DAFTAR ISI - KPPU · BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM 1.1.1. Latar Belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang

DAFTAR ISI

Halaman Judul....................................................................................................................i

Kata Pengantar..................................................................................................................ii

Daftar Isi............................................................................................................................iii

Daftar Grafik.......................................................................................................................v

Daftar Tabel......................................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................................1

1.1. Kondisi Umum.................................................................................................1

1.1.1 Latar Belakang........................................................................................ 1

1.1.2 Hasil Evaluasi Terhadap pencapaian Program dan Kegiatan KPPU

2010-2014........................................................................................4

1.1.2.1Revisi terhadap beberapa materi Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang berpotensi melahirkan terjadinya

disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang

Berkaitan dengan persaingan usaha.................................6

1.1.2.2 Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam

persaingan usaha................................................................7

1.1.2.3 Pengembangan jaringan kerja antar lembaga...................10

1.1.2.4 Peningkatan kualitas Penanganan Perkara dan

Rekomendasi kebijakan.....................................................14

1.1.2.5 Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain

mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana

dan prasarana pendukung..................................................24

1.2. Potensi dan Permasalahan..........................................................................31

1.2.1 Potensi............................................................................................30

1.2.2 Permasalahan.................................................................................33

iii

BAB II VISI DAN MISI KPPU...........................................................................................35

2.1 Visi.................................................................................................................36

2.2 Misi................................................................................................................36

2.3 Tujuan...........................................................................................................37

2.4 Sasaran Strategis..........................................................................................38

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.................................................................43

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional……..…….…......................................43

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU…………….............................................47

BAB IV CATATAN TERHADAP RENSTRA.....................................................................54

BAB V PENUTUP............................................................................................................58

LAMPIRAN I Program, Indikator Output dan Alokasi Anggaran KPPU

LAMPIRAN II Daftar Program dan kegiatan Tahun 2011

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Penyampaian Saran Pertimbangan 2004 – 2009…....7

Grafik 2 Rekapitulasi Kegiatan Monitoring Pelaku Usaha 2004-2009...........................16

Grafik 3 Kegiatan Penanganan Pelaporan 2004-2009..................................................18

Grafik 4 Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara 2004 - 2009.....................19

Grafik 5 Jenis Laporan Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Pasal 2004 - 2009……...21

Grafik 6 Pemetaan Strategi (Strategic Mapping)…………………………………….......49

v

DAFTAR TABEL

Tabel I Tujuan Saran dan Pertimbangan Kebijakan Kepada Pemerintah.........................8

Tabel 2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi KPPU Tahun 2004-2009..............................11

Tabel 3 Bantuan/Kerjasama Luar Negeri KPPU 2004-2009............................................13

Tabel 4 Perangkat Peraturan di Bidang Persaingan Usaha Tahun 2004-2009...............23

Tabel 5 Kantor Perwakilan Daerah KPPU Tahun 2004 – 2009 ......................................28

Tabel 6 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran KPPU 2000-2009....................29

vi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Latar Belakang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang

dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki tugas dan

kewenangan untuk menyelenggarakan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Secara garis besar, Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan tugas Komisi yang

meliputi :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan/tindakan pelaku usaha, dan

atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

3. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

4. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang

ini; dan

5. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang Komisi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU

No. 5 Tahun 1999 yang meliputi :

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat;

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil

penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak

adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan undang-undang ini;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap

mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,

atau setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi

panggilan Komisi;

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan undang-undang ini;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya

guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku

usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan undang-undang ini.

2

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, KPPU berada dalam

koridor untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun

1999 yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha

yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila dicermati lebih lanjut, maka dengan segenap tugas dan wewenang yang

dimiliki, serta tujuan yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa KPPU

memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di

bidang ekonomi-perdagangan yang nantinya dapat berkontribusi kepada peningkatan

kesejahteraan masyarakat luas. Terlebih apabila ditinjau dari arah kebijakan

perdagangan dalam negeri pada lima tahun ke depan adalah peningkatan penataan

sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian

usaha, dan daya saing produk domestik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa

pengawasan persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap kondisi-kondisi tersebut. KPPU akan senantiasa bersinergi

dengan peran-peran lainnya di bidang ekonomi-perdagangan sebagai wujud kontribusi

dalam pembangunan nasional.

Berlandaskan pemikiran-pemikiran tersebut, maka perlu disusun suatu Rencana

Strategis KPPU 2010-2014 sehingga segenap sumber daya dan upaya yang ada dapat

direncanakan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, langkah-

langkah yang perlu ditempuh adalah :

3

1. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan;

2. Mengidentifikasikan potensi dan permasalahan;

3. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;

4. Menyusun Arah Kebijakan dan Strategi beserta implementasinya (termasuk di

dalamnya adalah penyusunan program, kegiatan, target dan pendanaan).

Berikut ini adalah paparan dan hasil analisis untuk setiap langkah dalam rangka

penyusunan Rencana Strategis KPPU 2010-2014.

1.1.2. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan KPPU 2004-2009

Dalam RPJMN I 2004-2009, kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri

diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib

niaga, dan kepastian berusaha. Upaya ini tidak terlepas dengan arah kebijakan

peningkatan kinerja perdagangan guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh

yang diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perijinan

yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa

perdagangan;

2. Perkuatan kelembagaan perdagangan, yaitu kelembagaan perlindungan

konsumen, kemeteorologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan

persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya;

3. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana

subsistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah

terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan

informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional; dan

4

4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan

perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam program-program

pembangunan, salah satunya adalah Peningkatan Daya Saing Ekspor dan Efisiensi

Sistem Perdagangan yang mencakup 6 (enam) program, salah satunya adalah

Program Persaingan Usaha yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan program ini adalah untuk menciptakan

iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif dan memberdayakan lembaga-

lembaga persaingan usaha dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Revisi terhadap beberapa materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

berpotensi melahirkan terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan

peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha;

2. Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha;

3. Pengembangan jaringan kerja antar lembaga;

4. Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan

5. Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup

pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.

Selama kurun waktu 2004-2009 KPPU secara konsisten telah berupaya keras

untuk memaksimalkan perannya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di

Indonesia dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

mendorong terwujudnya meningkatkan kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi

nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha

yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan

juga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5

Adapun secara khusus terkait dengan pelaksanaan kelima kegiatan pokok

sebagaimana tersebut di atas, pencapaian KPPU dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1. Revisi terhadap beberapa materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

yang berpotensi melahirkan terjadinya disharmonisasi terhadap

kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Revisi atau amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dinilai

merupakan langkah yang strategis mengingat terdapat beberapa materi yang

berpotensi menyebabkan disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan

yang berkaitan dengan persaingan usaha, termasuk kejelasan status

kelembagaan KPPU. Kekurangan dan kelebihan UU No. 5 Tahun 1999

beserta implementasinya harus dipandang secara aktual. Perangkat-

perangkatnya harus dipenuhi dan struktur-strukturnya harus dilaksanakan.

Kondisi UU No. 5 Tahun 1999 saat ini memang perlu dicermati agar

kehadirannya dapat memenuhi tuntutan stakeholder dan mampu memenuhi

tuntutan lingkungan yang bergerak dinamis serta untuk mengkaji efektifitas

pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penyusunan

Naskah Akademis dan konsep revisi UU No. 5 Tahun 1999 adalah jawaban

terhadap tuntutan di atas, karena KPPU berkepentingan melihat kembali

sistem penegakan hukum yang akan dikembangkan dengan menganalisis dan

mengkaji berbagai alternatif yang akurat dalam implementasi UU No. 5 Tahun

1999.

Persiapan untuk proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah secara

konsisten dilaksanakan KPPU sejak tahun 2004 dengan beberapa tahapan

seperti pelaksanaan kajian pendahuluan, penyusunan naskah akademis,

penyusunan dan pematangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan

koordinasi dengan instansi terkait.

6

1.1.2.2. Peningkatan Penerapan Kebijakan dan Peraturan dalam Persaingan Usaha

Dalam rangka peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam

persaingan usaha, KPPU telah melaksanakan kegiatan Kajian Sektor Industri

dan Perdagangan, Evaluasi Kebijakan Pemerintah, dan Harmonisasi Kebijakan

Persaingan. Melalui proses kajian, diskusi, pengumpulan pendapat publik serta

pandangan baik dari Pemerintah, Regulator serta pelaku usaha, dan tentunya

masyarakat, maka disusun dan disampaikan saran kebijakan kepada

Pemerintah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, telah disampaikan 60 (enam

puluh) saran pertimbangan kepada pemerintah di berbagai bidang

sebagaimana Grafik 1 berikut. :

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Penyampaian Saran Pertimbangan

(2004-2009)

3

12

5

11

17

12

02468

1012141618

200420052006200720082009

Data tersebut diatas menggambarkan bahwa perkembangan saran dan

pertimbangan kebijakan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya dengan

kecenderungan terus meningkat. Peningkatan jumlah saran pertimbangan yang

disampaikan kepada Pemerintah merupakan perkembangan positif kegiatan

harmonisasi kebijakan persaingan usaha dengan berbagai kebijakan sektor

lainnya.

7

Kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan usaha merupakan upaya

mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hukum persaingan. Pada prinsipnya kebijakan yang selaras dan

saling menunjang merupakan hal yang dituntut oleh para pelaku usaha untuk

menggerakkan perekonomian. Berikut adalah tujuan saran dan pertimbangan

terhadap kebijakan pemerintah (Tabel I).

