DASARPERATURAN
Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
mengubah jadwal pelaksanaan.
(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b. tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.
DASARPERATURAN
(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
DASARPERATURAN
KATEGORIPERUBAHANKONTRAK
Perubahan Kontrak SubstansiPerubahan Kontrak Administrasi
PERUBAHANKONTRAKSUBSTANSI
❖ Mengacu pada Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010
❖ Perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
PERUBAHAN KONTRAK SUBSTANSIPADA KEADAAN KAHAR
❖ Dalam hal pelaksanaan kontrak terjadi keadaan kahar atau dikategorikan bencana yang membutuhkan penanganan cepat maka perubahan kontrak dapat mengecualikan Pasal 87 dan mengacu pada Pasal 90 dan 91 Perpres 54 Tahun 2010
❖ Pasal 90 huruf c angka 3:
“Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak”
❖ Pasal 91 Ayat (6):
“Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak”
PERUBAHAN KONTRAK ADMINISTRASI
❖ Mengacu pada Pasal 87 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010
“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang
disepakati kedua belah pihak” ❖ Masalah Administrasi yang dimaksud antara
lain:➢ Pergantian PPK➢ Perubahan Rekerning Penyedia➢ Perubahan Nama Perusahan Penyedia➢ Dsb.
KONTRAKYANGBISADIUBAH
❖ Lump Sum
➢ Administrasi
➢ Pembebanan tahun anggaran
❖ Harga Satuan
➢ Bisa berubah berdasarkan ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010
KETENTUANPERUBAHAN
Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
Mengubah jadwal pelaksanaan
Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak
KETENTUANPERUBAHAN
Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)
Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah
Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump sum tidak perlu dhk)
MEKANISMEPERUBAHANKONTRAK
Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia (kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK
Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan (untuk review dapat dibantu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)
Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)
Berita Acara
Perubahan kontrak
Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan peran dari panitia peneliti kontrak, dsb.
TAMBAHKURANGPEKERJAAN
❖ Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia ( dapat sebaliknya) kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal.
❖ Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
PANITIA/PEJABATPENELITIPELAKSANAANKONTRAK
❖ Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
❖ Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 8 ayat 2
“Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat: a. menetapkan tim teknis “
Penjelasan: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.
Antara lain dapat diperlukan untuk :
Perubahan item atau volume pekerjaan
Penggantian personil dan atau alat
Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak
PERANPANITIA/PEJABATPENELITIPELAKSANAANKONTRAK
Mengerti aspek kontrak
Substansi pekerjaan
Keuangan
Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KOMPETENSIPANITIA/PEJABATPENELITIPELAKSANAANKONTRAK
❖ Negosiasi teknis & harga dilakukan antara lain:
Terdapat Item Baru
Harga Timpang untuk tambahan volume
Penambahan volume
❖ Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Perubahan Kontrak.
KOMPETENSIPANITIA/PEJABATPENELITIPELAKSANAANKONTRAK
YANGPERLU DIPERHATIKANDALAMPERUBAHAN KONTRAK
1. Perubahan kontrak tidak mengurangi sifat persaingan di pelelangannya
2. Tidak Tidak bertentangan dengan peraturan
3. Tidak menimbulkan kerugian negara
YANGDILARANG DALAMPERUBAHANKONTRAK,ANTARALAIN
No. Masalah Keterangan1 Uang Muka Di Draf kontrak tidak
diberikan uang muka, kemudian ketika berkontrak diberikan uang muka
2 Penyesuaian Harga
Di Draf kontrak,tidak ada penyesuaian harga ( eskalasi ), kemudian ketika berkontrak diberikan eskalasi harga
3 Jenis Kontrak
Dari kontrak lump sum diubah menjadi harga satuan
No. Masalah Keterangan
4 Pembayaran Dari pembayaran sekaligus diubah menjadi bulanan/termin
5 Perpanjangan Waktu
Perpanjangan waktu diberikan tanpa adanya perubahan ruang lingkup dan tanpa denda
6 Subkontrak Pengalihan semua pekerjaan ke penyedia lain
7 Denda Denda keseluruhan dari nilai kontrakdiubah menjadi dari bagian kontrak yang belum selesai
SOLUSI PEKERJAAN TAMBAHMELEBIHI10%NILAIKONTRAK
Satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat kontrak baru dengan penunjukan langsung
Bukan satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat dengan kontrak baru dengan proses lelang/pengadaan langsung
CATATAN:
Pengadaan langsung/penunjukan langsung dilakukan negosiasi kewajaran harga