Pengertian manajeman kesehatan
Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai
tujuannya secara efektif
diperlukan pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan dan atau
pelayanan kesehatan
masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap
kegiatan atau program itu
tercapai dengan baik.
Proses pengaturan kegiatan ilmiah ini disebut manajemen,
sedangkan proses untuk mengatur
kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut
"manajemen pelayanan
kesehatan masyarakat".
Sebagian orang menyatakan bahwa proses pengaturan kegiatan untuk
mencapai tujuan ini
disebut "administrasi" sehingga proses pengaturan kegiatan dan
atau pelayanan kesehatan
masyarakat disebut "administrasi kesehatan masyarakat". Disini
timbul kerancuan karena proses
kegiatan sama namun istilah berbeda "manajemen" dan
"administrasi".
Dalam hal ini tidak perlu diperdebatkan mana yang benar
"manajemen" atau "administrasi"
menurut pendapat penulis melihat dari proses atau kegiatannya
sama maka kedua hal tersebut
sama. Sedangkan pemakaiannya, apakah menggunakan "manajemen"
atau "administrasi"
terserah kepada kita masing-masing yang memakainya (tergantung
selera).
Dalam uraian ini penulis lebih cenderung menggunakan "manajemen"
daripada "administrasi".
Banyak ahli yang telah membuat batasan tentang manajemen ini
antara lain :
a. The accomplishing of a predetermined objectives through the
effort other people
atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah
ditentukan dengan
menggunakan orang lain. (Robert D. Terry)
b. Manajemen adalah "the process, by which the excution of given
purpose is put in
to operation and supervised atau manajemen adalah proses
dimana
pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi.
(Encyclopedia of
social sciences)
c. Manajemen adalah membuat tujuan tercapai melalui
kegiatan-kegiatan orang lain
dan fungsi-fungsinya dapat dipecah sekurang-kurangnya 2 tanggung
jawab
utama, yakni perencanaan dan pengawasan.
d. Management is the process under taken by one or more persons
to coordinate
the activities of other persons to achieve results not
attainable by any one person
acting alone atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan
oleh satu
orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang
lain guna
mencapai hasil (tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya 1
orang saja.
(Evancovich, 1989)
Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu
kesimpulan umum bahwa manajemen
adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai
suatu tujuan atau
menyelesaikan pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan
adalah secara bersamasama dengan orang lain atau bawahannya.
Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat
dapat dikatakan sebagai
berikut "Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu
seni untuk mengatur para
petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan
kesehatan masyarakat
melalui program kesehatan."
Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan
manajemen umum
dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang
menjadi objek atau sasaran
manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem
adalah suatu kesatuan
yang utuh, terpadu yang terdiri dari berbagai elemen (sub
sistem) yang saling berhubungan
didalam suatu proses atau struktur dalam upaya menghasilkan
sesuatu atau mencapai suatu
tujuan tertentu.
Oleh sebab itu kalau berbicara sistem pelayanan kesehatan
masyarakat adalah struktur atau
gabungan dari sub sistem didalam suatu unit atau didalam suatu
proses untuk mengupayakan
pelayanan kesehatan masyarakat baik preventif, kuratif, promotif
maupun rehabilitatif.
Sehingga sistem pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk
Puskesmas, Rumah sakit, Balkesmas
dan unit-unit atau organisasi-organisasi lain yang mengupayakan
peningkatan kesehatan.
Dengan demikian maka manajemen kesehatan masyarakat adalah
proses manajemen di tiaptiap sub sistem pelayanan.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa manajemen itu suatu seni
mengatur orang lain dalam
mencapai tujuan-tujuan organisasi atau unit pelayanan maka
manajemen tersebut mempunyai
fungsi-fungsi. Dan berbagai pendapat para ahli dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa fungsifungsi manajemen itu pada garisnya
terdiri dari :
a. Perencanaan (planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Penyusunan personalia (staffing)
d. Pengkoordinasian (coordinating)
e. Penyusunan anggaran (budgeting)
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Pengorganisasian MK
Setelah perencanaan telah dilakukan atau telah selesai (menjadi
rencana) maka selanjutnya
harus dilakukan pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian
adalah mengatur personel
atau staf yang ada didalam institusi tersebut agar semua
kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua
tujuan dapat dicapai.
Dengan kata lain pengorganisasian adalah pengkoordisasian
kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan suatu institusi guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Pengorganisasian
mencakup beberapa unsur pokok, antara lain :
1. Hal yang diorganisasikan ada 2 macam, yakni :
a. Pengorganisasian kegiatan ialah pengaturan berbagai kegiatan
yang ada
didalam rencana sehingga membentuk satu kesatuan yang terpadu
untuk
mencapai tujuan.
b. Pengorganisasian tenaga pelaksana ialah mencakup pengaturan
hak dan
wewenang setiap tenaga pelaksana sehingga setiap kegiatan
mempunyai
penanggung jawabnya.
2. Proses pengorganisasian ialah langkah-langkah yang harus
dilakukan
sedemikian rupa sehingga semua kegiatan dan tenaga pelaksana
dapat berjalan
sebaik-baiknya.
3. Hasil pengorganisasian ialah terbentuknya wadah atau sering
disebut struktur
organisasi yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga
pelaksana.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian
ialah suatu proses yang
menghasilkan organisasi (struktur organisasi). Struktur
organisasi ialah visualisasi kegiatan dan
pelaksana kegiatan (personel) didalam suatu institusi.
Dilihat dari segi pembagian kegiatan dan pelaksanaan tugas,
fungsi dan wewenang maka
organisasi secara umum dibedakan atas 3 jenis, yakni :
1. Organisasi Lini (Line Organization)
Dalam jenis organisasi ini, pembagian tugas dan wewenang
terdapat perbedaan yang tegas
antara pimpinan dan pelaksanaan. Peran pimpinan dalam hal ini
sangat dominan dimana semua
kekuasaan di tangan pimpinan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan
kegiatan yang utama adalah
wewenang dan perintah.
Memang bentuk organisasi semacam ini, khususnya didalam
institusi-institusi yang kecil sangat
efektif karena keputusan-keputusan cepat diambil dan pelaksanaan
keputusan juga cepat.
Kelemahannya jenis organisasi semacam ini kurang manusiawi,
lebih-lebih para pelaksana tugas
bawahan hanya dipandang sebagai robot yang senantiasa siap
melaksanakan perintah.
2. Organisasi Staf (Staff Organization)
Dalam organisasi ini, tidak begitu tegas garis pemisah antara
pimpinan dan staf pelaksana.
Peran staf bukan sekedar pelaksana perintah pimpinan namun staf
berperan sebagai pembantu
pimpinan. Bentuk organisasi semacam ini muncul karena makin
kompleksnya masalah-masalah
organisasi sehingga pimpinan sudah tidak dapat lagi
menyelesaikan semuanya dan memerlukan
bantuan orang lain (biasanya para ahli) yang dapat memberikan
masukan pemikiran-pemikiran
terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
Meskipun organisasi ini lebih baik dari yang pertama karena
keputusan-keputusan dapat lebih
baik namun kadang-kadang keputusan-keputusan tersebut akan
memakan waktu yang lama
karena melalui perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang
melelahkan.
3. Organisasi Lini dan Staf
Organisasi ini merupakan gabungan kedua jenis organisasi yang
terdahulu disebutkan (line dan
staf). Dalam organisasi ini staf bukan sekedar pelaksana tugas
tetapi juga diberikan wewenang
untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik.
Demikian juga pimpinan tidak
sekedar memberikan perintah atau nasehat tetapi juga bertanggung
jawab atas perintah atau
nasehat tersebut.
Keuntungan organisasi ini antara lain ialah keputusan yang
diambil oleh pimpinan lebih baik
karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab
pimpinan berkurang karena
mendapat dukungan dan bantuan dari staf.
Contoh sederhananya lihat bagan organisasi lini dan staf dibawah
ini.
Dalam kehidupan sehari-hari apabila unit kerja (departemen,
perusahaan dan sebagainya) akan
melaksanakan suatu rencana tidak selalu langsung diikuti oleh
penyusunan organisasi baru.
Struktur organisasi itu biasanya sudah ada terlebih dahulu dan
ini relatif cenderung permanen,
lebih-lebih struktur organisasi departemen.
Disamping itu unit-unit kerja tersebut dijabarkan kedalam
unit-unit yang lebih kecil dan masingmasing unit-unit kerja yang
lebih kecil ini mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda
(dirjen, direktorat, bidang, seksi, devisi, dan sebagainya).
Masing-masing unit kerja tersebut
sudah barang tentu akan menyusun perencanaan dan
kegiatan-kegiatan. Untuk pelaksanaan
rencana rutin cukup oleh staf yang ada sehingga tidak perlu
menyusun organisasi baru.
Apabila rencana atau kegiatan tersebut tidak dapat ditangani
oleh struktur organisasi yang telah
ada biasanya dibentuk, misalnya panitia tim kerja (kelompok
kerja), komisi dan sebagainya.
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Sistem pelayanan kesmas
Seperti telah diuraikan sepintas dalam bagian terdahulu bahwa
sistem adalah gabungan dari
elemen-elemen (sub sistem) didalam suatu proses atau struktur
dan berfungsi sebagai satu
kesatuan organisasi. Didalam suatu sistem terdapat elemen-elemen
atau bagian-bagian dimana
didalamnya juga membentuk suatu proses didalam suatu kesatuan
maka disebut sub sistem
(bagian dari sistem).
Selanjutnya sub sistem tersebut juga terjadi suatu proses
berfungsi sebagai suatu kesatuan
sendiri sebagai bagian dari sub sistem tersebut. Demikian
seterusnya dari sistem yang besarnya
ini, misalnya pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terdiri
dari sub sistem pelayanan medik,
pelayanan keperawatan, pelayanan rawat inap, rawat jalan dan
sebagainya, dan masing-masing
sub sistem terdiri sub-sub sistem lagi.
Sistem terbentuk dari elemen atau bagian yang saling berhubungan
dan saling mempengaruhi.
Apabila salah satu bagian atau sub sistem tidak berjalan dengan
baik maka akan mempengaruhi
bagian yang lain. Secara garis besar, elemen-elemen dalam sistem
itu adalah sebagai berikut :
1. Masukan (Input) adalah sub-sub elemen yang diperlukan sebagai
masukan
untuk berfungsinya sistem.
2. Proses ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah
masukan sehingga
menghasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan.
3. Keluaran (out put) ialah hal yang dihasilkan oleh proses.
4. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran
setelah beberapa
waktu lamanya.
5. Umpan balik (feed back) ialah juga merupakan hasil dari
proses yang sekaligus
sebagai masukan untuk sistem tersebut.
6. Lingkungan (environment) ialah dunia di luar sistem yang
mempengaruhi sistem
tersebut.
Unsur-unsur tersebut dapat dilestarikan (lihat Bagan Elemen
Suatu Sistem dibawah !)
Contoh :
Didalam pelayanan puskesmas yang menjadi input adalah dokter,
perawat, obat-obatan, fasilitas
lain, dan sebagainya. Prosesnya adalah kegiatan pelayanan
puskesmas tersebut. Outputnya
adalah pasien sembuh / tak sembuh, jumlah ibu hamil yang
dilayani dan sebagainya.
Dampaknya adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat.
Sedangkan umpan balik
pelayanan puskesmas antara lain keluhan-keluhan pasien terhadap
pelayanan sedangkan
lingkungan adalah masyarakat dan instansi-instansi diluar
puskesmas tersebut.
Sistem pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran
(medical services) dan pelayanan
kesehatan masyarakat (public health services). Dalam artikel
ini, hanya akan dibahas sistem
pelayanan kesehatan masyarakat saja.
Secara umum pelayanan kesehatan masyarakat adalah merupakan sub
sistem pelayanan
kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif
(pencegahan) dan promotif
(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Meskipun
demikian, tidak berarti bahwa
pelayanan kesehatan masyarakat tidak melakukan pelayanan kuratif
(pengobatan) dan
rehabilitatif (pemulihan).
Oleh karena ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat
menyangkut kepentingan rakyat
banyak maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai porsi
yang besar. Namun demikian karena keterbatasan sumber daya
pemerintah maka potensi
masyarakat perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya
pelayanan kesehatan masyarakat
tersebut.
Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab
dalam menggali dan membina potensi masyarakat dalam upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat ini. Menggalang potensi masyarakat disini mencakup 3
dimensi, yakni :
a. Potensi masyarakat dalam arti komunitas (misalnya masyarakat
RT, RW, kelurahan, dan
sebagainya). Misalnya dengan adanya dana sehat, iuran untuk
pengadaan PMT (Pembinaan
Makanan Tambahan) untuk anak balita, kader kesehatan, dan
sebagainya adalah bentuk-bentuk
partisipasi dan penggalian potensi masyarakat dalam pelayanan
kesehatan masyarakat.
b. Menggalang potensi masyarakat melalui organisasi-organisasi
masyarakat atau sering disebut
Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan
kesehatan masyarakat oleh LSM-LSM pada hakekatnya juga merupakan
bentuk partisipasi
masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
c. Menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan
swasta yang ikut membantu
meringankan beban penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat
(puskesmas, balkesmas,
dan sebagainya), juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat
dalam sistem pelayanan
kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta
perlu memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain :
1. Penanggung Jawab
Suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus ada penanggung
jawab oleh pemerintah
maupun oleh swasta. Namun demikian di Indonesia, pemerintah
(dalam hal ini Departemen
Kesehatan) merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. Artinya
pengawasan, standar
pelayanan dan sebagainya bagi pelayanan kesehatan masyarakat
baik pemerintah (puskesmas)
maupun swasta (balkesmas) adalah dibawah koordinasi Departemen
Kesehatan.
2. Standar Pelayanan
Sistem pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun
swasta harus berdasarkan
pada suatu standar tertentu. Di Indonesia, standar ini telah
ditetapkan oleh Departemen
Kesehatan dengan adanya buku Pedoman Puskesmas.
3. Hubungan Kerja
Sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian
kerja yang jelas antara
bagian satu dengan yang lain. Artinya fasilitas kesehatan
tersebut harus mempunyai struktur
organisasi yang jelas dan menggambarkan hubungan kerja, baik
horizontal maupun vertikal.
4. Pengorganisasian Potensi Masyarakat
Ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah
keikutsertaan masyarakat atau
pengorganisasian masyarakat. Upaya ini penting (terutama di
Indonesia) karena adanya
keterbatasan sumber-sumber daya dari penyelenggara pelayanan
kesehatan masyarakat, perlu
keikutsertaan masyarakat ini.
3 bentuk pelayanan, yakni :
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care)
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang
sakit ringan dan masyarakat
yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi
kesehatan. Oleh karena jumlah
kelompok ini didalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang
85%), pelayanan yang
diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar
(basic health services) atau
juga merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary
health care). Bentuk
pelayanan ini di Indonesia adalah puskesmas, puskesmas pembantu,
puskesmas keliling, dan
balkesmas.
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health
services)
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok
masyarakat yang memerlukan
perawatan nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh
pelayanan kesehatan primer. Bentuk
pelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan
tersedianya tenaga-tenaga
spesialis.
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health
services)
Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau
pasien yang sudah tidak
dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan
sudah kompleks dan
memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contoh di Indonesia :
rumah sakit tipe A dan B.
Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata atau jenis
pelayanan tersebut tidak
berdiri sendiri-sendiri namun berada didalam suatu sistem dan
saling berhubungan. Apabila
pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis
tingkat primer maka ia
menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan
diatasnya, demikian seterusnya.
Penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke
pelayanan kesehatan yang lain
ini disebut rujukan.
Secara lengkap dapat dirumuskan sistem rujukan ialah suatu
sistem penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal
balik terhadap satu kasus
penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang
lebih mampu menangani), atau
secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat
kemampuanny
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Perencanaan adalah merupakan inti kegiatan manajemen, karena
semua kegiatan manajemen
diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan
perencanaan itu memungkinkan para
pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya
mereka secara berhasil
guna dan berdaya guna. Banyak batasan perencanaan yang telah
dibuat oleh para ahli.
Dari batasan-batasan yang telah ada dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa perencanaan adalah
suatu kegiatan atau proses penganalisaan dan pemahaman sistem,
penyusunan konsep dan
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan
demi masa depan yang baik.
Dari batasan ini dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan antara lain
:
a. Perencanaan harus didasarkan kepada analisis dan pemahaman
sistem dengan
baik.
b. Perencanaan pada hakekatnya menyusun konsep dan kegiatan yang
akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.
c. Perencanaan secara implisit mengemban misi organisasi untuk
mencapai hari
depan yang lebih baik.
Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa perencanaan
adalah suatu proses yang
menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu
program atau kegiatan yang
akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, hasil proses perencanaan
adalah "rencana" (plan).
Perencanaan atau rencana itu sendiri banyak macamnya, antara
lain :
1. Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana :
a. Rencana jangka panjang (long term planning), yang berlaku
antara 10-25
tahun.
b. Rencana jangka menengah (medium range planning), yang berlaku
antara 5-7
tahun.
c. Rencana jangka pendek (short range planning), umumnya hanya
berlaku
untuk 1 tahun.
2. Dilihat dari tingkatannya :
a. Rencana induk (masterplan), lebih menitikberatkan uraian
kebijakan
organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan
mempunyai
ruang lingkup yang luas.
b. Rencana operasional (operational planning), lebih
menitikberatkan pada
pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program.
c. Rencana harian (day to day planning) ialah rencana harian
yang bersifat rutin.
3. Ditinjau dari ruang lingkupnya :
a. Rencana strategis (strategic planning), berisikan uraian
tentang kebijakan
tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model
rencana ini
sulit untuk diubah.
b. Rencana taktis (tactical planning) ialah rencana yang berisi
uraian yang
bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya,
asalkan
tujuan tidak berubah.
c. Rencana menyeluruh (comprehensive planning) ialah rencana
yang
mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
d. Rencana terintegrasi (integrated planning) ialah rencana yang
mengandung
uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program
lain diluar
kesehatan.
Meskipun ada berbagai jenis perencanaan berdasarkan aspek-aspek
tersebut diatas namun
prakteknya sulit untuk dipisah-pisahkan seperti pembagian
tersebut. Misalnya berdasarkan
tingkatannya suatu rencana termasuk rencana induk tetapi juga
merupakan rencana strategis
berdasarkan ruang lingkupnya dan rencana jangka panjang
berdasarkan jangka waktunya.
Proses Perencanaan
Perencanaan dalam suatu organisasi adalah suatu proses, dimulai
dari identifikasi masalah,
penentuan prioritas masalah, perencanaan pemecahan masalah,
implementasi (pelaksanaan
pemecahan masalah) dan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut
akan muncul masalah-masalah
baru kemudian dari masalah-masalah tersebut dipilih prioritas
masalah dan selanjutnya kembali
ke siklus semula. Lihat bagan Proses Perencanaan dibawah !
Di bidang kesehatan khususnya, proses perencanaan ini pada
umumnya menggunakan
pendekatan pemecahan masalah (problem solving) seperti bagan
Proses Perencanaan
dibawah ! Secara terinci, langkah-langkah perencanaan kesehatan
adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rancangan
pemecahan masalah. Oleh
sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan adalah
mengidentifikasi masalahmasalah kesehatan masyarakat di lingkungan
unit organisasi yang bersangkutan. Sumber
masalah kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara
antara lain :
a. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang
ada.
b. Survailance epidemiologi atau pemantauan penyebaran
penyakit.
c. Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh
masukan
perencanaan kesehatan.
d. Hasil kunjungan lapangan supervisi, dan sebagainya.
2. Menetapkan Prioritas Masalah
Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan segudang masalah
kesehatan yang menunggu untuk
ditangani. Oleh karena keterbatasan sumber daya baik biaya,
tenaga dan teknologi maka tidak
semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus (direncanakan
pemecahannya). Untuk itu
harus dipilih masalah mana yang "feasible" untuk dipecahkan.
Proses memilih masalah ini
disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah. Pemilihan
prioritas dapat dilakukan melalui 2
cara, yakni :
2.1 Teknik Skoring
Yakni memberikan nilai (scor) terhadap masalah tersebut dengan
menggunakan ukuran
(parameter) antara lain :
a. Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah.
b. Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut
(severity).
c. Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate increase).
d. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut
(degree of unmeet
need).
e. Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut
diatasi (social benefit).
f. Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical
feasiblity).
g. Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk
mengatasi masalah
(resources availability), termasuk tenaga kesehatan.
Masing-masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan
justifikasi kita, bila masalahnya besar
diberi 5 paling tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai 1.
Kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan.
Masalah yang memperoleh nilai tertinggi (terbesar) adalah yang
diprioritaskan, masalah yang
memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua dan
selanjutnya.
2.2 Teknik Non Skoring
Dengan menggunakan teknik ini masalah dinilai melalui diskusi
kelompok, oleh sebab itu juga
disebut "nominal group tecnique (NGT)". Ada 2 NGT yakni :
2.2.1 Delphi Technique
Yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang
mempunyai keahlian yang
sama. Melalui diskusi tersebut akan menghasilkan prioritas
masalah yang disepakati bersama.
2.2.2 Delbeq Technique
Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah juga
melalui diskusi kelompok
namun peserta diskusi terdiri dari para peserta yang tidak sama
keahliannya maka sebelumnya
dijelaskan dulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama
terhadap masalah-masalah
yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah
yang disepakati bersama.
3. Menetapkan Tujuan
Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat
ketetapan-ketetapan tertentu
yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuan
yang baik apabila dirumuskan
secara konkret dan dapat diukur. Pada umumnya dibagi dalam
tujuan umum dan tujuan khusus.
3.1 Tujuan Umum
Adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat
dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan
khusus dan pada umumnya masih abstrak. Contoh : Meningkatnya
status gizi anak balita di
kecamatan Cibadak.
3.2 Tujuan Khusus
Adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan
khusus merupakan jembatan
untuk tujuan umum, artinya tujuan umum yang ditetapkan akan
tercapai apabila tujuan-tujuan
khususnya tercapai.
Contoh : Apabila tujuan umum seperti contoh tersebut di atas
dijabarkan ke dalam tujuan khusus
menjadi sebagai berikut :
- Meningkatnya perilaku ibu dalam memberikkan makanan bergizi
kepada anak
balita.
- Meningkatnya jumlah anak balita yang dittimbang di
Posyandu.
- Meningkatnya jumlah anak yang berat badaannya naik, dan
sebagainya.
4. Menetapkan Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya kegiatan
mencakup 3 tahap pokok, yakni :
- Kegiatan pada tahap persiapan, yakni keggiatan-kegiatan yang
dilakukan sebelum
kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi,
perizinan dan
sebagainya.
- Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni keegiatan pokok program
yang
bersangkutan.
- Kegiatan pada tahap penilaian, yakni keggiatan untuk
mengevaluasi seluruh
kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut.
5. Menetapkan Sasaran (Target Group)
Sasaran (target group) adalah kelompok masyarakat tertentu yang
akan digarap oleh program
yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya
dibagi dua, yakni :
a. Sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenai oleh
program tersebut.
Misalnya kalau tujuan umumnya : Meningkatkan status gizi anak
balita seperti
tersebut di atas maka sasaran langsungnya adalah anak
balita.
b. Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran
antara program
tersebut namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung.
Misalnya : seperti contoh tersebut di atas, anak balita sebagai
sasaran langsung sedangkan ibu
anak balita sebagai sasaran tidak langsung. Ibu anak balita,
khususnya perilaku ibu dalam
memberikan makanan bergizi kepada anak sangat menentukan status
gizi anak balita tersebut.
6. Waktu
Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung
dengan jenis perencanaan
yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka
mencapai tujuan. Oleh sebab
itu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan
disajikan dalam bentuk matriks,
yang disebut gant chart. Lihat contoh dibawah !
7. Organisasi dan Staf
Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus
staf atau personel yang akan
melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Disamping
itu juga diuraikan tugas (job
description) masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini
penting karena masing-masing orang
yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan
kewajiban.
8. Rencana Anggaran
Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, mulai dari
persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya
ini dikelompokkan menjadi :
a. Biaya personalia
b. Biaya operasional
c. Biaya sarana dan fasilitas
d. Biaya penilaian
9. Rencana Evaluasi
Rencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencana padahal
hal ini sangat penting. Rencana
evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan
dilakukan untuk menilai sejauh mana
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai.
Sumber : Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar
Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet.
ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
pengawasan dan pengarahan
Fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan
dan pengorganisasian
adalah fungsi pengawasan dan pengarahan. Karena bagaimana
baiknya perencanaan dan
pengorganisasian tanpa disertai dengan pengawasan dan pengarahan
maka niscaya dapat
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan pokok dan fungsi pengawasan dan pengarahan adalah agar
kegiatan-kegiatan dan
orang-orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan
tersebut dapat berjalan dengan
baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
kemungkinan tidak akan tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dan pengarahan adalah suatu proses untuk mengukur
penampilan kegiatan atau
pelaksanaan kegiatan suatu program yang selanjutnya memberikan
pengarahan-pengarahan
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, sekurang-kurangnya 3
hal yang diperhatikan
yakni :
1. Objek Pengawasan
Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu
rencana. Objek pengawasan ini
banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang
dilaksanakan. Secara garis
besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni
a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang
dihasilkan oleh
kegiatan atau program tersebut. Untuk program kesehatan yang
diawasi adalah
pelayanan yang diberikan oleh unit kerja tersebut.
b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni
modal yang
dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program. Dalam
bidang
kesehatan yang dijadikan ukuran pengawasan adalah pembiayaan
kegiatan atau
pelayanan, hasil yang diperoleh dari pelayanan dan keuntungan
kegiatan atau
pelayanan.
c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap
waktu
pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah
sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan
kepada hal-hal
khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.
2. Metode Pengawasan
Tujuan pokok pengawasan bukanlah mencari kesalahan namun yang
lebih utama adalah
mencari umpan balik (feedback) yang selanjutnya memberikan
pengarahan dan perbaikanperbaikan apabila kegiatan tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat dilakukan
dengan berbagai macam antara lain :
a. Melalui kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang
diawasi.
b. Melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk.
c. Melalui pengumpulan data atau informasi yang khusus ditujukan
terhadap objekobjek pengawasan.
d. Melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para
pimpinan. Artinya
fungsi pengawasan itu secara implisit atau fungsi pejabat
(pimpinan) yang
diberikan wewenang. Inilah yang sering disebut pengawasan
melekat (waskat).
3. Proses Pengawasan
Pengawasan adalah suatu proses yang berarti bahwa suatu
pengawasan itu terdiri dari berbagai
langkah, yakni :
a. Menyusun rencana pengawasan. Sebelum melakukan pengawasan
terlebih dahulu
harus disusun rencana pengawasan yang antara lain mencakup
tujuan
pengawasan, objek pengawasan, cara pengawasan dan
sebagainya.
b. Pelaksanaan pengawasan, yaitu melakukan kegiatan pengawasan
sesuai dengan
rencana yang telah disusun.
c. Menginterpretasi dan menganalisis hasil-hasil pengawasan.
Hasil-hasil
pengawasan yang antara lain berupa catatan-catatan,
dokumen-dokumen, fotofoto, hasil-hasil rekaman dan sebagainya
diolah, diinterpretasi dan dianalisis.
d. Menarik kesimpulan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis
tersebut kemudian
disimpulkan dan menyusun saran atau rekomendasi untuk tindak
lanjut
pengawasan tersebut.
Pengarahan pada hakekatnya adalah keputusan-keputusan pimpinan
yang dilakukan agar
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Dengan pengarahan
(directing) diharapkan :
a. Adanya kesatuan perintah (unity of command), artinya dengan
pengarahan ini
akan diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para
pelaksana.
Sehingga tidak tercapai kesimpangsiuran yang dapat membingungkan
para
pelaksana.
b. Adanya hubungan langsung antara pimpinan dengan bawahan.
Artinya dengan
pengarahan yang berupa petunjuk atau perintah atasan yang
langsung kepada
bawahan, tidak akan terjadi miskomunikasi. Disamping itu
pengarahan yang
langsung ini dapat mempercepat hubungan antara atasan dan
bawahan.
c. Adanya umpan balik yang langsung. Pimpinan dengan cepat
memperoleh umpan
balik terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya umpan
balik ini dapat
segera digunakan untuk perbaikan.
Bagi para pelaksana atau karyawan bukan pimpinan pengawasan akan
bermanfaat juga, antara
lain :
a. Para karyawan memperoleh informasi yang jelas tentang apa
yang harus
dikerjakan. Apabila kurang jelas mereka dapat langsung minta
penjelasan lagi.
Dengan cara ini maka kesalahan-kesalahan segera dapat
dihindari.
b. Para karyawan secara tidak langsung berada dalam suatu proses
belajar. Karena
dengan proses pengawasan semacam ini karyawan memperoleh
informasi dan
keterampilan-keterampilan yang benar dan apabila terjadi
kesalahan-kesalahan
segera memperoleh perbaikan dari atasan.
c. Para karyawan lebih merasa diperhatikan atau dihargai oleh
pimpinan. Akibatnya
akan tercipta hubungan yang akrab antara pimpinan dengan
bawahan.
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Standardisasi Pelayanan
oleh:nyoman jirna,SKM (manajemen pelayanan kesehatan
masyarakat)
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus berpijak
pada acuan dasar standar
mutu pelayanan minimal kesehatan masyarakat (Kepmenkes RI No.
1457/Menkes/SKX/2003).
Standar minimal pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah
pelayanan yang diberikan dalam
bidang kesehatan kepada setiap orang secara optimal, bermutu,
efisien dan merata tanpa
memandang suku dan golongan. Optimal maksudnya terlaksananya
pelayanan kesehatan dasar,
bermutu dan efisien artinya terlaksananya pelayanan kesehatan
yang profesional, tepat guna dan
berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat baik di
tingkat rumah sakit maupun di tingkat
puskesmas.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, bermutu,
efisien dan merata, perlu
adanya pembenahan-pembenahan baik yang menyangkut manajemen
pelayanan, saranaprasarana dan sumber daya manusia.
Pertama, manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan yang
diterapkan harus transparan,
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan. Dalam perencanaan
bisa menerapkan/mengakomodasi usulan-usulan dari bawah, sehingga
bawahan merasa
diperhatikan/dilibatkan (manajemen partisipatif). Pelayanan
dalam pengorganisasian harus
sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti staf entry data tidak
dibenarkan membuka rekening
atas nama lembaga. Tugas ini sebenarnya dilaksanakan oleh
bendahara atas persetujuan
direktur utama. Dalam hal pelaksanaan pelayanan harus memberikan
informasi yang optimal
baik menyangkut pembiayaan dan catatan medik maupun
langkah-langkah/tindakan yang akan
diambil. Pengawasan harus diefektifkan baik pengawasan
intern/ekstern, sehingga
penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih dini.
Kedua, sarana dan prasarana. Untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang prima kepada
masyarakat dibutuhkan sarana/prasarana atau alat untuk mendukung
pelayanan. Banyak alatalat medis yang tidak memadai dan tidak
sesuai. Banyak rumah sakit daerah di kabupaten tidak
memiliki alat medis yang cukup dan standar, sehingga banyak
pasien yang membutuhkan
pelayanan di kabupaten tidak terlayani. Perlu peningkatan biaya
untuk pengadaan dan
pemeliharaan sarana-prasarana.
Ketiga, sumber daya manusia. Tenaga paramedis sudah memiliki
skill medis/keperawatan dan
kemampuan akademik yang memadai. Namun, penugasan sumber daya
yang belum optimal.
Hal ini terlihat dari kenyataan yang ada bahwa dokter spesialis
yang ditugaskan di rumah sakit
sangat jarang ditemui pasien di kelas yang sebagian besar dihuni
masyarakat kurang mampu. Ini
terjadi kemungkinan karena dokter tersebut tidak bekerja
fulltime dan tidak fokus dengan
pekerjaannya di rumah sakit. Sudah selayaknya pemerintah
menerapkan kebijakan tenaga medis
yang berstatus PNS tidak diizinkan nyambi di rumah sakit swasta
atau buka praktik swasta.
Pemerintah hendaknya menengok negara tetangga seperti Singapura
yang melarang dokter
bekerja di rumah sakit lain/buka praktik sendiri. Hal ini bisa
diterapkan dengan konsekuensi
peningkatan gaji bagi dokter PNS.
Apa yang diuraikan di atas diharapkan nantinya dapat mewujudkan
harapan masyarakat
terhadap pelayanan. Secara umum masyarakat sangat mengharapkan
pelayanan kesehatan
yang dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Hal ini meliputi
pemberdayaan sumber daya
manusia (dokter dan paramedis), pengembangan sarana-prasarana
dan sistem informasi. Dokter
dan paramedis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap
tugas dan tanggung
jawabnya, peningkatan kinerja, meningkatkan motivasi,
meningkatkan kepuasan kerja dan
mendorong peningkatan kualitas. Pengembangan sarana-prasarana
terutama peralatan medis di
kota/kabupaten sangat dibutuhkan sehingga masyarakat di
kabupaten mendapat pelayanan yang
cepat dan tepat.
MANAJEMEN KESEHATAN
http://aframara.wordpress.com
Manajemen adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan
sumber dayanya dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini
adalah pengambilan keputusan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pada hakikatnya
adalah rangkaian dari
proses pengambilan keputusan-keputusan.
Dalam bidang kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis
manajemen, yaitu:
Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan
keputusan-keputusan dalam
menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang
diderita oleh seseorang,
sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar
pasien/klien tersebut dapat
terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan, dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada.
Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah setiap
petugas kesehatan yang
melayani pasien/klien (disebut petugas fungsional dokter,
perawat, bidan, sanitarian, dan lain-
lain), baik yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun
yang bertugas di Rumah Sakit
dan sarana-sarana kesehatan lain.
Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses
pengambilan keputusankeputusan dalam menghadapi masalah yang
menghambat atau potensial menghambat kinerja
unit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah tingginya absensi
karyawan, masalah kurangnya
dana/anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan, masalah
tingginya kebocoran pendapatan,
dan lain-lain. Tujuannya adalah agar unit/organisasi terhindar
atau terbebas dari masalah,
dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer
atau pengambil
keputusannya adalah para pimpinan unit/organisasi kesehatan
Menteri Kesehatan dan pejabat
terasnya, Kepala Dinas Kesehatan dan staf intinya, Direksi Rumah
Sakit, Kepala Puskesmas,
dan lain-lain.
Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen
kesehatan berasal dari data
kesehatan. Oleh karena itu, di setiap unit/organisasi kesehatan
wajib hukumnya untuk memiliki
bank data. Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi
kesehatan mengindikasikan bahwa
manajemen kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut masih
belum memadai. Bank data
apa saja yang harus dimiliki?
Di unit/organisasi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan
jaringannya, Rumah Sakit, Balai
Kesehatan, dan lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi
data-data individu pasien/klien dan
data-data individu sumber daya (minimal tenaga, keuangan, dan
peralatan). Data individu
pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa, tindakan/pelayanan,
dan lain-lain) adalah butir-butir
yang tercantum dalam catatan medik/rekam medik setiap pasien.
Data individu tenaga (nama,
umur, pendidikan /profesi, pangkat, masa kerja, dan lain-lain)
adalah butir-butir yang tercantum
dalam biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan
(pendapatan, biaya tetap,
biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah
butir-butir yang tercantum dalam
catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau
triwulanan). Catatan-catatan tersebut
dengan demikian haruslah diisi dengan benar dan dipelihara
dengan baik. Jika tidak, maka bank
data akan berisi sampah yang walaupun diolah dengan cara
secanggih apa pun akan keluar
sampah juga. Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu
akan menimbulkan keraguraguan dalam pengambilan keputusan, atau
bahkan dapat menjerumuskan manajer ke dalam
pengambilan keputusan yang keliru, sehingga terganjal masalah
baru (alih-alih memecahkan
masalah yang ada). Oleh karena itu, catatan-catatan yang baik,
benar, dan tertib merupakan
modal bagi terciptanya bank data yang baik. Hanya
catatan-catatan yang telah baik, benar, dan
tertiblah yang layak diusung ke dalam perangkat teknologi
informasi. Jika tidak, maka akan tetap
berlaku Garbage In, Garbage Out (GIGO).
ORGANISASI
http://mpkpk2008.blogspot.com/pengertian-organisasi
Pengertian
Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang
berarti alat. Pengertian
organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada
dasarnya tidak ada perbedaan yang
prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan
beberapa pendapat sebagai
berikut :
1. Chester I. Barnard (1938) dalam bukunya The Executive
Functions Organisasi adalah
system kerjasama antara dua orang atau lebih (I define
organization as a system of cooperatives
of two more persons)
2. James D. Mooney
* Organization is the form of every human association for the
attainment of common
purpose (Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk
mencapai tujuan bersama)
3. Menurut Dimock,
* organisasi adalah Organization is the systematic bringing
together of interdependent part
to form a unified whole through which authority, coordination
and control may be exercised to
achive a given purpose
* (organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada
bagian-bagian yang saling
ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang
bulat melalui kewenangan,
koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditentukan).
Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan
bahwa setiap organisasi harus
memiliki tiga unsur dasar, yaitu :
1. Orang-orang (sekumpulan orang),
2. Kerjasama,
3. Tujuan yang ingin dicapai,
Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan
kerjasama antara orang-orang
dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan
sumber daya yang dimiliki.
Jenis-Jenis Organisasi
Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut :
1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.
1. bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu
orang, semua kekuasaan
dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang.
2. bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang
terdiri dari beberapa
orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan
sebagai suatu kesatuan.
Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.
Bentuk organisasi ini meliputi
1. organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari
pucuk pimpinan organisasi
langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam
organisasi
2. bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan
dibantu oleh staf pimpinan ahli
dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan
roda organisasi
3. bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi
dalam fungsi-fungsi yang
dipimpin oleh seorang ahli dibidangnya, dengan hubungan kerja
lebih bersifat horizontal.
Berdasarkan sifat hubungan personal
1. organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara
resmi, seperti : organisasi
pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum
2. organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena
hubungan bersifat pribadi,
antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.
Berdasarkan tujuan.
Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu :
1. organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit
oriented
2. organisasi sosial atau non profit oriented
Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu
1. organisasi pendidikan,
2. organisasi kesehatan,
3. organisasi pertanian, dan lain lain.
Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu :
1. Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan,
2. Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai
politik
3. Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat
pekerja
4. Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan,
dan lain lain.
Berdasarkan pihak yang memakai manfaat, organisasi ini
meliputi;
1. Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang
kemanfaatannya terutama dinikmati oleh
anggotanya, seperti koperasi,
2. Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya
dinikmati oleh pelanggan,
misalnya bank,
3. Business Organization, organisasi yang bergerak dalam dunia
usaha, seperti perusahaanperusahaan,
4. Commonwealth organization, adalah organisasi yang
kemanfaatannya terutama dinikmati
oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan,
contohnya rumah sakit,
Puskesmas, dll
Ciri-Ciri Organisasi
Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga
unsur dasar, dan secara lebih rinci
organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling
mengenal,
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain
saling berkaitan (interdependent
part) yang merupakan kesatuan kegiatan,
3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya
berupa; pemikiran, tenaga, dan
lain-lain,
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
Prinsip-Prinsip Organisasi
Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli,
salah satunya A.M. Williams yang
mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya
Organization of Canadian
Government Administration (1965), bahwa prinsip-prinsip
organisasi meliputi :
1) Prinsip bahwa Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang
Jelas,
2) Prinsip Skala Hirarkhi,
3) Prinsip Kesatuan Perintah,
4) Prinsip Pendelegasian Wewenang,
5) Prinsip Pertanggungjawaban,
6) Prinsip Pembagian Pekerjaan,
7) Prinsip Rentang Pengendalian,
8) Prinsip Fungsional,
9) Prinsip Pemisahan,
10) Prinsip Keseimbangan,
11) Prinsip Fleksibilitas,
12) Prinsip Kepemimpinan.
1) Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai,
dengan demikian tidak
mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya,
organisasi pelayanan kesehatan
seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi,
mempunyai tujuan yang ingin
dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan lain lain.
2) Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas
dari pimpinan, pembantu
pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam
pendelegasian wewenang dan
pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya
organisasi secara keseluruhan.
3) Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau
bertanggung jawab kepada
seorang atasan saja.
4) Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan
pekerjaannya,
sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada
bawahannya. Pejabat yang diberi
wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan.
Dalam pendelegasian,
wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan
keputusan, melakukan
hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta
persetujuan lebih dahulu
kepada atasannya lagi.
5) Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung
jawab sepenuhnya kepada
atasan.
6) Prinsip Pembagian Pekerjaan.
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai
aktivitas atau kegiatan.
Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan
pembagian tugas/pekerjaan yang
didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing
pegawai. Adanya kejelasan
dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian
wewenang,
pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya
organisasi.
7) Prinsip Rentang Pengendalian.
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan
oleh seorang atasan perlu
dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan
bentuk dan tipe organisasi, semakin
besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak,
semakin kompleks rentang
pengendaliannya.
8) Prinsip Fungsional.
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional
harus jelas tugas dan
wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab
dari pekerjaannya.
9) Prinsip Pemisahan.
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan
tanggung jawabnya
kepada orang lain.
10) Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan
tujuan organisasi. Dalam hal
ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan
dari organisasi tersebut. Tujuan
organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan
yang akan dilakukan. Organisasi
yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh koperasi di
suatu desa terpencil, struktur
organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada
di kota besar seperti di
Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
11) Prinsip Fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan
perkembangan sesuai dengan
dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena
adanya pengaruh di luar organisasi
(external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi
dalam mencapai tujuannya.
12) Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya
kepemimpinan, atau dengan kata
lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya
proses kepemimpinan yang
digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut