Dedi M.Masykur Riyadi - · PDF fileDRAFT a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c) Undang-undang

DRAFT

Dedi M.Masykur RiyadiPekerjaan : PPNS di Kementerian PPN/BappenasPendidikan : 1. Sarjana Kehutanan, IPB, 1975

Manajemen Hutan2. PhD, Oregon State Univ.USA, 1992

Ekonomi Sumber DayaRiwayat Pekerjaan (10 th terakhir) :1. Feb.2001-Mar.2002 Deputi Bid. Regional dan

Sumber Daya Alam2. Mar.2002-Ags.2005 Deputi Bid. Sumber Daya

Alam dan LH3. Ags.2005-Jan.2007 Deputi Bid. Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan4. Jan.2007-Mar.2007 Plt. Deputi Bid. Sumber

Daya Alam dan LH5. Jan.2007-Mar.2008 Staf Ahli Menteri Bidang

Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan6. Mar.2008-Juli 2010 Staf Ahli Menteri Bidang

Revitalisasi Perdesaan Pertanian dan Agroindustri7. Nov.2009-Juli 2010 Plt.Deputi Bid.Evaluasi

Kinerja Pembangunan8. Agustus 2010 - ? Staf Khusus Menteri PPN

Pekerjaan : PPNS di Kementerian PPN/BappenasPendidikan : 1. Sarjana Kehutanan, IPB, 1975

Manajemen Hutan2. PhD, Oregon State Univ.USA, 1992

Ekonomi Sumber DayaRiwayat Pekerjaan (10 th terakhir) :1. Feb.2001-Mar.2002 Deputi Bid. Regional dan

Sumber Daya Alam2. Mar.2002-Ags.2005 Deputi Bid. Sumber Daya

Alam dan LH3. Ags.2005-Jan.2007 Deputi Bid. Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan4. Jan.2007-Mar.2007 Plt. Deputi Bid. Sumber

Daya Alam dan LH5. Jan.2007-Mar.2008 Staf Ahli Menteri Bidang

Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan6. Mar.2008-Juli 2010 Staf Ahli Menteri Bidang

Revitalisasi Perdesaan Pertanian dan Agroindustri7. Nov.2009-Juli 2010 Plt.Deputi Bid.Evaluasi

Kinerja Pembangunan8. Agustus 2010 - ? Staf Khusus Menteri PPN

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Manajemen Pembangunan Nasional:Manajemen Pembangunan Nasional:IsyuIsyu,, PermasalahanPermasalahan dan Sistemdan Sistem

PerencanaanPerencanaan

Dedi M. Masykur RiyadiKementerian PPN/Bappenas

Diklat Spimnas Tk ILembaga Administrasi Negara

4 Oktober 2011

Dedi M. Masykur RiyadiKementerian PPN/Bappenas

Diklat Spimnas Tk ILembaga Administrasi Negara

4 Oktober 2011

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

A. Menetapkan Tujuan

B. Mencapai Tujuan

C. Konsensus Nasional, Proses Politik,Proses Teknik-Birokratik

3

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

A. Menetapkan Tujuan

B. Mencapai Tujuan

C. Konsensus Nasional, Proses Politik,Proses Teknik-Birokratik

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

A. Menentukan TujuanA. Menentukan Tujuan

1.Konsensus Nasional: Cita-citaKemerdekaan, Berbangsa danBernegara

2.Landasan Idiil Pancasila dan LandasanKonstitusional UUD 1945.

44

1.Konsensus Nasional: Cita-citaKemerdekaan, Berbangsa danBernegara

2.Landasan Idiil Pancasila dan LandasanKonstitusional UUD 1945.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

B. Manajemen: Mencapai TujuanB. Manajemen: Mencapai Tujuan- TEORI, KAIDAH, SENI

- FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN- MANAGEMENT AND THE MANAGERS

- SISTEM

----------------Tiga Aspek:

1. Kaidah2. Proses

3. Substansi

5

- TEORI, KAIDAH, SENI- FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN

- MANAGEMENT AND THE MANAGERS- SISTEM

----------------Tiga Aspek:

1. Kaidah2. Proses

3. Substansi

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

C. Sistem Manajemen PembangunanNasional

KONSENSUS NASIONALPROSES POLITIK

PROSES TEKNOKRATIK-BIROKRATIK----------------

UU No. 17/2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan

Pembangunan NasionalUU No. 17/2007 ttg Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Th.2005-2025

KONSENSUS NASIONALPROSES POLITIK

PROSES TEKNOKRATIK-BIROKRATIK----------------

UU No. 17/2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan

Pembangunan NasionalUU No. 17/2007 ttg Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Th.2005-2025

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasionald) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Th.2005-2025Konsensus Nasional:

a) Pancasilab) UUD 1945c) Wawasan Nusantara

Peraturan perundang-undangan:

77

a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasionald) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Th.2005-2025Konsensus Nasional:

a) Pancasilab) UUD 1945c) Wawasan Nusantara

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PERGESERAN PARADIGMA

OTORITER =>MONOLITIK =>SENTRALISTIK =>UNILATERAL =>

DEMOKRATIKPLURALISTIK

DESENTRALISTIKINTERAKSIONIS

OTORITER =>MONOLITIK =>SENTRALISTIK =>UNILATERAL =>

DEMOKRATIKPLURALISTIK

DESENTRALISTIKINTERAKSIONIS

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Learning from the Future:REFORMASI dan PARADIGMA

PEMERINTAHAN1. Reformasi kehidupan kenegaraaan

2. Peran Pemerintah tidak lagi dominan, khususnyaPemerintah Pusat

3.Sistem Perencanaan: RJPanjang – RJM –RJ Tahunan4.Pendekatan baru: holistik terfokus, partisipatif, dinamis,

fleksibel, akuntabel5.Mekanisme:otda;menjaring dan menyaring aspirasi;

konsultasi dan koordinasi untuk sinergi.

1. Reformasi kehidupan kenegaraaan2. Peran Pemerintah tidak lagi dominan, khususnya

Pemerintah Pusat3.Sistem Perencanaan: RJPanjang – RJM –RJ Tahunan

4.Pendekatan baru: holistik terfokus, partisipatif, dinamis,fleksibel, akuntabel

5.Mekanisme:otda;menjaring dan menyaring aspirasi;konsultasi dan koordinasi untuk sinergi.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

InstrumenManajemen Publik

Perumusan/pembuatan kebijakanPerencanaan, pemrogramanPenganggaran, pendanaan

PelaksanaanPengawasanPengendalian

Perumusan/pembuatan kebijakanPerencanaan, pemrogramanPenganggaran, pendanaan

PelaksanaanPengawasanPengendalian

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PengambilanKeputusan/

PerencanaanKebijakan Program Budgeting

TingkatPencapaian

Tujuan Sasaran Biaya

MANAJEMEN PUBLIK

IndikatorKinerja

Manfaat Keluaran Masukan

PerangkatPemantau

EvaluasiKinerja

AnalisisDampak

AnalisisKeuangan

Efektivitas Efisiensi

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PERENCANAAN MAKRO

KemungkinanSumber

KeperluanSektor-sektor

KeperluanSpasial Sumber

Regional

KOORDINASI PERENCANAAN

PERENCANAANSEKTORAL

(Keterkaitan Regional)Efisiensi dan efektifitas

Wilayah/Daerah

Aspek ruang/lokasi

KemungkinanSumber

PERENCANAANREGIONAL/

SPASIAL(Keterkaitan Sektoral)

KeperluanSpasial Sumber

Regional

2 UNSUR PENTING : KEGIATANLOKASIPu

sdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

KESEJAHTERAANRAKYAT

R A K Y A T

PELAYANANPEMERINTAH

Tupoksi PAD DPK

Tugas danKewenanganPusat

Tugas danKewenanganProvinsi

RENCANA

KEBUTUHAN

KEINGINAN

Tupoksi PAD DPK

PERWAKILANKELEMBAGAAN

KemampuanKewenangan

PROSESPERENCANAAN

ASPIRASI

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

‘Sistem’ ManajemenPemerintahan

Manajemen masa kini memiliki ciri-ciri:(1) Bersifat multi-stakeholders(2) Bersifat multi-sektoral/fungsi(3) Bersifat multi tingkatan(4) Rencana sebagai alat koordinasi dansinergi

(5) Harus akuntabel(6) Harus bersifat dinamis, fleksibel dan iteratif

Manajemen masa kini memiliki ciri-ciri:(1) Bersifat multi-stakeholders(2) Bersifat multi-sektoral/fungsi(3) Bersifat multi tingkatan(4) Rencana sebagai alat koordinasi dansinergi

(5) Harus akuntabel(6) Harus bersifat dinamis, fleksibel dan iteratif

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Sepuluh PrinsipGOOD GOVERNANCE

(1) Kesetaraan (equity)(2) Pengawasan (supervision)(3) Penegakan hukum (law enforcement)(4) Daya tanggap (responsiveness)(5) Efisiensi dan efektivitas(6) Partisipasi(7) Profesionalisme(8) Akuntabilitas (accountability)(9) Wawasan ke depan (strategic vision)(10) Transparansi (transparency)

(1) Kesetaraan (equity)(2) Pengawasan (supervision)(3) Penegakan hukum (law enforcement)(4) Daya tanggap (responsiveness)(5) Efisiensi dan efektivitas(6) Partisipasi(7) Profesionalisme(8) Akuntabilitas (accountability)(9) Wawasan ke depan (strategic vision)(10) Transparansi (transparency)

(Lihat di www.goodgovernance.or.id)Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

TIGA UNSUR IMPLEMENTASI

1. Kebijakan (Pengaturan, Penetapan) *)2. Kegiatan/Tindakan **)3. Investasi **)

Dalam UU Keuangan Negara (17/2003):*) Kerangka ‘Regulasi’

**) Kerangka ‘Anggaran’

1. Kebijakan (Pengaturan, Penetapan) *)2. Kegiatan/Tindakan **)3. Investasi **)

Dalam UU Keuangan Negara (17/2003):*) Kerangka ‘Regulasi’

**) Kerangka ‘Anggaran’

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

UU No. 25 Tahun 2004tentang

Sistem Perencanaan Pemb. Nasional

1. Perencanaan: proses untuk menentukan tindakan masa depan yangtepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan SD yang tersedia.2. Pembangunan Nasional: upaya yang dilaksanakan oleh semuakomponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.3. SPPN: satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana2 pemb. Dalam jangka panjang,jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara danmasyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.4. RPJP 20 th, RPJM 5 th, RKP, Renstra KL, Renja KL.

UU No. 25 Tahun 2004tentang

Sistem Perencanaan Pemb. Nasional

1. Perencanaan: proses untuk menentukan tindakan masa depan yangtepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan SD yang tersedia.2. Pembangunan Nasional: upaya yang dilaksanakan oleh semuakomponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.3. SPPN: satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana2 pemb. Dalam jangka panjang,jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara danmasyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.4. RPJP 20 th, RPJM 5 th, RKP, Renstra KL, Renja KL.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

ASAS SPPN

Berdasarkan demokrasi dengan prinsip2 kebersamaan,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sertakemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional.

Sistematis; Terarah; Terpadu; Menyeluruh; Tanggap terhadapperubahan.

Asas umum penyelenggaraan negara.

ASAS SPPN

Berdasarkan demokrasi dengan prinsip2 kebersamaan,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sertakemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional.

Sistematis; Terarah; Terpadu; Menyeluruh; Tanggap terhadapperubahan.

Asas umum penyelenggaraan negara.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

TUJUAN SPPN

1. Mendukung koordinasi antarpelaku.2. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah/

antarruang/antarwilayah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah,antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

TUJUAN SPPN

1. Mendukung koordinasi antarpelaku.2. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah/

antarruang/antarwilayah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah,antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Alur Perencanaan dan PenganggaranPembangunan nasional

RKPRPJMNasional

RPJPNasional

RenstraKL

Renja -KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

RincianAPBN

Diacu

Pedoman Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Pemerintah

Pusat

RPJMDaerah

RPJPDaerah

RKPDaerah

RenstraSKPD

Renja -SKPD

RAPBD

RKA -SKPD

APBD

RincianAPBD

Diacu

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU 25/2004ttg SPPN

UU 17/2003ttg KN

Pemerintah

Daerah

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

RPJM 4(2020-2024)RPJM 1(2005-2009)

RPJM 2(2010-2014)Memantapkanpenataan kembaliNKRI, meningkatkankualitas SDM,membangunkemampuan iptek,memperkuat dayasaing perekonomian

RPJM 3(2015-2019)Memantapkanpembangunansecara menyeluruhdenganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitifperekonomian yangberbasis SDA yangtersedia, SDM yangberkualitas, sertakemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yangmandiri, maju, adildan makmur melaluipercepatanpembangunan disegala bidang denganstrukturperekonomian yangkokoh berlandaskankeunggulankompetitif.

PENTAHAPAN PEMBANGUNANRPJPN 2005-2025

RPJM 1(2005-2009)Menata kembaliNKRI, membangunIndonesia yangaman dan damai,yang adil dandemokratis, dengantingkatkesejahteraan yanglebih baik.

Memantapkanpenataan kembaliNKRI, meningkatkankualitas SDM,membangunkemampuan iptek,memperkuat dayasaing perekonomian

Memantapkanpembangunansecara menyeluruhdenganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitifperekonomian yangberbasis SDA yangtersedia, SDM yangberkualitas, sertakemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yangmandiri, maju, adildan makmur melaluipercepatanpembangunan disegala bidang denganstrukturperekonomian yangkokoh berlandaskankeunggulankompetitif.

21Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PRIORITAS NASIONAL

RPJMN 2010-20141 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5

6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan InovasiTeknologi

12

13

14

Ketahanan Pangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

RKP 2010 RKP 2011

PERCEPATANPERTUMBUHANEKONOMI YANGBERKEADILAN

DIDUKUNGPEMANTAPANTATA KELOLADAN SINERGI

PUSAT DAERAH

RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014PEMULIHAN

PEREKONOMIANNASIONAL DANPEMELIHARAANKESEJAHTERAAN

RAKYAT

“PERLUASAN DANPERCEPATAN

PERTUMBUHANEKONOMI YANG

INKLUSIF DANBERKEADILAN BAGI

PENINGKATANKESEJAHTERAAN

RAKYAT “

DITENTUKANDALAM PROSES

PENYUSUNAN RKP2013

DITENTUKANDALAM PROSES

PENYUSUNAN RKP2014

• Inpres 1/2010 tentangPercepatan Pelaksanaan PrioritasPembangunan Nasional

• Inpres 3/2010 tentang ProgramPembangunan yang Berkeadilan

Sudah jelas dankonkrit sasaran danK/L Pelaksana :ProgramKegiatanOutcomeOutputPendanaan Indikatif

INISIATIFBARU 2012

22Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%

INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%

RPJMN 2005-2009 dan2010-2014

INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%

Realisasi 2010 APBN 2011 RAPBN 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014PertumbuhanEkonomi: 6,1% 6,5 % 6,4%-6,9% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%Pengangguran : 7,1% 7,0 % 6,7%-7,0% 6,0%-6,6% 5,0%-6,0%Kemiskinan : 13,3% 1,5%-12,5% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8,0%-10,0%

Realisasi 2010 APBN 2011 RAPBN 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014PertumbuhanEkonomi: 6,1% 6,5 % 6,4%-6,9% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%Pengangguran : 7,1% 7,0 % 6,7%-7,0% 6,0%-6,6% 5,0%-6,0%Kemiskinan : 13,3% 1,5%-12,5% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8,0%-10,0%

23Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Akibat dari Hambatan KonektivitasAkibat dari Hambatan Konektivitas… menyadari pentingnya

penataan sistem logistikdalam persaingan domestik

dan internasional, pada 2008mulai disusun blueprintpengembangan logistik.

