Dasar ilmu pem (hiro)

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

OLEH :

Dr. Drs. HYRONIMUS ROWA, M.SiPEMBANTU REKTOR II IPDN

BIODATA SINGKAT1. HYRONIMUS ROWA, DR, DRS, M.Si2. LAHIR DI BAJAWA-FLORES-NTT.3. STATUS BERKELUARGA.4. DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN.5. PEMBANTU REKTOR II PADA INSTITUT PEMERINTAHAN

DALAM NEGERI (IPDN) KEMDAGRI.6. TENAGA PENGAJAR : DIKLAT KDH, DIKLATPIM, DIKLAT

TEKNIS FUNGSIONAL, DIKLAT DPRD SE INDONESIA DARI BADANDIKLAT KDN, DOSEN TAMU SESKO AL CIPULIR, KONSULTAN WORLD BANK, DRSP, DAN IFES.

7. ANGGOTA TIM PERUMUS RUU BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

8. ALAMAT RUMAH KAMPUS IIP CILANDAK JAKSEL NOMOR TELP.(021) 7806602, FAX.(021)7822667, HP.08161912750.

MATERI PEMBELAJARAN1. TUJUAN PEMBELAJARAN2. MAKNA ILMU PEMERINTAHAN3. LAHIRNYA PEMERINTAHAN4. LAHIRNYA ILMU PEMERINTAHAN5. OBYEK KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN6. PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN7. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN8. CABANG STUDI ILMU PEMERINTAHAN9. ASAS-ASAS ILMU PEMERINTAHAN10. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA11. PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN12. PENGEMBANGAN TEORI PEMERINTAHAN13. TANTANGAN ILMU PEMERINTAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN ILMU PEMERINTAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN ILMU PEMERINTAHAN

1. Memahami dan Menguasai Ilmu Pemerintahan.2. Menguasai Ontologi Ilmu Pemerintahan.3. Menguasai Epistemologi Ilmu Pemerintahan.4. Menguasai Aksiologis Ilmu Pemerintahan.5. Mampu memotret dan meneliti masalah-masalah

pemerintahan.6. Memahami perkembangan ilmu dan teknologi di bidang

pemerintahan.7. Mampu memahami dan memecahkan masalah-masalah

pemerintahan.8. Mampu mengembangkan ilmu pemerintahan.

LITERATURE WAJIB1. Poelje, CH, Van., 1942, Algemene

Inleiding tot de Bestuurkunde, Alphen aan de Rijn N. Samson.

2. McIver, Robert M., 1947, The Web of Government, The Macmillan Company.

3. Finer, Herman., 1949, Theory and Practice of Modern Government, Henry Holt and Company, New York.

4. C. F. Strong, 1960, Modern Political Constitutional, Sidgwick and Jackson, Ltd., London.

5. Braasz, H.A. cs., 1962, Inleinding tot de Bestuurwetenschap: Den Haag.

6. Samuel Edward Finer, 1974, Comparative Government, Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, Middlesex, England.

7. Rosenthal U., Schendelen, M.P.C.M. Van., 1987, Rengeling, H.B. Openbaar Bestuur: Alphen aan de Rijn N. Samson.

8. Hoogerwerf, 1987, A De Beleidstheori, P.B. Lehning and J.B.D. Simonis Handboek beleidswethenschap: Amsterdam.

9. Bayu Surianingrat, 1980, Mengenal Ilmu Pemerintahan: Aksara Baru, Jakarta.

10. S. Pamudji, 1983, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta.

11. Soewargono, 1996, Jatidiri Ilmu Pemerintahan, IIP Pres.

12. M. Ryaas Rasyid , 1996, Makna Pemerinatahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone.

13. Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Bina Aksara.

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DARI ILMU PEMERINTAHAN

APA ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN?

Ontologi adalah subject matter, focus interest, hakekat yang dikaji. Artinya apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu definisi, batasan atau ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri.

APA EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN?

Bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat, metode apa yang digunakan. Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan dapat metode deduktif, induktif, deskriptif, historis atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat berupa pendekatan kelembagaan, prilaku dsb.

APA AKSIOLOGI DARI ILMU PEMERINTAHAN?

Aksiologi berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu, kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Manfaatnya dapat berupa kognitif yaitu meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan dan psikomotor yaitu dapat meningkatkan keterampilan birokrat dalam pelayanan publik, sementara affektif dapat meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.

MAKNA ILMU PEMERINTAHAN

ILMU = SEPERANGKAT PENGETAHUAN YANG : 1. TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN LOGIS;2. MEMPUNYAI OBYEK/SASARAN TERTENTU YANG

MENJADI MATERI POKOK PEMBAHASAN;3. ADANYA PUSAT PERHATIAN TERTENTU SEBAGAI

SUDUT PANDANG DALAM MEMBAHAS OBYEKNYA;4. MENGGUNAKAN METODE-METODE ILMIAH

TERTENTU; 5. MEMILIKI KEBENARAN YANG OBYEKTIF; DAN 6. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.

PENGERTIAN ILMU (SCIENCE)

MAKNA PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)

SEGALA SESUATU YANG KITA TAHU MELALUI PENANGKAPAN PANCA INDERA :• MELALUI LIHAT (MATA).• MELALUI RABA (TANGAN).• MELALUI RASA (LIDAH).• MELALUI DENGAR (TELINGA).• MELALUI CIUM (HIDUNG).

APA ITU TEORI (THEORY)1. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep),

batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan meprediksikan suatu gejala, (Fred N. Kerlinger, 1973).

2. Teori adalah alat dari ilmu (tool of science) sebagai formulasi dari fakta-fakta, (Moh Nazir, 1988).

KONSEPTUALISASI TEORI PEMERINTAHAN

TEORI/HUKUM/DALIL

RAMALAN & PENJELASAN

FAKTA & OBSERVASI

induktif deduktif

(A. F. Chalmers, 1976)

HUBUNGAN TEORI DENGAN FAKTA PEM

FAKTA TEORI

Memperjelas celah pengetahuan

Meringkaskan fakta

Memperkecil jangkauan

Meramalkan

Sumber lahirnya

menolak

Merubah orientasi

Mendefinisikan kembali

Memberi jalan mengubah

Memformulasikan fakta deduktif

induktif

Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep dimana konsep yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Konsep-konsep yang diambil dari lapangan empirik ini telah tersusun, oleh karena itu ilmu pemerintahan mempunyai sistematika sendiri.

WHAT IS GOVERNMENT ?GOVERNMENT IS POLITICS PLUS ADMINISTRATION.(PEMERINTAHAN ADALAH POLITIK TAMBAH ADMINISTRASI)(Herman Finer-University Chicago, Theory and Practice of Modern Government,1949:7)

Government menurut pendapat Finer sebagai Politics and Administration

• Pemerintahan terkait dengan proses politik yakni menyangkut pembuatan kebijakan dan perumusan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang mencakup kegiatan-kegiatan politik.

• Pemerintahan terkait dengan kemampuan melaksanakan atau mengimplementasikan keputusan politik dengan menggunakan cara kerja manajemen pemerintahan yang efektif dan dinamakan administrasi.

WHAT IS GOVERNMENT (C. F. STRONG, 1960:6)

Government is there fore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloquially use it to day, when ... Govenment, in the broader sense, is charged with and without. Is must, there fore, have, first military power, or the control of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state’s behalf.

TERJEMAHANNYA SINGKATPEMERINTAHAN ADALAH ORGANISASI

DALAM MANA DILETAKAN HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEKUASAAN

BERDAULAT ATAU TERTINGGI. PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS MENCAKUP SELURUH CABANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN

NEGARA (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF, ATAU KESELURUHAN LEMBAGA NEGARA), DAN

PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT HANYA BADAN EKSEKUTIF.

EMPAT MAKNA PEMERINTAHAN (SAMUEL EDWARD FINER,1974:3-4)

1. THE ACTIVITY OR THE PROCESS OF GOVERNING (MENUNJUKKAN KEGIATAN ATAU PROSES MEMERINTAH YAITU MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN).

2. STATE OF AFFAIRS (MENUNJUKAN MASALAH-MASALAH/HAL IKHWAL NEGARA DALAM MANA KEGIATAN DAN PROSES DI ATAS DIJUMPAI DAN SISELENGGARAKAN).

3. PEOPLE CHARGED WITH THE DUTY OF GOVERNMENT (MENUNJUKKAN ORANG-ORANG MAKSUDNYA PEJABAT-PEJABAT) YANG MEMILIKI TUGAS-TUGAS UNTUK MEMERINTAH).

4. THE MANNER, METHOD OR SYSTEM BY WHICH A PARTICULAR SOCIETY IS GOVERNED (MENUNJUKAN CARA, METODE ATAU SISTEM DENGAN MANA SUATU MASYARAKAT TERTENTU DIPERINTAH).

MAKNA PEMERINTAHAN(S. PAMUDJI, 1987:23)

SECARA ETIMOLOGIS PEMERINTAHAN BERASAL DARI KATA PEMERINTAH,

SEDANGKAN PEMERINTAH BERASAL DARI KATA PERINTAH.

PERINTAH ADALAH PERKATAAN YANG BERMAKSUD MENYURUH MELAKUKAN

SESUATU PERBUATAN.

PEMERINTAH ADALAH KEKUASAAN MEMERINTAH SUATU NEGARA (DAERAH NEGARA) ATAU BADAN YANG TERTINGGI YANG MEMERINTAH SESUATU NEGARA (SEPERTI KABINET MERUPAKAN SUATU

PEMERINTAH).

PEMERINTAHAN ADALAH PERBUATAN (CARA, HAL URUSAN DAN SEBAGAINYA)

MEMERINTAH.

BAYU SURIANINGRAT (1980)

PEMERINTAHAN ADALAH ORANG ATAU BADAN ATAU PERANGKAT

YANG MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN ATAU

YANG MEMERINTAH.

TUGAS PEMERINTAH1. MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN BAGI

MASYARAKAT (PUBLIC WELFARE).2. MELINDUNG DAN MENGAYOMI

MASYARAKAT.3. MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT.4. PENGENDALIAN ATAS KESELURUHAN

TINDAKAN WARGA (WNI DAN WNA).5. MENGATUR KEHIDUPAN BERSAMA WARGA

AGAR TERCIPTA KETERATURAN.

FUNGSI POKOK PEMERINTAH1. PENGATURAN (REGULATION) YAKNI

MELAKUKAN PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN) AGAR TERCIPTA KETERATURAN DALAM MASYARAKAT.

2. PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT) YAKNI FUNGSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

3. PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) YAKNI FUNGSI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG MANDIRI.

4. PELAYANAN (SERVICES) YAKNI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KEADILAN DALAM MASYARAKAT.

TUGAS PEMERINTAH RI ADALAH MEWUJUDKAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

MENURUT PEMBUKAAN UUD 19451. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN

SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA (NATIONAL PROTECTION: URUSAN PERLINDUNGAN).

2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM (PUBLIC WELWARE: URUSAN MENSEJAHTERAKAN).

3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (NATION EDUCATION: URUSAN PENDIDIKAN).

4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL (INTERNATIONAL RELATIONSHIP FREE: URUSAN INTERNASIONAL).

PENGERTIAN ILMU PEMERINTAHAN

G. A. VAN POELJE (1942) BAPAK ILMU PEMERINTAHAN

ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG BERTUJUAN UNTUK

MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM SECARA SAH BAGI KESELURUHAN WARGA.

KERAGUAN ILMU PEMERINTAHAN(ROBERT MCIVER,1947:6)

When we speak of a science of government we are not raising doubts concerning the feasibility of political science, as that expression is commonly used. (apabila kita berbicara tentang ilmu pemerintahan, jangan diragukan lagi bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan)

SYARAT SUATU NEGARA1. ADA PEMERINTAHAN,2. ADA PENDUDUK,3. ADA WILAYAH,4. ADA PENGAKUAN NEGARA LAIN.

DENGAN DEMIKIAN SECARA AKADEMIK DAN EMPIRIK

BAHWA : ILMU YANG MENGELOLA

PEMERINTAHAN NEGARA YAITU ILMU PEMERINTAHAN

BAYU SURIANINGRAT (1980)

ILMU PEMERINTAHAN ADALAH SALAH SATU DARI ILMU-ILMU SOSIAL …DENGAN SASARANNYA BERUPA GEJALA SOSIAL YANG ADA KAITANNYA ATAU YANG MENGANDUNG SIFAT PEMERINTAHAN.

SASARAN ILMU PEMERINTAHAN MENCAKUP SEGALA MACAM DAN

SELURUH PERBUATAN DAN PERILAKU PEMERINTAHAN ATAU

SEMUA GEJALA SOSIAL YANG BERSIFAT PEMERINTAHAN.

U. ROSENTAL (1986)ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG SECARA OTONOM MEMPELAJARI BEKERJANYA STRUKTUR-STRUKTUR DAN PROSES-PROSES PEMERINTAHAN UMUM, BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN SECARA EKSTERNAL.

SEMENTARA ITU PEMERINTAHAN UMUM DIRUMUSKAN SEBAGAI KESELURUHAN STRUKTUR DAN

PROSES-PROSES YANG MELIBATKAN KEBIJAKSANAAN DAN KEPUTUSAN

YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN ATAS NAMA BAGI KESELURUHAN KEHIDUPAN BERSAMA WARGA.

H.A. BRAASZ (1986)

ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI CARA

BAGAIMANA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN UMUM DISUSUN DAN

DIFUNGSIKAN TERHADAP WARGA NEGARA, BAIK SECARA INTERNAL

MAUPUN SECARA EKSTERNAL.

AFAN GAFFAR (1992:4)

ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM SUATU NEGARA. PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBAGAI OBYEK UTAMA DARI STUDI ILMU PEMERINTAHAN.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG

MEMPELAJARI BAGAIMANA MEMENUHI DAN MELINDUNGI KEBUTUHAN DAN

TUNTUTAN TIAP ORANG AKAN JASA-PUBLIK DAN LAYANAN CIVIL, DALAM HUBUNGAN

PEMERINTAHAN, (SEHINGGA DAPAT DITERIMA) PADA SAAT DIBUTUHKAN

OLEH BERSANGKUTAN.

OBYEK ILMU PEMERINTAHAN

1. PERISTIWA PEMERINTAHAN.2. FENOMENA PEMERINTAHAN.3. GEJALA-GEJALA PEMERINTAHAN.4. PRAKTEK PEMERINTAHAN.

METODE ILMU PEMERINTAHAN

METODE ILMU PEMERINTAHAN YANG DIGUNAKAN DAPAT BERUPA METODE INDUKTIF ATAU DEDUKTIF DENGAN PENDEKATAN INSTITUSIONAL , BEHAVIORAL, SISTEM, KOMPREHENSIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, FUNGSIONAL, STRUKTURAL, POLITIK, YURIDIS, EKONOMI, SOSIOLOGIS, PSIKOLOGIS, PELAYANAN, DSB.

TUJUAN DARI ILMU PEMERINTAHAN

TUJUAN ILMU PEMERINTAHAN1. Untuk memahami masalah-masalah atau

gejala-gejala pemerintahan.2. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa

pemerintahan.3. Untuk penerapan atau aplikasi dalam

kehidupan pemerintahan.4. Untuk meramalkan gejala-gejala

pemerintahan pada masa yag akan datang.5. Untuk mencari kebenaran pemerintahan.6. Untuk membentuk teori pemerintahan.

Dengan demikian dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa ilmu pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, tetapi harus diakui bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang exist dengan teori yang canggih dan mandiri bisa dianggap masih “remaja” atau belum “dewasa” .

LAHIRNYA PEMERINTAHAN:PEMERINTAHAN SEBAGAI

GEJALA SOSIAL

GEJALA PEMERINTAHAN• Pemerintahan sebagai suatu gejala sosial

telah muncul sejak lahirnya manusia di muka bumi yaitu sejak ada penguasa dan yang dikuasai dalam masyarakat.• Lahirnya penguasa atau kelompok yang

berkuasa untuk mencegah “bellum omnium contra omnes and homo homini lupus” (manusia yang kuat menjadi srigala bagi yang lemah).

• Para filsof sebelum abad Masehi seperti Socrates, Plato dan Aristoteles telah mencoba berfikir dan memformulasikan gejala-gejala pemerintahan itu secara lebih sistematis, universal dan radikal.

• Aristoteles, manusia sebagai “Zoon Politicon” bahwa setiap manusia berperan ganda sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkawan dan saling membutuhkan.

• Pada masa hidupnya, Plato pernah menulis suatu buku yang berjudul Politeia. Kata Politeia ini dari kata polis yang berarti kota.

• Dengan demikian maka buku karya Plato tersebut membahas tentang kota atau kekotaan, namun yang dibicarakan bukan kota secara keseluruhan dalam arti mengenai unsur-unsur negara yang secara tradisional terdiri dari Wilayah, Rakyat dan Pemerintah, tetapi kota sebagai pemerintah.

• Melainkan hanya mengenai unsur yang ketiga yaitu pemerintah, sehingga politeia akan lebih tepat kalau diterjemahkan dengan “pemerintahan polis” (Surianingrat,1980:16).

• Pemerintahan sebagai ilmu (Science) baru muncul pada pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya karya Van Poelje tentang Bestuurkunde di Negeri Belanda pada tahun 1940 an.

SEJARAH LAHIRNYA PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU

• Ilmu Pemerintahan berciri modern pertama kali lahir di Prusia dan Austria pada abad 17.• Pada masa itu, ilmu pemerintahan

dikenal dengan nama Kameralwissenchaften.• Landasan pemikiran adalah pada masa

itu diperlukan sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan fungsi pejabat pemerintah.

• Pada masa pemerintahan Raja Frederik Willem I (1713-1749) mata kuliah Kameralistik diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Hale. • Mata kuliah Kameralistik pada masa itu lebih

didekatkan pada analisis pengelolaan pemerintahan negara secara efisien sehingga lebih berciri muatan ekonomi pemerintahan yang membahas tentang masalah keuangan pemerintahan, pajak, kepolisian, administrasi pemerintahan, struktur pemerintahan.

• Pada abad 18 perkembangan studi kameralistik seiring dengan kebutuhan pemerintahan kerajaan untuk kebutuhan pemerintahan kerajaan yang kuat, sehingga obyek kameralistik bergeser pada studi masalah hukum pada spirit negara yang didasarkan pada hukum.

• Menurut Carl Friedrich (1963) bahwa faktor penyebab studi kameralistik bergeser pada studi hukum karena berkembangnya spirit pemerintahan negara pada masa itu tentang negara yang berdasarkan pada konstitusi dan legalisme yang mengatur hubungan-hubungan antara penguasa dengan rakyat dan melindungi kebebasan dan hak milik individu ketika Napoleon berkuasa.

• Pada zaman awal abad 18 studi hukum mendapat porsi yang utama dalam upaya menegakan hukum dalam negara yang tepat, adil dan benar.

• Semenjak akhir abad 18, Kameralistik kurang berkembang di eropa. Kurang lebih 100 tahun kemudian, di Amerika Serikat tumbuh ilmu sejenis yang dirintis oleh para ilmuwan Amerika yang belajar di Jerman.

• Ketika Andrew Jackson terpilih sebagai Presiden Amerika tahun 1878, menjadikan filsafat egaliterian dalam sistem pemerintahan oleh rakyat yang dilaksanakan dengan pemilihan umum yang bebas. Kemudian dibentuklan pejabat pemerintahan yang mewakili rakyat dalam norma-norma aristokrasi.

• Presiden Andrew Jackson, setelah melakukan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan perwakilan rakyat, langkah selanjutnya melakukan rekrutmen pegawai pemerintahan berdasarkan spoil sistem yang akhirnya menimbulkan berbagai ekses.

• Puncak amarah rakyat terhadap praktek spoil sistem dengan terbunuhnya Presiden Garfield pada tahun 1883 yang membuka jalan bagi penyusunan Undang-Undang Pendleton (Pendleton Act) pada tahun 1883 yang mengawali pemberlakuan merit sistem dalam merekrut para jabatan pemerintahan, (Leonard D. White, 1958).

• Woodrow Wilson seorang maha guru berhasil menyakinkan rakyat bahwa sistem rekrutmen pegawai pemerintahan dengan cara merit sistem adalah sistem rekrutmen dalam lingkungan pemerintahan yang tidak anti demokrasi bahkan memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi.

• Pandangan Wilson ini dikemukakan pada waktu yang tepat ketika munculnya gerakan yang dinamakan Scientific Management Movement bersamaan dengan munculnya ajaran Max Weber tentang The Idea Type Bureaucracy, dimana organisasi pemerintahan dikelola secara ekonomis yang melahirkan ilmu public administration, ilmu pemerintahan versi Amerika, (Leonard D. White, 1958).

• Pada awal abad 19 di Eropa terdapat kecenderungan untuk menghidupkan lagi pendekatan studi kameralistik bagi mereka yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.

• Atas dasar itu, dibutuhkan sehimpunan ilmu tertentu untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara secara efisien dan efektif.

• Pada tahun 1903, pemerintahan Kerajaan Belanda menerapkan Kebijakan Decentralizatie Wett 1903, yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda dengan menganut pemerintahan lokal yang diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahan sendiri dalam pembinaan dan pengawasan kolonial.

• Pada tahun 1920 di Negeri Belanda, dibentuklah program studi Indologie di Universitas Laiden pada Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas Filsafat untuk mempersiapkan tenaga yang bertugas dan mengurus pemerintahan di Hindia Belanda.

• Tahun 1920 di Hindia Belanda (Indonesia) dibentuk Pendidikan Pamong Praja “Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)”. Lulusan MOSVIA dipergunakan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh kelompok (Binnenlands Bestuur Corps).

• Dengan dibukanya program Indologie, keluarlah keputusan pemerintah yang mengatur pendidikan para pegawai pemerintahan di Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Besluit op de Indische Bestuursopleiding 1922.

• Berdasarkan besluit IB 1922, para pejabat Binnenlands Bestuur mulai pangkat Administratif Ambtenar, Aspirant Controleur, Controleur, Gewestelijk Secretaris, Assistent Resident, Resident, sampai Gouverneur adalah lulusan program Indologie.

• Pembelajaran Indologie berkembang pesat dan timbul kesadaran para ilmuwan Eropa khususnya Belanda untuk mengembangkan ilmu untuk memerintah (bestuurkunde).• Pada tahun 1942 muncul karya Van

Poelje tentang Bestuurkunde yang membahas pemerintahan sebagai ilmu (Science).

• Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan) berkembang menjadi Bestuurschap (Ilmu-Ilmu Pemerintahan), dan Bestuurwetenschapen (Ilmu-Ilmu Pembantu Ilmu Pemerintahan).• Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan)

berkembang lebih lanjut dari Belanda ke negara-negara di Eropa, Inggris, Amerika, Asia dan Afrika.

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

YUNANI

BELANDA

INGGRIS AMERIKA

INDONESIA

AUSTRALIA

INDIA

MALAYSIASINGAPURADECENTRALIZATIE WETT 1903

PROKLAMASI 1945 (KONSTITUSI)

1942 PD II

JERMANPERANCIS

REGERING REGLEMENT 1922

OSVIA 1920

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA• Pada tahun 1948 Kementerian Dalam

Negeri membuka Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

• Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membuka Kursus Dinas Cadangan (KDC) di Malang Jawa Timur dengan tujuan untuk mendidik pegawai golongan DD untuk ditempatkan pada struktur pemerintahan dan siap pakai. KDC pada tahun 1954 dibuka di Jakarta, Medan, Bukit Tinggi, Makassar, Palangka Raya, Pontianak dan Mataram.

• Pada tahun 1950 Universitas Gadjah Mada membuka Jurusan Ilmu Pemerintahan (S1) di FHSP. Pembukaan jurusan ilmu pemerintahan pada UGM ini didasarkan pada kebutuhan akan tenaga pemerintahan yang bertugas mengawal kemerdekaan Indonesia. Ilmu Pemerintahan di UGM sebagai bagian dari studi Ilmu Politik.

• Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri menetapkan keputusan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) program Diploma D-III Ilmu Pemerintahan dan lulusannya menyandang gelar Bachelor of Art (BA) dan bertugas pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

• Pada tahun 1967, dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dengan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, sebagai lembaga kelanjutan dari APDN. Perbedaan mendasar Ilmu Pemerintahan yang dikembangkan di IIP dan UGM adalah bahwa Ilmu Politik sebagai bagian dari cabang studi Ilmu Pemerintahan.

• Pada tahun 1974 dibentuknya Jurusan Ilmu Pemerintahan (S1) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Ilmu Pemerintahan yang dipelajari dan dikembangkan di UNPAD sebagai cabang dari ilmu-ilmu sosial khususnya cabang dari studi Ilmu Administrasi.

• Pada tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang semula hanya Program Diploma III Pemerintahan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Program Studi Diploma IV Pemerintahan.

• Pada dekade tahun 2000-an telah banyak dibuka Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk jenjang pendidikan D3, S1, dan S2, di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

• Pada awal tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemdagri yang membekali Ilmu Pemerintahan bagi para birokrat agar terbentuk Birokrat yang llmuwan dan llmuwan yang Birokrat.

OBYEK KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN

G. A VAN POELJE (1942:5)Pusat Perhatian Ilmu Pemerintahan :1. Unsur-unsur dinas umum (openbare dienst).2. Keserasian dinas umum ke dalam dan

hubungannya dengan luar yaitu kepada masyarakat yang kepentingannya diwakili dalam dinas umum. Bentuk organisasi terbaik dinas umum.

3. Hubungan antar alat kepengkapan yang bersama-sama merupakan dinas umum sebagai suatu kebutuhan.

4. Sentralisasi dan desentralisasi.5. Koordinasi serta pengawasan ke dalam dan ke luar.6. Hubungan antar pemerintah dengan yang

diperintah.7. Mengusahakan terjaminnya keserasian dan daya

tindak yang dari pemerintah.8. Unsur manusia dalam pemerintahan.9. Pembentukan, pendidikan, peraturan dinas, dan

gaji pegawai.10 Jaminan-jaminan bagi pemerintahan yang baik

dan serasi.

PROF. SOEWARGONO, (1980)

Sasaran studi ilmu pemerintahan adalah pekerjaan pemerintahan dengan ciri utama :1. Memberikan arah; 2. Menetapkan nilai; 3. Mengatur; 4. Membuat keputusan.

PEKERJAAN PEMERINTAH1. Pekerjaan pemerintahan yang menjadi sasaran

studi ilmu pemerintahan adalah bentuk kehidupan sosial yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai politik yang berarti kehidupan negara pelaksanaan kekuasaan negara.

2. Kemudian lahirlah pemerintahan negara, pemerintahan yang berciri publik, atau pemerintahan umum (openbaar berstuur). Pemerintahan negara bertindak sebagai negara yang menegakan hukum (rachtsstaat) dan negara penjaga malam (nachtwakerstaat).

SUJAMTO (1982)Isi dan Ruang Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan :1. Teori pemerintahan.2. Lembaga-lembaga pemerintahan.3. Hubungan antar pemerintah.4. Cabang-cabang ilmu pemerintahan.5. Bagaimana melayani dan mengendalikan masyarakat.6. Bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi

masyarakat.7. Bagaimana menegakan peraturan.8. Bagaimana menangkal bahaya dan ancaman dari luar maupun

dari dalam.9. Bagaimana mengetahui dan menyerap serta memenuhi

perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat.

BAYU SURYANINGRAT (1985)Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan adalah :1). Asas-asas pemerintahan.2). Sistem-sistem pemerintahan.3). Teori-teori pemerintahan.4). Kepentingan umum.5). Fungsi-fungsi pemerintahan.6). Pembagian kekuasaan pemerintahan.7). Bidang kepegawaian pemerintahan.8). Freies ermessen.9). Detournement de pourvoir.

10). Bentuk-bentuk pemerintahan.11). Aktivitas administrasi pemerintahan.12). Perkembangan pemerintahan.13). Sejarah pemerintahan.14). Filsafat pemerintahan.15). Etika pemerintahan.16). Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya.17). Pemerintahan yang patut.18). Administrasi pemerintahan.19). Pemerintahan pusat, daerah dan desa.20). Berbagai tahap dan jenis pemerintahan.21). Kebijaksanaan publik, urusan publik, dan kepentingan publik.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003)

1. Negara.2. Tujuan nasional.3. Pemerintah dan yang diperintah.4. Kepemimpinan pemerintahan.5. Ideologi dan doktrin pemerintahan.6. Asas-asas pemerintahan.7. Sistem pemerintahan.8. Teknik pemerintahan.9. Perilaku pemerintahan (an) budaya pemerintahan.

A. STUDI INTRODUKTIF :

10. Tindakan pemerintahan, perbuatan pemerintah.11.Pemerintahan nasional dan hubungan dengan

pemerintahan negara lain.12. Pemerintahan wilayah.13. Pemerintahan daerah.14. Pemerintahan desa.15. Hubungan pemerintahan.16. Metodologi ilmu pemerintahan.17. Pembangunan pemerintahan.18. Pembinaan aparatur pemerintahan.19. Pendidikan ilmu pemerintahan.

B. STUDI PARADIGMATIK : Metodologi Ilmu.

C. STUDI DISIPLINER : Dilakukan untuk menemukan teori-teori yang diperlukan dalam mempelajari aspek-aspek studi pemerintahan.

D. STUDI KASUS :1. Seni pemerintahan.2. Perbandingan pemerintahan.3. Sejarah pemerintahan.

PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN

PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN1. PENDEKATAN KUALITATIF (INDUKTIF).2. PENDEKATAN KUANTITATIF (DEDUKTIF).3. PENDEKATAN KOMBINASI (MIXED).4. PENDEKATAN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL).5. PENDEKATAN PERILAKU (BEHAVIORAL).6. PENDEKATAN SISTEM.7. PENDEKATAN KOMPREHENSIF.8. PENDEKATAN HOLISTIK.9. PENDEKATAN INTEGRATIF.10.PENDEKATAN STRUKTURAL.11.PENDEKATAN FUNGSIONAL.

PENDEKATAN PEMERINTAHAN

FAKTA TEORI

Memperjelas celah pengetahuan

Meringkaskan fakta

Memperkecil jangkauan

Meramalkan

Sumber lahirnya

menolak

Merubah orientasi

Mendefinisikan kembali

Memberi jalan mengubah

Memformulasikan fakta deduktif

induktif

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAH DENGAN ILMU LAINNYA

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU POLITIK

ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN ERAT DENGAN ILMU POLITIK KARENA PEMERINTAHAN SELALU TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS. UNTUK ITU DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN MEMERINTAH, PEMERINTAH SELALU MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI, ROTASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PUBLIK YANG MERUPAKAN FOKUS STUDI DARI ILMU POLITIK.

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ILMU PEMERINTAHAN MEMPUNYAI KAITAN ERAT DENGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA DALAM HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DIMANA ADMINISTRASI ADALAH PEKERJAAN PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN FOKUS KAJIAN ILMU ADMINISTRASI MENCAKUP : EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMIS YANG MENJADI PRINSIP UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU HUKUM

ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN YANG ERAT DENGAN ILMU HUKUM, KARENA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BAIK HARUS DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP HUKUM. DIMANA SEGALA PERBUATAN PEMERINTAHAN HARUS DIDASARKAN ATAS HUKUM. UNTUK ITU PEMERINTAHAN PERLU DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI DAN PERATURAN, PEMBATASAN KEKUASAAN, SANKSI HUKUM BAGI YANG MELANGGAR, YANG MERUPAKAN KAJIAN UTAMA DARI ILMU HUKUM.

CABANG STUDI ILMU PEMERINTAHAN

CABANG-CABANG ILMU PEMERINTAHAN

Ilmu Pemerintahan dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan dan sehingga berdampak terhadap pendekatan lintas disiplin ilmu yang menyababkan peminjaman konsep ilmu lain untuk menjelaskan peristiwa dan fenomena pemerintahan.

Bahan Dasar Memahami Cabang-cabang

llmu Pemerintahan pada Pohon Ilmu Pemerintahan

(Scientree of Government Science) Buku Kybernologi:

(Taliziduhu Ndraha, 2003:XXXVI)

ILMU PEMERINTAHAN

ILMU POLITIK

ILMU FILSAFAT

ILMU EKONOMI

ILMU SOSIOLO

GI

ILMU NEGARA

ILMU HUKUM

ILMU MANAJE

MEN

ILMU ANTROPOLOGI

ILMU KEUANGAN

ILMU ADMINIS

TRASI

ILMU HUMANI

ORAILMU

ALAMIA

HYBRIDA SCIENCE OF GOVERNMENT SCIENCE

SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

1 FILSAFAT FILSAFAT PEMERINTAHAN

2 POLITIK POLITIK PEMERINTAHAN

3 ADMINISTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH

4 HUKUM HUKUM PEMERINTAHAN

5 SOSIOLOGI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

6 ANTROPOLOGI ANTROPOLOGI PEMERINTAH

7 MANAJEMEN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

8 KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

9 KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

11 SEJARAH SEJARAH PEMERINTAHAN

12 PSIKOLOGI PSIKOLOGI PEMERINTAHAN

13 EKOLOGI EKOLOGI PEMERINTAHAN

14 KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN PEMERINTA

15 ETIKA ETIKA PEMERINTAHAN

16 BAHASA BAHASA PEMERINTAHAN

17 SENI SENI PEMERINTAHAN

18 GEOGRAFI GEOGRAFI PEMERINTAHAN

19 TEKNIK TEKNIK PEMERINTAHAN

SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

20 ORGANISASI ORGANISASI PEMERINTAHAN

21 BIROKRASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

22 PERTANIAN PERTANIAN PEMERINTAHAN

23 KOMUNIKASI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

24 KOORDINASI KOORDINASI PEMERINTAHAN

25 TEKNIK TEKNIK PEMERINTAHAN

26 BUDAYA BUDAYA PEMERINTAHAN

27 TEOLOGI TEOLOGI PEMERINTAHAN

28 DLL DLL

RAKYAT

PEMERINTAH

RAKYAT

PEMERINTAH

PEMERINTAH

PEMERINTAH

RAKYAT

TEORI POSISI PEMERINTAH DAN RAKYAT

PEMERINTAH RAKYAT

RAKYATPEMERINTAH

TEORI PERAN PEMERINTAH DAN RAKYAT

PEMERINTAH RAKYAT

ASAS-ASASILMU PEMERINTAHAN

MAKNA ASAS PEMERINTAHAN

Asas bermakna kata Principle atau Foundation bahasa Ingris dan melahirkan enam istilah antara lain :

1. Basic knowledge (Freedman et al, 1956).

2. Conceptual foundations (Tousley at al, 1962).

3. Fundametal concepts (Maynard & Beckman, 1946).

4. Underlying philosophy (Huntington, 1949).

5. Essential (Monroe, 1949), 6. Beginsel (Belanda, 1942).

Dengan demikian, Asas Pemerintahan merupakan prinsip dasar dari pemerintahan baik bersifat normatif maupun sebagai sistem nilai pemerintahan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan.

Secara umum, asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan sebagai pegangan pemerintahan yang secara obyektif diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003:681)

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN1. ASAS MEMANDANG JAUH KE DEPAN.

Pemerintahan yang memiliki visioner dalam arti yang memiliki kemampuan memandang jauh kedepan. Untuk mencapainya maka diperlukan perencanaan strategis.

2.ASAS BERPIKIR PANJANG. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, demikian bunyi pribahasa. Melakukan sesuatu terlebih dahulu mempertimbangkan segala resiko secara rasional dan obyektif.

3. ASAS BELAJAR DARI SEJARAH. Pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan, yang menyadari bahwa : pemerintahan adalah mata rantai sebab-akibat; setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan tidak ada yang terjadi secara kebetulan yang jelas adanya aktor pemerintahan; pemerintah bisa berkaca pada semua kejadian; setiap kejadian itu bersifat unik.

4.ASAS KEPASTIAN DAN PERUBAHAN. Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Dengan demikian, manajemen perubahan oleh pemerintah.

5. ASAS KESERASIAN TUJUAN DENGAN MOTIF, CARA DAN ALAT. Motif sebagai input, cara/alat sebagai proses, hasil dan manfaat sebagai tujuan.

6. ASAS PROFESSIONALISME. Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen khususnya MSDM.

Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan

yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar.

7. ASAS TANGGUNG JAWAB. Suatu sikap untuk

menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak.

8. ASAS KEPATUHAN. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi.

9. ASAS NOBLESSE OBLIGE. Lebih pada makna moral obligasi dimana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan.

10. ASAS KEBERSAMAAN. Asas yang memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

11. ASAS GOOD GOVERNANCE. Asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai : transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dsb).

12. ASAS AKTIF. Sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi.

13. ASAS OMNIPRESENCE. Pemerintahan serba hadir dimana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat.

14. ASAS DENGAN SENDIRINYA. Kegiatan tanpa pengurus, dan tanpa aturan untuk

menyelesaikan sesuatu.

15. ASAS SISA RESIDU-SISA. Urusan sisa sebagai ampas

yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

16. ASAS DISCRETION. Hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri.

17. ASAS FREIES ERMESEN. Dalam kondisi yang tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat.

18. ASAS KETERBUKAAN. Keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu.

19. ASAS KEUTAMAAN. Mendahuklukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

20. ASAS PERSATUAN DAN PERBEDAAN. Bhineka Tunggal Ika, perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan.

21. ASAS KEPERCAYAAN, PENGHARAPAN DAN KEKECEWAAN. Rakyat percaya pada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

MAKNA PEMERINTAH DALAM KONSEP KEKUASAAN NEGARA

• PEMERINTAH ADALAH BADAN, PERANGKAT, ATAU ORANG YANG MENYENLENGGARAKAN PEMERINTAHAN ATAU MEMERINTAH.

• DALAM MAKNA ITU PEMERINTAH LAH YANG MELAKSANAKAN SELURUH KEKUASAAN NEGARA.

A. KONSEP KEKUASAAN NEGARA MENURUT ARISTOTELES (384-322 SM) “KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA OLEH RAKYAT”. ASUMSI BAHWA DALAM KENYATAAN HIDUP BERMASYARAKAT ADA TIGA MACAM FUNGSI YAITU FUNGSI MENGATUR, MELAKSANAKAN ATURAN, DAN FUNGSI MENJAGA TINGKAH LAKU SESUAI DENGAN ATURAN”. ATAS DASAR ITU, ARISTOTELES MEMBAGI BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MENCAKUP :

KONSEP KEKUASAAN NEGARA

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARAMENURUT ARISTOTELES

NO BENTUK BAIK BENTUK BURUK1. MONARKI : PEMERINTAHAN

DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

TIRANI : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA

2. ARISTOKRASI : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

OLIGARKI : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG.

3. POLITEA : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

DEMOKRASI : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-SENDIRI.

B. TEORI KEKUASAAN JOHN LOCKE (1632-1704) DENGAN NAMA “TWO TREATISES ON GOVERNMENT” YANG MEMBEDAKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA ATAS TIGA YAITU : 1. LEGISLATIVE POWER.2. EXECUTIVE POWER.3. FEDERATIVE POWER.

