DAFTAR ISI Hal Pernyataan Tanggung Jawab......................................................... i Daftar Isi ....................................................................................... ii 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ............................................. vii 2. Laporan Operasional (LO)........................................................... vii 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).............................................. ix 4. Neraca ....................................................................................... x 5. Catatan atas Laporan Keuangan................................................ xi Lampiran-lampiran : 1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 4. Daftar Piutang per 31 Desember 2019 5. Kertas Kerja Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 6. Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Persediaan SKPD per 31 Desember 2019 7. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2019 8. Kertas Kerja Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 9. Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 ii
80
Embed
DAFTAR ISI - Lumajangkab · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 4. Daftar Piutang per 31 Desember 2019 5. Kertas Kerja Perhitungan Penyisihan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAFTAR ISI
Hal
Pernyataan Tanggung Jawab......................................................... i
Daftar Isi ....................................................................................... ii
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ............................................. vii
2. Laporan Operasional (LO)........................................................... vii
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).............................................. ix
4. Neraca ....................................................................................... x
5. Catatan atas Laporan Keuangan................................................ xi
Lampiran-lampiran :
1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Belanja Tahun
Anggaran 2019
2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2019
3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2019
4. Daftar Piutang per 31 Desember 2019
5. Kertas Kerja Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2019
6. Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname)
Persediaan SKPD per 31 Desember 2019
7. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2019
8. Kertas Kerja Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
9. Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 ii
10. Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud
Tahun 2019
11. Daftar Aset Lainnya - Barang Hilang (Tidak Ditemukan) per 31
Desember 2019
12. Daftar Aset Lainnya - Barang Rusak Berat
13. Lampiran Pendukung
BAB I PENDAHULUAN1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
SKPD2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbulsehubungan dengan penerapan basis akrual ataspendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya denganpenerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitaspelaporan yang menggunakan basis akrual
BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 iii
BAB V PENUTUP
Lumajang, 15 Januari 2020
KEPALA DINAS DALDUK, KB dan PPSelaku Pengguna Anggaran/Barang
dr. ROSYIDAHNIP. 19711018 200604 2 009
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 iv
Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja
modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal Tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp. 915.959.000,- terealisasi sebesar Rp. 900.817.720,- atau
sebesar 98.35%
Tabel 3.11.Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (dalam rupiah)
N
oRincian Belanja Modal
Anggaran
2019Realisasi 2019 % Realisasi 2018
1 Belanja Modal Tanah 0 0 0% 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 765.959.000 751.517.720 98.11% 865.993.7603 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.2504 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0% 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 0 0% 06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 0 0% 0
JUMLAH 915.959.000 900.817.720 98.35% 1.293.320.010
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 24
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)Belanja Modal Peralatan
dan Mesin765.959.000 751.517.720 864.013.760
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019
terealisasi sebesar Rp. 751.517.720,- atau 98.11% dari Anggaran Rp.765.959.000,- ,
dan ada Kenaikan realisasi tahun 2018 untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin
sebesar Rp. 864.013.760,-, sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran
perjenis belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018,terinci sebagai berikut.
Tabel 3.12.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun
2019 (dalam rupiah)
No Rincian Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018
1Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor
25.000.000 24.750.000 99.00% 34,960,00
0
2 Belanja modal office use 10.000.000 9.625.000 96.25% 163,277,40
5 Belanja modal alat pendingin 10.000.000 9.735.000 97.35% 8,550,00
0
6 Belanja modal home use 5.000.000 3.300.120 66.00% -
7 Belanja modal personal komputer 26.000.000 23.488.860 90.34% 307,030,44
0
8Belanja modal peralatan personal computer
5.000.000 4.520.740 90.41% 24,950,00
0
9 Belanja modal meja kerja pejabat - - 0.00% 7,800,00
0
10 Belanja modal kursi kerja pejabat - - 0.00% 2,950,00
0
11 Belanja modal alat komunikasi telephone - - 0.00% 273,525,92
0
12 Belanja modal kendaraan bermotor khusus 681.459.000 672.633.000 98.70% -
JUMLAH 765.959.00
0 751.517.72
0 98.11% 864,013,76
0
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)Belanja Modal gedung
dan bangunan150.000.000 149.300.000 427.326.250
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019
terealisasi sebesar Rp. 149.300.000,- atau 99.53% dari Anggaran Rp.150.000.000,- ,
sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran perjenis belanja Modal Gedung
dan Bangunan tahun 2019, terinci sebagai berikut.
Tabel 3.13.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2019
(dalam rupiah)N
o
Rincian Modal Peralatan dan
Mesin
Anggaran
2019Realisasi 2019 % Realisasi 2018
1 Belanja modal bangunan gedung kantor 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.250
JUMLAH 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.250
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 26
5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA
a. ASET LANCAR
Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan. Saldo aset lancar pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP
Kabupaten Lumajang terdapat Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp. 737.849.916,-
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)Persediaan 737.849.916,00 1.023.174.242,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, merupakan hasil
stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang
diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode
harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui
hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.
Tabel 3.14.Daftar Persediaan per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
N
oPersediaan 2018 2019
1 Persediaan Alat Tulis Kantor 29.262.300 20.621.9402 Persediaan Barang cetakan 9.200.000 7.659.7003 Persediaan Obat-obatan 980.258.442 703.190.736
4Persediaan Alat kebersihan dan Bahan
Pembersih1.901.100 2.374.440
5Persediaan alat listrik dan elektronika
(lampu pijar, battery kering)2.552.400 4.003.100
Jumlah 1.023.174.242 737.849.916
b. ASET TETAP
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)Aset Tetap 5.916.552.072,10 5.648.011.226,09
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik
Dinas Dalduk, KB dan PP Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam
pengerjaan.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 27
Seluruh aset tetap milik Dinas Dalduk, KB dan PP kabupaten Lumajang
disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset
tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan
kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.
- Metode penyusutan garis lurus (straight line).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di
abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan
perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau
nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam
nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak
dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset
tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau
kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat
aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
Saldo Aset Tetap Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang Per 31
Desember 2019 sebesar Rp. 5.916.552.072,10 dan Per 31 Desember 2018 sebesar
Rp. 5.648.011.226,09. Mutasi aset tetap tahun 2019 meliputi penambahan sebesar
Rp. 856.792.194,00 dengan uraian sebagai berikut.
1. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 5.648.011.226,092. Penambahan Aset Tetap Tahun 2019 856.792.194,00
3. Jumlah (1+2) 6.504.803.420,094. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019 05. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 (3(4) 6.504.803.420,096. Akumulasi penyusutan (588.251.347,99)7. Nilai Buku aset tetap bersih 31 Desember 2019
(5+6)
5.916.552.072,10
Aset Tetap Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang per 31 Desember
2019 tersebut terdiri dari Tanah, Peralatan Dan Mesin, Gedung Dan Bangunan,
Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan
dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 28
Tabel 3.15.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2019 (dalam
rupiah)
No UraianSaldo Awal Mutasi Saldo31 Des 2018 Bertambah Berkurang 31 Des 2019
1 Tanah 298.620.000,00 0,00 0,00 298.620.000,002 Peralatan dan Mesin 6.554.376.960.00 707.492.194.00 0,00 7.261.869.154.00
Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.
(6.431.291.581,90) dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (5.843.040.233,91) yang
terdiri dari Penyusutan Tahun 2019 untuk Peralatan dan mesin sebesar Rp.
(5.606.300.783,50) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp.
(824.990.798,40)
c. ASET LAINNYA
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)Aset Lain - Lain 99.996.400 108.242.400
Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,
investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Dinas Dalduk KB dan PP
Kabupaten Lumajang saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 99.996.400,- sedangkan
saldo Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 108.242.400. Dimana kondisi Aset
Lainnya terdapat pengurangan aset lainnya sebesar Rp. 8.246.000,- dikarenakan Hilang
berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 7.256.000,- dan alat studio dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 32
komunikasi sebesar Rp. 990.000,- dengan SK Penghapusan Nomor : 188.4 / 42 / 427.12
/ 2019 per tanggal 30 Desember 2019
Tabel 3.18.Daftar Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 (dalam rupiah)
No Jenis 31 Desember 2019 Penambahan Pengurangan31 Desember
20181 Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Aset Tak Berwujud 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
0.00 0.00 0.00 0.00
4 Aset Lain lain 99.996.400 0.00 0.00 108.242.400
Jumlah 99.996.400 0.00 0.00 108.242.400
Untuk mengetahui rincian Aset Lainnya yang hilang dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut.