Tabel 1 Tujuan Saran dan Pertimbangan Kebijakan Kepada Pemerintah

Tahun 2005 - 2009

Instansi pemerintah Industri yang diatur

Departemen Keuangan Multifinance, Asuransi, Pasar Modal

Departemen Pertanian Industri Komoditas (Gula, CPO/Minyak Goreng, Rempah-rempah, Beras, Garam, Kakao, dst) Industri Peternakan (Susu, Daging Sapi, Ayam/Unggas, Telur, dst)

Departemen Komunikasi dan Informasi

Telekomunikasi, Penyiaran, Informasi/Informatika

Departemen Perhubungan Transportasi Darat/Kereta api, Laut, Udara

Departemen Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Pertambangan (Sumber Daya Mineral)

Departemen Pekerjaan Umum Jasa Konstruksi, Air Minum

Departemen Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji

Departemen Pendidikan Industri Buku

Departemen Perdagangan Perdagangan/distribusi untuk berbagai produk/komoditas

Departemen Perindustrian Industri Pengolahan (berbagai bahan baku)

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Telekomunikasi

Komisi Penyiaran Indonesia Penyiaran

Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan Gas Bumi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi

Bank Indonesia Perbankan

8

Berdasarkan hasil analisis KPPU, kebijakan pemerintah yang belum

selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dapat dikelompokkan

menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kebijakan yang menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang

dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku

usaha tertentu. Sebagai contoh yaitu kebijakan dalam industri carbon

black dan tepung terigu;

2. Kebijakan yang memfasilitasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat

dalam sebuah sektor, contoh kasus pembagian wilayah dalam program

demand side management PLN;

3. Kebijakan yang mengintervensi bekerjanya mekanisme pasar yang justru

sudah berjalan dengan baik melalui reduksi jumlah produk atau pelaku

usaha, contoh kebijakan di industri gula;

4. Kebijakan persaingan yang justru salah diimplementasikan karena

karakteristik industrinya memerlukan implementasi yang berbeda, contoh

kebijakan industri kepelabuhanan.

KPPU telah memfokuskan perhatian kepada beberapa sektor strategis

yang signifikan kontribusinya terhadap aktifitas perekonomian dan

kesejahteraan rakyat. Melalui kegiatan kajian persaingan usaha dalam sektor

industri dan perdagangan serta kegiatan analisa kebijakan, telah dilakukan

kajian mendalam atas dinamika iklim persaingan di sektor seperti

telekomunikasi, transportasi, minyak dan gas alam serta sektor perdagangan

khususnya komoditi pertanian dan ritel. Perkembangan terakhir atas

penerapan kebijakan persaingan usaha pada kebijakan sektoral, antara lain

adalah pada pelaksanaan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern, UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta UU No.20 Tahun

9

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya terkait dengan

pelaksanaan kemitraan usaha.

1.1.2.3. Pengembangan Jaringan Kerja Antar Lembaga;

a. Pengembangan Jaringan Kerja dan Sosialisasi Nilai-nilai Persaingan

Usaha yang Sehat di Dalam Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi nilai persaingan

usaha pada perekonomian nasional, maka dijalin koordinasi intensif dengan

berbagai pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat luas, dan juga

forum-forum ekonomi regional maupun internasional. Salah satu pencapaian

kerja sama antar lembaga tersebut adalah penandatanganan Nota

Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara KPPU dengan

beberapa lembaga domestik seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

Format kerja sama semacam ini, saat ini terus menerus diperluas

dengan lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri),

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Kebijakan Pengembangan

Pengadaan (LKPP). Kerja sama lainnya adalah kerja sama dengan lembaga

peradilan, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dalam bentuk

pelatihan/workshop untuk para hakim.

Kerja sama tersebut dinilai merupakan langkah yang sangat strategis

dalam upaya meningkatkan pemahaman substansi persaingan usaha, dan

diharapkan agar proses hukum acara persaingan usaha dapat berjalan lancar

serta menghasilkan Putusan yang berkeadilan bagi semua pihak. Selain kerja

sama, terdapat juga bentuk komunikasi dengan publik dan stakeholder KPPU,

sebagaimana tabel berikut (Tabel 2) :

10

Tabel 2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi KPPU Tahun 2004-2009

TAHUN KEGIATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Forum Jurnalis 10 9 8 9 6 8 50

Forum Akademis/ Kuliah Umum

3 1 3 0 3 0 10

Workshop 4 3 2 0 0 0 9

Dialog Interaktif (Televisi dan Talkshow Radio serta Forum Dialog)

4 0 18 36 6 0 64

Sosialisasi/Seminar Persaingan Usaha

31 39 24 16 25 28 163

Forum Pengembangan Komunitas

0 1 14 2 3 0 20

Lokakarya Persaingan Usaha

0 0 11 10 9 0 30

Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi KPPU adalah untuk

meningkatkan pemahaman publik dan stakeholder yang nantinya dapat pula

meningkatkan dukungan terhadap nilai penting dan peran KPPU sebagai

lembaga pengawas persaingan sehat di Indonesia. Selain melalui berbagai

forum interaktif, sebagai bentuk komunikasi terhadap publik, KPPU juga telah

secara rutin menerbitkan media berkala seperti majalah Kompetisi dan

Newsletter, serta media internet www.kppu.go.id yang dilengkapi dengan

forum interaktif dan fasilitas unduh dan perangkat peraturan hukum persaingan

usaha. Dengan demikian publik dapat setiap saat mengakses perkembangan

pelaksanaan pengawasan persaingan usaha sebagai salah satu bentuk

komitmen profesionalitas dan transparansi KPPU dalam

mempertanggungjawabkan amanahnya.

11

b. Pengembangan Jaringan Kerja dengan Pihak-pihak di Luar Negeri

Pengembangan jaringan kerja dengan lembaga atau negara luar negeri

merupakan hal yang cukup penting mengingat posisi Indonesia yang memiliki

keterkaitan dengan forum-forum kerjasama ekonomi baik tingkat regional

maupun internasional. Jaringan kerja sama yang telah dibangun dengan

berbagai lembaga persaingan usaha di negara lain yaitu US FTC, DOJ – USA,

JFTC, KFTC, ACCC, dan GTZ; forum-forum ekonomi lintas negara seperti

APEC, OECD, WTO; dan forum khusus persaingan, yaitu ICN. Berbagai

manfaat dapat dipetik sebagai hasil kerja sama tersebut, khususnya untuk

mendapatkan bantuan teknis berupa pelatihan dan keikutsertaan dalam

seminar/workshop yang berguna bagi peningkatan kompetensi personel dan

lembaga di bidang persaingan usaha.

Salah satu pencapaian yang membanggakan di bidang ini adalah

pengakuan dari salah satu lembaga PBB, yaitu United Nation Conference on

Trade and Development (UNCTAD) dalam rangka peer review berkaitan

dengan implementasi hukum dan kebijakan persaingan. Hasil peer review

yang dilakukan UNCTAD menyatakan bahwa Indonesia dinilai berhasil dan

konsisten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan dan

bahkan, dari seluruh negara yang telah dievaluasi, peer review atas Indonesia

merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan

yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang.

Pendapat tersebut disampaikan di sela penutupan The Tenth

UNCTAD Intergovernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa,

Swiiss pada tanggal 8 Juli 2009. Secara keseluruhan, peer review ini

dipandang tidak hanya memberikan rekomendasi terbaik bagi implementasi

hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, juga dapat dianggap suatu

kegiatan promosi kepada seluruh lembaga persaingan sekaligus

12

meningkatkan pengakuan dunia internasional terhadap KPPU dan penegakan

hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Hasil review ini nantinya akan

ditransformasi ke dalam berbagai bentuk bantuan teknis, dalam mendukung

dan mengatasi berbagai tantangan yang digariskan. Diharapkan hasil review

ini juga dapat didiseminasikan kepada berbagai stakeholder KPPU untuk

menunjukkan besarnya dukungan kalangan internasional atas keberhasilan

Indonesia dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya.

Gambaran jalinan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh KPPU

dan terkait dengan beberapa pihak di luar negeri adalah sebagai mana dalam

Tabel 3. Bentuk kerja sama tersebut diharapkan memberi manfaat bagi kedua

belah pihak.

Tabel 3 Bantuan/Kerjasama Luar Negeri KPPU 2000-2009

Partner

Kerjasama Periode Fasili-tator

Nama Project/ Bentuk Kerjasama/Bantuan

2000-2003

GTZ Capacity Building, pelatihan. Legal drafting

2005-2008

GTZ GTZ on Implementation in Competition Law (GTZ-ICL) Phase I Penempatan Resident Advisor, pelatihan, penyelenggaraan semiar, dan studi banding

Bundes-kartellamt (Jerman)

2008-2009

GTZ GTZ on Implementation in Competition Law (GTZ-ICL) Phase II Capacity building, competition advocacy

2000-2007

JICA Technical Cooperation Project Phase I Penempatan Resident Advisor, pelatihan, enyelenggaraan semiar, dan studi banding

Japan Fair Trade Commission (Jepang)

2009-2011 JICA Technical Cooperation Project Phase II Pelatihan, magang (internship),

Fair Trade 2000- USAid Penempatan Resident Advisor,

13

Partner Kerjasama Periode Fasili-

tator Nama Project/

Bentuk Kerjasama/Bantuan Commission (FTC)

2007 pelatihan, beasiswa, penyelenggaraan seminar dan workshop, fasilitasi pembentukan ASEAN Consultation Forum on Competition (ACFC)

World Bank 2000-2002

-- Sponsorship dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan studi kajian

UNCTAD 2004-sekarang

-- Workshop, Training for the Trainers, Peer Review

OECD 2005-sekarang

-- Partisipasi sebagai regular observer

OECD-RCC 2004-sekarang

-- Pelatihan di Korea Selatan

European Commisssion (EU)

2004 -- Kajian sektor telekomunikasi dan transportasi

Taiwan Fair Trade Commission (TFTC)

2007-2009

-- Training in Capacity Building for KPPU

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

2006-sekarang

-- Study visit

1.1.2.4. Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara dan Rekomendasi Kebijakan

Upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang

dilaksanakan oleh KPPU secara garis besar dilaksanakan melalui kegiatan

Monitoring Pelaku Usaha, Penanganan Laporan, Penanganan Perkara, Litigasi,

Monitoring Pelaksanaan Putusan, dan Penilaian/Notifikasi atas Rencana

Merger dan Akuisisi.

a. Monitoring Pelaku Usaha

Inti dari kegiatan monitoring pelaku usaha adalah observasi dan

analisis terhadap perilaku pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang

memiliki pangsa pasar yang signifikan pada sektor industri tertentu, baik

14

penguasaan atas barang, jasa, atau keduanya. Penguasaan pangsa pasar

yang signifikan adalah ketika seorang pelaku usaha menguasai barang

dan atau jasa sampai 50% atau lebih, atau apabila dua atau tiga pelaku

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar lebih dari

75%. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha tersebut bisa dikatakan

memiliki posisi dominan.

Secara teoritis dan empiris, pelaku usaha yang memiliki posisi

dominan dan menjadi pemegang kendali di pasar (market leader) memiliki

peluang dan kemampuan yang besar untuk menguasai pasar dengan cara-

cara yang tidak sehat dan pada akhirnya akan berdampak negatif kepada

masyarakat, yaitu mengakibatkan masyarakat harus membayar lebih

mahal dari harga yang seharusnya untuk suatu produk (barang atau jasa).

Tujuan utama dilakukannya monitoring terhadap pelaku usaha atau

kelompok pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar sebagaimana

diuraikan diatas adalah untuk mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak

menyalahgunakan posisi dominannya, sehingga tidak terjadi praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Selain itu,

tujuan lain dilaksanakannya monitoring pelaku usaha adalah sebagai salah

satu sumber perkara-perkara yang berasal dari inisiatif KPPU sendiri

dalam mengamati dan mengawasi persaingan usaha di Indonesia.

Data dan informasi yang digunakan pada saat melaksanakan

kegiatan monitoring ini dapat bersumber dari mana saja sepanjang

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan, misalnya dari

data statistik yang dikeluarkan oleh badan pemerintah atau lembaga

swadaya masyarakat, informasi dari individu-individu, data lapangan yang

diperoleh sendiri oleh KPPU yang kemudian dirangkai dan diolah menjadi

data yang komprehensif.

15

Pada periode 2004 sampai 2009 KPPU telah melaksanakan

monitoring pelaku usaha sebanyak 113 monitoring pelaku usaha.

Rekapitulasi kegiatan monitoring sebagaimana Grafik 2 berikut :

Grafik 2 Rekapitulasi Kegiatan Monitoring Pelaku Usaha Periode 2004 – 2009

8

14 12

30

14

35

0

5

1015

20

25

30

35

40

Jumlah

200420052006200720082009

Pada Grafik 2 diatas diketahui bahwa monitoring pelaku usaha yang

dilakukan oleh KPPU dari tahun ke tahun semakin meningkat dan

merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

Perkara Inisitif oleh KPPU dan untuk penyampaian saran dan

pertimbangan kepada pemerintah.

Sebagai contoh, pada tahun 2009 dilakukan monitoring industri

minyak goreng, yang termasuk ke dalam sembilan bahan pokok yang

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat dan memegang peranan

penting di dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Harga minyak

goreng seharusnya linear dengan harga Crude Palm Oil (CPO) domestik

sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, namun fakta di lapangan

ternyata harga minyak goreng tidak linear dengan harga CPO domestik,

dimana harga minyak goreng tidak turun seiring dengan penururnan harga

CPO. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi sedang menganalisa

16

industri minyak goreng dari sisi struktur pasar minyak goreng murah,

struktur minyak goreng kemasan, konsentrasi pasar minyak goreng curah

dan kemasan, harga CPO domestik, harga minyak goreng curah

(international/domestik), dan harga pokok penjualan CPO.

b. Penanganan Pelaporan

Salah satu kewenangan KPPU adalah menerima laporan dari

masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU No. 5/1999. Pada tahap ini

KPPU berwenang melakukan klarifikasi laporan guna mendalami substansi

laporan untuk kemudian memutuskan, bahkan menjatuhkan sanksi berupa

tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar,

antara lain berupa pengenaan ganti rugi dan atau denda.

Data pada Grafik 3 menunjukkan bahwa jumlah laporan yang masuk

cukup tinggi yaitu 1404 laporan selama 5 tahun atau sekitar 280 laporan

per tahun. Meningkatnya laporan yang disampaikan masyarakat kepada

Komisi, dapat diartikan bahwa masyarakat maupun pelaku usaha semakin

meningkat pemahamannya maupun kesadarannya untuk membantu

mewujudkan iklim usaha yang sehat.

17

Grafik 3 Kegiatan Penanganan Pelaporan 2004-2009

600

400

200

02004 2005 2006 2007 2008

77 183 139 244 232 529Penerimaan Laporan

68 160 121 213 163 494Laporan tidakdilanjutkan

2009

Namun demikian, sebagian besar laporan tersebut ditolak atau tidak

direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap penanganan perkara.

Beberapa alasan penghentian laporan karena :

1. Laporan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan,

2. Hambatan dalam pengumpulan dokumen atau bukti-bukti karena

pihak-pihak yang terkait dengan laporan kurang kooperatif,

3. Pihak atau substansi yang dilaporkan termasuk dalam kategori

pengecualian sesuai ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, atau

4. Substansi laporan bukan merupakan kewenangan KPPU.

Oleh karena itu, masih diperlukan sosialisasi tentang tata cara

penyampaian laporan dan penanganan perkara di KPPU kepada

masyarakat. Mengingat laporan yang diterima bukan hanya ditujukan

kepada kantor pusat di Jakarta, tetapi juga keenam kantor perwakilan

KPPU di daerah, yaitu Medan, Batam, Balikpapan, Surabaya, Makassar

dan Manado maka sosialisasi tersebut perlu dilakukan ke seluruh wilayah

Indonesia.

18

c. Penanganan Perkara

Berdasarkan laporan masyarakat maupun pendalaman terhadap

hasil monitoring atau kajian, selanjutnya KPPU berwenang melakukan

pemanggilan, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang

patut diduga melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 untuk

kemudian memutuskan, bahkan menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, antara lain

berupa pengenaan ganti rugi dan atau denda. Kegiatan Pemberkasan dan

Penanganan Perkara KPPU sepanjang tahun 2004 – 2009 adalah

sebagaimana pada Grafik 4.

Pada prakteknya, tidak seluruh perkara yang ditangani oleh KPPU

berakhir dengan putusan. Dalam beberapa kasus, melalui penetapan

pemeriksaan pendahuluan, KPPU dapat menghentikan sebuah

penanganan perkara persaingan antara lain karena tidak ditemukannya

bukti yang cukup atas dugaan tersebut ataupun karena adanya perubahan

perilaku pelaku usaha terlapor terkait dengan perkara tersebut.

Grafik 4 Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara

Tahun 2004 - 2009 200

150

100

50

0

Total2004 2005 2006 2007 2008 2009

23 18 31 68 35 1849PenangananPerkara

18 12 27 44 12 1207Putusan

Penetapan 2 4 6 4 20 282

19

Apabila ditinjau dari jenis dugaan pasal yang dilaporkan, laporan

yang masuk ke KPPU masih didominasi oleh laporan mengenai

persekongkolan tender (dugaan pelanggaran pasal 22), yaitu sebanyak

84,8% atau 173 dari 204 laporan tertulis. Dalam tiga tahun terakhir, jenis

laporan cenderung semakin beragam. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat semakin memahami bahwa KPPU bukan lembaga yang

hanya mengawasi persekongkolan tender. Grafik 5 menunjukan adanya

laporan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kepemilikan saham,

jabatan rangkap, monopsoni, perjanjian tertutup dan lain-lain.

Dalam penanganan perkara terkait dugaan pelanggaran terhadap UU

No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa perkara yang menonjol atau menarik

perhatian publik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu:

1. Pengadaan hologram pita cukai oleh Perum Peruri dan PT Pura

Nusapersada;

2. Pengadaan alat kesehatan di beberapa rumah sakit;

3. Pelanggaran syarat-syarat perdagangan oleh PT Carrefour;

4. Sistem distribusi motor di Sulawesi Selatan;

5. Kepemilikan silang yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek;

6. Kartel layanan short message system (SMS) oleh para operator

seluler;

7. Hak siar Liga Utama Inggris Musim 2007-2010;

8. Kartel pembagian wilayah yang dilakukan Asosiasi Kontraktor Listrik

dan Mekanikal Indonesia (AKLI); dan

9. Jasa pelayanan taxi Batam.

20

Grafik 5 Jenis Laporan Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Pasal

Tahun 2004 - 2009

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh gambaran bahwa perkara-

perkara yang ditangani KPPU memiliki dampak luas terhadap upaya-

upaya meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat yang

Penetapan Harga

2

Pembagian Wilayah1(Ps. 9)

Kartel (Ps. 11)1

Perjanjian Tertutup1(Ps. 15)

Monopoli13(Ps. 17)

Monopsoni3(Ps. 18)

Penguasaan Pasar /23Diskriminasi

(Ps. 19, 20, 21)

Persekongkolan 173 Tender (Ps. 22)

Persekongkolan 6Lain (Ps. 23, 24)

Umum (Ps. 25) 3

Jabatan Rangkap 2(Ps. 26)

Pemilikan Saham 1(Ps. 27)

(Ps 5, 6, 7, 8)

0 200 50 100 150

21

sebelumnya dirugikan oleh praktek-praktek yang anti persaingan sehat.

d. Litigasi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan

Pasca pembacaan Putusan atau Penetapan oleh KPPU, kegiatan

selanjutnya adalah memantau kepatuhan pelaku usaha dalam

menjalankan sanksi yang dijatuhkan, termasuk upaya pengajuan

keberatan atas Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung. Monitoring pelaksanaan putusan cukup penting karena

merupakan wujud kewibawaan hukum persaingan usaha. Dalam kurun

waktu 2004 sampai dengan Juni 2009, dari 51 Putusan sejumlah 48

Putusan diajukan keberatan ke tingkat banding ke Pengadilan Negeri, dan

sekitar 50% dari Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

Sedangkan jumlah Putusan KPPU yang diajukan ke tingkat kasasi di

Mahkamah Agung adalah 17 Putusan dan 12 diantaranya atau 70% dari

Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Terkait dengan wewenang KPPU untuk menjatuhkan denda atau

ganti rugi, maka dalam kurun waktu awal tahun 2004 sampai dengan

bulan Juni 2009 telah ditetapkan denda/ganti rugi sejumlah Rp.

658.272.974.257,- yang terdiri denda sejumlah Rp. 471.581.844.270,- dan

ganti rugi sejumlah Rp. 186.691.129.987,- kepada pelaku usaha yang

terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat menjadi salah satu

sumber pendapatan negara bukan pajak.

e. Penilaian dan Notifikasi Merger dan Akuisisi

Secara khusus KPPU memiliki wewenang untuk memberikan

penilaian atau notifikasi terhadap rencana penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan yang dilakukan oleh pelaku usaha (Pasal 28 dan Pasal

29 UU No. 5 Tahun 1999). Namun fungsi atau wewenang tersebut masih

belum dapat berjalan secara optimal karena Peraturan Pemerintah yang

22

diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pasal 28 dan pasal 29

belum ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, KPPU berupaya untuk

melaksanakan wewenang tersebut atas dasar Peraturan KPPU No. 1

Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan (Merger) mengingat kegiatan tersebut dapat berakibat

pada penyalahgunaan posisi dominan di pasar.

Selain melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha, upaya

lain yang tak kalah penting adalah senantiasa menyempurnakan

perangkat peraturan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakkan

hukum dan kebijakan persaingan usaha, juga untuk menjembatani

kesenjangan informasi antara pelaku usaha, praktisi hukum, publik, dan

pihak-pihak terkait lainnya dalam menginterpretasikan pengertian,

maksud, dan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal di dalam UU No. 5

Tahun 1999. Sampai dengan tahun 2009 telah dihasilkan 8 (delapan)

perangkat hukum persaingan usaha sebagaimana Tabel 4 berikut :

Tabel 4 Perangkat Peraturan di Bidang Persaingan Usaha Tahun 2004-2009

No Perangkat Peraturan Tujuan

1 Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender

Sebagai pedoman dalam hukum terkait pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender. Menjelaskan berbagai praktek persaingan usaha tidak sehat dalam tender yang mengatur kolusi dalam penentuan pemenang tender.

2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2003 yang mengatur tatacara pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU

3 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU dan menyempurnakan perangkat peraturan sebelumnya

4 Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 Pedoman tersebut menjelaskan tentang

23

No Perangkat Peraturan Tujuan

tentang Sanksi Administratif tindakan administratif, antara lain yaitu untuk pembatalan, penghentian perjanjian dan kegiatan yang merugikan perekonomian dan penghitungan besaran denda.

5 Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 a tentang Pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman tersebut diperlukan mengingat dalam peraturan perundangan lainnya memiliki tujuan masing – masing yang bersinggungan dengan UU No.5/199. Untuk itu dijelaskan bahwa menerapkan pengecualian harus didasarkan dengan pertimbangan yang jelas.

6 Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 b tentang Pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

Dalam pedoman dijelaskan bahwa persyaratan perjanjian waralaba yang tidak dimaksudkan untuk menjaga HKI dan waralaba, maka tidak dikecualikan dari UU No.5/1999.

7 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Penilaian Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi

Sebagai pedoman dalam hukum terkait pelaksanaan penilaian merger, akuisisi, dan konsolidasi.

8 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 b tentang Pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual

Pedoman tersebut menjelaskan bahwa perjanjian HKI yang bersifat membatasi dan menghambat pelaku usaha lain, dan inovasi serta teknologi, maka tidak termasuk yang dikecualikan dalam UU No.5/1999.

1.1.2.5. Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup

pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung

Syarat utama guna mengimplementasikan suatu tugas atau kewenangan

adalah dukungan kelembagaan yang kuat dan memadai. Menyadari hal

tersebut, sejalan dengan tugas pengawasan persaingan usaha, KPPU secara

paralel juga senantiasa membangun kapasitas kelembagaannya. Kegiatan

perkuatan kelembagaan menghadapi tantangan yang cukup besar mengingat

terdapat beberapa prasyarat fundamental, seperti kedudukan dan status

kelembagaan KPPU yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam sistem

ketatanegaraan nasional sehingga berdampak kepada banyak hal seperti

24

kedudukan Komisioner sebagai Pejabat Negara dan status kepegawaian staf

Sekretariat KPPU. Namun demikian, KPPU untuk tetap melakukan upaya-

upaya perkuatan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan

sarana dan prasarana, dan perkuatan status kelembagaan dengan

pencapaian-pencapaian sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah SDM KPPU telah mencapai kurang lebih 250 orang

yang ditempatkan baik di kantor pusat di Jakarta maupun di enam kantor

perwakilan daerah (Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Batam dan

Manado). Pembinaan dan pengembangan SDM menjadi tantangan besar,

mengingat sesuai dengan karakteristik KPPU yang independen dan

memiliki peran strategis, maka pegawai dituntut memiliki kemampuan

investigasi untuk mendapatkan alat bukti dugaan pelanggaran, yang

memerlukan kemampuan analisa ekonomi dan hukum serta dituntut

memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk dapat menjaga rahasia

informasi perkara.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan

aspek SDM antara lain meliputi :

a. Penetapan Kode Etik Komisi serta Tata Tertib Komisi. Peraturan

Komisi tersebut sebagai komitmen untuk menegakkan hukum

dengan adil, independen, dan transparan serta dalam upaya

meningkatkan kinerja;

b. Penyempurnaan sistem remunerasi pegawai yaitu yang selama

berdasarkan SK Menteri Perdagangan, maka telah ditetapkan

dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 bahwa Ketua Komisi dapat

menetapkan remunerasi pegawai KPPU dengan mendapat

pertimbangan Menteri Keuangan;

25

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi

penyelenggaraan beasiswa sarjana strata 2; penyelenggaraan

diklat teknis dan substansif terkait bidang investigasi, organisasi

industri, ekonomi, dan hukum; serta magang, seminar dan

workshop di lembaga persaingan usaha di luar negeri.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung baik yang bersifat fisik maupun

non fisik juga menjadi perhatian KPPU dalam pelaksanaan program dan

kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir, dengan uraian pencapaian

sebagai berikut :

a. Ketersediaan gedung kantor yang representatif dan mandiri

merupakan salah satu hal yang terus diupayakan, namun hingga

saat ini keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam

realisasinya. Saat ini KPPU masih menggunakan kompleks gedung

milik Sekretariat Negara di Jl. Juanda No. 36 Jakarta bersama-

sama dengan dua institusi lain, yaitu Badan Koordinasi

Penanggulangan Bencana Nasional (Bakornas/PNBP) dan Komisi

Ombudsman Indonesia (KOI) yang tentu saja menimbulkan banyak

keterbatasan. Namun demikian, sebagai upaya untuk

meningkatkan keamanan dan kenyamanan bekerja, KPPU telah

beberapa kali melakukan upaya rehabilitasi/perbaikan prasarana

gedung dalam rangka peningkatan kinerja.

b. Pengkajian-pengkajian terkait penguatan kedudukan kelembagaan

Sekretariat KPPU untuk mendapatkan penyetaraan eselonering

mengingat akan berdampak pada tingkat perannya dalam

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi serta peningkatan

kinerja Komisi;

26

c. Pengkajian dalam rangka penguatan struktur organisasi Sekretariat

Komisi yang pada saat ini telah dilaksanakan pengembangan

organisasi dengan pemisahan fungsi-fungsi keuangan,

perencanaan, pengawas internal serta penilaian merger dan

akuisisi. Penyempurnaan atas organisasi dan tata kerja terus

dilaksanakan secara berkesinambungan hingga tercapai kapasitas

dan kapabilitas kelembagaan yang optimal. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2009 telah ditetapkan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPU berdasarkan

Surat Keputusan KPPU No.88/KPPU/Kep/III/2009. Dalam struktur

terbaru tersebut, telah ditetapkan pembentukan unit - unit baru,

yaitu :

- Biro Pengawasan Internal yang terdiri dari 2 bagian (Bagian

Pengawasan Internal I dan bagian Pengawasan Internal II);

- Bagian Notifikasi dan Penilaian Merger dan Akuisisi;

- Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan

- Bagian Perencanaan dan Anggaran dan Bagian Keuangan

yang tadinya menjadi satu.

d. Pembukaan lima kantor perwakilan di daerah sejak tahun 2004 –

2009 guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Kantor Perwakilan Daerah KPPU beserta wilayah kerjanya adalah

sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut :

27

Tabel 5 Kantor Perwakilan Daerah KPPU

Tahun 2004 - 2009

Nama Kantor Perwakilan

Daerah KPPU Tahun

Didirikan Wilayah Kerja

KPD Medan 2004 Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat

KPD Surabaya 2004 Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat

KPD Makassar 2005 Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku

KPD Balikpapan 2005 Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan

KPD Batam 2006 Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi

e. Penyusunan berbagai peraturan dan System Operation Procedure

(SOP) berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan

adminsitrasi perkantoran;

f. Terkait dengan masalah anggaran, berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa biaya untuk

pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber-sumber

lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Data rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran KPPU

selama periode tahun 2000-2009 disajikan dalam Tabel 6 sebagai

berikut :

28

Tabel 6 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi KPPU 2000-2009

No. Tahun

AnggaranPagu Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Prosentase

Realisasi thd Pagu (%)

1 2000 5,994,091,000 4,900,000,000 81.75 2 2001 20,754,688,000 10,747,795,872 51.78 3 2002 15,644,482,000 10,041,199,930 64.18 4 2003 24,918,219,000 17,500,916,912 70.23 5 2004 22,990,055,000 17,762,569,760 77.26 6 2005 42,300,000,000 17,101,681,008 40.43 7 2006 84,500,000,000 29,237,409,852 34.60 8 2007 85,000,000,000 34,167,718,764 40.20 9 2008 86,939,983,000 47,624,294,001 54.78

10 2009 82,089,300,000 56,480,249,755 68.80

Sejak mulai berdirinya pada tahun 2000, anggaran KPPU

masih menginduk kepada Departemen Perdagangan (Kode 090),

namun mulai tahun 2010 KPPU telah ditetapkan sebagai Bagian

Anggaran yang mandiri dengan Kode 108 berdasarkan Peraturan

Presiden No. 80 tahun 2008. Konsekuensinya adalah mulai tahun

2010 KPPU harus dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan,

dan pengawasan anggaran secara mandiri. Hal tersebut tentu

sangat menunjang peningkatan dan dapat meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

secara umum pencapaian KPPU adalah hal yang sangat

membanggakan terutama apabila mempertimbangkan beberapa

keterbatasan yang ada, terutama dari aspek kelembagaan.

Putusan maupun Saran Pertimbangan KPPU dalam beberapa

perkara terkait pelanggaran persaingan usaha terbukti mampu

29

memberikan perbaikan terhadap perilaku pelaku usaha yang

berpotensi merugikan masyarakat dan melemahkan kinerja

perekonomian sektor tertentu.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan adalah :

1. Penyampaian saran pertimbangan kepada Departemen

Perhubungan guna mendorong peninjauan kembali regulasi

sektor jasa transportasi udara yang berdampak pada kerugian

konsumen akibat penetapan biaya yang tidak wajar oleh pelaku

usaha;

2. Putusan KPPU di bidang jasa telekomunikasi telah memicu

turunnya tarif jasa telekomunikasi sebesar 40%-60%, sehingga

kerugian masyarakat yang terakumulasi selama 4 (empat)

tahun sebesar kurang lebih Rp 2,8 triliun dapat dihentikan;

3. Pemberian saran pertimbangan kepada Departemen Keuangan

mengenai pencabutan larangan penyaluran kredit oleh Badan

Perkreditan Rakyat (BPR) dengan jaminan surat keputusan

pensiun telah membuka kembali akses BPR dalam sektor

tersebut;

4. Pemberian saran pertimbangan kepada Departemen ESDM

untuk menghapuskan pembagian wilayah pemasaran lampu

hemat energi telah menghilangkan hambatan masuk (barrier to

entry) bagi pelaku usaha baru;

5. Pemberian saran pertimbangan kepada Departemen

Komunikasi dan Informatika untuk meninjau ulang

pemberlakuan peratuan yang memberi peluang terjadinya

monopoli untuk jasa pos dan perangkat lunak/software;

6. Pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah untuk

30

memperkuat perannya dalam mencegah penetapan tarif jasa

pelabuhan yang eksploitatif di Lini II Pelabuhan Tanjung Priok;

7. Putusan dan pemberian saran dan pertimbangan kepada

Pemerintah untuk mendorong hadirnya regulasi industri ritel

yang lebih sehat.

Gambaran tersebut diatas dapat menguatkan kesimpulan

yang ada bahwa sesuai dengan peran yang diamanatkan,

KPPU telah dapat memberikan kontribusi yang memadai.

Namun tentu saja dampak positif dari kinerja KPPU tidak

terlepas dari peran-peran lembaga lain yang terkait dan bekerja

secara sinergis guna memperkuat perekonomian dalam negeri

sebagaimana telah digariskan dalam RPJMN I.

I.2. Potensi dan Permasalahan

I.2.1. Potensi

Seiring dengan arus globalisasi, perubahan dan perkembangan dunia usaha di

masa depan akan sangat cepat dan dinamis, sehingga KPPU sebagai lembaga yang

mengawasi dunia usaha juga dituntut untuk responsif terhadap perubahan tersebut.

Perekonomian di masa mendatang dicirikan dengan semakin terbukanya ekonomi

Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global dimana persaingan dan ekonomi pasar

semakin mendapat tempat. Ciri lainnya adalah telah berubahnya model pengelolaan

beberapa sektor ekonomi dari model monopoli menuju kompetisi atau persaingan,

seperti sektor transportasi (pengelolaan pelabuhan, bandara, dan kereta api), air

minum, dan perdagangan minyak dan gas bumi. Hal ini menuntut implementasi prinsip

persaingan yang akurat sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Apabila

implementasinya kurang tepat, maka justru akan menjadi kontraprodukif terhadap

31

kinerja sektor yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum persaingan, ternyata penegakan hukum

persaingan bukan semata-mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap

hukum persaingan mengandung unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini terjadi

karena pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan

masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, disamping

penegakan hukum secara perdata, penegakan hukum persaingan dilakukan juga

secara pidana. Berdasarkan UU No 5 tahun 1999 KPPU hanya berfungsi sebagai

penegakan hukum persaingan, penegakan hukum pidana berada di luar wewenang

KPPU. Fenomena ini secara jelas tercermin dari data bahwa sekitar 70% tindak pidana

korupsi di Indonesia terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang notabene

merupakan dampak dari persekongkolan atau perjanjian terlarang yang nyata-nyata

melanggar persaingan usaha yang sehat. Peran KPPU dalam masalah ini sangat

strategis sehingga potensi ini dapat dioptimalkan guna menekan praktek-praktek yang

merugikan negara dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan ketika KPPU

menyelenggarakan sosialisasi dan/atau melalui forum-forum public hearing senantiasa

muncul pernyataan dan harapan, baik dari kalangan akademisi, pelaku usaha, maupun

masyarakat umum yang mengharapkan agar KPPU dapat lebih menerapkan perannya

di masyarakat. Salah satu solusi yang diberikan saat ini adalah dibukanya 5 (lima)

Kantor Perwakilan Daerah KPPU, namun tentu saja hal tersebut belum dapat

menampung aspirasi dan harapan masyarakat sepenuhnya mengingat keterbatasan

sumber daya dan cakupan wilayah kerja yang relatif luas. Beberapa hasil Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengisyaratkan hal

yang sama mengenai penguatan peran KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di

Indonesia guna mendorong efisiensi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, yang

antara lain tercermin dari dukungan DPR terkait penambahan anggaran untuk KPPU.

32

Adanya dukungan dari publik tersebut menjadi salah satu motivator bagi KPPU untuk

dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.

Dari perspektif yang lebih luas, yaitu lingkungan internasional, keberadaan

otoritas persaingan usaha sejenis KPPU di negara-negara lain adalah kian dibutuhkan

dan perannya semakin kuat dalam mengamankan perekonomian di negara masing-

masing. Hal ini tentu saja terkait dengan upaya antisipasi perkembangan perekonomian

global yang makin bebas dan tidak berbatas lagi yang berpotensi dapat melemahkan

negara-negara yang berdaya saing rendah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa keberadaan dan peran KPPU sebagai otoritas pengawas

persaingan usaha di Indonesia adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5

Tahun 1999 sangat diperlukan dan perlu dipertegas dan didukung oleh semua pihak.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi KPPU dalam melaksanakan perannya sebagai

pengawas persaingan usaha terutama adalah :

1. Ketidakjelasan kedudukan Anggota Komisi (Commissioners) sebagai pejabat

negara. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya kinerja Anggota Komisi

(Commissioners);

2. Belum ditetapkannya status kelembagaan Sekretariat KPPU dalam penyetaraan

eselon jabatan dengan Kementerian / Lembaga. Hal tersebut berdampak pada

terhambatnya karir dan kesejahteraan pegawai KPPU;

3. Belum adanya sistem remunerasi yang menunjang kinerja pegawai, dan

memberikan kesejahteraan yang memadai;

4. Terdapatnya perbedaan penerapan hukum acara persaingan usaha antara KPPU

dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat

menyebabkan tidak efektifnya Putusan KPPU;

33

5. Rendahnya pemahaman masyarakat, akademisi, pemerintah serta pelaku usaha

mengenai persaingan usaha. Hal tersebut menghambat terciptanya iklim usaha

yang sehat sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.5 Tahun 1999;

6. Belum adanya strategi komunikasi yang sistematis dan terstruktur sehingga belum

optimalnya sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999;

7. Belum lengkapnya berbagai peraturan internal guna mendukung kinerja KPPU;

8. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja KPPU;

9. Belum maksimalnya penerapan teknik investigasi dan analisa ekonomi sehingga

kualitas penegakan hukum dan saran kebijakan tidak optimal.

