Deklarasi dan Agenda Hasil Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009

i

Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman

Halaman

DAFTAR ISI .............................................................................................................. i

SAMBUTAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ................. iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi

I. DEKLARASI ......................................................................................................... 1

II. AGENDA MENYONGSONG ERA BARU PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN INDONESIA ....................................................................... 6

1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya

Tempat Tinggal yang Layak Bagi Semua Penduduk

Indonesia sebagai Hak Asasi ............................................................. 6

1.1 Mewujudkan Pelindungan atau Pengakuan Hak Semua

Anggota Masyarakat dengan Cara Memenuhi

Kebutuhannya akan Tempat Tinggal yang Layak Huni

yang Dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum

dengan Cara Memberikan Kesempatan dan Pilihan

yang Luas serta Memberdayakan dan Memberinya

Kepastian Bermukim ..................................................................... 6

1.2 Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku

Kepentingan untuk Menjadikan Perumahan dan

Permukiman sebagai Unsur Penting Pengakuan dan

Pelindungan Hak Asasi Manusia dan sebagai Ukuran

Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya .................... 7

1.3 Mewujudkan Sistem Penyediaan Penyelenggaraan

Perumahan Sosial bagi Masyarakat yang Lemah dan

Tidak Mampu .................................................................................. 8

2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya

Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Komunitas

dan Kekeluargaan.................................................................................... 8

2.1 Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga dan

Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan

Permukiman ..................................................................................... 8

2.2 Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana

Permukiman untuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi

Terwujudnya Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan

Dinamis .............................................................................................. 9

ii


2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang

Mencerminkan Keserasian Hunian dan Kecukupan

Prasarana dan Sarana yang Berbasis Komunitas................ 10

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya

Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk

Perkembangan Perumahan dan Permukiman yang

Berkelanjutan ........................................................................... 10

3.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan

Urbanisasi .......................................................................................... 10

3.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman

sebagai Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan

dan Perdesaan yang Berkelanjutan ......................................... 11

3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan

Pembangunan Perumahan dan Pengembangan

Permukiman dengan Sistem Transportasi, Tempat

Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan, dan Utilitas

Umum dan Menuangkannya ke dalam Perencanaan

dan Pengelolaan Kota ................................................................... 11

3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah

Lingkungan, Hemat Energi, Mengurangi Risiko

Bencana Alam ataupun Bencana Akibat Perbuatan

Manusia dan Perubahan Iklim Melalui Pembangunan

Perumahan dan Penataan Kembali Permukiman yang

Ada ....................................................................................................... 12

3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman dan

Kemampuan Masyarakat dalam Menggunakan Sumber

Daya dalam Batasan Daya Dukung Suatu Ekosistem ....... 13

3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam,

Terutama Air, dan Sumber Daya Buatan ............................... 13

3.7 Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan

Permukiman Berbasis Nilai Budaya Lokal ............................. 14

3.8 Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman

Kumuh Tahun 2025 ........................................................................ 14

3.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum

atas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang

Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan ........................ 15

iii


3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses

terhadap Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) ................................................................................. 15

3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-Sumber

Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan

Permukiman ..................................................................................... 16

3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan

Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan dan

Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) .................................................................................................. 17

3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-

undangan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman yang Sesuai dengan Dinamika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara .......................................................... 17

3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan

dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman

pada Berbagai Tingkatan ............................................................ 18

3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik dan

Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan

Permukiman di Tingkat Nasional dan Daerah .................... 19

3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan dan

Permukiman yang Kuat ............................................................... 20

iv


Bismillaahirrohmaanirrahiim, Assalaamu’alaikum w.w,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha

Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya

kepada kita semua, Keluarga Besar Perumahan dan

Permukiman Indonesia telah diberi kesempatan, kekuatan,

dan kesehatan untuk berkontribusi pada peningkatan

kesejahteraan bangsa melalui rangkaian acara Kongres Perumahan dan

Permukiman II, Tahun 2009, dengan tema “Menyongsong Era Baru

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia”.

Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari setengah abad

sejak Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950, sangat terasa bahwa

pemangku kepentingan perumahan dan permukiman memendam rasa

kerinduan yang sangat tinggi untuk menempatkan perumahan dan

permukiman menjadi bagian utama pembangunan nasional untuk

peningkatan kesejahteraan bangsa. Kerinduan ini berwujud harapan, tekad,

dan semangat, yang kesemuanya terekam dan tersalurkan melalui rangkaian

proses kegiatan menjelang Kongres, yaitu proses yang terdiri dari pra-

sarasehan, sarasehan, seri diskusi nasional, dialog regional, prakongres,

sampai memuncak di Kongres. Bahkan beberapa provinsi dan kelompok

pemangku kepentingan membuat aktivitas khusus untuk menyambut

Kongres ini.

Yang membanggakan kita semua adalah bahwa semua Keluarga Besar

Perumahan dan Permukiman terlibat dalam kegiatan ini, yaitu tokoh lintas

generasi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kongres ini juga menyatukan

berbagai individu, kelompok masyarakat, profesional, pemerintah,

pengembang, lembaga keuangan, koperasi, lembaga tabungan dan asuransi

wajib, perguruan tinggi, pengamat, dan organisasi nonpemerintah.

Setidaknya sebanyak 1.500 orang terlibat dalam Kongres. Bahkan bila

dihitung dengan event menjelang Kongres, setidaknya 2.500 orang terlibat,

yang semuanya berasal dari 33 provinsi di Indonesia dan lebih kurang 334

kabupaten/kota. Pemangku kepentingan ini tumbuh dan berkembang

setelah tahun 1950, yaitu antara lain hasil Lokakarya Nasional Perumahan dan

Permukiman (1972, 1992), Semiloka Nasional Perumahan dan Permukiman

(2002), perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan dari era sentralisasi

ke desentralisasi, perubahan lingkungan strategis global dan regional,

terutama terkait dengan isu lingkungan hidup (perubahan iklim dan dunia

yang semakin meng-kota) dan investasi, serta terikatnya Indonesia sebagai

v


anggota organisasi dunia untuk menjalankan Agenda Global (Agenda

Habitat, Agenda 21, Millenium Development Goals).

Deklarasi sebagai hasil Kongres yang ditandatangani tepat pada tanggal 20

Mei 2009 ini diharapkan memiliki roh „kebangkitan‟, mengingat dilakukan

bersamaan dengan peringatan 101 tahun Kebangkitan Nasional yang

bersejarah itu. Semoga pendeklarasian hasil Kongres ini memiliki semangat

yang sama dengan semangat Kebangkitan Nasional dan menginspirasi

semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih

bekerja keras dalam membangun bangsa.

Kepada semua peserta yang terlibat dan panitia penyelenggara rangkaian

kegiatan Kongres, termasuk anggota tim penasehat, pengarah, pakar, dan

pelaksana, atas nama Pemerintah, saya sampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya atas segala kerja keras dan pengorbanannya. Semoga

Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin

Wassalaamua’alaikum w.w

Mohammad Yusuf Asy‟ari

vi


Assalamu’alaikum w.w.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kita semua

dapat menjalankan Kongres Perumahan dan Permukiman II dengan lancar

dan menghasilkan Deklarasi berikut Agenda Menyongsong Era Baru

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia.

Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan

sidang pleno dan sidang komisi yang dipimpin oleh pimpinan sidang komisi.

Sebelum pimpinan sidang pleno dan komisi terbentuk, sidang pleno dan

sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh

panitia penyelenggara.

Sidang Komisi I membahas Tujuan 1 tentang Terpenuhinya Tempat Tinggal

yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi dan Tujuan 2

tentang Terwujudnya Permukiman yang berbasis Komunitas dan

Kekeluargaan. Sidang Komisi II dan Komisi III masing-masing membahas

sebagian Tujuan 3 tentang Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi

Lingkungan untuk Perkembangan Permukiman yang Berkelanjutan. Selain itu,

semua komisi membahas draf deklarasi. Semua bahan persidangan dikemas

dalam sekumpulan dokumen sebagai berikut: Usulan Tata Tertib Kongres

(P1), Informasi Perumahan dan Permukiman (P2), Kronologi dan Hasil Pra-

Kongres (P3), Draf Agenda Perumahan dan Permukiman (P4), Draf Deklarasi

(P5), Panduan Sidang Komisi (P6).

Kongres Perumahan dan Permukiman II yang diselenggarakan pada tanggal

18-20 Mei 2009 menghasilkan lima ketetapan, yaitu pertama, Ketetapan No.

1/KPTS/KN/V/2009 tentang Tata Tertib Kongres Nasional Perumahan dan

Permukiman II, Tahun 2009; kedua, Ketetapan No. 2/KPTS/KN/V/2009

tentang Pimpinan Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II,

Tahun 2009; ketiga, Ketetapan No. 3/KPTS/KN/V/2009 tentang Pembentukan

Komisi-Komisi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun

2009; keempat, Ketetapan No. 4/KPTS/KN/V/2009 tentang Hasil Sidang

Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; dan kelima,

Ketetapan No. 5/KPTS/KN/V/2009 tentang Deklarasi Kongres Nasional

Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009.

Dokumen ini menyajikan lampiran Ketetapan Kongres No. 4 Hasil Sidang

Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009 dan No. 5

vii


tentang Deklarasi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun

2009. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili delegasi pusat

dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Hasil Sidang Kongres Nasional

Perumahan Dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi

Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Deklarasi.

Pada kesempatan ini, Pimpinan Sidang Pleno sekali lagi mengucapkan terima

kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Kongres, terutama para

pimpinan sidang komisi dan tim perumus, serta penyelenggara Kongres yang

mendukung berlangsungnya persidangan Kongres Perumahan dan

Permukiman II ini dengan baik. Selanjutnya, diharapkan Deklarasi dan

Agenda Perumahan dan Permukiman ini dapat segera disebarluaskan agar

diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan perumahan

dan permukiman.

Wassalaamua’alaikum w.w.

Jakarta, 18-20 Mei 2009

Pimpinan Sidang Pleno

Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II

Iqbal Latanro (Dirut BTN)

Ketua

Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)

Wakil Ketua

Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)

Sekretaris

Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)

Anggota

Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)

Anggota

viii


ix


x


1


Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat

diselesaikan

dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era baru

pembangunan

perumahan dan permukiman yang lebih baik.

Kami:

Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009,

sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun

1950 yang telah

meneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung

jawab atas pelaksanaan

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang

tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat;

Menyadari bahwa:

1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi

penduduk yang berjumlah besar dengan keanekaragaman budayanya,

dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi

tantangan karena kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana

alam;

2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi,

globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasian

pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara;

3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu

pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruh

persoalan perumahan dan permukiman teratasi;

4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada

upaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman;

2


Meneguhkan tekad untuk :

1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang

berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan jati diri,

untuk menjadi tanggung jawab Negara;

2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang

budaya yang ada dan yang berkembang dalam permukiman;

3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan

permukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatas

terutama tanah, air, dan energi;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan

menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mengurangi risiko

bencana;

5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah

melalui peningkatan akses dan subsidi terhadap sumber daya dan

pembiayaan perumahan;

6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata

kelola yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukiman

dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif,

akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak;

7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk

melaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telah

dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun

2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi

ini;

8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali

atas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahan

pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap

satu tahun sekali.

3


Jakarta, 20 Mei 2009

Kami, para deklarator

4


Nama Para Deklarator

1. Ibrahim (Nanggroe Aceh Darussalam)

2. Syafruddin Siregar (Sumatera Utara)

3. Armansyah (Riau)

4. Nuraida Mokhsen (Kepulauan Riau)

5. Fachrudin (Sumatera Barat)

6. Dedi Hendri (Jambi)

7. Eddy Hermanto (Sumatera Selatan)

8. Martono Hamzah (Bangka Belitung)

9. Zet Efran (Bengkulu)

10. Fahrizal Ismail (Lampung)

11. Winarjono (Banten)

12. Ismail A. Said (DKI Jakarta)

13. Bambang Riyanto (Jawa Barat)

14. Endah Tri Wahyuni (Jawa Tengah)

15. Joko Muryantoro (DI Yogyakarta)

16. Budi Susilo (Jawa Timur)

17. Sinerah Ely (Nusa Tenggara Barat)

18. Maryadi (Kalimantan Barat)

19. Dagut H. Djunas (Kalimantan Tengah)

20. Apud Fauziansyah (Kalimantan Selatan)

21. Syahfruddin Darlan (Papua)

22. Hengki Manumpil (Sulawesi Utara)

23. Yanmark Nainggolan (Sulawesi Tengah)

24. Martini Harjokusumo (Nusa Tenggara Timur)

25. Ismail Usernahu (Maluku)

26. I Ketut Sedana Merta (Bali)

27. Muh. Aksan (Sulawesi Barat)

28. Sumi Heriza (Sulawesi Selatan)

29. Vaya Amelia (Maluku Utara)

30. Hari Siswanto (Kalimantan Timur)

31. Winarni Monoarfa (Gorontalo)

32. Suhadi (Forkim)

33. Aminudin (ASPEK)

5


34. Jully Kuswara (UPC)

35. Sutan Hadiansyah(AKPPI)

36. Teguh Satria (DPP REI)

37. Daniel Jumali (DPP APERSI)

38. Iqbal Latanro (BTN)

39. Aca Sugandhy (MP3I)

40. Himawan Arief Sugoto (Perumnas)

41. Yusuf Asy‟ari (Kemenpera)

6


7


6


7


1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat

Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak

Asasi

1.1 Mewujudkan Pengakuan dan Pelindungan Hak Seluruh Anggota

Masyarakat dengan Cara Memenuhi Kebutuhannya akan

Tempat Tinggal yang Layak Huni, Dilengkapi dengan Prasarana

dan Sarana Umum, dengan Cara Memberikan Kesempatan dan

Pilihan yang Luas, Pemberdayaan, serta Menjamin Kepastian

Bermukim

1.1.1 Menjamin pengembangan perumahan yang memenuhi kriteria

keselamatan bangunan, kesehatan, dan keterjangkauan

harga, dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan dan

budaya lokal, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan

a. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam

pembangunan rumah dan lingkungannya sesuai dengan

kemampuannya;

b. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk

mengalokasikan sebagian APBN dan APBD untuk

memberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagi

masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

1.1.2 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk

mengomunikasikan dan mengembangkan pendekatan-

pendekatan alternatif dalam pembangunan rumah, melalui:

a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra

perumahan lainnya;

b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah

dalam perumahan dan permukiman serta peran

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai

pelindungan atau pengakuan hak asasi manusia;

c. sosialisasi budaya kepada masyarakat untuk menghuni

hunian vertikal;

d. pelatihan untuk membangun, memperbaiki, mengelola

dan mengembangkan perumahan dan permukiman,

8


kepada tidak hanya calon penghuni tetapi juga kepada

pengelola.

1.1.3 Menjamin kepastian bermukim bagi masyarakat

a. Mengupayakan penguatan hukum yang dapat

memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat,

terutama yang tidak mampu mengupayakan rumah

sendiri;

b. Memberikan kepastian bermukim dalam setiap rencana

pembangunan;

c. Meningkatkan informasi dan pemahaman akan peraturan

perundang-undangan dan rencana pembangunan

perumahan;

d. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untuk

memberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau hal yang terkait

dengan administrasi pembangunan rumahnya.

1.2 Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku Kepentingan

untuk Menjadikan Perumahan dan Permukiman sebagai Unsur

Penting Pengakuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia serta

sebagai Ukuran Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya

1.2.1 Mendorong upaya yang terus-menerus, baik di tingkat

nasional maupun daerah untuk menyosialisasikan tanggung

jawab negara dan hak masyarakat atas hunian yang layak

sebagai bagian pengakuan dan pelindungan hak asasi

manusia, melalui berbagai media komunikasi

1.2.2 Mengupayakan peningkatan penyelenggara urusan

perumahan dan permukiman di tingkat daerah

1.2.3 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk

mengomunikasikan pendekatan-pendekatan alternatif dalam

pembangunan perumahan/permukiman, antara lain melalui:

a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra

perumahan lainnya;

b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah

dalam perumahan dan permukiman serta peran

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai

pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia.

9


1.2.4 Memperjelas dan mempertegas kriteria kelompok sasaran

masyarakat penerima bantuan perumahan melalui upaya-

upaya:

a. pelembagaan data dan informasi mengenai masyarakat

yang layak menerima bantuan;

b. penetapan kelompok sasaran bantuan perumahan;

c. penguatan kapasitas kelompok masyarakat perumahan

dan permukiman.

1.3 Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Perumahan Sosial bagi

Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu

1.3.1 Pengembangan perumahan sosial bagi masyarakat yang

tidak mampu, melalui berbagai upaya antara lain:

a. menetapkan kriteria dan prioritas penghuni rumah sosial

menghuni sesuai dengan kondisi lokal;

b. melibatkan berbagai mitra pemerintah dan swasta untuk

penyediaan dan pengembangan rumah sosial;

c. mengembangkan sistem pendekatan dan pembiayaan

yang mudah dan berkelanjutan untuk pengembangan

perumahan sosial.

1.3.2 Meningkatkan penyediaan hunian layak huni bagi

masyarakat yang tidak mampu

2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya Perumahan

dan Permukiman yang Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan

2.1 Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga dan

Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Memfasilitasi pengembangan perumahan dan permukiman

yang menjamin hubungan sosial yang sehat, dinamis, dan

berkelanjutan

a. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan

minimal di lingkungan permukiman untuk mewujudkan

komunitas yang sehat dan dinamis;

b. Penerapan konsep hunian berimbang yang dinamis dan

realistis sesuai dengan besaran satuan permukiman dan

kondisi lingkungannya;

10


c. Mendorong pengembangan rancangan lingkungan

perumahan dan permukiman dengan peran serta

masyarakat dan mempertimbangkan dinamika sosial-

budaya serta karakter lingkungannya;

d. Memfasilitasi upaya pengadopsian nilai budaya luhur

dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang

lebih menjamin keadilan dan kesetaraan;

e. Melestarikan dan merehabilitasi rumah dan lingkungan

perumahan bernilai budaya, sejarah, dan memberi

manfaat bagi masyarakat;

f. Pemantapan pelaksanaan konsep pembangunan tridaya

dalam pembangunan perumahan dan permukiman;

g. Penguatan peran fasilitator dan organisasi nirlaba dalam

proses pembangunan perumahan dan permukiman.

2.1.2 Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah agar dapat

menangani permukiman kumuh perkotaan secara lebih

intensif, efektif, dan manusiawi dengan menghindari adanya

penggusuran untuk meningkatkan kesehatan dan

kesejahteraan pemukimnya

a. Pemberian jaminan sistem pendukung bagi kelangsungan

kehidupan di lingkungan perumahan dan kawasan

permukiman;

b. Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus derajat

kerawanan dan risiko kehidupan di permukiman kumuh.

2.1.3 Mendorong secara bertahap, tapi terus-menerus,

perwujudan lingkungan perumahan dan permukiman yang

berperspektif gender dan mempertimbangkan kebutuhan

khusus anggota masyarakat tertentu seperti diffable, lansia,

dan anak-anak

2.2 Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

untuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi Terwujudnya

Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan Dinamis

2.2.1 Menetapkan standar prasarana, sarana, dan fasilitas

permukiman dalam tautannya dengan satuan permukiman

bagi berbagai ragam komunitas

11


2.2.2 Mengupayakan terbentuknya satuan permukiman yang

sesuai dengan satuan komunitas dan mendorong

terwujudnya pengembangan pengelolaan perumahan dan

permukiman berbasis komunitas

2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Mencerminkan

Keserasian Hunian dan Kecukupan Prasarana dan Sarana yang

Berbasis Komunitas

2.3.1 Mendorong pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas

umum yang memadai bagi kebutuhan perumahan dan

permukiman

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya Proses Sosial,

Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Perumahan

dan Permukiman yang Berkelanjutan

3.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan Urbanisasi

3.1.1 Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman

berdasarkan rencana tata ruang yang proaktif dan

berwawasan ke depan, berkekuatan hukum, dan dapat

diimplementasikan

3.1.2 Mendorong daerah untuk melakukan analisis kebutuhan dan

permintaan rumah sebagai dasar untuk menyusun Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Pemukiman di Daerah (RP4D) yang dituangkan dalam

rencana tata ruang dan peraturan zonasi

3.1.3 Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan

pengawasan daya tampung maksimum kawasan perumahan

dan permukiman

3.1.4 Mengendalikan perluasan pertumbuhan kawasan

permukiman agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian

dan kawasan lindung

3.1.5 Meningkatkan kualitas perumahan dan prasarana

permukiman perdesaan dan perkotaan setara dengan

kualitas pelayanan kehidupan di perkotaan

3.1.6 Mendorong pertumbuhan kota baru mandiri secara

terencana

12


3.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai

Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

yang Berkelanjutan

3.2.1 Mendorong pengembangan kawasan perumahan dan

permukiman yang searah dengan kebijakan pembangunan

nasional dan wilayah;

a. Mendorong pengembangan kota satelit, dalam rangka

pengembangan permukiman skala besar, yang disertai

pengendalian perluasan kota induk dan pengembangan

sistem transportasi wilayah yang memadai;

b. Mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai

kawasan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat

perkotaan;

c. Mendorong pengembangan permukiman skala besar

dengan alokasi penggunaan lahan yang seimbang antara

hunian, pelayanan, dan penyediaan lapangan kerja untuk

mewujudkan kota mandiri dan mencapai skala ekonomi

dalam penyediaan kelengkapan prasarana, sarana

lingkungan, dan utilitas umum;

d. Mengintegrasikan penggabungan perumahan dan

pemukiman berbasis kawasan di perdesaan untuk

mendukung penggabungan wilayah.

3.2.2 Mendorong kawasan perumahan dan pemukiman yang

didasarkan pada kebijakan pengembangan lingkungan dan

keberagaman aspek sosial

3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan Pembangunan

Perumahan dan Pengembangan Permukiman dengan Sistem

Transportasi, Tempat Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan,

dan Utilitas Umum serta Menuangkannya ke Dalam

Perencanaan dan Pengelolaan Kota

13


3.3.1 Mengarahkan pembangunan perumahan dan menata

kembali permukiman yang ada agar lebih aman, nyaman,

dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari

pembangunan kota

3.3.2 Memfasilitasi perwujudan prasarana, sarana, dan utilitas

pembangunan perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tata

ruang

3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah Lingkungan,

Hemat Energi, Mengurangi Risiko Bencana Alam ataupun

Bencana Akibat Perbuatan Manusia dan Perubahan Iklim

melalui Pembangunan Perumahan dan Penataan Kembali

Permukiman yang Ada

3.4.1 Pengembangan menejemen risiko untuk pembangunan

perumahan

a. Mengupayakan peningkatan kemampuan dalam

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan

rehabilitasi pascabencana;

b. Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman

berbasis mitigasi bencana.

3.4.2 Mengupayakan penyiapan perumahan yang disiagakan

untuk secara cepat dan tepat dapat menanggulangi akibat

bencana alam dan kerusuhan sosial

3.4.3 Mendorong perwujudan pembangunan perumahan dan

permukiman yang ramah lingkungan, memperhatikan risiko

bencana, dan hemat sumber daya, serta memprioritaskan

penggunaan sumber daya lokal

3.4.4 Mengembangkan perumahan dan menata kembali

permukiman di kawasan pesisir dan berbagai pulau kecil dan

memadukannya dengan pengembangan dan pengelolaan

kawasan pesisir, sungai, danau, dan situ (konsep water front)

3.4.5 Mengembangkan metode dan teknologi konstruksi yang

tepat dan ramah lingkungan

a. Menetapkan standar rancang bangun hunian vertikal

ataupun hunian tidak bersusun;

14


b. Mendorong produksi bahan bangunan pre-fabrikasi

berbasis bahan lokal untuk pembangunan perumahan;

c. Menetapkan standar penggunaan bahan bangunan yang

mendukung kondisi fisik lingkungan dengan tingkat

pencemaran yang rendah;

d. Mendorong pengembangan desain dan pengelolaan

bangunan dan lingkungan perumahan yang hemat energi.

3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan

Masyarakat dalam Menggunakan Sumber Daya dalam Batasan

Daya Dukung suatu Ekosistem

3.5.1 Memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan

wawasan dan pengetahuan pembangunan dan

pengembangan perumahan yang dilakukan secara mandiri

agar menyadari batas daya dukung lingkungan untuk

menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupannya

3.5.2 Meningkatkan penyampaian informasi dan pengetahuan ke

masyarakat terkait sumber daya perumahan melalui

pemberdayaan masyarakat

3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam, terutama

Air, dan Sumber Daya Buatan

3.6.1 Mendorong terwujudnya dan berkembangnya gerakan

masyarakat untuk konservasi sumber daya air dan

penghematan pemanfaatan air bagi permukiman

3.6.2 Mendorong masyarakat untuk berperan serta menjaga dan

memelihara prasarana, sarana, dan fasilitas publik

3.6.3 Mendorong pengembangan budaya air dalam

pembangunan perumahan dan permukiman

3.6.4 Mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) secara

memadai sebagai daerah resapan air

15


3.7 Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan Permukiman

Berbasis Nilai Budaya Lokal

3.7.1 Mendorong penerapan nilai budaya dalam pembangunan

dan pengelolaan permukiman

a. Mendorong pembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman berlandaskan potensi serta

nilai-nilai kearifan lokal

3.7.2 Mendorong pengkajian bentuk dan penataan bangunan

perumahan khususnya hunian vertikal yang mampu

mengkomodasi tata nilai tradisional

a. Mendorong inventarisasi dan penanganan bangunan dan

lingkungan permukiman yang memiliki nilai sebagai

pusaka atau cagar budaya

b. Mendorong revitalisasi lingkungan permukiman bernilai

budaya dan ekonomi

3.8 Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Tahun 2025

3.8.1 Mendefinisikan kembali permukiman kumuh perkotaan

3.8.2 Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan

permukiman kumuh secara rinci termasuk memastikan hak

atas tanahnya

3.8.3 Menetapkan dan merundingkan dengan pemukimnya

tindakan yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh

yang dapat berupa:

a. peningkatan kualitas permukiman dengan perbaikan dan

pemugaran;

b. peremajaan lingkungan permukiman kumuh perkotaan

(urban renewal).

c. pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan secara

berkelanjutan

3.8.4 Menerapkan konsep pembangunan tanpa menggusur

perumahan dan permukiman yang sesuai dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah yang telah dirundingkan dengan

pemukim di permukiman kumuh

16


3.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum atas

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam Penyelenggaraan

Perumahan dan Permukiman yang Melibatkan Semua

Pemangku Kepentingan

3.9.1 Melaksanakan secara konsisten pembangunan perumahan

dan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan telaah yang

akurat atas kondisi yang ada:

a. Pelembagaan koordinasi dan perencanaan pembangunan

perumahan dan permukiman di daerah;

b. Pencegahan terjadinya alih fungsi tanah akibat

pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi/tidak

terkendali.

