KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI Dalam Acara Pembukaan MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 DAN MUSRENBANG RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 Oleh: HADI PRABOWO SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Surabaya, 9 April 2019
41
Embed
Dalam Acara Pembukaan MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...bappeda.jatimprov.go.id/musrenbang/paparan/paparan_kementerian_dalam_negeri.pdf · republik indonesia @kemendagri @kemendagri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
Dalam Acara PembukaanMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 DAN MUSRENBANG RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024
Oleh:HADI PRABOWO
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Surabaya, 9 April 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
1. SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH
2. GAMBARAN KONDISI MAKRO EKONOMI JAWA TIMUR
3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH PROV. JAWA TIMUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
O U T L I N EPEMBAHASAN
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
4. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5. ISU STRATEGIS LAINNYA
6. PELAKSANAAN PILPRES DAN PILEG 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNANNasional Dengan Rencana Pembangunan Daerah
Tema RKP 2020:
Peningkatan SDMuntuk Pertumbuhan
Berkualitas
Tema RKPDProvinsi Jawa Timur
Tahun 2020
“PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR UNTUK
PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERDAYA
SAING”
Prioritas Nasional RKP 2020
5
APBDTAHUN
ANGGARAN 2020
1. Pembangunan Manusia melaluiPeningkatan Kualitas Pendidikandan Kesehatan serta PengentasanKemiskinan.
2. Pemerataan Pembangunan danPenguatan Konektivitas sertaManajemen Kebencanaan.
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatanmelalui Peningkatan Nilai TambahEkonomi dan Pariwisata, KualitasKetenagakerjaan serta PerluasanKesempatan Kerja.
4. Peningkatan Ketahanan Pangan,Pengelolaan Sumber Daya Air,Energi dan Pelestarian LingkunganHidup, dan
5. Peningkatan Ketentraman danKetertiban.
5
Prioritas Daerah Prov. Jawa Timur Tahun 2020
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
RencanaPembangunan ProvinsiJawaTimurDalamKerangkaPembangunan Wilayah Jawa–Bali 2020-24
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis
Kawasan Metropolitan
Kawasan Megapolitan
Kota Baru
Ibu Kota Prov/Pusat EkonomiJalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI
KSPN BorobudurKab. Magelang, Jawa Tengah
KSPN Bromo-Tengger-Semeru
Jawa Timur
KI KendalKab. Kendal, Jawa Tengah
KSPN Kep.SeribuKab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
KI JIIPE GresikKab. Gresik, Jawa Timur
Kawasan Metropolitan Bandung Raya Kawasan Metropolitan
GerbangkertosusilaKSPN & KEK Tanjung LesungKab. Pandeglang, Banten
Kawasan Megapolitan Jabodetabek
Kota CilegonKota Serang
Kota Tasikmalaya
Kawasan Metropolitan Kedungsepur
KawasanPariwisata Bali
Kawasan Metropolitan
Sarbagita
Kota BaruMaja
Daerah Tertinggal
KI Wilmar SerangKab. Serang, Banten
Kawasan Pariwisata BanyuwangiJawa Timur
Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu “Pendorong industri,pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan” Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur
yang utama diarahkan untuk pengembangan Kawasan PariwisataBromo-Tengger-Semeru, Kawasan Pariwisata Banyuwangi,Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusilo, dan Kawasan IndustriGresik.
Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Jawa-Bali 2020-2024 yaitu Industri Manufaktur
Sub sektor industri pengolahan tembakau
Sub sektor industri kulit, barang dari kulit
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Sub sektor perdaganan
mobil, sepeda motor dan reparasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
1. Meningkatkan aksesibilitas pergerakan barang dan orang antar wilayah melaluipembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangannya sepertipembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi;
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisataseperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk investasi industripariwisata;
3. Melakukan penguatan regulasi yang berpihak kepada pengembangan ekonomi masyarakatpariwisata, UMKM, dan lainnya seperti pemberian prioritas kepada UMKM baik dari Bankumum maupun Bank Syariah;
4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing seperti program sertifikasi tenagakerja lulusan SMK untuk mendukung sektor industri pariwisata mis: KEK pariwisata dansektor industri lainnya;
5. Meningkatkan dan memantapkan kerjasama daerah untuk mendukung pembangunandaerah, pengelolaan dan pelayanan pemda kepada masyarakat sepertiGERBANGKERTOSUSILO, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan untuk melayanipasokan air bersih perpipaan di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.
Langkah-langkah yang Dilakukan untukMendukung Prioritas Nasional di Prov. JawaTimur
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Gambaran Umum Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMIProvinsi JawaTimurTahun2018
Perekonomian Provinsi Jawa Timur tahun 2018 tumbuh sebesar 5,50%,meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,45%. Pertumbuhan ini diatas pertumbuhan ekonomi Nasional, 5,17%.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditentukan oleh hampir semualapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. LajuPertumbuhan tertinggi terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum sebesar 8,88 persen; diikuti Konstruksi yaitu sebesar 7,82 persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
INFLASI PROVINSIJAWA TIMUR Maret 2019
Inflasi M to M(Maret 2019 terhadap Februari
2019)
Inflasi Tahun Kalender(Januari 2019 hingga Maret
2019)
Inflasi Year on Year(Maret 2019 terhadap Maret
2018)
0,16Persen
0,32Persen
2,35Persen
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
Prov. Jatim
Inflasi M to M(Maret 2019 terhadap Februari
2019)
Inflasi Tahun Kalender(Januari 2019 hingga Maret
2019)
Inflasi Year on Year(Maret 2019 terhadap Maret
2018)
0,11Persen
0,35Persen
2,48Persen
Nasional
Untuk mengantisipasi terjadinyainflasi dan deflasi yang tidakdiharapkan, Provinsi Jawa Timurkedepannya perlu memastikanketersediaan jumlah pasokankomoditas bahan pangan tertentudan kelancaran prosespendistribusiannya. Oleh karena itu,Provinsi Jawa Timur perlu melakukankerjasama daerah terkait pemenuhankebutuhan komoditas bahan pangan.
Laju inflasi Jawa Timur dibulan Maret 2019 mencapai0,32 persen, berada di bawahnasional sebesar 0,35 persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Inflasi M to MPada Maret 2019, dari 8 kota IHK diJawa Timur, 5 kota mengalami inflasi
Inflasi Tahun Kalender
-0,07
0,15
0,14
0,16 -0,120,36
-0,06 0,17
Terendah Kota Probolinggo
Tertinggi di Kota Malang
Jatim 0.32
Banyuwangi 0.48
Malang 0.47
Madiun 0.38
Surabaya 0.36
Kediri 0.22
Jember -0.07
Sumenep -0.12
Probolinggo -0.14
Inflasi Maret 2019Delapan Kota IHK di Jawa Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
Angka inflasi di 8 kota IHK di Jawa Timur selama Maret 2019menunjukkan Inflasi tertinggi terjadi di Malang sebesar 0,36 persen,diikuti Banyuwangi sebesar 0,17 persen Kediri sebesar 0,16 persen,Surabaya sebesar 0,15 persen, Madiun sebesar 0,14 persen.Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Probolinggo sebesar0,12 persen, Sumenep 0,07 persen dan Jember sebesar 0,06 persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
No Jenis Komoditi/Barang perubahan AndilPersentase
harga1 BERAS -0,88 -0,0420
2 DAGING AYAM RAS -3,38 -0,0403
3 MUJAIR -10,62 -0,0403
4 BENSIN -0,46 -0,0187
5 TELUR AYAM RAS -1,99 -0,0171
6 WORTEL -6,48 -0,0141
7 TONGKOL PINDANG -3,87 -0,0114
8 CUMI-CUMI -6,34 -0,0087
9 TARIP LISTRIK -0,23 -0,0085
10 JERUK -2,15 -0,0083
PersentaseNo Jenis perubahan Andil
Komoditi/Barang harga
1 ANGKUTANUDARA 9,50 0,0901
2 BAWANG PUTIH 24,69 0,0650
3 BAWANG MERAH 14,66 0,0546
4 PEPAYA 8,62 0,0147
5 TARIP KERETA API 1,92 0,0115
6 GULA PASIR 2,15 0,0113
7 UPAH PEMBANTURT 0,85 0,0099
8 NANGKA MUDA 18,49 0,0095
9 EMAS PERHIASAN 0,52 0,0085
10 PARFUM 2,88 0,0078
KOMODITI PENYUMBANG INFLASI dan DEFLASI PROV. JATIMMaret2019
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019Tiga komoditas utama yang mendorong terjadinya inflasi di bulan Maret
2019 ialah angkutan udara , Bawang Putih dan Bawang Merah. SedangkanTiga komoditas utama yang mendorong terjadinya deflasi ialah Beras,
Daging Ayam Ras, dan Mujair.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
EKSPOR PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT SEKTORFebruari2019
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
Struktur EksporProvinsi Jawa Timurdi bulan Februari2019 di dominasi olehsektor EksporNonmigas denganmenyumbang 94,98%dari total Ekspor.
Provinsi Jawa Timurperiode Januari-Februari tahun 2019masuk ke dalam tigaprovinsi penyumbangekspor nasionalterbesar yaitu dengansumbangan terhadapekspor nasionalsebesar 3.011,3 jutadolar (11,38%).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
IMPOR PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT GOLONGANPENGGUNAANFebruari2019
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
Struktur ImporProvinsi JawaTimur di bulanFebruari 2019di dominasi olehsektor ImporNonmigasdenganmenyumbang81,73% daritotal Impor.
IPM Provinsi Jawa Timur padaTahun 2017 (70,27) masihberada di peringkat 15 dari 34Provinsi dan di bawah angkanasional (70,81). Artinya, masihperlu perhatian untukpeningkatan IPM.
INDIKATOR MAKRO : 2. GAMBARANINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Pemda perlu melakukan peningkatanpelayanan dasar yang lebih baik, mulai darisektor pendidikan, kesehatan hinggadukungan ketersediaan infrastruktur dasar(sanitasi, air bersih, sekolah, puskesmas,sarana dan prasarana mobilitas) yangsesuai dengan Standar Pelayanan Minimal(SPM).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jatim tahun 2018 mencapai(3,99%) berada di bawah rata-rata Nasional (5,34%). Berdasarkan trendsejak Tahun 2014-2018, TPT Provinsi Jatim berfluktuasi meskipuncenderung mengalami penurunan dan masih di bawah rata-rata Nasional.
TPT Provinsi Jawa Timur di dominasi oleh tingkat lulusan sekolahkejuruan SMK.
Diperlukan upaya antara lain koordinasi dan kerjasama untuk sinkronisasiantara kebutuhan pasar dengan penyedia tenaga kerja, dan Penciptaanlapangan pekerjaan melalui percepatan industrialisasi yang berbasisbahan baku lokal yang didukung lembaga pendidikan vokasi
Sumber Data : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Capaian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
21,2
9
14,8
8
11,4
8
10,9
9
5,79
4,34
4,13
4,08
3,97
3,26
3,18
2,93
2,92
2,91
2,17
2,09
1,97
1,93
1,93
1,69
1,64
1,62
1,51
1,48
1,46
1,44
1,20
1,05
0,90
0,90
0,68
0,64
0,54
0,30
Anggaran Fungsi Pendidikan
triliun rupiah
53,8
2%
41,2
6%
41,2
2%
41,0
1%
40,1
6%
38,0
4%
37,9
7%
37,4
0%
37,2
5%
36,7
3%
36,1
3%
35,4
3%
34,5
7%
34,3
6%
34,0
8%
33,9
8%
33,5
3%
33,0
0%
32,6
3%
32,6
0%
32,2
5%
32,0
2%
28,9
1%
28,8
2%
28,5
9%
26,7
2%
26,3
1%
25,4
9%
25,1
5%
24,5
0%
20,3
3%
18,7
9%
17,1
4%
9,95
%
Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Rata-Rata
rata-rata 32,06%
Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2019
Alokasi anggaranfungsi Pendidikanpada APBDProvinsi JawaTimur Tahun2019, mencapaiRp. 11,48 trilyunatau 34,36% daritotal belanja.Angka tersebutberada di atasrata-rata Nasionaldan ada diperingkat 14.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
APK danAPM ProvinsiJawaTimur
Sumber Data: Kemendikbud, 2019
APM Provinsi Jawa Timur Tahun2017/2018 tertinggi adalah jenjangpendidikan SD/sederajat yaitusebesar 94,2 persen. APK ProvinsiJawa Timur Tahun 2017/2018tertinggi pada jenjang pendidikanSD/sederajat dan SMP/sederajadyaitu sebesar 104,9. Kondisi inimenunjukkan masih terdapatsejumlah siswa yang berusia di luarbatas usia sekolah (lewat umur usiasekolah pada jenjang tersebut) padajenjang pendidikan SD/sederajatdan SMP/sederajad.
Penerapan Standar PelayananMinimal (SPM) bidang pendidikanbaik oleh pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota,diharapkan dapat menjadi solusiuntuk mengatasi permasalahantersebut.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
9,62
4,30
3,86
2,52
1,83
1,28
1,12
1,11
0,95
0,93
0,81
0,81
0,79
0,73
0,73
0,64
0,60
0,57
0,55
0,50
0,45
0,44
0,42
0,42
0,39
0,38
0,35
0,34
0,30
0,26
0,24
0,20
0,18
0,17
Anggaran Fungsi Kesehatan
20,2
2%
16,2
0%
15,2
7%
14,3
1%
14,1
0%
13,5
3%
13,3
9%
13,1
7%
12,9
0%
12,4
6%
12,0
3%
11,9
9%
11,5
2%
11,4
3%
11,2
6%
11,1
6%
11,0
2%
10,6
8%
10,6
5%
10,3
9%
10,3
6%
10,1
3%
10,1
3%
9,84
%
9,79
%
9,73
%
8,95
%
8,51
%
7,30
%
6,92
%
6,65
%
6,25
%
4,28
%
3,80
%
Rasio Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja Daerah Diluar Gaji Rata-Rata
triliun rupiah
rata-rata 10,89%
Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah
Alokasi Anggaran Fungsi KesehatanTerhadap Total Belanja APBD Tahun 2019
Alokasi anggaranfungsi Kesehatanpada APBDProvinsi JawaTimur Tahun2019, mencapaiRp. 4,30 triliunatau 10,39% daritotal belanja.Angka tersebutberada di bawahrata-rata Nasionaldan ada diperingkat 20.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
ISU PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
160 KAB/KOTA UTAMAUntuk Intervensi Stunting
Sumber: Evaluasi Kemenkes Tahun 2018
12 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
yang menjadiprioritas dalam
penurunan Stunting adalah Kabupaten
Bondowoso, Probolinggo,
Nganjuk, Lamongan, Kediri, Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, Sumenep,
Trenggalek, Malang, Jember.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Melakukan pendataan PUS,Bumil, Remaja Putri di 160daerah intervensi stuntinguntuk mendapatkan NIK danAKTE;
Melakukan penyusunankebijakan untuk integrasi SPMdalam dokumen anggaran.
Sosialisasi/orientasi bagipemangku kepentingan tentanggizi dalam rangka penurunanprevalensi stunting;
Melakukan pendampingankepada Kabupaten/Kota untukmenyusun RAD danpelaksanaannya dalam rangkapenerapan SPM di Daerah; dan
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAHTerkait Penurunan Prevalensi Stunting
1
3
2
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
0102030405060708090
100
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak
2016 2017 2018
Nasional (73,68%)
0102030405060708090
100
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak
2016 2017 2018
Nasional (69,67%)
CAPAIAN AKSES AIR MINUM & SANITASI LAYAK(Berdasarkan Susenas2018)
• Pada Tahun 2018, capaian aksesterhadap air minum layak diProvinsi Jatim adalah 75,20%,sedikit di atas rata-rata Nasional73,68%. Sedangkan, capaianakses terhadap sanitasi layakadalah 68,84% masih di bawahrata-rata Nasional 69,27%. Olehkarena itu, pemerintah daerahharus meningkatkan pelayananpenyediaan air minum dansanitasi sehingga tercapai100%.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Isu Strategis Lain Yang Harus Perhatian
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018
Amanat Pasal 18 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwaPenyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan UrusanPemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untukmendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkandengan standar pelayanan minimal.
Dasar Hukum SPM
Pendidikan Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Tramtibumlinmas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Dengan Pelayanan Dasar
Sebagian Substansinya Merupakan Kebutuhan Dasar
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Tramtibumlinmas Sosial
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar;
1
Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.
2
Muatan SPM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Pendidikan Kesehatan
Sosial
Trantibumlinmas
RPJMD
Akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
PerumahanRakyat dan
Kawasan Permukiman
PekerjaanUmum dan Penataan
Ruang
RKPD
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
KEBIJAKAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN APBN Tahun Anggaran 2019
Latarbelakang• Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PPNomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untukpembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaanmasyarakat di Kelurahan
3Triliun
Dalam Bentuk DAU Tambahan
AlokasiPagu Anggaran 2019:
Kebijakan ini bersifat melengKapi tanpamengurangi Komitmen pendanaanpemerintah daerah Kepada Kelurahanmelalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD).
1
MemperKuat pengawasan denganmengoptimalKan peran aparat pengawasfungsional di Daerah Karena pendanaan tsbbagian dari Belanja APBD.
2
Pengendalian melalui penyaluran danpenguatan pemantauan dan evaluasi.3
Sasaran
Kategori Jumlah Kab/Kota Jumlah Kelurahan DAU Per Kelurahan Pagu
Satuan Daerah Kelurahan Juta MiliarBaik 91 2.805 352,94 990,00
Perlu Ditingkatkan 257 4.782 370,34 1.770,00Sangat Perlu Ditingkatkan
62 625 384,00 240,00
Total 410 8.212 - 3.000,00
• Dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota.dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik,yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
SUMBER PENDANAAN KELURAHAN
PEMBANGUNAN SARANA DANPRASARANA KELURAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKATDI KELURAHAN.
APBD
Diatur PENGGUNAANNYA DenganPERMENDAGRI
Tata Cara PENYALURANNYA DenganPERMENKEU (PMK)
KHUSUS
PERHITUNGAN ALOKASI
UNTUK
1. UNTUK DAERAH KOTA YANG TIDAK MEMILIKI DESA, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan danbelanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan.
2. UNTUK DAERAH KABUPATEN YANG MEMILIKI KELURAHAN DAN KOTA YANG MEMILIKI DESA, alokasi anggaran Kelurahanpaling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan.
APBN (DAU TAMBAHAN)
Tidak mengurangi komitmenPendanaan Pemda kepada
Kelurahan melalui APBD
KEBIJAKAN PENDANAAN KELURAHAN APBN Tahun Anggaran 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
1. SIPD dikembangkan menjadi (e-Database, e-Planning, e-Monevdan e-Reporting)
2. Aplikasi e-Planning harus sesuai dengan persyaratan minimaldan terintgrasi dengan e-Planning SIPD atau menggunakanaplikasi e-Planning SIPD
3. Aplikasi e-Planning harus menjadi instrumen dalev penyusunandokrenda dan terintegrasi dengan e-Budgeting
Tindak lanjut
Materi Pokok
Daerah menggunakane-Planning (11 Oktober 2018)Provinsi : 30 ProvKab : 204 KabKota : 64 Kota
Berdasarkan SE Mendagri No. 050/1330/SJ dan 050/1330/SJ tgl 13 Februari 2019 ttg
Penerapan e-Planning SIPD mengatur bahwadaerah yg telah menggunakan e-Planning
maka dilakukan assessment terlebih dahuluutk kemudian integrasi dgn e-Planning SIPD
Jumlah daerah yang sdh mengajukanpermohonan assessment (21 Maret 2019) sbb:Prov : 3 ProvKab : 54 KabKota : 12 Kota
Bagi daerah yg sdh menerapkane-Planning agar sgr mengajukan
prmohonan assessment & integrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
6 AREA RAWAN KORUPSIDi Pemerintahan Daerah
3
2
61
5
4Belanja Hibah & Bansos
Pajak & Retribusi
Pengadaan Barang & Jasa
Perencanaan & Penganggaran
Jual Beli Jabatan
Belanja Perjalanan
Dinas
Area Rawan Korupsi
Di Pemerintahan Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi
Untuk menanggulangi korupsi antara lain dilakukanmelalu pembentukan Koordinasi dan SupervisiPencegahan (Korsupgah). Korsupgah dibentukberdasarkan permintaan pendampingan dari daerahke KPK untuk perbaikan tata kelola serta manajemenpengadaan barang dan jasa (PBJ) dan perizinan yangtransparan, efisien dan bersih dari praktik kosupsi
Konten Umum
1. Penguatan APIP2. Manajemen ASN3. E-Planning dan E-Budgeting4. Pengadaan Barang dan Jasa
Konten Lokal
1. Pengelolaan Aset2. Pengelolaan Dana Desa3. Pendapatan Asli Daerah4. Sektor Strategis (Pendidikan dan
Penanganan kasus dan jumlah kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi dan cenderung terus meningkat sejaktahun 2004 s.d. 2018. Data ini menunjukan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dan
merupakan ancaman bagi kemajuan pemerintahan di indonesia.
DATA KORUPSI DI INDONESIASejak Tahun 2004-2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan LegislatifTahun 2019
6
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun 2019harus didukung seluruh pemangkukepentingan.
ASN dapat menjaga netralitas danmembantu meningkatkan angkapartisipasi pemilih pada hari H Pemilu2019.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
1
2
MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019