KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAMPAK KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP EKONOMI MAKRO DI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH SUBDIT DUTEK FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 8 s.d 9 September 2016 1
36
Embed
DAMPAK KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN · PDF fileekonomi makro di daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah ... tahun anggaran berikutnya kementerian dalam negeri. tugas fungsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAMPAK KEBIJAKAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP
EKONOMI MAKRO DI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
SUBDIT DUTEK FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 8 s.d 9 September 2016 1
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2016
1. Pasal 23 UUD Amandemen Keempat;
2. UU No. 17 /2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 17 /2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengamanatkan bahwa:
a. APBN sebagai wujud dari pengelolaan
b. Keuangan negara ditetapkan setiap tahun denganUU dan dilaksanakan secara terbuka danbertanggung jawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat;
c. RUU-APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama DPR dengan memperhatikan pertimbanganDPD;
d. APBN disusun dengan berpedoman kepada:
1) RKP;
2) Kerangka Ekonomi Makro; dan
3) Pokok-2 Kebijakan Fiskal.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYUSUNAN RAPBN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % serta perkembanganekonomi global dan domestik yang tercermin pada asumsidasar ekonomi makro;
2. Inflasi sebesar 4,7 %;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesarRp13.900 per dolar Amerika Serikat;
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulansebesar 5,5 %;
5. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s CrudePrice/ICP) sebesar 50 per dolar Amerika Serikat;
6. Lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel/hari; dan
7. Lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APBN 2016 UU 14/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016
POSTUR PERUBAHAN APBN TAHUN 2016
POSTUR PERUBAHAN APBN 2016SEMULA
(Ribuan Rupiah)
MENJADI
(Ribuan Rupiah)
A PENDAPATAN NEGARA
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI
2. PENERIMAAN PERPAJAKAN
3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
4. PENERIMAAN HIBAH
1.882.545.849.136
1.820.514.056.476
1.546.664.648.856
273.849.407.620
2.031.792.660
1.786.225.025.908
1.784.249.853.248
1.539.166.244. 581
245.083.608.667
1.975.172.660
B BELANJA NEGARA
1. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
2. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
2.095.724.699.824
1.325.551.377.296
770.173.322.528
2.082.948.885.885
1.306.695.982.113
776.252.903.772
C KESEIMBANGAN PRIMER -88.238.241.688 -105.505.567.977
D SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)
% Defisit Anggaran terhadap PDB
-213.178.850.688
-2,15%
-296.723.859.977
-2,35%
E PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
1. PERBANKAN DALAM NEGERI
2. NONPERBANKAN DALAM NEGERI
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
272.780.657.271
5.498.309.778
267.282.347.493
398.193.417
299.250.779.509
25.360.731.260
273.890.048.249
-2.526.919.532
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPJMN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN
2015-2019:
Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang berkualitas serta
kemampuan IPTEK
No SASARAN PEMBANGUNAN
1. Sasaran Makro
2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat
3. Sasaran pembangunan sektor unggulan
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan
5. Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar
wilayah
6. Sasaran pembungunan politik, hukum,
pertahanan dan keamanan
SASARAN EKONOMI MAKRO RPJMN
2015 2016 2019
PDB 5,8% 6,0% - 6,6% Rata-rata 5 thn 7 %
Angka
Kemiskinan
10,3% 9,0% - 10,0% 5,0% - 6,0%
Tingkat
Pengangguran
5,6% 5,2% - 5,5% 4,0% - 5,5%
Didukung Stabilitas Ekonomi Makro & Fiskal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RKP TAHUN 2016
PERPRES NO 45 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2017
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKP Tahun
2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai padatanggal 1 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Pasal 2
(1) RKP Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2015 - 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka
Ekonomi Makro tahun 2017, serta prioritas pembangunan, rencana kerja, dan
pendanaannya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KERANGKA EKONOMI MAKRO
TAHUN 2017 MELIPUTI :
• Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017;
• Pedoman bagi kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017;
• Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1,737,629,377,095,000
2,199,074,000,000
2,070,465,942,664,000
1,310,439,269,474,000
760,026,673,190,000
700,026,673,190,000
60,000,000,000,000
ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
ANGGARAN BELANJA NEGARA
NOTA KEUANGAN RAPBN 2017
ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017
PROGRAM PENERIMAAN HIBAH NEGARA
Rincian:
Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi
3. POSISI SALDO KAS TAHUN 2016 YANG DIKATEGORIKAN SANGAT TINGGI,
TINGGI, CUKUP TINGGI, DAN SEDANG.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGHEMATAN BELANJA K/L DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBNP SESUAI DENGAN
INPRES NOMOR 8 TAHUN 2016
22
Penghematan dilakukan utamanya terhadap:
Belanja Honorarium;
Perjalanan Dinas;
Paket Meeting;
Langganan Daya dan jasa;
Honorarium Tim/Kegiatan;
Biaya Rapat;
Iklan;
Operasional Perkantoran Lainnya;
Pemeliharaan Gedung;
Peralatan Kantor serta Pembangunan Gedung Kantor;
Pengadaan Kendaraan;
Sisa Dana Lelang dan/atau Swakelola;
Anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan/yang tidak akan
dilaksanakan hingga akhir tahun; serta
Kegiatan yang tidak mendesak/dapat dilanjutkan (carry over) ke
tahun anggaran berikutnya
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS FUNGSI SUBDIT DUKUNGAN TEKNIS SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015
TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. PENYIAPAN BAHAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH;
2. PENYIAPAN BAHAN PENGUMPULAN DAN DAN INFORMASI DANA
PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; DAN
3. PENYIAPAN BAHAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DANA
PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusatterhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian.
24
Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasionaldikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusatterhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
•Menjaga kehidupan berbangsa dan
bernegara serta keutuhan NKRI
•Menjaga, mengamalkan & membangun
ideologi Pancasila kehidupan demokrasi
•Memelihara stabiiltas politik yg dinamis
•Menjaga etika dan norma
penyelenggaraan pemerintahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FUNGSI
GUB SBG
WKL PEM
Pasal 8
Ayat (2)
UU 23/2014
KOORDINASI
PEMBINAAN
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN
UMUM
PENGAWASAN
Pem Kab/Kota
dan instansi
vertikal
Sinergitas pembangunan
& penyelenggaraan
pemerintahan
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
Mempercepat
peningkatan kapasitas
Pemerintahan Kab/Kota
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
•Penyelenggaran
Pemerintahan sesuai
NSPK• Peningkatan akuntabilitas
RADIOGRAM MENDAGRI
1. No. T903/1259/KEUDA Tgl. 28 Maret 2016
2. No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016
3. No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016
4. SE Mendagri No. 971/2721/SJ Tgl. 25 Juli 2016
Tentang transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dan
penggunaan dana dalam rangka otonomi khusus di provinsi
papua dan papua barat serta pemerintah aceh
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No. T903/1259/KEUDA Tgl 28 Maret 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RADIOGRAM MENDAGRI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No. T900/2145/KEUDA Tgl 8 Juni 2016RADIOGRAM MENDAGRI
No.T944/2311/Keuda Tgl 21 Juni 2016KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FORMAT ENTRY DATA
REALISASI PENDAPATAN
30
FORMAT ENTRY DATA
REALISASI BELANJA
31
FORMAT ENTRY DATA
REALISASI PEMBIAYAAN
32
PEMDA YANG MELAPORKAN TRIWULAN I
PROVINSI1. Bangka Belitung2. NTT3. Jambi4. Kepulaun Riau5. Sumatera Selatan6. Sumatera Barat7. Bali8. Maluku9. Lampung10. Sulawesi Selatan11. Sulawesi Tengah12. Jawa Tengah13. Gorontalo14. Banten15. Sulawesi Tenggara16. Kalimantan Barat
KABUPATEN1. Lima puluh Kota
2. Empat Lawang
3. Tasikmalaya
4. Pandeglang
5. Muara Enim
6. Ogan Ilir
7. Konawe Selatan
8. Bekasi
9. Kolaka
10. Landak
11. Lebak
12. Bandung
13. Barito Utara
14. Kediri
15. Pesisir Selatan
16. Sukabumi
17. Subang
18. Purwakarta
19. Sorong
20. Serang
21. Musi Rawas
22. Hulu Sungai Selatan
23. Cirebon
24. Tanah Bumbu
25. Bolaang Mongondow
26. Barito Koala
27. Banjar
28. Katingan
29. Minahasa
KOTA1. Kota Pontianak2. Kediri3. Cirebon4. Padang5. Bekasi6. Malang7. Banjarbaru8. Semarang9. Ambon10. Tasikmalaya11. Prabumulih12. Depok13. Tanjung Pinang14. Makassar15. Cilegon
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMDA YANG MELAPORKAN TRIWULAN II
PROVINSI
1. Gorontalo
2. Banten
3. Sulawesi Tenggara
KABUPATEN KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS FUNGSI SUBDIT DUKUNGAN TEKNIS SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015
TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. PENYIAPAN BAHAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH;
2. PENYIAPAN BAHAN PENGUMPULAN DAN DAN INFORMASI DANA
PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; DAN
3. PENYIAPAN BAHAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DANA