Tabel 3.19.Daftar Rincian Aset Lainnya – hilang per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Nama Barang
Keadan FisikBarang Jumlah
FisikHargaBarang
Total NilaiTahun
PerolehanTahun
ExpiredBaik
Rusak
1 Lemari Buku 1 250,000 250,000 20082 Papan White Board 1 75,000 75,000 20083 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20084 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20085 Lemari Kayu 1 275,500 275,500 20086 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20087 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20088 Lemari Buku 1 160,000 160,000 20089 Lemari Buku 1 160,000 160,000 2008
10 Meja Kerja Es - III 13,063,0
003,063,000 2008
11 Meja Kerja Es - IV 1 173,000 173,000 200812 Meja Kerja Es - IV 1 173,000 173,000 200813 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200814 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200815 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200816 Peralatan Pemancar 1 990,000 990,000 2011
JUMLAH TOTAL 8.246.000
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 33
d. KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang.
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat
pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar
sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang
perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja.
Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 85.446.724,-
dan per 31 Desember 2018 Sebesar Rp. 83.377.676,- Utang tersebut diuraikan
Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/
dikonsumsi selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.038.600.858 dan tahun 2018 sebesar
Rp. 1.035.786.094, beban persediaan meliputi Beban Bahan Pakai Habis, Bahan /
Material, Cetak dan penggandaan, Makanan dan minuman, Pakaian Khusus hari –
hari tertentu dan beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak
ketiga, terinci sebagai berikut.
Tabel 3.26.Daftar Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
N
o
Beban Persediaan Tahun 2019 Tahun 2018
1 Beban Bahan Pakai habis 118.835.560 162.061.3502 Beban Bahan / Material 61.567.548 33.261.5943 Beban Cetak dan Penggandaan 70.614.250 65.185.7504 Beban Makanan dan Minuman 753.000.300 704.942.400
5Beban Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
31.883.200 60.795.000
6
Beban Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
2.700.000 9.540.000
Jumlah Beban Persediaan 1.038.600.858 1.035.786.094
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)b) Beban Jasa 2.502.106.951 2.324.674.235
Beban Jasa meliputi berbagai macam jasa antara lain : Beban Jasa Kantor,
Premi Asuransi baik Premi Asuransi Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Sewa
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 39
Perlengkapan dan Peralatan, Upah / Ongkos Tenaga Kerja terdiri dari Harian,
Mingguan, Bulanan dan Tahunan serta beban Jasa Konsultasi tahun 2019 sebesar
Rp. 2.502.106.951 dan selama tahun tahun 2018 sebesar Rp. 2.324.674.235, terinci
sebagai berikut.
Tabel 3.27.Daftar Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 40
5 Beban Pemeliharaan Alat Kantor16.747.500 0.00
Jumlah Beban Pemeliharaan384.484.980 244.276.035
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)d) Beban Perjalanan Dinas 288.523.939 380.920.710
Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban perjalanan dinas luar daerah dan
perjalanan dinas dalam daerah tahun 2019 sebesar Rp. 288.523.939 dan selama
tahun 2018 sebesar Rp. 380.920.710, terinci sebagai berikut.
Tabel 3.29.Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Beban Pemeliharaan Tahun 2019 Tahun 2018
1 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah189.608.939 250.520.710
2 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah98.915.000 130.400.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas288.523.939 380.920.710
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)e) Beban Lainnya 0.00 141.900.000
Beban Lainnya pada Tahun 2019 adalah Nol Rupiah sedangkan Beban Lainnya
( Beban Alat kantor ) berupa Belanja Roll Standing Bnner sejumlah 300 Unit pada
tahun 2018 sebesar Rp. 141.900.000, terinci sebagai berikut.
Tabel 3.30.Daftar Rincian Beban Lainnya Dinas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Beban Pemeliharaan Tahun 2019 Tahun 2018
1 Beban Lainnya (Alat Kantor/Office Use)0.00 141.900.000
Jumlah Beban Lainnya0.00 141.900.000
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)3) Beban Penyusutan dan 632.276.873,99 571.843.351,41
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 41
Amortisasi
Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud
menggunakan metode garis lurus.
Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 sebesar Rp. 632.276.873,99 dan
tahun 2018 sebesar Rp. 571.843.351,41, sebagai berikut.
Tabel 3.31.Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 (dalam rupiah)
No Beban Penyusutan Tahun 2018 Tahun 20181 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 540.503.068,00 480.320.709,00
2Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
91.773.805,99 91.522.642,41
3Beban Penyusutan Jalan, Irigasi &
Jaringan
0.00 0.00
4 Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya 0.00 0.00Jumlah Penyusutan Aset Tetap 632.276.873,99 571.843.351,415 Beban Amortisasi ASet Tak Berwujud 0.00 0.00
5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2018
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)1) Ekuitas Awal 6.696.050.192,09 5.944.272.405,80
Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 6.696.050.192,09 dan saldo ekuitas
awal audited tahun 2018 sebesar Rp. 5.944.272.405,80 merupakan ekuitas yang
sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 audited.
31 Desember 2018
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)2) Surplus (Defisit) LO (6.696.845.335,99) (5.998.367.233,41)
Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu
periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 42
dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2019 dan 2018, sebagai berikut.
Tabel 3.32.Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Beban Pemeliharaan Tahun 2019 Tahun 2018
1 Pendapatan LO1.009.493.256,00 1.469.805.060,00
2 Beban7.698.030.591,99 7.460.513.555,41
3 Surplus / Defisit dari Operasional (1-2)(6.688.537.335,99) (5.990.708.495,41)
4 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional(8.246.000) (7.658.738.00)
5 Pos Luar Biasa(6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)
6 Surplus / Defisit LO (3+4+5)(6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)3) Dampak Kumulatif /
Perubahan Kebijakan
Akuntansi / Kesalahan
Mendasar
(0.00) (99.611.910,30)
Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas
di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan
mendasar periode sebelumnya. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan
akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan
Perubahan Ekuitas.
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)4) Ekuitas Akhir 1.382.165.226.024,95 (153.706.737,91)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 43
Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas
di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar
periode sebelumnya, sebagai berikut.
Tabel 3.33.Laporan perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)
No Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018
1 Ekuitas Awal 6.696.050.192,09 5.944.272.405,80
2 Surplus (defisit) LO (6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)
3Dampak Kumulatif Koreksi
Kesalahan Mendasar
(0.00) (99.611.910,30)
4 Ekuitas Akhir1.382.165.226.024,9
5
(153.706.737.91)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 44
4.1 GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
A. SEJARAH DINAS
Selama periode sebelum tahun 1966 “Orde Lama” pemerintah tidak
sepenuhnya memperhatikan perencanaan keluarga.Alasannya karena
penduduk masih dianggap potensi untuk menggali sumberdaya
manusia.Setelah tahun 1966 politik ke depan tentang perkembangan ekonomi
dan perbaikan kesehatan masyarakat sangat misterius perhatiannya dan perlu
perhatian dari kependudukan.perubahan pemerintah pada pengembangan
Program Keluarga Berencana pada saat program Keluarga Berencana telah
disempurnakan pada tahun 1970 menjadi program Nasional.Hal ini lebih di
intensifikasi dalam MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan GBHN
(Garis Besar Haluan Negara) pada Tap MPR Nomor IV/MPR/73
sebagaimana telah ditetapkan pada Tap MPR Nomor IV/MPR/78 Program
KB adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program pengembangan
nasional. Selanjutnya Kependudukan dan Program Keluarga Berencana
menjadi dasar dari kebijakan kependudukan secara keseluruhan yang diawali
oleh NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera).Kemudian
diganti dengan nama BKKBN(Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional).Sebelum tahun 2000 Badan Keluarga Berencana Lumajang ini
berdiri sendiri,yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor. 285
Lumajang yang dipimpin oleh Drs. Soeparno. Karena adanya Otonomi
Daerah maka Badan Keluarga Berencana Lumajang bergabung dengan Dinas
Kependudukan (Dispenduk) pada tahun 2002 sehingga diganti dengan nama
Dispenduk dan KB yang masih tetap dipimpin oleh Drs. Soeparno.
Kemudian pada tahun 2004 Dispenduk dan KB bergabung dengan Catatan
Sipil (Capil) dan berubah lagi menjadi nama Dispenduk, KB dan Capil yang
masih dipimpin oleh Drs. Soeparno sampai dengan tahun 2004. Pada tahun
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019
BAB IVINFORMASI NON KEUANGAN
45
2004 digantikan oleh dr. Buntaran Supriyanto M.Kes. Sampai dengan tahun
2006 dan pada tahun 2007 digantikan oleh Drs. Soerojo.
Kemudian pada akhir 28 Desember 2007 Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang dipisah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dan akhirnya Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang berdiri
sendiri yang beralamatkan di Jalan Pisang Gajih No. 1 Lumajang sesuai
dengan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 27.
Pada awal berdiri sendiri, Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang dipimpin oleh Drs. Abdul Kadir, M.Pd sampai dengan tahun 2008.
Pada tanggal 28 Agustus 2008 karena ada pemutasian pegawai negeri sipil
kemudian digantikan oleh dr. Farida Alfawati, MPPM sampai saat ini yang
masih menjabat sebagai Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang. Kemudian pada Tahun 2017 adan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang berganti Nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dan
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Dengan terbitnya Perda
tersebut diatas terbentuklah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang resmi
memulai kegiatan administrasinya pada tanggal 3 Januari 2017 di Jalan
Pisang Gajih Nomor 01 Lumajang, menempati Eks Kantor Badan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang dan tetap dipimpin oleh dr. Farida Alfawati,
MPPM sampai sekarang.
Adapun Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang mulai berdiri sampai saat ini
telah mengalami pergantian yakni :
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 46
1. Sebelum tahun 2000-2004 Drs. Soeparno
2. Tahun 2004 – Tahun 2006 dr. Buntaran Supriyanto M.Kes.
3. Tahun 2006 – Tahun 2007 Drs. Soerojo
4. Tahun 2007 – Tahun 2008 Drs. Abdul Kadir, MPd
5. Tahun 2008 – Maret Tahun 2019 dr. Farida Alfawati, MPPM
6. April Tahun 2019 – Agustus Tahun 2019 Kosong diisi Plt. Kadis
Dalduk KB dan PP yaitu Lubna Azizah, SH MM
7. September Tahun 2019 – 6 Januari 2020 Kosong diisi Plt. Kadis
Dalduk KB dan PP yaitu Hendro Agung P, SH
8. 6 Januari 2020 – Sekarang dr. ROSYIDAH
4.2 STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
A. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang yang mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut
(terlampir)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 47
Adapun nama pejabat yang ada di dalam struktur tersebut, adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas : --
2. Sekretaris Dinas : HENDRO AGUNG P, SH
2.1. Ka. Subbag Penyusunan Program
: TRI WAHYU WARTANINGTYAS, S.Sos
2.2. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
: AHADI APRIYANTO, S.Sos MM
2.3. Ka. Subbag Keuangan
: CHATARINA NITO RUTISKE, S.IP
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
: YONATAN KOBBA, SE. MM
3.1. Ka. Sie Advokasi dan PenggerakaN
: SLAMET RIYADI, S.Sos MM
3.2. Ka. Sie Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
: NUR KHASANAH, S.AP
3.3. Ka. Sie Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
: JOKO SRI MARDIYANTO, SH
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
: SULIKIN, S.Pd. MM
4.1. Ka. Sie Distribusi Alkon
: Dra. ELLI NURUL KOMARIAH
4.2. Ka. Sie Jaminan Pelayanan KB
: --
4.3. Ka. Sie Pembinaan Kesertaan KB
: MUJIBUR ROHMAN, SH
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
: Ir. AISYAH SALAWATI
5.1. Ka. Sie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
: EKO LESTI R., S.AP
5.2. Ka. Sie Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
: Drs. M SYARIFUDDIN, SH MM
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 48
5.3. Ka. Sie Bina Ketahanan Remaja
: ABD. HAFIDH FUADI, SH MM
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
: --
6.1. Ka. Sie Pengarusutamaan Gender
: GATOT ARIEF HARIANTO, SE.
6.2. Ka. Sie Pemberdayaan Perempuan
: CHUSNUL HOTIMAH
6.3. Ka. Sie Perlindungan Perempuan dan Anak
: LULUK AZIZAH, S.KM M.Kes
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016 tentang Penjabaran
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
1. KEPALA DINAS
Mempunyai tugas :
a) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan
keluaga berencana sera pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
b) Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
Mempunyai fungsi :
a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b) Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 49
c) Pengkoordinasian rencana kerja dan Program Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
d) Penyelenggaraan pembinaan teknis Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
e) Pelaporan hasil peleksanaan tugas kepada Bupati;
f) Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil
pembinaan dibidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
g) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada
Bupati;
h) Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Sesuai Bidang Tugas Dan
Fungsinya Nya Yang Diberikan Oleh Bupati.
2. SEKRETARIAT
Mempunyai tugas :
Membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional
kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Mempunyai fungsi :
a) perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang
selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b) pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan;
c) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan
hubungan masyarakat;
d) pengelolaan urusan rumah tangga;
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 50
e) pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan
peningkatan karier pegawai;
f) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g) penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
h) penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perlatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
i) pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;