DAMPAK PENGHAPUSAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH …repository.uinjambi.ac.id/459/1/SIP141719 ELFI KASMILA... · 2019. 10. 28. · 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun

DAMPAK PENGHAPUSAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

(P3N) TERHADAP PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

(STUDI DI DESA KUTO TANJUNG KECAMATAN ULU RAWAS

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016-2017)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapkan Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Serata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh:

ELFI KASMILA

NIM :SIP 141719

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1439 H/2018

ii

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai suatu urusan, kerjakan dengan sungghuh-sungguh (urusan) yang lain. Dan

hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”. (QS. Al Insyirah 6-8) “Sesungguhnya kita tidak diharuskan berhasil, kita hanya diminta mencoba,

karena di dalam mencoba itulah kita akan menemukan dan mengembangkan

kesempatan untuk berhasil”.(Mario Teguh)

iii

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah, Karya Tulis Ini Merupakan Wujud Dari

Upaya Kecil Untuk Mengharapkan Rahmat Dan Ridha-Nya. Keluangkan lah

Kakiku Menuju Kesuksesan, Benturan Demi Benturan Kulalui Untuk Meraih

Cita-Cita Yang Ku Dambakan Dengan Penuh Keyakinan Dan Keteguhan Hati

Yang Tulus Dan Ihklas.

Sikripi Ini Aku Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua Ku Untuk Ibunda

Tercinta (Halimah Tussa‟diah ) Dan Ayahanda (Tholip) Dengan Penuh Rasa

Cinta Dan Doa Restu Yang Telah Membesarkanku Dengan Mendidikku Selama

Ini Serta Memberi Dukungan Untuk Kemajuan Dalam Sikripsi Ini Secara Moril

Maupun Materil.

Buat Kakak, Adek Dan Suami Dan Anakku (Marija Sumiana, Adellia Kumala

Sari,Yohana Oktavia Dan Suami Ku Suyadi Dan Anakku Eldi Pratama Wijaya)

Serta Keluarga Besarku Yang Telah Mensuport Sehingga Saya Dapat

Menyelesaikan Sikripsi Ini Dengan Baik.

Buat Teman-Teman Seperjuangan Khususnya Ilmu Pemerintahan Angkatan

2014,Yang Telah Berjasa Untuk Ku Selama Masa Perjuanganku Dibangku Kuliah

Sampai Aku Menyelesaikan Sikripsi Ini.

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas

segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menelesaikan skripsi ini

dengan lancar. Salawat serta salam penulis sembahkan kepada junjungan kita

Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah kebearan. Skripsi ini disusun

untuk melengkapi syarat-syarat meraih gelar sarjana serata satu (S.1) dalam ilmu

pemerintahan fakultas syari‟ah UIN STS jambi dengan judul skripsi : DAMPAK

PENGHAPUSAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)

TERHADAP PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA). (STUDI

DI DESA KUTO TANJUNG KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA).

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari

kesempurnaan. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih

yang setingginya kepada semua pihak yang turut membantu seningga penulis

skripsi ini terselesaikan terutama kepada :

1. Bapak Dr.H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS jambi ;

2. Bapak Dr.A.A. Miftah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas syari‟ah UIN STS

jambi;

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc. M.HI.,Ph. D selaku Wakil Dekan Fakultas

Syari‟ah bidang Akademik;

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S,Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas Syari‟ah

Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan;

vi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penghapusan P3N

di tingkat Desa terhadap masyarakat Desa Kuto Tanjung dan pengaruh terhadap

pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Rawas. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik

analisis deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

pengumpulan data primer yang didapat dari hasil wawancara yang berkaitan

dengan SOP dan arsip pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Rawas,

serta pengumpulan data skunder didapat dari kajian pustaka dan dokumen terkait

dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukan bahwa

dampak dari penghapusan P3N ditingkat desa terhadap pelayanan Kantor Urusan

Agama (KUA), bagi masyarakat sangat berpegaruh karna mengurus suatu

penikahan tanpa P3N sekarang sangatlah sulit, karna harus datang sendiri

kekantor KUA tersebut, dan dampak terhadap pelayanan dikantor KUA yaitu

pegawai kantor KUA mau pun kepala KUA merasa kualahan mengurus

penikahan dengan turun kelapang nya langsung. Dan ada juga dampak dari

penghapusan P3N terhadap masyarakat setempat yaitu Penghapusan P3N,

ternyata membuat warga bingung sebab, peran P3N dirasakan masih sangat

penting, tak hanya urusan pernikahan tetapi P3N juga berperan dalam urusan

keagamaan lainnya.Kecamatan ini ada 7 desa dan 1 kelurahan, asumsikan saja jika

satu hari ada 6-10 pasangan menikah, apakah bisa KUA mengurus secara

serempak, tanya salah satu masyarakat desa kuto tanjung. Dengan kondisi

kabupaten ini yang terdiri dari 7 kecamatan dan 89 desa yang tersebar di wilayah

ini. Beberapa desa berjarak sangat jauh dari kantor KUA di kecamatan, begitu

menyusahkan bagi warga yang hendak melangsungkan pernikahan atau

sebaliknya bagi petugas KUA untuk menjalankan tugasnya.Hal ini di sebab kan di

Kecamatan Ulu Rawas tidak ada penghulunya, maka prosedur pelayanan tidak

sesuai dengan ada nya visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ulu

Rawas, akan tetapi didalam kepentingan ideal terdapat kepentingan material yang

serupa kinerja pegawai dalam prosedur pelayanan terdapat kenegatifan yang

mengakibat kan kurangnya manajemen didalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat. Sehingga hal tersebut akan melaksanakan sosialisasi kepada

masyarakat, supaya masyarakat tidak mengeluh lagi terhadap pelayan di Kantor

KUA Kecamatan Ulu Rawas.

Kata Kunci : Dampak Penghapusan, Kendala Dan Cara Mengatasinya

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

PERNTAAN KEASLIAN ........................................................................... ii

LEMBARAN PENGESAHAN ................................................................... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. iv

MOTTO ...................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ....................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................................ viii

ABSTRAK .................................................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................... 8 C. Batasan Masalah.......................................................................... 9 D. Maksud Dan Tujuan Penelitian ................................................... 9 E. Manfaat Penelitian ...................................................................... 10 F. Kerangka Teori............................................................................ 10 G. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 13

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................... 16 B. Pendekatan Penelitian ................................................................. 16 C. Jenis Dan Sumber Data ............................................................... 16 D. Instrumen Pengumpulan Data .................................................... 17 E. Unit Analisis............................................................................... .18 F. Tehnik Analisis Data .................................................................. 20 G. Sistematika Penulisan.................................................................. 21 H. Jadwal Penelitian ......................................................................... 22

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Kantor KUA Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara .................................................... 23

viii

B. Gambaran Umum Atau Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara

………………………………………………..………………….25

C. Visi Dan Misi Program Kerja Kantor KUA Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara .................................................... 28

D. Beberapa Profil Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Rawas …………………………………………………………..30

E. Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan Kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara ……….….38

F. Kedudukan Organisasi ………………………………………….40 G. Struktur Dan Bagian Kepengurusan Kantor KUA Kecamatan Ulu

Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ......................................... 40

H. Target Capaian ............................................................................ 41 I. Cara Pelaksanaan Kegiatan ......................................................... 41 J. Sarana Dan Prasarana Kantor KUA Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten

Musi Rawas Utara ....................................................................... 42

K. Data Pegawai Negri Sipil Dan Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas …………………………………………43

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dampak dari penghapusan P3N terhadap pelayanan Kantor KUA Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ............. 44

B. Apa saja kendala terhadap masyarakat pranikah di Desa Kuto Tanjung setelah dihapuskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa

Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

………………………………………………………………….46

C. Bagaimana Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Setelah Di Hapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

(P3N) Tersebut …………………………………………………50

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 51 B. Saran ........................................................................................... 52 C. Kata penutup .............................................................................. 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembantu Pegawai Pencacat Nikah (P3N)1 adalah perpanjangan tangan

para penghulu di berbagai daerah atau Desa dan kehadiran nya sangat di perlukan

di tiap desa. Pegawai ini biasanya diangkat oleh Kepala Desa, adapun pengertian

lain dari P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan tokoh Agama yang

berada di Desa yang mengurusi masalah Agama yang langsung terjun di

Masyaraat, dan membantu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pernikahan.

Dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah

penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan Agama

Islam pada umumnya, Menteri Agama melalui keputusan Menteri Agama Nomor

298 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka Agama Desa setempat yang ditunjuk

untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan

Instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat maka dibentuk pejabat

pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)2

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Agama, mengingat selanjutnya

pemerintahan kelurahan makin lama semakin sempurna, maka ada pembagian

1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1 2 http://digilib.uinsby.ac.id/12038/2/Bab℅201.pdf , Akses tanggal 28 desember 2017 jam 11:03 wib

1

2

kerja antara anggota-anggota kelurahan tertentu agar kehidupan

beragama penduduk terpelihara dengan baik.

Pencacat perkawinan sendiri bertujuan3 untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan

hukum Islam maupu perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak

berdasarkan hukum Islam. Pencacatan perkawinan merupakan upaya menjaga

kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbuldari aspek perkawinan.

