian beberapa hal perlu dikemukakan. Dampak Krisis Finansial Global Krisis finansial

global yang dipicu oleh kasus subprime mortgage pada sektor keuangan di Amerika Serikat

(AS) telah menimpulkan gelombang dampak yang luas.

2.4 Pendidikan Demokrasi

2.4.1 Rasional dan Landasan

Demokrasi tidak eksis secara tiba-tiba, atau eksis secara otomatis karena factor-faktor

genetic. Sebaliknya, ia (demokrasi), eksis karena secara sengaja diadakan, dibangun. Secara

demikian pendidikan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk

terus diupayakan dan dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik melalui sekolah

(school-based civic education) maupun dalam lingkungan masyarakat (community-based

civic education).

Pendidikan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada :

Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

2.4.2 Visi dan Misi

Visi dari pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantive, pedagogis dan

social cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap dan keterampilan

demokrasi dalam warga Negara melalui pengalalaman hidup dan berkehidupan demokrasi

dalam berbagai konteks.

14

Misi pendidikan demokrasi dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi warga Negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakn

secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan

praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan luas

dan memadai.

b. Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan

operasional secara ceramat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-

cita,instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam

melakukan pengambilan keputusan individu dan atau kelompok dalam kehidupan

sehari-hari serta berargumentasi atas keputusan itu.

c. Memfasilitasi warga Negara untuk memperoleh dan memanfaatkan

kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis

kehidupan demokrasi di lingkungannya.

2.4.3 Strategi/Pendekatan

Menurut Gandal dan Finn (1992) Pendidikan demokrasi di sekolah (school based

democsiry education) perlu dikembangkan paling tidak dalam 4 alternatif bentuk sebagai

berikut :

1. Perhatian yang cermat diberikan pada the root and bramches of the democratic

idea atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi.

2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi how the

ideas of democracy have been translated into institutions and practices around

the world and through the ages.

3. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi secarah

demokrasi di Negaranya untuk dapt menjawab persoalan apakah kekuatan dan

kelemahan demokrasi yang diterapkan di negarnya dalam berbagai kurun waktu.

4. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang

diterapkan di negar-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang

luas tentang aneka ragam system sisosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Di samping keempat hal tersebut, ditambahkan oleh Gandal & Finn, upaya yang perlu

dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan

menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis, dan pelibatan siswa dalam kegiatan

masyarakat.

15

Sementara itu, Sanusi (1999) menegaskan perlunya dikembangkan berbagai

kecerdasan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan demokrasi, khususnya di Indonesia,

yang mencakup “… kecerdasan rohaniah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan aqliyah (otak-

logis-rasional), kecerdasan emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (judgement),

kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (decision making and problem

solving), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya”. Atau dengan lain,

perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang

memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya

sebagai individu dan warga Negara dalam masyarakat bangsa-negara yang demokratis.

2.4.4 Model Pembelajaran

Model pembelajarannya menerapkan pendekatan fungsional dan pendekatan berbasis

masalah. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat.

Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas

Mengembangkan Portofolio kelas

Menyajikan Portofolio

Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar

Metode pembelajaran menggunakan kombinasi presentasi dosen,diskusi umum,

diskusi kelompok. Survei lapangan,studi kepustakaan, workshop dan simulasi dengar

pendapat.

Udin (2002) menyebutkan bahwa keberhasilan pembelajaran demokrasi sebagai suatu seni

akan ditentukan oleh prinsip-prionsip pembelajaran unteraktif model John Dewey, yakni :

Menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain

Berpikir kreatif

Menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama.

Berusaha menerapkan soslusi-solusi tersebut.

Untuk mengadakan suatu proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan

kemampuan dasar (core competencies) untuk setiap dimensi atau aspek-aspek di atas.

Veldhuis (1998) menyebutkan bahwa kemampuan dasar yang sering disebut pula “minimal

package’ ditentukan oleh : (1) kebutuhan individu untuk memecahkan isu-isu dan masalah-

16

masalah sosial dan politik yang mereka sedang dan akan hadapi; 2) isu-isu dan masalah yang

telah menjadi topik dan agenda publik yang penting.

Udin (2002) mengatakan bahwa pendidikan demokrasi perlu terus diupayakan dan

dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik melalui sekolah (school-based civic

education) maupun dalam lingkungan masyarakat (community-based civic education).

Selanjutnya Udin mengatakan bahwa untuk mengembangkan pendidikan demokrasi

di Indonesia maka diperlukan adanya paradigma baru yang lebih mengembangkan

ksecerdasan warga negara (civic intelegence) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional

dan sosial, tanggung jawab warga negara (civic responsibility) serta partisipasi warganegara

(civic participation) agar terbentuk-nya warganegara Indonesia yang baik.

Proses pendidikan kewarganegaraan kita harus membedakan aspek-aspek

pengetahuan (knowledge) sikap dan pendapat (attitudes and opinions), keterampilan

intelektual (intellectual skills), and keterampilan partisipasi (participatory skills).

Untuk mengadakan suatu proses pembelajaran perlu adanya sejumlah pengetahuan

dasar (core competencies) untuk setiap dimensi atau aspek di atas seperti a) kebutuhan

individu untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan politik yang mereka sedang dan

akan hadapi, dan b) isu-isu dan masalah yang telah terjadi menjadi topik dan agenda politil.

Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokrasi, yaitu

a) lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung dan b) karakteristik sosial, ekonomi

dan budaya peserta didik.

17