DAFTAR ISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA
KUNJUNGAN
2. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN
SAAT KEDATANGAN
3. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN
4. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2015 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN
5. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.01-1186 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNA DI POS LINTAS BATAS
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.01-1187 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.01-1188 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNI DI POS LINTAS BATAS
4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.02-1189 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.02-1190 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN WNA DI POS LINTAS BATAS
6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.01-1191 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN WNI DI POS LINTAS BATAS
7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.02-1192 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.03.02-1193 TANGGAL 19 APRIL 2013
TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI
9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.01.04-2531 TANGGAL 12 AGUSTUS
2013 TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG ASING DI
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
10. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.01.03-2532 TANGGAL 12 AGUSTUS
2013 TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
11. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.01.03-2533 TANGGAL 12 AGUSTUS
2013 TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
12. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-GR.01.03-2534 TANGGAL 12 AGUSTUS
2013 TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
13. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-1039.UM.01.01 TANGGAL 13 JULI 2018
TENTANG PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG KITAS DAN
KITAP DAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI
14. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-UM.01.01-2631 TANGGAL 13 JULI 2018
TENTANG PELAKSANAAN EMBARKASI HAJI
15. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-1038.UM.01.01 TANGGAL 13 JULI 2018
TENTANG PELAKSANAAN DEBARKASI HAJI
16. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-UM.01.01-2635 TANGGAL 16 JULI 2018
TENTANG PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG KITAS DAN
KITAP DAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI
17. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR: IMI-UM.01.01-3143 TANGGAL 23 AGUSTUS
2018 TENTANG PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT
YANG MEMBAWA PENUMPANG YANG TIDAK MEMILKI DOKUMEN PERJALANAN, VISA
DAN/ATAU DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG SAH DAN BERLAKU
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.44, 2016 HUKUM. Keimigrasian. Kunjungan. Bebas Visa. Pencabutan.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara
Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan
kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara,
pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan
entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik
Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari
kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan
asas timbal balik dan manfaat;
b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam
peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada
khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara,
pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan
entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari
kewajiban memiliki visa kunjungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan;
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -2-
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA
KUNJUNGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah
Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing
warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif
khusus suatu negara, dan entitas tertentu.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan
di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau
tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah
Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -3-
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar pemberian izin tinggal.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 2
(1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas
Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik
dan asas manfaat.
(2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan
dalam rangka jurnalistik.
Pasal 3
(1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah
Indonesia.
(2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui
Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
(3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus
suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas
Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pasal 4
(1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau
dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -4-
Pasal 5
(1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah
Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas
Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
(2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 6
Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan
negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat
menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk
negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu
negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3).
Pasal 7
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016
September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 201623 S
eptember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -6-
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN
DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINSTRATIF KHUSUS SUATU
NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU YANG DIBERIKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN
NO. NAMA NEGARA NO NAMA NEGARA
1. Afrika Selatan 20. Belgia
2. Albania 21. Belize
3. Aljazair 22. Benin
4. Amerika Serikat 23. Bhutan
5. Andorra 24. Bolivia
6. Angola 25. Bosnia dan Herzegovina
7. Antigua dan Barbuda 26. Botswana
8. Arab Saudi 27. Brazil
9. Argentina 28. Brunei Darussalam
10. Armenia 29. Bulgaria
11. Australia 30. Burkina Faso
12. Austria 31. Burundi
13. Azerbaijan 32. Ceko
14. Bahama 33. Chad
15. Bahrain 34. Chili
16. Bangladesh 35. Denmark
17. Barbados 36. Dominika (Persemakmuran)
18. Belanda 37. Ekuador
19. Belarusia 38. El Salvador
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -7-
NO NAMA NEGARA NO NAMA NEGARA
39. Estonia 63. Kanada
40. Fiji 64. Kazakhstan
41. Filipina 65. Kenya
42. Finlandia 66. Kepulauan Marshall
43. Gabon 67. Kepulauan Solomon
44. Gambia 68. Kiribati
45. Georgia 69. Komoro
46. Ghana 70. Korea Selatan
47. Grenada 71. Kosta Rika
48. Guatemala 72. Kroasia
49. Guyana 73. Kuba
50. Haiti 74. Kuwait
51. Honduras 75. Kyrgyzstan
52. Hongaria 76. Laos
53. Hongkong (SAR) 77. Latvia
54. India 78. Lebanon
55. Inggris 79. Lesotho
56. Irlandia 80. Liechtenstein
57. Islandia 81. Lithuania
58. Italia 82. Luxemburg
59. Jamaika 83. Macao (SAR)
60. Jepang 84. Madagaskar
61. Jerman 85. Makedonia
62. Kamboja 86. Maladewa
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -8-
No. NAMA NEGARA No. NAMA NEGARA
87. Malawi 112. Paraguay
88. Malaysia 113. Perancis
89. Mali 114. Peru
90. Malta 115. Polandia
91. Maroko 116. Portugal
92. Mauritania 117. Puerto Rico
93. Mauritius 118. Qatar
94. Meksiko 119. Republik Dominika
95. Mesir 120. Romania
96. Moldova 121. Rusia
97. Monako 122. Rwanda
98. Mongolia 123. Saint Kitts dan Navis
99. Mozambik 124. Saint Lucia
100. Myanmar 125. Saint Vincent dan Grenadis
101. Namibia 126. Samoa
102. Nauru 127. San Marino
103. Nepal 128. Sao Tome dan Principe
104. Nikaragua 129. Selandia Baru
105. Norwegia 130. Senegal
106. Oman 131. Serbia
107. Palau 132. Seychelles
108. Palestina 133. Singapura
109. Panama 134. Siprus
110. Pantai Gading 135. Slovakia
111. Papua Nugini 136. Slovenia
www.peraturan.go.id
2016, No.44 -9-
No. NAMA NEGARA No. NAMA NEGARA
137. Spanyol 154. Turki
138. Sri Lanka 155. Turkmenistan
139. Suriname 156. Tuvalu
140. Swaziland 157. Uganda
141. Swedia 158. Ukraina
142. Swiss 159. Uni Emirat Arab
143. Taiwan 160. Uruguay
144. Tajikistan 161. Tiongkok
145. Tahta Suci Vatikan 162. Uzbekistan
146. Tanjung Verde 163. Vanuatu
147. Tanzania 164. Venezuela
148. Thailand 165. Vietnam
149. Timor Leste 166. Yordania
150. Togo 167. Yunani
151. Tonga 168. Zambia
152. Trinidad dan Tobago 169. Zimbabwe
153. Tunisia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.ttd ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.1321, 2015 KEMENKUMHAM. Visa Kunjungan. SaatKedatangan. Perubahan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANGVISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan dibidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah PapuaNugini telah disepakati untuk memberlakukankebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepadawarga negara Papua Nugini bagi pemegang pasporkebangsaan berdasarkan asas manfaat, salingmenguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguankeamanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangPerubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan SaatKedatangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
www.peraturan.go.id
2015, No.1321 2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentangKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang VisaKunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang VisaKunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMORM.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISAKUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.
www.peraturan.go.id
2015, No.13213
Pasal IKetentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa KunjunganSaat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor12) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia:a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
c. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tenang Visa Kunjungan Saat Kedatangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
d. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
e. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);
f. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387);
g. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825),
diubah dengan menambah negara Papua Nugini dalam daftar warganegara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangansebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal IIWarga negara dari negara Papua Nugini sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Menteri ini, hanya dapat masuk dan keluar wilayahnegara Republik Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi SoekarnoHatta, di Jakarta, DKI Jakarta dan Ngurah Rai, di Denpasar, Bali.
www.peraturan.go.id
2015, No.1321 4
Pasal IIIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 26 Agustus 2015MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLYDiundangkan di Jakartapada tanggal 2 September 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.13215
LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR .21 TAHUN .2015..TENTANGPERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMORM.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010TENTANGVISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTUSUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
1. Afrika Selatan;2. Aljazair;3. AmerikaSerikat;4. Argentina;5. Australia;6. Austria;7. Bahrain;8. Belgia;9. Belanda;
10. Brazilia;11. Bulgaria;12. Ceko;13. Cyprus;14. Denmark;15. Emirat Arab;16. Estonia;17. Fiji;18. Finlandia;19. Hongaria;20. India;21. Inggris;22. Dihapus;23. Irlandia;24. Islandia;25. Italia;26. Jepang;27. Jerman;28. Dihapus;29. Kanada;30. Korea Selatan;31. Kuwait;32. Dihapus;
www.peraturan.go.id
2015, No.1321 6
33. Latvia;34. Libya;35. Liechtenstein;36. Lithuania;37. Luxemburg;38. Maladewa;39. Malta;40. Meksiko;41. Mesir;42. Monako;43. Norwegia;44. Oman;45. Panama;46. Perancis;47. Polandia;48. Portugal;49. Qatar;50. Republik Rakyat Cina;51. Rumania;52. Rusia;53. Saudi Arabia;54. SelandiaBaru;55. Slovakia;56. Slovenia;57. Spanyol;58. Suriname;59. Swedia;60. Swiss;61. Taiwan;62. Timor Leste;63. Tunisia;64. Turki;65. Yunani;66. Andorra;67. Belarusia;68. Kroasia;69. Seychelles; dan70. Papua Nugini.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.1475, 2015 KEMENKUMHAM. Bebas Visa Kunjungan.Imigrasi. Tempat Pemeriksaan. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BebasVisa Kunjungan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangTempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5216);
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 2
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentangKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentangBebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 133) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 217);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1473);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISAKUNJUNGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalahtempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas, atautempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diPerwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan olehPemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi OrangAsing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadidasar pemberian izin tinggal.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WilayahIndonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yangditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asingdengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
www.peraturan.go.id
2015, No.14753
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisatayang dikunjungi dalam waktu sementara.
Pasal 2
(1) Daftar TPI tertentu sebagai tempat masuk Wilayah Indonesia bagiOrang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan darikewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka Wisatasebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
(2) Daftar TPI sebagai tempat ke luar Wilayah Indonesia bagi Orang Asingwarga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Daftar TPI sebagai tempat masuk atau ke luar Wilayah Indonesia bagiOrang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan darikewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana tercantum dalamLampiran II Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentangBebas Visa Kunjungan tercantum dalam Lampiran III yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2015 tentang TempatPemeriksaan Imigrasi Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1322), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.14755
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISAKUNJUNGAN
DAFTAR TPI TERTENTU SEBAGAI TEMPAT MASUK KE WILAYAH INDONESIA
BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG
DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN
DALAM RANGKA WISATA
A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1. Hang Nadim, Batam;
2. Juanda, Surabaya;
3. Kualanamu, Medan;
4. NgurahRai, Bali; dan
5. SoekarnoHatta, Tangerang.
B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1. Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
2. Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
3. Batam Center, Batam;
4. Citra Tri Tunas, Batam;
5. Marina TelukSenimba, Batam;
6. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
7. Sekupang, Batam;
8. Sri BintanPura, Tanjung Pinang; dan
9. TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 6
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISAKUNJUNGAN
DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT KE LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG
ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI
KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA WISATA
A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1. AdiSucipto, Yogyakarta;
2. AdiSoemarmo, Surakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5. Belitung, TanjungPandan;
6. Binaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. FransKaisiepo; Biak;
9. HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. HuseinSastranegara, Bandung;
12. I GustiNgurahRai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanamu, Medan;
15. MaimunSaleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;
17. Mopah, Merauke;
18. MozesKilangin, TembagaPura.
19. Pattimura, Ambon;
20. Polonia, Medan;
21. Sam Ratulangi, Manado;
www.peraturan.go.id
2015, No.14757
22. Sepinggan, Balikpapan;
23. Soekarno-Hatta, Banten;
24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
25. Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27. Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28. Supadio, Pontianak; dan
29. Tarakan, Tarakan.
B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1. AchmadYani, Ternate;
2. Amamapare, Tembagapura;
3. Anggrek, Gorontalo;
4. Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5. Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6. Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7. Batam Centre, Batam;
8. BatuAmpar, Batam;
9. BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10. Belawan, Belawan;
11. Benete, Sumbawa Besar;
12. Belakang Padang, Belakang Padang;
13. Biak, Biak;
14. Boom Baru, Palembang;
15. CelukanBawang, Singaraja;
16. Citra Tri Tunas, Batam;
17. Ciwandan, Cilegon;
18. Dumai, Dumai;
19. DwiKora, Pontianak;
20. GunungSitoli, Sibolga;
21. Jambi, Jambi;
22. Jayapura, Jayapura;
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 8
23. Kabil, Batam;
24. Kendari, Kendari;
25. Kota Baru, Kota Baru;
26. Kuala Enok, Tembilahan;
27. Kuala Langsa, Aceh;
28. Kuala Tungkal, Jambi;
29. Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30. Lauren Say, Maumere;
31. Lembar, Mataram;
32. Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33. Malahayati, Aceh;
34. Malundung, Tarakan;
35. Manado, Manado;
36. Marina TelukSenimba, Batam;
37. Marore, Tahuna;
38. Miangas, Tahuna;
39. Merauke, Merauke;
40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41. Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42. Nusantara, Tahuna;
43. Padang Bai, Bali;
44. Panarukan, Panarukan;
45. PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46. Panjang, Bandar Lampung;
47. Pantoloan, Palu;
48. Pasuruan, Pasuruan;
49. Pemangkat, Sambas;
50. Probolinggo, Probolinggo;
51. PulauBaai, Bengkulu;
52. Sabang, Aceh;
53. Samarinda, Samarinda;
54. Sampit, Sampit;
www.peraturan.go.id
2015, No.14759
55. Samudera, Bitung;
56. Sekupang, Batam;
57. SelatLampa, Ranai;
58. Semayang, Balikpapan;
59. Siak Sri Indrapura, Siak;
60. Sibolga, Sibolga;
61. Sintete, Sambas;
62. Soekarno-Hatta, Makassar;
63. Sorong, Sorong;
64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65. Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66. Sungai Guntung, Tembilahan;
67. TanjungBenoa, Denpasar;
68. TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69. TanjungEmas, Semarang;
70. TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71. TanjungHarapan, SelatPanjang;
72. TanjungIntan, Cilacap;
73. TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74. TanjungLontar, Kupang;
75. TanjungPandan, Bangka Belitung;
76. Tanjung Perak, Surabaya;
77. TanjungPriok, DKI Jakarta;
78. TanjungUban, TanjungUban;
79. Tanjung Wangi, Jember;
80. Tarempa, Tarempa;
81. TelukBayur, Padang;
82. TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 10
87. YosSudarso, Ambon; dan
88. YosSudarso, Cirebon.
C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1. Aruk, Sambas;
2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota’ain, Atambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; dan
7. Skouw, Jayapura.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.147511
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISAKUNJUNGAN
DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT MASUK ATAU KE LUAR WILAYAH INDONESIA
BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG
DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN
A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1. AdiSucipto, Yogyakarta;
2. AdiSoemarmo, Surakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5. Belitung, TanjungPandan;
6. Binaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. FransKaisiepo; Biak;
9. HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. HuseinSastranegara, Bandung;
12. I GustiNgurahRai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanamu, Medan;
15. MaimunSaleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;
17. Mopah, Merauke;
18. MozesKilangin, TembagaPura.
19. Pattimura, Ambon;
20. Polonia, Medan;
21. Sam Ratulangi, Manado;
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 12
22. Sepinggan, Balikpapan;
23. Soekarno-Hatta, Banten;
24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
25. Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27. Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28. Supadio, Pontianak; dan
29. Tarakan, Tarakan.
B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1. AchmadYani, Ternate;
2. Amamapare, Tembagapura;
3. Anggrek, Gorontalo;
4. Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5. Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6. Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7. Batam Centre, Batam;
8. BatuAmpar, Batam;
9. BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10. Belawan, Belawan;
11. Benete, Sumbawa Besar;
12. Belakang Padang, Belakang Padang;
13. Biak, Biak;
14. Boom Baru, Palembang;
15. CelukanBawang, Singaraja;
16. Citra Tri Tunas, Batam;
17. Ciwandan, Cilegon;
18. Dumai, Dumai;
19. DwiKora, Pontianak;
20. GunungSitoli, Sibolga;
21. Jambi, Jambi;
22. Jayapura, Jayapura;
www.peraturan.go.id
2015, No.147513
23. Kabil, Batam;
24. Kendari, Kendari;
25. Kota Baru, Kota Baru;
26. Kuala Enok, Tembilahan;
27. Kuala Langsa, Aceh;
28. Kuala Tungkal, Jambi;
29. Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30. Lauren Say, Maumere;
31. Lembar, Mataram;
32. Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33. Malahayati, Aceh;
34. Malundung, Tarakan;
35. Manado, Manado;
36. Marina TelukSenimba, Batam;
37. Marore, Tahuna;
38. Miangas, Tahuna;
39. Merauke, Merauke;
40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41. Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42. Nusantara, Tahuna;
43. Padang Bai, Bali;
44. Panarukan, Panarukan;
45. PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46. Panjang, Bandar Lampung;
47. Pantoloan, Palu;
48. Pasuruan, Pasuruan;
49. Pemangkat, Sambas;
50. Probolinggo, Probolinggo;
51. PulauBaai, Bengkulu;
52. Sabang, Aceh;
53. Samarinda, Samarinda;
54. Sampit, Sampit;
www.peraturan.go.id
2015, No.1475 14
55. Samudera, Bitung;
56. Sekupang, Batam;
57. SelatLampa, Ranai;
58. Semayang, Balikpapan;
59. Siak Sri Indrapura, Siak;
60. Sibolga, Sibolga;
61. Sintete, Sambas;
62. Soekarno-Hatta, Makassar;
63. Sorong, Sorong;
64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65. Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66. Sungai Guntung, Tembilahan;
67. TanjungBenoa, Denpasar;
68. TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69. TanjungEmas, Semarang;
70. TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71. TanjungHarapan, SelatPanjang;
72. TanjungIntan, Cilacap;
73. TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74. TanjungLontar, Kupang;
75. TanjungPandan, Bangka Belitung;
76. Tanjung Perak, Surabaya;
77. TanjungPriok, DKI Jakarta;
78. TanjungUban, TanjungUban;
79. Tanjung Wangi, Jember;
80. Tarempa, Tarempa;
81. TelukBayur, Padang;
82. TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
www.peraturan.go.id
2015, No.147515
87. YosSudarso, Ambon; dan
88. YosSudarso, Cirebon.
C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1. Aruk, Sambas;
2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota’ain, Atambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; dan
7. Skouw, Jayapura.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.1832, 2015 KEMENKUMHAM. Cap Keimigrasian. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
CAP KEIMIGRASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa cap keimigrasian merupakan sarana yang sangat
diperlukan untuk memberi tanda dan bukti atas
kelengkapan dokumen keimigrasian seseorang sehingga
dapat masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. bahwa cap keimigrasian memiliki spesifikasi dan
karakteristik tertentu yang mempresentasikan kegunaan,
isi, bentuk, ukuran sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan di bidang keimigrasian, serta dibakukan
dengan penempatannya dalam peraturan perundang-
undangan;
c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian
sehingga perlu diganti;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -2-
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Cap Keimigrasian;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -3-
keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan
pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.
