-
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2015 - 2016
KE PROVINSI JAWA TENGAH
2 s.d. 6 November 2015
I. PENDAHULUAN
Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI
DPR RI
melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada
Tanggal 2 sampai dengan 6
November 2015. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dibidang
keuangan, perencanaan
pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI
DPR RI ini dilaksanakan
dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan
tugas Pemerintah Daerah serta
instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR
RI yang ada di daerah.
Komisi XI DPR RI menyadari bahwa sekarang perekonomian nasional
sedang mengalami
pelambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia di
kuartal II 2015 hanya sebesar 4,67 persen atau turun dari
realisasi kuartal sebelumnya 4,72
persen. Hingga semester I, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7
persen, turun dari periode yang
sama tahun lalu sekitar 5,17 persen. Perlambatan ekonomi
Indonesia terkait erat denagan
lesunya ekonomi global pada satu sisi dan rendahnya harga
komoditas andalan Indonesia
seperti karet, sawit, mineral dan batubara di pasar
internasional. Suatu hal yang juga
berkontribusi signifkan terhadap lesunya perekonomian nasional
adalah ketidakpastian kondisi
pasar keuangan terkait dengan ketidakpastian kenaikan Fed Fund
Rate.
Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Komisi XI DPR
RI telah bersepakat
menetapkan asumsi dasar makro ekonomi dan target pertumbuhan
sebagai berikut :
No. INDIKATOR EKONOMI MAKRO 2016
1. Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) 5,3
2. Inflasi (%, YoY) 4,7
3. Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) 13.900
4. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%, YoY) 5,5
TARGET PEMBANGUNAN
5. Tingkat Pengangguran (%) 5,2 – 5,5
-
Guna mendukung target-target pembangunan yang sudah disepakati
antara Komisi XI DPR
RI dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, maka
percepatan pembangunan
di daerah perlu didukung dengan anggaran yang bersumber dari
APBN sehingga dapat
meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan usaha, konsumsi dan
kesejahteraan masyarakat
di daerah. Salah satu prasyarat percepatan pembangunan di daerah
dalam rangka
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah adanya
dukungan investasi.
Peningkatan dukungan investasi ini sangat erat hubungannya
dengan kualitas infrastruktur
daerah, akan tetapi diberbagai daerah masih banyak yang
infrastrukturnya dalam kondisi buruk
dan relatif tertinggal. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah
dapat mengupayakan perbaikan
kualitas infrastruktur dan menjadikannya salah satu skala
prioritas utama dalam rencana
pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah perlu menyadari bahwa
banyak hal yang berkaitan
dengan pengadaan infrastruktur merupakan tugas dari pemerintah
dan bukan tugas pihak
swasta.
Dalam kerangka peningkatan kualitas infrastruktur tersebut,
hendaknya pihak eksekutif
dan legislatif daerah perlu memiliki persamaan persepsi tentang
pentingnya upaya peningkatan
belanja modal dalam postur belanja daerah secara terus menerus.
Kebijakan belanja daerah yang
lebih diarahkan kepada peningkatan belanja modal merupakan
sebuah langkah tepat dan
merupakan bagian kegiatan investasi yang amat positif dalam
rangka percepatan proses
pembangunan di daerah.
Selain dukungan infrastruktur, faktor Kualitas Sumber Daya
Manusia juga merupakan
faktor penting dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen
birokrasi daerah. Selain kedua
hal diatas, dalam rangka mempercepat proses pembangunan
didaerah, maka hendaknya setiap
pemerintah daerah perlu menetapkan keunggulan komparatif yang
dimiliki daerah yang
bersangkutan. Dengan menetapkan beberapa sektor dan produk
unggulan, setiap daerah dapat
lebih fokus dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya.
Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Komisi XI pada hari ini, kami
dari DPR RI ingin
mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran
yang lebih jelas terhadap
pembangunan dan pengawasan terhadap perekonomian daerah di
Provinsi Jawa Tengah. Kami
6. Tingkat Kemiskinan (%) 9,0 – 10,0
7. Gini Rasio (indeks) 0,39
8. IPM (indeks)* 70,10
-
juga ingin mendapatkan informasi dan gambaran terkait
pelaksanaan tugas serta permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah, BPK
Provinsi Jawa Tengah, dan
BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengawasan terhadap
perekonomian daerah di
Provinsi Jawa Tengah.
Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, Kami juga ingin
mengetahui permasalahan
terkait Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintahan
Daerah, hasil pengawasan dan
temuan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke
Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagai berikut :
No. No.
Angg Nama Anggota Fraksi Keterangan
1. 183 Ir. Muhammad Prakosa F.PDIP
Ketua Tim
Wakil Ketua
Komisi XI
2. 410 Ir. Marwan Cik Asan, MM F. PD Wakil Ketua
Komisi XI
3. 211 I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM F. PDIP Anggota
4. 185 Prof. Hendrawan Supratikno F. PDIP Anggota
5. 204 MH. Said Abdullah F. PDIP Anggota
6. 320 Edison Betaubun, SH., MH F. PG Anggota
7. 304 Ir. H. Ahmadi Noor Supit F. PG Anggota
8. 295 H. Andi Achmad Dara, SE F. PG Anggota
9. 259 Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA F. PG Anggota
10. 379 H. Wilgo Zainar F. Gerindra Anggota
11. 429 Evi Zainal Abidin, B.Comm F. PD Anggota
12. 401 H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP F. PD Anggota
13. 471 Ahmad Najib Quadratullah, SE F. PAN Anggota
14. 458 H. Muslim Ayub, SH., MM F.PAN Anggota
15. 68 Hadi Zainal Abidin F. PKB Anggota
16. 100 H. Ecky Awal Mucharam F. PKS Anggota
17. 540 Hj. Kasriah F.PPP Anggota
18. 35 Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si F. Nasdem Anggota
-
19. 15 Donny Imam Priambodo, ST., MM F. Nasdem Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN
A. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
1. Postur APBD Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun
terakhir :
URAIAN APBD (SETELAH PERUBAHAN)
2013 2014 2015
PENDAPATAN 12,665,103,924,000 14,425,140,107,000
18,222,726,402,000
BELANJA 13,684,684,479,000 16,038,948,597,000
19,631,559,656,000
Pembiayaan Netto 1,019,580,555,000 1,613,808,490,000
1,408,833,254,000
2. Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) Provinsi Jawa Tengah 3
(tiga) tahun terakhir :
3. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
perkembangannya selama
3 (tiga) tahun terakhir. Serta kontribusi PAD dalam APBD
Provinsi Jawa Tengah:
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD
yang Sah.
Kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Jawa Tengah dan capaian
realisasi selama 3 (tiga)
tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Sementara itu kontribusi PAD dalam APBD Prov. Jawa Tengah, yaitu
Total Realisasi PAD
dibandingkan dengan Total Realisasi Pendapatan pada Tahun
Anggaran berkenaan, adalah
61,55% pada tahun 2013, 65,42% pada tahun 2014, dan sampai
dengan Triwulan III Tahun
Anggaran 2015 memiliki kontribusi sebesar 63,22%, seperti yang
ditunjukkan dalam matrik
di bawah ini:
ANGGARAN REALISASI (%) ANGGARAN REALISASI (%) ANGGARAN REALISASI
(%)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak 723.804.733.000,00 714.432.749.973,00 98,71
734.504.733.000,00 659.530.315.680,00 89,79 832.481.792.000,00
509.372.174.340,00 61,19
Dana Alokasi Umum 1.670.859.369.000,00 1.670.859.369.000,00
100,00 1.803.931.189.000,00 1.803.931.189.000,00 100,00
1.803.931.189.000,00 1.357.857.680.000,00 75,27
Dana Alokasi Khusus 82.522.510.000,00 82.522.510.000,00 100,00
79.165.240.000,00 79.165.240.000,00 100,00 57.972.640.000,00
46.378.112.000,00 80,00
DANA PERIMBANGAN 2.477.186.612.000 2.467.814.628.973 99,62
2.617.601.162.000 2.542.626.744.680 97,14 2.694.385.621.000
1.913.607.966.340 71,02
URAIAN2013 2014 2015 (SD TW III)
ANGGARAN REALISASI (%) ANGGARAN REALISASI (%) ANGGARAN REALISASI
(%)
Pajak Daerah 6.018.189.560.000,00 6.716.170.095.198,00 111,60
7.819.097.466.000,00 8.213.117.977.920,00 105,04
10.266.079.853.000,00 6.579.455.959.173,00 64,09
Retribusi Daerah 74.296.390.000,00 69.970.595.550,00 94,18
78.489.524.000,00 79.475.022.663,00 101,26 84.022.367.000,00
66.438.316.313,00 79,07
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 263.267.935.000,00 263.267.978.393,00 100,00
290.527.248.000,00 291.844.276.152,00 100,45 319.188.988.000,00
320.621.927.694,00 100,45
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 1.057.332.796.000,00 1.163.391.971.747,00 110,03
909.362.031.000,00 1.331.920.954.697,00 146,47 1.027.531.035.000,00
1.059.617.092.548,00 103,12
TOTAL PAD 7.413.086.681.000 8.212.800.640.888 110,79
9.097.476.269.000 9.916.358.231.432 109,00 11.696.822.243.000
8.026.133.295.728 68,62
2013URAIAN
2014 2015 (SD TW III)
-
4. Evaluasi dan usulan perbaikan dana perimbangan dalam rangka
penyusunan APBN,
terutama dengan rencana revisi UU No.33 tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
- Point-point Usulan Dalam Pengelolaan Dana Perimbangan :
a. Pengalokasian Dana perimbangan yang bersifat untuk
pembangunan daerah, hendaknya
sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam hal ini pemanfaatanya
lebih diserahkan ke
masing-masing daerah sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak
dibatasi peruntukannya.
b. Pemanfaatan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selama ini
peruntukannya telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, hal ini membuat daerah
penerima tidak
leluasa dalam pemanfaatannya dikarenakan kebutuhan tiap daerah
yang berbeda, kami
harapkan DBHCHT yang peruntukannya bersifat specific grant dapat
diubah menjadi block
grant (diserahkan sesuai kebutuhan daerah) agar dapat lebih
bermanfaat dalam
menunjang pembangunan daerah.
c. Regulasi kewajiban menyediakan dana pendamping untuk DAK
kurang relevan
dikarenakan masih terbatasnya kemampuan keuangan banyak daerah,
sehingga
kewajiban tersebut akan menambah beban terutama apabila bidang
DAK yang
dialokasikan bukan menjadi bidang prioritas pembangunan pada
tahun tersebut sehingga
anggaran untuk bidang tersebut sangat terbatas.
d. Berkenaan dengan sisa DAK terutama tahun 2015 sesuai PMK
Nomor 241/PMK.07/2014
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa,
yang akan diperhitungkan dengan DAU, hal ini akan menyusahkan
daerah karena DAU
yang telah dialokasikan apabila dipotong akan mengganggu
anggaran APBD pada Tahun
Anggaran DAU tersebut dipotong, kami harap aturan tersebut
dihilangkan atau perlakuan
sisa tersebut jangan dipotong pada DAU, apabila pusat akan
membiayai sesuai yang
direalisasikan saja, lebih baik sisa tersebut ditransfer kembali
ke rekening Kas Negara
pada tahun selanjutnya, hal ini lebih jelas dalam proses
pembiayaannya dan
pengaggarannya.
e. Perlunya daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah
dilibatkan dalam
pembahasan usulan dan petunjuk teknis sehingga dalam perencanaan
dan implementasi
2013 2014 2015*
TOTAL REALISASI PAD 8.212.800.640.888,00 9.916.358.231.432,00
8.026.133.295.728,00
TOTAL REALISASI PENDAPATAN 13.343.358.327.576,00
15.157.460.004.461,00 12.695.490.342.829,00
KONTRIBUSI (%) 61,55 65,42 63,22
* sampai dengan TW III 2015
URAIANTAHUN
-
terjadi persamaan persepsi dan pemahaman sehingga kegiatan
tersebut dapat segera
dialokasikan dan dilaksanakan.
f. Perlunya kebijakan dari pemerintah pusat berkenanan mekanisme
keseragaman laporan
yang mengakomodir semua kepentingan Kementerian dan Lembaga.
5. Hasil Audit BPK- RI terhadap laporan keuangan daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam 3
(tiga) tahun terakhir :
TAHUN OPINI PARAGRAF PENJELASAN
2012 WTP -
2013 WTP DPP ASET
2014 WTP DPP ASET DAN PIUTANG PKB Keterangan:
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan
Pemprov Jateng selama tiga
tahun terakhir (2012-2014) mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) meskipun
masih ada catatan terkait dengan penilaian aset yang ada di
Dinas Bina Marga dan PSDA
Prov. Jateng
6. Kondisi PDRB Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun
terakhir :
TARGET JAWA TENGAH 2015 – 2016
INDIKATOR 2015 2016
PERTUMBUHAN EKONOMI 6,0 – 6,5% 6,1 – 6,6%
INFLASI 5±1% 4.5±1%
PENDUDUK MISKIN 9,05 - 8,75% 8,60 - 8,35%
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 4,93 - 4,62 4,66 - 4,43
IMP 74,68 75,12
INDEKS GINI 0,347 0,344
a. Kondisi PDRB Jawa Tengah 3 tahun terakhir ditunjukkan dalam
grafik dibawah ini:
Pada tahun 2013, perekonomian Nasional maupun Jawa Tengah
mengalami
perlambatan. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,1% (yoy), dari 5,3%
(yoy) pada 2012.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang melambat terutama terlihat
pada sektor pertanian,
sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Namun, pada tahun
2014 perekonomian Jawa
Tengah mulai menunjukkan perbaikan dan tumbuh diatas pertumbuhan
ekonomi Nasional
05
10
2012 2013 2014 Tw I Tw II
2015
5,3 5,1 5,4 5,5 4,8 6,0 5,6 5,0 4,7 4,67
Jateng
Nasional
Pertumbuhan Ekonomi
-
ke level 5,4% (yoy), sementara ekonomi nasional masih meneruskan
tren perlambatan.
Membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didukung oleh
peningkatan kinerja
industri pengolahan. Sedangkan dari sisi penggunaan, perbaikan
ekonomi ditunjang oleh
masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan berkurangnya impor luar
negeri.
Pada tahun 2015 sampai dengan triwulan II, perekonomian kembali
melambat.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2015
(4,8%, yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya (5,5% yoy). Perlambatan ini
didorong oleh melambatnya
ekspor dan investasi. Sementara dari sisi sektoral, perlambatan
didorong oleh melambatnya
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.
b. Sektor unggulan di Jawa Tengah yang memberikan kontribusi
dominan terhadap
PDRB pada tahun 2014 yaitu:
Sektor industri pengolahan (33, 62%), Perdagangan hotel dan
restoran (20,88%),
Pertanian (16,66%).
c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan
pengangguran di
Provinsi Jawa Tengah:
Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan
peningkatan
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan yang pada
akhirnya juga akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari
tingkat kemiskinan.
Periode Pertumbuhan Ekonomi (%)
Rata-Rata Tingkat Pengangguran
(%)
Rata-Rata Tingkat Kemiskinan
(%)
2013 5,1 5,76 14,50
2014
I 5,7
5,59 14,02
II 4,2
III 5,7
IV 6,2
2014 5,4
2015 I 5,5 5,31
(Pebruari) 13,58
(Maret) II 4,8 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Pengaruh pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terhadap tingkat
kemiskinan dan
pengangguran cukup signifikan dan diharapkan mampu untuk
mengurangi kemiskinan
Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
2012 754.529.436,05 691.343.115,96
2013 832.953.579,11 726.899.706,38
2014 925.662.692,21 766.271.771,27
-
dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih
dipengaruhi oleh beberapa
hal, antara lain yaitu terjadinya krisis ekonomi global,
menguatnya nilai mata uang Dollar
Amerika terhadap mata uang negara lain termasuk Indonesia dan
fluktuasi harga minyak
dunia.
- Terkait hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
dan menggerakkan
perekonomian lokal telah dilakukan berbagai upaya nyata melalui
fasilitasi dan
pengembangan KUMKM, pertanian dan pariwisata. Kegiatan yang
dilakukan dengan
melibatkan seluruh SKPD antara lain pada pengembangan SDM,
fasilitasi permodalan dan
bahan baku produk, pendampingan produksi dan peningkatan
kualitas serta
pengembangan informasi pasar dan jejaring pemasaran.
d. Langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan terkait aspek
target pembangunan
antara lain :
- Pengembangan pada sektor usaha yang merupakan “sumber
pertumbuhan baru”
- Mendorong industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal
- Meningkatkan produktivitas dan inovasi sektor pertanian dalam
arti luas
- Mendorong pengembangan investasi PMA/PMDN di sektor pangan,
kemaritiman, energi,
manufaktur, infrastruktur dan pariwisata
- Optimalisasi produktivitas UMKM melalui peningkatan akses
permodalan, pemasaran,
penguasaan teknologi, diversifikasi produk dan standarisasi
- Peningkatan infrastruktur konektivitas pendukung sektor
pangan, industri dan energi
- Peningkatan kualitas ketenagakerjaan sesuai kebutuhan
pasar
- Peningkatan ekspor non migas melalui diversifikasi produk
dengan memanfaatkan
peluang pasar di negara non tradisional.
7. a. Perkembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah selama 3
(tiga) tahun
terakhir adalah sebagai berikut :
Data Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Tengah (Rp.
Trilyun)
2012 2013 2014 2015/ SM I
PMA 3,0 5,8 5,8 6,2
PMDN 5,8 12,6 13,6 7,2
TOTAL 8,8 18,4 19,4 13,4
b. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov. Jawa Tengah
untuk menarik minat
investasi:
- Promosi Potensi dan Peluang Investasi
-
- Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di 35 Kab/Kota,
Provinsi dan Nasional
- Pembentukan Tim Task Force untuk memfasilitasi permasalahan
investasi
- Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang investasi
c. Kontribusi investasi terhadap pencapaian target pembangunan
di Jawa Tengah:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan produk
domestik
- Mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja/ mengurangi
pengangguran.
Pengangguran
2013 2014 2015
Pebruari Agustus Pebruari Agustus Pebruari
5,57 6,01 5,45% 5,68% 5,31%
- Mengurangi angka kemiskinan
Kemiskinan
2013 2014 2015
Maret September Maret September Maret
14,56% 14,44% 14,46% 13,58% 13,58%
- Mendorong peningkatan ekspor
Ekspor (Juta US$)
2013 2014 Kumulatif s/d Sept 2015
5.329,46 5.633,67 4.067,60
- Meningkatkan Pendapatan Daerah
- Mendorong peningkatan usaha baru /multiplyer effect
Pertumbuhan Ekonomi
2013 2014 2015
Tw I Tw II
5,1% 5,4% 5,5% 4,8%
PAD
2013 % 2014 % 2015 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
7,413,139,181,000 8,212,800,640,888 110,8 9,097,476,269,000
9,916,358,231,432 109,0 11,696,124,243,000 8,025,833,295,728
68,6
Pertumbuhan ekonomi
Jateng tumbuh positif namun
karena terjadinya krisis
ekonomi global dan
menguatnya nilai mata uang
Dollar AS terhadap rupiah
menyebabkan pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah
-
d. Sektor-sektor yang menjadi unggulan bagi Provinsi Jawa Tengah
dan Infrastruktur
yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan di
Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:
- Sektor yang menjadi unggulan:
Sektor industri padat karya (tekstil dan produk tekstil,
industri sepatu, makanan
olahan), Sektor industri kayu/mebel, Kawasan Industri, Sektor
Pariwisata
- Infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang investasi antara
lain:
Pelabuhan, Bandara, JalanTol, Jalur Kereta Api, Kawasann
Industri, Energi listrik
8. a. Penyerapan Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah, selama
kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir :
Penyerapan Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013
– 2015 yaitu
sebesar 92, 99%. Pada tahun 2013 sebesar 94, 06% sedangkan pada
tahun 2014, telah
mencapai 63, 75% pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015. Pada
tahun 2015 Provinsi
Jawa Tengah tidak mengalami penumpukan/ keterlambatan serapan
anggaran, terlihat
pada serapan anggaran sampai dengan triwulan III telah mencapai
63,75%. Penyerapan
Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah digambarkan secara ringkas
dalam matriks di
bawah ini:
Penyerapan anggaran belanja sebagaimana di atas, secara lebih
rinci bilamana dievaluasi
dalam penyerapan per-Triwulan akan diperoleh data sebagai
berikut :
b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran:
- Gagal Lelang
- Putus Kontrak
- Karena adanya perubahan regulasi / perundang-undangan. Contoh
: UU Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penerima hibah
harus berbadan
hukum.
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI
%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.913.487.359.000,00 9.213.696.622.973,00
92,94 11.478.622.691.000 10.808.021.354.077 94,16
11.665.348.934.000 7.960.653.767.445 68,24
BELANJA LANGSUNG 3.771.197.120.000,00 3.511.079.685.461,00 93,10
4.560.325.906.000 4.278.043.680.345 93,81 5.672.337.400.000
3.091.478.730.211 54,50
TOTAL BELANJA 13.684.684.479.000,00 12.724.776.308.434,00 92,99
16.038.948.597.000 15.086.065.034.422 94,06 17.337.686.334.000
11.052.132.497.656 63,75
* sampai dengan TW III 2015 -
2015*2013URAIAN
2014
2015
JUMLAH (Rp.) % JUMLAH (Rp.) % JUMLAH (Rp.)
TW I (Jan - Mar) 1.862.433.616.920,80 12,35 1.907.201.117.447,00
12,64 2.406.827.111.218,00
TW II (Apl - Jun) 2.637.810.796.934,20 17,49
3.137.255.126.325,00 20,80 4.174.942.712.848,00
TW III (Jul - Sep) 3.383.252.004.874,00 22,43
3.944.541.261.365,00 26,15 4.470.362.673.590,00
TW IV (Okt - Des) 4.841.279.889.705,00 32,09
6.097.067.529.285,00 40,42 -
TOTAL REALISASI BELANJA 12.724.776.308.434,00 100,00
15.086.065.034.422,00 100,00 11.052.132.497.656,00
2014PENYERAPAN PER-TW
2013
-
- Pencairan oleh penyedia barang / jasa banyak dilakukan pada
akhir tahun setelah
pekerjaan selesai 100%, yang seharusnya dimintakan pembayaran
per-termyn.
- Tidak siap instrumen pendukung realisasi anggaran, juklak,
juknis kelembagaan atau
personalia.
- Kekuatiran terseret kasus hukum (korupsi dan gratifikasi).
B. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
1. Perkembangan kondisi Makroekonomi, Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan
Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 dan prediksi tahun 2016
:
a. Makro ekonomi
Perekonomian Jawa Tengah sampai dengan triwulan II 2015 masih
mengalami
pertumbuhan, meskipun dalam tren yang melambat menjadi 4,8%
(yoy) dari 5,5% (yoy) di
triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan ini lebih baik
dibandingkan capaian nasional
4,7% (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan terutama disumbang
oleh ekspor dan
investasi. Sementara dari sisi sektoral perlambatan terutama
disumbang oleh sektor industri
pengolahan dan sektor perdagangan. Sementara itu, sektor
pertanian masih mengalami
perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III dan
IV 2015 diproyeksikan
meningkat dibandingkan triwulan II, masing-masing sebesar 5,0% –
5,4% untuk triwulan III
dan sebesar 5,2% – 5,6% untuk triwulan IV. Dari sisi penggunaan,
peningkatan tersebut
didukung oleh akselerasi belanja pemerintah dan investasi
seiring dengan realisasi proyek
infrastruktur yang semakin meningkat. Sementara itu, konsumsi
juga diperkirakan membaik
sehubungan dengan Hari Lebaran yang jatuh di awal triwulan III.
Perayaan Natal & Tahun
Baru serta penyelenggaraan Pilkada serentak juga diharapkan
menjadi penyumbang
pertumbuhan di triwulan IV 2015.
Dari sisi sektoral, sektor perdagangan diperkirakan mengalami
peningkatan sejalan
dengan peningkatan konsumsi masyarakat terkait dengan Lebaran
yang jatuh di awal
triwulan III dan perayaan Natal dan tahun baru di akhir triwulan
IV. Sektor konstruksi
diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya
realisasi proyek
infrastruktur pemerintah di triwulan III dan IV. Peningkatan ini
juga terlihat dari
pertumbuhan konsumsi semen yang meningkat di triwulan III
menjadi 4,84% (yoy) dari
2,32% (yoy) di triwulan II. Industri pengolahan, khususnya
subsektor industri makanan dan
minuman juga diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan
peningkatan konsumsi
masyarakat pada masa perayaan Lebaran, Natal, dan tahun
baru.
-
b. Ketenagakerjaan & Kesejahteraan
Kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan
perbaikan meskipun
kinerja perekonomian belum optimal. Pada Februari 2015 tercatat
angkatan kerja Jawa
Tengah meningkat sebesar 3,21% dibandingkan Februari 2014.
Peningkatan ini juga turut
diikuti dengan tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi 72,19%,
dari 70,93% pada tahun
sebelumnya. Sejalan dengan pola historis, sebagian besar
penduduk Jawa Tengah bekerja di
sektor pertanian dengan porsi 31,12%. Berdasarkan statusnya,
ketenagakerjaan Jawa
Tengah masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Sementara
berdasarkan latar
belakang pendidikan, sebagian besar pekerja masih berpendidikan
SD ke bawah. Namun
demikian, terjadi peningkatan kualitas pendidikan orang yang
bekerja berpendidikan
menengah dan tinggi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa
Tengah pada Maret 2015
relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi September
2015, yaitu sebesar
13,58%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar
15,05%, tercatat masih
lebih tinggi dibanding perkotaan sebesar 11,85%. Nilai Tukar
Petani (NTP) per September
2015 sebesar 101,50, meningkat dibandingkan Desember 2014
sebesar 100,55. Hal ini
seiring dengan menurunnya tingkat inflasi sehingga meningkatkan
daya beli masyarakat.
c. Prospek Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2016
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2016 diperkirakan
membaik
dibandingkan tahun 2015, berada pada kisaran 5,2 – 5,6%.
Pertumbuhan tersebut
diperkirakan terutama akan didorong oleh konsumsi rumah tangga,
belanja pemerintah,
investasi, dan ekspor. Kenaikan pendapatan yang disertai dengan
inflasi terkendali
diperkirakan akan meningkatkan optimisme dan daya beli
masyarakat. Beberapa proyek
multiyears pemerintah Jawa Tengah juga turut berkontribusi
menunjang perbaikan ekonomi
Jawa Tengah. Sementara itu, perbaikan ekonomi global
diperkirakan akan mendorong
perbaikan di sisi investasi. Ekspor juga diperkirakan meningkat
seiring pemulihan ekonomi
AS sebagai mitra dagang utama Jawa Tengah dengan kontribusi
sebesar 25,6% dari total
ekspor.
2. Perkembangan inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan sistem
pembayaran di Provinsi
Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan data
terbaru:
a. Perkembangan Inflasi
Tren inflasi tinggi selama 3 tahun terakhir mengalami perbaikan
di tahun 2015. Terlihat
dari capaian inflasi yang tercatat tinggi pada tahun 2013 dan
2014, yaitu sebesar 7,98%
-
(yoy), dan 8,22% (yoy), menurun tajam di tahun 2015. Penurunan
diperkirakan akan terus
terjadi sampai dengan akhir tahun, sehingga inflasi 2015
diproyeksikan berada dalam target
yaitu 4%±1%. Sejak awal tahun sampai dengan September 2015, Jawa
Tengah mencatatkan
inflasi sebesar 1,53% (ytd). Namun demikian, masih terdapat
beberapa faktor risiko yang
harus diwaspadai agar target tersebut dapat tercapai. Inflasi
Jateng hingga saat ini masih
dipengaruhi oleh komoditas volatile foods (akibat faktor cuaca
dan distribusi pasokan) dan
komoditas administered prices (kebijakan harga yang diatur
pemerintah, seperti harga BBM,
elpiji dan tarif listrik).
b. Nilai Tukar
Semenjak awal tahun 2013, tren pergerakan USD/IDR menunjukkan
pelemahan seiring
dengan proses pemulihan ekonomi AS. Namun demikian, hampir
seluruh mata uang dunia
juga mengalami pelemahan. Depresiasi besar-besaran tersebut
terjadi sejak Bank Sentral
Amerika Serikat (AS) atau sering disebut Federal Reserve Bank
mengumumkan rencana
kenaikan suku bunga pada bulan Juni 2013. Di sisi lain, Rupiah
masih mengalami penguatan
terhadap beberapa mata uang negara lainnya, seperti Brasil,
Australia, dan Canada .
Setelah pelemahan tersebut, pada bulan Oktober ini Rupiah
mengalami penguatan tajam,
mencapai 7,45% dari awal bulan. Penguatan tersebut dipengaruhi
oleh sentimen positif
mengenai kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga acuan bank
sentral AS (Federal
Reserve Bank). Penundaan kenaikan suku bunga tersebut diyakini
pasar karena
perekonomian AS masih lemah sebagaimana tercermin dari data
penyerapan tenaga kerja
AS yang jauh di bawah perkiraan.
Penguatan rupiah tersebut juga berasal dari dalam negeri.
Optimisme terhadap
membaiknya prospek perekonomian Indonesia berasal dari
serangkaian paket kebijakan
pemerintah dan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar yang
dikeluarkan oleh Bank
Indonesia. Kedua faktor tersebut telah mendorong masuknya aliran
modal asing ke
Indonesia dan pada lanjutannya telah menggairahkan transaksi di
pasar uang di Indonesia.
c. Sistem Pembayaran Nontunai
Perkembangan sistem pembayaran non tunai selama tiga tahun
terakhir menunjukkan
peningkatan dari sisi nominal transaksi, baik untuk transaksi
melalui Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Real Time Gross
Settlement (BI-RTGS). Peningkatan
penyelesaian transaksi melalui SKNBI dan BI-RTGS sejalan dengan
perbaikan perekonomian
Jawa Tengah pada tahun 2014 dibanding tahun 2013, yang ditunjang
oleh kuatnya konsumsi
rumah tangga. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan triwulan
III, nilai transaksi SKNBI
-
dan BI-RTGS masih menunjukkan peningkatan dibanding periode yang
sama tahun
sebelumnya, meskipun pada triwulan II 2015 mencatatkan adanya
penurunan pertumbuhan
tahunan yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Selama tiga tahun terakhir, transaksi sistem pembayaran nontunai
melalui Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Real Time Gross
Settlement (BI-RTGS)
menunjukkan peningkatan dari sisi nominal transaksi pada tahun
2014, yaitu masing-
masing menjadi sebesar Rp139,38 triliun (4,34%, yoy) dan
Rp870,74 triliun (6%, yoy),
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan di sisi nominal
transaksi masih terjadi pada
tahun 2015. Sampai dengan posisi triwulan III 2015, nominal
transaksi SKNBI dan BI-RTGS
masing-masing adalah sebesar Rp104,61 triliun dan Rp803,84
triliun, meningkat 2,47%
(yoy) dan 27,24% (yoy) dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya.
Guna meningkatkan penggunaan transaksi nontunai di masyarakat,
sejak dicanangkan
pada Agustus 2014 KPw BI Provinsi Jawa Tengah melakukan
perluasan implementasi
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yaitu dengan menjajaki
pelaksanaan eletronifikasi
transaksi pemerintah daerah dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Saat ini KPw BI Provinsi
Jawa Tengah bersama dengan Pemkab Kudus sedang dalam tahap
menyusun business
model elektronifikasi transaksi pembayaran yang masih dilakukan
secara tunai,
berdasarkan hasil mapping proses transaksi pembayaran di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus.
Di samping itu, dalam upaya meningkatkan literasi keuangan
masyarakat dalam bidang
elektronifikasi dan keuangan inklusif, KPw BI Provinsi Jawa
Tengah mendorong pelaksanaan
edukasi terkait pembayaran elektronik dan Layanan Keuangan
Digital (LKD) baik kepada
kalangan pelajar, mahasiswa, tenaga pengajar, wirausaha, maupun
masyarakat umum,
dengan menjalin kerja sama dengan perbankan. Diharapkan melalui
perubahan budaya
metode pembayaran secara tunai menjadi nontunai akan mendorong
para pelaku transaksi
keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi
inklusif.
KPw BI Provinsi Jawa Tengah juga senantiasa meningkatkan upaya
perlindungan
konsumen dan penegakan hukum di bidang sistem pembayaran,
khususnya dalam
penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
Hal tersebut
diwujudkan dengan ditandatanganinya kerja sama antara Bank
Indonesia dan Kepolisian
Daerah (Polda) Jawa Tengah pada 31 Agustus 2015. Program kerja
sama ini ditujukan untuk
meningkatkan pengawasan di bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan
Usaha Penukaran
Valuta Asing (KUPVA), dugaan pelanggaran terkait kewajiban
penggunaan uang Rupiah di
-
wilayah NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7
tahun 2011 tentang
Mata Uang, serta pengawasan terhadap dugaan tindak pidana
terhadap uang Rupiah.
d. Sistem Pembayaran Tunai (Uang Beredar)
Kegiatan Sistem Pembayaran Tunai (perkasan) di lingkungan Kantor
Perwakilan Bank
Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi KPw BI Prov.
Jateng (BI Semarang), Solo,
Purwokerto, dan Tegal dikoordinasikan oleh KPw BI Prov. Jateng
(BI Semarang). Selama ini
koordinasi berjalan dengan baik, khususnya terkait dengan fungsi
KPw BI Prov. Jateng
sebagai Kantor Depot Kas (KDK), antara lain meliputi kegiatan
setoran, bayaran maupun
pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar
(ULE).
Pergerakan kebutuhan uang tunai masyarakat Jawa Tengah yang
dilayani oleh KPw BI
Prov. Jateng, Solo, Purwokerto, dan Tegal sesuai dengan
karakteristiknya, yaitu mencatatkan
net inflow. Pada tahun 2013 net inflow tercatat sebesar Rp20,14
triliun, mengalami
peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp23,21 triliun
(15,24%, yoy). Sementara itu
pada tahun 2015, sampai dengan posisi triwulan III 2015 tercatat
net inflow sebesar
Rp23,48 triliun.
Kondisi net inflow yang terus dicatatkan di Jawa Tengah tidak
terlepas dari karakteristik
Jawa Tengah sebagai basis produksi dan perdagangan. Dengan
karakteristik tersebut, aliran
uang kartal dari daerah lain masuk ke dalam sistem perbankan di
Jawa Tengah, yang
selanjutnya disetorkan kembali ke kantor-kantor Bank Indonesia
di Jawa Tengah sehinga
mendorong posisi inflow di Jawa Tengah yang relatif tinggi.
3. Prospek perekonomian Provinsi Jawa Tengah dimasa yang akan
datang serta faktor-
faktor yang dapat mendukung dan menghambat perekonomian:
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2016 diperkirakan
membaik
dibandingkan tahun ini, dengan kisaran 5,2 – 5,6%. Sumber utama
pertumbuhan ekonomi
diperkirakan dari konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah
serta investasi.
Kenaikan pendapatan yang disertai dengan inflasi terkendali
diperkirakan akan
meningkatkan optimisme dan daya beli masyarakat. Sementara itu,
perbaikan ekonomi
global diperkirakan akan mendorong perbaikan di sisi investasi.
Beberapa proyek multiyears
pemerintah Jawa Tengah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah di
masa mendatang diantaranya Tol Salatiga-Surakarta, Flyover
Palur, Tol Bawen-Salatiga,
Jembatan Kalipalang, Logung Dam-Kudus, dan pembangunan beberapa
jalan di kawasan
Jawa Tengah lainnya. Ekspor juga diperkirakan meningkat seiring
pemulihan ekonomi AS
-
sebagai mitra dagang utama Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar
25,6% dari total
ekspor.
Faktor-faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah di masa
mendatang diantaranya:
- Peningkatan investasi yang diarahkan untuk percepatan
industrialisasi di Jawa Tengah
(Pembangunan Jalan Tol Salatiga – Surakarta, Tol Bawen –
Salatiga, dan beberapa
kawasan industri)
- Pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan
ekonomi alternatif,
sejalan dengan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Jawa
Tengah 2013-2018.
- Berkembangnya kelas menengah yang merupakan pasar yang
potensial bagi sektor
industri Jawa Tengah.
- Pemulihan ekonomi global, khsususnya negara-negara tujuan
ekspor utama Jawa
Tengah (AS, Eropa, ASEAN, dll).
- Pembenahan daya saing Jawa Tengah (Pencanangan Tahun
Infrastruktur Jawa Tengah
2014, Rencana Umum Penanaman Modal Jawa Tengah 2012-2025,
dll).
- Perbaikan tingkat pendidikan sumber daya manusia di Jawa
Tengah.
Faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah
di masa mendatang diantaranya:
- Kenaikan harga komoditas yang dapat menurunkan daya beli.
- Kondisi perekonomian global yang tidak menentu/memburuk,
contohnya perlambatan
ekonomi Cina sebagai salah satu mitra dagang utama.
- Masih terdapat ketentuan yang menghambat akselerasi realisasi
belanja Pemerintah.
- Masih terdapat ketentuan yang menghambat industri, salah
satunya ketentuan
pada industri kayu.
4. Langkah–langkah yang sudah dilakukan dalam memperkuat peran
Kantor
Perwakilan Bank Indonesia di daerah dalam mendukung perekonomian
dan
mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah :
Dalam rangka meningkatkan peran Bank Indonesia untuk mendukung
perekonomian dan
mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah, Bank Indonesia
melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Penguatan Struktur Organisasi
Menambahkan unit untuk mengangani asesmen stabilitas sistem
keuangan,
meningkatkan koordinasi antar wilayah dengan membentuk
departemen regional untuk
-
4 kawasan (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Kawasan Timur Indonesia),
membentuk Kantor
Perwakilan BI di seluruh provinsi di Indonesia.
b. Peningkatan Kualitas SDM di Kantor Perwakilan
Menempatkan SDM berkualitas di Kantor Perwakilan, memperbanyak
program
peningkatan kompetensi bagi SDM di Kantor Perwakilan.
c. Penajaman Fungsi Kantor Perwakilan
- Mempertajam fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di bidang
Pengembangan
ekonomi dan advisor kebijakan pada Gubernur, Pengumpulan data
untuk pengambilan
keputusan di pusat maupun daerah setempat, Pengelolaan uang
kartal, Pengawasan
Sistem Pembayaran, Pelaksanaan Sistem Pembayaran, Pelaksanaan
financial inclusion
dan UMKM, dan komunikasi kebijakan.
- Sebagai Economic Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Tengah
secara aktif berupaya menjadi economic advisor bagi pemerintah
provinsi. Bank
Indonesia secara rutin menyampaikan masukan dan rekomendasi bagi
perkembangan
ekonomi daerah. Kami juga mengadakan Forum Ekonomi dan Bisnis
yang bertujuan
untuk menjaring saran dan masukan bagi pengembangan ekonomi
daerah. Selain itu,
Bank Indonesia juga mengumpulkan data dan informasi perekonomian
daerah baik
melalui survei maupun liaison untuk kemudian dapat menjadi
informasi bagi
pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perekonomian.
- Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sesuai
dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah No. 500/37 tahun 2013 dibentuk Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) di Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan TPID tersebut
dalam rangka
menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi Jawa Tengah,
mengatasi permasalahan
ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan
jasa agar terjangkau oleh
masyarakat. Dorongan pembentukan TPID di tiap Kabupaten/Kota
juga diperkuat
melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ tanggal
2 April 2013. Dalam
Inmendagri ini, setiap provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk
segera membentuk
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai wadah koordinasi
dalam menjaga agar
tidak terjadi inflasi di daerahnya. Saat ini di Provinsi Jawa
Tengah telah terbentuk 36
TPID dengan pembagian 1 TPID Provinsi Jawa Tengah dan 35 TPID
Kabupaten/Kota.
Berbagai informasi terkait dengan perkembangan harga, produksi
dan pasokan
komoditas setiap bulan telah banyak dibahas oleh TPID dan
disampaikan kepada
-
Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai
bahan usulan
rekomendasi kebijakan.
- Pengembangan UMKM Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi
daerah yang
stabil dan berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
(KPwBI) telah melakukan
berbagai upaya dari sisi moneter. Hal tersebut juga dibarengi
dengan upaya
pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dengan cara: Pengembangan Klaster, Pemberian
Bantuan Teknis,
Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha, Penyediaan data dan
informasi profil UMKM,
Penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha unggulan dan lending
model. Klaster baru yang
diinisiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2015 yaitu Klaster
Sapi Perah Terintegrasi dengan Pertanian Hortikultura di
Kabupaten Magelang, dan
Klaster Pertanian (Jagung) yang terintegrasi dengan Peternakan
di Kabupaten
Grobogan. Bantuan teknis yang diberikan berupa pelatihan
penyusunan laporan
keuangan UMKM, penyusunan proposal kredit kepada perbankan,
perhitungan harga
pokok penjualan, sosialisasi bentuk-bentuk layanan keuangan
perbankan, packaging,
peluang ekspor, dan lain-lain.
- Komunikasi Kebijakan
Melaksanakan forum koordinasi antara Bank Indonesia,
kementerian, dan pemerintah
daerah untuk menyampaikan asesmen ekonomi daerah terkini, serta
menyusun usulan
rekomendasi terkait permasalahan yang menghambat pembangunan
ekonomi daerah.
Di level Provinsi, forum koordinasi antara Bank Indonesia dengan
Pemerintah daerah
dilakukan secara berkala guna menyampaikan rekomendasi kebijakan
ekonomi
terkini.
5. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bank Indonesia dan
perbankan Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan
permintaan uang
rupiah sesuai kebutuhan :
a. Pemenuhan uang rupiah sesuai kebutuhan
Pada dasarnya Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah senantiasa
memenuhi permintaan
uang rupiah layak edar sesuai kebutuhan perbankan maupun
masyarakat pada umumnya,
baik jumlah maupun pecahannya. Pemenuhan kebutuhan harian uang
kartal perbankan di
wilayah Jawa Tengah, selain dipenuhi dari mekanisme penarikan
uang tunai di Bank
Indonesia juga dipenuhi melalui mekanisme Transaksi Uang Kartal
Antar Bank (TUKAB).
Melalui mekanisme tersebut, pada prinsipnya seluruh kebutuhan
uang kartal perbankan di
-
wilayah Jawa Tengah dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia.
Langkah-langkah pelaksanaan
pemenuhan kebutuhan uang kartal diantaranya sebagai berikut:
- Memenuhi permintaan penarikan uang Perbankan di loket Kantor
Bank
- Indonesia, baik dalam jumlah maupun komposisi pecahan.
- Memonitor posisi cash flow pada Perbankan melalui aplikasi
Bank
- Indonesia Sistem Layanan Kas (BISILK).
- Meningkatkan peran serta Perbankan dalam mengoptimalkan
kegiatan Transaksi Uang
Kartal Antar Bank (TUKAB) untuk pemenuhan cash flow di
masing-masing kantor bank.
b. Peningkatan kualitas uang layak edar
Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas
uang beredar di
masyarakat, antara lain:
- Peningkatan standar kelayakan uang beredar secara bertahap,
yang secara teknis
dilakukan melalui penyesuaian tingkat soil level sortasi uang,
dengan mengacu ketentuan
yang ditetapkan kantor pusat Bank Indonesia.
- Peningkatan frekuensi kegiatan penarikan uang lusuh atau Uang
Tidak Layak Edar (UTLE)
kepada masyarakat melalui:
Peningkatan frekuensi kas keliling dalam kota, baik ke
pasar-pasar tradisional maupun
ke beberapa instansi pemerintah.
Peningkatan frekuensi kas keliling luar kota, yang dilakukan
dengan cara menerjunkan
tim ke pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota di Jawa
Tengah maupun
dengan cara wholesale, yaitu melakukan penukaran uang dengan
jumlah relatif cukup
besar kepada perbankan di daerah-daerah.
Peningkatan frekuensi kas keliling ke daerah-daerah
pelosok/terpencil di beberapa
kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang
Rupiah (CIKUR) dan sosialisasi
tentang tata cara memperlakukan uang dengan baik secara langsung
kepada masyarakat di
berbagai daerah, sehingga kualitas uang dapat terjaga. Kegiatan
ini dilakukan baik atas
inisiatif Bank Indonesia maupun atas dasar permintaan dari
berbagai kabupaten/kota
terutama pada event-event tertentu, misalnya pada saat
berlangsungnya acara pameran
berkaitan dengan HUT Kabupaten/Kota.
- Peningkatan kerja sama dengan perbankan untuk melakukan
layanan pemenuhan Uang
Pecahan Kecil (UPK) oleh Bank kepada masyarakat melalui
mekanisme
penukaran/penarikan uang oleh masyarakat di Bank Umum.
-
- Secara rutin melakukan pemenuhan kebutuhan uang kartal, baik
uang hasil cetak baru
maupun Uang Layak Edar (ULE) ke beberapa kantor perwakilan BI
yang ada di wilayah
Jawa Tengah dan DIY mengingat peran KPw BI Prov. Jateng sebagai
Kantor Depot Kas
(KDK).
- Membuka loket penukaran uang rusak dan uang yang sudah dicabut
dari peredaran kepada
masyarakat.
6. Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kantor
Bank Indonesia Jawa
Tengah dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Provinsi
Jawa Tengah dan
kendala yang dihadapi :
Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, Bank Indonesia
melakukan berbagai
langkah strategis sebagai berikut:
- Menyusun roadmap pengendalian inflasi untuk menyamakan
persepsi dan langkah
pengendalian inflasi bagi TPID agar fokus dan terarah dalam
jangka panjang dan
berkesinambungan,
- Dalam rangka mendukung pemenuhan pasokan, Bank Indonesia
melakukan pembinaan
klaster ketahanan pangan, seperti klaster padi organik, cabai,
bawang merah dan daging
sapi.
- Menyusun riset Perdagangan Antar Wilayah yang bertujuan
memetakan ketersediaan
pasokan dan mekanisme kerjasama antardaerah untuk memenuhi
kebutuhan komoditas
pangan strategis.
- Secara rutin melakukan pemantauan harga dan turut melakukan
tinjauan langsung ke
lapangan untuk memantau ketersediaan pasokan, terutama menjelang
Lebaran,
diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak ke pasar, gudang
distributor.
- Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia turut
menyelenggarakan
kegiatan pasar murah menjelang Lebaran dimana rawan terjadi
lonjakan harga.
- Meningkatkan komunikasi dalam rangka mengelola ekspektasi
masyarakat melalui
penyampaian siaran pers, penulisan artikel di media massa,
edukasi dan sosialisasi,
talkshow, dan sebagainya.
- Selain itu, pengelolaan ekspektasi juga dilakukan melalui FGD
dengan pelaku pasar,
asosiasi produsen, dll.
- Mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan yang
dinamakan Sistem Informasi
Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) sebagai salah satu sarana
untuk memperluas
-
informasi harga dan pasokan yang pada ujungnya diharapkan dapat
meminimalisasi
disparitas harga.
- Menyusun Protokol Manajemen Lonjakan Harga (PMLH) sebagai
standar prosedur
dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan/atau
penanganan Lonjakan
Harga sesuai dengan tugas dan kewenangan TPID dalam rangka
memelihara kestabilan
harga komoditas.
- Mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka
meningkatkan kapasitas
anggota TPID baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota
dan menyamakan
persepsi dan pemahaman dalam pengendalian inflasi, dalam bentuk
capacity building.
Beberapa tema yang diangkat dalam capacity building adalah
inflasi, perhitungan dan
cara pengendaliannya serta success story pengendalian inflasi di
wilayah lain. Selama
tahun 2015 telah dilaksanakan 8x capacity building.
- Memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil) di 6 (enam) eks.
Karesidenan selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 dalam
rangka menjaring
informasi dan permasalahan harga di setiap kabupaten/kota untuk
kemudian sebagai
dasar perumusan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Enam
eks-karesidenan tersebut
adalah eks-karesidenan Semarang, Pati, Kedu, Surakarta,
Pekalongan, Banyumas.
- Berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa
Tengah untuk turut
serta dalam program pengendalian harga di wilayah kerjanya
masing-masing.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi
daerah :
- Adanya perdagangan bebas antar wilayah sehingga dapat
menghambat pemenuhan
kebutuhan pangan di daerah produsen. Contoh: pasokan bawang
merah ke tegal
diperoleh dari Pasar Kramat Jati, bukan dari Brebes sebagai
produsen.
- Adanya kebijakan-kebijakan terkait pengendalian inflasi yang
menjadi wewenang
pemerintah pusat antara lain kebijakan BBM, pengembangan jalur
distribusi barang.
- Belum tersedianya pemetaan yang akurat terkait produksi,
distribusi, dan kebutuhan
bahan pangan di setiap daerah.
- Terbatasnya pemanfaatan teknologi pertanian dan sistem
logistik yang dapat
mendukung ketersediaan pasokan.
- Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri
atau perumahan sehingga
areal tanam menjadi berkurang.
- Belum adanya pengaturan mengenai pola tanam dan jenis tanaman
yang berakibat pada
ketidakpastian pasokan serta meningkatkan risiko serangan hama
dan gagal panen.
-
Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Beberapa
Indikator
Perbankan
Peningkatan NPL di Jawa Tengah terjadi sejalan dengan tren
perlambatan pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa triwulan terakhir.
Peningkatan NPL tersebut
terutama didorong oleh peningkatan NPL industri pengolahan
JawaTengah.
Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh
perlambatan pertumbuhan
DPK dan Kredit. Di sisi lain, NPL cenderung mengalami
peningkatan.
NPL Perbankan Jawa Tengah
- Tren peningkatan NPL Jawa Tengah terjadi pada hampir seluruh
sektor ekonomi utama
Jawa Tengah.
- Tingkat NPL Jawa Tengah pada triwulan II mencapai 3,04%,
sementara untuk posisi per
September juga tetap 3,04%.
- Peningkatan NPL tertinggi terjadi pada Industri pengolahan
yang merupakan salah satu
pemegang pangsa kredit terbesar Jawa Tengah.
C. OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH
1. Perkembangan kinerja dan permasalahan usaha perbankan (Bank
Umum dan BPR)
di Jawa Tengah :
Perkembangan Kinerja Perbankan di Jawa Tengah
Dalam milyar
Secara umum, kondisi perbankan Jawa Tengah menunjukkan tren
positif. Secara Nasional, data
baru sampai dengan Agustus 2015 sedangkan di Jateng sudah posisi
September 2015.
-
a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Secara keseluruhan, DPK Bank Umum maupun BPR menunjukkan tren
positif. Suku bunga
yang dijamin LPS untuk Bank Umum IDR 7,5% Valas 1,25% dan untuk
BPR IDR 10 %. Suku
bunga Bank Umum di Jawa Tengah untuk Giro 2,58%, Tabungan 1,70%
dan Deposito 7,31%.
Tabungan masih mendominasi DPK Bank umum walaupun pertumbuhannya
melambat.
Deposito mendominasi DPK BPR dengan 58,55%.
Pertumbuhan deposito meningkat signifikan secara yoy
>20%.
Dalam milyar
b. Kredit Per Jenis Penggunaan
Pertumbuhan kredit menunjukkan peningkatan walau pertumbuhannya
melambat. Pada
Bank Umum maupun BPR, kredit Modal Kerja masih mendominasi
dengan share 53,50%
dan 55,71%. Sedangkan pada Kredit Investasi tumbuh lebih baik
walaupun dominasinya
kecil.
Kelesuan perekonomian menyebabkan melambatnya kredit dan
meningkatnya NPL, sehingga
Bank Umum fokus memperbaiki kualitas kredit dengan
restrukturisasi kredit.
-
Dalam milyar
c. Kredit Per Sektor
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi dengan 35,21%
dan tumbuh sebesar
10,85% secara yoy.
d. Kredit UMKM
*Posisi Agustus 2015 Dalam milyar
Secara keseluruhan, secara yoy Kredit UMKM meningkat 11,74% dan
lebih baik dari
pertumbuhan kredit UMKM nasional yang sebesar 9,47%. Kredit UMKM
memberikan
kontribusi 33,83% terhadap total kredit Jawa Tengah. Ditinjau
dari komposisi, Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi dengan 65,48% dan
tumbuh sebesar
10,44% secara yoy.
e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat mengalami tren yang menurun, hal ini karena
belum ada pedoman
KUR. Kebijakan KUR baru terbit pada saat Paket Kebijakan Ekonomi
Jilid I. Pada triwulan III,
-
KUR menurun sebesar 57,47% secara yoy, NPL nya pun meningkat
dari 2,27% pda tahun
lalu menjadi 4,45%.
2. Kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah yang
diatur dan diawasi OJK:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
Hingga triwulan III-2015, jumlah investor di Jawa Tengah terus
meningkat mencapai
SRE aktif 33.260 atau tumbuh signifikan 63,89% secara yoy.
Peningkatan signifikan
dibulan Agustus 2015 disebabkan oleh pemecahan rekor MURI PT.
Sritex Tbk dalam
penciptaan rekor investor saham terbanyak dalam satu perusahaan
sebanyak 10.000
investor. Sampai Agustus 2015, jumlah transaksi dari 7
perusahaan efek yang melapor
sebesar 207,08 milyar. Total Perusahaan Efek yang berada di Jawa
Tengah sebanyak 34
Perusahaan Efek.
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya :
- Jaringan Kantor IKNB
Keterangan : AS : Asuransi DP : Dana Pensiun PP : Perusahaan
Pembiayaan PPI : Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur MV : Modal
Ventura Prsh.Penj : Perusahaan Penjaminan LPEI : Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia PSP : Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
- Dana Pensiun
Dari 265 perusahaan dana pensiun di Indonesia, Dana Pensiun di
Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) ada 17 perusahaan, dengan rincian 11
perusahaan di Jawa
Tengah dan 6 perusahaan di DIY yang terdiri dari 16 perusahaan
berjenis Dana Pensiun
-
Pemberi Kerja (DPPK) dan 1 perusahaan berjenis Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK).
Secara yoy, Aset Dana Pensiun di Jawa Tengah dan DIY tumbuh
signifikan sebesar 38,90%.
- Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah dan DIY sebanyak 449 kantor
cabang dengan
rincian sebanyak 382 kantor cabang berada di Jawa Tengah dan 67
kantor cabang berada di
DIY. Secara yoy, total piutang Perusahaan Pembiayaan menurun
2,17% yang didominasi oleh
jenis pembiayaan sewa guna usaha 54%, diikuti dengan pembiayaan
konsumen sebesar
45,9%.
- Lembaga Keuangan Mikro
LKM di Jawa Tengah yang berpotensi untuk dikukuhkan sebanyak 35
LKM termasuk di
dalamnya 3 (tiga) LKM Syariah. Pada 25 September 2015, dari
sebanyak 35 LKM yang
berpotensi, OJK mengukuhkan izin operasional 8 (delapan) Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
yaitu: Koperasi LKM Bulu Makmur (Wonogiri), Koperasi LKM Sido
Mulyo (Wonogiri),
Koperasi LKM Pondok Subur (Wonogiri), Koperasi LKM NgudiLestari
(Wonogiri), Koperasi
LKM Agribisnis Ngudi Luhur (Magelang), Koperasi LKM Agribisnis
Tani Makmur (Magelang),
Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur (Magelang), Koperasi LKM
Gapoktan Ragil Jaya
(Pemalang).
- Recycle Program OJK
Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan dapat
dirasakan kembali
(recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai
tambah yang di arahkan untuk
meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor
jasa keuangan
sehingga mampu membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang
berkelanjutan.
Kegiatan recycle program antara lain: Pelatihan SPI bagi BPR,
Sosialisasi Ketentuan KPMM
-
dan GCG bagi BPR, Sosialisasi Ketentuan tentang BPR, Pelatihan
Pelayanan Prima Layanan
Pengaduan Nasabah Bagi Bank, Sosialisasi tentang Pengikatan
Agunan
- Perbankan Syariah
Share perbankan syariah di Jawa tengah sebesar 5, 46%,
pertumbuhannya meningkat
17,19% secara YoY. Untuk meningkatkan peran industri keuangan
syariah, program yang
dilakukan antara lain: Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), IB
Vaganza, dan Sosialisasi
mengenai perbankan syariah.
3. Bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan terkait keberadaan
serta fungsi, tugas, dan
wewenang Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Jawa Tengah :
- Sosialisasi Mengenai OJK dan Produk Jasa Keuangan kepada Dinas
Pendidikan, Guru SMP –
SMA, PKK dan masyarakat umum.
- Sosialisasi dengan 60 Guru SMA dan SMK di Salatiga, dengan
mengusung tema Sosialisasi
Perbankan Syariah “Kenali Perbankan Syariah Lebih Baik bersama
OJK”
- Sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada
Jajaran Pemda.
- Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kantor Pemkot
Magelang kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- OJK Mlebu Ndeso merupakan salah satu kegiatan sosialisasi OJK
KR4 bekerjasama dengan
mahasiswa Undip melalui kegiatan KKN Tematik.
- Sosialisasi terkait peraturan POJK tentang KPMM dan GCG kepada
BPR
- Sosialisasi OJK di desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau
Jawa. Sosialisasi diberikan
kepada muda-mudi Karang Taruna, Perangkat Desa maupun ibu-ibu
rumah tangga.
- KR 4 melakukan kegiatan OJK Mendengar bersama Perbankan di
Kota Semarang dan
Media. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjadi sarana komunikasi
timbal balik mengenai
kendala-kendala di lapangan dan harapan dari Pelaku Usaha Jasa
Keuangan.
-
4. Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang sudah
dilakukan oleh OJK di Provinsi Jawa Tengah, serta kendala-kendala
yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen : Fungsi Edukasi
dan Perlindungan Konsumen :
Jumlah Pengaduan Konsumen
Jumlah pengaduan konsumen di Jawa Tengah dan DIY sampai bulan
Agustus 2015
mencapai 353 pengaduan. Didominasi oleh sektor perbankan sebesar
79,32%. Pengaduan
yang paling banyak dilaporkan selama triwulan I 2015 adalah
mengenai Kredit
bermasalah, dimana sebagian besar mengajukan permohonan
restrukturisasi kredit.
Kendala Dalam Upaya Perlindungan Konsumen
- Untuk masalah masalah terkait IKNB dan Lembaga Jasa Keuangan
yang tidak berkantor
pusat di Jawa Tengah, harus melakukan koordinasi dengan Kantor
Pusat OJK sehingga
prosesnya membutuhkan waktu.
- Banyak konsumen belum paham mengenai produk dan jasa keuangan
yang digunakan
sehingga konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya.
5. Mekanisme kerja yang sudah dibangun oleh OJK agar komunikasi
antar lembaga dapat
terbangun dan berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan
penanganan krisis
di Provinsi Jawa Tengah :
Dalam rangka melakukan koordinasi dengan lembaga lain, OJK KR 4
telah menjalin kerjasama
dengan beberapa instansi, antara lain:
- Dalam rangka Edukasi, OJK Kantor Regional 4 melakukan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi (Undip, Unwahas, UNIKA, UNNES, dan USM ) dan Yayasan
(Yayasan Purba
Dhanarta, dan PKK).
-
- Dalam rangka meminta masukan maupun informasi kendala di
lapangan, OJK Kantor
Regional 4 melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan
industri keuangan,
meliputi Perbarindo, Perbanas, Asbisindo, Bank Umum, dll.
- Dalam rangka melakukan kajian mengenai kondisi industri
keuangan Jawa Tengah dan
DIY, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Undip.
- Dalam Rangka Budaya Kerja, membentuk Forum Budaya Kerja
Lembaga Jasa Keuangan
untuk sharing informasi mengenai budaya kerja masing masing
LJK.
D. BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH
1. Perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di
Provinsi Jawa
Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut
:
- Penggunaan konsep “miskin” dan “hampir miskin” digunakan untuk
mengelaborasi
kelompok kemiskinan (makro dan mikro) secara lebih rinci.
- Penduduk “miskin” merupakan kelompok penduduk yang berada di
bawah
garis kemiskinan (GK); sedangkan penduduk “hampir miskin”
merupakan
penduduk tidak miskin yang berada di bawah 1,2 GK.
- Perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama tiga
tahun terakhir cenderung
menurun. Kondisi terakhir di bulan Maret 2015 tingkat kemiskinan
Jawa Tengah tercatat
sebesar 13,58 persen. Tahun 2013, persentasenya masih tercatat
sebesar 14,56 persen
(Maret) dan 14,44 persen pada bulan September.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) 2008
dan 2011, persentase penduduk miskin dan hamper miskin pada
periode 2008-2011
menunjukkan terjadinya penurunan.
MISKIN & HAMPIR MISKIN JAWA TENGAH BERDASARKAN PPLS2008
& PPLS2011
2. Data terkait perkembangan pembangunan di daerah yang
diantaranya memuat angka
kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan
Indeks
Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :
- Berikut ditampilkan beberapa gambaran ringkas Jawa Tengah
terkait data kemiskinan,
pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
-
PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN JAWA TENGAH, TAHUN 2010-2015
TPAK dan TPT JAWA TENGAH, 2014-2015
PERKEMBANGAN GINI RATIO 2012 - 2013
IPM JAWA TENGAH 2010 - 2014
-
- Data-data terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
pendapatan, dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dimuat dalam publikasi “Indikator
Utama Sosial, Politik, dan
Keamanan” yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah setiap
tahun.
- Sebagai catatan, pendapatan dalam mengukur ketimpangan
pendapatan didekati dengan
data pengeluaran.
3. Data mengenai tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah 3
(tiga) tahun terakhir serta karakteristik komoditas pendorong
inflasi dan faktor penyebabnya di setiap
Kabupaten :
- Tingkat inflasi (year-on-year) di Provinsi Jawa Tengah 3 tahun
terakhir (2013-
2014, dan 2015) relatif moderat. Nilainya selalu berada di bawah
angka inflasi nasional.
- Tahun 2013, inflasi year-on-year Jawa Tengah tercatat sebesar
7,99 persen
(Nasional = 8,38 persen); tahun 2014 sebesar 8,22 persen
(Nasional = 8,36 persen); dan
tahun 2015 (kondisi sampai September 2015) sebesar 5,78 persen
(Nasional = 6,83
persen).
INFLASI YEAR ON YEAR JAWA TENGAH 2013 – 2015
- Komoditas yang menjadi penyebab utama terjadinya inflasi di
Jawa Tengah umumnya
dipengaruhi oleh komoditas yang termasuk volatile good seperti
beras, daging ayam ras,
bumbu-bumbuan (cabe merah, bawang merah), serta administered
goods terutama bahan
bakar minyak yang berdampak langsung terhadap tarif
angkutan.
KOMODITAS PENYUMBANG UTAMA INFLASI TAHUN 2015 (s/d
September)
-
- Komoditas penyebab inflasi antar kabupaten saat ini baru bisa
didekati melalui gambaran
inflasi pada 6 kota inflasi (Cilacap, Purwokerto, Kudus,
Surakarta, Semarang, Tegal). Setiap
kota inflasi dianggap dapat menggambarkan kondisi pada
kabupaten/kota di sekitarnya.
4. Evaluasi tentang pemutakhiran dan sinkronisasi data antara
data pusat dan data
Provinsi/Kabupaten/Kota serta langkah-langkah yang sudah
dilakukan dalam upaya
melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data :
- Pemutakhiran dan sinkronisasi data antara data pusat dan
Provinsi/Kabupaten/ Kota tetap
dilakukan, khususnya terhadap data-data strategis dan data-data
yang terkait dengan
target pembangunan.
- Pemutakhiran yang baru selesai dilakukan BPS adalah
Pemutakhiran Basis
Data Terpadu (PBDT) 2015, dimana data dari hasil Pendataan
Program Perlindungan
Sosial (PPLS) 2011 sebagai database yang digunakan oleh
pemerintah dalam penetapan
rumah tangga sasaran dinilai sudah banyak mengalami
perubahan.
- Sinkronisasi data yang dihasilkan BPS pada umumnya berlangsung
sebelum data dirilis.
Sinkronisasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas data
dalam hal kewajaran dan
konsistensinya. BPS Jawa Tengah ikut berkontribusi dalam Forum
Data yang
diselenggarakan oleh pihak Pemda dalam rangka sinkronisasi
data.
5. Peran BPS Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian inflasi di
daerah yang dilakukan
oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) :
- Sesuai kesepakatan bersama mitra kerja dan menimbang bahwa
posisi BPS tidak dalam
tataran kebijakan pengendalian inflasi, maka peran BPS Provinsi
Jawa Tengah dalam rapat-
rapat Tim TPID di daerah adalah hanya sebatas memberikan
kontribusi data terkait
tentang perkembangan harga-harga dan angka inflasi; selain
sebagai nara sumber untuk
menjelaskan konsep, penghitungan, dan analisis data inflasi
kepada mitra kerja di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.
-
E. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI
JAWA TENGAH
1. Hasil temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
terhadap pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Keuangan
Daerah di Provinsi
Jawa Tengah dan tindak lanjut hasil temuan tersebut selama 3
(tiga) tahun terakhir :
BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan yang
dimuat dalam LHP. Pembahasan tindak lanjut dilaksanakan bersama
entitas yang diperiksa
setiap semester 1 Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi /
Kabupaten / Kota adalah
sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah Nilai (Rp) %
1. Temuan 8.546 5.116.926.462.780
2. Rekomendasi 17.696 1.222.758.952.429
3. Status Pemantauan Tindak Lanjut
a. Sesuai dengan rekomendasi 14.311 569.985.960.642 80,87%
b. Belum sesuai dengan rekomendasi
2.990 645.967.935.723 16,90%
c. c. Belum Ditindaklanjuti 384 4.637.556.846 2,17%
d. Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
11 2.030.702.458 0,08%
4. Nilai Penyerahan Aset 488.695.243.675
Sampai dengan Semester I tahun 2015, dari 17.696 rekomendasi,
80,87%, 16,9% sudah
ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan rekomendasi, dan
sebesar 2,17% belum
ditindaklanjuti. Dari hasil keseluruhan tindak lanjut tersebut,
telah masuk ke kas daerah
sebesar Rp488.695.243.675.
2. Hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap
pembangunan di daerah dan
pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang
melakukan
audit/pemeriksaan tersebut :
Sesuai amanat Undang-undang BPK melaksanakan 3 jenis pemeriksaan
, yaitu pemeriksaan
keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu.
- Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan.
- Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri
atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
aspek aktivitas.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang
tidak termasuk
-
dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja. Topik-topik pemeriksaan
kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK sangat
dekat kaitannya dengan
keberlangsungan pembangunan di daerah, misalnya :
Pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan akses air
minum berbasis
masyarakat yang layak dan berkelanjutan (dilaksanakan di
Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Wonogiri pada 21 September – 20 Oktober 2015)
Pemeriksaan atas operasional RSUD (RSUD Kabupaten Blora dan
Sragen pada
September – Oktober 2015). Penentuan topik pemeriksaan kinerja
BPK mengacu pada
program-program pemerintah yang menjadi prioritas nasional dari
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah.
Topik-topik
pemeriksaan kinerja yang dipilih dituangkan dalam Rencana
Strategik (Renstra) BPK.
Peran Tim Sesuai PMP
Pengawasan terhadap pemeriksa dilakukan dengan supervisi
lapangan yang diatur
dalam Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK (Keputusan BPK
nomor 1 /K / I-
XVII.2 /2 / 2008 tentang PMP). Supervisi dilakukan secara
berjenjang mulai dari Ketua
Tim, Pengendali Teknis, sampai dengan Penanggung Jawab
pemeriksaan, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil
pemeriksaan.
Selain itu, BPK juga melakukan evaluasi pemeriksaan untuk
menilai apakah
pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Evaluasi
pemeriksaan dimulai setelah penyampaian LHP. Pihak-pihak yang
terlibat dalam proses
evaluasi pemeriksaan meliputi Ditama Revbang untuk evaluasi
laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dalam proses penyusunan IHPS, Itama untuk evaluasi atau
review sistem
pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan AKN untuk
evaluasi hasil pemeriksaan
internal AKN sebagai penyempurnaan LHP, kertas kerja pemeriksaan
(KKP) dan penilaian
kinerja pemeriksa.
Adapun dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa BPK berpegang
pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan berpegang pada Kode Etik
untuk menjamin
independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya.
Dibentuk suatu Majelis Kehormatan yang bertugas menegakkan Kode
Etik.
-
3. Langkah-langkah dan berbagai pembinaan yang sudah dilakukan
oleh BPK Perwakilan
Jawa Tengah dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan di
daerah baik
pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota :
Unsur pembinaan BPK untuk langkah perbaikan kinerja laporan
keuangan di daerah
dituangkan dalam bentuk rekomendasi, simpulan, atau pembahasan
rencana aksi atas
hasil-hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah
daerah.
Undang-undang memberikan kepada BPK kewenangan untuk memberikan
pendapat
kepada pemerintah pusat/daerah, serta memberikan pertimbangan
atas rancangan sistem
pengendalian internal pemerintah pusat/daerah sebelum
ditetapkan.
4. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah dalam
melakukan empowering terhadap pegawai Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah agar
penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik, yakni
:
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjalin koordinasi yang
baik
dengan Inspektorat di wilayah provinsi Jawa Tengah.
BPK juga berperan aktif dalam mengawal implementasi Standar
Akuntansi Pemerintah
(SAP) Berbasis Akrual dengan melakukan pemeriksaan kinerja atas
efektivitas upaya
pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual.
Entitas yang diperiksa terkait implementasi SAP berbasis akrual
adalah:
- Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang (Jateng I)
- Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali (Jateng II)
- Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang (Jateng III)
- Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan (Jateng IV)
Pelaksanaan pemeriksaan serentak dilakukan pada 17 September
sampai dengan 1
Oktober 11 Oktober 2015.
5. Saran-saran dan pandangan yang ingin disampaikan Kantor
Perwakilan BPK Provinsi
Jawa Tengah kepada Komisi XI DPR RI sebagai masukan perbaikan
kinerja dan
pengawasan mendatang, sebagai berikut :
BPK dapat melakukan tusi pemeriksaan secara optimal jika
didukung dengan jumlah
auditor yang memadai melalui penambahan auditor dan / atau
penggunaan KAP.
Permintaan APH untuk penghitungan kerugian negara dan pemberian
keterangan ahli
dapat dipenuhi melalui unit khusus dan spesialisasi pemeriksaan
investigative.
Pemeriksaan eksternal BPK dan pengawasan internal APIP dapat
berjalan secara
koordinatif jika diterapkan kerjasama kelembagaan dalam bentuk
MoU.
-
Dalam melaksanakan pemeriksaan tematik berbasis pada
RPJMN/RPJMD, BPK perlu
didukung dengan anggaran operasional yang cukup terutama untuk
membiayai jasa
ahli/konsultan, biaya uji laboratorium dsb.
F. JAJARAN KANWIL KEMENKEU JAWA TENGAH
1. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Dan
Bea Cukai Selama 3
(tiga) Tahun Terakhir Di Provinsi Jawa Tengah :
a. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 sd 2015 (dalam
jutaan rupiah) Target dan Realisasi Pajak Tahun 2012 s.d. 2014
Realisasi Penerimaan s.d. 27 Oktober 2015
b. KANWIL DJP JAWA TENGAH II Target dan Realisasi Pajak Tahun
2012 s.d. 2014
Jenis Pajak 2012 2013 2014
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
A. Pajak
Penghasilan 2.881.417 2.882.304 100,03 3.783.262 3.346.609 88,46
3.905.099 4.192.302 107,35
B. PPNdanPPnBM 1.696.671 1.841.040 108,51 2.483.478 2.121.562
85,43 2.514.219 2.639.754 104,99
C. PBB dan
BPHTB 286.024 362.793 126,84 92.631 94.494 102,01 28.155 32.391
115,05
D. Pajak Lainnya 183.755 134.114 72,99 184.238 149.944 81,39
167.589 155.299 92,67
JUMLAH (A + B +
C+D) 5.047.867 5.136.262 101,75 6.543.609 5.634.979 86,11
6.615.061 6.855.887 103,64
Jenis Pajak 2012 2013 2014
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
A. Pajak
Penghasilan 6,175,329 5,488,313 88.87 6,712,150 6,647,566 99.04
8,311,308 8,551,243 102.89
B. PPNdanPPnBM 4,491,377 4,405,371 98.09 5,871,977 5,581,174
95.05 9,135,032 8,042,855 88.04
C. PBB dan BPHTB 230,527 283,278 122.88 204,654 192,864 94.24
73,921 80,009 108.24
D. Pajak Lainnya 258,832 173,605 67.07 233,911 188,470 80.57
206,747 198,541 96.03
Jumlah
(A+B+C+D) 11,156,064 10,351,093 92.78 13,022,692 12,610,236
96.83 17,727,008 16,874,697 95.19
Jenis Pajak 2015
Rencana Realisasi %
A. Pajak Penghasilan 12,690,118 8,004,593 63.08
B. PPNdanPPnBM 14,967,799 7,610,488 50.85
C. PBB dan BPHTB 75,035 3,632 4.84
D. Pajak Lainnya 364,603 168,000 46.08
Jumlah (A+B+C+D) 28,097,556 15,791,104 56.20
-
Realisasi Penerimaan s.d. 27 Oktober 2015
JENIS PAJAK 2015
Rencana Realisasi %
A. Pajak Penghasilan 5.882.633 3.469.448 58.98
B. PPNdanPPnBM 3.842.685 2.131.494 55.47
C. PBB dan BPHTB 32.234 7.783 24.15
D. Pajak Lainnya 298.703 131.529 44.03
JUMLAH (A + B + C+D) 10.056.255 5.740.254 57.08
c. * Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA 3
(Tiga) Tahun Terakhir
* Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA sampai 15
Oktober 2015
* Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA per
KPPBC
-
*Tabel Kinerja Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memperlancar
Penerimaan Negara Dari
Sektor Pajak Dan Bea Dan Cukai Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir
Antara Lain Sebagai Berikut Ini: a. Kanwil Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Jawa Tengah
Kekurangan kuantitas SDM di bidang pengawasan
- Rasio pengawasan oleh AR = 1 : 3.500 WP
- Rasio fungsional pemeriksa = 1 : 4.590 WP
- Rasio WP penunggak pajak dengan juru sita 1 : 3.620 WP
Beberapa KPP belum memiliki gedung sendiri dan lokasinya berada
di luar wilayah
kerja, yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas Wajib Pajak.
Kondisi perekonomian
Sumber: KER BI (data diolah)
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami perlambatan sejak
2013, dengan inflasi
yang selalu naik setiap tahunnya, kecuali tahun 2015 sementara
sampai dengan triwulan
kedua mengalami penuruan inflasi.
2012 2013 2014 2015*)
1 Pertumbuhan PDRB 5.34 5.14 5.40 4.80
2 Laju Inflasi 4.24 7.98 8.22 6.15
3 Indeks Harga Konsumen (IHK) 132.13 142.68 118.60 119.18
TahunNo Indikator
PDRB, INFLASI, IHK
*) Dalam Triliun
2012 2013 2014 2015*)
1 Dana Pihak Ketiga 142.25 167.39 188.11 201.05
2 Kredit 150.98 176.61 198.15 205.20
3 Loan to Deposit Ratio (%) 106.14 105.51 105.34 102.06
4 Net Inflow 14.81 20.14 23.21 14.88
No IndikatorTahun
KEUANGAN-PERBANKAN
-
Dari segi keuangan dan perbankan, terjadi trend penuruan Loan To
Deposit Ratio dengan
net inflow uang yang sangat besar, menunjukkan semakin banyak
uang yang disimpan di
bank karena merasa lebih aman daripada melakukan investasi/
membuka usaha.
Akibatnya sektor riil tidak terealisasi sebagaimana diharapkan
yang berdampak
langsung pada penerimaan pajak.
Keterbatasan kewenangan penegakan hukum
Penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak masih dirasakan
belum berjalan optimal
yang dikarenakan Penyidik tidak diberikan kewenangan untuk
melakukan
penangkapan/penahanan terhadap tersangka tindak pidana
perpajakan.
Pemahaman dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih perlu
ditingkatkan.
Terbatasnya data (rekening, kepemilikan aset, virtual
trading-e-commerce)
Regulasi yang kurang mendukung: kerahasiaan data rekening,
pembatasan kuota impor
dan ekspor, meningkatnya PTKP.
b. KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA
Tantangan Dibidang Kepabeanan
- Pemberlakuan & Perluasan FTA yang mempengaruhi penerimaan
Bea Masuk
- Adanya Kebijakan Fiskal penurunan tarif Bea Masuk
- Adanya Kebijakan Tata Niaga impor dan ekspor
- Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar
Tantangan Dibiang Cukai
- Trend produksi dan distribusi/konsumsi BKC antar pabrikan yang
berfluktuasi cukup
tinggi
- Adanya modus pengiriman paket BKC antar pulau
3. Kinerja Pengawasan Barang Kena Cukai (Preventif dan Represif)
yang telah
dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Jawa Tengah :
Kinerja Pengawasan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta
Kinerja Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai :
Preventif : a. Membuat database dan profiling terkait BKC serta
menerapkan risk management b. Membentuk Satgas Barang Kena Cukai
Ilegal c. Melakukan monitoring terhadap pengusaha/pabrik BKC secara
rutin d. Sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada pengusaha
BKC dan asosiasi pengusaha
BKC
-
4. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aparat Pajak Sehingga Tidak
Terjadi
Kebocoran Penerimaan Negara:
a. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah
- Pengawasan dan pembinaan terhadap aparat Pajak (DJP) telah
dilakukan sesuai dengan
aturan kepegawaian dalam UU ASN dan PP 53 tahun 2010 tentang
disiplin pegawai
dimana atasan langsung wajib melaksanakan pengawasan melekat
terhadap pegawai
/aparat bawahannya, selain itu di instansi kami juga terdapat
Unit Kepatuhan Internal
yangmemiliki fungsi sebagai pengendali internal memastikan
pegawai /aparat pada
instansi kami bekerja sesuai dengan kode etik dan disiplin
pegawai.
- Pengawasan dan pembinaansecara preventif dan kuratif.
Preventif : Penanaman Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode
Etik Pegawai dan
Disiplin Pegawai yang dilakukan secara rutin minimal 1 tahun
sekali
melalui In House Training (IHT); Pembinaan dan Pengawasan dari
atasan
langsung (Pengawasan Melekat); Adanya Whistle Blowing System
(WBS).
Kuratif : Penjatuhan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terhadap
pegawai yang melakukan pelanggaran.
- Secara Organisasi telah dilakukan pembentukan Unit Eselon II
yang menangani khusus
tentang kepatuhan internal yaitu Direktorat Kepatuhan Internal
dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur (KITSDA), yang kemudian diturunkan ke unit
di bawahnya untuk
lebih memudahkan pengawasannya yaitu pembentukan unit kerja
kepatuhan internal
di setiap Kantor Wilayah dan KPP.
Kinerja Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai :
Represif : a. Melakukan patroli secara inetnsif pada sentra
produksi Hasil Tembakau untuk mengeliminasi
produksi Hasil tembakau ilegal b. Operasi pasar BKC secara rutin
di daerah – daerah yang rawan peredaran HT ilegal untuk
menekan peredaran HT ilegal (dengan 3 skema) c. Melakukan
penindakan terhadap pelanggar Undang-Undang Cukai; d. Melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai;
-
b. KWBC JATENG dan D.I. YOGYAKARTA
Kegiatan PKPT (Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas) Pada
Kanwil dan
KPPBC Di Lingkungan Kanwil DJBC Jateng dan DIY Data Penindakan
KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2013
Data Penindakan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2014
Data Penindakan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2015
NO TEMA NAMA KANTOR JUMLAH PKPT
1. Pengawasan Kantor Pos Lalu Bea KWBC Jateng dan DIY 4
2. Pengawasan KB, MMEA,EA KPPBC Surakarta 5
3. Pemeriksaan fisik impor KPPBC Tanjung Emas 2
4. Pemeriksaan SOP semua Seksi KPPBC Cilacap 1
5. Pengawasan pengembalian Cukai KPPBC Pekalongan 2
6. Pengawasan Kantor Pos KPPBC Purwokerto 1
Jumlah 15
-
5. Penyerapan Anggaran APBN Kanwil Kementerian Keuangan Selama 3
(tiga) tahun
terakhir. Serta Faktor-faktor yang Memperlancar Dan Atau
Kendala-kendala Dalam
Proses Penyerapan Anggaran :
* Kanwil DJP Jawa Tengah I
*Kanwil DJP Jawa Tengah II
*Penyerapan Anggaran Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Faktor-Faktor yang Memperlancar Penyerapan Anggaran :
- Penyusunan RKAKL yang telah melibatkan semua unsur yang ada di
dalam satker
sehingga mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan dan
anggaran.
- Adanya ULP ditingkat wilayah yang dapat memperlancar kegiatan
pengadaan lalui proses
lelang.
Kendala dalam Penyerapan Anggaran
- Ketersediaan pejabat pengelola keuangan yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan yang
ada (sertifikat pengadaan untuk pejabat PPK, Pejabat
pengadaan)
- Terdapat perubahan jenis kegiatan prioritas nasional yang
berakibat pada kebutuhan
Anggaran yang berubah
- Adanya aturan revisi DIPA yang kurang fleksibel yang berakibat
pada lambatnya serapan
anggaran yang optimal
- Penerapan reward and punishment yang kurang seimbang terhadap
pengelola keuangan
sehingga ada kecenderungan mengurangi resiko dengan mengurangi
jenis kegiatan
pengadaan yang memiliki resiko besar.
b. KWBC Jateng dan D.I. Yogyakarta
TA Jenis Belanja Anggaran Realisasi Brutto Pengembalian
Realisasi Netto % Realisasi
Bruto
2012 Belanja Pegawai 6.592.791.000 6.030.971.225 1.630.199
6.029.341.026 91,48%
Belanja Barang 5.449.934.000 5.126.697.394 3.410.000
5.123.287.394 94,07%
Belanja Modal 994.411.000 990.351.300 0 990.351.300 99,59%
(Rp) (%)
1 2012 14.538.563.000 14.292.386.857 98,31%
2 2013 17.001.631.000 16.735.438.392 98,43%
3 2014 17.826.342.000 17.633.626.282 98,92%
No Tahun PAGURealisasi
(Rp) (%)
1 2012 16,509,599,000 15,566,301,145 94.29 %
2 2013 16,245,182,000 15,721,895,731 96.78 %
3 2014 18,199,668,000 17,481,488,420 96.05 %
No Tahun PAGURealisasi
-
Total 13.037.136.000 12.148.019.919 5.040.199 12.142.979.720
93,18%
2013 Belanja Pegawai 7.085.345.000 6.080.756.911 13.015
6.080.743.896 85,82%
Belanja Barang 7.030.070.000 6.395.431.033 1.120.000
6.394.311.033 90,97%
Belanja Modal 92.024.000 89.251.750 0 89.251.750 96,99%
Total 14.207.439.000 12.565.439.694 1.133.015 12.564.306.679
88,44%
2014 Belanja Pegawai 7.483.488.000 5.890.237.327 14.813.256
5.875.424.071 78,71%
Belanja Barang 6.794.514.000 6.766.881.437 2.336.100
6.764.545.337 99,59%
Belanja Modal 178.635.000 178.465.300 0 178.465.300 99,91%
Total 14.456.637.000 12.835.584.064 17.149.356 12.818.434.708
88,79%
2015 s.d. 30 Sept 2015
Belanja Pegawai 6.548.038.000 4.500.376.849 1.127.173
4.499.249.676 68,73%
Belanja Barang 7.082.977.000 4.603.344.256 52.000 4.603.292.256
64,99%
Belanja Modal 5.460.271.000 665.302.200 0 665.302.200 12,18%
Total 19.091.286.000 9.769.023.305 1.179.173 9.767.844.132
51,17%
c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Satker
Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
Tahun Anggaran 2013
Sumber data: monev pa.perbendaharaan.go.id
Catatan:
Blokir tertinggi ada pada belanja modal jaringan pada Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNTV). Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo dengan
persentase sebesar
46,28% dari total blokir atau senilai 52,68 milyar.
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Satker
Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
Tahun Anggaran 2014
Sumber data: monev pa.perbendaharaan.go.id
-
Catatan:
Mulai Tahun Anggaran 2014 untuk Jenis Belanja Transfer Dana Bagi
Hasil mekanisme
langsung ditransfer dari Pusat (tidak melalui kantor bayar di
Daerah dalam hal ini Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN).
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja
Satker Wilayah KerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
s.d. Oktober Tahun Anggaran 2015
Sumber data : spanint.kemenkeu.go.id
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran BelanjaPegawai Satker Wilayah
Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
Tahun Anggaran 2013 - 2015
Sumber data : monev pa.perbendaharaan.go.id
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
Tahun Anggaran 2013 - 2015
Sumbe