Dampak IFRS Terhadap Dunia Usaha

1

DAMPAK IFRS TERHADAP DUNIA USAHA DAN PERPAJAKAN

Ikatan Akuntan Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perpajakan

2

Dampak IFRS terhadap SistemAkuntansi dan Pelaporan

Penyajian:

1. Konsep Other Comprehensive Income di dalam laba rugi komprehensif

2. Perubahan definisi-definisi seperti Kewajiban (Liabilitas) dan hak minoritas menjadi bagian non pengendali (non-controlling interest)

3. Pos Luar Biasa tidak lagi diperbolehkan.

4. Klasifikasi instrumen keuangan

5. Perubahan nama laporan keuangan

3


Pengukuran:

1. Peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value)

Standar IFRS Iebih condong kepada penggunaan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan dan aset biologis. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajaratau bahkan perlu menyewajasa konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.

2. Penggunaan estimasi dan "Judgement"

Akibat karakteristik IFRS yang Iebih berbasis prinsip, akan Iebih banyak dibutuhkan "judgement" untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.

4


3. Persyaratan pengungkapan yang Iebih banyak dan Iebih rinci

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif.

Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.

5

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sesuai dengan UU KUP No 28/2007

Penjelasan Pasal 28 Ayat 7:

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

6

AKUNTANSI PERPAJAKANEstimasi• Impairment Loss• Provisions

RealisasiPeraturan perpajakan hanya mengakui realisasi bukan nilai estimasi

Nilai wajar (fair value)• Aset Tetap• Properti Investasi• Instrumen keuangan

Biaya perolehan (Cost)Peraturan perpajakan belum mengadopsi konsep nilai wajar

Substance over form• Finance Lease• Definisi Related Parties

Form over substanceMemiliki syarat-syarat yang memperhatikan status legal

Principle Based• Related Party transaction• Umur Manfaat (misalnya, Aset tetap,

Aset takberwujud)

Rule BasedDefinisi lebih detail

Konsep Materiality Tidak mengenal materiality

Perbedaan prinsip Akuntansidengan Perpajakan

7

ED PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

• Perusahaan mencatat transaksi dengan mata uang fungsional namun mata uang penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional

• ED PSAK 10 mencabut ketentuan bahwa mata uang pengukuran dan penyajian menggunakan rupiah.

8


Contoh Kasus:PT. A (Sebuah BUMN) diharuskan memakai rupiah sebagai mata uang pembukuan, sementara transaksi sehari-hari perusahaan menggunakan US Dollar. Apabila PT. A tetap menggunakan Rupiah ada kemungkinan PT. A melanggar PSAK karena mata uang pencatatan (bukan penyajian) berbeda dengan mata uang fungsionalnya (yakni US$).

9


Peraturan Perpajakan

• Pengukuran transaksi mata uang asingED PSAK 10 (revisi 2009) paragraf 19: Pengakuan awal transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional.

• Mata uang pelaporan boleh menggunakan mata uang apapunED PSAK 10 (revisi 2009) paragraf 36: entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang apapun

• Pembukuan yang dijinkan PajakPMK 196/2007 pasal 2 dan 3 mengatur Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib pajak tersebut diatur dalam pasal 3 .


10

PERBEDAAN ED PSAK 7 (revisi 2009) UU No. 36/2008

Definisi Hubungan istimewa

Anggota keluarga dekat

• Pasangan hidup dan anak dari individu

• Anak dari pasangan hidup individu

• Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu

(paragraf 09)

• Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat

• Keluarga semenda dalam garis keturunan sederajat (contoh: mertua dan anak tiri)

• Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat (contoh : ipar)

(Pasal 18 ayat 4 penjelasan)

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama (principle based)

Kepemilikan penyertaan modal lebih dari 25%

(rule based)

ED PSAK 7 (revisi 2009): Hubungan Istimewa

11

PSAK 13 (2007): Properti Investasi

PERBEDAAN PSAK 13 (revisi 2007) UU No. 36/2008

PMK No. 79/PMK.03/2008

Pengakuan Properti Investasi

Mengakui adanya pengakuan properti untuk investasi

Tidak mengakui properti untuk investasi diakui sebagai Aset Tetap

Pengukuran setelah pengakuan awal

• Model Biaya

• Model Nilai wajar

(paragraf 33)

Harga perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan Model biaya (pasal 10 UU No 36)

Penyusutan model biaya

Jika memenuhi sebagai aset yang dimiliki untuk dijual maka tidak disusutkan

Disusutkan sesuai menggunakan tarif sesuai kelompok aset

12

PSAK 16 (2007): Aset Tetap


PMK No. 79/PMK.03/2008

Pengukuran setelah pengakuan awal

• Model Biaya

• Model Revaluasi

(paragraf 29)

Harga perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan Model biaya (pasal 10 UU No 36)

Komponen biaya perolehan

Termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi (paragraf 16)

Tidak mengakui biaya estimasi (pasal 10 UU No 36)

13


PMK No. 79/PMK.03/2008

Efek revaluasi Efek revaluasi bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai aset (paragraf 39 dan 40)

Efek revaluasi mengakibatkan kenaikan nilai aktiva tetap

Revaluasi dilakukan secara teratur dan cukup reguler tergantung perubahan nilai wajar (paragraf 31 dan 34).

• Revaluasi dilakukan terlebih dahulu melakukan permohonan ke DJP (Pasal 2)

• Revaluasi dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun (pasal 3)

PSAK 16 (2007): Aset Tetap – Con’t

14

Aset Biolojik

PERBEDAAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

Aset Biolojik Belum diadopsi untuk PSAK saat ini

Tidak diatur

IFRS

IAS 41 : Agriculture

IAS 16 : Property, Plant and Equipment

15

ED PSAK 19 (revisi 2009): Aset Tidak Berwujud

ED PSAK 19 UU PPh No. 36/2008

Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Paragraf 88: Aset Tidak Berwujud harus ditentukan umur manfaatnya terbatas atau tidak terbatas.

Pasal 11A UU No. 36/2008, umur manfaat untuk aset tidak berwujud adalah maksimal 20 tahun

16

ED PSAK 30 (revisi 2007): Sewa

PSAK 30 (revisi 2007) KMK No. 1169/KMK.01/1991

Klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi

• Par 16: Lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset pada awal masa sewa.

• Par 23: Sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan dalam setiap periode akuntansi.

• Pasal 16: selama masa sewa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan sampai saat lessee menggunakan hak opsi

• Setelah lessee menggunakan hak opsi, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;

17

PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset

PSAK 48 (revisi 2009) UU PPh No. 36 / 2008 dan PMK 79 / PMK.03/2008

Penurunan Nilai

Paragraf 60, rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur rugi penurunan nilai pada saat revaluasi aset.

Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan.

18

Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55

• Ketentuan perpajakan yang sekarang berlaku, bank diperbolehkan mengakui pencadangan piutang ragu-ragu sebagai biaya sepanjang mengikuti ketentuan BI (fixed percentage untuk setiap grading pinjaman).

• Mulai tahun ini, pada prinsipnya pencadangan berdasarkan fixed percentage sudahtidak diperkenankan lagi.

• Tetapi BI memberikan masa transisi dimana jika bank belum mampu menyiapkan historical data untuk loan-nya, maka dengan zizn BI, bank masih dapat menggunakan fixed percentage selama maksimum 2 atau 3 tahun.

19

PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

• PremiumPSAK 55 (revisi 2006) paragraf 8: mengakui adanya premium dalam penghitungan metode suku bunga efektif >> metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

• Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuanganPSAK 55 (revisi 2006) paragraf 56: Keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas klasifikasinya.

• Bunga dan diskontoPP 16/2009 pasal 1-3 yang dikenai pajak final hanya bunga dan diskonto. Premiun tidak diatur, sehingga tidak dikenai pajak.

• Keuntungan dan Kerugian realisasiPP 14/1997 pasal 1 ayat 2: Besarnya Pajak Penghasilan dihitung ari nilai transaksi. pajak tidak mengakui keuntungan dan kerugian yang disebabkan karena perubahan nilai wajar, namun dari nilai transaksi penjualan.

PSAK 55 (revisi 2006) Peraturan Perpajakan

20

Kesimpulan

• Konvergensi IFRS bukanlah sekedar masalah akuntansi

• Sesuai dengan kesepakatan G20, kovergensi standar akuntansi sebaiknya juga bersinergi dengan peraturan perpajakan dan pasar modal

• Dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara IAI dan otoritas perpajakan agar terdapat sinkronisasi antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan

Dampak IFRS Terhadap Dunia Usaha

Documents