BI'PATI UALANG PROVI SI JASA TIUI'R PERATI'RAI{ BT'PATI MALAI{G NOMoR /2 TAHUN 2oI5 TENTAITG TATA CARA PEMEAGIAIIT DA.IT PEI{ETAPAN BBSARAN DA]TA DESA SETIAP DESA DI XABI'PATEN MALANG TAHUN AITGGARAN 2015 DENGAIT RAIIMAT TT'HAII YAIIG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Talun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentarlg Dana Desa yarg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu memb€ntuk Peraturan Bupati tentarg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015; l. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Sumbaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950, tentang Fembertukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yog/akarta (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keua-ngan Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaral Negara Republik lndonesia Nomor 4286); o t c-rDc^Froclk H\tun{(., Pffil5PEMO€S9cnd69.n.bp en Or. k d6
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BI'PATI UALANG
PROVI SI JASA TIUI'R
PERATI'RAI{ BT'PATI MALAI{G
NOMoR /2 TAHUN 2oI5TENTAITG
TATA CARA PEMEAGIAIIT DA.IT PEI{ETAPAN BBSARAN DA]TA DESA
SETIAP DESA DI XABI'PATEN MALANG
TAHUN AITGGARAN 2015
DENGAIT RAIIMAT TT'HAII YAIIG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Talun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentarlg Dana
Desa yarg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, maka perlu memb€ntuk Peraturan Bupati tentarg Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa diKabupaten Malang Tahun Anggaran 2015;
l. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Sumbaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950, tentang Fembertukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa
Yog/akarta (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keua-ngan
Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan lembaral Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);
o t c-rDc^Froclk H\tun{(., Pffil5PEMO€S9cnd69.n.bp en Or. k d6
1
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaiaraar
Negara {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 5, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201I Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (I€mbaJan
Negara Republil Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan
lembaral Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbalan L€mbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telai diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun 2Oi5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2005 Nomor 137, Tambahan limbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik
lndoneeia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoma!
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan lrmbaran Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 4593);
I l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2Of4 tantang Desa
(l€mbaran Negara Republik lndon€sia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negana Republik lndonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelarrjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 168, Tambahan l€mbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintal Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015Nomor 88, Tambahan Iembaran Nega-ra Republik IndonesiaNomor 5694);
13. Peraturar Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Taiun 2015 tentang RincianAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2Ol5 (krubaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, aebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaE RepublikIndonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O14
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentalg Penetapan PrioritEsPenggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 297);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 (l€mbaran Daerai Kabupaten MalangTahun 2014 Nomor 5 Seri A);
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang PenetapanKode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan PemerintahKabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun2009 Nomor 16 Seri E);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2O14 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014Nomor 9 Seri A);
ord-6E rrroduiHuh'x.eFd.ha,isPEMoEs\P.srh.9.i6F
4
Menetapkan
MEMTITUSXAN:
PERATI'RA.II BI'PATI TENTA G TATA CARA PEMBAGIAII DAXPENETAPAI{ BESARAIT DATTA DESA SETIAP DESA DIXABUPATEN MALAITG TAHUIT ANGGARAN 2015.
BAB IXETEITTUAIT IIllUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:l. Daerai adalah Kabupaten Malang.2. Pemerintah Daerah ada.lah Pemerintah l(abupaten Malang.3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyara-kat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan pral<a-rsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui darr dihormati dalam sisGmpemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebutdengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahar Desa.
6. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk menerima, menyimpal, menyetorkar,menatausalEkan, membayarkan dan mempertalggungjawabkan
keuangan Desa dalam rangka pelaksarlaarl APBDesa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belalja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakar untuk membiayaipenyelenggaraan premerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnyadisingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa yang ditetapkan dengal Peraturan Desa.
L Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnyadisingkat RPJM Desa ada.lah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.10. Rencana Keda Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
0rs9€MoEsPd6!i..&Fi h,.n orB d6. d{
5
11. Badan Usaha Milik Desa, setanjutnya disingkat BUM Desaadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkanguna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkatSiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan danpengelua-ran angga-ran selama satu periode anggaran.
BAB IIBBSARAIT DAI{A DESA
Paral 2
Peraturan Bupad ini menetapkan Besaran Dana Desa setiap Desadi Kabupaten Malang Tahun Anggaran 20'15 sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paral 3
Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang TahunAnggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitungdengan ca-ra sebagai berikut:a. w = (O,25 xzrl + lo,3s x 22) + (O,10 x 23) + lO,3O xZ4).
Keterangan:W = Dana Desa setiap Desa.
Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap totalpenduduk Desa di Daerah.
22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap totalpenduduk miskin Desa di Daerah.
23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayahDesa di Daerah.
24= rasio indeks kesulitan geogralis setiap Desa terhadaptotal indeks kesulitan geografis Desa di Daerah.
b. Data jurfah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayahsebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber darikementerian yang berwenang dan/atau lembaga yangmenyelenggarakal urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 4
Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimala dimaksuddalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
6
Pa8ql 5
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuandari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kae UmumDesa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah keRekening Kas Umum Desa dilakukan paling l,ama 14 (empatbelas) hari ke{a setelah Dana Desa diterima di Rekening KasUmum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilalukan secara krtahap deng,anketentuan sebagai berikut:a. tahap I pada bulan April sebesar 40plo (empat puluh
perseratu s) ;
b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 4O7o (empat puluhperseratus) ; darr
c. tahap tll pada bulan Oldober sebesar 2ool" (dua puluhperseratus) .
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desamenyanpaikar:a. APBDesa paling lambat bulan Maret; danb. laporan realisasi penggunaan Darta Desa semester
sebelumnya.(5) Penya.lura! Dana Desa tahap II dilakukan seteLah Kepala Desa
menyampaikan l,aporan realisasi penggunaan Dana Desasemester I.
(6) Rinciar Dana Desa yang diterima Desa setiap tahundianggarkan dalam APBDesa.
BA8 IIIPEITYATI'RAII DANA DESA
BAB IVPRIORITAS DANA DESA
Pa3al 6
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belalja pembangunandan pemberdayaan masyarakat Desa.
Paial 7
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembargunar Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untukmencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan, melalui:a. pemenuhan kebutuhan dasar;b. pembangunan sa.rana dan piasarala Desa;c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dand. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanj u tan.
7
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhandasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi:a. pengembangarl pos kesehatan Desa dan Pondok Bersalin
Desa (Polindes);
b. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu(Posyandu); dan
c. pembinaan da'l pengelolaan pendidikan anak usia dini.(3) Prioritas penggunaan Dana Desa melalui F,embangunan sarana
dan prasa,rana Desa dan pengembangan potensi ekonomi lokalsebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b da:T huruf cuntuk mendukung target pembangunan sektor ungguLandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Keda Pemerintah (RKP)
s€tiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:a. mendukung kedauLat€n pangan;b. mendukung kedaulatan energi:c- mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dand. mendukung pariwisata dan industri.
(4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangurran sararna
dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan
dengan pencapaian target RPJM Desa da-n RKP Desa setiaptahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:a. pembangunal dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembanguna-n dan pemeliharaan jalan usaha tani;c. pembangunal dart pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;e. pembargunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;I pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;g. pembangunal dar pemeliharaan irigasi tersier;h. pembanSunan dal pemeliharaan serta pengelolaan saluran
untuk budidaya perikanan; dani. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
(5) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi
ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan denganpencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya,yang diantaranya dapat meliputi:a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembanguna! dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikanmilik Desa;
d. pembangunal dan pengelolaan keramba jaring apung danbagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
o:E daDE rltoduk uumk+ P.*uor sFEMo€sEI*b.drFn lE8ai D.E e &
8
f. pembuatan pupuk darl pakan organik untuk pertanian danperikanan;
g- pen gembangan benih lokal;h. pengembangan ternak secara kolektif;i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;j . pembangunan dan pengelolaan tambatarl perahu ;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengemban gan Desa Wisata; danm. pengembalgan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan.(6) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumbcr
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi danpotensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa
dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapatmeliputi:a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
c. rumput laut;d. hutan milik Desa; dane. pengelolaan sampah.
Dld-\DErlrrrlldrih]lu kp pdi.t(UolsFEMD€SrP.n'd6!.tuF.n bGmn Bm e &
Pasal 8
Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terutana untukpenalggulangal kemiskinan dan peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa danRKP Desa setiap tahunnya, ya:rlg diantaranya dapat mencakup:a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Deaalainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader PemberdayaanMasya-rakat Desa;
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal
untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakatDesa;
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersihdan sehat;
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaanHutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masya-rakat mela.lui:1- kelompok usaha ekonomi produktif;2. kelompok perempuan;3. kelompok tani;4. kelompok masyarakat miskin:5. kelompok nelayan;6. kelompok pengrajin;7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;8. kelompok pemuda; dan9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
Pasal 9
Disamping prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 7 dan Pasal 8 penggunaan Dana Desa digunakan untukmendukung prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah ProvinsiJawa Timur yarg telah ditetapkan.
BAA VPEIIGELOLAAI{ DAI{A DESA
Pasal 1O
PengeloLaan keuangaa Desa diketola sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahunanggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengantanggal 31 Desember.
l0
(1) Setiap pengeluaran betanja atas beban APBDesa harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaranmaterial yang timbul dari penggunaan bukti dirna-lGud.
(3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaanpotongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa.
Pasal 12
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camatmenyampaikan laporan realieasi penggunaan Dana Desa
semester I dan semester I[ kepada Bupati.(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentua.n:a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran bedalan;b. Semester It paling lambat minggu keempat bulal Januari
tahun angga-ran berikutnya.
Pa;al 13
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam ha1 Kepala
Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasipenggunaan semester sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansampai dengan disampaikannya APBDesa da!/atau laporanrealisasi penggunaan semester sebelumnya.
(3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I tahunanggaran beda.lan sebesar SiLPA Dana Desa dalam halterdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30olo (tiga puluhperseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
(4) Bupati memotong Dana Desa tahun anggaran berikutnyasebesar SiLPA Dana Desa tahun bedalan dalam hal pada tahunanggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari3@/o (tiga puluh perseratus).
re!15E€MDEsP. d.lEndp.i b-.
P&.al I I
BAB 1II
KETEI{TUAX PEITUTT'P
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malang.
Ditetapkanpada /{ Mq 2o1s
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Malangpada tanggal l9 Mel 2015
DAERAH
ABDI'L MALII(nrP. 19570A30 198209 1 0()1
B€rita Daerah KabuTahun 2015 Nomor
paten Malang
!se;Q
ruor s'PEM(EsPd6Dhldrdi e,rn ou rt!. &
(5) Penggunaal Dana Desa yang tidal< sesuai dengan piioritassebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 danPasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan melalui Direktur Jendera.l Perimbangan
Keuangan.
LAMPIRANPERATURAN BUPATI MAI.ANGNOMOR ,/.1 TAHUN 2Ol5TENTANOTATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPANBESARAN DANA DESA SETIAP DESADI KABUPATEN MAI.ANG TAHUN ANGGARAN2015.
BESARAN DII{A DESA SE?IAP DESA DI XABUPATEN MALANG