Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum DiperiksaLangsung ke: navigasi, cari
Dua anak di Surabaya siap untuk mandi sebagai salah satu usaha
sanitasi tubuh agar lebih sehat
Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup
bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan
kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha
ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan
agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan
yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia
atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik
(cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan
industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat
dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan
cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya
kakus, tangki septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya
membasuh tangan dengan sabun).
Definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan
untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan
kesehatan.[1] Sementara beberapa definisi lainnya menitik beratkan
pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan
pengendalian lingkungan. [2] [3]Daftar isi
[sembunyikan]
1 Sanitasi dan air 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3
Catatan kaki 4 Lihat pula
[sunting] Sanitasi dan air
Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan
penyediaan air, dimana sanitasi berhubungan langsung dengan
[4]:
1. Kesehatan. Semua penyakit yang berhubungan dengan air
sebenarnya berkaitan dengan pengumpulan dan pembuangan limbah
manusia yang tidak benar. Memperbaiki yang satu tanpa memperhatikan
yang lainnya sangatlah tidak efektif.[4]2. Penggunaan air. Toilet
siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga
40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah
penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini
dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa
menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa
mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit
penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa
meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas, hal ini tidak
diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi, dan
hal tersebut juga bisa menambah jumlah limbah yang akhirnya harus
dibuang dengan benar.[4]3. Biaya dan pemulihan biaya.[4]a. Biaya
pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah meningkat dengan
cepat begitu konsumsi meningkat. Merencanakan hanya satu sisi
penyediaan air tanpa memperhitungkan biaya sanitasi akan
menyebabkan kota berhadapan dengan masalah lingkungan dan biaya
tinggi yang tak terantisipasi. Pada tahun 1980, Bank Dunia
melaporkan bahwa dengan menggunakan praktik-praktik konvesional,
untuk membuang air dibutuhkan biaya lima sampai enam kali sebanyak
biaya penyediaan. Ini adalah untuk konsumsi sekitar 150 hingga 190
liter air per kepala per hari. Informasi lebih baru dari Indonesia,
Jepang, Malaysia dan A. S. menunjukkan bahwa rasio meningkat tajam
dengan meningkatnya konsumsi; dari 1,3 berbanding 1 untuk 19 liter
per kepala per hari menjadi 7 berbanding 1 untuk konsumsi 190 liter
dan 18 berbanding 1 untuk konsumsi 760 liter.[4]b. Penggunaan ulang
air. Jika sumber daya air tidak mencukupi, air limbah merupakan
sumber penyediaan yang menarik, dan akan dipakai baik resmi
disetujui atau tidak. Karena itu peningkatan penyediaan air
cenderung mengakibatkan peningkataan penggunaan air limbah, diolah
atau tidak dengan memperhatikan sumber-sumber daya tersebut supaya
penggunaan ulang ini tidak merusak kesehatan
masyarakat.[4][sunting] Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
URAIAN SINGKAT
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah satu Program
Nasional di bidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral. Program
ini telah dicanangkan pada bulan Agustus 2008 oleh Menteri
Kesehatan RI. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku
higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode
pemicuan.
Strategi Nasional STBM memiliki indikator outcome yaitu
menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan
lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan
indikator output-nya adalah sebagai berikut [5]:
1. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana
sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari
buang air di sembarang tempat (ODF).
2. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan
makanan yang aman di rumah tangga.
3. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu
komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar,
terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci
tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
4. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
5. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan
benar.[5]SEJARAH
STBM mulai diuji coba tahun 2005 di 6 kabupaten (Sumbawa,
Lumajang, Bogor, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Sambas). Sejak tahun
2006 Program STBM sudah diadopsi dan diimplementasikan di 10.000
desa pada 228 kabupaten/ kota. Saat ini, sejumlah daerah telah
menyusun rencana strategis pencapaian sanitasi total dalam
pembangunan sanitasinya masing-masing. Dalam 5 tahun ke depan (2010
2014) STBM diharapkan telah diimplementasikan di 20.000 desa di
seluruh kabupaten/ kota.[5]LATAR BELAKANG[5]Tantangan yang dihadapi
Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi
masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector
Development Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat
masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun
dan tempat terbuka.
Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun
2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah (i) setelah
buang air besar 12%, (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan
balita 9%, (iii) sebelum makan 14%, (iv) sebelum memberi makan bayi
7%, dan (v) sebelum menyiapkan makanan 6%. Sementara studi BHS
lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga
menunjukan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi
47,50% dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum DiperiksaLangsung ke: navigasi, cari
Air Bersih
Air Minum
Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang
bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi
atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk
diantaranya adalah sanitasi
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Air_bersih" \l
"cite_note-0"[1].
Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan,
syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak
berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari
sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air
ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau
zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak
air hingga 100C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat
dihilangkan dengan cara ini.
Daftar isi
[sembunyikan] 1 Sumber air bersih 2 Penyalah gunaan dan
pencemaran air
2.1 Akibat ketiadaan air bersih 3 Kontroversi air bersih 4 Lihat
pula 5 Referensi
[sunting] Sumber air bersih SungaiRata-rata lebih dari 40.000
kilometer kubik air segar diperoleh dari sungai-sungai di dunia.
Ketersediaan ini (sepadan dengan lebih dari 7.000 meter kubik untuk
setiap orang) sepintas terlihat cukup untuk menjamin persediaan
yang cukup bagi setiap penduduk, tetapi kenyataannya air tersebut
seringkali tersedia di tempat-tempat yang tidak tepat. Sebagai
contoh air bersih di lembah sungai Amazon walupun ketersediaannya
cukup, lokasinya membuat sumber air ini tidak ekonomis untuk
mengekspor air ke tempat-tempat yang memerlukan.
Curah hujanDalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air
bersih, individu perorangan/ berkelompok/ pemerintah biasanya
membangun bendungan dan tandon air yang mahal untuk menyimpan air
bersih di saat bulan-bulan musim kering dan untuk menekan kerusakan
musibah banjir.
Air permukaan dan air bawah tanah.
[sunting] Penyalah gunaan dan pencemaran airSumber-sumber air
bersih ini biasanya terganggu akibat penggunaan dan penyalahgunaan
sumber air seperti:
1. Pertanian. Penghamburan air akibat ketiadaannya penyaluran
air yang baik pada lahan yang diairi dengan irigasi (untuk
penghematan dalam jangka pendek) dapat berakibat terjadinya
kubangan dan penggaraman yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya
produktivitas air dan tanah [2]2. Industri. Walaupun industri
menggunakan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan irigasi
pertanian, namun penggunaan air oleh bidang industri mungkin
membawa dampaknya yang lebih parah dipandang dari dua segi.
Pertama, penggunaan air bagi industri sering tidak diatur dalam
kebijakan sumber daya air nasional, maka cenderung berlebihan.
