1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Melihat dari sejarah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat penanaman modal asing di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya keberadaan penanaman modal asing pada zaman kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial ditujukan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras sumber kekayaan alam Indonesia. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945- 1949 penanaman modal asing berlangsung dengan berbagai dinamikanya. Pada zaman Orde Lama (1949-1967), pada zaman Orde Baru (1967-1998) dan masa Reformasi (1998-sekarang) penanaman modal asing menjadi tren yang tidak dapat dipungkiri lagi segala keuntungannya. Penanaman modal asing mempunyai peranan penting
22
Embed
dalam pembangunan nasional jelas diuraikan dalam Undang ...repository.uph.edu/947/4/Chapter1.pdfPenanaman modal secara langsung dilakukan oleh para pemilik modal dengan cara membentuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Melihat dari sejarah Penanaman Modal Asing (PMA) di
Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat
penanaman modal asing di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial
dahulu. Namun tentunya keberadaan penanaman modal asing pada
zaman kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan karena
tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial ditujukan untuk
kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa
Indonesia. Oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam
masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat
pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras sumber kekayaan
alam Indonesia.
Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945-
1949 penanaman modal asing berlangsung dengan berbagai
dinamikanya. Pada zaman Orde Lama (1949-1967), pada zaman Orde
Baru (1967-1998) dan masa Reformasi (1998-sekarang) penanaman
modal asing menjadi tren yang tidak dapat dipungkiri lagi segala
keuntungannya. Penanaman modal asing mempunyai peranan penting
2
dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini
disebabkan karena pembangunan nasional Indonesia memerlukan
pendanaan yang tidak sedikit. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak
hanya didapat dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar
negeri sehingga penanaman modal asing menjadi sumber strategis
dalam pembangunan nasional. Pentingnya penanaman modal asing
dalam pembangunan nasional jelas diuraikan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam
undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan
penanaman modal, antara lain untuk:1
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1 Pasal 3 ayat (2) UUPM
3
Negara-negara lain pada saat ini tidak hanya Indonesia, baik
pemerintah atau pun pelaku usaha lainnya berlomba-lomba mencari
sektor apa yang harus dikembangkan untuk menarik investor baik
asing maupun lokal. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUPM
bahwa penanaman modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia.2 UUPM menjelaskan PMA adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh pananam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun dengan berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.3
Pada dasarnya pembangunan nasional dan pertumbuhan
ekonomi dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pelaku
usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar (swasta).
Partisipasi swasta dalam pembangunan nasional mempunyai peran
yang cukup penting, partispasi swasta diwujudkan dalam bentuk
penanaman modal. Penanaman modal di Indonesia memiliki dua jenis,
yang pertama adalah penanaman modal secara langsung (direct
investment) dan yang kedua adalah penanaman modal tidak langsung
2 Pasal 1 ayat (1) UUPM
3 Pasal 1 angka (3) UUPM
4
(indirect investment / portfolio investment). Penanaman modal secara
langsung dilakukan oleh para pemilik modal dengan cara membentuk
perusahaan sendiri, menyediakan dana yang diperlukan sendiri, dan
juga terlibat dalam manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan
penanaman modal secara tidak langsung dilakukan oleh para pemilik
modal dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh
suatu perusahaan atau unit pemerintah melalui bursa efek.4 Kedua jenis
penanam modal tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional karena sifatnya yang saling mengisi
satu sama lain.
Untuk melindungi keberadaan PMA maupun investor, negara
penerima modal dan negara penanam modal yang ingin menanam
investasi umumnya membuat perjanjian investasi yang mengatur lebih
lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan yang
disetujui oleh kedua negara. Perjanjian investasi disini disebut sebagai
Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty (BIT).
Di dalam investasi, tindakan hukum antar negara dilindungi oleh
hukum nasional dan internasional, dimana perlindungan investasi asing
berkembang dari pemikiran atas perlindungan diplomatis untuk warga
negara dan properti mereka di luar negeri oleh negara penerima
4 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan I, (Bandung :
PT Alumni, 2009) hal. 16
5
modal.5 Dalam cakupan hukum internasional, BIT dikenal sebagai
salah satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam
perjanjian dalam investasi tersebut.
Pada tahun 90an, salah satu bidang hukum internasional yang
bertumbuh dengan pesat yaitu penyebaran BIT yang fenomenal ini.
Lebih dari 1300 perjanjian tersebut telah dibicarakan, melibatkan lebih
dari 160 negara di seluruh dunia, yang disebut sebagai awal dari rezim
BIT.6 Perjanjian ini biasanya mencakup beberapa hal seperti cakupan
dan definisi investasi, penerimaan dan pembangunan, perlakuan
negara, perlakuan negara yang paling diinginkan, perlakuan yang adil
dan pantas, kompensasi bila terjadinya perampasan atau kerusakan
investasi, jaminan bagi pengiriman dana secara gratis, dan mekanisme
penyelesaian sengketa, baik untuk negara-negara dan investor-negara.7
Secara sederhana, BIT dapat diartikan sebagai bagian alternatif dalam
rezim investasi global yang mengatur bagaimana negara dan
pemerintahannya dapat mengatur aset-aset yang dimiliki oleh pihak
asing. Sehubungan dengan BIT, rezim investasi adalah sebuah bagian
5 Subedi, Surya P., International Investment Law, Reconciling Policy and Principle,
(Hart Publishing, 2008) hal. 8-13 6 Untuk daftar perjanjian, lihat United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, Annex I
at 159- 217, U.N. Doc. UNCTAD/ITE/IIT/, U.N. Sales No. E98.ll.D.8 (1998). The
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) secara terpisah
mengumpulkan daftar lebih dari 110 perjanjian yang melibatkan 155 negara sampai
akhir tahun 1966. Lihat ICSID, Bilateral Investment Treaties 1959-1996 7 “Investment Instruments Online | What are BITs?” (17 Agustus 2004).
http://www.unctadxi.org/templates/Page____1006.aspx, diakses 19 September 2016