Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015 DAFTAR ISI Halaman BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN .……………………………………………............................... 1.1 Latar Belakang …………..……………………………………………………………….. 1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………….. 1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………... 1.4 Sistimatika Penulisan …………………………………………………………………... 1.5 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....... GAMBARAN PELAYANAN DAN TUGAS……………………………………………... 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan..................................................................................... 2.2 Tugas dan Fungsi ……………………………………….…………………………… 2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan …………………………………. 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD................ ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............ 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD...........................………………………..………........................... 3.2 Isu Strategis Dan Fungsi Pelayanan……………………..……………………..… 3.3 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan……………………………. 3.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah……………………………………………………………………………………….. 3.5 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat…………………..……………………………………………………………………….. 3.6 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Isu Strategis……………………. 1 1 3 9 10 11 12 12 13 14 17 20 20 26 34 36 38 42
99
Embed
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN … · 2017-10-14 · Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015 BAB IV BAB V VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Seksi Pengendalian Bangunan
5. Bidang Permukiman, membawahkan;
Seksi Pembangunan
Seksi Pembinaan Teknis
Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri
6. Bidang Kebersihan, membawahkan;
Seksi Pelayanan Kebersihan
Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
d) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu :
1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD
dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri atas Kepala
UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD
dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
4. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan
sebagian bidang pekerjaan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penatan Ruang
dan Kebersihan, memiliki fungsi :
(a). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
(b). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
(c). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
(d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
2.3.1 Kepegawaian
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepala Dinas (Eselonering II b)
Sekretaris (Eselonering III a)
Kepala Bidang (Eselonering III b)
Kepala Sub Bagian Sekretariat (Eselonering IV a)
Kepala Seksi pada Bidang (Eselonering IV a)
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
Kepala Subbag Tata Usaha pada UPTD (Eselonering V a)
Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksana (Staf) :
a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
b. Tenaga Kontrak Kerja (TKK)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1 orang
1 orang
6 orang
3 orang
17 orang
7 orang
7 orang
- orang
141 orang
140 orang
Jumlah = 423 orang
Rincian jumlah pegawai/PNS di lingkungan Dispertasih Kabupaten Bandung
dapat dilihat dalam lampiran Bezzeeting Pegawai .
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
2.3.2 Sarana dan Prasarana Pokok
1) Dipertasih Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) gedung kantor, yang meliputi; a)
Kantor Dipertasih di Komplek Pemerintahan Kab Bandung, Soreang. b) Kantor Bidang
Kebesihan yang meliputi UPTD Pengangkutan Sampah (UPT Wilayah Rancaekek,
UPTD Wilayah Ciparay, UPTS Wilayah Soreang, UPTD Wilayah Baleendah)UPTD
Pemakaman, yang berada di Jln. Raya Banjaran Soreang, serta c) Kantor Pemadam
Kebakaran, yang terdiri dari UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III.
2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sampai yahun 2011 Dispertasih
Kabupaten Bandung memiliki peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai berikut :
1 Meja Tulis 178 Buah 2 Meja kerja staf 58 buah 3 Meja ½ biro 16 buah 4 meja rapat 2 buah 5 meja biro eselon III dan II 5 buah 6 Kursi Biasa 102 Buah 7 Kursi Putar 135 Buah 8 Kursi Lipat 90 Buah 9 Kursi Kayu 20 Buah 10 Kursi Tamu 10 Set 11 Kursi Kuliah 13 Buah 12 Kursi kerja staf 43 buah 13 Brand Kas 8 Buah 14 Lemari Kaca 8 Buah 15 Lemari Kayu 14 Buah 16 Lemari Besi 20 Buah 17 Lemari Peta 1 Buah 18 Lemari arsip 22 buah 19 Meja Gambar 5 Buah 20 Meja komputer 2 buah 21 Komputer CPU 24 Buah 22 Monitor 16 Buah 23 Printer 37 Buah 26 Filling Kabinet 45 Buah 27 filling arsip 1 buah 28 Elektronic White Board 1 Buah 29 Papan pengumuman 3 buah 30 Wirelles 1 Buah
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
31 Kamera Digital 5 Buah 32 Mesin Fascimile 2 Buah 33 Multi Media Proyektor 2 Buah 34 Mesin Tik 20 Buah 35 Lap Top 4 Buah 36 Note book 2 buah 37 Desktop 14 Buah 38 LAN 1 Buah
3) Untuk menunjang operasional kegiatan, Dispertasih Kabupaten Bandung memiliki
alat dan kendaraan sebagai berikut :
1. Mobil Beban Pemadam Kebakaran 9 Buah 2. Mobil Tangki Air 1 Buah 3. Mobil Mini Bus 1 Buah 4. Mobil Pick UP 10 Buah 5. Mobil Rescue 1 Buah 6. Mobil Jeep 1 Buah 7. Sepeda Motor 22 Buah 8. Kendaraan dinas (katana) 3 buah 9. kendaraan dinas kepala dinas 1 buah 10. Mobil Dump Truck 31 Buah 11. Mobil Arm Roll Truck 6 m3 16 Buah 12. Mobil Arm Roll Truck 10 m3 5 Buah 13. Mobil Tinja 3 Buah 14. Wheel Loader 2 Buah 15. Bulldozer 2 Buah 16. Excavator 1 Buah 17. Kontainer 32 Buah
2.3.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan
kewenangan dilihat pada pada lampiran SPM Dispertasih.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun
strategi yang sesuia dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bandung 2011-2015, serta
berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-
faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-
faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi
dan misi Dinas.
2.4.1 Faktor Pendorong
1) Struktur organisasi Dinas Pertasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Bandung
2) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana
transportasi, peralatan kantor
4) Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya
5) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang
demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan
daerah
7) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia
8) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di
dalam penyusunan produk-produk perencanaan
9) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat
dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
2.4.2 Faktor Penghambat
1) Belum adanya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum
yang ditangani oleh Dinas Pertasih
2) Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
bidangnya
3) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah
dimiliki
4) Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani
Dinas Pertasih seperti Rencana Induk Perumahan, Air bersih, drainase
5) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh
Dinas Pertasih
6) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses
demokrasi di daerah
7) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi,
dan budaya
Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor
kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertasih Kabupaten Bandung, adalah
terdiri dari:
1) Terselesaikannya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan
Umum
2) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pertasih
dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan
pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan
3) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis
maupun fungsional
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
4) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan
pemeliharaan yang baik
5) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk
rencana induk pembangunannya
6) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu
mengikuti perkembangan teknologi terkini
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.1.1. Permasalahan Bidang Perumahan
Gambaran umum kondisi urusaan perumahan dapat dilihat dari indikator
sebagai berikut :
1. Persentase luas permukiman tertata, yang menunjukan progress dari tahun 2006
sampai 2010 luas permukiman yang tertata baru 11.649,05 ha, atau baru
mencapai 81,84% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.1 Luas permukiman tertata
No. Uraian 2009 2010
1 Luas Area Permukiman Tertata (ha) 8044,39 11649,1
2 Total Luas Area permukiman (ha) 14297,3 14297,3 3 Persentase Luas Permukiman (%) 26,27 81,84
2. Sedangkan jumlah permukimaan layak huni sampai tahun 2010 mencapai
5124,03 ha, untuk 831988 unit yang mencakup 885.674 rumah tangga, dengan
Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya,
dalam sistem perwilayahan Jabar, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Barat.
Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan
dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Barat. Kabupaten Bandung
merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep
Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Bandung – AA – BB- CC.
Kedudukan Kabupaten Bandung dalam konstelasi wilayah Koridor Cekungan
Bandung tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Bandung merupakan pusat
kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal
wilayah, Kabupaten Bandung menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar
baik di wilayah Jawa Barat maupun DD dan EE. Letak Kabupaten Bandung yang
berada di wilayah cekungan melingkupi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menjadikan
peran Kab Bandung sebagai pintu masuk ke pusat ibu kotaJawa Barat .
Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jabar
yang mengatur arahan pengembangan Bandung menempatkan wilayah ini menjadi
penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan
berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di
wilayah Kabupaten Bandung. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan
aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas
perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar
tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata
ruang yang diatur dalam peraturan daerah.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Sebelum disusunnya strategi pengembangan Bandung, perlu adanya suatu
konsep skenario pengembangan wilayah Bandung. Skenario ini disusun berdasarkan
pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan
di wilayah Kabupaten Bandung baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA),
ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap
tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan hal-hal terbut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di
Kabupaten Bandung yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus
mempertimbangkan:
1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas;
2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara
ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah
bawahnya;
3. Kondisi lahan di wilayah Selatan yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini
relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan
relatif rendah.
4. Wilayah Kars Bandung Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan
kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan
pertambangan;
5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor
pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik
sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo,
janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah);
6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem
banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan
7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan
fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah
Kabupaten Bandung adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan
perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan
asumsi sebagai berikut:
1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah
administrasi;
2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi
Kecamatan;
3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain
juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota
Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:
Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan
mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor
pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai
peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada
proses pengolahan.
Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar
secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.
Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan
untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect
yang tinggi.
Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap,
berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu
menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga
perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.
Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi
tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah
Bandung. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu
permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten
Bandung baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal
Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung.
Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten
Bandung adalah :
1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro;
2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung;
3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Bandung;
4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan
6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah;
7. Strategi penataan kawasan strategis;
8. Strategi penataan ruang darat dan ruang udara.
3.6.2 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen
perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan,
penataan ruang dan kebersihan sebagai berikut:
1. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi
rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi.
2. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemisikinan
perlu segera mendapatkan penanganan.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
3. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama
bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
4. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum
diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim
kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi
dan interaksi sosial kemasyarakatan.
5. Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang
baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
6. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat
kesehatan masyarakat.
7. Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan
pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi
penataan ruang.
8. Pemilahan dan penanganan sampah belum dilaksanakan mulai dari sumbernya,
baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah.
9. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga
pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi
target/ amanat peraturan perundangan.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
4.1 Visi dan Misi 4.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh
kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan
datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten
2011-2015 :
Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing,
Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural Dan
Berwawasan Lingkungan
Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut adalah
sebagai berikut :
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung
yang mampu berkehendak dan berupaya untuk merubah kehidupan ke
arah yang lebih baik, dengan mendayagunakan potensi yang ada
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu
memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government,
energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Berdaya Saing : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
dapat menonjolkan kualitas kehidupannya dengan baik dan
mampu bersaing sebagai masyarakat yang mandiri.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan
efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka rumusan Misi Kabupaten
Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2015 adalah sebagai
berikut :
8. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 9. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman
dan taqwa serta melestarikan budaya sunda. 10. Memantapkan pembangunan perdesaan
11. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah 12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata
ruang wilayah 13. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
14. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan
Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertasih, keterkaitan langsung
sebagai SKPD utama yang mengemban Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah dengan Misi
1 yaitu : Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi, Misi 7 yaitu : Memantapkan pemulihan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan dan Misi ke 5 yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah. Selain ketiga
misi tersebut, kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dispertasih sebagai
salah satu SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung juga menunjang
tercapainya misi tersebut.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang
berkembang selama kurun waktu 2011-2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan adalah :
Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015
Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Kabupaten Bandung tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh
elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.
Penjelasan dari visi tersebut :
a. Permukiman adalah : tempat bermukim masyarakat baik di
perkotaan maupun di perdesaan.
b. Layak adalah : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang
mempunyai persyaratan kecukupan
prasarana dan sarana permukiman sesuai
dengan standar pelayanan minimal (SPM)
sebagai tempat bermukim warganya
c. Tertata adalah : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang
serasi, harmoni, saling menunjang dan
mendukung
d. Berkelanjutan adalah : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang
asri, nyaman dan aman sebagai tempat
bermukim warganya untuk jangka panjang
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Gambar IV.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Pertasih dengan
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015
4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta
dilandasi oleh visi , maka misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung 2011 – 2015, dirumuskan dalam 6 ( enam ) misi sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang
berkualitas dan implementatif
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (yang
bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung,
dan sarana prasarana kebersihan.
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di
lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi
masyakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase
permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat
6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan
perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian
ruang yang berkualitas dan implementatif
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang
udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan
guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan
diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap.
Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan
waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam
pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar
manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan. Perkembangan
pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat, namun belum
sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas
penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata
ruang yang berkualitas diperkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu
pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang
sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang terpadu antara
sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan
prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat
membentuk ruang yang berkualitas.
Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola
pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya
pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan
Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah
dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung
lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan
perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan
terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang
Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang
implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi
7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan Misi 1 Kabupaten Bandung
yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clean
Governance).
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar
lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis,
cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan
dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas
dan jatidiri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur
dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal,
berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung
merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam
pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan
ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan
ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah
negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial,
gedung sarana olah raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi
persyaratan adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara
tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak
atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan
teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelanggaraan dan
peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak
Layak Huni menjadi rumah Sehat.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan
terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di komplek-komplek perumahan.
Misi 3 : Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan
bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui
peningkatan partisipasi masyakat.
Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan
daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, puting
beliung maupun bencana sosial.
Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun
dengan tidak mengenal waktu dan tempat.
Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penangananan
bencana ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen dalam
pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran adalah
pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran
diterima sampai dengan api padam. Perkembangan penyelenggaran pembangunan
gedung di wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan semakin
kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan sarana dan
prasarananya. Oleh karena itu pengaturan pengamanan bangunan gedung atau
pembangunan terhadap bahaya kebakaran senatiasa selalu dilakukan peningkatan
kualitas baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman
kebakaran. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan
prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi dengan
kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh personil yang
terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam kebakaran yang mempunyai
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
dasar pengetahuan, pengalaman dan kehlian dibidang pencegahan dan
penanggulangan kebakaran yang meliputi : keahlian pengamanan kebakaran (fire
safety), keahlian penyelamatan darurat dan keahlian manajemen kebakaran.
Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam
rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 . yaitu
meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan
perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana
kebersihan.
Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan agar setiap
penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai sesuai
rencana serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek
pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan
pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen
pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan.
Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti
perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana.
Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam
karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik wilayah
dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan pengendalian bangunan
merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur perkembangan yang terjadi di
Kabupaten Bandung terutama pada daerah-daerah dengan tingkat perkembangan
pembangunan yang relatif pesat.
Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam
kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena
IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam
pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang
tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.
Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman
dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten
Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air
limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan
peran serta masyarakat
Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih
rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang
rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana air
minum, sarana limbah dan persampahan masih terlalu berorientasi pada
pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja.
Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi
menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah terus
meningkat.
Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung dari tahun
ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih
terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2011 baru bisa melayani 19
kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.
Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih ”kumpul-angkut-buang”, dan
sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang. Cara
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang
dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan
kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran investor/dunia usaha dalam
pengolahan sampah.
Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama, maka
masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggungjawab baik pasif
maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk
mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh
pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas.
Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta pembinaan
masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas
dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan
permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan
kemitraan dengan swasta.
Kebutuhan rumah di Kabupaten Bandung cukup tinggi, baik karena
diakibatkan backlog rumah (kekurangan rumah), maupun akibat laju pertambahan
penduduk yang relatif tinggi. Data backlog rumah berdasarkan laporan tahun 2009
mencapai angka 7000-an. Rencana rehab RLTH sampai dengan tahun 2015
diproyeksikan 500 unit, dimana sampai tahun 2010 baru mencapai 60%. Tidak
sebandingnya penyediaan rumah dan kebutuhan rumah yang ada di masyarakat
mengakibatkan pemadatan bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas
perumahan dan permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak
dan cendrung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran kawasan-
kawasan kunuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah, peran
masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang ada di Kabupaten
Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan berbagai cara.
Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan rumah tidak
layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung
paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada
bahwa dalam pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat harus menjadi
pelaku utamanya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja.
Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan berbagai pelaku
lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinergitas
antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di
Kabupaten Bandung dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak,
produktif dan berkelanjutan.
Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan kegiatan
administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan dalam rangka
perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan
profesionalisme birokrasi.
4.2 Tujuan dan Sasaran serta Strategi
Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk
pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program
sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung
sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Bandung tahun 2011 – 2015. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang
merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini
maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang
diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan
dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan.
Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan,
dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen
dengan hasil yang optimal.
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana
yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka
mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan
program.
Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program
adalah :
1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang
berkualitas dan implementatif.
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :
1) Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan,
perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang
terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu
sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang
ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan
ruang yang efektif.
Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan
pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang
berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifta
khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan sarana
prasarana kebersihan.
Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu :
1) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman
dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang
dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat guna
perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah
pertumbuhan
2) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran
meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.
3) Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna
menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.
4) Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas dengan sasaran
o Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan.
5) Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan olah
raga, dengan sasaran :
o Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
6) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda, dengan
sasaran :
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda.
7) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana
dan praarana keagamaan.
3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan
perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisispasi masyarakat.
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan
aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana
kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan sosial dengan sararan :
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan
keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum
datangnya unit pemadam kebakaran.
Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya
area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya
keberdayaan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :
1) Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang
terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu
sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :
Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program
pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya
manajemen penataan ruang yang efektif.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
2) Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman
guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum,
dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup
permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan
kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.
3) Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:
Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan dan
sanitasi.
5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase
permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan
swasta.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :
1) Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan persampahan
kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan
persampahan kepada masyarakat
Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan
persampahan.
2) Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan
melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan
persampahan melalui peningkatan peran masyarakat
Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan
persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan
swasta (dunia usaha).
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
3) Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan
sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem
drainase permukiman
6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui
pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu :
1) Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan
mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan
dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan
dan perbaikan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh
masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan perumahan
permukiman yang layak.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan.
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Tercapainya pelayanan publik
prima, sebagai wujud dari profesionalisme birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan
sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan permukiman,
kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan
standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat
dan swasta/dunia usaha.
Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan
4.3 Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah
kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sesuai dengan
kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :
4.3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas
Pertasih guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah .
Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu
meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan tersebut
dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah lingkup Dinas
Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
intensifikasi retribusi daerah.
4.3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan
permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan
gedung negara dan rumah negara.
Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu :
1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung
kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana
dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan
program yaitu :
a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas
b. Pengembangan utilitas umum
2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan
persampahan dan limbah domestik lingkungan permukiman
Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam usaha
pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah
domestik
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan
limbah domestik
4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.4.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan
tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta
isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan,
Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah :
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan
gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase
permukiman.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan
cepat tumbuh.
6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi dan teratur.
7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan
sampah sebagai sumber daya.
9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
4.4.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan
dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART
digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas
dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific),
terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu
(time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah:
1. Meningkatnya kinerja aparatur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Tertib administrasi kepegawaian.
b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
c) Tertib administrasi keuangan.
d) Persentase SOP yang diterapkan.
e) Persentase SPM yang diterapkan.
f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti .
g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan
kebersihan.
2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak.
3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi . Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan
cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan
manusia.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih.
b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk
menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Persentase drainase yang layak.
5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai
ketetapan penataan ruang dan tertata rapih.
b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh
infrastruktur dasar.
6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Rasio rumah layak huni.
b) Persentase rumah tangga ber sanitasi.
c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh.
d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.
7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.
b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.
c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya.
d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
e) Luas wilayah produktif
f) Luas wilayah industri
g) Luas wilayah kebanjiran
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
h) Luas wilayah kekeringan
i) Luas wilayah perkotaan
8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Persentase sampah yang mendapat penanganan.
b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kabupaten Bandung per satuan
penduduk.
4.5. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa
lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau
keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi
merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Dari hasil SWOT yang dihasilkan per bidang, sebagai berikut :
4.5.1. Penataan Ruang
Internal Eksternal (+) Kekuatan (+) Peluang
1. Nilai ekonomi lahan cenderung semakin meningkat
2. Pola penggunaan lahan berkembang pesat
3. Kawasan Kabupaten Bandung sebagai Urban Sprawl Cekungan Bandung/Metropolitan Bandung
1. Tingginya Minat Swasta untuk
membangun permukiman dan perumahan
2. Perkembangan wilayah cukup pesat
3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
4. Lahan yang masih kosong masih terbuka untuk dikembangkan/ ketersediaan lahan masih cukup besar
5. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Bandung
6. Tersedianya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tata ruang
4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan ruang kawasan
(-) Kelemahan (-) Ancaman
1. Tidak meratanya tingkat penyebaran pertumbuhan kawasan permukiman dan perumahan
2. Tidak ada batas jelas antara kwasan perkotaan dan perdesaan
3. Administrasi, pemetaan dan status hukum terhadap lahan masih lemah
4. Masih kurangnya peta yang memadai
5. Belum disahkannya PERDA tentang RDTR
1. Pola pemanfaatan ruang yang
masih mengabaikan ketentuan 2. Pembangunan yang tidak memiliki
izin 3. Tingkat alih fungsi lahan yang
tinggi 4. Lemahnya penegakan hukum
Tata Ruang
4.5.2 Lingkungan Hidup
Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
1. Tersedianya jaringan air limbah domestik, air bersih dan drainase permukiman
2. Terdapat perangkat hukum lingkungan
3. Tersedianya SDM pengelolaan sampah dan pengelolaan RTH
1. Adanya program sabilulungan
(sinergitas antara peran pemerintah dengan peran serta masyarakat)
2. Adanya mekanisme peranserta masyarakat dalam mengurangi sampah dan limbah setempat.
3. Tingginya minat investasi dalam
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
pengelolaan sampah dan limbah
4. Adanya mekanisme kerjasama dengan masyarakat, swasta dan lembaga lain dalam pengelolaan sampah, limbah dan air bersih
5. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat
6. Masih luasnya ruang terbuka hijau di perumahan – perumahan yang belum diserahterimakan
(-) Kelemahan (-) Ancaman
1. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah dan air bersih tidak memadai
2. Berkurangnya daya tampung dan nilai ekonomis sarana dan prasaranaTPA
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, limbah, drainase, dan air bersih
4. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah
5. Belum optimalnya lembaga pengelolaan sampah
6. Masih rendahnya tingkat penanganan sampah
7. Belum tersedianya Ruang terbuka hijau publik sesuai dengan aturan yang berlaku
1. Semakin bertambahnya populasi
penduduk. 2. Tingginya tingkat pencemaran
lingkungan 3. Tingginya volume sampah dan
limbah yang belum tertangani 4. Terjadinya perubahan iklim yang
ekstrim 5. Terjadinya alih fungsi lahan RTH
publik
7.5.3 Perumahan Dan Pemukiman (Perumahan, Permukiman dan Damkar)
Internal Eksternal (+) Kekuatan (+) Peluang
1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi
1. Tingginya pertumbuhan
pembangunan kawasan
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang
2. Tersedianya peraturan perundangan tentang Perumahan dan Permukiman, tentang Rumah Susun, tentang Bangunan Gedung, tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tentang prasarana sarana dan utilitas, tentang pelayanan pemakaman.
3. Tersedianya SDM bidang perumahan dan permukiman serta penanggulangan bahaya kebakaran
4. Tersedianya kelembagaan bidang perumahan dan permukiman.
permukiman dan perumahan
2. Adanya tradisi budaya lingkungan 3. Tingginya kebutuhan masyarakat
akan perumahan yang memadai (backlog perumahan)
4. Tingginya kebutuhan air bersih, dan sanitasi lingkungan permukiman dan perumahan
5. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utiliti yang memadai.
6. Adanya mekanisme peranserta swasta dalam pengembangan perumahan
7. Adanya bantuan pemerintah pusat dan provinsi
8. Luasnya wilayah cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran.
(-) Kelemahan (-) Ancaman
1. Banyaknya rumah tidak layak huni
2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak memadainya sarana dan
prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga capaian respon time belum optimal.
4. Perlu adanya penataan kelembagaan yang mandiri untuk pelayanan penanggulangan kebakaran.
5. Belum adanya serah terima dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas
6. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
1. Tingginya tingkat kejadian
kebakaran. 2. Masih rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.
3. Tingginya permintaan/kebutuhan air bersih, dan sanitasi lingkungan
4. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap rencana penetapan titik TPU.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun
bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan
memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
TABEL IV.1
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Renstra Capaian Kinerja Program
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 50%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 12,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar17,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 22,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 27,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 32,3%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 50%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 7,5%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 10,6%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 13,7%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 16,8%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 19,9%
Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 60%
Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 31%
Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/org sebesar 29% (kota+desa), pedesaan 11%
Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/org sebesar 49%
Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 58%
Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 70%
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Renstra Capaian Kinerja Program
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 60%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 31%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 40%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 49%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 58%
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 70%
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 13,5%
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%
Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Renstra Capaian Kinerja Program
Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perncanaan ruang
Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 31,27%
Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 32,25%
Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,07%
Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 45,63%
Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93%
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Renstra Capaian Kinerja Program
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.