C. TEORI KEKUASAAN NEGARA MENURUT MONTESQUIEU “TRIAS POLITICA” YAITU :

1. LA PUISSANCE LEGISLATIVE (KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG).

2. LA PUISSANCE EXECUTIVE (KEKUASAAN MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG).

3. LA PUISSANCE DE JUGER (KEKUASAAN MENEGAKAN UNDANG-UNDANG)

D. TEORI KEKUASAAN NEGARA MENURUT VAN VOLLENHOVEN “VIERMACHTENSCHEIDING” DIMANA VIER=EMPAT, MAHTEN=KEKUASAAN, SHEIDING=PEMISAHAN, YAITU :

1. REGELAARSRECHT (KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG).

2. JUSTITIERECHT (KEKUASAAN PERADILAN).3. POLITIERECHT (KEKUASAAN KEPOLISIAN).4. BESTUURSRECHT (KEKUASAAN PEMERINTAHAN).

KRITIKAN LEMAIRE TERHADAP TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

NEGARA MENURUT VAN VOLLENHOVEN

1. KEKUASAAN KEPOLISIAN TIDAK SAJA DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH BERSTUUR.

2. FUNGSI PEMERINTAHAN (BESTUUR) SANGAT LUAS, TIDAK TERBATAS, RUMIT, DAN WAKTU TERJADI TIDAK DIDUGA.

3. LEMAIRE MENYATAKAN “EN WAT AL NIET MEER” (BANYAK CIRI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN SULIT UNTUK MERINCI DAN MENARIK BATAS).

4. URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK SEPENUHNYA DAPAT DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.

5. NAMUN DEMIKIAN MEMPELAJARI PEMERINTAHAN DAN MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN PERLU DIATUR DARI SEGI HUKUM.

6. MENGINGAT URUSAN PEMERINTAHAN SANGAT LUAS, PEMERINTAHAN TERBAGI ATAS PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS YANG MENGURUS BEBERAPA URUSAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT YANG MENGURUSI URUSAN TERTENTU.

E. TEORI KEKUASAAN NEGARA MENURUT KRANENBURG “STAATSRECH UVERSE” YAITU :

1. LEGISLATIVE POWER (KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG).

2. EXECUTIVE POWER (KEKUASAAN MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG).

3. YUDICATIVE POWER(KEKUASAAN MENEGAKAN UNDANG-UNDANG)

CATATAN PENTING DARI TEORI KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAHWA KRANENBURG TIDAK SETUJU TEORI VAN VOLLENHOVEN YANG MEMBEDAKAN KEKUASAAN KEPOLISIAN KELUAR DARI KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN KRANENBURG MENYATAKAN BAHWA KEPOLISIAN ADALAH BAGIAN DARI KEKUASAAN EKSEKUTIF YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN.

F. TEORI KEKUASAAN NEGARA MENURUT LOGEMANN YAITU :

1. VERTEGENWOORDIGING (PERWAKILAN DAN LEGISLATIF).

2. ADMINISTRATIE (PEMERINTAHAN ATAU BESTUUR).

3. JUSTITIE (KEKUASAAN MENEGAKAN UNDANG-UNDANG)

PANDANGAN LOGEMANN1. ADMINISTRATIE TERDIRI ATAS TUGAS DAN

JABATAN YANG DINAMAKAN DIENST=DINAS.2. BERSTUURDIENST DIBEDAKAN DALAM

BENTUK DEPARTEMENTAL DAN BERSTUURDIENST YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA WILAYAH PEMERINTAHAN (HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR) SEPERTI GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA BERADA LANGSUNG DIBAWAH GUBERNUR JENDERAL.

3. LOGEMANN MEMBEDAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG TERFOKUS PADA URUSAN DALAM NEGERI YANG BERSIFAT LOKAL DALAM RUMPUN URUSAN DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI TERBATAS TERMASUK URUSAN AGRARIA KARENA MENYANGKUT MASYARAKAT DALAM NEGERI.

4. MENGINGAT URUSAN DALAM NEGERI TERLAMPAU BANYAK, MAKA LOGEMANN MENYATAKAN BAHWA PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI MEMILIKI INISIATIF UNTUK BETTINDAK YANG DINAMAKANNYA “FREIES ERMESSEN” DENGAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN DAN MEMBERIKAN MAKNA PEMERINTAHAN ITU SENDIRI BAGI RAKYAT.

5. MENGINGAT TIDAK SEMUA URUSAN DALAM NEGERI DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA URUSAN YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIKENAL DENGAN NAMA “RESIDU THEORIE” (TEORI SISA).

6. MENGINGAT BANYAK URUSAN DALAM NEGERI YANG PERLU DIURUS, PEJABAT PEMERINTAHAN PERLU MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI “GENERALE” (MENGETAHUI HAL YANG BANYAK) DAN “SPECIALE” (MENGUASAI HAL YANG KHUSUS).

CONCENTRATION OF POWER AND RESPONSIBILITY UPON THE

PRESIDENT(DALAM MENJALANKAN

PEMERINTAHAN NEGARA, KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB ADALAH DI TANGAN

PRESIDEN)

SELAIN EXECUTIVE POWER, PRESIDEN BERSAMA DPR

MENJALANKAN LEGISLATIVE POWER. UNTUK MENJALANKAN UNDANG-

UNDANG, PRESIDEN BERKUASA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN

PEMERINTAH (POUVOIR REGLEMENTAIR).

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT HERODOTUS YANG

DIPRAKTEKAN DI PERSIA1. MONARCHY (PEMERINTAHAN NEGARA DIPIMPIN

OLEH SATU ORANG SECARA TURUN TEMURUN).2. OLIGARCHY (PEMERINTAHAN NEGARA DIPIMPIN

OLEH BEBERAPA ORANG).3. DEMOCRACY (PEMERINTAHAN NEGARA

DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG YANG DIPILIH OLEH RAKYAT).

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARAMENURUT PLATO

NO BENTUK BAIK BENTUK KORUPSI1. MONARCHY :

PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

TYRANNY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA

2. ARISTOCRACY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

OLIGARCHY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG.

3. DEMOCRACY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

MOBOCRACY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-SENDIRI.

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARAMENURUT ARISTOTELES

NO BENTUK BAIK BENTUK KORUPSI1. MONARCHY :

PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

TYRANNY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA

2. ARISTOCRACY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

OLIGARCHY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG.

3. POLITY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH KELOMPOK MENENGAH UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG.

DEMOCRACY : PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-SENDIRI.

