dasar hukum peemberantasan tidak pidana korupsi dan asas ...

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI 1 SEKOLAH INSPEKTUR POLISI

MODUL

01

DASAR HUKUM PEEMBERANTASAN TIDAK PIDANA

KORUPSI DAN ASAS

TINDAK PIDANA KORUPSI

2 JP (90 menit)

Pengantar

Peran utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peranan pemerintah memang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Walaupun peran pemerintah mengalami berbagai perubahan, namun pada pokoknya tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam modul ini membahas materi tentang dasar hukum

pemberan tasan tindak pidana korups dan asas tindak pidana

korupsi. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami

dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan asas tindak

pidana korupsi.

Kompetensi Dasar

1. Memahami dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi

Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan tindak pidana korupsi secara umum. b. Menjelaskan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri. c. Menjelaskan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan

Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme d. Menjelaskan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang



2. Memahami asas tindak pidana korupsi Indikator hasil Belajar : a. Menjelaskan tentang Pelaku. b. Menjelaskan tentang Pidanannya “ komulatif dan alternatif” c. Menjelaskan tentang Pidana minimum dan maksimum d. Menjelaskan tentang Percobaan, perbantuan, mufakat jahat,

dipidana sama dengan “pelaku” e. Menjelaskan tentang Setiap orang. f. Menjelaskan tentang Pidana tambahan.

Materi Pokok

1. Tindak Pidana Korupsi secara umum;

2. Potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri.;

3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Pelaku.

6. Pidanannya “ komulatif dan alternatif”

7. Pidana minimum dan maksimum

8. Percobaan, perbantuan, mufakat jahat, dipidana sama dengan “pelaku”

9. Setiap orang.

10. Pidana tambahan.

Metode Pembelajaran

Metode digunakan untuk menjelaskan materi tentang :



1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas`Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode tanya jawab digunakan untuk menjelaskan materi tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas`Tindak Pidana Korupsi.

3. Metode diskusi digunakan untuk materi. materi tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas`Tindak Pidana Korupsi.

Bahan dan Alat

1. Bahan

a. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

. c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang.

2. Alat

a. White Board.

b. Laptop.

c. LCD.

d. Layar /LCD.

e. Proyektor/ LCD.

f. Spidol/ Penghapus.

g. Kertas HVS.

h. Papan flip chart.

i. Kertas flip chart.

j. Alat tulis



Proses Pembelajaran

1. Tahap awal : 15 menit

a. Pendidik melakukan pencairan

b. Pendidik menyampaikan apersepsi yang berisi pengantar

mata pelajaran, kompetensi dasar dan materi pokok.

2. Tahap inti : 150 menit

a. Pendidik mengeksplor pengetahuan peserta didik yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Pendidik menjelaskan materi tentang dasar hukum Pemberantasan Tipikor, dan Asas-asas tindak pidana korupsi.

c. Peserta memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.

d. Pendidik memberikan tugas individu kepada peserta didik untuk membuat resume dengan bahasa sendiri sejauh mana pemahaman terhadap materi dasar hukum Tipikor, dan Asas- asas tindak pidana korupsi.

e. Peserta didik melaksanakan tugas sesuai instruksi pendidik.

f. Pendidik meminta peserta didik mengumpulkan hasil tugas individu dan memilih secara acak beberapa peserta didik untuk membacakan tugas yang telah dikerjakan.

g. Peserta didik melaksanakan instruksi pendidik dan peserta didik lainnya menanggapi.

3. Tahap akhir : 15 menit

a. Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan

proses pembelajaran.

b. Cek penguasaan materi : Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan

cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Menyimpulan materi: Pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan materi

pelajaran

d. Evaluasi Pembelajaran



Peserta didik melaksanakan test formatif dari materi pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Tagihan/Tugas

1. Peserta didik membuat ringkasan/resume materi.

2. Ringkasan diserahkan dalam bentuk tulisan tangan/catatan perorangan kepada pendidik.

3. Mengumpulkan hasil diskusi

Lembar Kegiatan

Materi diskusi

1. Kelompok satu membahas tentang Asas Tindak Pidana Korupsi 2. Kelompok dua Membahas tentang Acaman hukuman Tindak

Pidana Korupsi.

3. Kelompok tiga membahas tentang denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Bahan Bacaan

BAB I

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Tindak Pidana Korupsi secara Umum.

Untuk memahami definisi korupsi dalam Undang- Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis. Dari ke 30

bentuk/jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7



bentuk/jenis, yakni:

a. Kerugian keuangan Negara.

b. Suap-menyuap.

c. Penggelapan dalam jabatan.

d. Pemerasan.

e. Perbuatan curang.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

g. Gratifikasi.

2. Potensi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Polri.

a. Pengelolan keuangan negara.

Biaya pelaksanaan tugas personel Polri yang bersumber

dari keuangan negara digunakan tidak sesuai dengan

peruntukannya berakibat timbulnya kerugian keuangan

negara, melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

(1), pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31/1999

jo Undang-Undang Nomor 20/2001;

1) Pasal 2 ayat (1) berbunyi :” Setiap orang yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

2) Pasal 3 berbunyi :” Setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah)”

3) Pasal 8 berbunyi :” Dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima



belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu

jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu

dalam melakukan perbuatan tersebut ”

4) Pasal 9 berbunyi :” Dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang

khusus untuk pemeriksaan administrasi ”

Personel Polri yang mengelola keuangan atau surat berharga melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bensatker/juru bayar/pengelola keuangan melakukan pemotongan dengan dalih untuk komando/operasional terhadap anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan mencatatnya seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah.

Bensatker/juru bayar/pengelola keuangan melakukan

pencatatan berulang-ulang (duplikasi) anggaran untuk satu

kegiatan bendahara pembantu yang mengelola dana PNBP

tidak menyetorkan ke kas Negara.

b. Penyuapan.

Melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13;

1) pasal 5 ayat (1) huruf a dan b berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

setiap orang yang:

a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara

dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,

yang bertentangan dengan kewajibannya;

atau

b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan

atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah) setiap orang yang:

a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

hakim dengan maksud untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya

untuk diadili; atau

b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

seseorang yang menurut ketentuan peraturan

perundangundangan ditentukan menjadi

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat

atau pendapat yang akan diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan

kepada pengadilan untuk diadili.

3) Pasal 13; berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana



penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ”

4) Pasal 11 berbunyi “Dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui

atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji

tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

5) Pasal 12 huruf a dan huruf b berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a) pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau

janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya;

b) pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang menerima hadiah, padahal diketahui atau

patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya;

c. Pemerasan.

Dasar hukum : Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 yang



berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, atau dengan

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan

sesuatu bagi dirinya sendiri; ”

d. Penggelapan dalam jabatan.

Dasar hukum : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

e. Gratifikasi.

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai

kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya

juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

korupsi dapat dicegah apabila masing-masing kita mampu

membersihkan diri dari niat untuk melakukan korupsi,

menahan godaan ketika ada kesempatan, jujur dalam

berkata dan berbuat, berani menolak pemberian yang

terkait dengan jabatan, berani melaporkan adanya

tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi dan

sebagainya. semua itu merupakan ciri-ciri perilaku perilaku

atau sikap yang berintegritas.

Setiap pemberian kepada personel Polri dianggap suap

jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya

Dasar hukum : Pasal 12B dan C Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001.

- Pasal 12 B yang berbunyi “pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut



diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

- Pasal C yang berbunyi “hakim yang menerima hadiah

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; a. Pasal 1

1) Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4) Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

5) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

6) Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Pasal 2 Penyelenggara Negara meliputi: 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;



3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. a. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya



merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II Asas Hukum Tindak Pidana Korupsi.

1. Pelaku.

Dalam tindak pidana korupsi yang termasuk pelaku Tindak Pidana korupsi adalah :

- Setiap orang (orang perorangan) dan Korporasi, seperti PT,

Koperasi, yayasan dan perkumpulan orang (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

2. Pidananya “ komulatif dan alternatif”

a. Menunjukkan sifat komulasi, sedang b. Atau menunjukkan sifat alternatif. c. Hukuman komulatif atau ditambah alternatif denda adalah

wewenang hakim (pasal 2 sampai dengan 12 undang-undang nomor 20 tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

3. Pidana minimum dan maksimum

Mencegah hakim agar tidak menyimpang dari pasal 2- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20/2001 perubahan Undang- Undang Nomor 31/1999.

4. Percobaan, perbantuan, mufakat jahat, dipidana sama dengan

“pelaku” (sebagaimana delik sempurna) Pasal 15 jo Pasal 2,3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

5. Setiap orang ( orang perseorangan dan badan hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia memberi bantuan, kesempatan, sarana “, keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi ( Pasal 16 jo Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

6. Pidana tambahan

a. merampas barang bergerak, berwujud atau tidak



berwujud atau tidak bergerak yang digunakan atau yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan

milik terpidana

b. mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu, menghapus

seluruh atau sebagaian keuangan tertentu dansebagainya.

c. jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka

hartanya dapat disita atau dilelang sebagai penggantinya.

RANGKUMAN

1. Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001.

Dalam memahami tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis. Dari ke 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 bentuk / jenis, yakni Kerugian keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

Dari tujuh bentuk /jenis tindak pidana korupsi, yang berpotensi terjadi di lingkungan Polri terdapat 5 bentuk / jenis yakni pengelolaan keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dan gratifikasi.

2. Asas hukum Tindak Pidana Korupsi meliputi Pelaku, Pidananya

“komulatif dan alternative”, Pidana minimum dan maksimum, Percobaan, perbantuan, mufakat jahat, dipidana sama dengan “pelaku”, Setiap orang, Pidana tambahan, merampas barang bergerak, berwujud atau tidak berwujud atau tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana, mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu, menghapus seluruh atau sebagaian keuangan tertentu dansebagainya, jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka hartanya dapat disita atau dilelang sebagai penggantinya, Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau mengggalkan menyidikan, menuntutan dan pemeriksaan dipengadilan dan memberikan keterangan tidak benar atau tidak memberikan keterangan



LATIHAN

1. Jelaskan pengertian Tipikor dalam Undang-Undang Nomor

31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001!

2. Jelaskan pasal 1,2 dan 3 dalam Undang-undang No 28 tahun 1999?

3. Jelaskan pengertian tentang pidana komulatif dan alternatif? 4. Jelaskan tentang percobaan,pembantuan, mufakat jahat, dipidana

sama dengan pelaku”? 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pidana tambahan?

dasar hukum peemberantasan tidak pidana korupsi dan asas ...

Documents