3.9.2 Peningkatan pengawasan pembangunan perumahan di

daerah-daerah sensitif terhadap kerusakan lingkungan,

khususnya di daerah pemanfaatan sumber daya alam dan

rawan bencana

3.9.3 Mendorong penguatan fungsi arbitrase dan fungsi litigasi

bagi persoalan-persoalan dan/atau pelanggaran yang

berhubungan dengan perkembangan tata ruang oleh pelaku

pembangunan

3.9.4 Mengupayakan terwujudnya kesatuan sistem perencanaan

pembangunan, sistem pertanahan, dan sistem fiskal

pertanahan untuk rencana tata ruang yang partisipatif,

responsif terhadap kebutuhan dan hak serta

memberdayakan masyarakat ataupun pemerintah daerah

dan menerapkan disinsentif fiskal

3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses terhadap Tanah bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

3.10.1 Pembatasan kepemilikan atas tanah (land ceiling) dan

penerapan pajak progresif

3.10.2 Mendorong inovasi pengelolaan tanah yang meningkatkan

akses ke tanah dan kepastian bermukim bagi masyarakat

berpenghasilan rendah dan tidak mampu

17


a. Mendorong hak pakai untuk hunian singgah masyarakat

berpenghasilan rendah dan tidak mampu;

b. Menyediakan dukungan kelembagaan pengelolaan

pertanahan, transparansi informasi kepemilikan tanah, dan

informasi pemanfaatan rencana tata ruang.

3.10.3 Pengembangan instrumen pengelolaan pertanahan (land

management) untuk meningkatkan penyediaan tanah bagi

perumahan, baik di perkotaan maupun perdesaan

3.10.4 Mendorong pelaksanaan otonomi sebagian urusan

pertanahan kepada pemerintah daerah

3.10.5 Mengembangkan mekanisme yang efektif penggunaan

tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman

terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

3.10.6 Mendorong pengalokasian 10% tanah di kawasan industri

(industrial estate/park) untuk perumahan pekerja

3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-Sumber

Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

3.11.1 Peningkatan pemupukan dan alokasi dana, khususnya dalam

bentuk pembiayaan yang terkonsolidasi (consolidated

financing) untuk mendukung penyelenggaraan perumahan

bagi MBR

a. Mengalokasikan minimum 1% APBN/APBD yang dapat

menjadi pengungkit perwujudan hunian yang layak;

b. Mengupayakan pemupukan dana dari berbagai sumber

penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan

perumahan (baik dari APBN/D, bantuan luar negeri,

maupun pihak swasta);

c. Perluasan konsep subsidi penyelenggaraan perumahan

bagi MBR;

d. Pembentukan tabungan perumahan;

e. Pelembagaan Dana Alokasi Khusus Perumahan;

f. Pengembangan sistem pembiayaan jangka panjang

perumahan;

g. Mobilisasi pembiayaan perumahan swadaya;

18


h. Pengembangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam

pembiayaan perumahan dan permukiman;

i. Pengembangan sistem asuransi pengangguran

(unemployment insurance) untuk menjamin kelangsungan

pembayaran kredit perumahan;

j. Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga

asuransi/tabungan wajib seperti Jamsostek (pekerja

swasta), YKPP (anggota TNI dan POLRI), dan Bapertarum-

PNS dalam pembiayaan perumahan;

k. Penguatan modal kerja bank, LKNB, dan LKM yang

memiliki fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR.

3.11.2 Peningkatan/Pengoptimalan peran lembaga keuangan bank

(LKB), nonbank (LKNB), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

dalam pembiayaan perumahan

3.11.3 Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunan

perumahan bagi MBR yang tepat sasaran

3.11.4 Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber

pembiayaan perumahan dan permukiman

3.11.5 Penetapan suku bunga KPR khusus untuk MBR

3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

3.12.1 Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka

meningkatkan akses terhadap sumber daya perumahan

3.12.2 Mobilisasi sumber daya pendukung pembangunan

perumahan

3.12.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang

sumber daya perumahan

3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-undangan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Sesuai

dengan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

3.13.1 Meninjau kembali perundang-undangan dan peraturan

penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tidak

19


dapat diimplementasikan dan diupayakan agar dilakukan

penyesuaian dengan asas hunian yang layak sebagai hak

3.13.2 Peningkatan upaya mencari terobosan hukum sambil

menunggu revisi peraturan perundang-undangan, dengan

memanfaatkan para ilmuwan di perguruan tinggi serta

praktisi hukum

a. Pemberian dukungan kepada efisiensi industri dan pasar

perumahan untuk berbagai segmen masyarakat;

b. Memampukan sistem penyelenggaraan perumahan dan

permukiman untuk menjamin agar masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang

layak melalui prinsip keadilan;

c. Memperbaiki kebijakan penyediaan rumah bagi pekerja

perusahaan asing (pekerja asing dan pekerja lokal) dengan

tidak memarginalkan hak-hak penduduk lokal untuk

bertempat tinggal.