… menyadari pentingnyapenataan sistem logistik

dalam persaingan domestikdan internasional, pada 2008

mulai disusun blueprintpengembangan logistik.

Padang

Singapore

Balikpapan

Makassar

Jayapura

Jarak Geografisantara Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia

and Singapore

Jarak EkonomiBerdasarkan Trans Laut,

biaya relatif kontainer20-kaki dari Jakarta ke

tujuan domestikterhadap biaya ke

Singapura(unit cost = 1.0)

Padang

2.7

Singapore

1.0

Balikpapan1.3

Makassar1.7

Jayapura1.4

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

STRATEGI PELAKSANAAN MASTER PLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMIMembangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor, dengan pengembangan klasterindustri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan(komoditi).2. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONALKonektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomiKonektivitas antar koridor ekonomi ( antar pulau).Konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan),3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONALMeningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan programutama.

1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMIMembangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor, dengan pengembangan klasterindustri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan(komoditi).2. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONALKonektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomiKonektivitas antar koridor ekonomi ( antar pulau).Konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan),3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONALMeningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan programutama.Kegiatan yang perlu didanai APBN (New Initiatives 2012) meliputi:a. Kegiatan untuk melakukan deregulasi yang diperlukan untuk mempercepat kegiataninvestasib. Dukungan Infrastruktur untuk mengatasi bottleneck konektivitasc. Kebutuhan pengembangan IPTEK

25Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT

RTMRTM

RTHMRTHMKlaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (Bila diperlukan)

6. Dll.

Klaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (Bila diperlukan)6. Dll.

Klaster-2PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-2PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)

Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)

MASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATANMASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATANPEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIAPEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

MASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATANMASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATANPEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIAPEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PeningkatanKesejahteraan

Masyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan

Kerja

PenguranganAngka

Kemiskinan

26

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat PinggirPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTStermiskin.

RTSMRTSM

RTMRTM

Klaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (Bila diperlukan)6. Dll.

Klaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (Bila diperlukan)6. Dll.

Klaster-2PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-2PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)

Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)

Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *)6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKATPINGGIR PERKOTAAN *)

Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *)6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKATPINGGIR PERKOTAAN *)

PeningkatanKesejahteraan

Masyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan

Kerja

PenguranganAngka

Kemiskinan

RTSM *)RTSM *)

RTM *)RTM *)

RTHMRTHM

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Posisi MP3EIDalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Planning andbudgeting system

Needs to accelerateIndonesia economic

development

Rapidly changing regional andglobal dynamics

National Long-TermDevelopment Plan (RPJPN)

2005-2025

1. REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Degradation

Action plans andprojects

Private & PPP

Regulation & publicplan

MASTERPLANAcceleration and

expansion of Indonesiaeconomic development

National Medium-TermDevelopment Plan

(RPJMN) 2010-2014

1

Annual Development Plan(RKP)

27

Integration

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Prinsip Dasar Perencanaan

LogisRealistikFeasible

ImplementableAcceptable

LogisRealistikFeasible

ImplementableAcceptable

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

PENUTUPPENUTUP Manajemen pembangunan harus selalu berkembang sesuai

dengan perkembangan keadaan, kemampuan dankebutuhan.

Perlu ada tujuan dan arah yang akan dicapai, mis. sesuaidengan UU 25/2004 adalah RPJPN (UU 17/2007). RPJPNmenjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJPDaerah, penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana KerjaPemerintah (RKP).

Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visiIndonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, perludidukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan nasionalyang kuat, kapabel dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakanpemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran-serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

30

Manajemen pembangunan harus selalu berkembang sesuaidengan perkembangan keadaan, kemampuan dankebutuhan.

Perlu ada tujuan dan arah yang akan dicapai, mis. sesuaidengan UU 25/2004 adalah RPJPN (UU 17/2007). RPJPNmenjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJPDaerah, penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana KerjaPemerintah (RKP).

Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visiIndonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, perludidukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan nasionalyang kuat, kapabel dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakanpemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran-serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan

DRAFT

Pusdiklat Spimnas

Bidang Kepemimpinan