SIKLUS BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT M. T. CICERO (106-43 SM)

MONARCHY TIRANNY

OLIGARCHYDEMOCRACY

MOBOCRACY ARISTOCRACY

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT ROBERT M. MACIVER (1947)

FORM OF GOVERNMENT

A (CONSTITUTIONAL

BASIS)

B (ECONOMIC BASIS)

C (COMMUNAL

BASIS)

D(SOVEREIGNTY

BASIS)

MONARCHY FORMS

A1. Monarchy B1. Folk Economy

C1. Tribe D1. Unitary State

A2. Dictatorship B2. Feudal System

C2. Polis D2. Empire

OLIGARCHIC FORMS

A3. Theocracy B3. Capitalist Government

C3. Country D3. Federation

A4. Plural Headship

B4. Sosialist Government

C4. Nation

A5. Direct Democracy

B5. Socio-capital Government

C5. Multi- national

DEMOCRATIC FORMS

A6. Limited Monarchy

C6. World Government

A7. Republic

PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

DI INDONESIA

STRATEGI PENGEMBANGAN

ILMU PEMERINTAHAN1. STRATEGI KELEMBAGAAN.2. STRATEGI KELOMPOK.3. STRATEGI KEMASYARAKATAN.

STRATEGI KELEMBAGAAN• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI PERGURUAN TINGGI NEGERI.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI PERGURUAN TINGGI SWASTA.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI PERGURUAN KEMENTERIAN LAIN.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI LEMBAGA PEMERINTAHAN DI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

STRATEGI KELOMPOK• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI ORGANISASI PRROFESI.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI KELOMPOK SOSIAL.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI PELAKU PEMERINTAHAN.

STRATEGI KEMASYARAKATAN• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI SOSIALASASI KE MASYARAKAT.• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

MELALUI PENGORGANISASIAN KEMASYARAKATAN.

• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT.

• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PENJAGAAN BUKTI SEJARAH.

PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA UNTUK

MENCIPTAKAN SPIRIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERDASARKAN

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN SUATU

KULTUR PEMERINTAHAN YANG BAIK

TIGA SUB KULTUR ILMU PEMERINTAHAN

SUB KULTUR KEKUASAAN

SUB KULTUREKONOMI

SUBKULTUR SOSIAL

ILMU PEMERINTAHAN

KULTUR ILMU PEMERINTAHAN

•PENGATURAN,•PEMBINAAN,•PENGAWASAN

•PEMBANGUNAN•PEMBERDAYAAN

•PELAYANAN,•FASILITASI,•SOSIALISASI

SUB KULTUR KEKUASAAN

SUB KULTUR EKONOMI

SUB KULTUR SOSIAL

TIGA PILAR PEMERINTAHAN MODERN

PEMERINTAH

SWASTA MASYARAKAT

RELASI

G. A. VAN POELJE (1942) BAPAK ILMU PEMERINTAHAN

ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG BERTUJUAN UNTUK

MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM SECARA SAH BAGI KESELURUHAN WARGA.

STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA

TUJUAN NEGARA (UUD 1945)1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA

INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA.

STRATEGI/CARA PEMERINTAH :1. ....................2. ....................3. ....................4. ....................5. ....................6. ....................7. ....................8. DLL

ILMU PEMERINTAHAN

EKLETIS INTEGRATIF TERAPAN

ILMU PEMERINTAHAN EKLETISILMU PEMERINTAHAN EKLETIS ADALAH SIFAT ILMU PEMERINTAHAN YANG MENGGUNAKAN ILMU-ILMU LAIN UNTUK MEMECAHKAN DAN MENGATASI MASALAH PEMERINTAHAN. ILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN ILMU-ILMU PENGETAHUAN LAINNYA SEBAGAI ILMU-ILMU PENGETAHUAN YANG MEMBANTU ILMU PEMERINTAHAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH PEMERINTAHAN.

ILMU PEMERINTAHAN INTEGRATIFILMU PEMERINTAHAN INTEGRATIF ADALAH SIFAT ILMU PEMERINTAHAN YANG TELAH BERSENYAWA DENGAN ILMU-ILMU LAIN DALAM USAHA MEMECAHKAN MASALAH PEMERINTAHAN . SIFAT ILMU INI TELAH MELEPASKAN SIFAT DAN CIRI ILMU ASLINYA.

ILMU PEMERINTAHAN TERAPANILMU PEMERINTAHANTERAPAN ADALAH CIRI ILMU PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT TERAPAN ATAU APLIKATIF SECARA AKSIOLOGIS DENGAN MENGGUNAKAN ILMU-ILMU LAIN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH PEMERINTAHAN.

FUNGSI POKOK PEMERINTAH1. PENGATURAN (REGULATION) YAKNI

MELAKUKAN PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN) AGAR TERCIPTA KETERATURAN DALAM MASYARAKAT.

2. PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT) YAKNI FUNGSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

3. PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) YAKNI FUNGSI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG MANDIRI.

4. PELAYANAN (SERVICES) YAKNI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KEADILAN DALAM MASYARAKAT.

STATE OF THE ART ILMU PEMERINTAHAN

• ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI SENI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

• DIKATAKAN SENI MANAKALA DALAM KONDISI TERTENTU PARA PELAKU PEMERINTAHAN DIHADAPKAN DENGAN SUATU PERISTIWA YANG PERLU DISELESAIKAN DENGAN KIAT-KIAT BERDASARKAN ASUMSI-ASUMSI DASAR YANG BERLAKU DALAM ILMU PEMERINTAHAN

• STATE OF THE ART ILMU PEMERINTAHAN MEMBERIKAN MAKNA BAHWA DALAM KEKOSONGAN ATURAN, PEMERINTAHAN DAPAT BERJALAN SECARA BAIK.

• STATE OF THE ART ILMU PEMERINTAHAN MERUPAKAN TINGKATAN TERTINGGI DALAM PENERAPAN ILMU PEMERINTAHAN PADA TATARAN AKSIOLOGIS.

• SETIAP SARJANA PEMERINTAHAN PERLU MEMBEKALI DIRI DENGAN PENGUASAAN SENI BERPEMERINTAHAN.

DISERTASI1. PERSIAPAN : TOPIK, JUDUL.2. PENYUSUNAN : NASKAH USULAN PENELITIAN.3. UJIAN UPD.4. PENELITIAN.5. KONSUL NASKAH DISERTASI.6. UJIAN NASKAH DISERTASI (TERTUTUP).7. KONSUL PERBAIKAN.8. UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR IP)

DISERTASI HARUS DAPAT MENGHASILKAN KONSEP ATAU TEORI BARU SEBAGAI SUMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SELAMAT BELAJAR DAN RAIH PRESTASI MENJADI

DOKTOR ILMU PEMERINTAHANSUATU GELAR PRESTISIUS