3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui
pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian
teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat
TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut,
bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai
tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara
Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun
elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai
tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah
Indonesia.
6. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara
Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun
elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai
tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah
Indonesia.
7. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin
tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk
kembali ke wilayah Indonesia.
8. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing
untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -4-
9. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang
Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar
Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
10. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau
sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik
untuk mengangkut orang maupun barang.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang selanjutnya disebut
UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten,
kota, atau kecamatan.
Pasal 2
Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:
a. cap Tanda Masuk;
b. cap Tanda Keluar;
c. cap penolakan izin masuk;
d. cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal; dan
e. cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian.
BAB II
CAP TANDA MASUK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Cap Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a terdiri atas:
a. cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
b. cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
c. cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
d. cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata;
e. cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat
diplomatik/dinas;
f. cap Tanda Masuk awak Alat Angkut;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -5-
g. cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis Asia Pacific
Economic Cooperation;
h. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
i. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan;
j. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
yang juga berlaku sebagai Izin Masuk Kembali;
k. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan
bekerja saat berlibur;
l. cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak
Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing
pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry
permit, atau subjek kewarganegaraan ganda; dan
m. cap Tanda Masuk darurat.
Bagian Kedua
Cap Tanda Masuk Visa Kunjungan
Pasal 4
Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dibubuhkan sebagai tanda Orang
Asing yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa kunjungan.
Pasal 5
Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “VISIT VISA”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -6-
Pasal 6
(1) Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk segi empat dengan
ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga
centimeter).
(2) Format Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Ketiga
Cap Tanda Masuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Pasal 7
Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibubuhkan
sebagai tanda Orang Asing yang bersangkutan masuk ke
wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan saat
kedatangan.
Pasal 8
Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “VISA ON ARRIVAL”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f. frasa “WORK PROHIBITED”;
g. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
h. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 9
(1) Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk segi
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -7-
empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima
centimeter kali tiga centimeter).
(2) Format cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat
kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan
Pasal 10
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibubuhkan sebagai
pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke
wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
Pasal 11
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “VISA EXEMPTION”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE;
f. frasa “WORK PROHIBITED”;
g. frasa “ NOT EXTENDABLE”;
h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 12
(1) Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk segi empat dengan
ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga
centimeter).
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -8-
(2) Format cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima
Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata
Pasal 13
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibubuhkan
sebagai pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang
masuk ke wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban
memiliki Visa dalam rangka kunjungan khusus wisata.
Pasal 14
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit
memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “VISA EXEMPTION”;
c. frasa “TOURISM PURPOSE ONLY”;
d. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
e. tanggal masuk;
f. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
g. frasa “WORK PROHIBITED”;
h. frasa “NOT EXTENDABLE”;
i. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
j. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 15
(1) Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk segi
empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima
centimeter kali tiga centimeter).
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -9-
(2) Format cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus
wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam
Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat
Diplomatik/Dinas
Pasal 16
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat
diplomatik/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e dibubuhkan sebagai pemberian Tanda Masuk kepada
Orang Asing pemegang paspor diplomatik/dinas yang masuk
ke wilayah Indonesia dan dibebaskan dari kewajiban memiliki
Visa.
Pasal 17
Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat
diplomatik/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal16
paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “VISA EXEMPTION”;
c. frasa ” FOR DIPLOMATIC & SERVICE PASSPORT”;
d. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
e. tanggal masuk;
f. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE;
g. frasa “NOT EXTENDABLE”;
h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 18
(1) Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat
diplomatik/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -10-
17 berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm
(tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter).
(2) Bentuk cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat
diplomatik/dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketujuh
Cap Tanda Masuk Awak Alat Angkut
Pasal 19
Cap Tanda Masuk awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f dibubuhkan sebagai pemberian Tanda
Masuk kepada Orang Asing yang sedang bertugas sebagai
nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di
Alat Angkut.
Pasal 20
Cap Tanda Masuk awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “CREW VISIT”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f. frasa “NOT EXTENDABLE”;
g. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
h. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 21
(1) Cap Tanda Masuk awak Alat Angkut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 berbentuk segi empat dengan
ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga
centimeter).
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -11-
(2) Format cap Tanda Masuk awak Alat Angkut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kedelapan
Cap Tanda Masuk Kartu Perjalanan
Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
Pasal 22
Cap Tanda Masuk kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific
Economic Cooperation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf g dibubuhkan sebagai pemberian Tanda Masuk kepada
Orang Asing pemegang kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific
Economic Cooperation.
Pasal 23
Cap Tanda Masuk kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific
Economic Cooperation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “ABTC PASS”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 60 DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f. frasa “WORK PROHIBITED”;
g. frasa “NOT EXTENDABLE”;
h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 24
(1) Cap Tanda Masuk kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific
Economic Cooperation sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3
cm (tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter).
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -12-
(2) Format Cap Tanda Masuk kartu perjalanan pebisnis Asia
Pacific Economic Cooperation sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kesembilan
Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas
Pasal 25
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan dalam rangka
pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke
wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas.
Pasal 26
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “LIMITED STAY PERMIT”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY, SUBJECT
MUST APPLY FOR LIMITED STAY PERMIT AT LOCAL
IMMIGRATION OFFICE WITHIN 30 DAYS”;
f. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 27
(1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 berbentuk segi empat dengan
ukuran 3.5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga
centimeter).
(2) Format cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -13-
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesepuluh
Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
Pasal 28
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dibubuhkan
sebagai pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang
masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa
tinggal terbatas saat kedatangan.
Pasal 29
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit
memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “LIMITED STAY PERMIT ON ARRIVAL”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “NO:...”;
f. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
g. frasa “NOT EXTENDABLE”;
h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 30
(1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berbentuk segi
empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima
centimeter kali tiga centimeter).
(2) Format Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat
kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -14-
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesebelas
Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
yang Juga Berlaku Sebagai Izin Masuk Kembali
Pasal 31
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sekaligus dengan Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf j dibubuhkan sebagai pemberian Tanda
Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia
dengan menggunakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan
yang juga berlaku sebagai Izin Masuk Kembali.
Pasal 32
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sekaligus dengan Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “LIMITED STAY PERMIT ON ARRIVAL”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “NO:...”;
f. frasa “ PERMITTED TO ENTER, STAY AND RE-ENTRY
FOR 30 DAYS SINCE DATE OF ARRIVAL”;
g. frasa “NOT EXTENDABLE”;
h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 33
(1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sekaligus dengan Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 berbentuk segi empat dengan
ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga
centimeter).
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -15-
(2) Format Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat
kedatangan sekaligus dengan Izin Masuk Kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Belas
Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas
Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
Pasal 34
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja
saat berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k
dibubuhkan sebagai pemberian Tanda Masuk kepada Orang
Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan
Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur.
Pasal 35
Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja
saat berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling
sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “LIMITED STAY PERMIT FOR WORK AND HOLIDAY
FACILITY”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR … MONTH
FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f. frasa “PERMITTED TO WORK TEMPORARY IN THE FIELD
OF ...”
g. frasa “PERMITTED TO WORK FOR ANY ONE EMPLOYER
FOR THE MAXIMUM OF ... MONTH ONLY”;
h. frasa “NOT EXTENDABLE”;
i. dasar hukum pemberian Tanda Masuk;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -16-
j. frasa “SUBJECT: MOU WORK AND HOLIDAY VISA”; dan
k. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 36
(1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan
bekerja saat berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm
(lima centimeter kali tiga koma lima centimeter).
(2) Format cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas
kemudahan bekerja saat berlibur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Ketiga Belas
Cap Tanda Masuk Untuk Warga Negara Indonesia, Orang
Asing Pemegang Visa Dinas/Diplomatik, Pemegang Re-entry
Permit, atau Subjek Kewarganegaraan Ganda
Pasal 37
Cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, Orang
Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry
permit, atau subjek kewarganegaraan ganda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dibubuhkan sebagai
pemberian Tanda Masuk kepada:
a. Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa diplomatik atau Visa dinas;
b. warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia
melalui pemeriksaan imigrasi di TPI;
c. Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan
menggunakan Izin Masuk Kembali; dan
d. anak berkewarganegaraan ganda yang menggunakan
paspor kebangsaan dan memiliki fasilitas Keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -17-
Pasal 38
Cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, Orang
Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry
permit, atau subjek kewarganegaraan ganda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. kata “ARRIVAL”;
c. nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
f. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 39
(1) Cap Tanda Masuk untuk warga negara indonesia, Orang
Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, Pemegang re-
entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk segi
enam dengan ukuran sisi-sisi 1,5 cm (satu koma lima
centimeter).
(2) Format cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia,
Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang
re-entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian ke Empat Belas
Cap Tanda Masuk Darurat
Pasal 40
Cap Tanda Masuk darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf m dibubuhkan sebagai tanda pemberian izin
masuk sekaligus sebagai izin tinggal darurat.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -18-
Pasal 41
Cap Tanda Masuk darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “EMERGENCY PASS”;
c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang
memberikan Tanda Masuk;
d. tanggal masuk;
e. teks “ADMISSION FOR 30 DAYS SINCE DATE OF
ARRIVAL”;
f. frasa “NOT EXTENDABLE”;
g. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
h. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 42
(1) Cap Tanda Masuk darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3
cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2) Format cap Tanda Masuk darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB III
CAP TANDA KELUAR
Pasal 43
Cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dibubuhkan sebagai Tanda Keluar bagi warga negara
Indonesia dan Orang Asing yang meninggalkan wilayah
Indonesia melalui TPI.
Pasal 44
Cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -19-
b. kata “DEPARTURE”;
c. nama
d. yang memberikan Tanda Keluar;
e. tanggal keluar;
f. dasar hukum pemberian Tanda Keluar; dan
g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 45
(1) Cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 3 cm x 3
cm x 3 cm (tiga kali tiga kali tiga centimeter).
(2) Format cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
CAP PENOLAKAN IZIN MASUK
Pasal 46
(1) Cap penolakan izin masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c dibubuhkan sebagai tanda penolakan
pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang:
a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan
berlaku;
c. memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam
memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan
kesehatan umum;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -20-
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana
transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk
ditangkap dari suatu negara asing;
i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah
Republik Indonesia; atau
j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan
prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
manusia.
(2) Penggunaan cap penolakan izin masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman
nomor register penolakan masuk.
Pasal 47
Cap penolakan izin masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 paling sedikit memuat:
a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b. frasa “DENIED ENTRY”;
c. nama TPI yang menolak masuk;
d. tanggal penolakan;
e. kata “NO:…”;
f. dasar hukum penolakan masuk; dan
g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang
mengelilingi.
Pasal 48
(1) Cap penolakan izin masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm (tiga
centimeter).
(2) Format cap penolakan izin masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -21-
BAB V
CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN IZIN TINGGAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49
Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
a. cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan;
b. cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
sekaligus Izin Masuk Kembali;
c. cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
perairan sekaligus Izin Masuk Kembali;
d. cap pemberian Izin Tinggal tetap;
e. cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak
terbatas;
f. cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin
Tinggal tetap;
g. cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal keadaan
terpaksa;
h. cap pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang
Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang tidak lagi
tinggal di wilayah Indonesia;
i. cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau
meninggal dunia;
j. cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak
berkewarganegaraan ganda;
k. cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang; dan
l. cap pemulangan.
Bagian Kedua
Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
Pasal 50
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dibubuhkan
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -22-
sebagai tanda pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal
kunjungan.
Pasal 51
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit
memuat:
a. frasa “VISIT STAY”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 52
(1) Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter).
(2) Format cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal
kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
dan Sekaligus Izin Masuk Kembali
Pasal 53
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf b dibubuhkan sebagai tanda pemberian atau
Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali.
Pasal 54
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -23-
a. frasa “LIMITED STAY & RE-ENTRY”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 55
(1) Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
dan sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk segi empat dengan
ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat centimeter kali dua koma
lima centimeter).
(2) Format cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal
terbatas dan sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Keempat
Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
Perairan Sekaligus Izin Masuk Kembali
Pasal 56
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
perairan sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dibubuhkan sebagai tanda
pemberian Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali
kepada nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas
kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 57
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
perairan sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -24-
a. frasa “LIMITED STAY & RE-ENTRY FOR WORKER ON
VESSEL”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 58
(1) Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal terbatas
perairan sekaligus Izin Masuk Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 berbentuk segi empat dengan
ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat centimeter kali dua koma
lima centimeter).
(2) Format cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal
terbatas perairan sekaligus izin masuk kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima
Cap Pemberian Izin Tinggal Tetap
Pasal 59
Cap pemberian Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf d dibubuhkan sebagai tanda pemberian
Izin Tinggal tetap.
Pasal 60
Cap pemberian Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 paling sedikit memuat:
a. frasa “PERMANENT STAY”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -25-
Pasal 61
(1) Cap pemberian Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 berbentuk segi empat dengan ukuran 4
cm x 2,5 cm (empat centimeter kali dua koma lima
centimeter).
(2) Format cap pemberian Izin Tinggal tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Keenam
Cap Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas
Pasal 62
Cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dibubuhkan
sebagai tanda pemberian Izin Tinggal tetap dengan jangka
waktu tidak terbatas.
Pasal 63
Cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit
memuat:
a. frasa “PERMANENT STAY”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Date to Report: …”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 64
(1) Cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak
terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter).
(2) Bentuk cap Izin Tinggal tetap dengan jangka waktu tidak
terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -26-
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketujuh
Cap Pemberian Izin Masuk Kembali bagi
Pemegang Izin Tinggal Tetap
Pasal 65
Cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin
Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f
dibubuhkan sebagai tanda pemberian Izin Masuk Kembali
bagi pemegang Izin Tinggal tetap.
Pasal 66
Cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin
Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling
sedikit memuat:
a. frasa “RE- ENTERY PERMIT”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “should not leave Indonesia more than 1 (one) year
from the date of departure”;
f. frasa “Immigration Officer”; dan
g. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 67
(1) Cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin
Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter).
(2) Format cap pemberian Izin Masuk Kembali bagi
pemegang Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -27-
Bagian Kedelapan
Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan
Terpaksa
Pasal 68
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal keadaan
terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g
dibubuhkan sebagai tanda pemberian Izin Tinggal dalam
keadaan terpaksa.
Pasal 69
Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal keadaan
terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling
sedikit memuat:
a. frasa “VISIT STAY ON FORCE MAJEURE”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Valid Until”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran;
e. frasa “Immigration Officer”; dan
f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
Pasal 70
(1) Cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal keadaan
terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter).
(2) Format cap pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal
keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesembilan
Cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian bagi Pemegang Izin
Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang Tidak Lagi
Tinggal di Wilayah Indonesia
Pasal 71
Cap pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang Izin
Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang tidak lagi tinggal
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -28-
di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf h dibubuhkan sebagai tanda:
a. pemberian batas waktu meninggalkan wilayah Indonesia
bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap
yang meninggalkan Indonesia tanpa Izin Masuk Kembali
dan pemberian bukti bahwa dokumen kartu Izin Tinggal
terbatas atau kartu Izin Tinggal tetap tersebut telah
dikembalikan;
b. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi
Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas untuk
pekerja di perairan Indonesia yang meninggalkan
Indonesia tanpa Izin Masuk Kembali dan tidak
bersamaan dengan Alat Angkut;
c. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi
Orang Asing pemegang izin kunjungan bebas Visa
kunjungan, karena suatu hal di luar kemampuannya
tidak dapat meninggalkan Indonesia setelah izin
kunjungannya berakhir;
d. pemberian batas waktu meninggalkan wilayah Indonesia
bagi Orang Asing yang pada saat ditolak perpanjangan
izin keimigrasiannya tersebut telah habis masa
berlakunya; dan
e. pemberian batas waktu meninggalkan wilayah Indonesia
bagi awak kapal asing yang ke luar wilayah Indonesia
tidak dengan kapalnya.
Pasal 72
Cap pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang Izin
Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang tidak lagi tinggal
di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
paling sedikit memuat:
a. frasa “RETURN OF IMMIGRATION DOCUMENT”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Document Returned: …”;
d. frasa “Should leave RI Territory within: ... days”;
e. tempat dan tanggal pengeluaran;
f. frasa “Immigration Officer”; dan
g. dasar hukum pengembalian dokumen keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -29-
Pasal 73
(1) Cap pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang
Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang tidak lagi
tinggal di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 berbentuk segi empat dengan ukuran 4
cm x 2,5 cm (empat centimeter kali dua koma lima
centimeter).
(2) Format cap pengembalian dokumen keimigrasian bagi
pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap
yang tidak lagi tinggal di wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kesepuluh
Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi
Orang Asing yang Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
atau Meninggal Dunia
Pasal 74
Cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal
dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i
dibubuhkan sebagai tanda dilakukan pencabutan dokumen
keimigrasian yang dimiliki Orang Asing karena memperoleh
kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia.
Pasal 75
Cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal
dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 paling sedikit
memuat:
a. frasa “PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN”;
b. kata “NO:..”;
c. frasa “DOK. NO:...”;
d. kata “BERDASARKAN:...”;
e. kata “ALASAN:...”;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -30-
f. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
g. frasa “Pejabat Imigrasi”.
Pasal 76
(1) Cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau
meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima
centimeter kali empat centimeter).
(2) Format cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi
Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan
Indonesia atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kesebelas
Cap Pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi
Anak Berkewarganegaraan Ganda
Pasal 77
Cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak
berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf j dibubuhkan sebagai tanda bahwa yang
bersangkutan merupakan subjek kewarganegaraan ganda
yang telah mendapatkan fasilitas keimigrasian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78
Cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak
berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 paling sedikit memuat:
a. frasa “ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA”;
b. kata “NO.: ...”;
c. frasa “ Pemegang paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf
c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 5, Pasal 21,
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -31-
dan Pasal 25 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
e. frasa “Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Perwakilan RI”.
