Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya i Tahun 2018 Daftar Isi .............................................................................................. i Daftar Tabel ........................................................................................ ii Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................I - 1 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ............................................................I - 2 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ...........................................I - 2 Bab 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.................................................................................... II - 1 2.1. Target Pendapatan Daerah ................................................II - 2 2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan............II - 6 Bab 3 Prioritas Belanja Daerah ...................................................... III - 1 Bab 4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan................................. IV - 1 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ................................................................... IV - 1 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan ............................................................ IV - 1 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ..................................................... IV - 1 Bab 5 Rencana Pembiayaan Daerah .............................................. V - 1 Bab 6 Penutup ................................................................................. VI - 1 Lampiran DAFTAR ISI
20
Embed
DAFTAR ISI - Surabaya Upload/PPAS...1. Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
i
Tahun 2018
Daftar Isi .............................................................................................. i
Daftar Tabel ........................................................................................ ii
Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) ............................................................I - 2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) ...........................................I - 2
Bab 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
Daerah.................................................................................... II - 1
2.1. Target Pendapatan Daerah ................................................II - 2
2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan............II - 6
Bab 3 Prioritas Belanja Daerah ...................................................... III - 1
Bab 4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan ................................. IV - 1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan ................................................................... IV - 1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program/Kegiatan ............................................................ IV - 1
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga ..................................................... IV - 1
Bab 5 Rencana Pembiayaan Daerah .............................................. V - 1
Bab 6 Penutup ................................................................................. VI - 1
Lampiran
DAFTAR ISI
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
ii
Tahun 2018
2.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 - 2018 ..................................... II - 6
2.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan Dan
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 - 2018 ................... II - 7
4.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 ................... IV - 2
5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun
Anggaran 2018 ................................................................... V - 2
DAFTAR TABEL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 1
Tahun 2018
1.1. Latar Belakang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018
merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas
pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing
urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD)
setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Surabaya. PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2018 sebelum
dituangkan dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2018.
Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2018, PPAS ini
menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja
daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari
prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana yang
dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya
PENDAHULUAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 2
Tahun 2018
fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana yang selama ini terselenggara.
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara Kota
Surabaya tahun 2018 adalah untuk :
1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang prioritas
pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan
serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 3
Tahun 2018
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 4
Tahun 2018
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 1
Tahun 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan
Asli Daerah (PAD), (ii) Dana Perimbangan dan (iii) Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan
dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi
kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka
ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal
dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari
pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki
pemerintah Surabaya.
Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan
pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Surabaya Tahun Anggaran 2018:
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II - 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun 2018
2.1. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar
Rp6.825.754.275.892,- sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp7.582.087.098.432,-, maka proyeksi pada tahun 2018 sebesar
Rp8.119.196.512.149,- atau meningkat sebesar Rp537.109.413.717,- (7,08%)
dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:
2.1.1. Pendapatan Asli Derah (PAD)
Berdasarkan realisasi pada Tahun 2016 sebesar
Rp4.090.206.769.388,- sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp4.212.569.176.921,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 diperkirakan
sebesar Rp4.707.545.274.254,- meningkat sebesar Rp494.976.097.333,- atau
11,75%.
Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya
diuraikan sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya
terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak
Daerah di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2016 sebesar
Rp3.000.152.384.487,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 3
Tahun 2018
Rp3.127.522.197.439,-, maka proyeksi tahun 2018 sebesar
Rp3.512.731.272.026,-.
2. Retribusi Daerah
Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2016 sebesar
sebesar Rp339.453.230.306,-, sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp318.061.505.925,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar
Rp347.310.753.611,-.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- sedangkan
target pada tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun
2018 sebesar Rp150.679.645.942,- penurunan proyeksi pada tahun 2018
dikarenakan adanya penyesuaian PAK pada tahun 2017 sebesar
Rp137.981.858.739,- atau berkurang sebesar Rp28.329.718.060,-.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp618.754.058.188,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
Rp600.673.896.758,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp696.823.602.675,-.
2.1.2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai
dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp1.941.019.526.654,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
Rp2.267.796.097.195,- maka pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp2.200.611.081.799,- terjadi penurunan sebesar Rp67.185.015.396,- atau
-2,96% dari tahun 2017.
Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai
berikut :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II - 4 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun 2018
1. Dana Bagi Hasil Pajak
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka
proyeksi pada tahun 2018 sebesar Rp509.643.429.800,-.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp18.880.139.043,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka
proyeksi tahun 2018 sebesar Rp38.534.465.999,-.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,-, maka
tahun 2018 sebesar Rp1.211.713.876.000,-
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,-, maka
proyeksi tahun 2018 sebesar Rp440.719.310.000,-.
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi
pada tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- sedangkan target pada tahun
2017 sebesar Rp1.101.721.824.316,-, maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp1.211.040.156.096,- atau mengalami peningkatan sebesar
Rp109.318.331.780,- (9,92%).
Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
meliputi:
1. Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp786.702.579.850,- dan target pada tahun 2017 sebesar
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 5
Tahun 2018
Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp961.378.947.887,- .
2. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp5.000.000.000,- dan target tahun 2017 sebesar
Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp249.661.208.209,- yaitu dari :
a. Dana Insentif Daerah realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp5.000.000.000,- target pada tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,-
maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp48.750.000.000,- karena
Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
b. Dana Bos pada Masing-Masing Satuan Pendidikan Negeri untuk target
tahun 2017 sebesar Rp200.911.208.209,- maka tahun 2018
diproyeksikan sebesar Rp200.911.208.209,-
Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis
dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan
ke dalam tabel 2.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II - 6 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun 2018
Tabel 2.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya