DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI NAMA : Ir. SUDIRMAN LAMBALI, S.Sos, M.Si TEMPAT & TANGGAL LAHIR : PARE-PARE, 04 OKTOBER 1954 AGAMA : ISLAM HOBY : OLAH RAGA, SEPEDA, JALAN KAKI ALAMAT RUMAH : JL. LEBAK BULUS II DALAM NO 63 CILANDAK JAKARTA SELATAN NOMOR TELEPON : 7513478 E-MAIL : [email protected]LATAR BELAKANG PENDIDIKAN •FORMAL SD : SD 6, MAKASAR, 1967 SLTP : SMPN III, MAKASAR, 1970 SLTA : SMAN II, UJUNG PANDANG, 1973 S-1 : - Uni WASKITA, MALANG1996 * JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA - Univ HASANUDDIN, UJUNG PANDANG 1980 * JURUSAN TEKNIK MESIN S-2 : - Univ AIRLANGGA, SURABAYA 2002 * JURUSAN ILMU MANAJEMEN RIWAYAT PEMGALAMAN KERJA TAHUN POSISI JABATAN 01-07-1981 s/d 01-12-1986 KEPALA WILAYAH II LLAJR 01-12-1986 s/d 29-10-1987 KEPALA CABANG DLLAJR BOJONEGORO 29-10-1987 s/d 05-05-1990 KEPALA CABANG DLLAJR MADIUN 05-05-1990 s/d 11-10-1993 KEPALA CABANG DLLAJR SURABAYA 11-10-1993 s/d 20-07-1997 KEPALA CABANG DLLAJR MALANG 20-07-1997 s/d 30-08-2001 KASUBDIN TEKNIK SARANA dan PRASARANA 30-08-2001 s/d 05-01-2005 WAKIL KEPALA DINAS LLAJ JAWA TIMUR 05-01-2005 s/d 09-11-2008 Plt.KEPALA DINAS LLAJ PROP. JAWA TIMUR 09-11-2008 s/d 28-11-2008 KEPALA DINAS LLAJ PROP. JAWA TIMUR 28-11-2008 sampai sekarang DIREKTUR LLAJ RIWAYAT PEMGALAMAN KERJA TAHUN / POSISI JABATAN
29
Embed
DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI NAMA : Ir. SUDIRMAN ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
NAMA : Ir. SUDIRMAN LAMBALI, S.Sos, M.Si
TEMPAT & TANGGAL LAHIR : PARE-PARE, 04 OKTOBER 1954
AGAMA : ISLAM
HOBY : OLAH RAGA, SEPEDA, JALAN KAKI
ALAMAT RUMAH : JL. LEBAK BULUS II DALAM NO 63 CILANDAK
• PASAL 127 – 130 TTG PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALIN.
• PASAL 131 – 132 TTG HAK DAN KEWAJIBAN PEJALAN KAKI,
• PASAL 133 TTG MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS,
• PASAL 134 – 135 TTG HAK UTAMA PENGGUNA JALAN UNTUK KELANCARAN
• PASAL 136 TTG SANKSI ADMINISTRASI.
2. PP NO.38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA.
3. KM 14 TAHUN 2006 TTG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS JALAN
KONDISI SAAT INI :
1. BELUM STANDARNYA PERLENGKAPAN JALAN YANG DIPASANG DI JALAN NASIONAL,
PROPINSI, KABUPATEN/KOTA.
2. BANYAKNYA RAMBU LALU LINTAS YANG HILANG SETELAH DIPASANG.
3. PENGATURAN MRLL YANG BELUM BERKETETAPAN HUKUM.
4. TERBATASNYA ANGGARAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN.
KONDISI YANG DIINGINKAN :
1. PEMBANGUNAN MRLL DI JALAN NASIONAL :
• PERLENGKAPAN JALAN YANG DIPASANG DAPAT MEMANDU DAN MENCIPTAKANKESELAMATAN BAGI PENGGUNA JALAN.
• USULAN PERLENGKAPAN JALAN TIDAK LAGI TERPISAH – PISAH TETAPI DALAMBENTUK PAKET – PAKET MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS (RAMBU,MARKA, PAKU, APILL, PJU, MINOR ENGINEERING, DLL)
• PENGEMBANGAN NOMOR RUTE
• PEMANFAATAN TEKNOLOGI HEMAT ENERGI (LPJU DAN APILL SOLAR CELL)
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS JALAN
2. PEMBANGUNAN MRLL DI JALAN KOTA DAN KABUPATEN :
• PENINGKATAN KESELAMATAN MELALUI “DAK”.
• SAAT INI “DAK” TERBATAS UNTUK PENGADAAN RAMBU,
MARKA JALAN DAN PAGAR PENGAMAN JALAN.
KONDISI YANG DIINGINKAN :
• PERLU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PENYEDIAAN
DATA TEKNIS SEPERTI HASIL SURVAI KEBUTUHAN RAMBU,
MARKA, APILL, DLL. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR,
JUMLAH KECELAKAAN, KONDISI JALAN DAN JUMLAH
PENDUDUK.
• PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN “DAK”.
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS JALAN
UPAYA YANG DILAKUKAN :
1. PENYUSUNAN PP TTNG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS,
• PASAL 142-157 TTG ANGKUTAN DALAM TRAYEK DAN TDK DALAM TRAYEK,
• PASAL 158-159 TTG ANGKUTAN MASSAL,
• PASAL 160-164 TTG ANGKUTAN BARANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS &• PASAL 160-164 TTG ANGKUTAN BARANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS &
ALAT BERAT,
• PASAL 165 TTG ANGKUTAN MULTIMODA.
2. PP NO.38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA.
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN
KONDISI SAAT INI :
1. BIROKRASI PERIJINAN BELUM TERTATA DENGAN BAIK.
2. PENGOLAHAN DATA PERIJINAN BELUM MEMENUHI STANDAR ISO 9001.
3. KETERBATASAN ANGKUTAN PERINTIS DI DAERAH TERPENCIL.
KONDISI YANG DIINGINKAN :
1. TERCIPTANYA BIROKRASI PERIJINAN YANG BAIK.
2. PENERAPAN STANDAR ISO 90012. PENERAPAN STANDAR ISO 9001
3. PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGKUTAN PERINTIS DI DAERAH TERPENCIL
4. PENERAPAN E-LICENCING
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN
UPAYA YANG DILAKUKAN :
1. PEMBERIAN SUBSIDI UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN DI WILAYAH TERPENCIL /TERTINGGAL YANG DIHARAPKAN SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DIDAERAH TERSEBUT.
2. PENATAAN TITIK KEBERANGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM, TERMASUKTERMINAL (TIPE A,B,C), POOL, AGEN, MAUPUN TERMINAL BAYANGAN
3. REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH MELALUI :
• E-LICENCING
• PENERAPAN ISO 9001
• PERBAIKAN DATA BUS PERINTIS• PERBAIKAN DATA BUS PERINTIS
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH PPNS
DASAR HUKUM :
1. UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
� PASAL 259 TTG PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
� PASAL 262 TTG TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
� PASAL 263 TTG TENTANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL
2. PP NO.38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH PPNS
KONDISI SAAT INI :
• JUMLAH PPNS = 2319 ORANG (996 MURNI LLAJ)
• PENYEBARAN PETUGAS PPNS BELUM MERATA
• TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN
KONDISI YANG DIINGINKAN :
• IDEALNYA JUMLAH PPNS = 4252 ORANG(UNTUK DISHUB PROVINSI & KAB./KOTA)
• TERPENUHINYA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN
• ADANYA DATABASE HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH PPNS
UPAYA YANG DILAKUKAN :
1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL BIDANGLLAJ DILAKSANAKAN DI TERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG.
2. UNTUK PENINDAKAN PELANGGARAN DI JALAN HARUSDIDAMPINGI PETUGAS POLRI.
3. BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANOPERASIONAL BIDANG LLAJ OLEH PPNS MELIPUTI :
• MONITORING KONDISI PERLENGKAPAN JALAN• MONITORING KONDISI PERLENGKAPAN JALAN
• MONITORING PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASALALU LINTAS
• PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONALANGKUTAN PENUMPANG BANDARA SOETTA
• PENEGAKAN HUKUM DIMENSI KENDARAAN• PENEGAKAN HUKUM DIMENSI KENDARAANBERMOTOR
• PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN ANGKUTAN SECARANASIONAL
• PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG LLAJ
4. DALAM RANGKA MENANGANI BENCANA ALAM YANGMENGGANGGU SARANA DAN PRASARANA LLAJDILAKSANAKAN KONTINGENSI PENANGANAN BENCANAALAM.
PROGRAM JANGKA PENDEKPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR HUKUM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA :
� UU NO.22 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
PASAL 253-255 TTG SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI EXISTING :
1. MASIH BANYAK PEGAWAI YANG KURANG AHLI DIBIDANGNYA.
2. RENDAHNYA KOMPETENSI SDM DI BIDANG LLAJ.2. RENDAHNYA KOMPETENSI SDM DI BIDANG LLAJ.
3. TERBATASNYA PENGALOKASIAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN SDM.
KONDISI YANG DIHARAPKAN :
TERPENUHINYA SDM SESUAI DENGAN KOMPERTENSINYA.
PROGRAM JANGKA PENDEKPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPAYA YANG DILAKUKAN :
1. MENDORONG KE PEMDA UNTUK MELAKUKAN PEREKRUTAN
TENAGA-TENAGA KELUARAN SEKOLAH TINGGI YANG
DIADAKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
2. PENINGKATAN PENYEDIAN ANGGARAN UNTUK WORKSHOP /
LOKAKARYA / PERTEMUAN TEKNIS BIDANG LLAJ SEPERTI
PENGELOLA TERMINAL, ANGKUTAN JALAN, PENGUJI
KENDARAAN BERMOTOR, MANAJEMEN REKAYASA LALU KENDARAAN BERMOTOR, MANAJEMEN REKAYASA LALU
LINTAS DAN PPNS.
3. PEMBERIAN SANKSI DAN PENGHARGAAN
(REWARD & PUNISHMENT ) UNTUK
PETUGAS.
PROGRAM JANGKA PENDEKPENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DASAR HUKUM PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI :
� UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PASAL 245-251 TTG SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.
KONDISI EXISTING :
� BELUM TERPADUNYA SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.
KONDISI YANG DIINGINKAN :
� TERWUJUDNYA SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN.
PROGRAM JANGKA PENDEKPENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
UPAYA YANG DILAKUKAN :
1. INTEGRASI SISTEM INFORMASI YANG BERBASIS IT
2. PENINGKATAN FUNGSI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ANTARA DIREKTORAT LLAJDAN DISHUB PROVINSI/KABUPATEN/KOTA;
3. PENGEMBANGAN CCTV UNTUK MONITORING DAN PENGAWASAN LLAJ DI RUASJALAN, PERSIMPANGAN, TERMINAL, JEMBATAN TIMBANG, PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR DAN ATCS.
4. PEMASANGAN GPS DAN SMART CARD UNTUK MEMANTAU POSISI SERTAKEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN BUS.KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN BUS.
5. PEMANFAATAN JEJARING SOSIAL UNTUK PENGADUAN MASYARAKAT.
PROGRAM JANGKA PENDEKREVITALISASI PENYELENGGARAAN LLAJ
UU. No. 22 Tahun 2009
�Menuntut profesioanalisme
�Tugas Lebih Spesifik
�Berbasis Teknologi Informatika
�Terdapat Tanggung Gugat
�Kerja Sama / Koordinasi
MOMENTUM
�Bersinergi
�Mempunyai Rasa dan Kepekaan
yang sama (Emosional)
�Otonomi Menjadi Tantangan�Kerja Sama / Koordinasi(jangan menjadi penghalang)