3.13.3 Penerapan sektor perumahan sebagai salah satu indikator

ekonomi melalui indeks perumahan

3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan dalam

Pembangunan Perumahan dan Permukiman pada Berbagai

Tingkatan

3.14.1 Memfasilitasi pelaksanaan kemitraan (public-private

partnership) penanganan perumahan dan permukiman di

tiap tingkatan

a. Penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi berbagai

produk peraturan perundang-undangan dalam

penyelenggaraan perumahan dan permukiman;

b. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif dalam

mendorong kemitraan;

c. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat dan

dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan

permukiman;

d. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan

peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam

pengembangan perumahan dan permukiman bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

20


3.14.2 Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badan-

badan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukiman

a. Mendorong peran serta berbagai pemangku kepentingan

perumahan, yaitu LSM, perguruan tinggi, pengamat, dan

pers dalam mendukung penyediaan perumahan yang

layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan

menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR), sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-

masing;

b. Mendorong peran kaum profesional mengembangkan

model-model kerja sama dalam pembangunan

perumahan dan permukiman;

c. Mendorong pemerintah daerah mendirikan Badan

Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang

penyelenggaraan perumahan rakyat.

3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik dan

Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan Permukiman

di Tingkat Nasional dan Daerah

3.15.1 Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat

dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR

a. Pengembangan kerja sama dan kemitraan antarpemangku

kepentingan;

b. Peningkatan dan pelembagaan peran organisasi

nonpemerintah sebagai pendamping masyarakat;

c. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan

perumahan dan permukiman sebagai pendukung, yaitu

nonpemerintah, perguruan tinggi, pengamat, pers, dan

pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;

d. Penyediaan dan pengelolaan rumah sewa, khususnya

rumah susun sederhana sewa, yang sesuai dengan

kelompok sasaran di kota-kota metropolitan, kota-kota

besar, dan wilayah yang cepat tumbuh.

3.15.2 Pembentukan dan pelembagaan forum-forum perumahan

dan permukiman di daerah yang bersifat multipihak

21


3.15.3 Pengembangan teknologi dan informasi pembangunan

perumahan dan permukiman, yang sesuai dengan potensi

sumber daya dan kearifan lokal

3.15.4 Pengembangan kelembagaan informal di bidang perumahan

dan pemukiman

3.15.5 Pengembangan kelembagaan yang menangani prasarana,

sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di berbagai

tingkatan

3.15.6 Pelembagaan penanganan permukiman informal (squatter)

yang berkelanjutan melibatkan semua pemangku

kepentingan

3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan dan

Permukiman yang Kuat

3.16.1 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat nasional

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional

agar mempunyai kemampuan mengoordinasikan berbagai

lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang

terkait dengan masalah perumahan dan permukiman;

b. Pembentukan lembaga atau badan yang

mengoperasionalkan kebijakan;

c. Pembentukan Pusat Informasi Perumahan dan

Permukiman (Housing Information Center);

d. Pembentukan lembaga yang menangani pembiayaan

perumahan nasional (Central Provident Fund).

3.16.2 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat daerah

a. Penguatan peran dan kapasitas kelembagaan perumahan

(pemerintah dan nonpemerintah) dalam kerangka

otonomi daerah;

b. Penguatan kapasitas penyusunan anggaran dan mobilisasi

sumber daya finansial secara formal ataupun swadaya;

c. Pembentukan dan penguatan lembaga perusahaan umum

daerah di bidang perumahan;

d. Membangun jejaring kelembagaan.

3.16.3 Pembentukan dan penguatan kelembagaan perumahan di

tingkat komunitas

22


a. Pelembagaan instrumen pengelolaan tanah (land

management)

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas

c. Pembentukan dan fasilitasi kelompok masyarakat

(pokmas) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)

perumahan dan permukiman

d. Mengadakan sistem yang memperkuat pokmas atau KSM

yang memiliki kepedulian terhadap perencanaan dan

pengendalian

Jakarta, 20 Mei 2009

Pimpinan Sidang Pleno

Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II

Iqbal Latanro (Dirut BTN)

Ketua

Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)

Wakil Ketua

Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)

Sekretaris

Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)

Anggota

Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)

Anggota

Deklarasi dan Agenda Hasil Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009

Documents