DANA PENSIUN ABCD PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA ...adpi.or.id/attachments/article/107/PEDOMAN_7 KEBIJAKAN PENYUSU… · pengelolaan kegiatan, berdasarkan penerapan Rencana

DANA PENSIUNABCD

PEDOMAN/KEBIJAKANPENYUSUNAN RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN

BAGIAN TAK TERPISAHKANDARI

PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK(Good Pension Fund Governance)

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.................................................................................................... 1

II. PENGERTIAN ISTILAH..................................................................................... 2

III. RENCANA KERJA , ANGGARAN, DAN G.P.F.G........................................ 3

IV. TUJUAN PENETAPAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN............................................................. 6

V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKANPENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN................................ 7

VI. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DANA PENSIUN............................................................................................................................... 10

1. Visi Dana Pensiun ................................................................................................ 11

2. Misi dan Nilai-nilai Dana Pensiun..................................................................... 11

VII. KEBIJAKAN UMUM SISTIM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN . 14

VIII. JENIS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN......................................... 161. Rencana Kerja Tahunan..................................................................................... 16

2. Rencana Investasi ................................................................................................ 17

3. Rencana Kerja Bidang dan Anggaran Bidang. .............................................. 17

4. Rencana Kerja Fungsional ................................................................................. 18

5. Bentuk dan Sistimatika Rencana Kerja dan Anggaran ................................ 18

IX. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA DANANGGARAN........................................................................................................ 19

1. Jadwal waktu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .......................... 19

2. Bahan dan Informasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ............. 21

3. Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ................................... 21

4. Analisa atas Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran............. 22

5. Penetapan dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran ......... 22

X. KEPATUHAN TERHADAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN......... 23

XI. REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN .......................................... 24

1. Kesalahan dan kekeliruan pada saat penyusunan Rencana Kerja/Anggaran

..................................................................................................................................... 25

2. Terjadinya perubahan pasar dan lingkungan. ................................................ 25

XII. PENYIMPANGAN DARI RENCANA KERJA DAN PELAMPAUANANGGARAN........................................................................................................ 25

1. Penyimpangan dari Rencana Kerja .................................................................. 27

2. Pelampauan Anggaran........................................................................................ 27

XIII. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARANDANA PENSIUN ................................................................................................. 27

1. Direktur Utama................................................................................................... 28

2. Direktur Bidang .................................................................................................. 28

3. Manajer/Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)........................................ 30

4. Para Manajer/Kepala Bagian ........................................................................... 31

XIV. PENUTUP......................................................................................................... 32

1

DANA PENSIUNABCD

PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengelola Program Pensiun, kegiatan Dana

Pensiun memiliki sifat dan hakekat sebagai pelaksanaan sebuah amanat yang berkaitan

dengan pemenuhan kepentingan dua pihak utama.

Pihak Pertama adalah Pendiri/Pemberi Kerja, yang terikat pada kewajiban dan janji

untuk memberikan penghasilan hari tua kepada para Pekerja dalam bentuk

penyelenggaraan Program Pensiun. Kewajiban dan janji tersebut membawa konsekuensi

berupa tanggungjawab untuk selalu mencukupi pendanaan bagi Program Pensiun

tersebut.

Pihak Kedua adalah para Peserta dan para Pensiunan, yang telah memperoleh janji dari

Pendiri/Pemberi Kerja untuk dapat menerima penghasilan hari tua berupa Manfaat

Pensiun setelah tidak bekerja lagi.

Disamping itu, sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana, Dana Pensiun

juga sangat diharapkan untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan dana yang

terhimpun dengan baik, sebagai bagian dari potensi dana bagi modal pembangunan

nasional.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Pensiun selalu harus diselenggarakan dengan

memperhatikan pemenuhan semua kepentingan tersebut, dalam arti bahwa Dana Pensiun

harus dapat memastikan, bahwa perhitungan dan penerimaan dana yang berupa Iuran

Pensiun selalu dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kegiatan perhitungan dan

pembayaran Manfaat Pensiun, harus selalu dapat dilaksanakan dengan tepat jumlah,

tepat waktu, dan tepat orang.

Sementara itu, dana yang terhimpun juga harus dikelola dengan baik oleh Dana Pensiun

dengan memperhatikan keamanannya, disamping harus dapat memperoleh hasil

pengembangan yang maksimal.

Kegiatan pengelolaan Dana Pensiun juga berkaitan dengan jangka waktu yang panjang

dan dapat dikatakan tidak terbatas, berupa kurun waktu penerimaan Iuran Pensiun yang

2

harus dilaksanakan sejak seorang Pekerja tercatat menjadi Peserta, dan pembayaran

Manfaat Pensiun yang berlaku sampai Pensiunan meninggal dunia, dan disambung

dengan pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak.

Kegiatan pengelolaan Dana Pensiun juga tidak dapat dilepaskan dari keadaan dan situasi

lingkungan dan pasar, yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu

kewaktu.

Oleh karena itu, pengelolaan Dana Pensiun harus selalu diselenggarakan dengan baik,

dengan terencana, dengan selalu memperhatikan setiap kepentingan yang diemban,

disamping juga selalu memperhitungkan kemungkinan dan perkembangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pengelolaan Dana Pensiun harus

dilselenggarakan dengan penetapan dan penerapan Sistim Rencana Kerja dan Anggaran,

sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan arah yang tepat dan sesuai dengan

tujuan dan kepentingan yang harus dipenuhi.

Rencana kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan baik juga sangat

diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari Manajemen dan seluruh Jajaran Dana

Pensiun serta semua pihak yang berkepentingan, dalam melaksanakan peran, fungsi dan

kegiatannya.

Rencana kerja dan Anggaran juga memberikan jaminan adanya perhitungan-perhitungan

yang matang dari setiap keputusan dan tindakan yang dilaksanakan, disamping

memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan penyelarasan dengan situasi lingkungan

serta semua perubahan dan perkembangannya.

Mengingat pentingnya arti Rencana Kerja dan Anggaran bagi Dana Pensiun, kegiatan

pembuatan, penyusunan dan penetapan serta penerapan Rencana Kerja dan Anggaran

Dana Pensiun seyogyanya dilakukan berdasarkan pedoman yang dituangkan dan

ditetapkan dalam sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran, yang selanjutnya harus dijabarkan kedalam Sistim dan Prosedur serta Buku

Pedoman Operasionil, serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan berbagai

Pedoman/Kebijakan untuk bidang-bidang kegiatan lainnya.

II. PENGERTIAN ISTILAH

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun ABCD.

2. Organ Dana Pensiun adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana

Pensiun ABCD

3

3. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun

ABCD

4. Peserta terdiri dari :

Pekerja Aktif dan Mantan Pekerja PT. ABCD yang telah tercatat sebagai

peserta pada Dana Pensiun ABCD dan

Pensiunan PT. ABCD.

5. Pekerja Aktif adalah pekerja PT. ABCD yang masih bekerja.

6. Pendiri adalah PT. ABCD

7. Pengurus adalah PengurusDana Pensiun ABCD

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD

9. Badan Audit adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD

10. Pemberi Kerja adalah PT. ABCD

11. Insan Dana Pensiun : terdiri dan Pengurus, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak

Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.

12. Keluarga langsung adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu

13. Keluarga Tidak Langsung terdiri dari : Ayah dan lbu, Mertua, Adik, Kakak,

Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan.

14. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana

Pensiun ABCD, baik langsung mapun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta,

Pensiunan, serta Pemerintah RI, Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan

pihak yang berkepentingan lainnya,

15. Anak perusahaan adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD.

III. RENCANA KERJA , ANGGARAN, DAN G.P.F.G.

Penyusunan dan penetapan serta penerapan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan

bagian penting dan tidak terpisahkan dari kerangka penerapan Tata Kelola Yang Baik,

sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik pada hakekatnya

merupakan persyaratan dan keharusan yang mendasar dan dalam upaya penerapan

lima prinsip Good Governance (Transparency, Accountability, Responsibility,

Independency dan Fairness).

Tanpa adanya penetapan sebuah Rencana Kerja dan Anggaran yang baik dan

mengikat serta diterapkan konsekuen dan konsisten, semua prinsip dalam Tata Kelola

4

Yang Baik atau Good Governance tidak akan dapat diterapkan dengan baik, dan akan

sia-sia.

1. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance diartikan sebagai

suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong

pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien

dan efektif, serta pertanggungjawaban Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri dan

stakeholders yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dan

Peraturan lainnya yang berlaku..

2. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan

sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban Dana Pensiun kepada Pendiri, Peserta,

Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, dalam hal pengeloaan dana dan

kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun.

3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance

hanya akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, apabila diterapkan dengan

berlandaskan pada batasan-batasan dan ketentuan tentang kepatutan dan

kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang mendasari cara berpikir,

bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun dalam

melaksanakan semua kegiatannya.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik dan mencakup semua

kegiatan Dana Pensiun harus dilakukan dengan terorganisir, dengan prosedur dan

proses yang teratur dan berpedoman pada batasan-batasan tertentu yang berlaku

bagi seluruh jajaran Dana Pensiun.

5. Oleh karena itu, sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran yang berlaku dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana

Pensiun merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund

Governance.

Kaitan dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau

Good Pension Fund Governance dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta

penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Transparansi (Tranparenency)

Keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam

5

bekerja sama dengan pihak lain sangat berperan penting dalam keberhasilan

pengelolaan kegiatan, berdasarkan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran

secara konsisten.

Pada sisi yang lain, pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun tidak

akan dapat berjalan secara terbuka dan transparan, apabila tidak didasaekan

pada adanya Rencana Kerja dan Anggaran.

Akuntabilitas (Accountability)

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baku dan

dipatuhi, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Organ Dana Pensiun dan semua insan Dana Pensiun

secara jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tingkat akuntabilitas

yang tidak meragukan.

Sebaliknya, sebuah Rencana Kerja dan Anggaran hanya akan dapat diterapkan

dan direalisir dengan baik apabila semua pihak bekerja atas dasar akuntabilitas

yang jelas.

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan

perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan

yang sehat akan dapat dijaga dan dipelihara, dengan adanya penetapan dan

penerapan standar Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran yang baku, yang antara lain mengatur peran, fungsi dan wewenang

serta tanggungjawab masing-masing pihak yang berkaitan.

Kemandirian (Independency)

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang

diterapkan secara konsisten akan memberikan batasan yang jelas tentang

kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga

Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan

dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun

juga, baik internal maupun eksternal.

Kesetaraan / Kewajaran (Fairness)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila seluruh Organ Dana Pensiun dan

6

Insan Dana Pensiun senantiasa menerapkan standar kepatuhan yang prima

terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan

berpatokan pada Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran.

Disisi yang lain, penerapan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik hanya

akan dapat berjalan baik apabila pengelolaan semua kegiatan Dana Pensiun

dilakukan dengan selalu memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kewajaran.

IV. TUJUAN PENETAPAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Seperti dikemukakan dalam bab Pendahuluan, secara umum, tujuan diterapkannya

Sistim Rencana Kerja dan Anggaran di Dana Pensiun tidak terlepas dari upaya

pencapaian dan mempertahankan terpenuhinya maksud dan tujuan pendirian Dana

Pensiun, melalui penetapan Visi dan Misi Dana Pensiun.

Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dan mengikat seluruh jajaran Dana

Pensiun untuk menerapkannya secara konsisten dan konsekuen, akan memberikan

pedoman dan panduan bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Dana Pensiun,

sehingga diharapkan semua kegiatan akan dilaksakan sesuai dan searah dengan tujuan

pendirian Dana Pensiun dan sasaran yang angina dicapai.

Disamping itu, penetapan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran secara tepat

dan tertib, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan, bahwa semua

pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan akan dapat dilakukan dengan

baik, berlandaskan pertimbangan dan perhitungan atas peluang dan risiko yang

dihadapi dan telah diperhitungkan, yang didasarkan pada situasi baik internal maupun

eksternal yang ada, serta perubahan dan perubahannya.

Penetapan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran secara tepat dan tertib juga

diharapkan dapat membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan,

serta kegagalan dan kerugian yang tidak diharapkan.

Untuk dapat menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran dengan baik

dan tepat bagi Dana Pensiun, diperlukan adanya sebuah Pedoman/Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang akan digunakan sebagai panduan

bagi Manajemen dan semua jajaran Dana Pensiun.

Lebih lanjut, tujuan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

7

Anggaran tersebut antara lain terperinci sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi Pendiri, Badan Pengawas, Pengurus, dan Pekerja

Dana Pensiun dalam menyusun dan menetapkan serta menerapkan Rencana Kerja

dan Anggaran Dana Pensiun, yang akan berfungsi sebagai pedoman dan pegangan

dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing,

baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan

operasional, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun, dan sesuai

dengan situasi yang sedang dihadapi serta perubahan dan perkembangannya.

2. Dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan berdasarkan

Pedoman/Kebijakan Penyusunan yang baik, semua Organ Dana Pensiun dan jajaran

Dana Pensiun akan memiliki keyakinan dan ketetapan hati, bahwa fungsi dan peran

yang dijalankan oleh masing-masing bagian dan personil akan dapat mencapai

tingkat efektifitas dan efisiensi yang maksimal, karena harus sejalan dan sesuai

dengan Rencana Kerja yang baku serta memperhatikan batasan penggunaan

Anggaran.

3. Memberikan keyakinan kepada Pendiri, Peserta, serta para stakeholders lainnya

bahwa pengurusan dan pengelolaan kegiatan Dana Pensiun dijalankan dengan

professional, terencana, memperhatikan prinsip sadar biaya dan pencapaian

efektifitas serta efisiensi, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat

4. Pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya dan kekayaan Dana Pensiun

dilakukan secara efisien dan efektif.

5. Mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan Dana

Pensiun, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana, yang disebabkan

karena ditetapkannya Rencana Kerja dan Anggaran yang kurang cermat dan tidak

menggunakan pedoman/kebijakan yang baku.

6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan dengan baik diharapkan

akan dapat memberikan jaminan bahwa setiap fungsi dalam Dana Pensiun dalam

menjalankan aktifitas dapat menghasilkan kinerja yang baik, efektif dan efisien,

tanpa kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan, Visi

dan Misi Dana Pensiun.

V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKAN

8

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang harus ditetapkan

dan diterapkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi

dasar dan tujuan dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaan-

kebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari

Dana Pensiun.

Penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga

didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan acuan dasar tentang

penyelenggaraan semua kegiatan serta tata administrasi maupun penggunaan data dan

informasi yang baik, terarah, terorganisir, dan tidak meninggalkan prinsip kehati-

hatian pada semua bidang kegiatan Dana Pensiun.

Secara terperinci, dasar penetapan dan kedudukan Pedoman/Kebijakan Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun adalah pengertian-pengertian dan

pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas

dinyatakan sebagai Maksud dan Tujuan dari pendirian Dana Pensiun.

2. Penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran juga tidak terlepas dari Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah

ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan

pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh.

3. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga didasarkan

pada Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun, yang pada dasarnya

merupakan intisari dari akumulasi pengalaman, kebiasaan, prestasi dan

keberhasilan maupun kekurangan dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan

dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya

Kerja Dana Pensiun.

4. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada dasarnya

merupakan salah satu Pedoman/Kebijakan yang menjadi dasar, acuan, dan

landasan bagi penetapan semua Pedoman/Kebijakan lainnya, mengingat bahwa

kepedulian dan kesadaran atas pentingnya bekerja dan melakukan kegiatan secara

terencana dan ketertiban penggunaan dana dan anggaran merupakan dasar dari

sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bertindak dalam pelaksanaan seluruh

9

kegiatan Dana Pensiun.

5. Selanjutnya, prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus

dijabarkan secara menyatu kedalam semua pedoman dan prosedur operasional,

yang harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kontrol

dan pengawasan, yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan penerapan dari

Rencana Kerja dan Anggaran.

6. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Pedoman/Kebijakan dan berbagai

pedoman serta Buku Pedoman Operasionil yang tidak sejalan dan tidak sesuai

maupun bertentangan dengan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi.

Lebih lanjut dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman/Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN PENDIRIANDANA PENSIUN

dijabarkan kedalam

VISI, MISINilai-nilai Dasar/Core Values Dana Pensiun

sebagai dasar penetapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK(GOOD PENSION FUND GOVERNANCE)

sebagai semangat dan dasar sikap dalam penetapan dan penerapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

merupakan dasar dari penetapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN BERBAGAI BIDANG

PEDOMAN OPERASIONIL BERBAGAI BIDANG

10

VI. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DANA PENSIUN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian

Dana Pensiun adalah :

Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan

memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan

menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang

merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas memberikan

gambaran, bahwa

1. Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari

tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan adanya

pengasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi.

2. Kegiatan Dana Pensiun berkaitan dengan jumlah Peserta dan keluarganya yang

sangat besar, dan masih akan selalu berubah dan berkembang.

3. Jangkauan waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasionil Dana

Pensiun, yang meliputi kurun waktu selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi

keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir.

4. Jumlah dana yang dikelola juga sangat besar, dan harus dapat dikelola dengan

baik, aman dan berkembang, sesuai dengan nertambah dan berkembangnya

jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

5. Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan dana (kekayaan) Dana Pensiun juga

terkait dengan kepentingan Pendiri (Pemberi Kerja) yang harus bertanggungjawab

terhadap kecukupan pendanaan Program Pensiun.

Sehubungan dengan itu, pengelolaan Dana Pensiun disegala bidang harus dilakukan

dengan terencana, terorganisir, dan dengan kesiapan penuh untuk mengikuti dan

menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi, serta

timbulnya berbagai risiko yang harus dihadapi pada setiap bidang kegiatan.

Untuk itulah diperlukan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran

yang baik, berdasarkan sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran yang bersifat baku dan menyeluruh.

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga harus disesuaikan

dan didasarkan kepada Visi dan Misi Dana Pensiun yang ditetapkan sebagai sasaran

11

dan pencapaian yang ingin dituju dan garis besar tata pelaksanaannya, sebagai

penjabaran dari maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun.

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga yang telah lama berdiri dan melakukan

kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan

serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun

Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta serta Nilai-nilai

Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan

serta penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Pension Fund

Governance adalah sebagai berikut :

1. Visi Dana Pensiun

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri

dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari

tua bagi para peserta.

2. Misi dan Nilai-nilai Dana Pensiun

Menyelenggarakan Sistim Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib,

dan akurat.

Menyelenggarakan Sistim Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun

secara tertib dan bertanggungjawab.

Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat

waktu.

Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui kegiatan Investasi sesuai

dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku,

aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal

Visi dan Misi Dana Pensiun tersebut jelas menuntut dilaksanakannya semua

kegiatan Dana Pensiun secara terencana dengan baik, melalui tahapan dan

prosedur yang tepat, bertanggungjawab, aman dan berhasil guna, berdasarkan

penetapan Rencana Kerja dan Anggaran.

Untuk maksud tersebut, sangat diperlukan adanya sebuah Pedoman/Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang harus diterapkan oleh seluruh

jajaran Dana Pensiun.

Penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga

12

tidak dapat mengabaikan dan harus memperhatikan Nilai-nilai Dasar atau Core

Values yang selama puluhan tahun telah terbentuk dalam pelaksanaan kegiatan

Dana Pensiun.

Nilai-nilai Dasar tersebut pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja

Dana Pensiun, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan

keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun

Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip

dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan

Dana Pensiun.

Nilai-nilai Dasar atau Core Values tersebut dan kaitannya sebagai dasar penetapan

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari :

Integritas

Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus

melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah.

Karena itu semua insan Dana Pensiun harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur,

selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik,

serta taat pada Good Pension Fund Governance Dana Pensiun dan semua

peraturan yang berlaku.

Itu semua hanya akan dapat terlaksana, apabila seluruh Insan Dana Pensiun

memiliki kepedulian dan kesadaran penuh terhadap keharusan untuk selalu

bekerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan

ditetapkan dengan baik.

Profesionalisme

Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan

dalam bekerja, dan karena itu harus selalu bertanggungjawab, bekerja dengan

efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta

berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan.

Insan Dana Pensiun selalu menyadari dan memahami apa yang menjadi tujuan

dan sasaran dari semua kegiatan, dan untuk itu harus dapat melaksanakan

kegiatannya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya.

Kepuasan Peserta dan Pensiunan

Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun

sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan

13

Pensiunan.

Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi

kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan

memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap selalu memperhatikan

kepentingan Dana Pensiun dan stakeholders yang lain.

Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan

pedoman/kebijakan yang baku sangat diperlukan untuk dapat menghindari

timbulnya berbagai kegagalan dan kerugian, yang pada akhirnya akan

bermuara pada kegagalan memenuhi tuntutan kepuasan Peserta dan

Pensiunan.

Keteladanan

Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang

dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar.

Oleh karena itu Insan Dana Pensiun selalu menjaga untuk tidak melakukan

tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan, yang antara lain

tercermin dalam cara kerja yang tidak terencana dan tidak terkordinir dengan

baik, menyimpang dari arah dan tujuan yang seharusnya dicapai, serta sikap

acuh dan kurang peduli, yang tidak atau kurang peka terhadap pentingnya

penerapan Rencana Kerja dan Anggaran..

Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia

Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya

Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun.

Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan,

pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah

kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan

dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan sallng

menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan.

Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil

kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk

kepentingan Dana Pensiun.

Semua itu menghendaki adanya kesatuan sikap, perilaku dan cara berpikir

serta bertindak yang mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap tatakerja

14

dan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan patuh terhadap Anggaran.

VII. KEBIJAKAN UMUM SISTIM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Kebijakan untuk menetapkan dan menerapkan sistim Rencana Kerja dan Anggaran

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Sebagai sebuah Lembaga Keuangan yang didirikan dengan tujuan tertentu

(penyelenggaraan Program Pensiun), Dana Pensiun melaksanakan kegiatannya dalam

cakupan jangka waktu yang panjang.

Pelaksanaan kegiatan dari waktu kewaktu, dari tahun ke tahun harus dapat berjalan

dengan baik dan berlenjutan, terjalin dalam sekuen atau alur yang konsisten dan searah

dengan sasaran dan tujuan Dana Pensiun.

Disamping itu, pengelolaan Dana Pensiun tidak terlepas dari pengaruh dan dampak dari

semua perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik perubahan dan perkembangan

internal di Dana Pensiun, meupun perubahan dan perkembangan eksternal, baik pada sisi

Regulator, Pendiri, Peserta, maupun perubahan dan perkembangan pasar dan lingkungan

secara luas.

Penyelenggaraan Tata Kelola Dana Pensiun juga tidak dapat dilepaskan dari

keterbatasan yang ada pada kemampuan serta kesanggupan dan potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Dana Pensiun harus selalu dapat berjalan

dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga hasil dan prestasi yang

diharapkan harus dapat diperhitungkan dan direncanakan sejak awal, dengan tingkat

biaya dan pengorbanan yang wajar dan aepadan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang dituju dalam kegiatan Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran adalah terciptanya situasi penyelenggaraan pengelolaan Dana

Pensiun yang sehat, dimana semua kegiatan dilaksanakan secara terencana, dengan

dasar-dasar perhitungan dan pertimbangan yang wajar atas tuntutan dan keadaan serta

situasi yang dihadapi, dan kemampuan serta kesanggupan yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat diartikan sebagai tindakan untuk lebih

mempersiapkan semua jajaran Dana Pensiun untuk melaksanakan semua kegiatan

dengan baik, dengan tujuan :

Mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari Tujuan,

Visi dan Misi Dana Pensiun.

Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun dengan keadaan dan situasi pasar

15

dan lingkungan, serta perubahan dan perkembangannya.

Menetapkan pedoman dan arah yang tepat bagi pelaksanaan semua kegiatan serta

penggunaan sumber daya.

Menjaga agar pelaksanaan semua kegiatan Dana Pensiun dapat berjalan dengan

efektif dan efisien, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.

Dengan pemahaman seperti diatas, serta mengingat bahwa Tata Kalola Dana Pensiun

merupakan sebuah jalinan kerjasama seluruh bagian dan bidang serta semua Unit

Organisasi, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada dasarnya harus diterapkan

Secara luas dan menyeluruh, meliputi semua sisi dan kepentingan Dana Pensiun

Secara kolektif, melibatkan semua jajaran Dana Pensiun

Secara terus menerus dan berkesinambungan dan konsisten, sepanjang waktu,

selama kegiatan Dana Pensiun masih berjalan.

Dengan demikian, kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan

kegiatan yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara

bersama sama secara konsekuen oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

Mengingat bahwa Dana Pensiun adalah sebuah lembaga dengan tatanan Struktur

Organisasi yang memiliki berbagai fungsi dan berbagai janjang kewenangan serta

jenjang tugas dan tanggungjawab, semua tindakan dan penerapan Pedoman/Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan semua tindakan serta kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus dilakukan dengan disesuaikan kepada

tatanan yang ada dalam Struktur Organisasi Dana Pensiun.

Mengingat pentingnya Rencana Kerja dan Anggaran bagi pelaksanaan Tata Kelola Dana

Pensiun, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut harus

dilakukan secara baik, dan untuk itu, Dana Pensiun menetapkan sebuah Kebijakan untuk

menetapkan sebuah Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baku.

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dimaksudkan,

agar Rencana Kerja dan Anggaran selalu dapat disusun dan ditetapkan dengan :

Wajar, realistis, sesuai dan sejalan dengan Tujuan Tata Kelola Dana Pensiun, serta

mudah digunakan sebagai dasar pelaksanaan operasional semua kegiatan.

Melalui proses dan prosedur yang baku dan dapat berjalan secara sistimatis,

transparan, serta tepat waktu

Didasarkan pada bahan-bahan dan data serta informasi yang lengkap dan terpercaya

Tingkat akurasi perhitungan dan kebenaran analisa yang maksimal

16

Fleksibel, dalam arti dapat direvisi dan disesuaikan dengan perubahan yang ada

sepanjang diperlukan.

VIII. JENIS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pada dasarnya Dana Pensiun membuat Rencana Kerja Tahunan, untuk setiap tahun

kerja yang meliputi jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Demikian juga Anggaran, yang harus disusun dan dibuat mengikuti jangka waktu

Rencana Kerja.

Guna memudahkan penerapannya serta monitoring dan evaluasi, Rencana Kerja

Tahunan dan Anggaran Tahunan dibagi (breakdown) jangka waktunya menjadi

Triwulanan atau Kwartalan.

Breakdown Triwulanan tersebut juga dimaksudkan untuk mempertajam sasaran

rencana pencapaian dan analisa hasil evaluasi, disesuaikan dengan kemungkinan

terjadinya perubahan dan perkembangan yang semakin cepat.

Atas permintaan dan penetapan Pendiri, Pengurus dapat membuat dan penyusun

Rencana Kerja untuk Jangka Panjang dan Jangka Menegah.

Rencana Kerja Jangka Panjang meliputi jangka waktu diatas 5 (lima) tahun, Rencana

Kerja Jangka Menengah berjangka waktu diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun.

Lebih lanjut, selengkapnya, jenis-jenis Rencana Kerja Dana Pensiun terdiri dari :

1. Rencana Kerja Tahunan

Pengurus Dana Pensiun membuat dan menyusun Rencana Kerja Tahunan, yang

merupakan Rencana Kerja umum, meliputi seluruh bidang kegiatan Dana Pensiun.

Rencana Kerja Tahunan disusun dengan memperhatikan hal-hal dan batasan serta

penjelasan sebagai berikut :

Merupakan Rencana Kerja yang meliputi seluruh kegiatan Dana Pensiun

untuk (selama) Tahun Kerja berikutnya.

Rencana Kerja Umum merupakan Rencana Kerja induk dan kesatuan dari

Rencana Kerja keseluruhan bidang kegiatan Dana Pensiun.

Disusun dan ditetapkan secara terperinci untuk masing-masing bidang, namun

tetap berhubungan secara integral dan terkordinir satu sama lain.

Rencana Kerja Tahunan bersifat operasional, dalam arti bahwa Rencana Kerja

Tahunan tersebut menetapkan dan berisi hal-hal yang berkaitan dengan

17

pelaksanaan kegiatan operasional Dana Pensiun.

2. Rencana Investasi

Pengurus juga harus membuat dan menyusun Rencana Investasi, yang khusus

memuat Rencana Kerja Dana Pensiun dalam bidang kegiatan Investasi.

Penyusunan Rencana Investasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

Rencana Investasi dibuat sebagai Rencana Kerja bidang Investasi sepanjang

Tahun Buku berikutnya.

Rencana Investasi disusun sebagai penjabaran dari Arahan Investasi yang

ditetapkan Pendiri.

Rencana Investasi berisi Rencana Kegiatan Investasi Operasional, dalam arti

bahwa rencana Investasi tersebut menetapkan dan berisi hal-hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang Investasi Dana Pensiun.

3. Rencana Kerja Bidang dan Anggaran Bidang.

Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan gabungan

atau konsolidasi yang terkordinir dari pelaksanaan kegiatan Tata Kelola masing-

masing Bidang.

Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran Dana Pensiun hanya akan dapat dilakukan dengan baik apabila masing-

masing Bidang membuat dan menyusun Rencana Kerja nya masing-masing,

termasuk perhitungan dan Rencana Anggarannya.

Rencana Kerja per Bidang tersebut selanjutnya digabung dan dikonsolidasikan,

sehingga saling menunjang dan saling melengkapi satu sama lain.

Dengan penggabungan dan konsolidasi tersebut, kemungkinan akan terdapat

perubahan atau penyesuaian pada masing-masing Rencana Kerja Bidang dan

Anggaran yang semula dibuat oleh masing-masing Bidang.

Setelah Rencana Kerja Tahunan Dana Pensiun tersusun, kembali di breakdown

sebagai Rencana Kerja Bidang dan Anggaran untuk Bidang yang bersangkutan,

yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatannya.

Rencana Kerja Bidang dibuat oleh semua Bidang yang ada di Dana Pensiun,

terdiri dari :

Rencana Kerja Bidang Pendanaan/Kepesertaan

Rencana Kerja Bidang Investasi

18

Rencana Kerja Bidang Umum

4. Rencana Kerja Fungsional

Disamping Rencana Kerja Tahunan yang bersifat Operasional, Pengurus juga

harus menyusun Rencana Kerja Fungsional, yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan yang bersifat Fungsional, sesuai dengan masing-masing Bidang dan

Fungsi yang ada di Dana Pensiun.

Pelaksanaan kegiatan Fungsional pada dasarnya merupakan penunjang atau

prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan Operasional, dan oleh karena itu, Rencana

Kerja Fungsional harus disusun dan ditetapkan bersamaan dengan penyusunan

dan penetapan Rencana Kerja Tahunan.

Contoh Rencana Kerja Fungsional :

Rencana Kerja Perbaikan Tata Kelola Akuntansi Dana Pensiun (Fungsi

Bidang Umum)

Rencana Kerja Pembentukan Bagian (Seksi) Investasi Obligasi Pemerintah

(Fungsi Bidang Investasi)

Rencana Kerja Digitalisasi (Komputerisasi) Sistim Berkas Kepesertaan

(Fungsi Bidang Kepesertaan)

5. Bentuk dan Sistimatika Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja Tahunan, Rencana Investasi, Rencana Kerja Bidang, Rencana

Kerja Khusus Dana Pensiun dibuat dalam bentuk dan sistimatika yang standar dan

digunakan secara konsisten guna menjaga kesinambungannya.

Dengan konsultasi dengan Dewan Pengawas dan persetujuan Pendiri, Pengurus

menetapkan bentuk dan sistimatika tersebut, dengan memperhatikan butir-butir

sebagai berikut :

Pendahuluan :

o Maksud penetapan Rencana Kerja dan Anggaran

o Jangka waktu Rencana Kerja dan Anggaran

o Data-data dan informasi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

o Asumsi, Perkiran dan Prognosa yang digunakan

o Ringkasan dan Garis Besar dari Rencana Kerja dan Anggaran per Bidang

Perincian keadaan dan perkembangan terakhir

o Bidang Pendanaan Dana Pensiun

o Bidang Investasi Dana Pensiun

19

o Bidang Operasional Dana Pensiun

Perincian dan penjelasan lengkap tentang Rencana Kerja

o Bidang Pendanaan Dana Pensiun

o Bidang Investasi Dana Pensiun

o Bidang Operasional Dana Pensiun

Perincian tersebut antara lain memuat tentang :

o Alasan dan pertimbangan

o Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, disertai perhitungan dalam angka.

o Akibat dan konsekuensi dari penerapan/realisasi Rencana Kerjaatau

Anggaran

o Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan/realisasi.

o Gambaran tentang kesanggupan Dana Pensiun dan kemungkinan

keberhasilan

o Masalah dan kendala yang mungkin dihadapi dan persyaratan yang

diperlukan

Gambaran tentang keadaan Laporan Keuangan Dana Pensiun :

Berupa perbandingan Laporan Keuangan Dana Pensiun pada saat Rencana

Kerja dan Anggaran disusun, pada awal Tahun Kerja yang akan datang

(proyeksi), dan pada Akhir Tahun Kerja yang akan datang setelah Rencana

Kerja dan Anggaran di realisir (proyeksi)

Penutup : Permohonan persetujuan kepada Pendiri.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun ditandatangani oleh

Pengurus Dana Pensiun.

Selanjutnya, secara khusus Pengurus juga menyusun Rencana Investasi, yang

merupakan penjabaran dan rincian lebih lanjut dari Rencana Kerja Bidang

Investasi yang tercantum didalam Rencana Kerja Tahunan.

Demikian juga dengan Rencana Kerja Fungsional, yang merupakan penunjang

dan rincian lebih lanjut dari Rencana Kerja per Bidang diluar Bidang Investasi

yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahunan.

IX. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN

1. Jadwal waktu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran hanya akan dapat digunakan dengan baik dan

20

bermanfaat, apabila disusun dan ditetapkan secara tepat waktu.

Disamping itu, penggunaan bahan, data, dan informasi untuk penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran juga harus aktual, relevan, dan tepat waktu.

Dengan demikian penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran harus

dimulai dan dapat diselesaikan dengan tingkat keterbatasan waktu dan jadwal

yang harus benar-benar mendapatkan perhatian dan ditepati, sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Investasi Dana Pensiun diharapkan

sudah mendapatkan persetujuan dari Pendiri selambat-lambatnya pada akhir

bulan Oktober.

Masing-masing Bidang Dana Pensiun sudah mulai kegiatan mempersiapkan

penyusunan Rencana Kerja sejak akhir bulan Juni.

Keadaan Pendanaan Dana Pensiun yang menjadi dasar Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan adalah keadaan pendanaan menurut Laporan Valuasi Aktuaria

yang terakhir, serta Laporan Keuangan Yang Diaudit, yang diperkirakan

selesai pada akhir bulan April/Mei.

Demikian pula untuk Rencana Investasi, digunakan Arahan Investasi sesuai

yang terakhir kali ditetapkan oleh Pendiri.

Selanjutnya data dan informasi perkembangan utama yang digunakan adalah

data pembukuan dan perkembangan semua kegiatan Dana Pensiun menurut

keadaan pada tanggal 31 Juli, yang diharapkan telah selesai diproses pada

pertengahan bulan Agustus.

Perkiraan dan asumsi serta prognosa yang digunakan, juga yang diperoleh

oleh Dana Pensiun sampai dengan 31 Juli.

Dengan berjalannya waktu dan proses penyelesaian penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran sampai dengan memperoleh persetujuan Pendiri, bahan-

bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran baik yang berupa angka-

angka pembukuan Dana Pensiun maupun yang bersifat perkiraan, asumsi atau

prognosa per 31 Juli yang semula digunakan sebagai dasar penyusunan (draft)

Rencana Kerja, masih bersifat fleksibel, dan dapat dirubah/disesuaikan dengan

perkembangan yang mungkin terjadi kemudian.

(Draft) Rencana Kerja masing-masing Bidang sudah harus selesai disusun

paling lambat pada akhir bulan Agustus.

Penggabungan dan konsolidasi (draft) Rencana Kerja Bidang kedalam bentuk

21

(draft) Rencana Kerja Tahunan Dana Pensiun harus telah selesai paling lambat

pada pertengahan bulan September.

Penyelesaian akhir Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Investasi melalui

pembahasan oleh Pengurus harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada

akhir bulan September, untuk segera dikirimkan ke Pendiri guna mendapat

persetujuan. Diharapkan persetujuan Pendiri akan dapat diterima selambat-

lambatnya pada akhir bulan Oktober.

2. Bahan dan Informasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan dengan mempergunakan

berbagai bahan, data, informasi dan pertimbangan yang diperoleh dari berbagai

sumber dan aktifitas, sebagai berikut :

Laporan Valuasi Aktuaria

Angka-angka Pembukuan Dana Pensiun

Arahan Investasi

Perkembangan kondisi Internal dan Eksternal

Hasil-hasil Evaluasi Pencapaian (Realisasi) Rencana Kerja sebelumnya

Perkiraan, Asumsi dan Prognosa Lingkungan dan Pasar

Benchmarking dengan pelaku (Dana Pensiun) yang lain.

Dokumentasi dan bukti-bukti tertulis penunjang dari semua bahan, data,

informasi dan pertimbangan harus secara tertib dan lengkap dikelola dengan

sebaik-baiknya, termasuk keterangan tentang sumber dan asalnya.

3. Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran dibuat dalam 2 (dua) tahap :

Masing-masing Bidang dibawah kordinasi Direktur Bidang membuat dan

menyusun Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk

bidangnya, yang meliputi semua rencana kegiatan baik opearsional dan

fungsional yang direncanakan akan dilaksanakan selama Tahun Kerja yang

akan datang.

Selanjutnya draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing

Bidang tersebut dikonsolidasikan atau digabungkan secara saling menunjang

satu sama lain, dalam bentuk drfat atau rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dana Pensiun.

22

4. Analisa atas Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun harus

dianalisa dan dikaji dalam forum Pengurus lengkap Dana Pensiun, bersama

dengan semua Kepala Bagian atau Manajer yang berkaitan.

Analisa dan kajian atas drfat atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan :

Sinergi dan keselarasan antara rancangan Rencana Kerja dan Anggaran masing-

masing Bidang, sehingga dapat tersusun sebagai sebuah kesatuan draft atau

rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun yang

Solid, terintegrasi dan terkonsolidasi dengan baik.

Realistis : dengan sasaran dan rencana kegiatan yang wajar dan jelas, dapat

dilaksanakan.

Obyektif : didasarkan semata-mata pada data serta informasi dan

asumsi/perkiraan serta prognosa yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran dan obyektifitasnya.

Berada dalam jangkauan potensi Fana Pensiun, sesuai dengan kemampuan

serta potensi dari sumber daya yang ada.

Untuk maksud tersebut,

Semua bahan, data, informasi serta perkiraan, asumsi, dan prognosa yang

digunakan teruji kebenaran dan obyektifitasnya, serta semuanya dapat

dipertanggungjawabkan keakuratan serta relevansinya, disamping juga

terdokumentasikan dengan baik.

Disamping itu, semua bahan, data, informasi serta perkiraan, asumsi dan

prognosa yang digunakan dalam masing-masing draft atau rancangan Rencana

Kerja dan Anggaran masing-masing Bidang yang harus dikonsolidasikan

tersebut berada dalam kesetaraan dan keseragaman sumber dan periode waktu.

Analisa dan perhitungan-perhitungan dilakukan secara benar dan lengkap serta

menyeluruh, dengan memperhatikan semua pertimbangan dan kemungkinan

yang ada.

5. Penetapan dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran

Analisa terhadap Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran bermuara

pada bentuk akhir Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran sebagai penetapan dan

keputusan Pengurus.

23

Selanjutnya, pada kesempatan pertama (sebelum akhir bulan September) Rencana

Kerja Tahunan dan Anggaran Dana Pensiun sudah harus disampaikan kepada

Pendiri untuk mendapatkan persetujuan.

X. KEPATUHAN TERHADAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun dan ditetapkan tidak akan ada arti

dan manfaatnya apabila tidak diterapkan dan dipatuhi secara konsiekuen dan

konsisten.

Masing-masing Bidang dan Bagian harus menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran

sebagai acuan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Dalam menjalankan semua kegiatannya, seluruh jajaran Dana Pensiun terikat pada

keharusan untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan serta mematuhi

batasan-batasan yang ada pada Rencana Kerja dan Anggaran.

Masing-masing Manajer dan/atau Kepala Bagian dan Kepala Satuan memiliki peran

penting dalam menerapkan dan mematuhi Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat

operasional, dan bertanggungjawab atas hal tersebut pada masing-masing Bagian dan

Unit Organisasinya.

Apabila terdapat keragu-raguan dan ketidakjelasan tentang penerapan Rencana Kerja

dan Anggaran, harus dilaporkan dan dimintakan arahan serta keputusan dari Direktur

Bidang masing-masing.

Dalam hal tertentu, Direktur Bidang dapat harus memberikan arahan dan keputusan

atas adanya keragu-raguan atau ketidakjelasan tentang penerapan Rencana Kerja dan

Anggaran pada Bidangnya.

Direktur Bidang bertanggungjawab mengkordinir penerapan dan kepatuhan terhadap

Rencana Kerja dan Anggaran dari jajaran dalam bidangnya atas ketentuan-ketentuan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat Kebijakan.

Apabila terdapat keragu-raguan dan ketidakjelasan pada penerapan kebijakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur Bidang harus melaporkannya kepada Direktur

Utama, untuk memperoleh keputusan dan tindak lanjut.

Secara khusus, Satuan Pengawsan Internal (SPI) Dana Pensiun bertanggungjawab

untuk setiap saat memeriksa dan menilai kepatuhan pada Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran Dana Pensiun dari seluruh Bidang.

Satuan Pengawasan Internal menggunakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran

Dana Pensiun sebagai salah satu dokumen dasar untuk memeriksa dan menilai aspek

24

kepatuhan seluruh jajaran Dana Pensiun dalam Manajemen Audit.

XI. REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Apabila dianggap perlu, Direktur Utama dapat menentukan dan memutuskan untuk

melakukan Revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun.

Sebagaimana prosedur dan proses yang dilakukan dalam penyusunan dan

penetapan Rencana Kerja dan Anggaran, Revisi terhadap Rencana Kerja dan

Anggaran juga harus dilakukan dengan prosedur dan proses yang sama.

Seluruh pihak yang semula terkait dengan penyusunan dan penetapan bagian-bagian

dari Rencana Kerja dan Anggaran yang harus direvisi, harus dilibatkan dalam proses

Revisi.

Beberapa kebijakan Dana Pensiun yang berkaitan dengan Revisi Rencana Kerja dan

Anggaran adalah :

Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran selalu harus

dilakukan dalam rangka perbaikan, dan didasarkan kepada alasan serta

pertimbangan yang sangat mendesak, karena tanpa adanya Revisi, pelaksanaan

kegiatan Dana Pensiun tidak mungkin dapat berlangsung dengan wajar.

Dengan demikian, Revisi Rencana Kerja dan Anggaran hanya dilakukan karena

Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan dan

perkembangannya, baik karena terjadinya kesalahan atau kekeliruan pada saat

penyusunan dan penetapannya, maupun karena adanya perubahan dan

perkembangan yang terjadi diluar kontrol Dana Pensiun.

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran samasekali tidak dapat dilakukan dengan

alasan atau pertimbangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kesalahan yang

telah terjadi pada realisasi kegiatan.

Kesalahan atau kekeliruan pada saat penyusunan dan penetapan Rencana Kerja

dan Anggaran dapat berupa kesalahan dan kekeliruan pada perhitungan matematis

dan aritmatis, atau pada penggunaan data, informasi, asumsi,perkiraan dan

prognosa pada saat Rencana Kerja dan Anggaran tersebut disusun dan ditetapkan.

Revisi Rencana Kerja dapat berupa berbagai hal, sesuai dengan sifat kesalahan

yang telah terjadi pada saat penyusunan dan penetapannya.

Revisi Rencana Kerja dapat berupa perluasan atau tambahan Rencana Kerja, atau

pengurangan Rencana Kerja, atau perubahan pada jadwal pelaksanaan Rencana

25

Kerja.

Bahkan dapat pula berupa pembatalan sebagian dari Rencana Kerja.

Demikian pula dengan Revisi Anggaran, dapat berupa penambahan Target atau

Sasaran Penerimaan/Pendapatan, atau pengurangan Anggaran Pengeluaran/Biaya,

atau sebaliknya.

Juga dapat berupa penambahan atau pengurangan Biaya pelaksanaan Rencana

Kerja tertentu.

Sebab dan alasan dilakukannya Revisi Rencana Kerja dan Anggaran dapat bersumber

pada antara lain :

1. Kesalahan dan kekeliruan pada saat penyusunan Rencana Kerja/Anggaran

Dalam hal ini, sebelum diputuskan untuk melakukan Revisi, kesalahan

penggunaan data/informasi, asumsi/perkiraan dan prognosa tersebut harus

benar-benar dikaji dan dibuktikan serta dapat dinyatakan dalam dokumen

penunjang.

Demikian pula halnya dengan kesalahan yang terjadi pada perhitungan

matematis dan aritmatis (penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian

angka) pada saat Rencana Kerja dan Anggaran dibuat.

Selanjutnya Revisi yang dilakukan harus benar-benar dilakukan dengan

penggunaan data/informasi dan asumsi/perkiraan dan prognosa yang seharusnya

digunakan, atau dengan perhitungan matematis dn aritmatis yang benar.

2. Terjadinya perubahan pasar dan lingkungan.

Perubahan dan perkembangan tersebut harus benar-benar sama sekali barada

diluar kontrol Dana Pensiun, sehingga asumsi/perkiraan dan prognosa pasar dan

lingkungan yang semula digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana

Kerja dan Anggaran tidak sesuai lagi.

Misal : Terjadinya perubahan Kebijakan Pemerintah atau ketentuan Perundang-

undangan, perubahan yang besar dan sangat berarti terhadap Nilai Tukar,

Tingkat Bunga Bank Indonesia, Laju Inflasi, dan sebagainya.

XII. PENYIMPANGAN DARI RENCANA KERJA DAN PELAMPAUAN

ANGGARAN

Sebagai sebuah rencana kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun tidak

terlepas dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelampauan.

26

Dengan demikian, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus

harus siap dan memperhatikan adanya kemungkinan tersebut, walaupun pada

prinsipnya kedua hal tersebut sedapat mungkin harus dihindari.

Setiap kemungkinan akan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan

Anggaran harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Bidang

yang bersangkutan.

Direktur Utama akan segera melakukan analisa bersama Pengurus lainnya terhadap

kemungkinan tersebut, untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil analisa yang mendalam terhadap masalah yang ada, dan keadaan

serta situasi atau masalah yang menjadi penyebabnya, dengan memperhatikan segala

kemungkinan dan semua konsekuensinya, Direktur Utama dapat memutuskan antara

lain :

Larangan terhadap terjadinya penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan

Anggaran dan menetapkan tindakan-tindakan pencegahan yang dianggap perlu.

Pemberian ijin atau persetujuan terhadap penyimpangan Rencana Kerja atau

pelampauan Anggaran.

Memberikan persetujuan untuk melakukan Revisi terhadap Rencana Kerja atau

Anggaran apabila memang sangat diperlukan.

Meneruskan masalah kemungkinan penyimpangan Rencana Kerja atau

pelampauan Anggaran kepada Pendiri untuk mendapatkan keputusan, disertai

dengan usul dan pertimbangan.

Setiap penyimpangan Rancana Kerja atau pelampauan Anggaran yang terlanjur

terjadi harus dilaporkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Bidang yang

bersangkutan, untuk mendapatkan tindak lanjut dan keputusan, sebagaimana

keputusan dan tindak lanjut terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan Rencana

Kerja atau pelampauan Anggaran yang belum terjadi.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan

Anggaran sejak awal harus memperhatikan rencana langkah-langkah pelaksanaan

yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi kemungkinan terjadinya hal-hal

yang tidak dikehendaki berupa penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan

Anggaran tersebut.

Untuk maksud tersebut, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

27

1. Penyimpangan dari Rencana Kerja

Ketidak sesuaian realisasi yang dilaksanakan dengan rencana yang ditetapkan.

Kelambatan waktu pelaksanaan dari yang direncanakan.

Penyebab dari terjadinya penyimpangan Rencana Kerja dapat berasal dari intenal

Dana Pensiun, maupun berasal dari eksternal.

Bagaimanapun bentuk dari penyimpangan, akan dapat berakibat pada terjadinya

hal-hal yang merugikan atau tidak dikehendaki.

Sehubungan dengan itu, dalam penyusunan Rencana Kerja, Pengurus harus

menekankan dengan jelas jadwal waktu pelaksanaan semua rencana kegiatan

secara wajar, dan menetapkan pihak yang bertanggungjawab, baik sebagai

pelaksana maupun sebagai pengawas dan melakukan monitoring serta evaluasi.

Disamping itu, penetapan asumsi, perkiraan dan prognosa sangat penting artinya

dalam penyusunan Rencana Kerja, sehingga harus dilakukan dengan wajar dan

obyektif.

Dengan demikian, diharapkan penyimpangan Rencana Kerja tersebut tidak akan

terjadi atau dapat dideteksi kemungkinan terjadinya sejak awal.

2. Pelampauan Anggaran

Pelampauan Anggaran pada hakekatya dapat berupa :

Tidak tercapainya sasaran penerimaan

Terlampauinya pengeluaran atau biaya.

Pelampauan Anggaran dapat terjadi karena adanya penyimpangan pada

pelaksanaan Rencana Kerja tertentu, atau pada pelaksanaan kegiatan rutin, dan

dapat pula disebabkan oleh berbagai perubahan dan perkembangan internal Dana

Pensiun maupun eksternal, yang berada diluar kamampuan kontrol Dana Pensiun .

Sebagaimana kemungkinan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja,

kemungkinan pelampauan Anggaran harus sejak awal sedapat mungkin

diantisipasi dan dicegah dengan penetapan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan

dan penetapan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Disamping itu, sebagaimana dalam penyusunan Rencana Kerja, kewajaran dan

obyektifitas dalam menentukan asumsi, perkiraan dan prognosa sangat penting

artinya dalam penyusunan Anggaran.

XIII. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARAN

28

DANA PENSIUN

Mengingat pentingnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi kelangsungan

dan kelancaran serta keamanan pengelolaan Dana Pensiun, dan sasaran serta cakupan

penerapannya yang menyeluruh, meliputi semua bidang dan semua jenjang

organisasi, berbagai pihak memiliki wewenang dan bertanggungjawab baik dalam

kaitan dengan penyusunan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran ini, maupun dalam kaitan penyusunan dan penerapan Rencana

Kerja dan Anggaran Dana Pensiun, sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Bertanggungjawab secara menyeluruh baik terhadap kegiatan penyusunan dan

penetapan serta penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran, mapun terhadap kegiatan Penyusunan serta Penerapan Rencana Kerja

dan Anggaran Dana Pensiun.

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab penyusunan dan penerapan

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur Utama

mengkordinir seluruh kegiatan penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dibantu oleh semua Direktur Bidang.

Dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur

Utama dapat menunjuk Manajer Bidang Akuntansi sebagai pejabat

pelaksananya.

Direktur Utama juga memimpin langsung Rapat pembahasan dan analisa draft

atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, yang dihadiri oleh semua

Pengurus dan para Manajer/Kepala Satuan.

Direktur Utama dan semua Pengurus juga menghadiri Rapat tentang Rencana

Kerja dan Anggaran yang mungkin diminta oleh Pendiri.

2. Direktur Bidang

Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penyusunan dan penerapan

Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk bidang

nya, termasuk melakukan evaluasi dan melakukan kajian kemungkinan

diperlukannya revisi terhadap Pedoman/Kebijakan tersebut. Serta Pedoman

Operasionilnya.

Dalam kedudukannya tersebut, masing-masing Direktur Bidang wajib :

o Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan semua kebijakan

29

dalam Pedoman/Kebijakan Pentusunan Rencana Kerja dan Anggaran beserta

semua Prosedur serta Pedoman Operasionil dalam Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran yang berkaitan dengan bidangnya, disamping selalu

mengawasi dan mengevaluasi penerapan semua Pedoman/Kebijakan

kegiatan pada bidangnya, yang pada dasarnya harus selalu memperhatikan

batasan-batasan yang digariskan dalam Pedoman/Kebijakan Penyususnan

Rencana Kerja dan Anggaran.

o Melakukan review dan melakukan revisi dan penyesuaian serta

penyempurnaan butir-butir dalam Pedoman/Kebijakan, Prosedur dan

Pedoman Operasional masing – masing bidang, sesuai dengan kaidah –

kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran.

o Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur Bidang

yang lain guna bahan penyempurnaan Pedoman/Kebijakan Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran, Prosedur dan Pedoman Operasional dalam

kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penyusunan draft atau rancangan

Rencana Kerja dan Anggaran untuk Bidang masing-masing, yang selanjutnya

akan dikonsolidasikan kedalam draft atau rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Dana Pensiun.

Dalam kedudukan tersebut Direktur Bidang antara lain :

o Memastikan kelengkapan dan kebenaran sera obyektifitas dari semua bahan,

data dan informasi yang digunakan, termasuk asumsi, perkiraan dan

prognosa.

o Membahas dan melakukan analisa terhadap draft atau rancangan Rencana

Kerja dan Anggaran bersama-sama dengan para Manajer dalam

kordinasinya.

o Menetapkan draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang yang

akan dikonsolidasikan kedalam draft atau rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dana Pensiun.

o Melaukuan pembahasan dan analisa konsolidasi draft atau rancangan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun dengan Direktur

Utama dan Direktur Bidang yang lain.

30

Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penerapan kepatuhan terhadap

Rencana Kerja dan Anggaran pada Bidangnya, yang secara oprasionil

dilaksanakan oleh para Manajer Bagian dan jajarannya, dengan antara lain :

o Mengkordinir pelaksanaan kegiatan di Bidangnya, sesuai dengan arah dan

kebijakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk Bidangnya.

o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja dan

Anggaran untuk Bidangnya, guna mendeteksi sejak awal kemungkinan

terjadinya penyimpangan dan pelampauan.

o Melakukan inventarisasi terhadap semua penyimpangan Rencana Kerja dan

pelampauan Anggaran yang terjadi di Bidangnya, untuk segera

melaporkannya kepada Pengurus/Direktur Utama guna tindak lanjut.

o Menerima tembuasan laporan dan pemberitahuan tentang temuan hasil

pengawasan oleh Satuan Pengawasan Internal tentang pelaksanaan realisasi

Rencana Kerja dan Anggaran di Bidangnya, yang aslinya disampaikan

kepada Direktur Utama.

3. Manajer/Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk mengadministrasikan

dokumen Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini.

Apabila terjadi ketidak-laziman eksternal atau internal yang dinilai/dianggap dapat

berdampak terhadap pedoman-pedoman ini dan administasinya, Manajer Satuan

Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk menyajikan hal-hal tersebut untuk

mendapat perhatian Direktur Utama.

Lebih lanjut, Manajer Satuan Pengawasan Intern juga :

Bertanggung jawab untuk melaksanakan audit intern secara keseluruhan dan

berkesinambungan (terus menerus) terhadap kepatuhan penerapan

Pedoman/Kebijakan Pengendalian Risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan

operasional.

Melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan penerapan prinsip-

prinsip dan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran yang kemudian diatur dan ditetapkan didalam

Pedoman Operasionil, sebagai bagian dari review secara menyeluruh terhadap

tingkat kecukupan serta kelengkapan dokumen Buku Pedoman Operasionil.

Kegiatan audit intern dan evaluasi kecukupan Pedoman/Kebijakan Penyusunan

31

Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dilakukan bersamaan dengan audit intern

atas pelaksanaan semua kegiatan setiap Bidang, dan kesesuaian/kepatuhan

terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan.

Menyampaikan hasil temuan audit kepada Direktur Utama, dengan tembusan

kepada Direktur Bidang yang bersangkutan.

Menyampaiakn usul atau pertimbangan perihal hal-hal yang berkaitan dengan

hasil audit, sebagai pertimbangan bagi Direktur Utama/Direktur Bidang dan

jajarannya.

4. Para Manajer/Kepala Bagian

Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran serta obyektifitas

bahan/data dan informasi dan asumsi/perkiraan dan prognosa yang akan

digunakan dalam penyusunan draft atau rencana Rencana Kerja dan Anggaran

Bagian masing-masing.

Melakukan kegiatan penyusunan drfat atau rancangan awal Rencana Kerja dan

Anggaran Bagiannya, untuk dibahas dan dikonsolidasikan kedalam Draft atau

rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang, dengan kordinasi Direktyr

Bidang.

Melakukan kordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan semua kegiatan pada

Bagiannya, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan yang digariskan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Mencatat dan melaporkan kepada Direktur Bidang, hal-hal yang berkaitan

dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja dan pelampauan

Anggaran, untuk memperoleh putusan dan tindak lanjut.

Memberikan dukungan dan kerjasama kepada Manajer Satuan Pengawasan

Internal dalam pelaksanaan audit dan monitoring serta evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan Bidang dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan

Anggaran.

Bertanggung jawab didalam memberikan dukungan kepada jajaran Satuan

Pengawasan Intern untuk menindak-lanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang

berkaitan dengan penerapan dari Pedoman/ Kebijakan Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran.

32

XIV. PENUTUP

1. Ketentuan dan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Pengurus dan dinyatakan berlakunya oleh

Pendiri ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh Insan Dana Pensiun dan

Pekerja dalam Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak

melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

2. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini merupakan

bagian tak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik

yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri.

3. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini menetapkan

Prinsip-Prinsip Pedoman/Kebijakan dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran yang diterapkan di Dana Pensiun.

Perincian pelaksanaan dari Pedoman/Kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan

dalam bentuk Pedoman/Kebijakan berbagai bidang yang lain dan pedoman dan

prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk Buku Pedoman Operasional

(BPO) masing-masing bidang

4. Sejak berlakunya Pedoman/Kebijakan Penysusunan Rencana Kerja dan Anggaran

ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini

akan diadakan penyesuaian.

5. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini berlaku sejak

penetapan berlakunya Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh

Pendiri.

6. Sebelum dinyatakan berlaku, Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran ini diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua jajaran Dana

Pensiun.

Jakarta,…………………………..

DANA PENSIUNABCD

PENGURUS

33

(Direktur Utama) (Direktur) (Direktur)