-
i
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK
DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
780/PID.SUS/PN.PLG)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh :
Ary Darmawan
Nim.502015272
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019
-
ABSTRAK
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)
Oleh:
Ary Darmawan
Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE
tersebut
yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa
dokumen pribadi
(dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte
kelahiran,
Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan
lain-lain); dokumen
niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek
obligasi,
kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain).
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini
dilakukan untuk
mengetahui: Apa itu tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ?
Apa yang
menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan
dokumen
elektronik? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan
menjelaskan tindak
pidana pemalsuan dokumen elektronik serta untuk mengetahui
dasar
pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan
dokumen
elektronik ?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif
dengan
pendekatan normatif . Metode penelitian hukum normatif, yaitu
jenis penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder, sebab itu
sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian ini,
penulis ingin
menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara
penggambaran
yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan
yang telah
dirumuskan sebelumnya
pemalusan dokumen elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja
dan
tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan,
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik tersebut
dianggap seolah-olah data yang otentik. diatur dalam pasal 35
undang undang
nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang
undang
19 tahun 2016 tentang ITE dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar
rupiah
Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Dokumen Elektronik
-
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWr.Wb.
Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta
alam,
Rabb yang wajib dan berhak disembah.Di tangan-Nya-lah terletak
segala daya dan
upaya.Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya.Berkat rahmat dan
kasih sayang-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada
waktunya.Salam dan
salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad
SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia.Juga kepada
orang-orang saleh
dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan
risalahnya.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang,
dengan judul
:DASAR DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang
telah
turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui
kesempatan yang baik ini,
dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor
Universitas
Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
-
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang dan sebagai Pembimbing
Skripsi
Penulis.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN.,
MH
Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.,
Selaku
Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil
Dekan
III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas
Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. M.Yahya Selma.,SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik
pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan
mengajari kami dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas
semua
kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis
memohon
keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis
dapatkan
bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
7. Ayahanda M. Faisal, SE. dan Ibunda Nelly Hasan, terima kasih
yang tak
terhingga atas do’a, semangat, kasih sayang, pengorbanan,
nasihat dan
ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga
Allah
SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
-
8. Saudari-saudariku, Vinna Inka Melina, SH. Dan Vinny Dwi
Melliny, S.E
terima kasih atas nasihat, semangat dan bimbingannya.
9. Keluarga besar “Nanghasan” yang ada di Palembang dan di
luar
Palembang.
10. Teman Spesialku (Bianca Versilia) yang selalu memberi
semangat.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari masa kanak-kanak sampai
dengan masa
perkuliahan terutama “Anak-anak komplek Bukit Sukatani”, terima
kasih
atas seluruh waktu dan ketidakjelasannya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 FH UMP
terutama
kumpulan pertemanan yang kita sebut “Kost Gilo” terima kasih
atas
kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita.
13. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan LI Posko 145terima
kasih atas
pelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dari kalian.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang
telah
membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril
maupun
materil.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya
bagi
kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga
juga dapat menjadi
amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan
dalam
penyusunan skrpsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang
membangun sangat
penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.
-
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Palembang, Juli 2019
Penulis,
Ary Darmawan
-
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
...................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
................................. ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
.......................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
.......................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
..............................................................
v
ABSTRAK
...................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR
.................................................................................
vii
DAFTAR ISI
................................................................................................
x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang.......................................................................
1
B. Permasalahan
.........................................................................
5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
.................................. 5
D. Definisi Konseptual
...............................................................
6
E. Metode Penelitian
..................................................................
8
F. Sistematika Penulisan
............................................................ 10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
............................. 12
B. Tinjauan Umum Tentang
Pembuktian................................... 20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
.............................. 23
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan ............
34
E. Tinjauan Umum Tentang UU ITE
.......................................... 51
-
BAB III : PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik dalam UU
ITE
.........................................................................................
56
B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap PerkaraTindak Pidana
Pemalsuan Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan
Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG)
...................................... 61
BAB IV :PENUTUP
A. Kesimpulan
............................................................................
72
B. Saran
......................................................................................
73
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan
teknologi
informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi
sini telah
merabak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja,
namun negara
berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi pada
masyarakatnya
masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan
kedudukan yang
penting bagi kemajuan sebuah bangsa.
Berdasarkan pengamatan para pakar hukum dan politik,
keberadaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi
Elektronik (UU ITE) mempunyai 2 (dua) dampak yaitu dampak
positif dan
dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif, misalnya
memberikan
peluang bagi semua orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya
melalui
penyelenggaraan sistem elektronik dan sekaligus memberikan
perlindungan
hukum terhadap kegiatan bisnisnya (e-commerce), mengantisipasi
kemungkinan
penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan
hukum
terhadap transaksi dan sistem elektronik, dan masih banyak
manfaat lainnya.
Selain dampak positif keberadaan Undang-Undang ITE, namun ada
juga dampak
negatifnya yaitu diantaranya penyalahgunaan internet seperti
pembobolan situs
situs tertentu milik pemerintah, pemalsuan dokumen, dan masih
banyak lagi
dampak negatifnya.
-
2
Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang
ditimbulkan
oleh internet, Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR melalui
proses
pertimbangan pada tanggal 21 April 2008, maka diundangkanlah
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di dalam
Pasal 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa “Pemanfaatan
teknologi informasi
dan transaksi elektonik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat,
kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau
netral teknologi.1
Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE
tersebut
yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa
dokumen pribadi
(dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte
kelahiran,
Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan
lain-lain); dokumen
niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek,
obligasi,
kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain). Dokumen-dokumen lainnya
yang dapat 2
dipalsukan yaitu berupa Surat pengantar, Faktur, Bill of Lading,
Blanko/Formulir,
dan Letter of Credit.
Tindak pidana pemalsuan dokumen melalui media internet ini
termasuk
dalam kategori kejahatan maya (cybercrime), yang dapat dilakukan
baik oleh
seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terkoordinir).
Cybercrime
(kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada
aktivitas
kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat,
sasaran atau
tempat terjadinya kejahatan. Adanya cybercrime telah menjadi
ancaman stabilitas,
1 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013,
hlm.195.
2 Alfi, “Kegunaan Dokumen”, dalam
http://wati12.blogspot.co.id/2012/02/kegunaan-
dokumen.html, diunduh tanggal 27 april 2019
-
3
sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang
dilakukan dengan
teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.
Dalam
pelaksanaannya, cybercrime memungkinkan adanya delik formil dan
delik
materil. 3
Pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik ini umumnya
berlangsung
pada kontrak dagang elektronik (E-commerce). Menurut Julian
Ding, bahwa “E-
Commerce as it is also known is a commercial transaction between
a vendor and
a purchaser or parties in similar contractual relationship for
the supply of good,
services or the acquisition or right”. Secara singkat dapat
diterjemahkan, “E-
Commerce seperti yang juga dikenal adalah transaksi komersial
antara penjual dan
pembeli atau pihak dalam hubungan kontraktual yang sejenis untuk
penyediaan
baik jasa atau mengambil alih hak.” Kontrak ini dilakukan dengan
media
elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini
terdapat didalam
jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet.
Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat
kelengkapan
negara dalam menegakkan keadilan kini tidak bisa lagi tinggal
diam. Pemerintah
sudah bergerak dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polri harus
bergerak secara
aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dan aparat hukum
didunia nyata
dan juga dunia maya. Cyberpolice harus bergerak menjadi polisi
yang mampu
menangani kasus-kasus di dalam segala tindakan kriminal yang
dilakukan di
dunia maya. Beberapa kasus cybercrime yang pernah ditangani
Polri adalah Cyber
3 Julian Ding, “E-commerce: Law and Practice”, (Malaysia: Sweet
and Maxwell Asia,
2009), hlm 25
-
4
Smuggling, credit card forgery, dan Hacking Situs. Untuk itu,
Undang-Undang
ITE yang diberlakukan sejak April 2008 ini memang merupakan
terobosan bagi
dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia
maya di Indonesia
mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di
dunia maya,
Undang-Undang ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law.
Sebagaimana layaknya
Cyber Law di negara-negara lain, Undang-Undang ITE ini juga
bersifat
ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang
yang berdomisili di
Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di
wilayah hukum di
luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di
Indonesia atau di
luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.4
Dalam kasus kejahatan teknologi, proses penegakan hukum tidak
dapat
begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses
pembuktian. Apalagi
jika delik terhadap perbuatan kejahatan teknologi tersebut telah
dapat dikenakan
delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas.
Upaya yang dapat
ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan
perbuatan pelaku
kejahatan teknologi melalui jalur KUHP. Artinya Polri tetap
menggunakan alat-
alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti
dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini
harus mampu
membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan dan membuktikan
adanya akibat
dari perbuatan kejahatan teknologi. Dalam kata lain, proses
pembuktian terhadap
tindak pidana pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik
menjadi kendala
4 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber
crime) urgensi
pengaturan dan celah hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
Hlm. 1
-
5
besar terutama kendala di bidang alat bukti dan/atau
pembuktiannya karena di
dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara tegas mengenai hal
tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “
DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus Putusan Nomor
780/Pid/Sus/2018/PN.PLG)
B. Permasalahan
Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas maka
permasalahan
sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan dokumen
elektronik
dan dimana diaturnya kejahatan pemalsuan dokumen elektronik
tersebut ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutusukan
perkara
kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam
putusan
Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan
permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat
pembahasan dan
penelitian ini yang bersangkut paut dengan Dasar Pertimbangan
Hakim terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Transaksi Informasi dan
Elektronik dalam
Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG.
-
6
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan
yang jelas tentang:
1. Kejahatan tindap pidana pemalsuan pemalsuan dokumen
elektronik
berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Jo
undang-undang
nomor 19 tahun 2016 tentang ITE
2. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
perkara
kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam
putusan
nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG
D. Definisi Konseptual
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep
khusus
yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan
istilah yang akan
diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak
terjadi kesimpang
siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan
dikemukakan
penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini
sebagai berikut :
1. Dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar
atau yang
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak
pidana.
Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap
hal-hal
penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat
dapat
dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat
objektif.
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak
pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan
atau suatu
-
7
tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang
telah
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh
Undang-Undang,
baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur
obyektif,
tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak
pidana
tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan
oleh pihak
ketiga
3. Tindak pidana pemalsuan dokumen adalah Suatu perbuatan yang
bersifat
mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus,
menambah,
membuat data at pada sebuah program menjadi tidak terjangkau
dengan
tujuan kepentingan pribadi/kelompok.
4. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog,
digital,
elektromagnetik, optial,atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elekronik. Jadi,
genus
proximum (genus terdekat) dari dokumen elekronik adalah
informasi
elektronik.
5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam
KUHAP.
6. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau
perkara,
masalah yang diujikan di pengadilan merupakan keadaan atau
kondisi
khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
-
8
7. Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap
orang
yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-
Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun
di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan
kepentingan Indonesia.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian
ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis
penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka, sebab
itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian
ini, penulis ingin
menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan
cara
penggambaran yang jelas untuk mendekati onjek penelitian
maupun
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Jenis dan Sumber Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum
yang
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini
meliputi:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945;
2)
-
9
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP);
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
(KUHAP);
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
7) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang
memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi:
1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik
penelitian;
2) Hasil penelitian dari para sarjana;
3) Literatur dan hasil penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk
atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini
biasanya
diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain
sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan datapenelitian dalam suatu penelitian merupakan hal
yang
sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini
menggunakan
teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan
(library research).
Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian
yang bersifat
teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku,
literatur,
-
10
dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil
penelitian
serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang
diteliti.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulan,
diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak
tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi
data dan
pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum
tersebut
dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika
berpikir
induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah
tertentu dan
konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan
secara khusus
diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut
dapat
menjawab permasalahan dalam penelitian.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab
dengan
sistematika sebagai barikut:
Bab I Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang,
permasalahan,
ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian
serta
sistematika penulisan.
Bab II Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori
yang erat
kaitannya dengan objek penelitian, yaitu pengertian analisis,
tindak
pidana, tindak pidana pemalsuan data dan undang undang informasi
dan
transaksi elektronik.
-
11
Bab III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kejahatan
pemalsuan
dokumen elektronik dan pertimbangan hakim terhadap perkara
tindak
pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam infromasi dan
transaksi
elektronik putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG.
Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran.
-
12
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU
Adami Chazawi, (2002), Kejahatan Tehadap Pemalsuan, Grafindo
Persada,
Jakarta.
Andi Hamzah, (1994), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka
Cipta
Antonius Sudirman, (2007), Hati Nurani dan Putusannya, Bandung:
PT. Citra
Abadi Bakti
Barda Nawawi Arief, (2002), Sari Kuliah Perbandingan Hukum
Pidana, Jakarta:
Raja Grafindo Persada
Chairul Huda, (2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan
Kedua,
Jakarta: Kencana
Diah Purnamasari, (2017), Amandemen UU ITE , Sinar Grafika
Offset, Jakarta
Ding, J. (2009). E-commerce: Law and Practice. Malaysia: Sweet
and Maxwell
Asia.
Dwidja Priyono, (2004), Kebijakan Legislatif tentang Sistem
Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung: Utomo
Hanafi, (1887), Strict Liability dan Vicarius Liability dalam
Hukum Pidana,
Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia
Laden Marpaung, (2005), Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan
Kedua,
Jakarta: Sinar Grafika,
Lilik Mulyadi, (2010), Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana:
Teori,
Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung:
Citra
Aditya Bakti
M. Yahya Harahab, (2005), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan
Kembali, Jakarta: Sinar Grafika
Martiman Prodjohamidjojo, (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik
dalam Delik
Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung: CV Mandar Maju
Mahrus Ali, (2015), Dasar-Dasar Hukum Pidana: Cetakan ketiga,
Jakarta: Sinar
Grafika
Moch Anwar, (1990) , Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra
Aditya Bakti,
Bandung
-
13
Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi, Jakarta:
Rineka Cipta
Mujahid Latief, (2007), Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu
Rekomendasi (jilid
II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
Sarjipto Rahardjo, (1996), Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti
Siswanto Sunarso, (2015), Filsafat Hukum Pidana: Konsep,
Dimensi, dan
Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers
Soedirjo, (1985), Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta:
CV Akademika
Pressindo
Soesilo,( 1996) ”Kitab undang-undang hukum pidana” Bogor
Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bogor:
Politeia.
Suhariyanto, B. (2013). Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber
crime).
Jakarta: Rajawali Pers.
Teguh Prasetyo, (2011)”Hukum pidana” Jakarta
Tolib Effendi, (2014), Dasar Dasar Hukum Acara Pidana
(Perkembangan dan
Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Setara Press
Tri Andriman, (2006), Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan
Umum
Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: UNILA Press
Wirjono Prodjodikoro, (2005) ,Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia: Cetakan
Ketiga, Bandung: Eresco
Wirjono prodjodikoro. (2003) Tindak-tindak Pidana Tertentu
di
Indonesia, Bandung: Eresco
Zainal Abidin Farid, (2007), Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar
Grafika
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
14
C. SUMBER INFORMASI (INTERNET)
“Alfi, 2012, “Kegunaan Dokumen ,” melalui http :// wati12.
blogspot.
co.id/2012/02/ kegunaan-dokumen.html ----- diakses tanggal 27
April 2019
“Ali, 2013, “Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan
Hans Kelsen”,
melaluihttps://alisafaat.wordpress.com ----- diakses tanggal 13
juni 2019
“Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi
dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 3”, ----- diakses tanggal
27 April
2019
“Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 780/Pid.sus//2018/PN
PLG
“dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan, diakses
tanggal 21
juli 2019
https://alisafaat.wordpress.com/https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan