i DAFTAR ISI HALAMAN DEPAN...............................................................................................i HALAMAN SAMPUL DALAM............................................................................ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM............................iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....................................................iv HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI...............................v KATA PENGANTAR............................................................................................vi DAFTAR ISI...........................................................................................................ix ABSTRAK..............................................................................................................xi ABSTRACT...........................................................................................................xii HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...........................................xiii HALAMAN JUDUL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.....................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................5 1.3 Ruang Lingkup Masalah....................................................................................5 1.4 Orisinalitas Penelitian........................................................................................6 1.5 Tujuan Penelitian...............................................................................................8 a. Tujuan Umum..........................................................................................8 b. Tujuan Khusus.........................................................................................9 1.6 Manfaat Penelitian.............................................................................................9 1.7 Landasan Teoritis...............................................................................................9 1.8 Metode Penelitian.............................................................................................15
21
Embed
DAFTAR ISI - sinta.unud.ac.id · PDF fileBhakti rahayu di dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ... UU No. 29 Tahun 2004 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan suatu rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Apakah efektif penerapan Pasal 36 UU Nomor 29 Tahun 2004bagi dokter
di RS Bhakti Rahayu ?
2.Apa akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan
tanpa surat izin praktik ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Adapun ruang lingkup yang pertama yaitu apakah efektif penerapan Pasal
36 UU Nomor 29 Tahun 2004 bagi dokter di R.S Bhakti Rahayudi RS.Bhakti
Rahayu bahwa ketentuan ini memang belum efektif dikarenakan kurangnya
kesedaran dari dokter itu sendiri. Di dalam RS. Bhakti Rahayu sebelum adanya
penerapan Pasal 36 No 29 Tahun 2004 masih banyak dokter yang tidak memiliki
SIP tetapi bisa melakukan praktik pelayanan kesehatan karena hanya memiliki
ijasah kompetensi kedokteran dan STR, tetapi setelah Pasal 36 UU No 29 Tahun
2004 ini diterapkan pada saat ini masih juga ada beberapa dokter yang belum
memiliki SIP. Pihak rumah sakit sudah memberi tahukan kepada dokter agar SIP
bisa diproses agar tidak ada permasalahan yang timbul untuk dikemudian hari.
Alasan dokter yang tidak mau mengurus SIP dikarenakan lama untuk mengurus
syarat-syarat berkas yang akan diajukan dan dokter beranggapan bahwa masa
kerja yang sudah lama di Rumah Sakit. Tetapi untuk saat ini masih bisa ditutupi
6
dari pihak Rumah Sakit karena pihak rumah sakit tidak ingin timbul suatu
permasalahan. Untuk selanjutnya di tahun 2016-2017 pihak Rumah Sakit harus
tegas dalam hal ini karena takut ada pembicaraan yang negativ di masyarakat dan
membuat nama Rumah Sakit Bhakti Rahayu di pandang sebelah mata oleh
masyrakat.
1.4Orisanilitas Penelitian
Dalam waktu sebelumnya telah ada penelitian-penelitian yang sejenis
berhubungan dengan skripsi ini tetapi berbeda judul dan rumusan masalah
diantaranya:
No Judul Penulis Rumusan Masalah
1 Penindakan Terhadap
Dokter Praktik Tanpa
Memiliki Surat Izin
Praktik. (Penelitian ini
diangkat dalam karya
ilmiah berupa Skripsi
Program Studi Ilmu
Hukum Program Sarjana
Universitas Brawijaya
Malang, tahun 2014)
Bagoes Prasetya
Aribawa
1. Bagaimanakah upaya
penindakan terhadap
Dokter yang tidak
memiliki Izin Praktik
oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan
dan Ikatan Dokter
Indonesia Kabupaten
Pasuruan?
2. Kendala atau kesulitan
apakah yang terjadi
dalam penindakan
7
terhadap Dokter yang
tidak memiliki Surat
Izin Praktik oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten
Pasuruan dan Ikatan
Dokter Indonesia
Kabupaten Pasuruan ?
2 Peranan Dokter Dalam
Proses Penegakan
Hukum Kesehatan (
Studi Kasus di Rumah
Sakit Dokter Kariadi
Semarang). ((Penelitian
ini diangkat dalam karya
ilmiah berupa Skripsi
Program Studi Ilmu
Sosial Hukum dan
Kewarganegaraan
Program Sarjana
Universitas Negeri
Semarang, tahun 2006)
R. Cahyono Adi
Mulyo
1. Bagaimanakah cara
dokter melaksanakan
dan mempertahankan
sumpah dokter dan
kode etik kedokteran
dalam menjalankan
profesinya?
2. Bagaimanakah cara
dokter member
keterangan, informasi
atau pendapat terhadap
kondisi pasien sesuai
dengan sumpah dokter
dan kode etik
kedokteran?
8
3. kendala-kendala apa yang
dihadapi oleh profesi
dokter dalam
melaksanakan sumpah
dokter dan kode etik
ketik kedokteran (pasal
53 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992
Tentang Kesehatan)?
1.5 Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
1. Untuk mengetahui tentang implementasi undang – undang kesehatan terkait
ijin praktik dokter di Kabupaten/Kota Denpasar . Bali .
2. Untuk menerapkan teori – teori yang di dapat dalam perkuliahan guna
menyelesaikan persoalan tentang Surat IzinPraktik dokter ( SIP ).
3. Untuk menjadi lebih mandiri setelah menyelesaikan pendidikan guna
menghasilkan sarjana hukum yang profesional, unggul, dan berbudaya.
9
b. Tujuan Khusus
1. Untuk memahami dan mengetahui apakah ketentuan syarat yang harus
dipenuhi dalam proses pemberian Surat Izin Praktik dokter( SIP ).
2. Untuk memahami dan mengetahui apa saja kendala – kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan terkait Surat Izin Praktik dokter ( SIP ).
1.6 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum
pada khususnya.
b. Manfaat Praktis
1. Agar teori ini yang di dapat diperkuliahan dapat dipraktekan dalam masyarakat
sehingga serta siap terjun ke masyaraka.
2. Agar mahasiswa mampu mengkaji permasalahan dalam proses prosedur
lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan terkait agar mahasiswa dapat
mengetahui tentang proses implementasi surat ijin dokter yg terkait di bidang
kesehatan.
1.7 Landasan Teoritis
Landasan teoritis yang nantinya digunakan dalam penelitian hukum
merupakan sebuah pijakan dasar yang kuat dalam membedah
10
permasalahanpermasalahan hukum terkait. Adapun landasan teoritis yang
digunakan dalam penelitian ini berupa Teori Negara Hukum, dan Teori
Kewenangan.
1. Teori Negara Hukum.
Secara Konstitusional Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang di
ketahui dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Untuk dapat disebut sebagai negara hukum maka harus
memiliki dua unsur pokok yakni adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
serta adanya pemisahan dalam negara.6
Dalam perkembangannya timbul dua teori negara hukum. Unsur-unsur
rechtsstaat dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli
hukum Eropa barat Kontinental sebagai berikut:
a) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
b) Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara
harus berdasarkan teori Trias Politica.
c) Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-
Undang (wetmatigbestuur).
d) Aapabila dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan
Undang-Undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur
tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) maka ada
pengadilan admisistrasi yang akan menyelesaikannya.7
Lain halnya dengan AV Dicey dari kalangan hukum Anglo Saxon
memberikan pengertian the rule of law sebagai berikut:
a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan,
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
6Moh Kusnardi dan Bintang R. Saranggih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cet 4, Gaya
Media Pratama, Jakarta, h. 132. 7Ibid.
11
b) Kedudukan yang sama di depan hukum baik rakyat ataupun pejabat.
c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.8
Selanjutnya “Internasional Commision of Jurists” pada konfrensinya di
Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa disamping hak-hak politik rakyat
harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk
standar-standar dasar ekonomi. Komisi ini dalam konfrensi tersebut juga
merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan demokratis di bawah rule of
law (yang dinamis,baru) sebagai berikut:
a) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak
individu, konstitusi haruslah pula menentukan cara prosedural untuk
memperoleh hak-hak yang di jamin.
b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c) Pemilihan umum yang bebas.
d) Kebebasan menyatakan pendapat.
e) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
f) Pendidikan kewarganegaraan.9
Dari ciri-ciri negara hukum (material) tersebut, menurut Anwar C.S.H
memperlihatkan adanya perluasan makna negara hukum formil dan pengakuan
peran pemerintah yang lebih luas sehingga dapat menjadi rujukan bagi berbagai
konsepsi Negara Hukum.10 Berdasarkan atas uraian di atas dapat disimpulkan,
bahwa ciri-ciri dari suatu negara hukum adalah, adanya pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh
sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, dan legalitas dalam arti
hukum dalam segala bentuknya.
2. Teori Kewenangan.
8Anwar C.S.H, 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, Intrans Publishing, h. 47-48. 9Ibid. 10Ibid, h. 48-49.
12
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif
dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang
menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama
Menteri atau Gubernur Kepala Daerah, sedangkan kewenangan tetap
berada di tangan Menteri/Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat
pendelegasian wewenang. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-
wewenang.11
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas,
maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang
bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.12
Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai Atribusi, delegasi, dan mandat
ini H.D. Van Wijk/Willem Koenijnenbelt mengidentifikasikan sebagai
berikut:
a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.13 Pada atribusi terjadi
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau
diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa
11Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, P.T. Alumni, Bandung, h. 271. 12Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h. 101. 13Ibid, h. 102.
13
legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang
pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai
original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai
pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai
yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah
DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
Sedangkan yang bertindak sebagai delegated legislator seperti
Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang
mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewnang-
wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha
Negara tertentu.14
b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada pemerintahan lainnya.15 Pada delegasi terjadilah
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan
secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.
Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi
wewenang.16
c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan telah mengizinkan
kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.17 Pada mandat
tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan
14Ibid, h. 101. 15Ibid, h. 102. 16Ibid, h. 101. 17Ibid, h. 102.
14
wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang
apapun. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh
Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan
melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu
atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung
jawab tetap berada pada organ kementrian. Pegawai memutuskan
secara faktual, Menteri secara yuridis.18
Berdasarkan paparan tentang wewenang di atas, dapat disebutkan
bahwa, wewenang yang diperoleh secara atribusi dapat menciptakan
wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada
delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan
wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara
pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama
pemberi mandat.
3. Efektivitas Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.19
Efektivitas penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral,
18Ibid, h. 103. 19Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, h. 5.
15
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut antara lain:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menbentuk
maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.20
1.8 Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dalam penulisan laporan ini digunakan memakai pendekatan Yuridis
Empiris, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada aturan – aturan hukum dalam
mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaanya dalam
masyarakat. Dengan kata lain terhadap permasalahan yang terdapat dalam laporan
ini akan dikaji dari ketentuan – ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya
kemudian mengaitkanya dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
b. Jenis Pendekatan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan.
Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbegai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan
undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan
historis (historicalapproach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan
20Ibid, h. 8.
16
pendekatan konseptual (conceptual approach).Didalam penelitian ini mengkaji
pendekatan undang-undang (statue approach), dilakukan dengan mempelajari
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang
sedang ditangani. Dan pendekatan fakta (The Fact Approach) beranjak dari fakta-
fakta dan kenyataan yang ada dilapangan. artinya dalam mempelajari
permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan
yuridis atau pendekatan perundang-undangan. Artinya dalam memeriksa
permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan
ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya
dengan permasalahan yang akan dibahas.
c. Sumber Bahan Data
Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini berupa data
primer, dan data sekunder sebagai berikut :
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, berupa data dari hasil
observasi secara langsung dan interview dengan staff RS Bhakti Rahayu.
2. Data Sekunder , yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literature dan
peraturan perundang – undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan
yang akan di baha , yaitu terdiri dari : Bahan Hukum Sekunder, berupa buku –
buku literatur ilmu hukum, kamus hukum, tulisan – tulisan hukum lainnya
yang relevan dengan permasalahan .
Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan teknik observasi, yaitu
pengamatan secara langsug dan teknik interview, yaitu sebagai suatu proses tanya
17
jawab lisan dengan informan terkait untuk memperoleh data. Sedangkan
pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan
pencatatan, yaitu pencatatan teori – teori, serta isi ketentuan perundang –
undangan yang relevan akan di bahas.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Terhadap data kepustakaan dilakukan studi dokumentasi dan dikumpulkan
dengan lembaran – lembaran kertas.
2. Terhadap data di lapangan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk
melakukan wawancara dengan informan – informan terhadap data – data yang
diperlukan dengan meminta keterangan – keterangan dan penjelasan –
penjelasan sehubungan dengan skripsi ini yaitu pada Dinas Kesahatan
Kabupaten/Kota Denpasar.
e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
di dalam mengolah dan menganalisis data – data dilakukan secara
diskriptif yaitu dengan menggambarkan data – data yang diperoleh dari
kepustakaan dengan data – data yang diperoleh dari studi lapangan, selanjutnya
dari data – data yang terkumpul kemudian di sajikan secara diskriptif normatif,
sehingga dari sana dapatlah ditarik suatu kesimpulan akhir.