Realisasi pencacatan itu, melahirkan akta nikah yang masing –masing dimiliki

oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-

masimg pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu

untuk mendapatkan haknya4.

Diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting

sekali dalam rangka pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan

pernikahan dalam masyarakat.

Dalam suatu kecamatan kadang terdapat Kelurahan yang banyak sekali

jumlah penduduknya serta jauh dari Kantor KUA, sehingga sulit sekali dijangkau

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)5 apabila ada masyarakat yang hendak

melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu perlu sekali diangkat seorang

pegawai pembantu.

3 http://digilib.uinsby.ac.id/12038/2/Bab℅201.pdf , Akses tanggal 28 desember 2017 jam 11:03 wib 4 Zainudin Ali ,Hukum Perdata Di Idonesia,(Jakarta: Sinar Grafika),2006 .hlm 26. 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 2 ayat 1

3

Adapun tugas dan wewenang P3N dalam melayani masyarakat desa

yaitu6: Pertama : Membantu pelayanan nikah, Kedua : Rujuk melakuan

pembinaan kehidupan beragama Islam Di Desa Kelurahan.

Pelayanan yang andal dengan dilengkapi prosedur pelayanan yang akurat

harus dimiliki oleh Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung

kepada masyarakat, termasuk Kantor Urusan Agama.

Prosedur pelayanan memiliki Indikator sebagai berikut7

a) Sederhana yang mengandung arti prosedur pelayanan yang diselenggarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang serta Kantor

Kementerian Kota Palembang diberikan secara mudah, cepat, tepat, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b) Keterbukaan yang mengandung arti bahwa prosedur pelayanan diselenggarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta Kantor

Kementerian Kota Palembang wajib diinformasikan secara terbuka agar

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.

KUA yaitu kantor uruan agama,kantor urusan agama merupakan lembaga

pemerintah yang berada di bawah naungan dapartemen agama. ada pun tugas dan

wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor dapertemen agama kota dan

kabupaten yang dibidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama

dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA)

6 http://kuabungah. Blogspot.ac.id/2011/04/tugas-pembantu-penghulu-p3n.html akses tanggal 29 desember 2017 jam 13:56 7 http//ejournal, joanne Alma, standar pelayanan pencacatan perkawinan dikota pecan baru,tahun 2017 hlm 9

http://kuabungah/

4

adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam

Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah

Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten.

KUA memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan sebagian

tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan agama Islam

dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat

kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki

banyak peran yang sangat krusial.

Peran tersebut dapat kita ketahui dari pelayanan yang diberikan KUA,

yaitu8

1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan dan Pencatanan Nikah dan Rujuk);

2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf;

3) Pembinaan Keluarga Sakinah;

4) Pembinaan Kemasjidan;

5) Pembinaan syariah;

6) Pembinaan Pangan Halal;

7) Pembinaan Zakat;

8) Pembinaan wakaf;

9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji

Dari sekian banyak peran di bidang pembangunan keagamaan tersebut,

fungsi atau peran paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah

administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.1 tahun 1974 Pasal

8 http//.www. Puslitbang kehidupan keagamaan , 2007 di akses tanggal 28 desember 2017.

5

2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 mengenai Kompilasi

Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7.

Produk-produk hukum ini ditunjang dengan peraturan-peraturan di tingkat

menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait administrasi perkawinan,

yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat kecamatan

untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.

Peran KUA di bidang pencatatan perkawinan ini, beberapa tahun

belakangan mendapat sorotan dari banyak pihak. Hal ini terutama tekait dengan

besaran biaya administrasi perkawinan yang harus dibayarkan oleh para calon

pengantin (catin), yang jumlahnya variatif antara satu catin dengan catin yang

lain.

Besaran biaya faktual yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar

petugas KUA saat melakukan pencatatan perkawinan bervariasi, mulai dari Rp.

50.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,9 (Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

2008). Penerimaan uang tersebut oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai bentuk

gratifikasi berdasarkan peraturan yang mengatur Gratifikasi, yaitu Pasal 12B ayat

(1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ada pun tugas pokok KUA adalah ada beberapa bidang yaitu:

1. Bidang administrasi nikah

2. Bidang kemasjidan

9 http//.etheses.uin- malang.ac.id di akses tanggal 28 desember 2017 jam 20:37 hlm 2

6

3. Bidang zawaibsos ( zakat,wakap,ibadah sosial)

4. Bidang keuangan

5. Bidang tata usaha

Di Indinesia sudah dihapuskan P3N tiap-tiap desa , karena P3N banyak

menimbulkan masalah baru, alih-alih ini membrantas pungli dan mempermudah

pengawasan administrasi perniakahan, tapi bagi masyarakat penghapusan P3N itu

justru mempersulit dan membuat masyarakat menjadi lebih repot.

Kebijakan tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun 2014 di

berbagai daerah sesuai dengan surat edaran kementrian Agama dan arahan dari

Kementrian Agama RI pusat dengan mengeluarkan Dirjen Binmas Islam

Kemenag RI DJ.II/I tahun 2015 perihal penghapusan pencaatan pembantu

pernikahan tentang penghapusan P3N (lihat lampiran), dan urusan pernikahan

menjadi tanggung jawab penuh kantor urusan agama (KUA).

Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang

Pencatatan Nikah.

Undang-Undang no 22 tahun 1946 tentang pernikahan10

(mengatakan : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya

disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri

Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan

menurut Agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada

Pegawai Pencatat Nikah)

10 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

7

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk

menurut Agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum, dalam

Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut pada dengan kependudukan

harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada

perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.

Undang-Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat

2 menyatakan:"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku."11

Ada pun sejarah Pembantu Pegawai Pencacat Nikah (P3N)12

Didesa Kuto

Tanjung P3N sudah lama ada sebelum KUA , dimulai berdirinya KUA di

Kecamatan Ulu Rawas pada tahun 2004/2005 dan itu pun dibantu oleh P3N ,dan

sekarang di Desa Kuto Tanjung, Kepala Desa atau pun prangkat Desa

menggangkat salah satu masyarakat Desa Kuto Tanjung menjadi ketua adat ,dan

SK nya diturunkan oleh Kepala Desa.

Jadi mulainya tidak ada P3N di Desa Kuto Tanjung pada tahun 2014 dan

semua pekerjaan P3N diambil alih oleh KUA semua karena adanya peraturan

Mentri Agama tersebut.

Dampak penghapusan P3N terdapat pelayanan di KUA yaitu, pekerjaan di

Kantor Urusan Agama makin tambah karena tugas dari P3N tersebut dikerjakan

olek KUA sendiri.

11 Undang-Undang no 1 tahun 1974 (tentang perkawinan ) pasal 2 ayat 2. 12 Muhammad Yamin, hasil wawancara dikantor urusan agama kec. Ulu rawas ,diwawancara pada hari senin tanggal 08-01-2018 ,jam 11:30 sampai 12:00.

8

Terus dampak terhadap masyarakat Desa Kuto Tanjung 13

yaitu mengurus

pernikahan makin sulit dulunya cuma datang kerumah P3N dan menyerahkan

Kartu Keluarga (KK), dan dengan tidak adanya P3N masyarakat yang ingin

menikah harus datang sendiri ke KUA sendiri dan membawa banyak nya berkas,

dan jarak dari kantor tersebut sangat lah jauh dari desa kuto tanjung ,masyarakat

merasa mengeluh saat mengurus masalah perkawinan tersebut. Jadi kasus yang

terjadi di masyarakat setelah dihapusnya P3N masarakat banyak mengeluh akan

mengurus nya masalah pekawinan di desa kuto tanjung karena semakin sulit,

karena cara pengurusan nya berbeda dengan adanya P3N dan tidak adanya P3N,

dan karena dahulunya megurus berkas untuk mendaftar pekawinan bagi

masyaraka sangat lah mudah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan

dijawab dalam penulisan sikripsi adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana dampak dari penghapusan P3N terhadap pelayanan di Kantor

Urusan Agama (KUA) di Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas

Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) ?

2) Apa saja kendala terhadap masyarakat pranikah di Desa Kuto Tanjung setelah

dihapuskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa Kuto Tanjung

Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musirawas Utara (MURATARA)?

3) Bagaimana upaya masyarakat dalam mengatasi kendala yang terjadi setelah di

hapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut ?

13 Mikza yadi saputra, hasil wawancara masyarakat kuto tanjung ,diwawancara pada tanggal 09-01-2018.

9

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian skripsi ini diperlukan agar pembahasan

dan tujuan terarah dan tidak menyebar menjadi luas, dengan ini maka penulisan

akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya pada

ruang lingkup Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas

Utara Tentang “ Dampak Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Terhadap pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) (di Desa Kuto Tanjung

Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2017), Tahun

2016 sampai tahun 2017.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pengaruh Penghapusan P3N Ditingkat Desa Terhadap pelayanan KUA, yaitu

untuk mencari tau bagaimana kondisi masyarakat setelah dihapusnya P3N di Desa

Kuto Tanjung dan mengidentipiasikan permasalahan yang terjadi dilapangan baik

teknis maupun non teknis.

2. Tujuan

a. Untuk mengetehuai apa saja dampak dari penghapusan P3N terhadap Kantor

Urusan Agama (KUA) dan masyarat Desa Kuto Tanjung.

b. Untuk mengetahuai bagaimana efek yang dirasakan masyarakat Desa Tuto

Tanjung setelah dihapuskan P3N ditingkat Desa.

c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di rasakan masyarakat setelah

penhapusan P3N

10

E. Manfaat penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat disimpulkan, maka penelitian ini

dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran pada masyarakat Desa

Kuto tanjung agar mengetahuai betapa pentingnya P3N disetiap Desa.

2. Bagi akademik

Untuk menambah refrensi pustaka dan sebagai bahan bacaan yang

bermanfaat dan untuk menambah wawasan bagi rekan –rekan mahasiswa fakultas

syariah khususnya jurusan ilmu pemerintahan UIN STS JAMBI.

3. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepala dinas KUA terkait nya

dalam hal penghapusan P3N berpengaruh terhadap masyarakat kuto tanjung dan

lainnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk memberikan gambaran atas batasan-

batasan tentang teori-teori seperti teori kebijakan publik yang akan dipakai

sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Pengertian dampak14

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dampak

14 http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 3 februhari 2018

jam 15:30

http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf

11

dibagi menjadi dua yaitu : pertama ,dampak positif dampak adalah keinginan

untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran

terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan,

kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Yang kedua :

dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak

adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi

kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung

keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif

adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pemuka Agama Islam di

Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang urusan Agama atau

bidang urusan Agama Islam dan penyelenggaraan haji atau bidang imas Islam

dan penyelenggaraan haji atas nama kepala kantor wilayah kementrian Agama

Propinsi berdasarkan usul kepala seksi urusan Agama Islam dan penyelenggaraan

haji atau seksi bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan haji atau seksi

bimbingan masyarakat dan kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Atau Kota setelah mendengar pendapat bupati

atau walikota daerah setempat.

12

Dimana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas

pegawai pencatat nikah.15

Menurut Gronroos yang dikutip dari Ratminto16

,

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi

pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan permasalahan kosumen

atau pelangan.

Kemudian menurut Moenir, pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian

kegiatan, karena itu merupakan proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Paimin, menjelaskan bahwa pelayanan adalah

serangkaian proses kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan orang lain berupa

produk/jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat

dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisispasi aktif

dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut17

.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan

merupakan suatu kegiatan berbentuk jasa yang dilakukan oleh organisasi yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat umum.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara

yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama

15 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1 16 Kurniawan, Agung, Transformasi Pelayanan Publik,(Jakarta: Pembaruan ,2005),hlm 2. 17 Napitupulu, Paimin,Pelayanan Publik dan Costumer Satisfaction,( Bandung: PT. Alumni,2007),hlm 164.

13

Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam

wilayah Kecamatan.18

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Dapartemen Agama yang

bertugas melaksanankan sebagian tugas kantor dapartemenagama kabupaten/kota

dibidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.19

G. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan

dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yg akan diteliti, oleh karna

itu sebelum meneliti, peneliti melakukan tijauan pustaka dengan sumber-sumber

yang jelas dan benar, yang bersumber dari buku, undang –undang dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis lebih pokus sejauh mana pengaruh terhadap

pelayanan di Kantor Urusan Agama(KUA). Ada pun dengan penelitian saya

dengan tema “ Dampak Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) (di Desa Kuto Tanjung Kec.

Ulu Rawas Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2016-2017), penulis juga merujuk

pada internet agar data yang diperoleh adalah data yang jelas, dan baru.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fakultas Syariah IAIN Sunan

Ampel Surabaya 2003 yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

dalam menunjang keabsahan suatu pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi”.

Skripsi ini membahas tentang peran PPN di KUA Banyuwangi apakah sudah

sesuai peraturann perundang-undangan di Indonesia. Dan dari hasil penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa peran PPN di KUA kecamatan banyuwangi belum

18 Nurun Ala Nur Alifia, article kualitas pelayanan KUA, (UNESA ),hlm 2. 19 Pasal 1 ayat (1) PMA No.11 tahun 2007.

14

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang

dapat berakibat tidak sah nya suatu pernikahan.

Jurnal yang ditulis oleh JoaNne Alma fakultas ilmu social dan politik

universitas riau tahun 2017 yang berjudul “Standar Pelayanan Pencatatan

Perkawinan Dikota Pekanbaru” jurnal ini membahas tentang bagaimana standar

pelayan dikota pekanbaru terhadap pencacatan perkawin di sana dan standar biaya

perkawinan di kota pekanbaru.

Jurnal yang ditulis oleh Fahlin Najmi jurnal ilmiah ekonomi bisnis tahun

2017 yang berjudul “Pengaruh Keandalan Dan Prosedur Pelayanan Terhadap

Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjar

Baru” jurnal ini membahas tentang suatu kepuasan pelanggan terhadap pelayanan

umum atau pun pelayanan public di kantor urusan agama di liang anggang kota

banjar baru tersebut.

Dari yang saya bacakan jurnal atau karya ilmiah yang menyangkut

tentang yang saya teliti yaitu yang pertama Skripsi yang ditulis oleh Muhammad

Iqbal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2003, sikripsi ini membahas

tentang PPN di KUA tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-

Undang. Yang kedua Jurnal yang ditulis oleh JoaNne Alma fakultas ilmu social

dan politik universitas riau tahun 2017, jurnal ini membhas tentang standar

pelayan di Kantor KUA terhadap pencacatan perkawin dan standar biaya

perkawinan. Yang ke tiga jurnal yang ditulis oleh Fahlin Najmi jurnal ilmiah

ekonomi bisnis tahun 2017, jurnal ini membahas tentang kepuasan pelanggan

terhadap pelayanan umum atau pun pelayanan public di Kantor Urusan Agama

15

(KUA). Sedangkan yang saya teliti yaitu membahas tentang apa saja dampak yang

di rasakan masyarakat dan pegawai KUA setelah di hapunya P3N di Desa Kuto

Tanjung.

16

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah bertempat di Kantor Urusan

Agama (KUA), Muratara (Musi Rawas Utara ). waktu penelitian yang dilakukan

adalah sekitar bulan maret hingga mei 2018.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dangan

menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif ditujukan untuk mendapatkan

informasi tentang beberapa kondisi bagi menjelaskan serta mengambarkan hasil

penelitian yang dilakukan linkungan penelitian. Lingkungan penelitian yaitu di

Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri yang menjadi sumber untuk memperoleh

informasi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh hasil dari wawancara dengan pihak-

pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian dan harus

menanyakan langsung ke masyarakat, dari lokasi penelitian yaitu di Kantor

Urusan Agama (KUA) serta masyarakat Desa Kuto Tanjung . Ada pun SK

yang di keluarkan oleh Kemenag yaitu Dirjen Binmas Islam Kemenag RI

16

17

DJ.II/I tahun 2015 perihal penghapusan pencaatan pembantu pernikahan

tentang penghapusan P3N atau pengangkatan P3N.

b. Data Sekunder data yang diperoleh hasil dari bacaan pustaka serta literature

yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini sebagai penguat dan primer

dalam bentuk artikel, jurnal dan tesis serta juga berkenan data-data

dokumentasi yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA). Data sekunder

adalah sebagai data pendukung dalam memperoleh informasi yang berkaitan

dengan penelitian.

2. Sumber Data

a. Informan : Sumber yang diperoleh dengan wawancara bersama pegawai

Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Data : Dokumen izin melakukan research di Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Intrumen Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data-data dan fakta-fakta

dilapangan ,maka penulis mengunakan beberapa tehnik pengumpulan data antara

lain.

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematika tentang fenomena

yang diselidiki, maka penulis akan mengamati secara langsung ke Kantor Urusan

Agama (KUA).

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan

guna mencapai satu tujuan .teknis yang paling esensial adalah dengan

18

mewawancara pihak-pihak yang terkait dan juga dengan pegawai di Kator Urusan

Agama (KUA), serta mengambil informan yang terlibat.

c. Dokumentasi

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti

atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen tertulis

yang berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan

serta mengambil informasi dari web internet.metode ini digunakan bertujuan

untuk memperkuatkan lagi data-data yang sudah ada.20

E. Unit Analisis

Di dalam unit analisis ini, boleh dikatakan penulis memilih Kantor Urusan

Agama (KUA)sebagai tempat penelitian adalah karena kasus-kasus yang terjadi di

KUA mungkin terjadi juga di daerah lain nya karna semua P3N dihapuskan

seluruh Indonesia. oleh karna itu, ia akan memudah kan lagi penelitian penulis

dijalankan.

Di dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan bahan ilmiah, jurnal

hokum serta file-file kasus yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) itu

sendiri. Selain itu, penulis menggunakan teknik wawancara dalam metode

pegumpulan data. Antara orang yang diwawancarakan adalalah M.Usman Komar

S.Ag Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Muhammad Yamin sebagai

Penyuluh Agama, Maisitoh sebagai Stap pelaksana, Sri Marsant,S.Sy Sebagai

Stap pelaksana, Hasan Basri .S.Kom sebagai Stap Pelaksana. Unit siasatan Kantor

Urusan Agama (KUA) dan masyarakat setempat yang diwawancara yaitu Mikza

20 Sayuti Una, MHI,pedoman penulisan skripsi, jambi : Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah press,(2012),hlm 62

19

Yadi Saputra, Suyadi, Muhammad Adil, Aidir. Informen telah diwawancarakan

pada 3 April 2018 pada 09.00 pagi sehingga 12.30 sore.

DAFTAR INFORMAN

NO NAMA INFORMAN JABATAN/PEKERJAAN KET

1. M.Usman Komar S,.Ag Kepala KUA (Kantor

Urusan Agama)

Bagian yang

paling

terpengaruh

dalam kantor

urusan

agama(KUA)

2 Muhammad Yamin Penyuluh Agama Karyawan biasa

3 Maisitoh Stap Pelaksana Karyawan biasa

4 Sri Marsant,S.Sy Stap Perlaksana Karyawan biasa

5 Hasan Basri .S.Kom Stap Pelaksana Karyawan biasa

6 Mikza Yadi Saputra Masyarakat Desa Kuto

Tanjung

Yang pernah

mengurus

penikahan tidak

adanya P3N

didesa

7 Suyadi Masyarakat Desa Kuto

Tanjung

Yang pernah

mengurus

penikahan tidak

adanya P3N

didesa

8 Muhammad Adil Masyarakat Desa Kuto

Tanjung

Yang pernah

mengurus

penikahan

tidak adanya

P3N didesa

9 Aidir Masyarakat Desa Kuto

tanjung

Yang pernah

mengurus

penikahan tidak

20

adanya P3N

didesa

F. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan permalahan yang diteliti dan

kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis menggunakan metode seperti

berikut:21

1. Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini di laksanakan dengan tiga teknik yaitu

mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. data-data wawancara yang

telah direkam kemudian ditrankipkan dengan tujuan memudahkan peneliti

memilah data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan

dengan tangkpan khalwat dan penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Penyajian Data

Data-data yang telah ditranskipkan ini ,kemudian disajikan dengan cara

dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian yang

telah diberi tanda.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulakn sementara dari data-data yang

terkumpul, sehingga dapat diambil langkah langkah awal untuk penelitian lanjutan

dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.

21 Ibid hlm 52-53

21

G. Sistemetis Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi pada lima bab yang mana setiap bab terdiri

sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu

tetapi tetap saling terkait antara satu sub bab yang lainnya. Adapun sistematika

pembahasannyan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang member arah untuk pembahasan

seluruhnya. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang maslah yang menguraikan

secara jelas urgensi penelitian ini dilakukan.

Pada rumusan dan batasan masalah dikemukakan pertanyaan pertanyaan

pokok yang dijadikan pijakan dan cakupan serta batasan maslah yang menjadi

focus penelitian. Pada bab ini juga dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian

yang menggambarkan sasaran akhir dari penelitian ini.

Selanjutnya dikemukakan tijauan pustaka untuk mengunggkapkan

beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dan mengambarkan spesifikasi

yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Bab kedua, membahas tentang metodelogi penelitian, tempat dan waktu

penelitian, serta jenis penelitian . Adapun metode penelitian dijelaskan secara

tegas dan lugas untuk memberikan kepastian ini dilakukan, baik dalam

mengumpulkan data, mengolah serta menyimpulkannya. Pada bagian akhir bab

ini dikemukakan sistematika secara filosofis dari keseluruhan pembahasan skipsi

ini.

Bab ketiga, pula membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

bab ketiga ini terdiri sub bab sebagai berikut: Sejarah berdirinya bagian Kantor

22

Urusan Agama KUA, Visi, Misi, Moto dan Objekif Bagian Kantor Urusan Agama

KUA serta sruktur organisasi bagian Kantor Urusan Agama KUA. Bab keempat

membahas mengenai hasil penelitian yang mengandung sub bab seperti

Bagaimana dampak dari penghapusan P3N terhadap pelayanan di Kantor Urusan

Agama (KUA) , Bagaimana dampak terhadap masyarakat pranikah di Desa Kuto

Tanjung setelah dihaspukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Bab kelima adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari

seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting sehubungan dengan

penelitian ini serta untuk tetap eksisnya nilai-nilai hokum islam yang universal

dalam kehidupan masyarakat.

H. Jadwal penelitian

Penulis membuat jadwal agar penelitian dan penulisan skripsi terencana

dengan waktu yang efektif dan efisien sehingga dapat selesai tepat pada waktunya

maka penulis membagi langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam bentuk

jadwal untuk pedoman. Jadwal penelitian itu tentu saja sekedar pelengkap yang

menghiasi sebuah rencangan proposal skripsi penulis, tapi jauh lebih penting

adalah konsisten berdasarkan jadwal yang sudah dibuat.(Lihat Lampiran)

23

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama KUA

Awal mulanya berdiri Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2005

setelah pemekaran kecamatan dari rawas ulu menjadi ulu rawas setalah

pemekaran tersebut tahun berikut nya di dirikan KUA di kecamatan ulu rawas,

tapi kantor KUA belum ada di kecamatan dalam melakukan pelayanan

masyarakat hanya menumpang di rumah manyarakat selama satu tahun, setelah

itu tahun 2006 mulai mendirikan kantor KUA di kecamatan dan yang di

tungguoleh stap karyawan di sana dan sampai sekarang kantor itu masih berdiri,

tapi setelah adanya kantor tersebut pelayanan di kantor pun tidak tentu arah dan

semua pelaynan di Kator menjadi tidak stabil, pegawai pun waktu itu tidak

menentu ,dulunya sempat lengkap karyawan ada begitu banyak PNS di Kanto

KUA dan pelayanan pun stabil dalam hal apaun tapi seiring berjalannya waktu

karyawan kantor pun semakin sedikit karena di pindahkan ke Kecamatan lain dan

sampai sekarang pegawai di kantor KUA tersebut hanya tinggal beberapa orang

stap honorer saja, dan ada beberapa yang PNS.

Kondisi Dan Situasi Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamtan Ulu

Rawas.

24

Gambar 1. pintu masuk Kantor Urusan Agama

gambar diatas menunjukan kondisi pintu awal masuk Kantor KUA Kecamatan

Ulu Rawas, bahwasanya kantor itu kondisinya masih keadan baru.

Mungkin dalam sejarah singkat kantor KUA di atas maka dapat saya

simpulkan, bahwasan yang poerkembangan itu perlu dalam setiap tahunnya. Tapi

perkembangan yang diinginkan itu bukan mundur tetapi akan jauh lebih baik dari

sebelum nya.

25

B. Gambaran Umum Atau Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Ulu Rawas Kabupaten Muratara

No IDENTITAS KANTOR

1 Nama Kantor Urusan Agama Kec. Ulu Rawas

2 Alamat Jl. Poros Kabupaten Kel. Ma. Kulam

3 RT 01

4 RW 01

5 Kelurahan Muara Kulam

6 Kecamatan Ulu Rawas

7 Kabupaten Musi Rawas Utara

8 Provinsi Sumatra Selatan

9 Kode Pos 31673

10 No. Tlp/HP 081373146644

11 Jarak dgn Provinsi ± 590 KM

Jarak dgn Kabupaten ± 250 KM

Jarak dgn Kecamatan ± 20 M

12 Jumlah Pegawai

Penghulu - Orang

Staf PNS 1 Orang

Staf TKS/honorer - Orang

13 Jumlah P3N 7 Orang

14 Jumlah Penyuluh

26

Tabel 1.Identitas Kantor

Kementerian Agama sebagai sub sistim pemerintah Republik Indonesia

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama.

Seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang

semakin kompleks, pada saat ini kehidupan masyarakat memasuki tatanan yang

tumbuh dan berkembang dalam atmosfir semangat reformasi, demokratisasi dan

transparansi khususnya terhadap kebijakan pemerintah.

Sifat dan tugas Kementerian Agama lebih banyak dititik beratkan pada

bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Dalam

rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tersebut diperlukan pelayanan

prima yang meliputi konsensus, sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka,

terjangkau, dapat dipertanggung jawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian

dan berkesinambungan.

KUA Kecamatan merupakan unit pelayanan terdepan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi dari Kementerian Agama. Karena itu, KUA Kecamatan juga

harus mengimplementasikan pelaksanaan pelayanan prima di bidang Nikah dan

Rujuk serta kegiatan keagamaan kepada masyarakat.

Penyuluh Definitif 1 Orang

Penyuluh Agama Honorer 7 Orang

15 Status Tanah Hak Guna Pakai

16 Luas Tanah 2500 M2

17 Luas Bangunan 96 M2

18 Tahun Berdiri 2004

27

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah

agama disebut “Mitsaqan Ghalizha” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh

dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan shighat ijab dan qabul antara wali

nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah

tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang

sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya

dengan pelaksanaan syari‟at agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk

suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi

landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialistis.

Dalam membentuk rumah tangga yang bertaqwa, tentu pasangan suami

isteri hendaklah dibekali dengan ilmu-ilmu agama (Islam), terutama masalah yang

menyangkut dengan Rukun Islam itu sendiri. Dalam arti kata menikah itu

bukanlah atas dorongan hawa nafsu belaka. Akan tetapi menikah adalah lebih

baik daripada ibadat-ibadat sunnah lainnya. Karena dengan pernikahan akan

diperoleh banyak kemaslahatan dan dampak positif (secara pribadi maupun

masyarakat).Untuk itu perlu ditanam nilai-nilai agama, baik itu hubungan dengan

Allah maupun dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah tidak terlepas

yang namanya ibadah yang tercermin dalam rukun Islam.

Renstra KUA Kec. Ulu Rawas adalah bagian dari sistem perencanaan

pembangunan bidang Urusan Agama Islam. Renstra disusun berdasarkan produk

hukum, kebijakan nasional dan visi serta misi satuan kerja yang berfungsi sebagai

kerangka acuan penyusunan rencana program tahunan. Oleh karena itu kegiatan

28

penyusunan renstra perlu dilaksanakan agar visi dan misi satuan kerja dapat

diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan dan hasil nyata.

C. Visi, Misi , Moto dan Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) ,

Kedudukan Organisasi Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara

Visi :

Menjadikan KUA Kecamatan Ulu Rawas Sebagai Tempat Pelayanan dan

Pembinaan Yang Propesional di Kecamatan.

Misi :

Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KUA dengan

pelayanan prima, Propesional dalam pelayanan dan pembinaan umat islam, dan

Tertib administrasi.

Moto

Melayani Dengan “PRIMA”

P : Propesional

R : Ramah

I : Ikhlas

M : Memuaskan

A : Akuntabel

Program Kerja Kantor Ururan Agama (KUA)

1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi kua kecamatan

2. Terlaksananya bp-4 dan wajib penasehatan pra nikah bagi setiap catin

3. Terlaksananya tugas officio lembga non formal kua

29

4. Terlaksananya pembinaan pada calon jema‟ah haji dan pasca haji

5. Turut serta membangun masyarakat melalui pintu agama

6. Bekerja sama yang baik antar lintas sektor

7. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

8. Mengupayakan peningkatan kwalitas sdm dan kesejahteraan pegawai

9. Memenuhi target angka nikah

10. Tertib administrasi

Kedudukan Organisasi

Berdasarkan Kma 373 Tahun 2002 Kantor Urusan Agama Ulu Rawas Sebagai

Instansi Vertikal Yang Melaksanakan Sebagian Tugas Kemenag Kabupaten Di

Kecamatan Dan Bertanggung Jawab Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten

Musi Rawas.

30

D. Beberapa Profil Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu

Rawas

PROFIL

KEPALA KUA KECAMATAN ULU RAWAS

IDENTITAS PRIBADI

Nama Usman Komar, S.Ag

Tempat Tgl Lahir Biaro Lama, 09 Juni 1972

No. Induk Pegawai 197206092005011003

Jabatan Kepala KUA

Alamat

Kelurahan Muara Kulam

Kecamatan Ulu Rawas

Kabupaten Musi Rawas Utara

Provinsi Sumatera Selatan

No. Tel/HP 081373146644

Email -

Motto Melayani Dengan “PRIMA”

Riwayat Jabatan

1. Ka KUA Kec. Ulu Rawas Th 2012-2014. :

Tahun 1998

2. Kepala KUA Kec. Ulu Rawas

Tahun 2014 s/d sekarang

31

Tabel 2. Profil Kepala KUA Kecamatan Ulu Rawas

PROFIL

PENGHULU, PEGAWAI DAN PENYULUH

KUA KEC. ULU RAWAS

No IDENTITAS PRIBADI

01

Nama M. Yamin

Tempat Tgl Lahir Muara Kulam, 23 September 1980

Pangkat/Golongan Penata Muda / II /b

No. Induk Pegawai 19801123009011015

Jabatan Staf Tata Usaha

Alamat Rt.02

Kel. Muara kulam

Kec. Ulu Rawas

Kab. Musi Rawas Utara

Provinsi Sumatra Selatan

Riwayat Pendidikan

Struktural

1. Diklat PRAJAB Gol. III Tahun 2006

2. Diklat CPPN Tahun 2006

32

No. Tel/HP

Email -

Status Pegawai PNS

Tabel 3. Profil Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas

PROFIL

PENGHULU, PEGAWAI DAN PENYULUH

KUA KEC. ULU RAWAS

No IDENTITAS PRIBADI

01

Nama Nanang Kosim

Tempat Tgl Lahir Muara Kulam, 05 Januari 1989

No. Induk Pegawai -

Jabatan Tenaga Operator

Alamat Rt.;02

Kec. Ulu Rawas



No. Tel/HP

Email -

Status Pegawai Honorer

02

IDENTITAS PRIBADI

Nama Maisitoh

Tempat Tgl Lahir Muara Kulam, 10 Nopember 1989

33

No. Induk Pegawai -

Jabatan Petugas Kebersihan

Alamat Rt.02

Kec. Ulu Rawas



No. Tel/HP

Email -


03

IDENTITAS PRIBADI

Nama Herunnisa

Tempat Tgl Lahir Bengkulu, 20 Mei 1995

No. Induk Pegawai -

Jabatan Petugas Pramubakti

Alamat Kel Suka Jadi

Kec. Barat I

Kota Lubuk linggau


No. Tel/HP

Email -


34

Tabel 4.

STATISTIK NR

KUA KEC. ULU RAWAS

TAHUN 2016-2017

NO BULAN NIKAH RUJUK JUMLAH

1 Januari 05 - 05

2 Februari 04 - 04

3 Maret 06 - 06

4 April 17 - 17

5 Mei 4 - 4

6 Juni 3 - 3

7 Juli 06 - 06

8 Agustus 15 - 15

9 September 03 - 03

10 Oktober 15 - 15

11 November 21 - 21

12 Desember 14 - 14

Jumlah 80 - 80

Tabel 5. Statistik NR KUA Kec. Ulu Rawas 2016-2017

35

No PROGRAM KERJA SASARAN/HASIL YANG DICAPAI

1

2

3

4

Pengumpulan & pelaporan

data

Pengumpulan&pengolahan

dokumentasi peraturan/UU

Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatkan tertib

administrasi

Dapat dihimpun dan diolah data-data berupa:

- Data model 1A – 1B

- Data Model F1-F17

- Data Kependudukan

- Data Pemeluk Agama

- Data Pembantu PPN

- Data Kepegawaian

- Data NTCR

- Data Jidzawaibsos

- Data lainnya

Terkumpulnya seluruh peraturan perundang-

undangan yang berkenan tugas-tugas KUA

Kecamatan

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme

kerja dan kinerja pegawai KUA serta

tertatanya administrasi PPN, Penghulu dan

Pembantu PPN

Pengelolaan administrasi NR dan Tata

persuratan kantor yang sesuai dengan

36

5

6

7

Optimalisasi penerimaan

Wakaf, sosialisasi ZIS dan

Wakaf

Penerangan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam

ketentuan serta komputerisasi data dan

laporan berbasis penggunaan teknologi

informasi

- Terdatanya tanah wakaf

- Pengusulan sertifikasi tanah wakaf

- Pengusulan bantuan sertifikasi tanah

wakaf

- Terselesaikannya masalah perwakafan di

masyarakat

- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan

manajemen wakaf di masyarakat

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

berwakaf baik dari segi kualitas maupun

kuantitas

- Terdatanya jumlah penduduk agama Islam

- Terdatanya jumlah masjid, musholla &

langgar

- Menyelenggarakan penyuluhan agama Islam

di masyarakat

- Meningkatnya kesadaran beragama dan

kualitas keagamaan di masyarakat

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah

37

8

9.

Hisab Rukyat

Peningkatan Kualitas

Pembantu PPN dan Modin

sosial di masyarakat

- Terdatanya tempat penyelenggaraan

(sekolah) pendidikan Islam dan siswa-siswi ,

pengajar pendidikan Islam (TPQ, ponpes,

madin, dll)

- Meningkatnya kualitas pendidikan Islam di

masyarakat

- Penentuan arah kiblat dan koreksi arah kiblat

untuk semua tempat ibadah Islam diwilayah

Kecamatan Selangit dan TPK.

- Sertifikasi arah kiblat semua tempat ibadah

Islam di wilayah Kecamatan Selangit dan

TPK

- Pembinaan hisab rukyat mengenai penentuan

awal ramadhan dan penentuan tanggal 1

syawal

- Pembinaan hisab rukyat mengenai

pembuatan dan penentuan penanggalan

berdasar system kalender hijriyah

- Pembinaan hisab rukyat mengenai penentuan

waktu shalat

38

- Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas

pembantu PPN

Tabel 6. Program Kerja

E. Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan Kegiatan Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara

a. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi

Kementerian Agama dan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984

tentang susunan organisasi Kementerian Agama dengan segala perubahannya

terakhir Nomor 4 tahun 1990.

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1991 tentang susunan

organisasi Kementerian Agama terakhir diubah dengan Keputusan Menteri

Agama Nomor 373 tahun 2001.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga

Sakinah.

4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian

Agama Nomor D/71/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang petunjuk Pembinaan

Keluarga Sakinah.

5. UU No. 22 Th. 1946 ttg Pencatatan NTCR di Jawa dan Madura;

6. UU No. 32 Th. 1954 ttg Penetapan Berlakunya UU No. 22 Th 1946 di seluruh

Daerah Luar Jawa dan Madura;

39

7. UU No. 1 Th. 1974 ttg Perkawinan;

8. UU No. 3 Th. 2006 ttg Perubahan Atas UU No. 7 Th 1989 ttg Peradilan

Agama;

9. PP No. 9 Th 1975 ttg Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 ttg Perkawinan;

10. Permen PAN No. Per/62/M.PAN/6/2005 Th. 2005 tentang Jafung Penghulu

dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Bersama Menag dan Kepala BKN No. 20 dan 14 A Th. 2005 ttg

Juklak Pelaksanaan Jafung Penghulu dan Angka Kreditnya;

12. Kep Bersama Menag dan Menlu No. 589 Th. 1999 dan No. 182/OT/X/99/01

Th. 1999 ttg Juklak Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri;

13. KMA No. 517 Th. 2001 ttg Penataan Organisasi KUA Kecamatan;

14. PMA No. 11 Th. 2007 ttg Pencatatan Nikah.

15. PMA Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya NR

16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per/32

Tahun 2009 tentang mekanisme Pengelolaan PNBP yang bersumber dari

Biaya pencatatan NR.

b. Maksud Dan Tujuan Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

a. Menyusun Renstra KUA Kec. Ulu Rawas di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Memeta dan Merencanakan kegiatan KUA Kec. Ulu Rawas di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Tujuan Kegiatan

40

Terwujudnya Renstra KUA Kec. Ulu Rawas pada Kementerian Agama

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017-2018, sebagai arah kebijakan

pembangunan sektor KUA Kec. Ulu Rawas secara bertahap.

F. Kedudukan Organisasi

Berdasarkan kma 373 tahun 2002 kantor urusan agama ulu rawas sebagai

instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas kemenag kabupaten di

kecamatan dan bertanggung jawab pada kantor kementrian agama kabupaten musi

rawas utara.

G. Struktur dan Tugas Pokok Kantor Urusan Agama (KUA).

a. Struktur Organisasi Bagian Kantor Urusan Agama (KUA)

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

ULU RAWAS

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama

KEPALA

M.USMAN KOMAR

STAP PELAKSANA

MAISITOH

STAP PELAKSANA

SRIMARSANTI ,S,Sy

STAP PELAKSANA

HASAN BASRI.S,Kom

PENYULUH AGAMA

MUHAMMAD YAMIN

41

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan adalah:

1. Melaksanakan sebagian tugas kepala kantor kementrian agama kabupaten

musi rawas utara di kecamatan ulu rawas

2. Melaksanakan peraturan mentri agama no.2 tahun 1990 tentang kewajiban

pencatatan nikah

3. Melaksanakan tugas ex officio kua seperti : ketua bp-4

H. Target Capaian

Input : Anggaran Renstra Tahun 2017

Output : Terselenggaranya Penyusunan Renstra

Outcome : Memiliki Renstra KUA Kec. Ulu Rawas

Benefit : Pembangunan sektor KUA Kec. Ulu Rawas di

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Musi

Rawas Utara terarah, sistematis dan berkelanjutan

Inpact : Akses KUA Kec. Ulu Rawas merata dan bermutu,

relevansi, daya saing dan pencitraan KUA Kec.

Selangit di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Musi Rawas Utara meningkat.

I. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Kegiatan antara lain :

Yang pertama : Team work dan yang kedua : Rapat Kerja

b. Tahapan Kegiatan

Yang pertama : Pembentukan Tim, yang ke dua : Rapat Tim (Persiapan

Penyusunan Renstra KUA Kec. Ulu Rawas),yang ke tiga : Pengumpulan bahan

42

Penyusunan Renstra KUA Kec. Ulu Rawas,yang ke empat ; Pembuatan instrumen

bahan Penyusunan Renstra KUA Kec. Ulu Rawas, yang ke lima : Rapat

Koordinasi Penyusunan Renstra KUA Kec. Ulu Rawas, yang ke enam : Rapat

Kerja Penyusunan Draf Renstra KUA Kec. Ulu Rawas, yang ke tujuh : Rapat

Kerja Pembahasan Draf Renstra KUA Kec. Ulu Rawas dan yang ke delapan :

Pelaporan, Penggadaan dan Distribusi Renstra KUA Kec. Ulu Rawas

J. Sarana Dan Prasarana Kantor KUA Kecamatan Ulu Rawas

Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Ulu Rawas.

No Nama barang Ada Tidak ada

1 Ruangan kepala Ada

2 Ruangan karyawan Ada

3 Computer Ada

4 Wc Ada

5 Meja Ada

6 Kursi Ada

7 Musolah Ada

8 Papan nama karyawan Ada

9 Papan struktur kantor KUA Ada

43

K. Data Pegawai Negri Sipil Dan Honorer Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ulu Rawas

Ada beberapa data yang tercantum di KUA Kecamatan Ulu Rawas yaitu:

Gambar 3. nama staf pegawai kantor urusan agama

gambar diatas menunjukkan bahwasanya pegawai yang tetap pada saat ini di

Kantor KUA tersebut yang tertera di atas,maka dari itu pelayanan di Kantor KUA

sekarang tidak stabil dan kuarng nya pelayanan dalam segala yang berurusan

dengan pernikahan di kecamatan Ulu Rawas tersebut. Dan didalam gambar diatas

tidak ada tercantum nama penghulu yang membantu suatu pernikahan di

Kecamtan Ulu Rawas.

44

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dampak Dari Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Di Kantor Urusan

Agama (KUA)

Dalam hal pelayanan nikah di KUA, telah ada beberapa regulasi yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang

Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenag, yang mengatur

biaya nikah di luar kantor dan atau luar jam/hari kerja dikenakan tarif Rp.

600.000, dan bagi yang menikah di dalam KUA (di hari dan jam kerja) tarifnya

adalah Rp. 0,- , juga bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau

terkena bencana alam tarif nikahnya Rp. 0,. Dari regulasi tersebut, sangat jelas

bahwa tidak ada biaya lain dalam pelayanan nikah selain yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pegawai di KUA untuk

meminta lebih dari tarif yang telah ditetapkan22

.

Gambar 4. data statistic NTCR ,KUA Kecamatan Ulu Rawas

Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan

kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik Kepala

22 https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cara-cegah-kua-dari-pungli

44

https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cara-cegah-kua-dari-pungli

45

KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi, bukan

pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur)

Pelayanan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghindari praktek

pungli.

Sekarang di daerah yang P3N nya sudah di hapuskan bagi pasangan yang

ingin menikah, tampaknya sekarang harus sudah jauh-jauh hari mencari penghulu

untuk menikahkan. Karena, sejak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

dihapus, membuat KUA kewalahan.Ketika di dalam wawancara bersama Pak

Muhammad Yamin23

pasalnya penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Ulu

Rawas tiadak ada penghulunya sampai sekarang, dipastikan pihak di KUA akan

sedikit kewalahan, terutama pada musim pernikahan. Pasti ada kewalahan, namun

kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebisa mungkin 15 hari

sebelum pernikahan melaporkan ke KUA. Mengingat di Kecamatan ulu rawas

tidak ada penghulu atau belum ada penghulu semenjak pemekaran Kecamatan

dari Kec.Rawas Ulu menjadi Ulu Rawas,dan kabupaten menjadi Kabupaten

MURATARA (Musi Rawas Utara). Maka hasil dari wawancara, pak Muhammad

Yamin24

menekankan bahwasanya ada beberapa dampak dari penghapusan P3N

terhadap pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:

1. Pihak kantor KUA sekarang malah mengurus penikahan dengan turun kelapangan dengan sendirinya,seperti kepala KUA langsung turun ke

lapangan jika ada suatu pernikah disuatu desa.

2. Pelayanan di Kantor KUA semakin bertambah rumit semenjak dihapusnya P3N. karena dulunya dengan adanya P3N pegawai KUA hanya menerima

laporan saja dari P3N tersebut, dan sekarang tugas P3N pindah semua ke

tangan KUA.

3. Pelayanannya kuarang stabil dan kurang memadai setelah di hapusnya P3N.

Maka dari itu hasil dari penelitian saya dampak dari penghapusan P3N

terhadap pelayanan Kantor urusan Agama (KUA), sebagaimana yang tercantum

diatas itu hasil dari wawancara dari salah satu karyawan di kantor KUA ,maka

23 Wawancara Muhammad Yamin, hasil wawancara staf dikantor KUA, pada hari selasa tanggal 3-04-2018 jam 09:30 sampai 11:30 24 Wawancara Muhammad Yamin, hasil wawancara staf dikantor KUA, pada hari selasa tanggal 3-04-2018 jam 09:30 sampai 11:30

46

dapat saya simpulkan bahwasanya dampak yang paling besar terhadap pelayanan

Kantor Urusan Agama yaitu pelayanan di kantor KUA tidak berjalan stabil dari

sebelumnya .

B. Apa Saja Kendala Terhadap Masyarakat Pranikah Di Desa Kuto

Tanjung Setelah Dihapuskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Di Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musirawas

Utara (MURATARA).

Peran penting petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Desa Kuto

Tanjung mulai dilupakan. Menyusul terbitnya intruksi Dirjen Binmas Islam

Kemenag RI DJ.II/I tahun 2015, perihal penghapusan P3N. Pada hal Perkawinan

merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan

memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga

bangsa Indonesia yang religius dan kekeluagaan, maka diperlukan partisipasi

keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di

bawah umur 21 Tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua.

Untuk itu perlu diisi Surat Izin Orang Tua dengan formulir model N5. Dalam

keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang

memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin

dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin tidak

dapat diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.

Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami,

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya

mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian hal

47

itu, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh

izin dari Pengadilan Agama. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan

bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk

melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari

perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu,

perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukannya.

Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas

umur untuk kawin yaitu19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita. Bahkan

dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 Tahun bagi pria dan 20

tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa

(darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana yang

ditentukan dalam UUP tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi

dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Pernikahan hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karna

sudah ada edarannya, P3N dihapus, urusan nikah sepenuhnya di kantor KUA

ungkap kepala KUA Kec. Ulu Rawas tujuan pemerintah menghapuskan P3N,

tidak lain untuk mengfungsikan dan memaksimalkan tugas para penghulu ditiap

kecamatan. Namun, perlu juga diketahui bahwa di Kec. Ulu Rawas tidak ada

penghulu.

Selain itu, untuk menghilangkan gratifikasi karena dikhawatirkan

anggaran dalam penyelenggara nikah lebih dari Rp 600.000, sekarang masyarakat

yang ingin menikah langsung ke KUA, tetapi di desa kuto tanjung masyarakat

48

banyak ingin menikah di rumah sendiri maka dari itu jika sepasang orang yang

ingin menikah di rumahnya akan dikenakan denda atau harus bayar biaya nikah

sebesar 600.000, jika masyarakat tidak mau mengeluarkan biaya maka masyarakat

harus menikah di KUA.

Lebih jauh, kepala KUA dan karyawan yang lain nya berharap Kec. Ulu

Rawas nantinya ada penguhulu. Karena idealnya penghulu ini ada di tiap

kecamatan sedangkan di Kecamatan Ulu Rawas satu pun tidak ada penghulu,

informasinya, nanti akan diusulkan sekitar 2500 orang penghulu se Indonesia,

mudah-mudahan Kecamatan Ulu Rawas kebagian.

Penghapusan P3N, ternyata membuat warga bingung sebab, peran P3N

dirasakan masih sangat penting, tak hanya urusan pernikahan tetapi P3N juga

berperan dalam urusan keagamaan lainnya. Dan dampak pada masyarakat

semenjak di hapusnya P3N di Desa masyarakat yang ingin menikah merasa

kesulitan mengurus suatu penikah.

Kecamatan ini ada 7 desa dan 1 kelurahan, asumsikan saja jika satu hari

ada 6-10 pasangan menikah, apakah bisa KUA mengurus secara serempak, tanya

salah satu masyarakat desa kuto tanjung. Dengan kondisi kabupaten ini yang

terdiri dari 7 kecamatan dan 89 desa yang tersebar di wilayah ini. Beberapa desa

berjarak sangat jauh dari kantor KUA di kecamatan, begitu menyusahkan bagi

warga yang hendak melangsungkan pernikahan atau sebaliknya bagi petugas

KUA untuk menjalankan tugasnya.

Secara terpisah, Kepala KUA Ulu Rwas, M.Usman Komar saat

dikonfirmasi menerangkan, pihaknya belum memiliki penghulu. Untuk

49

penghentian penerbitan SK P3N, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dari

arahan Bimas Islam dari pusat.

Terkait urusan nikah, di tiap desa pasti ada kendala karena Kantor KUA

sangat lah jauh dari desa ,jika ingin mendaftar pernikahan maka masyarakat harus

menempuh perjalan yang lumayan jaraknya sangat jauh sekitar perjalanan 1 jam,

baru sampai di kantor KUA tersebut.Dari hasil wawancara masyarakat desa kuto

tanjung yaitu Mikza yadi saputra25

yang sudah merasakan mengurus pernikahan tanpa ada P3N di desa, ada

beberapa dampak dan kendala yang terjadi di masyarakat Desa Kuto Tanjung

setelah penghapusan P3N terhadap masyarakat desa kuto tanjung yaitu:

1. Masyarakat banyak mengeluh tentang pengurusan surat menyurat di desa sangat lah susah, banyak persyaratan nya, dulu sebelum P3N dihapus

mengurus surat sangat lah mudah hanya dengan kk kedua belah pihak yang

ingin menikah saja urusan nya sudah selesai tinggal menunggu hari H nya saja

,semua urusan surat itu di serahkan pada P3N.

2. Masyarakat pernah mengurus pernikahan banyak mengeluh tentang masalah perjalan ke kantor KUA ,karena perjalanan ke kantor harus melalui hutan

terlebih dahulu dan beberapa desa juga harus di lalui untuk mencapai kantor

KUA tersebut.

3. Biaya daftar nikah bertambah besar semenjak di hapusnya P3N di tiap-tiap desa,dulu tidak ada biaya untuk daptar nikah, kalau mau nikah naik saja ke

rumah P3N esok nya langsung dinikah kan oleh P3N tersebut.

4. Bagi masyarakat desa mengurus suatu pernikahan itu sekarang sangat lah sulit dan begitu banyak keluh kesah , contoh nya masyarakat mengeluh perjalanan,

biaya, dan lain sebagai nya.

Dari hasil wawancara di atas maka saya simpulkan bahwasanya ada

beberapa dampak terhadap masyarakat desa kuto tanjung setelah P3N dihapuskan,

ada banyak masyarakat desa kuto tanjung yang saya wawancara jawaban nya tetap

sama yaitu yang saya tuliskan di atas, dan dapat saya simpulkan bahwasanya

penghapusan P3N sangat lah banyak dampak nya bagi masyarakat ,masyarakat

banya mengeluhnya tentang sulitnya mengurus suatu penikahan di suatu desa.

25 Mikza Yadi Sapura ,Hasil wawancara di desa kuto tanjung ,pada tanggal 04-01-2018, jam 09:15 sampai jam 11:00

50

C. Bagaimana Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi

Setelah Di Hapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Tersebut.

Didalam kehidupan masyarakat tentu begitu banya kendala dalam

mengurus hal apa pun termasuk megurus suatu penikahan apa lagi setelah

penghapusan P3N di tiap-tiap desa maka masyarakat merasa kan begitu susah

mengurus suatu pernikahan dan ada pun dalam banyak kendala yang terjadi di

masyarakat saat mengurus penikahan ada cara penyelesaia dalam suatu kedala

yang terjadi di masyarakat tersebut.

Dari pertanyaan di atas maka saya mewawancarai beberapa masyarakat

setempat yaitu masyarakat Desa Kuto Tanjung yang terkait pernah melakukan

mengurus suatu penikahan, salah satu nya yaitu Suyadi26

Cara mengatasi kedala

yeng terjadi di masyarakat yaitu:

1. Masyarakat mengatakan harus adanya Ketua Adad dalam Desa Kuto Tanjung suapaya ada yang membantu mengurus penikaha dan lain sebagainya seperti

acara adad dalam desa setempat.

2. Masyarakat ingin P3N ada lagi di Desa Kuto Tanjung suapaya megurus pernikah ada kemudahan dan tidak terlau sulit

Dari yang terjawab dari hasil wawancara dengan masyarakat di atas maka

dapat saya simpulkan bahwasanya cara mengatasi kendala yang terjadi di

masyarakat setelah di hapuskan P3N tersebut yaitu pemerintah Desa Kuto

Tanjung dan masyarakatnya harus berkerja sama dalam hal apa pun yang

menyangkut masalah desa dan harus bisa mengambil keputan apapun dengan

bijaksana.

26 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kuto Tanjung, pada tanggal 9 april 2018

51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini, penulis akan coba menyimpulkan beberapa

kesimpulan sebagai titik akhir dari pada uraian permasalahan dan pembahasan

yang penulis garap.kesimpulan-kesimpulan yang penulis maksudkan adalah

seperti berikut :

1. Dari dampak tersebut dipastikan pihak di KUA akan sedikit kewalahan,

terutama pada musim pernikahan. Pasti ada kewalahan, sebab biasanya ada

P3N yang membantu akan tetapi sekarang P3N di hapus kan oleh Kementrian

Agama RI pusat dengan mengeluarkan Dirjen Binmas Islam Kemenag RI

DJ.II/I tahun 2015 perihal penghapusan pencaatan pembantu pernikahan.

Akan tetapi karna adanya penghapusan tersebut berdampak juga pada

masyarakat sekitar nya, dan ada beberapa dampak terhadap pelayan di kantor

KUA tersebut yaitu: Pihak kantor KUA sekarang malah mengurus penikahan

dengan turun kelapangan dengan sendirinya, seperti kepala KUA langsung

turun ke lapangan jika ada suatu pernikah disuatu desa.Pelayanan di Kantor

KUA semakin bertambah rumit semenjak dihapusnya P3N. karena dulunya

dengan adanya P3N pegawai KUA hanya menerima laporan saja dari P3N

tersebut, dan sekarang tugas P3N pindah semua ke tangan KUA dan

Pelayanannya kuarang stabil dan kurang memadai setelah di hapusnya P3N.

2. Masyarakat banyak mengeluh tentang pengurusan surat menyurat di desa

sangat lah susah ,banyak persyaratan nya,dulu sebelum P3N dihapus

51

52

mengurus surat sangat lah mudah hanya dengan kk kedua belah pihak yang

ingin menikah saja urusan nya sudah selesai tinggal menunggu hari H nya

saja, semua urusan surat itu di serahkan pada P3N. Masyarakat pernah

mengurus pernikahan banyak mengeluh tentang masalah perjalan ke kantor

KUA ,karena perjalanan ke kantor harus melalui hutan terlebih dahulu dan

beberapa desa juga harus di lalui untuk mencapai kantor KUA tersebut dan

Biaya daftar nikah bertambah besar semenjak di hapusnya P3N di tiap-tiap

desa,dulu tidak ada biaya untuk daptar nikah, kalau mau nikah naik saja ke

rumah P3N esok nya langsung dinikah kan oleh P3N tersebut.

3. Cara mengatasi kedala yeng terjadi di masyarakat yaitu: Masyarakat

mengatakan harus adanya Ketua Adad dalam Desa Kuto Tanjung suapaya ada

yang membantu mengurus penikaha dan lain sebagainya seperti acara adad

dalam desa setempat. Masyarakat ingin P3N ada lagi di Desa Kuto Tanjung

suapaya megurus pernikah ada kemudahan dan tidak terlau sulit. Dari yang

terjawab dari hasil wawancara dengan masyarakat di atas maka dapat saya

simpulkan bahwasanya cara mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat

setelah di hapuskan P3N tersebut yaitu pemerintah Desa Kuto Tanjung dan

masyarakatnya harus berkerja sama dalam hal apa pun yang menyangkut

masalah desa dan harus bisa mengambil keputan apapun dengan bijaksana.

B. Saran-Saran

Berdasrkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan

berupa saran-saran sebagai berikut :

53

1. Untuk terciptanya pelayanan yang stabil dan bagus di Kantor Urusa Agama

(KUA), yang dilakukan oleh pegawai kantor KUA tersebut menjalankan

peraturan pelayanan secara maksimal dan tertib terhadap masyarakat tersebut,

dalm mencapai visi dan misi kantor KUA di Kecamatan Ulu Rawas.

2. Penelitian ini belum komprensif karna berfokus pada dampak penghapusan

terhadap pelayan kantor KUA dan dampak pada masyarakatnya saja

sedangkan di dalam penelitia ini banyak terdapat masalah yang lain seperti

masalah tidak adanya penhulu di kecamatan ulu rawas tersebut, dan

mempengaruhuai kepusan masyarakat dalam pelayanan di kantor KUA, dan

tingkat kerja terhadap pegawai nya pun semakin rendah dan tidak maksimal.

C. Kata Penutup

Demikian uraian dan pembahasan yang dapat ditunjukan dalam rangka

penyusunan sikripsi yang berjudul “Dampak Penghapusan Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah (P3n) Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama (Kua).

(Studi Di Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun 2016-2017). Dalam penulisan ini penulis merasakan yang terbaik

walau bagaimanapun penulis tidak bisa untuk lari dari kesalahan dan kekhilafan

karena penulis adalah seorang manusia berkemungkinan masih banyak

kekurangan. Hal ini juga dapat berlaku karna keterbatasan ilmu pengetahuan yang

penulis miliki. Oleh karna itu, penulis berbesar hati dan berharap agar semua

pihak dapat memberi keritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi

perbaikan dan kesempurnaan penulisan sikripsi ini. Untuk itu, penulis berharap

dan berdoa kehadrat ilahi agar kehadiran sikripsi ini dapat memberi manfaat pada

54

masyarakat dan dapat memenuhui persyaratan bagi memperoleh gelar sarjana

strata satu (S.1). Dalam Fakultas Syari‟ah Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP).

Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah swt.

Amin ya Rabbal „ Alamin.

55

DAFTAR FUSTAKA

A. Literatur

Andi Prastowo,2011, Memahami Metode-Metode Penelitian, ( Jogjakarta:

Ar-ruzzMedia, )

Amirudin Zaidan Asikin,2010, Pengantar Metode Penelitian hukum,

(Jakarta: rajagrafindopersada,),

Afifuddin,2012, Metode Penelitian kualitatif(Bandung :Pustaka setia , ),

http://digilib.uinsby.ac.id/12038/2/Bab℅201.pdf, Aksestanggal 28

desember 2017 jam 11:03 wib

http://digilib.uinsby.ac.id/12038/2/Bab℅201.pdf,Akses tanggal 28

desember 2017 jam 11:03 wib

http://kuabungah.Blogspot.ac.id/2011/04/tugas-pembantu-penghulu-

p3n.html aksestanggal 29 desember 2017

http//ejournal, joanne Alma, standarpelayananpencacatanperkawinandikota

pecan baru,tahun 2017

http//.www. Puslitbangkehidupankeagamaan , 2007 di aksestanggal 28

desember 2017

http//.etheses.uin- malang.ac.id di aksestanggal2 desember 2017 jam

20:37

http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf di aksestanggal 3 februhari

2018

Iskandar,2019, Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial, (Kualitatif dan

Kuantitatif),(Jakarta gaung Persada Press,),

http://kuabungah/http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf

56

Joanne Alma ,2017,article Standar Pelayanan Pencacatan

Perkawinan,(universitasriau:),

Kurniawan, Agung,2005, Transformasi Pelayanan Publik,(Jakarta:

Pembaruan ,),

Muhammad Yamin, hasilwawancaradikantorurusan agama kec. UluRawas

,diwawancarapadaharisenintanggal 08-01-2018 ,jam 11:30 sampai 12:00.

Mikzayadisaputra, hasilwawancaramasyarakatkutotanjung

,diwawancarapadatanggal 09-01-2018.

Napitupulu, Paimin,2007,Pelayanan Publik dan Costumer Satisfaction,(

Bandung:PT. Alumni,),

Nurun Ala Nur Alifia, article kualitas pelayanan KUA, (UNESA ),

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah pasal 2 ayat 1


Pencatatan Nikah.


Pencatatan Nikahpasal 3 ayat 1

Pasal 1 ayat (1) PMA No.11 tahun 2007.

Sayuti Una,2014,Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Reviai,( jambi : syariah

press IAINSTS, )

57

Sugiono,2012, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung :

Alfebeta,),

Undang-Undang no 1 tahun 1974 (tentangperkawinan )pasal 2 ayat 2.

Zainudin Ali ,2006 ,Hukum Perdata Di Idonesia,(Jakarta: Sinar Grafika),

LAMPIRAN FOTO

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Elvi Kasmila

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl.Lahir : Desa Kuto Tanjung,12 Juni 1995

Nim : Sip 141719

1. Alamat Asal : Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas

2. Alamat Sekarang : Lebak Bandung,Rt 25

No. Tlp/Hp : 081367551644

Nama Ayah : Tholip

Nama Ibu : Halimah Tussa‟diah

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas

2. SMP Negeri Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas

3. SMA Al- Hidayah Sarolangun Jambi

judullembar pengesahanpersetujuan pembimbingpengesahan panitia pengujipengesahan tim munaqasahMOTTOPERSEMBAHANKATA PENGANTARABSTRAKDAFTAR ISIBAB IA. Latar Belakang MasalahB. Rumusan MasalahC. Batasan MasalahD. Maksud dan TujuanG. Tinjauan PustakaE. Manfaat penelitianF. Kerangka Teori

BAB IIA. Tempat dan Waktu PenelitianB. Pendekatan PenelitianC. Jenis dan Sumber DataD. Intrumen Pengumpulan DataE. Unit AnalisisF. Tehnik Analisis DataG. Sistemetis PenulisanH. Jadwal penelitian

BAB IIA. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama KUAB. Gambaran Umum Atau Profil Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanUlu Rawas Kabupaten MurataraC. Visi, Misi , Moto dan Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) ,Kedudukan Organisasi Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MurataraD. Beberapa Profil Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan UluRawasE. Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan Kegiatan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MurataraF. Kedudukan OrganisasiG. Struktur dan Tugas Pokok Kantor Urusan Agama (KUA)H. Target Capaian

BAB IVA. Dampak Dari Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Di Kantor UrusanAgama (KUA)B. Apa Saja Kendala Terhadap Masyarakat Pranikah Di Desa KutoTanjung Setelah Dihapuskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)Di Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MusirawasUtara (MURATARA)C. Bagaimana Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Kendala Yang TerjadiSetelah Di Hapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Tersebut

BAB VA. KesimpulanB. Saran-SaranC. Kata Penutup

DAFTAR FUSTAKALAMPIRAN FOTOCURICULUM VITAE

DAMPAK PENGHAPUSAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH …repository.uinjambi.ac.id/459/1/SIP141719 ELFI KASMILA... · 2019. 10. 28. · 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun

Documents