Pasal 79
(1) Cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak
berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 berbentuk segi empat dengan ukuran 5
cm x 4 cm (lima centimeter kali empat centimeter).
(2) Format cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak
berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Belas
Cap Daftar Awak Alat Angkut dan Penumpang
Pasal 80
Cap daftar awak Alat Angkut dan Penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf k dibubuhkan sebagai tanda
pemberian pengesahan pemeriksaan keimigrasian bagi Orang
Asing dan warga negara Indonesia dari wilayah Indonesia
dengan menggunakan Alat Angkut.
Pasal 81
Cap daftar awak Alat Angkut dan Penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit memuat:
a. frasa “INDONESIA IMMIGRATION CLEARANCE”;
b. kata “CHECKED”;
c. kata “SHIP :…”;
d. kata “FLAG :...”;
e. kata “ARRIVAL :...”;
f. kata “DEPARTURE :...”;
g. kata “CREW :...WNA...WNI”;
h. kata “PASSENGER :…WNA...WNI”;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -32-
i. kata “AGENT :...”; dan
j. frasa “Immigration Officer”.
Pasal 82
(1) Cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berbentuk segi
empat dengan ukuran 6 cm x 4 cm (enam centimeter kali
empat centimeter).
(2) Format cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Belas
Cap Pemulangan
Pasal 83
Cap pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf l dibubuhkan sebagai tanda pemulangan Orang Asing
dari wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi
di Kantor Imigrasi.
Pasal 84
Cap pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
paling sedikit memuat:
a. kata “EXIT PASS”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Ordered to Leave RI Territory within 7 (seven)
days”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
e. frasa “Immigration Officer”.
Pasal 85
(1) Cap pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter);
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -33-
(2) Format cap pemulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 86
Cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah cap
deportasi.
Bagian Kedua
Cap Deportasi
Pasal 87
Cap deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
dibubuhkan sebagai pemberian tindakan administrasi
keimigrasian berupa pengusiran/deportasi Orang Asing dari
wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di
kantor imigrasi atau di rumah detensi imigrasi.
Pasal 88
Cap deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 paling
sedikit memuat:
a. kata “DEPORTATION”;
b. kata “NO:...”;
c. frasa “Ordered to Leave RI Territory within 7 (seven)
days”;
d. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
e. frasa “Immigration Officer”.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -34-
Pasal 89
(1) Cap deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm
(empat centimeter kali dua koma lima centimeter).
(2) Format Cap deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VII
STANDARDISASI CAP KEIMIGRASIAN
Pasal 90
(1) Standardisasi Cap Keimigrasian ditentukan oleh Direktur
Jenderal Imigrasi.
(2) Standardisasi Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. fitur pengaman;
b. desain;
c. bentuk dan ukuran; dan
d. warna tinta.
Pasal 91
(1) Fitur pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. kode cap;
b. jenis huruf; dan
c. jenis angka.
(2) Fitur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan dan
mencegah pemalsuan.
Pasal 92
Desain Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (2) huruf b dibuat dengan memperhatikan fitur
pengaman.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -35-
Pasal 93
Bentuk dan ukuran Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan jenis Cap
Keimigrasian.
Pasal 94
(1) Cap Keimigrasian menggunakan warna tinta yang
memiliki fitur pengaman.
(2) Warna tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. hijau;
b. merah; dan
c. biru.
(3) Warna tinta hijau digunakan untuk cap Tanda Masuk.
(4) Warna tinta merah digunakan untuk cap penolakan izin
masuk dan cap deportasi.
(5) Warna tinta biru digunakan untuk seluruh jenis Cap
Keimigrasian kecuali Cap Keimigrasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB VIII
PENGELOLAAN CAP KEIMIGRASIAN
Pasal 95
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengelolaan Cap
Keimigrasian yang meliputi tahapan:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pendistribusian;
d. penggantian; dan
e. penghapusan.
(2) Pengelolaan Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan keseragaman
dan menghindari pemalsuan Cap Keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -36-
Pasal 96
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan perencanaan
Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) huruf a.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. menentukan standardisasi Cap Keimigrasian;
b. menginventarisasi kebutuhan Cap Keimigrasian; dan
c. menentukan jumlah Cap Keimigrasian yang akan
dibuat sesuai kebutuhan pada UPT Imigrasi.
Pasal 97
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengadaan Cap
Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) huruf b.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan
jasa.
Pasal 98
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pendistribusian
Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat (1) huruf c sesuai dengan kebutuhan UPT
Imigrasi.
(2) Dalam hal Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat kerusakan, Kepala UPT
mengembalikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi
untuk dilakukan penggantian.
Pasal 99
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penghapusan
Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) huruf e yang hilang atau rusak.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis
dari Kepala UPT Imigrasi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -37-
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara penghapusan Cap
Keimigrasian.
(4) Terhadap Cap Keimigrasian yang hilang, selain
dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), juga dilakukan pembatalan cap tersebut
dan diumumkan dalam sistem informasi manajemen
keimigrasian.
(5) Terhadap Cap Keimigrasian yang rusak, selain
dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), juga dilakukan penggantian.
Pasal 100
(1) Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, huruf b, dan huruf c hanya digunakan oleh
Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang atau petugas
pemeriksa pendaratan yang ditunjuk.
(2) Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas penggunaan Cap Keimigrasian.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan
penyalahgunaan Cap Keimigrasian, Kepala UPT Imigrasi
melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Imigrasi yang
diberi wewenang atau petugas pemeriksa pendaratan
yang ditunjuk.
(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
(5) Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan
penyalahgunaan atau menghilangkan Cap Keimigrasian
dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -38-
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun
2012 tentang Cap Keimigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 102
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada hari ke 180 (seratus
delapan puluh) terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -39-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
CAP KEIMIGRASIAN
FORMAT CAP KEIMIGRASIAN
A. CAP TANDA MASUK
1. CAP TANDA MASUK VISA KUNJUNGAN;
2. CAP TANDA MASUK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN;
3. CAP TANDA MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN;
4. CAP TANDA MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN KHUSUS WISATA;
5. CAP TANDA MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
DIPLOMATIK/DINAS;
6. CAP TANDA MASUK AWAK ALAT ANGKUT;
7. CAP TANDA MASUK PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC
COOPERATION;
8. CAP TANDA MASUK VISA TINGGAL TERBATAS;
9. CAP TANDA MASUK VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN;
10. CAP TANDA MASUK VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN
YANG JUGA BERLAKU SEBAGAI IZIN MASUK KEMBALI;
11. CAP TANDA MASUK VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN
BEKERJA SAAT BERLIBUR;
12. CAP TANDA MASUK UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, AWAK
ALAT ANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA, ORANG ASING
PEMEGANG VISA DINAS/DIPLOMATIK, PEMEGANG RE-ENTRY
PERMIT, ATAU SUBJEK KEWARGANEGARAAN GANDA; DAN
13. CAP TANDA MASUK DARURAT.
B. CAP TANDA KELUAR;
C. CAP PENOLAKAN IZIN MASUK
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -40-
D. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN IZIN TINGGAL:
1. CAP PEMBERIAN/PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN;
2. CAP PEMBERIAN/PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS
SEKALIGUS IZIN MASUK KEMBALI;
3. CAP PEMBERIAN/PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS
PERAIRAN SEKALIGUS IZIN MASUK KEMBALI;
4. CAP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP;
5. CAP IZIN TINGGAL TETAP DENGAN JANGKA WAKTU TIDAK
TERBATAS;
6. CAP PEMBERIAN IZIN MASUK KEMBALI BAGI PEMEGANG IZIN
TINGGAL TETAP;
7. CAP PEMBERIAN/PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KEADAAN
TERPAKSA;
8. CAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI PEMEGANG
IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP YANG TIDAK
LAGI TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA;
9. CAP PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING
YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAU
MENINGGAL DUNIA;
10. CAP FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA;
11. CAP DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT; DAN
12. CAP PEMULANGAN.
E. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENINDAKAN KEIMIGRASIAN:
1. CAP DEPORTASI.
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -41-
A. CAP TANDA MASUK
1. Cap Tanda Masuk Visa Kunjungan;
2. Cap Tanda Masuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
3. Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan;
4. Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata;
5. Cap Tanda Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat Diplomatik/Dinas;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -42-
6. Cap Tanda Masuk Awak Alat Angkut;
7. Cap Tanda Masuk Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic
Cooperation;
8. Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas;
9. Cap Tanda Masuk Visa Tingggal Terbatas Saat Kedatangan;
10. Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan sekaligus
dengan Izin Masuk Kembali;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -43-
11. Cap Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat
Berlibur;
12. Cap Tanda Masuk untuk Warga Negara Indonesia, Awak Alat Angkut
Warga Negara Indonesia, Orang Asing Pemegang VISA
Dinas/Diplomatik, Pemegang Re-Entry Permit, atau Subjek
Kewarganegaraan Ganda;
13. Cap Tanda Masuk Darurat;
B. CAP TANDA KELUAR;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -44-
C. CAP PENOLAKAN IZIN MASUK;
D. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN IZIN TINGGAL;
1. Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
2. Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sekaligus Izin
Masuk Kembali;
3. Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan sekaligus
Izin Masuk Kembali;
4. Cap Pemberian Izin Tinggal Tetap;
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -45-
5. Cap Izin Tinggal Tetap dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas;
6. Cap Pemberian Izin Masuk Kembali bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap;
7. Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa;
8. Cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian Bagi Pemegang Izin Tinggal
Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang Tidak Lagi Tinggal di Wilayah
Indonesia;
9. Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang
Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia atau Meninggal Dunia;
10. Cap Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
NO: ........................................................
Pemegang paspor ini adalah subjek pasal 4 huruf c, d, h, dan l dan pasal 5, 21, 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
www.peraturan.go.id
2015, No.1832 -46-
11. Cap Daftar Awak Alat Angkut dan Penumpang;
12. Cap Pemulangan;
E. Cap yang Digunakan untuk Penindakan Keimigrasian:
1. Cap Deportasi;
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.1834, 2015 KEMENKUMHAM. TPI. Masuk dan Keluar. Wilayah Indonesia. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -2-
2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR
WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang
masuk atau keluar wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah
Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat
TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut,
bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai
tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -3-
4. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau
sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik
untuk mengangkut orang maupun barang.
5. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik,
pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot,
atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
6. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
7. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu
negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi
internasional lainnya untuk melakukan perjalanan
antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
8. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor
Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Republik Indonesia.
9. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan
oleh negara asing kepada warga negaranya untuk
melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama
jangka waktu tertentu.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang
selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi
informasi dan komunikasi yang digunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi
guna mendukung operasional, manajemen, dan
pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi
keimigrasian.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.
12. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara
Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -4-
elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai
tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah
Indonesia.
13. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara
Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun
elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai
tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah
Indonesia.
14. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang
Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar
Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah
Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah
Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada
Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan
menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk
Indonesia.
18. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin
Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk
kembali ke Wilayah Indonesia.
19. Supernumery adalah suami, istri atau anak yang
merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat
Angkut laut yang ikut bersama dalam alat angkutnya
yang diperlakukan sebagai penumpang.
20. Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat
Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak
Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
21. Superintendent adalah Pengawas Alat Angkut laut yang
bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut
yang diperlakukan sebagai penumpang.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -5-
22. Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap
yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor
Kebangsaan yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai
tanda penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
23. Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang
dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang memuat tentang alasan penolakan masuk
ke wilayah Indonesia.
24. Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah
dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan.
25. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang
untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh
Undang-Undang.
26. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing
untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian.
27. Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan
oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing atau warga
negara Indonesia sebagai bukti penarikan Dokumen
Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan.
28. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui
pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian
teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
29. Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk
melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk
atau keluar Wilayah Indonesia.
30. Konter Imigrasi adalah tempat dilakukan tahapan
pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi.
31. Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian adalah
kartu yang memuat data elektronik yang berisikan jati
diri dan data biometrik pemegangnya yang dapat
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -6-
digunakan sebagai verifikasi dalam proses pemeriksaan
keimigrasian.
32. Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat
dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan
keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan
petugas yang berwenang.
33. Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang
berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah
perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti
Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas
tradisional pada daerah perbatasan antara Negara
Republik Indonesia dengan negara tetangga.
34. Penduduk Daerah Perbatasan adalah warga negara
Indonesia yang karena kelahiran, perkawinan, atau
pindah dari daerah lain yang bertempat tinggal secara
sah di daerah perbatasan.
35. Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga
negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam
pemeriksaan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
Pasal 2
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat
Imigrasi di TPI.
(2) Dalam hal belum terdapat Pejabat Imigrasi pada TPI,
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi.
(3) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi
sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk
atau keluar Wilayah Indonesia.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -7-
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:
a. penanggung jawab Alat Angkut;
b. tata cara pemeriksaan masuk dan ke luar Wilayah
Indonesia;
c. peneraan cap pemeriksaan Keimigrasian;
d. tata cara penolakan masuk dan keluar Wilayah
Indonesia;
e. pembentukan TPI; dan
f. Area Imigrasi.
BAB II
PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan bagi Penanggung Jawab Alat angkut
Pasal 4
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar
Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
a. sebelum kedatangan atau keberangkatan
memberitahukan rencana kedatangan atau
keberangkatan secara tertulis atauelektronik kepada
Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam)
jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling
lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat
Angkut nonreguler tiba;
b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak
Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat
Imigrasi;
c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera
isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah
Indonesia dengan membawa penumpang;
d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat
Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan
selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -8-
e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat
Angkut yang telah mendapat penyelesaian
Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada
kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak
memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat
Angkutnya;
g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau
dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara
tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya;
dan
h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat
pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat
Angkutnya.
(2) Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara
asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional
kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(3) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib
menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan
data penumpang dan melakukan kerja sama dalam
rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.
Pasal 5
Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:
a. membawa penumpang internasional dan domestik dalam
satu Alat Angkut yang sama;
b. membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak
Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
c. membawa orang yang tidak memiliki:
1. Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen
Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
2. Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara
tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki
Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -9-
Bagian Kedua
Pengenaan Biaya Beban Terhadap
Penanggung Jawab Alat Angkut.
Paragraf 1
Umum
Pasal 6
Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
wajib membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Pemeriksaan pada TPI
di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Pasal 7
(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan
membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan
dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.
Pasal 8
(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pada
ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan
dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat.
(3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi
sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai
penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa
pengenaan biaya beban.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -10-
Pasal 9
(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif
Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) disampaikan kembali kepada Kepala Bidang
Pendaratan dan Izin Masuk.
(2) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk
menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut
dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditembuskan kepada bendahara penerima.
Pasal 10
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban
ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi,
bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima
pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan
beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan
pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi
dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
(2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan
pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -11-
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Keimigrasian.
Paragraf 3
Pemeriksaan pada TPI
di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas II
Pasal 12
(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan
membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas
Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk
dilakukan pemeriksaan.
Pasal 13
(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 wajib dibuatkan berita acara
pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Seksi Lalintuskim untuk
dibuatkan berita acara pendapat.
(3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi
sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai
penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa
pengenaan biaya beban.
Pasal 14
(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif
Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian.
(2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -12-
dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditembuskan kepada bendahara penerima.
Pasal 15
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 wajib melakukan pembayaran biaya
beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi,
bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima
pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan
beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian atau Kepala Seksi
Lalintuskim melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya
beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada
Kepala Kantor dengan melampirkan bukti pembayaran
biaya beban.
(2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan
pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Penanggung Jawab Alat Angkut
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -13-
Paragraf 4
Pemeriksaan pada TPI
di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Kelas III
Pasal 17
(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan
membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas
Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk
dilakukan pemeriksaan.
Pasal 18
(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 wajib dibuatkan berita acara
pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Informasi dan
Sarana Komunikasi untuk dibuatkan berita acara
pendapat.
(3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi
sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai
penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa
pengenaan biaya beban.
Pasal 19
(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif
Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu
Lintas dan Status Keimigrasian.
(2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut
dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -14-
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditembuskan kepada Bendahara Penerima.
Pasal 20
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 wajib melakukan pembayaran biaya
beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi,
bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara
penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang
ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima
pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan
beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala
Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran
biaya beban.
(2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan
pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam 19, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -15-
BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Asing
Pasal 22
(1) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali
yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Orang Asing
yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus
memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.
Pasal 23
(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang
masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan:
a. memeriksa Dokumen Perjalanan;
b. melakukan wawancara;
c. memeriksa Visa;
d. memindai Dokumen Perjalanan;
e. mengambil Data Biometrik; dan
f. memeriksa dalam daftar Penangkalan.
(2) Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dikecualikan bagi Orang Asing yang dibebaskan
dari kewajiban memiliki Visa.
(3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -16-
Tinggal Tetap juga dilakukan pemeriksaan Izin Masuk
Kembali.
Pasal 24
Pemeriksaan Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan:
a. fitur pengaman;
b. keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan; dan
c. foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan
sesuai dengan pemegangnya.
Pasal 25
Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas
pemegang dengan data yang tertera pada Dokumen
Perjalanan.
Pasal 26
Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) huruf c bagi:
a. Visa yang diterbitkan di luar negeri, meliputi
pemeriksaan:
1. klasifikasi indeks Visa;
2. fitur pengaman Visa;
3. identitas pemegang Visa dengan data pemegang
yang tercantum dalam Dokumen Perjalanan; dan
4. masa berlaku Visa.
b. Visa yang diterbitkan di TPI pada saat kedatangan,
meliputi pemeriksaan:
1. bukti pembayaran Visa;
2. bukti pembayaran, indeks Visa dan Dokumen
Perjalanan dalam Simkim; dan
3. rekomendasi dari Direktur Jenderal, dalam hal
pemberian Visa saat kedatangan diterbitkan
berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -17-
Pasal 27
Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan;
c. memverifikasi data pemegang dalam basis data
Keimigrasian; dan
d. memverifikasi data pemegang dalam daftar
Penangkalan.
Pasal 28
(1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan dengan
mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari.
(2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang
bersangkutan belum terekam.
Pasal 29
Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan untuk
memastikan Orang Asing tidak tercantum dalam daftar
Penangkalan.
Pasal 30
Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia bagi
Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin
Tinggal Tetap;
c. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai
tindakan administratif Keimigrasian;
d. memiliki izin kunjungan yang masih berlaku;
e. memiliki tanda bukti pengembalian dokumen;
f. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -18-
Pasal 31
Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang keluar
wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan:
a. memeriksa Dokumen Perjalanan;
b. melakukan wawancara;
c. memeriksa izin keluar atau Izin Masuk Kembali;
d. memindai Dokumen Perjalanan;
e. mengambil Data Biometrik;
f. memeriksa dalam daftar Penangkalan.
Pasal 32
Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan
Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan
masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau
Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia
Pasal 33
Setiap warga negara Indonesia yang masuk atau keluar
Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
c. tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat
Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan
muatan barang.
Pasal 34
(1) Pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara
Indonesia dilakukan dengan tahapan:
a. memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
b. melakukan wawancara;
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -19-
c. memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
dan
d. memeriksa dalam daftar Pencegahan.
(2) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan:
a. memastikan keabsahan dan masa berlaku DPRI; dan
b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada
DPRI dengan pemegangnya.
(3) Wawancarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan apabila diperlukan untuk memperoleh
keyakinan terhadap pemegang DPRI.
(4) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan untuk:
a. membaca dan merekam data identitas pemegang
DPRI;
b. merekam data perlintasan pemegang DPRI; dan
c. memverifikasi data pemegang DPRI dalam daftar
Pencegahan.
Pasal 35
(1) Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam
pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa
memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan
menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada DPRI.
(2) Persetujuan masuk atau keluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan juga dalam sistem perlintasan
dengan Simkim, kecuali melalui TPI yang belum
dilengkapi dengan Simkim.
Pasal 36
(1) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan
Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan
kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
(2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -20-
a. tidak memiliki DPRI dan/atau terdapat keraguan
terhadap status kewarganegaraan;
b. DPRI yang:
1. diduga palsu;
2. tidak sesuai dengan pemegangnya;
3. habis masa berlaku; dan/atau
4. rusak.
c. termasuk dalam daftar Pencegahan.
Pasal 37
(1) Dalam hal ditemukan permasalahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a pada saat
pemeriksaan keimigrasian masuk Wilayah Indonesia,
Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan
pemeriksaan lanjutan dengan meminta bukti lain yang
sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah
warga negara Indonesia.
(2) Bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keluarga;
c. surat izin mengemudi;
d. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah,
ijazah, atau surat baptis;
e. DPRI bagi yang pernah memiliki DPRI; dan/atau
f. dokumen pendukung lainnya yang dapat
memberikan keyakinan kepada Pejabat Imigrasi atas
status kewarganegaraan Indonesianya.
(3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan
dalam ruang detensi imigrasi atau rumah detensi
imigrasi.
(4) Dalam hal yang bersangkutan terbukti warga negara
Indonesia, Pejabat Imigrasi memberikan surat keterangan
pemberian Tanda Masuk.
(5) Dalam hal yang bersangkutan terbukti bukan warga
negara Indonesia, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk
menolak masuk ke wilayah Indonesia dan memberikan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -21-
surat keterangan penolakan masuk dan dimasukkan
dalam daftar Penangkalan.
Pasal 38
(1) Dalam hal terdapat permasalahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b angka 1 dan
angka 2, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan
pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar untuk memberikan persetujuan atau
penolakan keluar Wilayah Indonesia.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan terdapat
permasalahan Dokumen Perjalanan yang bersangkutan,
Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib menahan Dokumen
Perjalanan yang bersangkutan dan memberikan surat
tanda penerimaan.
(4) Dalam hal Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk tidak dapat
memberikan Tanda Keluar Wilayah Indonesia,
permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteruskan kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang
untuk mendapatkan keputusan.
Pasal 39
Setiap pemeriksaan Keimigrasian lanjutan terhadap
permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
disertai dengan pengambilan data secara elektronik yang
meliputi:
a. Data Biometrik meliputi sidik jari dan foto; dan
b. identitas diri.
Pasal 40
(1) Dalam hal DPRI diduga palsu dan/atau tidak sesuai
dengan pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk
wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh
keterangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -22-
(2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan DPRI terbukti palsu
dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya, Pejabat
Imigrasi yang Ditunjuk wajib:
a. membatalkan Dokumen Perjalanan yang
bersangkutan; dan
b. mengusulkan yang bersangkutan untuk dimasukkan
dalam daftar Pencegahan.
Pasal 41
(1) Dalam hal warga negara Indonesia masuk ke Wilayah
Indonesia dengan menggunakan DPRI yang habis masa
berlaku dan/atau rusak, Pejabat Imigrasi dapat langsung
memberikan Tanda Masuk.
(2) Setelah diberikan Tanda Masuk, DPRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada yang
bersangkutan untuk memenuhi persyaratan penggantian
DPRI.
(3) Dalam hal Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diterakan pada halaman DPRI yang
rusak, terhadap yang bersangkutan diberikan surat
keterangan pemberian Tanda Masuk.
(4) Format surat keterangan pemberian Tanda Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 42
(1) Dalam hal warga negara Indonesia yang masuk ke
Wilayah Indonesia terdapat dalam daftar Pencegahan,
Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan
pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.
(2) Jika hasil pemeriksaan terbukti yang bersangkutan
termasuk dalam daftar Pencegahan, Pejabat Imigrasi yang
Ditunjuk melakukan penarikan DPRI yang bersangkutan
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -23-
(3) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk menerakan Tanda Masuk
pada DPRI dan memberikan surat tanda penerimaan
penarikan DPRI kepada yang bersangkutan.
(4) Format surat tanda penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keimigrasian bagi
Anak Berkewarganegaraan Ganda
Pasal 43
Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar
Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau daftar
Penangkalan; dan
c. memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan Paspor
Kebangsaan.
Pasal 44
(1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau
keluar Wilayah Indonesia harus menggunakan Paspor
yang sama.
(2) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau
keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor
Kebangsaan diperlakukan sebagai warga negara
Indonesia jika memiliki fasilitas Keimigrasian.
Pasal 45
(1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk Wilayah
Indonesia dengan menggunakan Paspor Kebangsaan
dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal,
dan Izin Masuk Kembali.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -24-
(2) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal,
dan izin masuk kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan bagi anak berkewarganegaraan ganda
yang memiliki fasilitas Keimigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
Pemeriksaan Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan
ganda yang masuk ke Wilayah Indonesia dilakukan dengan
ketentuan:
a. bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki
Paspor Kebangsaan serta fasilitas Keimigrasian,
dilakukan dengan tahapan dan tata cara yang sama
dengan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia.
b. bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki
Paspor Kebangsaan dan tidak memiliki fasilitas
Keimigrasian, dilakukan dengan tahapan dan tata cara
yang sama dengan pemeriksaan terhadap Orang Asing.
Bagian Keempat
Pemeriksaan Keimigrasian bagi Awak Alat Angkut
Pasal 47
(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak Alat Angkut
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan di
Area Imigrasi.
(2) Terhadap penumpang dan awak Alat Angkut transit,
tidak dilakukan pemeriksaan Keimigrasian.
(3) Pada saat transit, penumpang dan awak Alat Angkut
dapat turun dan berada di ruang transit atau tetap
berada di dalam Alat Angkut.
Pasal 48
(1) Awak Alat Angkut laut yang masuk ke Wilayah Indonesia
dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut
yang sah dan masih berlaku;
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -25-
b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
c. tidak masuk dalam daftar Pencegahan atau daftar
Penangkalan.
(2) Awak Alat Angkut transportasi lainnya yang masuk atau
keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut, kecuali
bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan
barang; dan
c. tidak masuk dalam daftar Pencegahan atau daftar
Penangkalan.
Pasal 49
(1) Awak Alat Angkut laut dapat menggunakan buku pelaut
sebagai pengganti Dokumen Perjalanan.
(2) Buku pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dianggap sebagai Dokumen Perjalanan jika:
a. negara yang mengeluarkan mengakui sebagai
Dokumen Perjalanan; atau
b. negara yang mengeluarkan telah mengadakan
perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia.
Pasal 50
Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak Alat Angkut dilakukan
dengan mekanisme:
a. memeriksa:
1. Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk
awak Alat Angkut laut;
2. Dokumen Perjalanan dan/atau crew member
certificate untuk awak Alat Angkut udara; atau
3. Dokumen Perjalanan untuk awak Alat Angkut
lainnya.
b. memeriksa daftar awak Alat Angkut kecuali Alat Angkut
darat;
c. memindai Dokumen Perjalanan;
d. mengambil Data Biometrik; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -26-
e. memeriksa dalam daftar Penangkalan.
Pasal 51
(1) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi awak Alat Angkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a,
dilakukan dengan:
a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen
Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk awak Alat
Angkut laut; dan
b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada
Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
(2) Dalam hal terdapat keraguan dalam pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Imigrasi
dapat meminta crew member certificate.
(3) Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk
masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.
Pasal 52
(1) Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan dengan
mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat
Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut.
(2) Daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan daftar yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Alat Angkut.
Pasal 53
(1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan dengan mengambil
dan merekam foto wajah serta sidik jari.
(2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang
bersangkutan belum terekam.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -27-
Pasal 54
Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf d dilakukan untuk:
a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan;
c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.
Pasal 55
Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dilakukan untuk
memastikan awak Alat Angkut tidak tercantum dalam daftar
Penangkalan.
Pasal 56
Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan
terhadap awak Alat Angkut, Pejabat Pemeriksa menerakan
Tanda Masuk atau Tanda Keluar secara manual dan/atau
elektronik pada Dokumen Perjalanan.
Bagian Kelima
Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Nahkoda, Awak Kapal,
dan Tenaga Ahli Asing
Pasal 57
(1) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas
kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan
Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara,
laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut
yang sah dan masih berlaku;
b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
c. tidak masuk dalam daftar Penangkalan.
(2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas
kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan
Alat Angkutnya dan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -28-
Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk
dari Petugas Pemeriksa di TPI.
Pasal 58
Pemeriksaan Keimigrasian bagi nahkoda, awak kapal, dan
tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apungnya, yang
datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di
perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dilakukan oleh Petugas
Pemeriksa dengan mekanisme:
a. memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut
nahkoda,awak kapal, dan tenaga ahli asing;
b. memeriksa daftar awak kapal;
c. memindai Dokumen Perjalanan;
d. mengambil Data Biometrik; dan
e. memeriksa dalam daftar Penangkalan.
Pasal 59
(1) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi nakhoda, awak
kapal, atau tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan dengan:
a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen
Perjalanan; dan
b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada
Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
(2) Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk
masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.
Pasal 60
(1) Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan dengan
mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat
Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut.
(2) Daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan daftar yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Alat Angkut.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -29-
Pasal 61
Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf c dilakukan untuk:
a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan;
c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.
Pasal 62
(1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf d, dilakukan dengan mengambil
dan merekam foto wajah serta sidik jari.
(2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang
bersangkutan belum terekam.
Pasal 63
Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan untuk
memastikan awak Alat Angkut tidak tercantum dalam daftar
Penangkalan.
Pasal 64
(1) Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam
pemeriksaan Keimigrasian terhadap nahkoda, awak
kapal, dan tenaga ahli asing, Petugas Pemeriksa
menerakan Tanda Masuk secara manual dan/atau
elektronik pada Dokumen Perjalanan dan/atau buku
pelaut.
(2) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan
Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan
kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
Pasal 65
(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Supernumerary,
Supercargo, dan Superintendent, dilakukan dengan tahapan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -30-
dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap
penumpang.
(2) Dalam rangka pemeriksaan keimigrasian, Supernumerary,
Supercargo, dan Superintendent dimuat dalam daftar awak
Alat Angkut atau daftar penumpang dengan disertai
penjelasan atas statusnya.
Bagian Keenam
Pemeriksaan Keimigrasian bagi Pemegang
Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas
Pasal 66
Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
melalui pos lintas batas wajib memiliki Pas Lintas Batas yang
sah dan masih berlaku.
Pasal 67
(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap setiap orang yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia melalui pos lintas
batas dilakukan dengan mekanisme:
a. memeriksa surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas;
b. memindai surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas;
c. memeriksa dalam daftar Pencegahan atau
Penangkalan.
(2) Dalam hal pemeriksaan daftar Pencegahan atau
Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan
Simkim, pemeriksaan Pencegahan atau Penangkalan
dilakukan secara manual.
(3) Pemeriksaan surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan untuk:
a. memastikan keabsahan dan masa berlaku surat
perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -31-
b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada
surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas
dengan pemegangnya.
(4) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan untuk:
a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan; dan
c. memverifikasi data pemegang dalam daftar
Pencegahan atau Penangkalan.
(5) Pemeriksaan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
untuk memastikan tidak tercantum dalam daftar
Pencegahan atau Penangkalan.
Pasal 68
Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan
Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan
masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau
Tanda Keluar pada surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas.
Pasal 69
(1) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan
Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan
kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
(2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tidak memiliki surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas;
b. terdapat keraguan terhadap status
kewarganegaraan;
c. surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas
yang:
1) diduga palsu;
2) tidak sesuai dengan pemegangnya;
3) habis masa berlaku; dan/atau
4) rusak.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -32-
d. termasuk dalam daftar Pencegahan atau
Penangkalan.
Pasal 70
(1) Dalam hal orang yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia tidak memiliki surat perjalanan lintas batas
atau Pas Lintas Batas dan/atau terdapat keraguan
terhadap status kewarganegaraan, Pejabat Imigrasi yang
Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dengan
meminta bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa
yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia atau
warganegara dari negara yang berbatasan dengan
Indonesia.
(2) Bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keluarga;
c. surat izin mengemudi;
d. surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas
bagi yang pernah memiliki; dan/atau
e. dokumen pendukung lainnya yang dapat
memberikan keyakinan kepada Pejabat Imigrasi atas
status kewarganegaraan Indonesia.
(3) Jika setelah pemeriksaan terbukti yang bersangkutan
adalah warga negara Indonesia atau warga negara dari
negara yang berbatasan dengan Indonesia, Pejabat
Imigrasi memberikan surat keterangan pemberian Tanda
Masuk atau Tanda Keluar.
(4) Jika setelah pemeriksaan terbukti yang bersangkutan
bukan warga negara Indonesia atau bukan warga negara
dari negara yang berbatasan dengan Indonesia, Pejabat
Imigrasi yang Ditunjuk menolak masuk atau keluar
wilayah Indonesia dan memberikan surat keterangan
penolakan masuk.
Pasal 71
(1) Dalam hal surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas
Batas diduga palsu dan/atau tidak sesuai dengan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -33-
pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib
melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.
(2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan surat perjalanan
lintas batas atau Pas Lintas Batas terbukti palsu
dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya, Pejabat
Imigrasi yang Ditunjuk wajib:
a. menarik surat perjalanan lintas batas atau Pas
Lintas Batas yang bersangkutan;
b. memberikan surat tanda penerimaan; dan
c. mengusulkan yang bersangkutan untuk
dimasukkan dalam daftar Pencegahan atau
Penangkalan.
Pasal 72
(1) Dalam hal warga negara Indonesia masuk ke Wilayah
Indonesia melalui Pos Lintas Batas dengan menggunakan
surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas yang
habis masa berlaku dan/atau rusak, Pejabat Imigrasi
dapat langsung memberikan Tanda Masuk setelah
dilakukan pemeriksaan.
(2) Dalam hal Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diterakan pada surat perjalanan
lintas batas atau Pas Lintas Batas yang rusak, terhadap
yang bersangkutan diberikan surat keterangan
pemberian Tanda Masuk.
(3) Surat keterangan pemberian Tanda Masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 73
(1) Sarana Transportasi Darat reguler dari luar wilayah
Indonesia yang tiba di Pos Lintas Batas yang telah
ditetapkan sebagai TPI, penumpang dan awaknya wajib
turun dari sarana transportasi darat untuk menuju
ruangan pemeriksaan Keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -34-
(2) Terhadap sarana transportasi darat nonreguler,
penumpang dan awaknya wajib turun dari sarana
transportasi darat menuju ruangan pemeriksaan
Keimigrasian, setelah mendapat izin dari Pejabat Imigrasi
di TPI.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Keimigrasian di tempat lain yang bukan TPI
Pasal 74
Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan Keimigrasian dapat
dilakukan di tempat lain yang bukan TPI yang difungsikan
sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan
persetujuan Direktur Jenderal.
Pasal 75
(1) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 berdasarkan permohonan yang diajukan
oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau Kepala Kantor
Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh
atau masuk Wilayah Indonesia bagi Alat Angkut dengan
memuat alasan dan pertimbangan tempat yang
difungsikan sebagai TPI.
(2) Dalam hal diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi,
Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Divisi Keimigrasian untuk melakukan pengkajian
dan/atau pertimbangan lebih lanjut.
(3) Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
dilakukan pengkajian dan/atau pertimbangan kepada
Direktur Jenderal.
(4) Direktur Jenderal memberikan keputusan setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) untuk menyetujui atau menolak.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -35-
(5) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk jangka waktu tertentu paling lama 6
(enam) bulan atau berdasarkan 1 (satu) kali permohonan
untuk 1 (satu) kali pemeriksaan Keimigrasian.
Pasal 76
Pejabat Imigrasi yang ditugaskan untuk melakukan
pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat
yang berwenang.
Pasal 77
(1) Ketentuan pemeriksaan Keimigrasian terhadap
penumpang dan awak Alat Angkut, yang masuk dan
keluar wilayah Indonesia di tempat lain yang bukan TPI
sama seperti pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di
TPI.
(2) Peneraan Cap Pemeriksaan Keimigrasian di tempat yang
bukan TPI diberlakukan sama seperti peneraan Cap
Pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di TPI.
Pasal 78
Dalam hal pemeriksaan Keimigrasian di tempat lain yang
bukan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dapat
dilaksanakan dengan menggunakan Simkim, pemeriksaan
Keimigrasian dilakukan secara manual.
Pasal 79
Ketentuan tentang kewajiban dan larangan bagi Penanggung
Jawab Alat Angkut yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia
melalui TPI berlaku juga kepada Penanggung Jawab Alat
Angkut yang datang melalui tempat tertentu yang telah
mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -36-
Pasal 80
(1) Pemeriksaan Keimigrasian dapat juga dilakukan di atas
Alat Angkut yang sedang dalam perjalanan dari luar
negeri menuju ke Wilayah Indonesia.
(2) Pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut meliputi
pemeriksaan di atas Alat Angkut udara dan Alat Angkut
laut.
(3) Pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap warga negara Indonesia,
Orang Asing, dan awak Alat Angkut.
Pasal 81
Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menyediakan ruangan
atau tempat khusus dan waktu yang cukup untuk melakukan
pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80.
Pasal 82
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Keimigrasian di atas
Alat Angkut, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib
mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan
dan pemutakhiran data Penangkalan sebelum
pelaksanaan tugas.
(2) Pejabat Imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan
Keimigrasian di atas Alat Angkut, bergabung dengan Alat
Angkut tersebut dari pelabuhan atau bandara di luar
Wilayah Indonesia.
Pasal 83
(1) Jumlah Pejabat Imigrasi yang ditugaskan untuk
melakukan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 paling sedikit 2 (dua) orang
atau disesuaikan dengan jumlah penumpang.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -37-
(2) Pejabat Imigrasi yang ditugaskan melaporkan
pelaksanaan tugas pemeriksaan Keimigrasian kepada
Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang
Ditunjuk pada kesempatan pertama mendarat di TPI yang
meliputi data penumpang dan awak Alat Angkut, jumlah
penerbitan stiker dan jumlah penerimaan biaya Visa
Kunjungan Saat Kedatangan.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Keimigrasian Masuk dan Keluar Wilayah
Indonesia Secara Elektronik Dengan Menggunakan Mesin
Autogate
Pasal 84
(1) Dalam pemeriksaan Keimigrasian di TPI dapat dilakukan
secara elektronik dengan menggunakan mesin Autogate.
(2) Mesin Autogate sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan oleh warga negara Indonesia dan warga
negara asing tertentu.
Pasal 85
(1) Warga negara asing tertentu yang dapat diberikan
Electronic Information System for Immigration Card
merupakan warga negara asing pemegang:
a. Izin Tinggal Terbatas;
b. Izin Tinggal Tetap; dan
c. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
(2) Elektronic Information System for Imigrasion Card
diberikan kepada warga negara asing tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan warga negara
Indonesia berdasarkan permohonan.
Pasal 86
Pemeriksaan Keimigrasian dengan menggunakan mesin
Autogate dilakukan dengan tahapan:
a. melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan dan
boarding pass;
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -38-
b. pengambilan sidik jari dan foto pada mesin Autogate;
c. mesin Autogate merekam data kedatangan atau
keberangkatan yang berlaku sebagai Tanda Masuk atau
Tanda Keluar secara elektronik; dan
d. pintu mesin Autogate terbuka secara otomatis dan proses
pemeriksaan Keimigrasian dinyatakan selesai.
Pasal 87
Jika tahapan pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 telah dilakukan, mesin Autogate
secara otomatis melakukan verifikasi yang meliputi:
a. Data Biometrik yang tersimpan dalam kartu elektronik;
b. masa berlaku kartu elektronik;
c. daftar Pencegahan atau Penangkalan;
d. masa berlaku Paspor dan dokumen Keimigrasian atau
Izin Tinggalnya.
Pasal 88
(1) Pemegang Elektronic Information System for Imigrasion
Card ditolak karena:
a. termasuk dalam daftar Pencegahan atau
Penangkalan;
b. Izin Tinggal di Indonesia melampaui batas yang
ditentukan;
c. Izin Masuk Kembali habis masa berlakunya;
d. Izin kunjungan telah habis masa berlakunya; atau
e. bukan pemegang Elektronic Information System for
Imigrasion Card yang sebenarnya.
(2) Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap
Pemegang Elektronic Information System for Imigrasion
Card sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 89
Dalam hal pemeriksaan Keimigrasian secara elektronik dengan
menggunakan mesin Autogate tidak dapat dilaksanakan,
pemeriksaan dilakukan secara manual pada Konter Imigrasi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -39-
Bagian Kedelapan
Pengenaan Biaya Beban Terhadap Orang Asing
Pasal 90
Pengenaan biaya beban terhadap Orang Asing di TPI
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Petugas Pemeriksa pada Konter Imigrasi melaporkan
Orang Asing yang dikenakan kewajiban membayar biaya
beban kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk;
b. Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan pemeriksaan
terhadap Orang Asing yang dikenai biaya beban;
c. berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Imigrasi yang
Ditunjuk memerintahkan Orang Asing untuk membayar
biaya beban dengan mengeluarkan surat perintah
membayar;
d. berdasarkan surat perintah membayar Orang Asing yang
bersangkutan melakukan pembayaran biaya beban
kepada bank persepsi/bendahara penerima
pengganti/petugas yang ditunjuk;
e. bank persepsi/bendahara penerima pengganti/petugas
yang ditunjuk mengeluarkan tanda bukti pembayaran;
f. jika pembayaran dilakukan di bank persepsi Orang
Asing menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada
bendahara penerima pengganti/petugas yang ditunjuk;
g. dalam hal pembayaran biaya beban dilakukan melalui
bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk,
Bendahara Penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk
segera menyetorkan ke kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Orang Asing yang telah memiliki tanda bukti
pembayaran, diberikan tanda bertolak oleh Pejabat
Imigrasi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -40-
Bagian Kesembilan
Peneraan Cap Pemeriksaan Keimigrasian
Pasal 91
(1) Cap Tanda Masuk berbentuk segi enam diberikan
kepada:
a. warga negara Indonesia;
b. anak berkewarganegaraan ganda; dan
c. Orang Asing pemegang Izin Masuk Kembali.
(2) Cap Tanda Keluar berbentuk segi tiga diberikan kepada
setiap orang yang meninggalkan Wilayah Indonesia.
(3) Tanda Masuk bagi Orang Asing selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan cap sesuai dengan jenis
Visa yang dimiliki.
Pasal 92
(1) Peneraan cap Tanda Masuk dan cap Tanda Keluar
dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa jika dalam
pemeriksaan Keimigrasian tidak terdapat permasalahan.
(2) Cap Tanda Masuk dan cap Tanda Keluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterakan pada Dokumen
Perjalanan.
Pasal 93
(1) Petugas Pemeriksa yang ditunjuk bertanggung jawab
untuk menggunakan dan menyimpan cap pemeriksaan
Keimigrasian.
(2) Cap pemeriksaan Keimigrasian wajib disimpan pada
tempat penyimpanan yang telah ditentukan pada Area
Imigrasi di TPI.
Pasal 94
(1) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan
penyalahgunaan cap pemeriksaan Keimigrasian, Kepala
Unit Pelaksana Teknis Imigrasi melakukan pemeriksaan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -41-
terhadap Petugas Pemeriksa yang menyalahgunakan
dan/atau menghilangkan cap pemeriksaan Keimigrasian.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan
pendapat serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal
melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
(3) Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang merusak, menghilangkan dan/atau
menyalahgunakan cap pemeriksaan Keimigrasian dapat
dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 95
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa kunjungan diberikan Tanda Masuk yang
berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari.
Pasal 96
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan
Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 97
Orang Asing subyek bebas visa kunjungan yang masuk ke
wilayah Indonesia diberikan Tanda Masuk yang berlaku
sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari.
Pasal 98
Orang Asing yang bertugas sebagai nakhoda, kapten pilot,
atau awak yang bertugas di Alat Angkut yang sedang berlabuh
atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberikan Tanda Masuk yang
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -42-
berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari.
Pasal 99
Orang Asing yang bertugas sebagai nakhoda, awak kapal, atau
tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang
datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di
perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diberikan Tanda Masuk
yang berlaku sebagai Izin Tinggal untuk waktu paling lama 60
(enam puluh) hari.
Pasal 100
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa tinggal terbatas diberikan Tanda Masuk
yang berlaku sebagai Izin Tinggal yang bersifat sementara
untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 101
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan
Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari.
Pasal 102
Orang Asing pemegang kartu APEC Bussiness Travel Card
diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal
Kunjungan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
Pasal 103
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dalam keadaan
darurat, diberikan Tanda Masuk sebagai Izin Tinggal
Kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 104
Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan
menggunakan Visa dinas atau Visa diplomatik dengan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -43-
maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan
Tanda Masuk yang berlaku sebagai izin tinggal dinas yang
bersifat sementara untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari.
Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Administrasi Pemeriksaan Keimigrasian
Masuk Wilayah Indonesia di TPI
Pasal 105
(1) Pejabat Imigrasi melakukan pengadministrasian terhadap
pemeriksaan Keimigrasian yang telah selesai
dilaksanakan.
(2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan mekanisme:
a. mencocokkan jumlah penumpang dan awak Alat
Angkut yang dimuat dalam daftar penumpang dan
awak Alat Angkut; dan
b. membubuhi cap Immigration Clearance pada daftar
penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang
sudah ditandatangani nakhoda/agen sebanyak 4
(empat) lembar.
(3) Mendistribusikan daftar penumpang dan daftar awak Alat
Angkut yang telah di cap immigration clearance
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada:
a. Penanggung Jawab Alat Angkut sebanyak 1 (satu)
lembar;
b. Kantor Imigrasi yang membawahi TPI sebanyak 1
(satu) lembar;
c. TPI sebanyak 1 (satu) lembar; dan
d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
sebanyak 1 (satu) lembar.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -44-
BAB IV
PENOLAKAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penolakan Masuk Wilayah Indonesia
Pasal 106
(1) Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk
masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing
tersebut:
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan
masih berlaku;
c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa
palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam
memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan
kesehatan umum;
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana
transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk
ditangkap dari suatu negara asing;
i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah
Republik Indonesia; atau
j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan
prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
manusia.
(2) Pejabat Imigrasi juga dapat menolak Orang Asing masuk
ke Wilayah Indonesia dalam hal:
a. tidak tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau
daftar penumpang;
b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di
Indonesia;
c. membahayakan keamanan; atau
d. mengganggu ketertiban umum.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -45-
Pasal 107
(1) Penolakan masuk karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e sampai
dengan huruf j dan ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d
dilakukan dengan menerakan cap penolakan Tanda
Masuk pada Dokumen Perjalanan.
(2) Cap penolakan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterakan dengan tinta berwarna merah.
Pasal 108
Penolakan masuk karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf d dan ayat (2) huruf
b, dilakukan dengan memberikan surat keterangan
penolakan masuk tanpa menerakan cap Tanda Menolak
Masuk pada Dokumen Perjalanan.
Pasal 109
Orang Asing yang dikenai penolakan masuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), huruf b sampai dengan
huruf j diusulkan untuk dimasukan dalam daftar
Penangkalan.
Pasal 110
Dalam hal adanya permintaan dari pejabat resmi negara
asing, Pejabat Imigrasi dapat menahan pengguna Dokumen
Perjalanan palsu atau dipalsukan paling lama 24 (dua puluh
empat) jam di Area Imigrasi dalam rangka menunggu
verifikasi.
Pasal 111
(1) Jika dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap Orang
Asing terjadi permasalahan, Pejabat Imigrasi wajib
mengarahkan orang yang bersangkutan kepada Pejabat
Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terjadi dalam hal Pejabat Imigrasi menilai Orang Asing
tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke Wilayah
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -46-
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 112
(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin
Tinggal Tetap yang masuk kembali ke Wilayah Indonesia
dan izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku,
maka izin tinggalnya berakhir.
(2) Terhadap Orang Asing yang izin masuk kembalinya telah
habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Imigrasi di TPI:
a. menarik Kartu Izin Tinggalnya untuk dikembalikan
kepada kantor imigrasi yang menerbitkan;
b. menulis keterangan tidak berlaku berupa frasa
“void” pada cap izin tinggalnya yang terdapat pada
Dokumen Perjalanan.
(3) Dalam hal penarikan izin tinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pejabat Imigrasi di TPI dapat memberikan
Tanda Masuk atau penolakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 113
Dalam hal jangka waktu Dokumen Perjalanan yang digunakan
kurang dari 6 (enam) bulan, Pejabat Imigrasi memberikan
surat keterangan penolakan masuk tanpa menerakan cap
tanda menolak masuk pada Dokumen Perjalanan.
Pasal 114
(1) Dalam hal Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing,
Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membawa kembali
keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama ke
negara tempat keberangkatan terakhir.
(2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara
menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -47-
Bagian Kedua
Tata Cara Penempatan Orang Asing yang Ditolak Masuk
Pasal 115
(1) Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada
kesempatan pertama, dapat ditempatkan pada ruang
detensi imigrasi di TPI.
(2) Dalam hal ruang detensi imigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum ada, Orang Asing yang tidak dapat
dipulangkan pada kesempatan pertama dapat
ditempatkan di ruang pengawasan sementara atau di
ruang area transit.
(3) Dalam hal ruang pengawasan sementara atau di ruang
area transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
tersedia, Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada
kesempatan pertama dapat ditempatkan dalam ruangan
kantor imigrasi atau pos imigrasi.
Pasal 116
(1) Apabila ruangan atau tempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 tidak ada, Orang Asing yang tidak dapat
dipulangkan pada kesempatan pertama dapat
ditempatkan ditempat lain atas persetujuan Kepala
Kantor Imigrasi.
(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan mekanisme:
a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan surat
pendetensian disertai dengan alasan pendetensian;
dan
b. Pejabat Imigrasi menunjuk petugas untuk
melakukan pengawasan deteni melalui surat
perintah.
Pasal 117
(1) Dalam hal penempatan Orang Asing sebagaimana
dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) telah melebihi waktu
30 (tiga puluh) hari dan belum dapat dipulangkan,
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -48-
Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk dapat memindahkan yang
bersangkutan ke rumah detensi imigrasi.
(2) Ketentuan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan ketentuan pemindahan deteni.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penolakan Keluar Wilayah Indonesia
Pasal 118
Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk keluar
wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas
permintaan pejabat yang berwenang;
c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan; atau
d. masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 119
Pejabat Imigrasi dapat menolak Warga Negara Indonesia
untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal Warga Negara
Indonesia tersebut:
a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih
berlaku;
b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas
permintaan pejabat yang berwenang; atau
c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
BAB V
PEMBENTUKAN TPI
Bagian Kesatu
TPI
Pasal 120
(1) Setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk TPI.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -49-
(2) Pembentukan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
Pasal 121
(1) Pembentukan TPI sebagaimana dimaksud dalam pasal
120 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala
Kantor Imigrasi.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan:
a. Keputusan Menteri Perhubungan mengenai status
pelabuhan internasional;
b. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat; dan
c. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis,
atau Kementerian Luar Negeri, terkait dengan
pertimbangan keamanan.
(3) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
(4) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk
melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui
ketersediaan Area Imigrasi dan fasilitas pendukungnya
sesuai dengan standar Area Imigrasi yang telah
ditentukan.
Pasal 122
(1) Atas perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (4) Direktur Jenderal melakukan telahaan yang
memuat:
a. pertimbangan legalitas;
b. pertimbangan potensi dan kerawanan
keimigrasian; dan
c. pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya,
demografi dan letak geografis.
(2) Setelah dilakukan penelahaan, Direktur Jenderal
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri dengan
melampirkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -50-
(3) Menteri memberikan keputusan sesuai dengan
rekomendasi Direktur Jenderal.
Pasal 123
Menteri dapat mencabut penetapan suatu tempat sebagai TPI
dalam hal:
a. tempat tersebut dicabut statusnya sebagai perlintasan
keluar masuk Wilayah Indonesia oleh instansi terkait;
b. tidak memenuhi persyaratan sebagai TPI; dan
c. tidak terdapat perlintasan orang dalam jangka waktu 1
(satu) tahun terakhir.
Pasal 124
(1) Dalam hal tidak tersedianya sarana dan prasarana
pendukung sebagai TPI, Kepala Kantor Imigrasi
mengusulkan kepada pengelola bandar udara, pelabuhan
laut dan perbatasan darat untuk menyediakan sarana
dan prasarana pendukung sesuai dengan standard TPI.
(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak usul
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar Area
Imigrasi tidak dapat dipenuhi, Kepala Kantor Imigrasi
menyampaikan usulan Pencabutan Status TPI.
Bagian Kedua
Tempat Lain yang Difungsikan Sebagai TPI
Pasal 125
(1) Dalam keadaan tertentu tempat lain yang bukan TPI
dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan
Keimigrasian yang bersifat sementara.
(2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pelabuhan laut
b. pelabuhan umum; dan
c. pelabuhan khusus.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -51-
(3) Tempat lain yang difungsikan sebagai tempat
pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 126
(1) Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat
pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan usulan dari
Kepala Kantor Imigrasi.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan:
a. permohonan dari pemerintah daerah atau
perusahaan;
b. Keputusan Menteri Perhubungan mengenai status
pelabuhan;
c. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat; dan
d. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis
atau Kementerian Luar Negeri terkait dengan
pertimbangan keamanan.
(3) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(4) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan peninjauan
lapangan untuk mengetahui ketersediaan Area Imigrasi
dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan standar Area
Imigrasi yang telah ditentukan.
Pasal 127
(1) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan telahaan yang
memuat:
a. pertimbangan legalitas;
b. pertimbangan potensi dan kerawanan
Keimigrasian; dan
c. pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya,
demografi dan letak geografis;
(2) Setelah dilakukan penelahaan, Pejabat Imigrasi yang
Ditunjuk menyampaikan rekomendasi kepada Direktur
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -52-
Jenderal dengan melampirkan telaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan sesuai dengan
rekomendasi Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk.
Pasal 128
(1) Keputusan Direktur Jenderal harus mencantumkan
jangka waktu difungsikannya tempat lain sebagai tempat
pemeriksaan keimigrasian.
(2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal,
difungsikannya tempat lain sebagai tempat pemeriksaan
keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihentikan sebelum jangka waktu yang tercantum dalam
Keputusan Direktur Jenderal berakhir.
(3) Jangka waktu difungsikannya tempat lain sebagai tempat
pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.
Bagian Ketiga
Pos Lintas Batas
Pasal 129
(1) Penetapan suatu tempat sebagai Pos Lintas Batas oleh
Menteri dilakukan setelah tempat tersebut ditetapkan
dalam perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga.
(2) Menteri menetapkan standardisasi Area Imigrasi pada Pos
Lintas Batas negara.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -53-
BAB VI
AREA IMIGRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 130
Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam rangka
pelaksanaan fungsi Keimigrasian di TPI perlu ditetapkan
standardisasi Area Imigrasi.
Pasal 131
(1) Area Imigrasi, meliputi:
a. area keberangkatan; dan
b. area kedatangan.
(2) Area keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan area yang dimulai dari tempat
antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan
sampai dengan Alat Angkut.
(3) Area kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan area dari Alat Angkut sampai dengan
konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.
(4) Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi
pendukung Simkim.
(5) Standardisasi perangkat teknologi informasi pendukung
Simkim ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(6) Tata ruang Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Area Kedatangan pada Area Imigrasi
Pasal 132
(1) Area kedatangan meliputi:
a. ruang antrean penumpang;
b. konter pemeriksaan;
c. ruang utama; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -54-
d. ruang pendukung.
(2) Ruang antrean penumpang pada area kedatangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jalur antrian yang berbentuk snake queue;
b. garis kuning pembatas antrian dengan konter
pemeriksaan;
c. layar monitor informasi pada masing-masing konter
pemeriksaan.
d. kaca pembatas yang membatasi ruang antrean
penumpang dengan area publik.
(3) Konter pemeriksaan pada area kedatangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. konter pemeriksaan awak Alat Angkut;
b. konter pemeriksaan warga negara Indonesia;
c. konter pemeriksaan Orang Asing;
d. konter pemeriksaan Autogate;
e. konter supervisor;
f. kaca pembatas yang membatasi antara Area Imigrasi
dengan area publik; dan
g. ruang atau konter pelayanan dan pembayaran Visa
on Arrival.
(4) Ruang utama pada area kedatangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. ruang pemeriksaan lanjutan;
b. ruang kepala unit;
c. ruang server;
d. ruang wiring closet;
e. ruang kontrol;
f. ruang laboratorium forensik;
g. ruang deteni dan toilet deteni sesuai jenis kelamin;
h. ruang tata usaha;
i. toilet petugas;
j. loker penyimpanan cap Keimigrasian;
k. ruang pelayanan khusus bagi very importand person
dan orang berkebutuhan khusus; dan
l. meja untuk pengisian Dokumen Perjalanan, kartu
imigrasi dan pemberitahuan pabean.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -55-
(5) Ruang pendukung meliputi:
a. ruang istirahat;
b. ruang arsip;
c. ruang makan dan dapur; dan
d. ruang rapat.
(6) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dilengkapi dengan perabotan yang disediakan oleh
pengelola.
(7) Setelah konter supervisor harus terdapat pembatas kaca
antara Area Imigrasi dengan area publik.
(8) Ketersediaan pasokan listrik dan koneksitas jaringan
teknologi informasi tersendiri sangat diperlukan dalam
menunjang pemeriksaan keimigrasian di Area
Kedatangan.
Bagian Ketiga
Area Keberangkatan pada Area Imigrasi
Pasal 133
(1) Area keberangkatan meliputi:
a. ruang antrean penumpang;
b. konter pemeriksaan;
c. ruang utama; dan
d. ruang pendukung.
(2) Ruang antrean penumpang pada area keberangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jalur antrian yang berbentuk snake queue;
b. garis kuning pembatas antrian dengan konter
pemeriksaan;
c. layar monitor informasi pada masing-masing konter
pemeriksaan; dan
d. kaca pembatas yang membatasi ruang antrean
penumpang dengan area publik.
(3) Konter pemeriksaan pada area keberangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. konter pemeriksaan awak Alat Angkut;
b. konter pemeriksaan warga negara Indonesia;
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -56-
c. konter pemeriksaan Orang Asing;
d. konter pemeriksaan Autogate;
e. konter pemeriksaan supervisor; dan
f. kaca pembatas antara ruang antrean penumpang
dengan Area Imigrasi menuju alat angkut.
(4) Ruang utama pada area keberangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. ruang pemeriksaan lanjutan;
b. ruang kepala bidang;
c. ruang sirkuit kabel;
d. ruang kontrol;
e. ruang tata usaha;
f. ruang tunggu sementara
g. toilet petugas;
h. ruang pelayanan khusus bagi very importand person
dan orang berkebutuhan khusus; dan
i. loker petugas.
(5) Ruang pendukung pada area keberangkatan, meliputi:
a. ruang istirahat;
b. ruang arsip;
c. ruang makan dan dapur; dan
d. ruang rapat.
(6) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dilengkapi dengan perabotan yang disediakan oleh
pengelola.
(7) Ketersediaan pasokan listrik dan koneksitas jaringan
teknologi informasi tersendiri sangat diperlukan dalam
menunjang pemeriksaan keimigrasian di area
keberangkatan.
Pasal 134
(1) Ruang antrean penumpang, konter pemeriksaan, dan
ruang utama wajib disediakan oleh pengelola bandara,
pelabuhan laut atau perbatasan.
(2) Ruang pendukung disediakan oleh pengelola dengan
menyesuaikan klasifikasi bandar udara, pelabuhan laut,
perbatasan darat, dan Pos Lintas Batas.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -57-
(3) Luas ruang antrean penumpang, ruang utama, dan ruang
pendukung dapat disesuaikan dengan kondisi bangunan
terminal atau pos lintas batas.
(4) Standardisasi konter pemeriksaan imigrasi terdiri dari
ukuran, bentuk, desain dan bahan.
(5) Standardisasi ruang utama dan ruang pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Ini.
(6) Standardisasi Konter Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 135
(1) Fasilitas pada area keberangkatan dan area kedatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134
wajib disediakan oleh pengelola bandar udara, pelabuhan
laut, atau Pos Lintas Batas.
(2) Perangkat teknologi informasi pendukung Simkim
disediakan oleh Direktorat Jenderal.
(3) Pengelola bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas
batas harus menyediakan daya listrik yang cukup yang
menjamin koneksitas jaringan simkim pada Area Imigrasi
dengan pusat data Keimigrasian pada Direktorat
Jenderal.
Bagian Kedua
Tata Cara Penggeledahan di Area Imigrasi
Pasal 136
(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penggeledahan
terhadap penumpang di Area Imigrasi.
(2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan
Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.
(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap badan dan barang bawaan
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -58-
penumpang dan dapat dilanjutkan dengan proses
penyelidikan Keimigrasian.
Pasal 137
(1) Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit 1 (satu)
orang petugas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas
lainnya di ruang pemeriksaan lanjutan yang terdapat
pada Area Imigrasi.
(2) Ruang pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. memiliki penerangan yang cukup;
b. memiliki kamera closed circuit television; dan
c. memiliki perekam suara.
(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menggunakan alat bantu pendeteksi Dokumen
Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.
(4) Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah
yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
(5) Hasil penggeledahan dimuat dalam berita acara
penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas yang
melakukan penggeledahan dan petugas saksi.
(6) Setelah menerima berita acara penggeledahan petugas
penggeledah, atasan petugas penggeledah membuat
berita acara pendapat yang memuat kesimpulan
penggeledahan dan usulan tindak lanjut kepada Pejabat
Imigrasi yang berwenang.
(7) Pejabat Imigrasi yang berwenang memberikan keputusan
terhadap hasil penggeledahan.
Pasal 138
(1) Penggeledahan yang dilakukan terhadap badan, meliputi:
a. badan dan anggota badan; dan
b. pakaian dan aksesoris yang dikenakan.
(2) Penggeledahan terhadap badan dan anggota badan wajib
dilakukan oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama
dengan orang yang digeledah.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -59-
Pasal 139
Dalam hal petugas menduga terdapat Dokumen Perjalanan
dan/atau identitas diri yang disembunyikan di dalam bagian
tertentu barang bawaannya, dapat dilakukan pembukaan
secara paksa setelah mendapat persetujuan dari atasan
langsung.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 140
(1) Setiap Orang yang sedang menjalani pemeriksaan
Keimigrasian oleh Petugas Pemeriksa pada saat keluar
atau masuk Wilayah Indonesia wajib mematuhi tata tertib
pemeriksaan Keimigrasian.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain:
a. antri saat dilakukan pemeriksaan di Konter Imigrasi;
b. dilarang mengambil gambar, menggunakan telepon
genggam, menggunakan penutup kepala, dan
menggunakan kacamata hitam pada saat dilakukan
pemeriksaan di Konter Imigrasi; dan
c. mengikuti arahan Petugas Pemeriksa dalam rangka
menjaga ketertiban proses pemeriksaan.
(3) Terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang
Asing yang bersangkutan masuk ke Wilayah Indonesia.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 141
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelola
tempat lain yang diberikan izin sebagai TPI yang telah
melakukan kegiatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
wajib mengajukan permohonan penetapan menurut ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -60-
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 142
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Petunjuk
Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03
Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 143
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -61-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH
INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
A. SURAT TANDA PENERIMAAN
Ukuran Kertas: 14,8 cm x 21 cm
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -62-
B. SURAT KETERANGAN TANDA MASUK
Ukuran Kertas: 14,8 cm x 21 cm
www.peraturan.go.id
2015, No.1834 -63-
C. SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANDA MASUK
Ukuran Kertas: 14,8 cm x 21 cm
www.peraturan.go.id
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNA DI POS LINTAS BATAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan
Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di PLB
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di PLB secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di PLB
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di PLB
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.01-1186
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
alur Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
kelengkapan
data pas
lintas batas
Konter1.
Memeriksa data warga negara asing pada buku daftar
pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim
Daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan4.
Ouput
Ouput
Menuliskan data warga negara asing pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLBLantaskim Buku register 1 menit
Data
perlintasan
dalam buku
register
3. Ouput
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara asing dari hasil pemeriksaan petugas
konter
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas10 menit
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
5. Ouput
Apabila tidak disetujui
berangkat dilakukan
penundaan penyelesaian
keberangkatan dan
dikoordinasikan dengan
Kepala kantor imigrasi
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
Verifikasi
keabsahan
pas lintas
batas
2. Ouput
Dalam pemeriksaan pas
lintas batas dapat
dimintakan kartu
identitas sebagai data
dukung
Menerima pas lintas batas
Memeriksa keabsahan, data, dan jumlah warga negara
asing dengan pas lintas batas yang dimiliki
Ya
pas lintas
batas sah?
Tidak
Cekal?
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLBLantaskim Wasdakim
Daftar
penumpang
dan buku
siskarinfo
1 hariLaporan
kegiatan di
PLB
7. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
manual
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
pas lintas batasLantaskim Wasdakim
pas lintas
batas30 detik
Cap tanda
keluar dan
paraf
petugas
6. Ouput
Pas lintas batas yang telah
diterakan cap tanda keluar
dan paraf petugas
diserahkan kembali kepada
warga negara asing
Ya
Tidak
Petugas Konter Tata UsahaKepala kantor
imigrasiKelengkapan Waktu Output
Pejabat
imigrasi yang
ditunjuk
selesai
disetujui
berangkat?
TidakYa
tunda
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan warga negara asing (WNA)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan WNA di Pos Lintas Batas (PLB)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Keberangkatan WNA di PLB
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNA di PLB
Langkah Awal : Petugas konter menerima pas lintas batas dari warga negara asing dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lintas batas yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter menuliskan data warga negara asing pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara asing pada buku daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal, dan menerakan cap tanda keluar pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara asing.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNA di PLB
Langkah Awal : 1. Penyerahan pas lintas batas
Warga negara asing menyerahkan pas lintas batas kepada petugas konter;
2. Penerimaan pas lintas batas
a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas
lintas batas yang terdiri atas warga negara asing dan yang mengikuti;
b. Petugas konter menerima pas lintas batas dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan pas lintas batas, meliputi:
a) nomor register
b) tempat dan tanggal pengeluaran
c) masa berlaku kartu
d) cap dan tanda tangan petugas Pos Lintas Batas yang
mengeluarkan;
(2) Kesesuaian data warga negara asing dan pengikut, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) pas foto
e) ciri-ciri khusus warga negara asing
Langkah Utama : 1. Penulisan data warga negara asing pas lintas batas
a. Petugas konter menuliskan data warga negara asing pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi:
(1) Nomor register
(2) Tempat dan Tanggal pengeluaran;
b. Petugas konter memeriksa data warga negara asing pada buku daftar
pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal;
c. menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada pas lintas batas
yang dimiliki warga negara asing.
2. Penyerahan pas lintas batas
Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan
peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada warga negara asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
: IMI-GR.03.01-1187
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEDATANGAN WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan
boading pass1 menit
Kelengkapan
data DPRI
dan boarding
pass
1.
Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar
penangkalan melalui sistemPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
penangkalan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
penangkalan5.
Ouput
Ouput
Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia Lantaskim Insarkom DPRI 1 menitData hasil
pindai DPRI4. Ouput
TPI yang berfungsi
sebagai PLB dapat
menggunakan pas
lintas batas
warga negara
Indonesia tidak dapat
ditolak masuk ke
Indonesia
koreksi data pada
sistem bila perlu
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas
konter
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 10 menit
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
7.
Mengarahkan warga negara Indonesia yang
teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
penangkalan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
6.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 1 menit
Verifikasi
keabsahan
DPRI
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
DPRI dapat
dimintakan kartu
identitas sebagai
data dukung
Menerima DPRI dan boarding pass
Memeriksa identitas warga negara Indonesia yang
disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki
Ya
Tidak
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
DPRI warga negara IndonesiaLantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 30 detik
Cap tanda
masuk dan
paraf
petugas
8. Ouput
DPRI yang telah
diterakan cap tanda
masuk dan paraf
petugas diserahkan
kembali kepada WNI
Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan
keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang
ditunjuk
Lantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPIWasdakim
Daftar
penumpang
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
9. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
WasdakimLantaskim
Konter
DPRI sah?
Tidak
pindai
Tangkal?
selesai
Ya
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan WNI di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNI di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima DPRI dan boarding pass warga negara Indonesia, memeriksa boarding pass dan identitas warga negara Indonesia yang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia, memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar penangkalan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNI di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan DPRI dan boarding pass
Warga negara Indonesia menyerahkan DPRI dan boarding pass kepada
petugas konter;
2. Penerimaan DPRI dan boarding pass kepada petugas konter
a. Petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama warga negara Indonesia;
b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:
a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data warga negara Indonesia dan pengikut, meliputi:
a) Nama
b) tempat dan tanggal Lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara
indonesia.
Langkah Utama : 1. Pemindaian DPRI dengan menggunakan sistem BCM
a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data
(1) nomor DPRI
(2) tipe DPRI
(3) negara yang mengeluarkan
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data DPRI
(2) data pergerakan terakhir penggunaan DPRI
(3) data penangkalan pada daftar cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda masuk
Petugas konter menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI
yang dimiliki warga negara Indonesia.
3. Penyerahan DPRI
Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan
cap tanda masuk dan paraf petugas kepada warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNI DI POS LINTAS BATAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan
PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di PLB
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di PLB secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di PLB
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di PLB
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.01-1188
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
Kesesuaian
data pas
lintas batas
1.
Memeriksa data warga negara Indonesia pada buku
daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim
daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan4.
Ouput
Ouput
Menuliskan data warga negara Indonesia pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLBLantaskim buku register 1 menit
Data
perlintasan
dalam buku
register
3. Ouput
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas
konter
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
5. Ouput
Apabila tidak disetujui
berangkat dilakukan
penundaan penyelesaian
keberangkatan dan
dikoordinasikan dengan
Kepala kantor imigrasi
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
Verifikasi
keabsahan
pas lintas
batas
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
pas lintas batas
dapat dimintakan
kartu identitas
sebagai data dukung
Menerima pas lintas batas
Memeriksa keabsahan, data, dan jumlah warga negara
Indonesia dengan pas lintas batas yang dimiliki
Ya
Tidak
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLBLantaskim Wasdakim buku siskarinfo 1 hari
Laporan
kegiatan di
PLB
7. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
manual
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
pas lintas batasLantaskim Wasdakim
pas lintas
batas dan
paraf petugas
30 detik
Cap tanda
keluar dan
paraf
petugas
6. Ouput
Pas lintas batas yang telah
diterakan cap tanda keluar
dan paraf petugas
diserahkan kembali kepada
warga negara Indonesia
Ya
Tidak
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPetugas Konter Tata Usaha
Kepala kantor
imigrasiKelengkapan Waktu Output
Pejabat
imigrasi yang
ditunjuk
Ya Tidak
konter
pas lintas
batas sah?
Cegah?
selesai
disetujui
berangkat?tunda
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan WNI di Pos Lintas Batas (PLB)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
Langkah Awal : Petugas konter menerima pas lintas batas dari warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lintas batas yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal, dan menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara Indonesia.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
Langkah Awal : 1. Penyerahan pas lintas batas
Warga negara Indonesia menyerahkan pas lintas batas kepada petugas
konter;
2. Penerimaan pas lintas batas
a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas
lintas batas yang terdiri atas warga negara Indonesia dan yang
mengikuti;
b. Petugas konter menerima pas lintas batas dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan pas lintas batas, meliputi:
a) kode jenis
b) kode negara
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku kartu
e) kantor yang mengeluarkan
f) cap dan tanda tangan petugas pos lintas batas yang
mengeluarkan
(2) Kesesuaian data warga negara Indonesia dan pengikut, meliputi:
a) nama lengkap
b) tempat dan tanggal lahir
c) kewarganegaraan
d) jenis Kelamin
e) pas foto
f) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara
Indonesia.
Langkah Utama : 1. Penulisan data warga negara Indonesia pengguna pas lintas batas
a. Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi:
(1) Nomor register
(2) Kode desa perbatasan
(3) Tempat dan tanggal pengeluaran;
b. Petugas konter memeriksa data warga negara Indonesia pada buku
daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal;
2. Peneraan cap tanda keluar
menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada pas lintas batas yang
dimiliki warga negara Indonesia.
3. Penyerahan pas lintas batas
Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan
peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada warga negara
Indonesia.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEDATANGAN ORANG ASING DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan
HAM;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003
tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang
Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat
Kedatangan;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah
Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border
Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pemberian VKSK
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI
1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.02-1189
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokjal, Visa,
vaucer VKSK,
tiket, boading
pass, dan kartu
A/D
30 detik
kelengkapan
dokjal, kartu A/
D, dan
boarding pass
1.
Memeriksa Visa yang dimiliki oleh Orang Asing Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
dan Visa
30 detik
Verifikasi
keabsahan dan
masa berlaku
Visa
4.
Mengarahkan Orang Asing bukan dari negara subyek
VKSK, tidak memiliki Visa, atau Izin Masuk Kembali ke
pejabat imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim InsarkomDokumen
Perjalanan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
8.
Ouput
Ouput
Ouput
Memeriksa Izin Masuk Kembali yang dimiliki oleh Orang
AsingLantaskim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
dan Izin
Masuk
Kembali
30 detik
Kesesuaian
penggunaan
Izin Masuk
Kembali
7. Ouput
TPI yang berfungsi
sebagai PLB dapat
menggunakan pas
lintas batas
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
Memeriksa vaucer VKSK bagi Orang Asing yang
merupakan subyek dari negara VKSKPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
dan vaucer
VKSK
30 detik
Kesesuaian
subyek
negara
VKSK
5. Ouput
Peraturan Menteri
Hukum dan HAM
Nomor 9 Tahun 2012
Mengarahkan Orang Asing yang tidak dapat
menunjukkan tiket perjalanan kembali ke negara asal
atau negara lain ke pejabat imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim InsarkomDokumen
Perjalanan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian10.
Memeriksa tiket perjalanan kembali ke negara asal atau
negara lain Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
dan boarding
pass
1 menit
Hasil
penelitian
masalah
9.
Ouput
Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
Ouput
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan,
Izin Tinggal,
dan kartu A/D
2 menit
Verifikasi
keabsahan dan
masa berlaku
Dokim
2. Ouput
Kartu A/D diisi oleh
Orang Asing sesuai
data pada Dokjal
Mengarahkan Orang Asing dari negara subyek VKSK ke
Bank Persepsi apabila belum memiliki VKSKPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan 2 menit
Petugas
Bank
menerima
Orang Asing
6.
Pembayaran stiker
VKSK sesuai
Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2009
Ya
Tidak
Menerima dokumen perjalanan, Visa, vaucer VKSK,
boarding pass, kartu A/D, dan tiket perjalanan kembali
ke negara asal atau negara lain.
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, Izin
Tinggal, dan kelengkapan pengisian kartu A/D yang
disesuaikan dengan data Orang Asing
Tidak
Memeriksa apakah Orang Asing yang bersangkutan
merupakan subyek dari negara BVKSPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan30 detik
Kesesuaian
subyek
negara
BVKS
3. Ouput
Peraturan Presiden
RI Nomor 43 Tahun
2011
H/2
Tidak
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
Konter
Tidak
P/2
memiliki Izin
Masuk
Kembali?
memliki Visa
Memiliki
vaucer
VKSK?
Tidak
Ya
Ya
Memiliki tiket
kembali?
Ya
Tidak
subyek
BVKS?
Ya
Dokjal sah?
Ya
subyek
VKSK?
Ya
Tidak
selesai
Ouput
Ouput
Melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang
AsingLantaskim Wasdakim
Dokumen
Perjalanan1 menit
Data hasil
pindai
dokumen
perjalanan
11. Ouputkoreksi data pada
sistem bila perlu
Memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan
melalui sistemPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
penangkalan1 menit
Hasil
verifikasi
cekal12. Ouput
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang AsingWasdakim
Dokumen
Perjalanan dan
kartu A/D30 detik
Cap tanda
masuk dan
paraf petugas16. Ouput
dokjal yang telah diterakan
cap tanda masuk dan paraf
petugas diserahkan kembali
kepada Orang Asing
alur Kegiatan
Melakukan pemindaian vaucer VKSK, print out stiker
VKSK, pindai stiker VKSK, dan menerakan stiker VKSK
pada dokumen perjalanan
Petugas loket Wasdakim Insarkom
Dokumen
perjalanan,
vaucer VKSK,
dan stiker
VKSK
2 menit
Stiker VKSK
yang diterkan
pada
dokumen
perjalanan
13. Ouput
Petugas loket Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
dan tiket
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
15.
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Ya
Tidak
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
selesai
P/1
tangkal?
H/1
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPIWasdakim
Daftar
penumpang
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
17. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
Lantaskim
Lantaskim
Lantaskim
Lantaskim
Petugas loket Wasdakim InsarkomDaftar
penangkalan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
14.
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam
daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang
ditunjuk
Lantaskim
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
10. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
11. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan Orang Asing
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima dokumen perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D, dan boarding pass Orang Asing dan memeriksa boarding pass serta identitas Orang Asing yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan dan Izin Tinggal yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing, memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada
petugas konter;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter
a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data Orang Asing dan pengikut, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tanda tangan atau cap jempol kanan
b. Petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama Orang Asing;
3. Petugas konter memeriksa status Izin Keimigrasian yang digunakan Orang
Asing;
4. Petugas konter memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing subyek
pengguna Izin Masuk Kembali;
Langkah Utama : 1. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan sistem BCM;
a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data
(1) nomor dokumen perjalanan
(2) tipe dokumen perjalanan
(3) negara yang mengeluarkan/organisasi internasional
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data dokumen perjalanan
(2) data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan
(3) data penangkalan pada daftar cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda masuk
Petugas konter menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan yang dimiliki Orang Asing;
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada Orang
Asing;
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WNA DI POS LINTAS BATAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan
Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di PLB
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di PLB secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di PLB
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di PLB
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.02-1190
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
Lantaskim Wasdakim
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
kelengkapan
data pas
lintas batas
1.
Memeriksa data warga negara asing pada buku daftar
penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim5.
Ouput
Ouput
Menuliskan data warga negara asing pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLBLantaskim Buku register 1 menit
Data
perlintasan
dalam buku
register
4. Ouputkoreksi data pada
sistem bila perlu
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara asing dari hasil pemeriksaan petugas
konter
Petugas loket Lantaskim Wasdakim
pas lintas
batas10 menit
Keputusan
atas ketidak
sesuaian7. Ouput
Penanganan ketidak
sesuaian dilaksanakan
oleh Kepala Kantor
atau Pejabat yang
ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
Verifikasi
keabsahan
pas lintas
batas
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
pas lintas batas
dapat dimintakan
kartu identitas
sebagai data dukung
Menerima pas lintas batas
Memeriksa keabsahan, data, dan jumlah warga negara
asing dengan pas lintas batas yang dimiliki
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB Lantaskim Wasdakim10. Ouput
Mengarahkan warga negara asing yang tidak disetujui
masuk ke wilayah Indonesia ke penanggung jawab alat
angkut untuk dilakukan tindakan penolakan masuk
wilayah Indonesia
Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 hari
WNA
diserahkan ke
penanggung
jawab alat
angkut
8. Ouput
Dilakukan tindakan
penolakan memasuki
wilayah Indonesia
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
pas lintas bataspas lintas
batas30 detik
Cap tanda
masuk dan
paraf
petugas
9. Ouput
Pas lintas batas yang
telah diterakan cap
tanda masuk dan paraf
petugas diserahkan
kembali kepada WNA
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPetugas Konter Tata Usaha
Penanggung
jawab Alat
AngkutKelengkapan Waktu Output
Pejabat
imigrasi yang
ditunjuk
konter
Ya
Tidak
pas lintas
batas sah?
Tidak
Tangkal?
selesai
Ya
Setuju masuk
wil INAl?
Ya
selesai
Tidak
Laporan
kegiatan di
PLB
1 haribuku siskarinfo
Daftar
penangkalan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
penangkalan
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan warga negara asing (WNA)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan WNA di Pos Lintas Batas (PLB)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan WNA di PLB
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNA di PLB
Langkah Awal : Petugas konter menerima pas lintas batas dari warga negara asing dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lintas batas yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas menuliskan data warga negara asing pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara asing pada buku daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal, dan menerakan cap cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara asing.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNA di PLB
Langkah Awal : 1. Penyerahan pas lintas batas
Warga negara asing menyerahkan pas lintas batas kepada petugas konter;
2. Penerimaan pas lintas batas
a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas
lintas batas yang terdiri atas warga negara asing dan yang mengikuti;
b. Petugas konter menerima pas lintas batas dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan pas lintas batas, meliputi:
a) kode jenis
b) kode negara
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku kartu
e) kantor yang mengeluarkan
f) cap dan tanda tangan petugas pos lintas batas yang
mengeluarkan
(2) Kesesuaian data warga negara asing dan pengikut, meliputi:
a) nama lengkap
b) tempat dan Tanggal Lahir
c) kewarganegaraan
d) jenis Kelamin
e) pas foto
f) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara asing.
Langkah Utama : 1. Penulisan data warga negara asing pengguna pas lintas batas
a. Petugas konter menuliskan data warga negara asing pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi:
(1) nomor register
(2) kode desa perbatasan
(3) Tempat dan Tanggal pengeluaran;
b. Petugas konter memeriksa data warga negara asing pada buku daftar
penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal;
2. Peneraan cap tanda masuk
menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang
dimiliki warga negara asing.
3. Penyerahan pas lintas batas
Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan
peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada warga negara asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WNI DI POS LINTAS BATAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan
PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di PLB
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di PLB secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di PLB
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di PLB
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.01-1191
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPetugas Konter Tata Usaha
Kepala kantor
imigrasiKelengkapan Waktu Output
Pejabat
imigrasi yang
ditunjuk
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
kelengkapan
data pas
lintas batas
1.
Memeriksa data warga negara Indonesia pada buku
daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim
Daftar
penangkalan30 detik
Hasil
verifikasi
cekal
4.
Ouput
Ouput
Menuliskan data warga negara Indonesia pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLBLantaskim Buku register 1 menit
Data
perlintasan
dalam buku
register
3. Ouput
warga negara Indonesia
tidak dapat ditolak
masuk ke Indonesia
koreksi data pada
sistem bila perlu
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas
konter
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas10 menit
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
5. Ouput
Penanganan ketidak
sesuaian dilaksanakan
oleh Kepala Kantor atau
Pejabat yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakimpas lintas
batas1 menit
Verifikasi
keabsahan
pas lintas
batas
2. Ouput
Dalam pemeriksaan pas
lintas batas dapat
dimintakan kartu
identitas sebagai data
dukung
Menerima pas lintas batas
Memeriksa keabsahan, data, dan jumlah warga negara
Indonesia dengan pas lintas batas yang dimiliki
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
pas lintas batasLantaskim Wasdakim
pas lintas
batas30 detik
Cap tanda
masuk dan
paraf
petugas
6. Ouput
Pas lintas batas yang
telah diterakan cap
tanda masuk dan paraf
petugas diserahkan
kembali kepada WNI
konter
Ya
pas lintas
batas sah?
Tidak
tangkal?
selesai
Ya
Tidak
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLBLantaskim Wasdakim buku siskarinfo 1 hari
Laporan
kegiatan di
PLB
7. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
manual
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan WNI di Pos Lintas Batas (PLB)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan WNI di PLB
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNI di PLB
Langkah Awal : Petugas konter menerima pas lintas batas dari warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lintas batas yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal, dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara Indonesia.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNA di PLB
Langkah Awal : 1. Penyerahan pas lintas batas
Warga negara Indonesia menyerahkan pas lintas batas kepada petugas
konter;
2. Penerimaan pas lintas batas
a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas
lintas batas yang terdiri atas warga negara Indonesia dan yang
mengikuti;
b. Petugas konter menerima pas lintas batas dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan pas lintas batas, meliputi:
a) kode jenis
b) kode negara
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku kartu
e) kantor yang mengeluarkan
f) cap dan tanda tangan petugas pos lintas batas yang
mengeluarkan
(2) Kesesuaian data warga negara Indonesia dan pengikut, meliputi:
a) nama lengkap
b) tempat dan Tanggal Lahir
c) kewarganegaraan
d) jenis Kelamin
e) pas foto
f) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara
Indonesia.
Langkah Utama : 1. Penulisan data warga negara Indonesia pengguna pas lintas batas
a. Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku
registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi:
(1) Nomor register
(2) Kode desa perbatasan
(3) Tempat dan Tanggal pengeluaran;
b. Petugas konter memeriksa data warga negara Indonesia pada buku
daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal;
2. Peneraan cap tanda masuk
menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang
dimiliki warga negara Indonesia.
3. Penyerahan pas lintas batas
Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan
peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada warga negara
Indonesia.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.
: IMI-GR.03.01-1192
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNI DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas
konter
9.
alur Kegiatan
Wasdakim InsarkomDPRI dan
boading pass30 detik
kelengkapan
DPRI dan
boarding
pass
Konter
1.
Mengarahkan warga negara Indonesia yang tidak
memiliki boarding pass ke penanggung jawab alat
angkut
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom 2 menit
WNI dterima
oleh
penanggung
jawab alat
angkut
5.
Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar
cekal melalui sistemPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan7.
Ouput
Ouput
Ouput
Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia Lantaskim Insarkom DPRI 2 menit
Data hasil
pindai
dokumen
perjalanan
6. Ouput
- TPI yang berfungsi
sebagai PLB dapat
menggunakan pas lintas
batas
- SPLP tidak dapat
digunakan
koreksi data pada
sistem bila perlu
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom DPRI
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
Mengarahkan warga negara Indonesia yang
teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
pencegahan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
8.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Petugas loket Wasdakim Insarkom DPRI 1 menit
Hasil
verifikasi
keabsahan
DPRI
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
DPRI dapat dimintakan
kartu identitas atau
dokumen pendukung
lain sebagai data
dukung
Menerima DPRI dan boarding pass ke negara tujuan
Memeriksa keabsahan DPRI yang dimiliki oleh warga
negara Indonesia
Ya
Tidak
Memeriksa boarding pass warga negara Indonesia Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom Boarding pass 10 detik
Kesesuaian
data warga
negara
Indonesia
4. Ouputmemiliki
boarding
pass?
DPRI sah?
Tidak
Tidak
Ya
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
DPRI warga negara IndonesiaLantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 30 detik
Cap tanda
keluar dan
paraf petugas10. Ouput
DPRI yang telah diterakan
cap tanda keluar dan paraf
petugas diserahkan kembali
kepada WNI
Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan
keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang
ditunjuk
Lantaskim Wasdakim Insarkom DPRI 2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
ya
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar
penumpang
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
11. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
pindai
cegah?
selesai
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
selesai
Lantaskim
Lantaskim
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Keberangkatan WNI di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNI di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima DPRI dan boarding pass ke negara tujuan dari warga negara Indonesia dan memeriksa boarding pass dan identitas warga negara Indonesia yang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia, memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar pencegahan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNI di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan DPRI dan boarding pass
Warga negara Indonesia menyerahkan paspor dan boarding pass kepada
petugas konter;
2. Penerimaan DPRI dan boarding pass oleh petugas konter
a. petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama warga negara Indonesia;
b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:
a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data warga negara Indonesia, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara
Indonesia.
Langkah Utama : 1. Pemindaian DPRI dengan menggunakan sistem BCM
a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data
(1) nomor DPRI
(2) tipe DPRI
(3) negara yang mengeluarkan
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data DPRI
(2) data pergerakan terakhir penggunaan DPRI
(3) data cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI
yang dimiliki warga negara Indonesia.
3. Penyerahan DPRI
Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan
cap tanda keluar dan paraf petugas kepada warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEBERANGKATAN ORANG ASING DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan
HAM;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003
tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang
Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat
Kedatangan;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah
Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border
Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
: IMI-GR.03.02-1193
: 19 April 2013
:
: 22 April 2013
Ouput
alur Kegiatan
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokjal, IT,
kartu A/D, dan
boading pass
30 detik
Kelengkapan
Dokjal, IT,
kartu A/D,
dan boarding
pass
Konter1.
Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki boarding
pass ke penanggung jawab alat angkutPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom 2 menit
Orang Asing
dterima oleh
penanggung
jawab alat
angkut
5.
Memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan
melalui sistemPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan10.
Tata Usaha
Ouput
Ouput
Ouput
Melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan Orang
AsingLantaskim Insarkom
Dokumen
Perjalanan2 menit
Data hasil
pindai
dokumen
perjalanan
9. Ouput
TPI yang berfungsi
sebagai PLB dapat
menggunakan pas
lintas batas
koreksi data pada
sistem bila perlu
Memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing
subyek pengguna Izin Masuk KembaliPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Izin Masuk
Kembali30 detik
Verifikasi Izin
Masuk
Kembali7. Ouput
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam
daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang
ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDokumen
Perjalanan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
11. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom Dokjal dan IT 2 menitVerifikasi
keabsahan
Dokjal dan IT2. Ouput
Kartu A/D diisi oleh
Orang Asing sesuai
data pada Dokjal dan
IT
Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki Izin
Masuk Kembali ke pejabat imigrasi yang ditunjukPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian8.
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
Menerima Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D,
dan boarding pass ke negara tujuan
Memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan, Izin
Tinggal yang disesuaikan dengan identitas Orang Asing
Tidak
Ya
Memeriksa boarding pass Orang Asing Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom Boarding pass 10 detik
Kesesuaian
data Orang
Asing4. Ouput
memiliki
boarding
pass?
Dokjal dan IT
sah?
Ya
Tidak
pindai
memiliki Izin
Masuk
Kembali?
Tidak
Ya
Memeriksa status Izin Tinggal yang digunakan Orang
AsingPetugas loket Lantaskim Insarkom Dokjal dan IT 30 detik
Kesesuaian
penggunaan
IT6. Ouput
IT Kunjungan/
VKSK/BVKS?
Ya
Tidak
Mengarahkan Orang Asing yang diragukan keabsahan
dan/atau telah melewati batas masa berlaku Dokumen
Perjalanan atau Izin Tinggal kepada pejabat imigrasi
yang ditunjuk
Lantaskim Insarkom Data cekal 2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3.
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
permasalahan Orang
Asing
P/2
cegah?
H/2
Tidak
selesai
Tata Usaha
OuputMelakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap
Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konterPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
10.
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang AsingLantaskim Wasdakim Insarkom
Dokumen
Perjalanan30 detik
Cap tanda
keluar dan
paraf
petugas
11. Ouput
Dokumen perjalanan yang
telah diterakan cap tanda
keluar dan paraf petugas
diserahkan kembali kepada
Orang Asing
alur Kegiatan
P/1H/1
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar
penumpang
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
12. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
selesai
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
10. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
11. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima dokumen perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D, dan boarding pass ke negara tujuan dari Orang Asing dan memeriksa boarding pass dan identitas Orang Asing yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan dan Izin Tinggal yang dimiliki.
Langkah Utama : Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing, memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem BCM dan menerakan cap tanda keluar pada dokumen perjalanan Orang Asing.
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada
petugas;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter
a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data Orang Asing dan pengikut, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tanda tangan atau cap jempol kanan
b. petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama Orang Asing;
3. Petugas konter memeriksa status Izin Keimigrasian yang digunakan Orang
Asing;
4. Petugas konter memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing subyek
pengguna Izin Masuk Kembali;
Langkah Utama : 1. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan system Border
Control Management (BCM);
a. Petugas melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data:
(1) nomor dokumen perjalanan
(2) tipe dokumen perjalanan
(3) negara yang mengeluarkan
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data dokumen perjalanan
(2) data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan
(3) data cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan yang dimiliki Orang Asing;
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada Orang
Asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
: IMI-GR.01.04-2531
: 12 Agustus 2013
:
: 15 Agustus 2013
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG
ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak
alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas
konter
8.
alur Kegiatan
Wasdakim Insarkom
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
1 menit
kelengkapan
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
Konter
1.
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak
terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
2 menit
awak alat angkut
Orang Asing
dterima oleh
penanggung
jawab alat angkut
5.
Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada
daftar pencegahan melalui sistem cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan6.
Ouput
Ouput
Ouput
Tambahan
kelengkapan
persyaratan bagi
awak alat angkut
udara mengisi kartu
A/D
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang
teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
pencegahan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
7.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Petugas loket Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
1 menit
Hasil verifikasi
keabsahan
dokjal dan/atau
buku pelaut
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
dokjal dapat dimintakan
kartu identitas atau
dokumen pendukung
lain sebagai data
dukung
Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut,
dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang
Asing
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau
buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang
Asing
Ya
Tidak
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkutPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokjal dan
daftar awak
alat angkut
10 detik
Kesesuaian
data awak alat
angkut Orang
Asing
4. Ouputawak alat
angkut list
sesuai?
dokjal sah?Tidak
Tidak
Ya
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat
angkut Orang Asing
Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
30 detikCap tanda
keluar dan
paraf petugas9. Ouput
Cap tanda keluar dan
paraf petugas bagi awak
alat angkut udara
diterakan pada kartu A/D
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang
diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau
buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
ya
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar awak
alat angkutt
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
10. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
cegah?
selesai
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
Lantaskim
Lantaskim
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG ASING
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut Orang Asing
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian keberangkatan awak alat angkut Orang Asing di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian keberangkatan awak alat angkut Orang Asing di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan buku pelaut Orang Asing serta kesesuaian data awak alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut.
Langkah Utama : Petugas konter memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian keberangkatan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan dokumen perjalanan
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan da/atau buku pelaut dan
daftar awak alat angkut;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat
angkut kepada petugas konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
b. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut
Langkah Utama : 1. Pemeriksaan daftar pencegahan
Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut Orang
Asing melalui sistem cekal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut
Orang Asing.
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut
yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas
kepada awak alat angkut Orang Asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
: IMI-GR.01.03-2532
: 12 Agustus 2013
:
: 15 Agustus 2013
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak
alat angkut warga negara Indonesia dari hasil
pemeriksaan petugas konter
8.
alur Kegiatan
Wasdakim Insarkom
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
1 menit
kelengkapan
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
Konter
1.
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
2 menit
awak alat angkut
WNI dterima oleh
penanggung
jawab alat angkut
5.
Memeriksa data awak alat angkut warga negara
Indonesia pada daftar pencegahan melalui sistem cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
pencegahan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
pencegahan6.
Ouput
Ouput
Ouput
Petugas loket Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan/atau
buku pelaut
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada
pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
pencegahan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
7.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Petugas loket Wasdakim InsarkomDPRI dan
buku pelaut1 menit
Hasil
verifikasi
keabsahan
DPRI dan
buku pelaut
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
DPRI dapat dimintakan
kartu identitas atau
dokumen pendukung
lain sebagai data
dukung
Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat
angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia
Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang
dimiliki oleh awak alat angkut warga negara Indonesia
Ya
Tidak
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat
angkut
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
DPRI dan
daftar awak
alat angkut
10 detikKesesuaian
data awak alat
angkut WNI4. Ouput
awak alat
angkut list
sesuai?
DPRI sah?Tidak
Tidak
Ya
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga
negara Indonesia
Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan/atau
buku pelaut30 detik
Cap tanda
keluar dan
paraf petugas9. Ouput
Peneraan cap tanda
keluar dan paraf petugas
pada dokjal hanya bagi
awak alat angkut laut
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan
buku pelaut2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
ya
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar awak
alat angkut
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
10. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
cegah?
selesai
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
Lantaskim
Lantaskim
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut WNI di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut WNI di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut warga negara Indonesia serta kesesuaian data awak alat angkut warga negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut.
Langkah Utama : Petugas konter memeriksa data awak alat angkut warga negara Indonesia pada daftar pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Keberangkatan WNI di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan DPRI
Warga negara Indonesia menyerahkan DPRI, buku pelaut dan daftar awak
alat angkut;
2. Penerimaan DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut kepada petugas
konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:
a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut
Langkah Utama : 1. Pemeriksaan daftar pencegahan
Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut warga
negara Indonesia melalui sistem cekal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI
dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut warga negara
Indonesia.
3. Penyerahan DPRI
Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan
cap tanda masuk dan paraf petugas kepada awak alat angkut warga negara
Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
: IMI-GR.01.04-2533
: 12 Agustus 2013
:
: 15 Agustus 2013
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG
ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak
alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas
konter
8.
alur Kegiatan
Wasdakim Insarkom
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
1 menit
kelengkapan
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
Konter
1.
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak
terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokjal, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
2 menit
awak alat angkut
Orang Asing
dterima oleh
penanggung
jawab alat angkut
5.
Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada
daftar penangkalan melalui sistem cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
penangkalan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
penangkalan6.
Ouput
Ouput
Ouput
Tambahan
kelengkapan
persyaratan bagi
awak alat angkut
udara mengisi kartu
A/D
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang
teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat
imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
penangkalan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
7.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Petugas loket Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
1 menit
Hasil verifikasi
keabsahan
dokjal dan/atau
buku pelaut
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
dokjal dapat dimintakan
kartu identitas atau
dokumen pendukung
lain sebagai data
dukung
Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut,
dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang
Asing
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau
buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang
Asing
Ya
Tidak
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkutPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokjal dan
daftar awak
alat angkut
10 detik
Kesesuaian
data awak alat
angkut Orang
Asing
4. Ouputawak alat
angkut list
sesuai?
dokjal sah?Tidak
Tidak
Ya
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat
angkut Orang Asing
Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
30 detikCap tanda
masuk dan
paraf petugas9. Ouput
Cap tanda masuk dan
paraf petugas bagi awak
alat angkut udara
diterakan pada kartu A/D
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang
diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau
buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim Insarkom
dokumen
perjalanan
dan/atau buku
pelaut
2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
ya
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar awak
alat angkutt
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
10. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
Tangkal?
selesai
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
Lantaskim
Lantaskim
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG ASING
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut Orang Asing serta kesesuaian data awak alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut.
Langkah Utama : Petugas konter Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan dokumen perjalanan
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan da/atau buku pelaut dan
daftar awak alat angkut;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat
angkut kepada petugas konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
b. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut
Langkah Utama : 1. Pemeriksaan daftar pencegahan
Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut Orang
Asing melalui sistem cekal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut
Orang Asing.
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut
yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas
kepada awak alat angkut Orang Asing
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
: IMI-GR.01.03-2534
: 12 Agustus 2013
:
: 15 Agustus 2013
DISAHKAN OLEH
NAMA SOPPENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
alur Kegiatan
Lantaskim Wasdakim Insarkom
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
1 menit
kelengkapan
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
1. Ouput
Petugas loket Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan
buku pelaut1 menit
Hasil
verifikasi
keabsahan
DPRI dan
buku pelaut
2. Ouput
Dalam pemeriksaan
DPRI dapat dimintakan
kartu identitas atau
dokumen pendukung
lain sebagai data
dukung
Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat
angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia
Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang
dimiliki oleh awak alat angkut warga negara Indonesia
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan
buku pelaut2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
3. Ouput
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Konter
DPRI sah?
Tidak
Ya
Pelaksana
Petugas Konter BankPejabat
Imigrasi yang
ditunjuk
Penanggung
jawab Alat
Angkut
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Tata Usaha
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak
alat angkut warga negara Indonesia dari hasil
pemeriksaan petugas konter
8.
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
DPRI, buku
pelaut dan
daftar awak
alat angkut
2 menit
awak alat angkut
WNI dterima oleh
penanggung
jawab alat angkut
5.
Memeriksa data awak alat angkut warga negara
Indonesia pada daftar penangkalan melalui sistem cekalPetugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
Daftar
penangkalan30 detik
Hasil verifikasi
daftar
penangkalan6.
Ouput
Ouput
warga negara
Indonesia tidak dapat
ditolak masuk ke
Indonesia
Petugas loket Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan/atau
buku pelaut
Keputusan
atas ketidak
sesuaian
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada
pejabat imigrasi yang ditunjuk
Lantaskim Wasdakim InsarkomDaftar
penangkalan2 menit
Rekapitulasi
ketidak
sesuaian
7.
Ouput
Ouput
Penanganan
ditindaklanjuti pada
SOP Penanganan
Ketidaksesuaian di
TPI
Petugas Tata Usaha
juga membuat
rekapitulasi
ketidaksesuaian
Ya
Tidak
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat
angkut
Petugas loket Lantaskim Wasdakim Insarkom
DPRI dan
daftar awak
alat angkut
10 detikKesesuaian
data awak alat
angkut WNI4. Ouput
awak alat
angkut list
sesuai?
Tidak
Ya
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga
negara Indonesia
Lantaskim Wasdakim InsarkomDPRI dan/atau
buku pelaut30 detik
Cap tanda
masuk dan
paraf petugas9. Ouput
Peneraan cap tanda masuk
dan paraf petugas pada
dokjal hanya bagi awak alat
angkut laut
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPILantaskim Wasdakim
Daftar awak
alat angkut
dan buku
siskarinfo
1 hari
Laporan
kegiatan di
TPI
10. Ouput
Rekapitulasi kegiatan
dilaksanakan secara
eletronik dan/atau
manual
Wasdakim
Tangkal?
selesai
IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.
Instansi : Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis : Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut warga negara Indonesia (WNI)
Penyelesaian Keimigrasian
Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOP : Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut WNI di TPI
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan : − Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;
− Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau
− Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut WNI di TPI
Langkah Awal : Petugas konter menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut warga negara Indonesia serta kesesuaian data awak alat angkut warga negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut.
Langkah Utama : Petugas konter Memeriksa data awak alat angkut warga negara Indonesia pada daftar penangkalan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Kegiatan : Penyelesaian Kedatangan WNI di TPI
Langkah Awal : 1. Penyerahan DPRI
Warga negara Indonesia menyerahkan DPRI, buku pelaut dan daftar awak
alat angkut;
2. Penerimaan DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut kepada petugas
konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:
a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut
Langkah Utama : 1. Pemeriksaan daftar penangkalan
Petugas konter memeriksa daftar penangkalan data awak alat angkut warga
negara Indonesia melalui sistem cekal
2. Peneraan cap tanda masuk
Petugas konter menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI
dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut warga negara
Indonesia.
3. Penyerahan DPRI
Petugas konter menyerahkan DPRI dan/atau buku pelaut yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada awak alat
angkut warga negara Indonesia
Langkah Akhir : Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
NOMOR SOP : IMI-1039.UM.01.01
TGL. PEMBUATAN : 13 JULI 2018
TGL. REVISI / REVISI KE :
TGL. EFEKTIF :
Direktur Jenderal Imigrasi,
Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001
NAMA SOP
PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG
KITAS DAN KITAP DAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG TERINTEGRASI
DENGAN SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nmor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia;
6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tata
Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi
1 Standard Operational Prosedur Hit and Alert Interpol
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan BCM serta SIMKIM
3 Kamera/mesin finger print
4 Sistem Autogate
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN
DISAHKAN OLEH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian kedatangan Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing di TPI akan terhambat dan menyebabkan
ketidakpastian dalam Prosedur Kedatangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing yang menggunakan fasilitas autogate yang terintegrasi dengan Border Control
Management (BCM)
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme autogate
6. Memiliki kemampuan untuk berkordinasi dengan instansi terkait
7. Memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen perjalanan dan boarding pass
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG KITAS DAN KITAP DAN WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG TERINTEGRASI DENGAN
SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Penumpang mempersiapkan
dokumen perjalanan, boarding pass
dan/atau tiket perjalanan kembali
ke negara asal atau negara lain
1.Penumpang melakukan verifikasi keabsahan
dokumen dengan data biometrik yang tersimpan
dalam sistem serta ijin tinggal yang di miliki
2.Verifikasi Data Cekal;
3.Verifikasi Data Interpol I24/7.
BERMASALAH
Melakukan verifikasi kembali data
dokumen perjalanan terhadap
penumpang pada sistem yang
terintegrasi dengan BCM
PENUMPANG PETUGAS SPV
IMIGRASI
1 2 3
1.Melakukan verifikasi data cekal terhadap
yang bersangkutan;
2.Penarikan Paspor bagi WNI;
3.Menyerahkan yang bersangkutan ke
bidang/seksi pengawasan dan penindakan
keimigrasian untuk ditindaklanjuti
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
1.Mengumpulkan semua dokumen yang
dimiliki oleh yang bersangkutan untuk
dijadikan barang bukti;
2.Berkoordinasi dengan bidang/seksi
pengawasan dan penindakan
keimigrasian untuk ditindaklanjuti;
3.Menyerahkan yang bersangkutan ke
bidang/seksi pengawasan dan
penindakan keimigrasian berserta barang
bukti
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
Melanggar Aturan Keimigrasian
Masuk dalam Daftar Interpol
Masuk dalam Daftar Cekal
1. Menghubungi Person in Charge Interpol;
2. Melakukan Standard Operational
Procedure Hit and Alert Interpol
yang sudah disepakati bersama;
Tidak ditemukan hal hal yang dapat
berupa pelanggaran / tindak pidana
keimigrasian
Hasil verifikasi sesuai dan tidak
termasuk data cekal maupun
interpol
Penumpang dapat melanjutkan
proses CIQ
NOMOR SOP : IMI-1038.UM.01.01
TGL. PEMBUATAN : 13 JULI 2018
TGL. REVISI / REVISI KE :
TGL. EFEKTIF :
Direktur Jenderal Imigrasi,
Ronny F. SompieNIP. 19610917 201508 1 001
NAMA SOP PELAKSANAAN DEBARKASI HAJI
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Cap Keimigrasian;7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
1 SOP Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian kepada jemaah haji di debarkasi
1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3 Kamera/mesin finger print
DISAHKAN OLEH
DASAR HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
2. Mengetahui prosedur administratif penyelesaian keimigrasian kepada jemaah haji di debarkasi
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian para jemaah haji
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan
6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian jemaah haji di debarkasi
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian pada jemaah haji di
debarkasi haji akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan
Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegaraDisimpan sebagai data elektronik dan manual
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 2 3 4 5
BANDARA DEBARKASI
JEMAAH HAJI KONTER IMIGRASI JEMAAH HAJI ASRAMA DEBARKASI HAJI
Jemaah Haji tiba di Tanah Air
Jemaah Haji turun dari
pesawat dan diarahkan
menuju konter imigrasi
Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan keimigrasian kedatangan Jemaah Haji (entrydata perlintasan, pemeriksaan Data Cekal dan peneraan Tanda Masuk)
1. Jemaah Haji
menerima paspor yang telah selesai dilakukan pemeriksaan;
2. Menuju Asrama Haji dengan menggunakan bus yang sudah disediakan
Jemaah Haji persiapan pulang
DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN DEBARKASI HAJI
NOMOR SOP : IMI-UM.01.01-2635
TGL. PEMBUATAN : 16 Juli 2018
TGL. REVISI / REVISI KE :
TGL. EFEKTIF :
Direktur Jenderal Imigrasi,
Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001
NAMA SOP
PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING
PEMEGANG KITAS DAN KITAP DAN WARGA NEGARA INDONESIA
DENGAN MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nmor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia;
5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tata
Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi
1 Standard Operational Prosedur Hit and Alert Interpol
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keberangkatan Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing di TPI akan terhambat dan menyebabkan
ketidakpastian dalam Prosedur keberangkatan Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang menggunakan fasilitas autogate yang terintegrasi dengan Border
Control Management (BCM)
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme autogate
6. Memiliki kemampuan untuk berkordinasi dengan instansi terkait
7. Memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen perjalanan dan boarding pass
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan BCM serta SIMKIM
3 Kamera/mesin finger print
4 Sistem Autogate
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN
DISAHKAN OLEH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG KITAS DAN KITAP DAN WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN FASILITAS AUTOGATE YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM BORDER
CONTROL MANAGEMENT DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Penumpang mempersiapkan
dokumen perjalanan, boarding pass
dan/atau tiket perjalanan kembali
ke negara asal atau negara lain
1.Penumpang melakukan verifikasi keabsahan
dokumen dengan data biometrik yang tersimpan
dalam sistem serta ijin tinggal yang di miliki
2.Verifikasi Data Cekal;
3.Verifikasi Data Interpol I24/7.
BERMASALAH
Melakukan verifikasi kembali data
dokumen perjalanan terhadap
penumpang pada sistem yang
terintegrasi dengan BCM
PENUMPANG
PETUGAS SPV
IMIGRASI
1 2 3
1. Menghubungi Person in Charge Interpol;
2. Melakukan Standard Operational Procedure Hit
and Alert Interpol yang sudah disepakati bersama;
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
1.Mengumpulkan semua dokumen yang dimiliki oleh
yang bersangkutan untuk dijadikan barang bukti;
2.Berkoordinasi dengan bidang/seksi pengawasan dan
penindakan keimigrasian untuk ditindaklanjuti;
3.Menyerahkan yang bersangkutan ke bidang/seksi
pengawasan dan penindakan keimigrasian berserta
barang bukti;
4.Pengenaan tindakan administrasi keimigrasian
berupa biaya beban;
KASI UNIT/ KASUBSI LINBAT/
KASUBSI LALINTUSKIM
1.Melakukan verifikasi data cekal terhadap yang
bersangkutan;
2.Penarikan Paspor bagi WNI;
3.Menyerahkan yang bersangkutan berserta
Paspor ke Bidang/Seksi Wasdakim untuk
ditindaklanjuti
WNA yang telah membayar biaya beban sesuai dengan peraturan perundang – undangan
yang berlaku diperbolehkan meninggalkan Indonesia
Tidak ditemukan hal hal yang dapat
membatalkan keberangkatan
diberangkatkan dengan menerakan cap
dan penginputan dalam sistem oleh
petugas spv
Hasil verifikasi sesuai dan tidak
termasuk data cekal maupun interpol
Penumpang menuju gate keberangkatan sesuai dengan penerbangannya
Melanggar Aturan Keimigrasian
Masuk dalam Daftar Interpol
Masuk dalam Daftar Cekal