lrrrnrl Mrrifim lndnnacir Konsen'Baoi-Behan' KRI Banda Aceh-593/PT PAL Konsep 'Bagi-Beban' dalam Keamanan Maritim di Nusantara lndonesia Kolonel Laut (Kh) Kresno Buntoro LLM, Phd Perairan Indonesia merupakan sea lanes of communication (SE OC) untuk tujuan perdagangan dunia lewat laut, pergerakan kekuatan militer, dan kepentingan maritim lainnya. Perairan Indonesia sangat strategis untuk memelihara keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas kawasan. lndonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan semua kegiatan di Iaut khususnya pencemaran di laut, penurunan sumber daya alam, dan tindakan kriminal di laut. Tantangan ini muncul sebagai akibat tuntutan dalam hukum internasional maupun nasional, akan tetapi dalam UNCLOS 1982 hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban kapal dan negara pengguna untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan maritim di negara yang memiliki SLOC. Ttrjuan dari paper ini adalah untuk memberika pandangan betapa rawannya Perairan Indonesia dan betapa beratnya beban Indonesia untuk menjaga dan mengamankannya. Beberapa rekornendasi ditawarkam untuk mencoha mernbagi beban keannanare nnaritine Bchususnya di SLOC dam cEroke points Perairam [ndonesia"
12
Embed
dalam Keamanan Maritim di Nusantara lndonesiajurnalmaritim.tnial.mil.id/wp-content/uploads/2018/02/2014-Volume-2-Part-1JURNAL... · di laut, penurunan sumber daya alam, dan tindakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
lrrrnrl Mrrifim lndnnacir Konsen'Baoi-Behan'
KRI Banda Aceh-593/PT PAL
Konsep 'Bagi-Beban'dalam Keamanan Maritimdi Nusantara lndonesiaKolonel Laut (Kh) Kresno Buntoro LLM, Phd
Perairan Indonesia merupakan sea lanes of communication
(SE OC) untuk tujuan perdagangan dunia lewat laut,
pergerakan kekuatan militer, dan kepentingan maritim
lainnya. Perairan Indonesia sangat strategis untuk memelihara
keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas kawasan.
lndonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan
mengamankan semua kegiatan di Iaut khususnya pencemaran
di laut, penurunan sumber daya alam, dan tindakan kriminal
di laut. Tantangan ini muncul sebagai akibat tuntutan dalam
hukum internasional maupun nasional, akan tetapi dalam
UNCLOS 1982 hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur
tentang kewajiban kapal dan negara pengguna untuk ikut
bertanggung jawab terhadap keamanan maritim di negara
yang memiliki SLOC. Ttrjuan dari paper ini adalah untuk
memberika pandangan betapa rawannya Perairan Indonesia
dan betapa beratnya beban Indonesia untuk menjaga dan
mengamankannya. Beberapa rekornendasi ditawarkam untuk
mencoha mernbagi beban keannanare nnaritine Bchususnya di
SLOC dam cEroke points Perairam [ndonesia"
Konsef' 'Fagi-Behan' Seltember "014/Vot ''No 1 3Q
Pendahuluan
Konvensi Hukum Laut Perserikan Bangsa
Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)I
merupakan salah satu perjanjian internasional yang
sangat komprehensif terkait dengan pengaturan
kelautan.' Walaupun banyak ketimpangan dan
lubang dalam ketentuan di UNCLOS,'tetapi
ketentuan itu mencakup seluruh spektrum
permasalahankelautanlkemaitiman,otermasuk
penentuan garis pangkal, pembentukan rejim negara
kepulauan, lebar laut teritorial, pembentukan zona
Developments in Technique at the United Nations Conference on the Law ofthe Sea' (i981) 75 American Journal oflnternational Law
324.
8. Karin M Burke and DeborahADeleo, 'Innocent Passage and Transit Passage in the United Nations Convention on the Law ofthe Sea'
(1982-1983) 9 Yale Journal ofWorld Public Order 390.g. ITNCLOS tidak mengenal istilah non-archipelagic state, paper ini menggunakan istilah itu hanya untuk menegaskan perbedaan antara
negara kepulauan dan negara bukan kepulauan. Negara kepulauan adalah negarapattai, tetapi tidak semua negara pantai merupakan
negara kepulauan dan menikmati hak-hak negara kepulauan. Untuk menjadi negara kepulauan suatu negara pantai harus memenuhi
kriteria yang diatur dalam Pasal46 dan 47 IINCLOS.
10. Pasal 49 TINCLOS menyebutkan bahwa suatu negara kepulauan dalam melaksanakan kedaulatannya harus selalu didasarkan pada
ketentuan-ketentuan dalam LNCLOS.1 1. Konsep keselamatan dan keamanan maritim menjadi konsep yang berkembang sangat cepat khususnya setelah kejadian 1 1 September .
Konsep ini tercermin dari resolusi dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Intemational Maritime Organization (IMO). Salah satunya
adalah perubahan moto IMO dari 'safer ships, cleaner oceans' menjadi 'safe, secure and efficient shipping on clean oceans.'
12. Kepentingan negara lain di wilayah suatu negara kepulauan terdapat pada Pasal 5l IINCLOS. Kepentingan tersebut ada yangjelas yaitu*tiaditioial
fishing rights" dan adayang tidak terdefinisikan secara jelas hanya menggunakan istilah"legitimate interest". Berdasarkan
pengalamarlndonesii kepentingan negara lain di wilayah nusantara Indonesia yaitu hak perikanan tradisional, meletakkan kabel bawah
laut, dan lintas khusus.
1 3 . Pasal 46 (a) (b) UNCLOS menyebutkan "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan
dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dapat mencakup kepulauan yang lainnyajika secara histori telah dianggap sebagai satu kesatuan
geografi, ekonomi, dan politik.
14. Pasal 49 IINCLOS.1 5. Pasal 47 UNCLOS menyebutkan bahwa negara kepulauan dapat meanrik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik terluar
dari pulau terluar ataukaratgkering dari kepulauan. Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 100 mil laut. Panjang garis
p*gtA demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga3 Yo dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi
setiip kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. Garis pangkal demikian
tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara
permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatujarak yang
tidak melebihi lebar laut territorial dari pulau yang terdekat. garis panggkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara
kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negaxa lain dari laut lepas atauzona ekonomi eksklusif'
16. Pasal 3 dan 48 LINCLOS.
17. Pasal 56 UNCLOS.18. Pasal 77 IINCLOS.19 Pasal 17 UNCLOS..20. Pasal 52 UNCLOS.21. Pasal 38 UNCLOS.22. Choke point dalam paper ini mengandung arti selat yang sempit dan dangkal yang digunakan untuk perdagangan dunia lewat laut.
23. Pasal 35 dan 3O III.{CLOS. Berdasarkan Pasal 20 IIU Nomor 6 Tahun 7996 tenlang Perairan Indonesia, selat yang digunakan untuk
pelayaran internasional di Indonesia adalah Selat Malaka dan Singapura. Bacaan selanjutnya, "; "; "; Jose Atonio deYtutriaga, Straits
(Js ed for International Navigation : A Spanish P erspective (1991), 4-12.
24. Terdipatbanyak usulan terkait dengan bagi beban dipaparan dalam pertemuan terkait dengan Selat Makala dan Singapura seperti dalam
Jakarta Meeting 7-8 September 2005, Kuala Lumpur Meeting 18-20 September 2006, Singapore Meeting 2-4 September 2007, dan
beberapa pertemuan/ meetings on cooperative mechanism such as Meeting in Penang Malaysia 16-17 April 2008 discussed on
navigation's fund. Lihat, Arief Havas Oegroseno, 'Threat to maritime. Security and Responses thereto: A Focus on Armed Robbery
against Ships at Sea in the Sfiait of Malacca and Singapore: The Indonesian Experience', (2008) Ninth Meeting United Nations
Informal Consultative Process on Oceans and the Law ofthe Sea
<http://www.un.org,/Depts/los/consultativejrocess/documents/9-oegroseno_presentation.pdf > at 1 October 2009; " .
25. Pasal8 LTNCLOS.
26. Pasal 53 dan 54 Bab IV UNCLOS.
Konsep 'Bagi-Behan' sef'temher 1014/Vot ^-No 1 40
27. BabIILTNCLOS.28. Bab V IINCLOS.29. BabVIUNCLOS.30. BabVIIUNCLOS.31. Pasal 34 s.d.45 Bab III LINCLOS.
32. Pasal 122 dar 123 Bab IX LINCLOS
33. Terdapat kebebasan melintas di ZEE dan laut bebas, dan lintas sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 51 IINCLOS.
34. Terdapat berbagai jenis dan tipe sarana bantu navigasi dimana sebagian sangat mahal karena tergantung dengan teknologi satelit, selain
itu terdapat electronic navigation charts, global positioning system, radio beacons dan mercu suar yang digambarkan di system navigasi
satelit, dan long range identification and tracking system yang telah diadopsi oleh Maritime Safety Committee (MSC) IMO pada 81"
session in May 2006.
35. Pasal 26 (1) LTNCLOS.
36. Sumber http://www.recaao.org/Portalsi0/docs/Reports/2013/ReCAAP%20ISC%20Annua1%202013%20Report.pdf, diakses pada
tanggal 18 Agustus 2014.
37 . 1 50 insiden tersebut terdiri dai 147 kejadian sesungguhnya dan 9 kejadian percobaan.
38. Terdapat perbedaan pengertian antara pembajakan (piracy) dan perompakan, (robbery) dalam hukum intemasional perbedaan itu terkait
dengan tempat kejadian yaitujika pembajakan te{adi di laut bebas, sedangkan perompakan terjadi di wilayah kedaulatan suatu negara.
Istilah perompakan (robbery) bukan merupakan istilah hukum, akan tetapi hanya istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan
keiadian di wilayah kedaulatan negara. Sedangkan, dalam hukum nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,4(UHP) istilah yang
digunakan adalah pembajakan dan istilah tersebut tidak mengenal tempat kejadian pembajakan, sehingga kejadian dimana saja dapat
digunakan delik pembaj akan.
39 Sumber https://www.google-comlwebhp?sourceid=chrome-instant&ion:1&esp-l-2i9:ie=!If F-
8#q:recaapo/o20antual%o20reporto/0202013,'diakses pada tanggal 18 Agustus 2014.
40. Indonesia tidak memiliki institusi tunggal yang dapat mempublikasikan data terkait kejadian/insiden di laut. Instansi yang biasa
mengeluarkan data walaupun secara intemaal antara lain TNI Angkatan Laut, Bakorkamla, KKP, dan Ditjen Perhubungan Laut.
41. Lihat, Andrew Forbes, The Strategic Importdnce of Seaborne Trade and Shipping: A Common Interest of Asia PaciJic (2002); Andrew
Forbes, 'The Economic Impact of Disruptions to Seabome Energy Flows' inAldrew Forbes (ed), Asian Energy Security: Regional
Cooperation in the Malacca Strait (2008) vol 23, 57 , 6l-66.42. Produksi Indonesia dapat bermacam macam sebagai contohnya barang, manufaktur, produk,dan bahan mentah maupun bahan olahan.
43. Lthat, Kazumine Akimoto, 'The Current State of Maritime Security - Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lanes' (Paper
presented at the Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia, Tokyo, 2001), 4-6; Joshua Ho, 'The Importance and Security
of Regional Sea Lanes' in Kwa Chong Guan and John K Skogan (eds), Maritime Security in Southeast Asia (2007) 21
44. Lewis M Alexander, Navigational Restrictions within the new LOS context: Geographical Implications for the United Stales (1986),
289-298; Michael Lerfer, International Straits of the World: Malacca, Singapore and Indonesia (1978), 76-85.
46. Pemyataan dari Kadishidros pada, World Ocean Symposium, Manado, 15 May 2009.
47. Kementerian PerhubunganRT, Roadmap of Enhancing Safety of Transportation,<http://www.dephub.go.id/admin/modulesfupload_File/images/roadmap_to_zero.pdf) at 20 July 2009.
48. Ibid,13.49. ULCC mempunyai DWT antara 32,000-549,000.
50.Pasal 26 (2) UNCLOS.51. Diskusi dengan direktur navigasi, Ditjen Perla, Kementerian Perhubungan, Jakarta March 2008.
52. Lthat, Dalchoong Kim, 'Ocean Transportation and Sea Lanes of Communication of Korea: An Overuiew' in Choon-ho Park and Jae
Kltr Park (eds), The Law ofthe Sea: Problems from the East Asian Perspective (1987) 52
53. Pedahuluan tentang IMO dapat diakses di IMO website at <ht$:/iwww.imo.org/> at 15 April 2009. Terdapat banyak perlemuan/
meetings yang telah dilaksanakan dengant tujuan untuk menciptakan mekanisme kerjasama di Selat Malaka dan Singapura, seperti
Meeting di Penang, Malaysia on 16-17 April 2008, dan Meeting di Kuching, Malaysia on28-29 October 2008. Salah satu topik bahasan
adalah program bantuan untuk sarana bantu navigasi dan salah safu yang perlu dicatat adalah Jepang merupakan negara yang secara
konsisten membantu dimulai pada tahuna l970an.54. Permasalahan tersebut muncul pada Jakarta Statement on Enhancement of Safety, Security and Environment Protection in the Straits of
Malacca and Singapore, bulan September 2005.
55. Penjelasan Pasal 20 (2) UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.