Kedua, pembuangan limbah industri yang tidak diolah dapat
menyebabkan pencemaran bagi air permukaan atau air bawah tanah,
seihingga menjadi terlalu berbahaya untuk dikonsumsi. Air buangan
industri sering dibuang langsung ke sungai dan saluran-saluran,
mencemarinya, dan pada akhirnya juga mencemari lingkungan laut,
atau kadang-kadang buangan tersebut dibiarkan saja meresap ke dalam
sumber air tanah tanpa melalui proses pengolahan apapun. Kerusakan
yang diakibatkan oleh buangan ini sudah melewati proporsi
volumenya. Banyak bahan kimia modern begitu kuat sehingga sedikit
kontaminasi saja sudah cukup membuat air dalam volume yang sangat
besar tidak dapat digunakan untuk minum tanpa proses pengolahan
khusus.
3. Eksploitasi sumber-sumber air secara masal oleh rumah
tangga.
* Di negara berkembang: Di beberapa tempat di negara bagian
Tamil Nadu di India bagian selatan yang tidak memiliki hukum yang
mengatur pemasangan penyedotan sumur pipa atau yang membatasi
penyedotan air tanah, permukaan air tanah anjlok 24 hingga 30 meter
selama tahun 1970-an sebagai akibat dari tak terkendalikannya
pemompaan atau pengairan. Pada sebuah konferensi air di tahun 2006
wakil dari suatu negara yang kering melaporkan bahwa 240.000 sumur
pribadi yang dibor tanpa mengindahkan kapasitas jaringan sumber air
mengakibatkan kekeringan dan peningkatan kadar garam.
* Di negara maju seperti Amerika Serikat seperlima dari seluruh
tanah irigasi di AS tergantung hanya pada jaringan sumber air
(Aquifer) Agallala yang hampir tak pernah menerima pasok secara
alami. Selama 4 dasawarsa terakhir terhitung dari tahun 2006,
sistem jaringan yang tergantung pada sumber ini meluas dari 2 juta
hektar menjadi 8 juta, dan kira-kira 500 kilometer kubik air telah
tersedot. Jaringan sumber ini sekarang sudah setengah kering
kerontang di bawah sejumlah negara bagian. Sumber-sumber air juga
mengalami kemerosotan mutu, di samping pencemaran dari limbah
industri dan limbah perkotaan yang tidak diolah, seperti pengotoran
berat dari sisa-sisa dari lahan pertanian. Misalnya, di bagian
barat AS, sungai Colorado bagian bawah sekarang ini demikian tinggi
kadar garamnya sebagai akibat dari dampak arus balik irigasi
sehingga di Meksiko sudah tidak bermanfaat lagi, dan sekarang AS
terpaksa membangun suatu proyek besar untuk memurnikan air garam di
Yuma, Arizona, guna meningkatkan mutu sungainya. Situasi di wilayah
perkotaan jauh lebih jelek daripada di daerah sumber dimana rumah
tangga yang terlayani terpaksa merawat WC dengan cara seadanya
karena langkanya air, dan tanki septik membludak karena layanan
pengurasan tidak dapat diandalkan, atau hanya dengan menggunakan
cara-cara lain yang sama-sama tidak tuntas dan tidak sehat. Hal ini
tidak saja mengakibatkan masalah bagi penggunanya sendiri, tetap
juga sering berbahaya terhadap orang lain dan merupakan ancaman
bagi lingkungan karena limbah mereka lepas tanpa proses
pengolahan.
[sunting] Akibat ketiadaan air bersih
Program percontohan penyediaan air bersih melalui sambungan
saluran rumah tangga oleh USAID dan ESP.
Ketiadaan air bersih mengakibatkan:
1. Penyakit diare
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Air_bersih" \l
"cite_note-2"[3]. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian
kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur lima tahun. Sebanyak 13
juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun. Air yang
terkontaminasi dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup
bersih ditenggarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu 100
juta rakyat Indonesia tidak memiliki akses air bersih [4].
2. Penyakit cacingan
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Air_bersih" \l
"cite_note-4"[5].
3. Pemiskinan. Rumah tangga yang membeli air dari para penjaja
membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar
bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi untuk
volume air yang hanya sepersepuluhnya [6][sunting] Kontroversi air
bersihWalaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah
kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil
saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu
kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada
dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk
kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya,
kira-kira 87 persennya,tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat
dalam di bawah tanah.
Keributan masalah air bersih bisa terjadi dalam suatu negara,
kawasan, ataupun berdampak ke benua luas karena penggunaan air
secara bersama-sama. Di Afrika, misalnya, lebih dari 57 sungai
besar atau lembah danau digunakan bersama oleh dua negara atau
lebih; Sungai Nil oleh sembilan, dan Sungai Niger oleh 10 negara.
Sedangkan di seluruh dunia, lebih dari 200 sungai, yang meliputi
lebih dari separo permukaan bumi, digunakan bersama oleh dua negara
atau lebih. Selain itu, banyak lapisan sumber air bawah tanah
membentang melintasi batas-batas negara, dan penyedotan oleh suatu
negara dapat menyebabkan ketegangan politik dengan negara
tetangganya.
Di seluruh dunia, kira-kira 20 negara, hampir semuanya di
kawasan negara berkembang, memiliki sumber air yang dapat
diperbarui hanya di bawah 1.000 meter kubik untuk setiap orang,
suatu tingkat yang biasanya dianggap kendala yang sangat
mengkhawatirkan bagi pembangunan, dan 18 negara lainnya memiliki di
bawah 2.000 meter kubik untuk tiap orang.
Penduduk dunia yang pada 2006 berjumlah 5,3 miliar diperkirakan
akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025 akan didera oleh
ketersediaan air bersih. Laju angka kelahiran yang tertinggi justru
terjadi tepat di daerah yang sumber-sumber airnya mengalami tekanan
paling berat, yaitu di negara-negara berkembang.night dan
Kotschevar (2000 : .224) mengatakan bahwa sanitasi dan kebersihan
dalam operasional pengolahan makanan merupakan tanggung jawab dari
setiap karyawan yang terlibat di dalamnya. Menurut data yang
diperoleh dari Federal Centers for Disease Control, di Amerika
Serikat, setiap tahunnya terdapat lebih dari 9000 orang meninggal
karena keracunan makanan. Menurut Ehlers dan Steel (1989 : .78)
sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap faktor lingkungan yang
merupakan mata rantai penularan penyakit, sedangkan sanitasi
makanan adalah kebersihan dan kemurnian makanan agar tidak
menimbulkan penyakit Pengertian sanitasi mengarah pada usaha
konkrit dalam mewujudkan kondisi higienis dan usaha ini dinyatakan
dengan pelaksanaan di lapangan berupa pembersihan, penataan,
sterilisasi, penyemprotan hama dan sejenisnya. Oleh karena itu jika
higienitas merupakan tujuan, maka sanitasi merupakan tindakan nyata
untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut
maka diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan higienitas
dan sanitasi.(Bartono, 2000 : 57). Sanitasi berasal dari bahasa
latin sanus yang berarti sound and healthy atau bersih secara
menyeluruh. Di samping itu sanitasi adalah lebih dari sebuah
kepercayaan atau sebuah kode dari hukum, di dalam hal ini sanitasi
adalah cara hidup. Sanitasi merupakan kualitas dari kehidupan yang
dinyatakan dari rumah yang bersih, dan kominitas yang bersih.
Sanitasi memberikan pengetahuan dan pertumbuhan yang penting di
dalam hubungan kehidupan manusia. (West, Wood, & Harger, 1996
:.86). Ada perbedaan antara kata bersih dan sehat, meskipun kedua
kata tersebut dapat diartikan sama. Bersih mengacu pada kurangnya
kotoran pada suatu barang sedangkan sehat mengacu pada kurangnya
organisme yang hidup yang dapat membahayakan. Sebuah alat bisa
kelihatan sehat tetapi tidak bersih, karena kotoran yang dikandung
masih ada tetapi bakteri yang dikandung sudah mati. Sebagai contoh
suatu pisau yang dicuci dengan pemanasan suhu tinggi dengan tujuan
agar bakteri atau mikroorganisme mati, tetapi sabun yang digunakan
masih menempel. Suatu sistem kesehatan dan kesehatan yang baik
memiliki tujuan untuk membuat alat atau barang tersebut menjadi
bersih dan sehat. (Knight dan Kotschevar, 2000 : 252).
Sumber:
http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2194184-pengertian-sanitasi-dan-konsep/#ixzz1tJ9Lswx6pengertian
hygiene & sanitasi
PENGERTIAN SANITASI DAN HYGIENE
A. Latar BelakangAda pepatah yang mengatakan Men Sana In Corpore
Sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat, akan terdapat jiwa yang
sehat. Akan tetapi masih banyak juga orang yang sakit dan biasanya
karena pola hidup mereka sendiri yang kurang baik dan kebiasaan
yang kurang baik sehingga dapat melemahkan dan merusak
tubuh.Perihal kesehatan cukup mudah untuk dipahami, akan tetapi
masih banyak orang yang sakit karena kurangnya pengetahuan tentang
arti kesehatan ataupun karena lalai.Dalam pelayanan segala
kebutuhan yang diperlukan telah siap sedia, seperti pelayanan
akomodasi, restoran, bar, fitness center, transportasi, dsb. Semua
fasilitas ini tidak hanya menampilkan mutu, citarasa masakan,
kenyamanan saja, akan tetapi factor yang sangat penting adalah
menyangkut kenyamanan dan kepastian atau jaminan kebersihan untuk
kesehatan sesuai tujuan orang menikmati fasilitas tersebut demi
kelangsungan hidupnya yaitu hygiene dan Sanitasi (kesehatan dan
kebersihan). Untuk itu dalam mengelola seluruh fasilitas yang
ditawarkan secara professional haruslah sesuai dengan aturan
kesehatan yang berlaku, sehingga pengguna jasa mendapatkan
kenikmatannya sendiri dengan jaminan kesehatan.Pada akhirnya
terjadilah dalam usaha bisnis hotel, restoran dan catering
persaingan dalam kualitas atau mutu pelayanan yang mencakup
kebersihan sebagai jaminan kesehatan.
B. HygieneKata hygiene berasal dari bahasa Yunani yang artinya
ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan (Streeth, J.A. and
Southgate,H.A, 1986). Dalam sejarah Yunani, Hygiene berasal dari
nama seorang Dewi yaitu Hygea (Dewi pencegah penyakit). Arti lain
dari Hygiene ada beberapa yang intinya sama yaitu:1. Ilmu yang
mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani,
rohani dan social untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih
tinggi.2. Suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha
kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang
tersebut berada.3. Keadaan dimana seseorang, makanan, tempat kerja
atau peralatan aman (sehat) dan bebas pencemaran yang diakibatkan
oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya.4. Menurut Brownell,
hygine adalah bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi
kesehatan.5. Menurut Gosh, hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang
mencakup seluruh factor yang membantu/mendorong adanya kehidupan
yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat.6. Menurut
Prescott, hygiene menyangkut dua aspek yaitu:Yang menyangkut
individu (personal hygiene)Yang menyangkut lingkungan
(environment)Hygiene is a concept related to medicine as well as to
personal and professional care practices related to most aspects of
living although it is most often associated with cleanliness and
preventative measures.Dalam industry makanan/catering, penerapan
standar hgiene yang tinggi perlu dilakukan dalam mengolah makanan
agar mampu memproduksi makanan yang aman untuk dikonsumsi. Aman
artinya bebas dari hal-hal yang membahayakan, merugikan dan bebas
dari kerusakan.
C. SanitasiPengertian sanitasi ada beberapa yaitu:1. Sanitasi
adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan
kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.2. Upaya
menjaga pemeliharaan agar seseorang, makanan, tempat kerja atau
peralatan agar hygienis (sehat) dan bebas pencemaran yang
diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya.3.
Menurut Dr.Azrul Azwar, MPH, sanitasi adalah cara pengawasan
masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai
faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat.4. Menurut Ehler & Steel, sanitation is the
prevention od diseases by eliminating or controlling the
environmental factor which from links in the chain of
tansmission.5. Menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan
terhadap factor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap
lingkungan.Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah suatu usaha
pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada
usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan hygiene
adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri
agar tetap sehat.
Jadi dalam hal ini sanitasi ditujukan kepada lingkungannya,
sedangkan hygiene ditujukan kepada orangnya.Sanitasi : Usaha
kesehatan prevenif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha
kesehatan lingkungan hidup manusia.Hygiene : Usaha kesehatan
preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan
individu, maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia.Beberapa
manfaat dapat kita rasakan apabila kita menjaga sanitasi di
lingkungan kita, misalnya:Mencegah penyakit menularMencegah
kecelakaanMencegah timbulnya bau tidak sedapMenghindari
pencemaranMengurangi jumlah (presentase sakit)Lingkungan menjadi
bersih, sehat dan nyaman
D. Ruang Lingkup Hygiene dan SanitasiRuang Lingkup
HygieneMasalah hygiene tidak dapat dipisahkan dari masalah
sanitasi, dan pada kegiatan pengolahan makanan masalah sanitasi dan
hygiene dilaksanakan bersama-sama. Kebiasaan hidup bersih, bekerja
bersih sangat membantu dalam mengolah makanan yang bersih
pula.Ruang lingkup hygiene meliputi:1. Hygiene perorangan2. Hygiene
makanan dan minuman
Ruang Lingkup SanitasiBerdasarkan pengertiannya yang dimaksud
dengan sanitasi adalah suatu upaya pencegahan penyakit yang
menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan
hidup manusia. Di dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992
pasal 22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan
untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang dapat
dilakukan dengan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang
menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya
yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk perubahan
perilaku.Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan
yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan
hidup manusia, melalui pemukiman antara lain rumah tinggal dan
asrama atau yang sejenisnya, melalui lingkungan kerja antra
perkantoran dan kawasan industry atau sejenis. Sedangkan upaya yang
harus dilakukan dalam menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan
adalah obyek sanitasi meliputi seluruh tempat kita tinggal/bekerja
seperti: dapur, restoran, taman, public area, ruang kantor, rumah
dsb.Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup
kegiatan sanitasi di hotel meliputi aspek sebagai berikut:1.
Penyediaan air bersih/ air minum (water supply)Meliputi hal-hal
sebagai berikut:Pengawasan terhadap kualitas dan
kuantitasPemanfaatan airPenyakit-penyakit yang ditularkan melalui
airCara pengolahanCara pemeliharaan2. Pengolahan sampah (refuse
disposal)Meliputi hal-hal berikut :Cara/system pembuanganPeralatan
pembuangan dan cara penggunaannya serta cara pemeliharaannya3.
Pengolahan makanan dan minuman (food sanitation)Meliputi hal-hal
sebagai berikut:pengadaan bahan makanan/bahan bakuPenyimpanan bahan
makanan/bahan bakuPengolahan makananPengangkutan makananPenyimpanan
makananPenyajian makanan4. Pengawasan/pengendalian serangga dan
binatang pengerat (insect and rodent control)Meliputi cara
pengendalian vector 5. Kesehatan dan keselamatan kerjaMeliputi
hal-hal sebagai berikut:Tempat/ruang kerjaPekerjaanCara kerjaTenaga
kerja/pekerja
1. PP RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran AirPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki
fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia,
serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal
dasar dan faktor utama pembangunan;
b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting
bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya;
c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara
bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan
mendatang serta keseimbangan ekologis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di
bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata
air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air
sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya
untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi
alamiahnya;
4. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk
menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
5. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau
diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih
layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
7. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap
kelas air;
8. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi
pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan
ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas-nya, dan atau
fungsi ekologis;
9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
10. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang
menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air
dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang
ditetapkan;
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh
kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya;
12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang
terkandung dalam air atau air limbah;
13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada
suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa
mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau
kegiatan yang berwujud cair;
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur
pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke
dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
16. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/
Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
17. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang,
dan atau badan hukum;
18. Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
Pasal 2
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Pasal 3
Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat
dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas
air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi
alamiahnya.
(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin
kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan
kualitas air.
(3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan pada :
a. sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
c. akuifer air tanah dalam.
(4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3).
(5) Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR
Bagian Pertama Wewenang
Pasal 5
(1) Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas
propinsi dan atau lintas batas negara.
(2) Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas
air lintas Kabupaten/Kota.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air
di Kabupaten/Kota.
Pasal 6
Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pendayagunaan Air
Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota menyusun rencana pendayagunaan air.
(2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi
ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam
masyarakat setempat.
(3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan
air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan
atau fungsi ekologis.
Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air
Pasal 8
(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas
:
a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air
baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu
air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain
yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
tersebut;
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut;
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
(2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 9
(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada
:
a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Propinsi
dan atau merupakan lintas batas wilayah negara ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah
Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi.
c. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .
(2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(3) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang
bersangkutan untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a.
(4) Pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keempat Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, Dan
Status Mutu Air
Pasal 10
Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air
dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal
9.
Pasal 11
(1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat
dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan
atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di
bawah kewenangan Pemerintah.
(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari
instansi terkait.
Pasal 12
(1) Pemerintah Propinsi dapat menetapkan :
a. baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
atau
b. tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi.
(3) Pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter
baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 13
(1) Pemantauan kualitas air pada :
a. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah
Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah
Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota;
c. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi
dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan
pemantauannya berada pada Pemerintah.
(2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang
bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber
air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
(3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.
(5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 14
(1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu
air;
b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
(2) Ketentuan mengenai tingkatan cemar dan tingkatan baik status
mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pedoman penentuan
status mutu air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 15
(1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya
penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan
menetapkan mutu air sasaran.
(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing mempertahan-kan dan atau
meningkatkan kualitas air.
Pasal 16
(1) Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah
diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah
dalam rangka pengendalian pencemaran air.
(2) Dalam hal Gubernur belum menunjuk laboratorium sebagai-mana
dimaksud dalam ayat (1), maka analisis mutu air dan mutu air limbah
dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.
Pasal 17
(1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau
mutu air limbah dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan
verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan.
(2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan
nasional.
BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Pertama Wewenang
Pasal 18
(1) Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber
air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.
(2) Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaan air
pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pence-maran
air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.
Pasal 19
Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menugaskan
Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
Pasal 20
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian
pencemaran air pada sumber air berwenang :
a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada
tanah;
d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau
sumber air;
e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
Pasal 21
(1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan
Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi
terkait.
(2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku
mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
sekali.
(4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 22
Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian
pencemaran air.
Pasal 23
(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan
daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sekali.
(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipergunakan untuk :
a. pemberian izin lokasi;
b. pengelolaan air dan sumber air;
c. penetapan rencana tata ruang;
d. pemberian izin pembuangan air limbah;
e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian
pencemaran air.
(4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai-mana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua Retribusi Pembuangan Air Limbah
Pasal 24
(1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau
sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dikenakan retribusi.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga Penanggulangan Darurat
Pasal 25
Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana
penang-gulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau
keadaan yang tidak terduga lainnya.
Pasal 26
Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib
melakukan penanggulangan dan pemulihan.
BAB IV PELAPORAN
Pasal 27
(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya
pencemaran air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
a. tanggal pelaporan;
b. waktu dan tempat;
c. peristiwa yang terjadi;
d. sumber penyebab;
e. perkiraan dampak.
(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib
meneruskannya kepada Bupati/Walikota/ Menteri.
(4) Bupati/Walikota/Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang
kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air
dan atau terjadinya pencemaran air
(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati/
Walikota/Menteri wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran
air serta dampaknya.
Pasal 28
Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27
ayat (5) Bupati/Walikota/Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan
pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 29
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak
ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air
dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada
Bupati/Walikota/Menteri.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama Hak
Pasal 30
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang
baik.
(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air
serta pengendalian pencemaran air.
(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Kewajiban
Pasal 31
Setiap orang wajib :
a. melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
Pasal 32
Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan
kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air.
Pasal 33
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pasal 34
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib
menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin aplikasi air
limbah pada tanah.
(2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegitan wajib
menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan
air limbah ke air atau sumber air.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada
Menteri.
(4) Ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
BAB VI PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Bagian Pertama Pemanfaatan Air Limbah
Pasal 35
(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air
limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin
tertulis dari Bupati/Walikota.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasar-kan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan.
(3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan
oleh Bupati/Walikota dengan memperhatian pedoman yang ditetap-kan
oleh Menteri.
Pasal 36
(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah
ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
sekurang-kurangnya :
a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/
Walikota.
(4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian
yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3).
(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati/ Walikota
menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
(6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan izin.
(7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua Pembuangan Air Limbah
Pasal 37
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang
air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi
terjadinya pencemaran air.
Pasal 38
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang
membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati
persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
a. kewajiban untuk mengolah limbah;
b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang
ke media lingkungan;
c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur
penanggulangan keadaan darurat;
e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air
limbah ;
f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan
analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan
pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib
melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau
pelepasan dadakan;
h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya
penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan
hasil swapantau.
(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota
wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang tenaga atom.
Pasal 39
(1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang
diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan
pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah
yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
Pasal 40
(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah
ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari
Bupati/Walikota.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan.
Pasal 41
(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah
ke air atau sumber air.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
sekurang-kurangnya :
a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/
Walikota.
(4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian
yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3).
(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau
sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin
pembuangan air limbah.
(6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan izin.
(7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan
air limbah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memper-hatikan
pedoman yang ditetapkan Menteri.
(8) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 42
Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke
dalam air dan atau sumber air.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pembinaan
Pasal 43
(1) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
(3) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air
limbah rumah tangga.
(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh pemerintah Propinsi,
pemerintah Kabupaten/Kota dengan membangun sarana dan prasarana
pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
(5) Pembangunan sarana dan prasasara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 44
(1) Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penaatan
persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2).
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah.
Pasal 45
Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan
pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin
melakukan usaha dan atau kegiatan.
Pasal 46
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 berwenang
:
a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan,
perekaman audio visual, dan pengukuran;
b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepenting-an,
karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat
pemerintahan setempat;
c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang
diperlukan, antaran lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL,
UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi
perusahaan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah
yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi,
utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
h. serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab
atas usaha dan atau kegiatan;
(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan
atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
pengawasan.
Pasal 47
Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib
memperlihat-kan surat tugas dan atau tanda pengenal.
BAB VIII SANKSI
Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 48
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar
ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 42,
Bupati/Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
Pasal 49
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar
ketentuan Pasal 25, Bupati/Walikota/Menteri berwenang menerap-kan
paksaan pemerintahan atau uang paksa.
Bagian Kedua Ganti Kerugian
Pasal 50
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang
lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan
tindakan tertentu.
(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan
pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian
tindakan tertentu tersebut.
Bagian Ketiga Sanksi Pidana
Pasal 51
Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 31, Pasal
32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45,
Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan
tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 53
(1) Bagi usaha dan atau kegiatan yang menggunakan air limbah
untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun
setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memiliki izin
pemanfaatan air limbah pada tanah dari Bupati/Walikota.
(2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum
memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka
dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah
ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber
air dari Bupati/Walikota.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3
(tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 55
Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan,
berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air.
Pasal 56
(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, baku mutu air yang telah
ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
lebih ketat dari baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah ini, maka
baku mutu air sebelumnya tetap berlaku.
(1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan
baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di
daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari
Menteri.
(2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.
Pasal 58
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air yang telah ada, tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 59
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3409) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
2. PERATURAN KUALITAS AIR UNTUK WILAYAH KALIMANTAN
SELATANPERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANNOMOR 2 TAHUN
2006TENTANGPENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIANPENCEMARAN
AIRDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR KALIMANTAN
SELATANMenimbang : a. bahwa air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang dapatdimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak,
perludikelola dan dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat
sebagaisumber dan penunjang kehidupan;b. bahwa dalam upaya menjaga
kualitas air agar dapat dimanfaatkansecara berkelanjutan, perlu
dikelola dan ditanggulangikerusakannya melalui pengelolaan dan
pengendalian pencemaranair;c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomar 15 Tahun 1956 jo.
Undang-UndangNomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
DaruratNomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan
DaerahSwatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1106);2. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);4. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 3699);5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4548);8. Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang TataPengaturan Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3225);9. Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 1982 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3226);10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
44,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3445)11. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Nomor 3838);12.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952 );13. Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PengelolaanKualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Nomor
4161 );14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerahdan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
KalimantanSelatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun2000 Nomor 13);15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 9 Tahun2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi KalimantanSelatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun2000 Nomor 14);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN SELATANdanGUBERNUR
KALIMANTAN SELATANMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTANSELATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANPENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini
yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan
Selatan.2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.4. Bupati adalah Bupati se-Kalimantan Selatan.5. Walikota
adalah Walikota se-Kalimantan Selatan.6. Instansi yang membidangi
Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan
yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian lingkunganhidup.7.
Air adalah semua air yang terdapat di atas, dan di bawah permukaan
tanah, kecualiair, laut dan air fosil.8. Pencemaran Air adalah
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi danatau
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas
air turunsampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak
dapat berfungsi sesuai denganperuntukannya.9. Sumber Air adalah
wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan
tanah,termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai,
rawa, danau, situ, waduk, danmuara.10. Pengelolaan Kualitas Air
adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas airyang
diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air
tetap dalamkondisi alamiahnya.11. Mutu Air adalah kondisi kualitas
air yang diukur, dan atau diuji berdasarkanparameter-parameter
tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan
Perundangundanganyang berlaku.12. Kelas Air adalah peringkat
kualitas air yang dinilai masih layak, untuk dimanfaatkanbagi
peruntukan tertentu.13. Kriteria Mutu Air adalah tolak ukur mutu
air untuk setiap kelas air.14. Status Mutu Air adalah tingkat
kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemaratau kondisi baik
pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, denganmembandingkan
dengan baku mutu air yang ditetapkan.15. Mutu Air Sasaran adalah
mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalamjangka waktu
tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya
lainnyadalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air.16. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan
air pada suatu sumber air,untuk menerima masukan beban pencemaran
tanpa mengakibatkan air tersebutmenjadi cemar.17. Limbah adalah
sisa suatu usaha dan atau kegiatan.18. Air Limbah adalah sisa dari
suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.19. Baku Mutu Air
Limbah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat
energi,atau komponen yang ada bagi zat atau harus ada dan atau
unsur pencemar yangditenggang keberadaannya di dalam air.20. Limbah
Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan
ataukegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan
kualitaslingkungan.21. Limbah Rumah Tangga adalah sisa suatu usaha
dan atau kegiatan dari rumah tangga.22. Instalasi Pengolah Air
Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasipengolah air
limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah-limbah cair
yangdiharapkan menghasilkan effluent sesuai dengan baku mutu air
yang diizinkan.BAB IIWEWENANGPasal 2(1) Pemerintah Daerah berwenang
melakukan pengelolaan kualitas air yang meliputi :a.
mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten /
Kota;b. menyusun rencana pendayagunaan air sesuai fungsi ekonomis,
ekologis, nilainilaiagama dan adat istiadat yang hidup dalam
masyarakat setempat;c. merencanakan potensi pemanfaatan air,
pencadangan air berdasarkanketersediaannya baik kualitas maupun
kuantitas dan atau fungsi ekologis;(2) Pemerintah Daerah berwenang
melakukan pengelolaan kualitas air yang meliputi :a. sumber air
lintas Kabupaten / Kota;b. menetapkan daya tampung beban
pencemaran;c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber
pencemaran;d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah untuk
aplikasi pada tanah;e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah
ke air atau sumber air;f. memantau kualitas air pada sumber air;g.
memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.BAB IIIHAK
DAN KEWAJIBANPasal 3Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air, setiap orang berhak :a. mempunyai hak yang sama
atas kualitas air yang baik;b. mendapatkan informasi mengenai
status mutu air dan pengelolaan kualitas air sertapengendalian
pencemaran air;c. berperan serta dalam pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran airsesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;Pasal 4Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air, setiap orang wajib :a. mencegah dan mengendalikan
terjadinya pencemaran air;b. memulihkan kualitas air akibat
pencemaran;c. melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumber daya air.Pasal 5Setiap orang yang melakukan usaha atau
kegiatan wajib memberikan informasi yangbenar dan akurat mengenai
pelaksanaan pengelolaan kualiatas air dan pengendalianpencemaran
air.Pasal 6Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada
masyarakat mengenaipengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air.BAB IVINVENTARISASI DAN IDENTIFIKASIPasal 7Dalam
upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, Gubernur melalui
instansiterkait menetapkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan
identifikasi sumberpencemaran.Pasal 8(1) Hasil inventarisasi dan
identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7disampaikan kepada
Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.(2) Berdasarkan
hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Gubernur menetapkan pedoman pengelolaan kualitas air dan
pengendalianpencemaran airBAB VPENGELOLAAN KUALITAS AIRBagian
PertamaKlasifikasi Mutu AirPasal 9(1) Klasifikasi Mutu Air
ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :a. Kelas satu, air yang
peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum,dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengankegunaan tersebut;b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat
digunakan untuk prasarana / saranarekreasi air, pembudidayaan ikan
air tawar, peternakan, air untuk mengairipertanaman, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yangsama dengan
dengan kegunaan tersebut;c. Kelas tiga, air yang peruntukannya
dapat digunakan untuk pembudidayaan ikanair tawar, peternakan, air
untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainyang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;d.
Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
mengairipertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
mutu air yangsama dengan kegunaan tersebut;(2) Kriteria mutu air
dari tiap kelas peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai Peraturan
Perundangundangan.Pasal 10(1) Peruntukan air dan kriteria mutu air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,digunakan sebagai dasar untuk
penetapan baku mutu air dengan prioritaspemanfaatan :a. air
minum;b. air untuk kebutuhan rumah tangga;c. air untuk peternakan,
pertanian, dan perkebunan;d. air untuk industri;e. air untuk
irigasi;f. air untuk pertambangan;g. air untuk usaha perkotaan;h.
air untuk kepentingan lainnya.(2) Urutan peruntukan pemanfaatan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberubah dengan
mempertimbangkan kepentingan umum dan kondisi setempat.Bagian
KeduaBaku Mutu AirPasal 11(1) Air pada semua mata air dan pada
sumber air yang berada pada kawasan lindung,harus dilindungi
mutunya agar tidak menurun kualitasnya yang disebabkan olehkegiatan
manusia.(2) Kriteria mutu air sesuai rencana pendayagunaan air
didasarkan pada hasilpengkajian peruntukan air.(3) Pengkajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pedoman
yangditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.Bagian
KetigaPemantauna Kualitas AirPasal 12 Pemantauan kualitas air pada
sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerahKabupaten / Kota
dalam satu Provinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi
dandilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten /
Kota.Bagian KeempatStatus Mutu AirPasal 13(1) Status mutu air
ditentukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku
mutuair.(2) Status mutu air dinyatakan :a. cemar, apabila mutu air
tidak memenuhi baku mutu air;b. baik, apabila mutu air memenuhi
baku mutu air.(3) Tingkat status mutu air dilakukan dengan
perhitungan tertentu yang ditetapkansesuai Peraturan
Perundang-undangan.Bagian KelimaPengujian Kualitas AirPasal 14 (1)
Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah di akreditasi
untukmelakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka
pengendalianpencemaran air.(2) Pengujian kualitas air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secaraperiodik dan terus-menerus
serta pada kondisi tertentu.(3) Dalam hal Gubernur belum menunjuk
laboratorium sebagaimana dimaksud padaayat (1), maka analisis mutu
air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratoriumyang ditunjuk
menteri.Pasal 15Gubernur menetapkan laboratorium rujukan di tingkat
Provinsi untuk melakukan analisismutu air dan mutu air limbah
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.BAB VIPENGENDALIAN
PENCEMARAN AIRBagian PertamaPerlindungan Kualitas AirPasal 16(1)
Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas
air dan sumberair terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan
manusia dan alam.(2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan olehinstansi yang berwenang.Bagian
KeduaPencegahan Pencemaran AirPasal 17Pencegahan pencemaran air
merupakan upaya untukmenjaga agar kualitas air padasumber air tetap
dapat dipertahankansesuai baku mutu air yang ditetapkan dan atau
upayapeningkatan mutu air pada sumber air.Bagian
KetigaPenanggulangan Pencemaran AirPasal 18 Penanggulangan
pencemaran air dilakukan dalam upaya mencegah meluasnyapencemaran
pada sumber air melalui pengendalian debit air pada sumber air
danmelokalisasi sumber pencemaran pada sumber air.Bagian
KeempatPemulihan Kualitas AirPasal 19(1) Pemulihan kualitas air
merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan mutuair sesuai mutu
air sebelum terjadinya pencemaran pada sumber air.(2) Kegiatan
pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakanmelalui :a. pengendalian debit pada sumber air;b.
penggelontoran;c. pembersihan sumber air dan lingkungan
sekitarnya.Bagian KelimaDaya Tampung Beban Pencemaran AirPasal 20
(1) Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan daya tampung
pencemaran padasumber air.(2) Penetapan daya tampung dilakukan
secara bertahap sesuai kemampuan dana,sumber daya manusia, ilmu
pengetahuan serta teknologi.(3) Daya tampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditinjau secara berkalasekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sekali.(4) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belumditetapkan sesuai ketentuan pada ayat (3),
penentuan persyaratan pembuangan airlimbah ke sumber air ditetapkan
berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkanpada sumber air yang
bersangkutan.Bagian KeenamBaku Mutu Air LimbahPasal 21(1) Dalam
rangka pengamanan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air
agartidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu air
limbah.(2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan olehGubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.Pasal 22(1) Masuknya suatu unsur pencemaran ke dalam
sumber-sumber air yang tidak jelastempat masuknya dan atau secara
teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu airlimbah, dikendalikan
pada faktor penyebabnya.(2) Perhitungan beban pencemaran
masing-masing kegiatan ditentukan denganmengukur kadar parameter
pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan.Bagian KetujuhBaku
Mutu Air SasaranPasal 23 (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada
sumber air perlu ditetapkan baku mutu airsasaran.(2) Baku mutu air
sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar mutu air
padasumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya.(3)
Peningkatan mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terusditingkatkan secara terhadap sampai mencapai kualitas
baku mutu yang baik.BAB VIIPERSYARATAN PERIZINANPasal 24 (1) Setiap
kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke
sumber-sumberair yang melintasi Kabupaten / Kota dan berpotensi
menimbulkan dampak padasumber air harus mendapat izin dari Bupati /
Walikota setelah berkoordinasi denganGubernur.(2) Syarat-syarat
perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. peta
lokasi pembuangan air limbah skala 1 : 5.000;b. membuat bangunan
saluran pembuangan air limbah melalui IPAL, sarana bakkontrol untuk
memudahkan;c. konstruksi bangunan dan saluran pembuangan air limbah
wajib mengikutipetunjuk teknis yang diberikan oleh Instansi
Teknis;d. mengolah limbah cair sampai kepada batas syarat baku mutu
yang telahditentukan, sebelum dibuang ke sumber-sumber air;e.
memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha
ataukegiatan dalam melaksanakan tugasnya guna memeriksa peralatan
pengolahlimbah beserta kelengkapannya;f. wajib menyampaikan laporan
kepada Gubernur melalui Kepala Bapedaldatentang mutu limbah cair
setiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratoriumlingkungan yang
ditunjuk;g. menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksaan
kualitas mutu airlimbah yang dilakukan oleh pengawas secara berkala
serta biayapenanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh
pencemaran air akibatusaha / kegiatannya;h. persyaratan khusus yang
ditetapkan untuk masing-masing usaha kegiatan yangmembuang air
limbah ke sumber-sumber air atau media lingkungan lainnya.(3)
Bupati / Walikota dapat menetapkan persyaratan lain yang sesuai
dengankewenangannya.BAB VIIIPEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PEMANTAUANBagian Pertama PembinaanPasal 25(1) Pemerintah Provinsi
melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan
kepadapenanggungjawab usaha atau kegiatan dalam pengelolaan
kualitas air danpengendalian pencemaran air.(2) Pemerintah Provinsi
melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaanpengelolaan air
limbah rumah tangga.(3) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan membangun
sarana dan prasarana pengelolaan limbahrumah tangga terpadu.(4)
Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapatdilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai
peraturan perundangundanganyang berlaku.Bagian KeduaPengawasan dan
PemantauanPasal 26 (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pemantauan
mutu air pada sumber air dansumber pencemaran.(2) Dalam melakukan
pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
Gubernur dapat menunjuk instansi yang tugas dan fungsinya
membidangimasalah lingkungan hidup atau pengendalian dampak
lingkungan.(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugaspengawasan dan pemantauan melibatkan Pemerintah
Kabupaten / Kota, dan instansiterkait lainnya.Pasal 27Pelaksanaan
tugas pengawasan dan pemantauan pada sumber air sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh instansi terkait
meliputi :a. pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;b.
pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran
air;c. evaluasi laporan tentang pembuangan air limbah dan
analisisnya yang dilakukan olehpenanggungjawab kegiatan;d.
melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan.Pasal 28Pelaksana tugas
pengawasan dan pemantauan kualitas air limbah pada
sumberpencemaran, dilakukan oleh instansi terkait sesuai
kewenangannya meliputi :a. memeriksa kondisi peralatan pengolahan
dan atau peralatan lain yang diperlukanuntuk mencegah pencemaran
lingkungan ;b. mengambil contoh air limbah pada sumber pencemaran
;c. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas
dan kuantitas airlimbah yang dibuang termasuk proses pengolahannya
;d. melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan.BAB IXPERAN SERTA
MASYARAKATPasal 29 (1) Setiap orang mempunyai peran yang sama untuk
mendapatkan air dengan tetapmemperhatikan asas-asas kemanfaatan
umum, keseimbangan, dan kelestarian.(2) Setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi air dan mencegah sertamenanggulangi
pencemaran air.(3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama
untuk berperan serta dalam upayapeningkatan mutu air pada
sumber-sumber air dengan penyampaian informasi danmemberikan saran
dan atau pendapat.BAB XSANKSI ADMINISTRASIPasal 30Setiap penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam
Pasal20 dan Pasal 21, Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi
administrasi.BAB XIPEMBIAYAANPasal 31(1) Pembiayaan pengendalian
pencemaran air dan sumber-sumber air akibat usaha danatau kegiatan
dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.(2)
Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada
ayat (1) diaturoleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.(3) Dalam keadaan force
majeure, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaanuntuk
penanggulangannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.BAB
XIIKETENTUAN PIDANAPasal 32Barangs siapa melakukan kegiatan dan
atau tindakan yang mengakibatkan pencemarandan atau kerusakan
lingkungan hidup, dikenakan ketentuan pidana sesuai denganPeraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.BAB XIVKETENTUAN LAIN-LAINPasal 33
Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
untuk mengatur :a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih
wilayah Kabupaten / Kota ;b. baku mutu air yang lebih ketat dari
kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1);c. baku mutu air limbah daerah, dengan
ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutulimbah nasional.BAB
XVKETENTUAN PEMELIHARAANPasal 34(1) Bagi usaha dan atau kegiatan
yang menggunakan air limbah untuk aplikasi padatanah, maka dalam
jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya PeraturanDaerah ini
wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari Bupati
/Walikota.(2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi
belum memiliki izinpembuangan air limbah ke air atau sumber air,
maka dalam waktu satu tahun sejakdiundangkannya Peraturan Daerah
ini wajib memperoleh izin pembuangan airlimbah ke air atau sumber
air dari Bupati / Walikota.BAB XVIKETENTUAN PENUTUPPasal 35 Hal-hal
lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenaipelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.Pasal 36Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.Ditetapkan di
BanjarmasinPada tanggal : 15 Maret 2006GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN,H . RUDY ARIFFINDiundangkan di BanjarmasinPada tanggal 15
Maret 2006SEKRETARIS DAERAH PROVINSIKALIMANTAN SELATAN,H. M.
MUCHLIS GAFURI3.KEBIJAKAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUPSALINANLAMPIRAN I
APERATURAN MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUPNOMOR : 37 TAHUN
2009TANGGAL : 31 Desember 2009PEMANTAUAN KUALITAS AIR1. Latar
BelakangSalah satu langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan
kualitas air adalahmelalui pemantauan kualitas air. Melalui
pemantauan kualitas air akan dihasilkandata primer yang dapat
digunakan untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkahantisipatif
serta upaya penanganannya. Agar dapat dihasilkan data yang akurat
dandapat dipertanggungjawabkan kiranya diperlukan beberapa
prasyarat antara lainkelengkapan sarana dan prasarana laboratorium
seperti peralatan laboratorium yangmemadai, sumberdaya manusia yang
handal dan metode yang tepat. Untuk itu,kegiatan pemantauan
kualitas air lebih difokuskan untuk melengkapi sarana danprasarana
pemantauan kualitas air2. TujuanMelengkapi sarana dan prasarana
pemantau kualitas air agar tersedianya datakualitas air yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten / Kota.3.
SasaranTerpenuhinya sarana dan prasarana pemantau kualitas air di
Kabupaten / Kota4. Outputa. Tersedianya peralatan laboratorium
lingkungan;b. Terbangunnya gedung laboratorium lingkungan;c.
Tersedianya mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk
samplingatau mobile lab (laboratorium lingkungan bergerak.5.
Lingkup Pemanfaatana. Pembelian peralatan laboratorium;b.
Pembangunan, penyempurnaan dan renovasi gedung laboratorium
apabilabelum sesuai dengan persyaratan;c. Pembelian mobil sampling,
speed boat yang dirancang khusus untuk samplingatau mobile lab
(laboratorium lingkungan) bergerak;d. Perlengkapan gedung
laboratorium.6. Rincian Kegiatana. Peralatan Laboratorium
LingkunganPengadaan peralatan laboratorium lingkungan merupakan
lanjutan dari pengadaanperalatan laboratorium yang telah dilakukan
pada DAK Bidang LH tahun-tahunsebelumnya sebagai upaya untuk
melengkapi peralatan laboratorium lingkunganterutama untuk
pengujian sampel kualitas air.Dalam pengadaan peralatan tersebut
baik bentuk, jenis, merk dan jumlah alat yangakan diadakan dapat
disesuaikan dengan kondisi dan keperluan daerah. Namundemikian,
kualitas peralatan agar tetap diutamakan supaya dapat memenuhi
standarlaboratorium lingkungan. Data hasil uji lab yang akurat dan
dapatdipertanggungjawabkan merupakan salah satu prasyarat yang
harus dipenuhi. Untukitu, dalam pengadaan peralatan tersebut daerah
dapat berkonsultasi denganPUSARPEDAL - KNLH, Perguruan Tinggi atau
lembaga lain yang terkait.Pengadaan peralatan laboratorium dimaksud
tidak termasuk pembelian preparatatau bahan kimia lainnya yang
habis pakai.Peralatan laboratorium dimaksud terdiri dari:1).
Peralatan sampling air;2). Peralatan pengujian parameter kualitas
air;3). Peralatan pendukung lainnya seperti : alat ukur, alat
timbang, dan peralatan gelasb. Pembangunan Gedung
LaboratoriumPembangunan gedung laboratorium lingkungan dimaksudkan
untuk meningkatkankemampuan daerah dalam melakukan pemantauan
kualitas air dan menyediakandata kualitas air yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.Pengadaan bangunan laboratorium tidak
termasuk pengadaan tanah.. Lingkuppembangunan laboratorium meliputi
renovasi, pengadaan perlengkapan danpenyempurnaan laboratorium
penyelesaian dan penyempurnaan IPAL laboratorium,halaman parkir,
pagar dan penambahan ruang :(i) Perlengkapan laboratoriumBagi
daerah yang telah memiliki laboratorium, ataupun yang akan
membangunlaboratorium dapat melakukan pengadaan atau melengkapi
gedung laboratoriumnyadengan perlengkapan sebagai berikut :1).
Lemari penyimpan peralatan;2). Lemari penyimpan sampel;3). Meja
laboratorium untuk instrumen4). Meja harus kokoh, permukaannya
dilapisi lapisan yang kedap air, seperti epoksiatau formika. Jika
menggunakan keramik batas-batasnya sebaiknyamenggunakan
epoksi/pelapis kedap air5). Meubelair;6). Air Conditioner
(AC);Lampiran IA Pemantauan Kualitas AirJuknis DAK Bidang LH
20107). Exhaust-fan;8). Peralatan kesehatan dan keselamatankerja
(K3) di laboratorium termasuk SafetyShower dan Lemari Asam(ii)
Gedung Laboratorium Lingkungan :Luas bangunan laboratorium
lingkungan minimal 200 m2, sedangkan bentuk fisikdan bahan baku
bangunan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dansesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada DAK
Bidang LH Tahun 2009 selain untuk pembangunan gedung
laboratoriumbaru, gedung yang sudah ada dapat pula dilaksanakan
penyempurnaan ataurenovasi bangunan gedung laboratorium yang
meliputi pembangunan pagar,pembangunan IPAL laboratorium,
pembangunan tempat parkir dan penambahanruang.Ruang bangunan
laboratorium lingkungan dapat terdiri dari :1). Ruang staf;2).
Ruang Kepala Lab;3). Ruang Adminsitrasi Peneriman Contoh Uji /
Sampling;4). Ruang Penyimpanan Contoh Uji / Sampling;5). Gudang
Bahan Kimia;6). Ruang UV / VIS dan Ruang GC;7). Ruang AAS /
Voltametri;8). Ruang Timbang;9). Ruang Kerja / Analisa Sample dan
Lemari Asam;10). Ruang Gas;11). Unit Pengolah Limbah Padat
Laboratorium.Contoh Rancangan Gedung Laboratorium
LingkunganLaboratorium lingkungan dapat memiliki ruangan yang
memenuhi persyaratan sesuaiperuntukkannya, antara lain:a. Ruang
penyimpanan contoh uji termasuk contoh uji arsip disesuaikan
dengankebutuhan denga suhu 40 C + 20C;b. Ruang timbang yang bebas
debu dilengkapi meja bebas getar denga suhuRuangan 200C + 30C dan
kelembaban 45% - 65% serta disarankan untukmenggunakan pintu
ganda;c. Ruang preparasi contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran
minimal lebar 90 cmtinggi 80 cm dan panjang disesuaikan
kebutuhan;d. Ruang instrumen dengan suhu ruangan 200C + 30C dan
kelembaban 45% -65%, misalnya untuk :1). Spektrofotometer UV-Vis
disarankan berukuran minimal 6 m22). AAS/ICP/Hg-analyzer disarankan
berukuran minimal 7,5 m2 yangdilengkapi dengan exhaust fan dan
penyimpanan gas harus berada di luarruangan;3). GC/GC-MS/HPLC/IC
disarankan berukuran minimal 6 m2 yang dilengkapidengan exhaust fan
dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan.e. Ruang
mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruiang steril dan bebas
debu(Laminar Air Flow Cabinet) untuk pengujian mikroorganisme;f.
Ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan
acuandengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan dengan
persayaratan;g. Lemari asam harus digunakan bila preparasi
menggunakan bahan kimia pekatatau pelarut organik yang mudah
menguap;h. Langit-langit, lantai, dinding dan jendela.Terbuat dari
bahan yang kuat, dicat dan debu tidak mudah menempel misalnyadengan
acrylic. Lantai terbuat dari beton dan dilapisi bahan kedap air
ataudilapisi vinyl tahan gores.i. Kebutuhan tenaga listrikKebutuhan
tenaga listrik sebesar kurang lebih 10-20 KVA dan tergantung
padaperalatan laboratorium- untuk peralatan UV/VIS dan TOC
masing-masing dubutuhkan 2 GPO (generalpurpose outlet) ganda dengan
sirkuit yang terpisah;- untuk AAS : 1 buah GPO dan 1 buah switch
berkekuatan cukup besar untukexhaust fan dengan menggunakan 1
sirkuit 10A. Juga harus disiapkan 2 GPOganda lainnya dengan sirkuit
terpisah untuk peralatan penunjang/asesori AAS;- untuk setiap meja
diperlukan 1 buah GPO ganda dan sirkuit tidak melebihi 8GPOj.
Sistem utilitas bangunan- Laboratorium harus memiliki sistem
penghawaan yang memadai : alami danbuatan (AC). Ventilasi terbuka
mempunyai luas minimal 10% dari luas lantaidan letaknya bersilangan
agar perubahan udara memadai;- Laboratorium harus memiliki sistem
penerangan yang memadai alami (cahayamatahari) dan buatan (tenaga
listrik)- Laboratorium harus memiliki sumber air bersih yang
kontinyu c. Laboratorium Lingkungan Bergerak (Mobile Lab)Untuk
memudahkan pengambilan sampel dan dapat melakukan,
daerahdiperkenankan untuk melakukan pengadaan mobile sampling,
speedboat yangdirancang khusus untuk sampling atau mobile lab
(laboratorium bergerak).Khusus untuk mobile lab berupa kendaraan
roda 4 atau lebih rancangannyasebagaimana gambar 2 dan 3 berikut
ini dengan syarat-syarat :1). Bagian depan sesuai dengan keadaan
kendaraan pada umumnya, selain untukpengemudi tempat duduk dapat
memuat 2 orang lainnya (pet