Berdasarkan uraian potensi dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa KPPU menghadapi tantangan untuk dapat segera mengatasi kelemahan-

kelemahan yang sebagian besar bersifat internal agar dapat segera menjawab

tantangan eksternal yang semakin kompleks di masa depan. Namun tentunya,

sebagaimana telah dibuktikan dalam kurun waktu 2004-2009, kendala yang ada tidak

akan menyurutkan tekad lembaga ini untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi

negara dan bangsanya. Tentunya agar tekad tersebut dapat terwujud dalam langkah-

langkah nyata dan mencapai tujuannya, diperlukan upaya-upaya yang sistematis,

termasuk di dalamnya adalah penyusunan Rencana Strategis KPPU 2010-2014.

34

35

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KPPU

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian-pencapaian serta proses identifikasi

potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka dapat disimpulkan bahwa KPPU masih

memerlukan upaya-upaya yang lebih intensif guna memperkuat aspek internalnya

sehingga selanjutnya memiliki landasan yang lebih kuat untuk pengembangan tugas dan

fungsinya. Penjelasan pada bab sebelumnya merepresentasikan masih adanya masalah

kelembagaan yang fundamental yang belum teratasi.

Namun demikian, KPPU memiliki peluang dan potensi yang sangat tinggi untuk

menguatkan peran dan fungsinya mengingat kondisi reformasi, pembangunan ekonomi,

pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait serta dunia usaha mengharapkan KPPU

berperan lebih jauh lagi. Untuk itu, sebagaimana digambarkan dalam metode SWOT

(Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats), maka dalam kebijakan perencanaan

program dan kegiatan pada tahap selanjutnya (2010-2014) harus dilakukan dua hal.

Pertama, pada tahun 2013-2014, kelembagaan KPPU direncanakan berada pada

posisi strength. Kedua, dengan demikian kelembagaan KPPU akan menjadikan posisi

opportunity lebih tinggi lagi, sehingga KPPU menjadi lebih kredibel dan diakui oleh

stakeholders dan publik.

Adanya kelemahan internal tersebut, tidak menjadi kendala bagi KPPU untuk

tetap konsisten melaksanakan peran dan kiprahnya di bidang pengawasan persaingan

usaha dalam kerangka yang sinergis dengan lembaga-lembaga lainnya. KPPU tetap

berkomitmen untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional dengan

mengoptimalkan perannya sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999

dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya sebagai pedoman

36

agar implementasi program dan kegiatan dapat direncanakan dan berjalan ke arah yang

tepat, telah ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagaimana uraian

berikut.

2.1. VISI

Visi adalah gambaran masa depan KPPU yang hendak diwujudkan setelah

program-program dalam jangka waktu rencana strategis selesai dilakukan. Visi KPPU

dalam jangka menengah sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No

5 tahun 1999 adalah:

“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG

EFEKTIF DAN KREDIBEL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”

Dalam jangka panjang KPPU mempunyai impian menjadi lembaga pengawas

persaingan usaha seperti di negara maju sehingga dirumuskan visi jangka panjang yang

akan dicapai pada tahun 2020 adalah :

“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG SETARA DENGAN

NEGARA-NEGARA MAJU”

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi KPPU adalah

”Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di

kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja

perekonomian dan kesejahteraan rakyat”.

37

Dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dalam

mewujudkan Visi melalui Misinya yang terdiri dari 5 (lima) nilai, yaitu Profesional,

Independen, Kredibel, Transparan, dan Bertanggungjawab.

Untuk memantapkan nilai-nilai dasar ditetapkan slogan yang merefleksikan Visi KPPU

dalam pernyataan singkat yang berbunyi “Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat”.

2.3. TUJUAN

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3, dalam mencapai visi dan

menjalankan misinya, tujuan umum yang hendak dicapai KPPU adalah untuk :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang

sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selaras dengan tujuan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan khusus

yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2010-2014, yaitu ”Berjalannya Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha secara Efektif dan Kredibel dalam rangka

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

38

2.4. SASARAN STRATEGIS

Mempertimbangkan Visi, Misi, Tujuan KPPU, maka Strategi KPPU 2010-2014

dirumuskan sebagai berikut :

Strategi Pokok :

1. Menegakkan Hukum Persaingan

2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan

Strategi Penunjang :

3. Membangun Kelembagaan Yang Efektif dan Kredibel

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

2.4.1 Strategi Menegakkan Hukum Persaingan (KP-1), sasaran strategis adalah :

1. Berjalannya investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha sehingga

mampu mendeteksi potensi/menemukan bukti pelanggaran persaingan

usaha yang sehat, yang dicerminkan dari indikator-indikator :

a. Jumlah laporan hasil klarifikasi

b. Jumlah laporan hasil penyelidikan terhadap pelaku usaha/kegiatan

usaha

c. Jumlah laporan hasil monitoring dan pengawasan terhadap pelaku

usaha/kegiatan usaha

d. Jumlah laporan hasil penyelidikan perkara inisiatif yang bersumber dari

hasil monitoring

39

2. Berjalannya penegakan hukum persaingan usaha yang sehat sehingga

mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat, yang

dicerminkan dari indikator-indikator :

a. Jumlah laporan pemberkasan

b. Jumlah perkara yang ditangani

c. Jumlah putusan yang ditetapkan

d. Jumlah kegiatan litigasi

e. Jumlah kegiatan eksekusi dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU;

3. Berjalannya penilaian terhadap merger dan akuisisi guna mencegah potensi

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat berdampak negatif terhadap

perekonomian, yang dicerminkan dari indikator :

a. Jumlah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen notifikasi

b. Jumlah laporan penilaian awal terhadap rencana merger dan akusisi

c. Jumlah laporan penilaian substansi merger dan akusisi

d. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap merger dan akusisi

4. Berjalannya kajian dan evaluasi serta tersedianya data dan informasi terkait

persaingan usaha, yang dicerminkan dari indikator:

a. Jumlah kajian terkait iklim persaingan dan kinerja sektor ekonomi yang

ditindaklanjuti

b. Jumlah laporan profil dan analisa persaingan usaha dalam pasar

bersangkutan atau sektor industri tertentu

c. Jumlah database industri dan perdagangan

d. Jumlah dokumentasi dan analisa terhadap efektifitas putusan KPPU

40

5. Terselenggarakannya pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha

sehat di daerah, yang dicerminkan dari indikator :

- Jumlah laporan hasil klarifikasi

2.4.2 Strategi Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan (KP-2), sasaran strategis

adalah :

1. Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan penyusunan aturan hukum

sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang nilai - nilai persaingan

sehat, yang dicerminkan dengan indikator-indikator :

a. Jumlah perangkat aturan atau kajian hukum persaingan usaha yang

diterbitkan/disahkan;

b. Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha

c. Jumlah modul sistem informasi yang diimplementasikan

d. Jumlah kegiatan dalam rangka kerjasama kelembagaan dalam negeri

2. Penyelarasan/harmonisasi prinsip persaingan usaha sehat dalam berbagai

kebijakan/regulasi pemerintah guna mendorong efisiensi dan inovasi kinerja

perekonomian, yang dicerminkan dari indikator-indikator :

a. Jumlah laporan analisa Kebijakan/Regulasi Pemerintah;

b. Jumlah laporan Harmonisasi Kebijakan/Regulasi Pemerintah;

c. Jumlah saran dan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah



a. Jumlah laporan evaluasi kebijakan pemerintah di daerah

41

b. Jumlah kegiatan sosialisasi/forum diskusi yang dilaksanakan di wilayah

KPD

2.4.3 Strategi Membangun Kelembagaan Yang Efektif dan Kredibel (KP-3), sasaran

strategis adalah :

1. Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan penyusunan aturan hukum

sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang nilai - nilai persaingan

sehat, yang dicerminkan dengan indikator-indikator :

- Jumlah kegiatan kerjasama antara KPPU dengan lembaga luar negeri

2. Berjalannya pengawasan dan pengendalian terhadap aparatur, anggaran dan

kinerja KPPU sebagai penerapan Good Governance, yang dicerminkan dari

indikator-indikator :

a. Jumlah kegiatan perencanaan pengawasan internal;

b. Jumlah laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;

c. Jumlah laporan hasil pembinaan evaluasi dan pemantauan kinerja;

3. Terselenggaranya dukungan teknis dan operasional dalam rangka

memastikan berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha yang efektif

dan kredibeli, yang dicerminkan dari indikator :

a. Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan

b. Prosdentase tingkat kepuasan terhadap kualitas operasional dan teknis

internal

c. Jumlah perangkat aturan terkait organisasi dan tata laksana

d. Jumlah kegiatan pembinaan SDM

42

e. Prosentase tingkat kepuasan terhadap kualitas dukungan operasional

pimpinan

4. Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas

guna mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengawasan persaingan usaha

yang efektif dan kredibel , yang dicerminkan dari indikator :

a. Prosentase penyampaian kelengkapan dokumen

b. Jumlah laporan hasil evaluasi yang disampaikan

c. Prosentase ketepatan waktu rekonsiliasi laporan realisasi anggaran

d. Jumlah rata - rata hari yang diperlukan untuk pencairan anggaran



- Jumlah KPD KPPU

Dengan telah ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis maka diharapkan

dapat memberikan panduan yang jelas bagi organisasi dalam menentukan langkah-

langkah dalam rangka pencapaian tujuan. Adanya gambaran yang jelas mengenai tujuan

bersama tentunya juga dapat menjadi pedoman dalam rangka evaluasi dan akuntabilitas

keberhasilan suatu program/kegiatan sehingga akhirnya dapat dipertanggungjawabkan

kepada semua pihak.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –

2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN I,

RPJMN II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala

bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan

daya saing perekonomian.

Dalam RPJMN II, ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah

“Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan”, dengan

penjelasan sebagai berikut :

Kesejahteraan Rakyat : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,

berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab

serta hak asasi manusia.

Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia.

43

Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam

misi pemerintah tahun 2010-2014, yang meliputi :

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

yang tercermin dalam lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014,

yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara

Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan

umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang

sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang

diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya

manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya

lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan

yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,

penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi

manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

44

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender.

Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara

kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan

pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan

dan pemerintahan yang bersih.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka

menengah dalam rangka Pembangunan Nasional yang dilakukan secara menyeluruh di

berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan

nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Khusus mengenai pembangunan di bidang ekonomi, tujuan akhirnya adalah

untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat

memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang

45

berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti

memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan

kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta.

Stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak

tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan bidang ekonomi meliputi 8 prioritas

bidang, yaitu :

(1) Peningkatan Investasi;

(2) Peningkatan Ekspor;

(3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat;

(4) Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;

(5) Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;

(6) Stabilitas Sektor Keuangan;

(7) Stabilitas Moneter; dan

(8) Revitalisasi Industri

yang kemudian dijabarkan lagi dalam fokus-fokus kegiatan beserta

Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan

dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya

pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri,

tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang

terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai

sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang,

sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

46

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPPU

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU adalah senantiasa sejalan

dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan

bidang ekonomi. Peran KPPU dalam RPJMN II, khususnya dalam pembangunan

bidang ekonomi adalah pada prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan

fokus Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

Peningkatan daya beli masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk

mencapai pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen.

Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen

per tahun selama tahun 2010-2014;

2. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang ditandai dengan:

a. Meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke

87;

b. Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui

rasio variasi harga antarprovinsi terhadap variasi harga nasional.

3. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya

pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran;

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur

dengan:

a. Meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,

b. Menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang

perdagangan dalam negeri, serta

c. Meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara

online.

Pertimbangan mengenai optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam

pembangunan nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal

47

tersebut perlu diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas

kelembagaan yang sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja,

output, dan outcomes.

Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU pada 5 (lima) tahun

mendatang adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas

persaingan usaha melalui kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan

pengembangan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang berjalan secara paralel

dengan penguatan kelembagaan KPPU sehingga dapat menjalankan fungsinya efektif

dan kredibel. Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan

perumusan strategi yang telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat

internal maupun eksternal. Strategi adalah sangat penting sehingga membantu dalam

mencapai Visi, Misi, dan Tujuan KPPU.

Mempertimbangkan Visi, Misi, Tujuan, dan Peran KPPU dalam Pembangunan

Nasional, maka Strategi KPPU 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut:

Strategi Pokok:

1. Menegakkan Hukum Persaingan

2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan

Strategi Penunjang:

3. Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel

Strategi KPPU tersebut selanjutnya diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh)

sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Bab 2 Renstra ini dan dipetakan pada

Grafik 6. Selanjutnya sasaran-sasaran strategis tersebut dikelompokkan ke dalam 4

perspektif, yaitu:

(1) Perspektif Upaya Melayani Stakeholders,

(2) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth),

(3) Perspektif Fokus pada Proses Bisnis Internal, dan

(4) Perspektif Modal Dasar Institusi.

48

Grafik 6

Pemetaan Strategi (Strategic Mapping)

Grafik 6. Pemetaan Strategi (Strategic Mapping)

49

Dalam implementasinya, upaya-upaya pencapaian strategi tersebut selanjutnya

dituangkan dalam PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA, dengan 2 (dua)

kegiatan prioritas, yaitu Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pengembangan

dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha. Dalam pelaksanaan kedua kegiatan

prioritas tersebut, KPPU senantiasa akan berupaya untuk meningkatkan kualitas

kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan kualitas pengembangan harmonisasi

kebijakan persaingan usaha dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi

dengan karakteristik sebagai berikut :

• Sektor industri yang menetapkan harga dengan tidak wajar (excessive). Pengaturan

harga oleh pelaku usaha adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini

merupakan salah satu indikasi adanya monopoly pricing yang harus dibayar oleh

konsumen, yang kemudian berdampak mengurangi kesejahteraan rakyat;

• Sektor industri yang dengan sengaja mengatur pasokan barang/jasa sehingga

berakibat pada kelangkaan barang/jasa di pasar. Kelangkaan pasokan bertujuan

untuk menaikkan harga guna menaikkan keuntungan pelaku usaha. Hal tersebut

dapat terjadi karena para pelaku usaha bersepakat melakukan kartel untuk

mengatur wilayah pasar, harga ataupun pelanggan. Masyarakat menanggung

akibatnya karena harus membayar harga yang tinggi;

• Rendahnya pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN/BUMD yang memiliki hak

monopoli atau penguasaan pangsa pasar lebih dari 50%. Pelaku usaha dengan

posisi dominan dipasar, dan tidak ada pesaing yang potensial, maka akan

cenderung menyalahgunakan posisi dominannya, sehingga publik harus menerima

kinerjanya yang rendah yaitu penyediaan barang/ jasa yang tidak maksimal, kualitas

rendah dan harga yang tidak terjangkau;

• Kurangnya mekanisme persaingan, yaitu fair dan transparan, dalam proses

50

pemberian konsesi/lisensi dan hak monopoli dari pemerintah, termasuk juga dalam

pengadaan barang/jasa. Hal ini berdampak bahwa pelaku usaha yang terpilih

adalah bukan pelaku usaha yang terbaik di pasar, yang mampu memberikan output

yang terbaik buat masyarakat.

Pelaksanaan kedua kegiatan prioritas tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab

KPPU, artinya tidak bersifat lintas program. Namun tentu saja, tetap memerlukan

koordinasi dan kerja sama yang baik dan intensif dengan lembaga-lembaga lainnya

yang terkait, seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen

Perhubungan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan, telah ditetapkan bahwa

Program Pengawasan Persaingan Usaha selanjutnya akan dijabarkan ke dalam 10

(sepuluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Prioritas :

1. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

2. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

3. Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

Kegiatan Non Prioritas :

4. Penilaian Merger dan Akusisi

5. Pengkajian Persaingan Usaha

6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum

7. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD KPPU

8. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU

9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPPU

10. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

51

Setiap kegiatan tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing Biro

sesuai penetapan tugas pokok dan fungsi dalam SK SK KPPU No. 04/KEP/I/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2010 (SK No. 04). Daftar program, indikator

output dan alokasi anggaran KPPU untuk kegiatan tersebut adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I.

Terkait dengan masalah pembiayaan, KPPU tidak dapat terlepas dari ketentuan

dalam Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa biaya untuk

pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam 5 (lima) tahun ke depan KPPU akan

melakukan alokasi pembiayaan per kegiatan yang akan menjadi pedoman bagi

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L).

Setiap tahun, KPPU akan memprioritaskan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang

dinilai sebagai kegiatan yang bersifat prioritas dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan

pengembangan. Sehingga Rencaan Kerja Pemerintah (RKP) KPPU untuk tahun 2011

adalah sebagaimana Lampiran II. Penjabaran dan alokasi anggaran yang jelas akan

memudahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan secara lebih detail dan

teknis.

Pada tahap ini pelaksanaan program menjadi tanggung jawab setiap Unit

Penanggung Jawab, sehingga nantinya bila disinergikan dapat mencapai hasil yang

optimal sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian setiap

target selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam kerangka tujuan yang lebih besar,

yaitu pembangunan nasional dengan tujuan yang lebih luhur, yaitu meningkatkan

kesejahteraan rakyat Indonesia.

52

54

BAB IV

CATATAN TERHADAP RENSTRA

Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan

komitmen lembaga dalam bentuk pemaparan strategi pokok dan penunjang. Penjelasan

kedua strategi tersebut diuraikan dalam rangkaian kegiatan dengan tujuan meningkatkan

kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan

pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan

ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari

seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan

tujuan lembaga.

Untuk merealisasikan keinginan dan tujuan, rencana strategis KPPU dituangkan

dalam visi, misi, strategi, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas

pokok dan fungsi organisasi, secara sistematis, sehingga didapatkan rumusan tujuan,

alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam

kurun waktu yang ditentukan. Mencermati Rencana Strategis (Renstra) yang telah

dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka prinsip implementasinya harus merujuk

pada perkembangan organisasi juga pada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu

sebagai berikut :

1. Struktur organisasi KPPU saat ini adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam SK

KPPU No. 04/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2010 (SK No.

04).

55

2. Pada SK No. 04 tersebut terdapat re-organisasi sekretariat komisi, yang menjadi

terdiri sebagai berikut :

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

b. Biro Administrasi

c. Biro Humas dan Hukum

d. Biro Investigasi

e. Biro Penindakan

f. Biro Merger

g. Biro Kebijakan

h. Biro Pengkajian

i. Biro Pengawasan Internalisasi

j. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Kantor Perwakilan Daerah

l. Staf Ahli Komisi

m. Kelompok Kerja Komisi

3. Perkembangan organisasi tersebut mengakibatkan terdapatnya upaya

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana,

perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem. Penjelasannya adalah

bahwa pada Renstra awal (sebelum penyesuaian) tercatat bahwa hanya terdapat

enam kegiatan, yaitu :

a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha;

b. Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Persaingan usaha;

56

c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Diseminasi Informasi;

d. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

(KPD) KPPU;

e. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU; dan

f. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KPPU.

Selanjutnya, berkembang menjadi sepuluh kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Kegiatan prioritas :

a. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

b. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

c. Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

Kegiatan non prioritas :

d. Penilaian Merger dan Akuisisi

e. Pengkajian Persaingan Usaha

f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum

g. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD KPPU

h. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU

i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPPU

j. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

4. Kesepuluh kegiatan tersebut dalam implementasinya, menjadi tanggung jawab

masing - masing Biro sesuai SK No.04.

57

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pada rentang waktu jangka

pendek, maupun jangka panjang, KPPU memerlukan tambahan anggaran dengan

adanya re-organisasi Sekretariat KPPU. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk

meningkatkan kualitas lembaga dan mengakomodasi setiap kegiatan yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Biro secara optimal.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2010 – 2014 merupakan sebuah perwujudan dari

proses perencanaan program, kegiatan serta target capaian yang akan dicapai oleh

seluruh unit kerja di KPPU selama lima tahun kedepan. Renstra tersebut saat ini telah

direvisi dan diharapkan dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan oleh seluruh unit kerja

di KPPU dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran sehingga visi

dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target.

Renstra KPPU 2010 – 2014 yang telah direvisi juga telah diselaraskan dengan

RPJMN 2010-2014, dengan harapan KPPU sebagai salah satu lembaga negara dapat ikut

melancarkan dan mensukseskan RPJMN 2010 – 2014, dimana salah satu capaiannya

adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Renstra ini juga menjadi tolak ukur

keberhasilan program dan kegiatan KPPU sehingga dapat menjadi bahan evaluasi

indikator kinerja dan dapat diperbaiki di masa mendatang.

KETERANGAN

(N/B/KL)2012 2013 2014 2012 2013 2014

Jumlah Penegakan Hukum Persaingan Usaha 326 424 501 559

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha 28 43 50 56

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Notifikasi 5 7 9 10

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap Rencana Merger dan Akuisisi 3 4 5 5

Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger dan Akusisi 3 4 5 5

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi 5 7 9 10

Jumlah Kajian Terkait Iklim Persaingan dan Kinerja Sektor Ekonomi yang Ditindaklanjuti

2 3 4 4

Jumlah Laporan Profil dan Analisa Persaingan Usaha dalam Pasar Bersangkutan atau Sektor Industri Tertentu

2 3 4 5

Jumlah Database Industri dan Perdagangan 2 3 4 5

Jumlah Dokumentasi dan Analisa Terhadap Efektivitas Putusan KPPU 2 3 4 5

Jumlah Perangkat Aturan atau Kajian Hukum Persaingan Usaha Yang DIterbitkan / Disahkan

8 10 12 14

Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha 18 20 23 27

Jumlah Modul Sistem Informasi yang Diimplemetasikan 1 2 3 4

Jumlah Kegiatan dalam Rangka Kerjasama Kelembagaan Dalam Negeri 15 17 20 25

Jumlah Kegiatan Kerjasama Antara KPPU dengan Lembaga Luar Negeri 12 14 16 18

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi 10 10 12 12Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Daerah 10 10 15 15

Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Forum Diskusi yang Dilaksanakan di Wilayah KPD

5 10 10 10

Jumlah KPD KPPU 9 11 13 15

KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ALOKASI (MILLIAR)

RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU

89,45 99,21 110,07

6 Penilaian Merger dan Akusisi

1 2 2,5 2,9

6 PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA 181,32

6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum

7 8

6 Pengkajian Persaingan Usaha

1,4 2

4,5 6

3,3 3,63

10 11

7,5 9

6 Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU

6 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengawasan Internal 3 3 4 4

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan 6 7 7 8

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja 6 7 7 7

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9 10 11 12

Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Operasional dan Teknis Internal 75 80 85 90

Jumlah Perangkat Aturan Terkait Organisasi dan Tata Laksana 3 4 5 6

Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM 6 8 10 12Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Dukungan Operasional Pimpinan 75 80 85 90

6 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Prosentase Penyampaian Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 100 100 100 100

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang Disampaikan 5 7 8 9

Prosentase Ketepatan Waktu Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran 60 65 65 70

163,32 69,64 77,42 86

0,85 1 1,5 2

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPPU

5

50,12 54,11

1,25 2 2,5 3,5

147,32 48,64

TOTAL ALOKASI ANGGARAN KESELURUHAN KEGIATAN

4 3 2

TOTAL KEGIATAN NONPRIORITAS

Jumlah Rata-Rata Hari yang Diperlukan Untuk Pencairan Anggaran

Pengawasan AKuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA [108]

Kode Indikator OutCome/ Indikator Kegiatan

( 1 ) ( 4 ) (5)( 2 )

Penanggung JawabUnit/Program/Kegiatan OutCome/Keluaran

( 3 )

108.01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

108.01.06 Program Pengawasan Persaingan Usaha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berjalannya Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha Secara Efektif dan Kredibel Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

01 Jumlah Kegiatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha01

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha02

3950 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Biro AdministrasiTerselenggaranya dukungan teknis dan operasional dalam rangka memastikan berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha yang efektif dan kredibel

01 Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan001

Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Operasional dan Teknis Internal002

Jumlah Perangkat Aturan Terkait Organisasi dan Tata Laksana003

Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM004

Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Dukungan Operasional Pimpinan005

3951 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Penyusunan Aturan Hukum sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan sehat

01 Jumlah Perangkat Aturan atau Kajian Hukum Persaingan Usaha Yang DIterbitkan / Disahkan001

�Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha002

Jumlah Modul Sistem Informasi yang Diimplemetasikan003

Jumlah Kegiatan dalam Rangka Kerjasama Kelembagaan Dalam Negeri004

Jumlah Kegiatan Kerjasama Antara KPPU dengan Lembaga Luar Negeri005

3952 Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

Biro KebijakanPenyelarasan/harmonisasi prinsip persaingan usaha sehat dalam berbagai kebijakan/regulasi pemerintah guna mendorong efisiensi dan Inovasi kinerja perekonomian

01 Jumlah Laporan analisa Kebijakan / Regulasi Pemerintah001

Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan / Regulasi Pemerintah002

Jumlah Saran dan Kebijakan yang Disampaikan Kepada Pemerintah003

3953 Pengkajian Persaingan Usaha Biro PengkajianBerjalannya Kajian dan evaluasi serta tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha

01 Jumlah Kajian Terkait Iklim Persaingan dan Kinerja Sektor Ekonomi yang Ditindaklanjuti001

Jumlah Laporan Profil dan Analisa Persaingan Usaha dalam Pasar Bersangkutan atau Sektor Industri Tertentu

002

Jumlah Database Industri dan Perdagangan003

Jumlah Dokumentasi dan Analisa Terhadap Efektivitas Putusan KPPU004

3954 Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Biro Pengawasan InternalBerjalannya Pengawasan dan pengendalian terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU sebagai penerapan "good governance".

01 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengawasan Internal001

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan002

�Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja003

3955 Pengawasan Persaingan Usaha Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (Kpd) Kppu

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah

01 Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi001

Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Daerah002

Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Forum Diskusi yang Dilaksanakan di Wilayah KPD003

Jumlah KPD KPPU004

Halaman : 1

Kode Indikator OutCome/ Indikator Kegiatan

( 1 ) ( 4 ) (5)( 2 )

Penanggung JawabUnit/Program/Kegiatan OutCome/Keluaran

( 3 )

3956 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

Biro InvestigasiBerjalannya Investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha sehingga mampu mendeteksi potensi/menemukan bukti pelanggaran persaingan usaha yang sehat

01 Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi001

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha002

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha003

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Inisiatif yang Bersumber dari Hasil Monitoring004

3957 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

Biro PenindakanBerjalannya Penegakan Hukum Persaingan yang Sehat Sehingga Mampu Menciptakan Kepastian Hukum dan Iklim Usaha Yang Sehat

01 Jumlah Laporan Pemberkasan001

Jumlah Perkara yang Ditangani002

Jumlah Putusan yang Ditetapkan003

�Jumlah Kegiatan Litigasi004

Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan KPPU005

3958 Penilaian Merger dan Akusisi Biro MergerBerjalannya penilaian terhadap merger dan akuisisi guna mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian

01 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Notifikasi001

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap Rencana Merger dan Akuisisi002

Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger dan Akusisi003

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi004

3959 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

Biro Perencanaan dan KeuanganTerselenggaranya Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas guna mengkoordinasikan berbagai kegiatanpengawasan persaingan usaha yang efektif dan kredibel

01 Prosentase Penyampaian Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Anggaran001

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang Disampaikan002

Prosentase Ketepatan Waktu Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran003

Jumlah Rata-Rata Hari yang Diperlukan Untuk Pencairan Anggaran004

Halaman : 2

DAFTAR ISI - KPPU · BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM 1.1.1. Latar Belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang

Documents