Peningkatan SPM 10% per tahun, yang meliputi Variabel : a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan.
Peningkatan variabel SPM 10%
Peningkatan variabel SPM 20%
Peningkatan variabel SPM 30%
Peningkatan variabel SPM 40%
Penngkatan variabel SPM 50%
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah:
1. Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penataan ruang
Strategi: Perencanaan dan pengendalian ruang.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Menyusun Rencana detail tata ruang di kawasan-kawasan
pengembangan.
b) Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman
(reward and punishment)
c) Mengembangkan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan
potensial.
2. Sasaran 2: Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan
bangunan gedung lainnya
Strategi: Optimalisasi pengelolaan dan prasarana pemerintahan daerah dan
bangunan gedung lainnya secara efektif dan efisien.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Penyediaan sarana prasarana gedung daerah yang memenuhi standar
teknis.
3. Sasaran 3: Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih
Strategi: Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air.
4. Sasaran 4: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran
Strategi: Pemenuhan cakupan layanan kebakaran per satuan wilayah.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Penambahan peralatan dan perlengkapan penaggulangan kebakaran
b) Peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
5. Sasaran 5: Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, wilayah
potensial
Strategi: Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi sosial dan budaya.
6. Sasaran 6: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Strategi: Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan,
memadai, dan layak.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman
b) Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman secara profesional,
transparan, mandiri dan efisien.
c) Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh
dalam penciptaan rumah layak huni.
7. Sasaran 7: Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan
pembangunan
Strategi: Optimalisasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, lestari dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
a) Pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh aspek pembangunan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi
peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan ruang.
8. Sasaran 8: Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
Strategi: Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
a) Penyediaan sarana dan prasarana sampah.
b) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat.
c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam
mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya
program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2015
meliputi:
Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 2008-2011 mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung dalam rangka
pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pertasih, Lintas
SKPD dan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:
5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pertasih
Program pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi daerah, dengan
kegiatan:
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusunan data bangunan
Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase
dan pengembangan utilitas umum, dengan kegiatan:
5 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan sarana air bersih perkotaan
Program penyediaan data sanitasi dan pembangunan fasilitas sanitasi, dengan kegiatan:
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaam, dengan kegiatan:
Penyusunan data bangunan pemerintahan Bantuan teknis
Program penanggulangan bencana dan pengungsi, dengan kegiatan:
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Program perencanaan tata ruang wilayah, dengan kegiatan:
Pemeliharaan RTH Penataan RTH Survei dan Pemetaan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Program pengembangan kawasan strategis, dengan kegiatan:
Survei dan Pemetaan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Program pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan, dengan kegiatan:
Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan)
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengembangan produk hukum daerah, dengan kegiatan:
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Penyusunan Raperda
Program pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi, dengan kegiatan:
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat (Pembinaan dan evaluasi KPPABD)
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan:
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Program peningkatan kinerja penanggulangan dan pencegahan kebakaran, , dengan kegiatan:
Peningkatan Kemampuan Operasi dan Manajemen penanggulangan dan pencegahan kebakaran
Penyediaan Sarana, Prasarana dan peralatan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Meningkatnya kemampuan dan cakupan area penanggulangan dan pencegahan kebakaran.
Program peningkatan kinerja pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pengembangan saran, prasaran dan utilitas umum (PSU) perumahan, dengan kegiatan:
Peningkatan Kinerja pengawasan, pengendalian dan pengelolaan PSU Meningkatnya jumlah PSU yang tertangani
Rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan untuk tahun 2008-2011 dapat dilihat lampiran.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD
Program dan Kegiatan Lintas SKPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama
dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas
Pertasih, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah
raga, seni budaya dan keagamaam, dengan kegiatan berupa bantuan teknis
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertasih kepada SKPD lain.
Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran
drainase dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar
APBD Kabupaten, dengan kegiatan:
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan:
Kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan sampah
5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan
Program dan Kegiatan Kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama
dengan pemerintah daerah lainnya apabila diperlukan dan bersifat sangat urgen
serta strategis.
1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Hasil (Outcome): Menurunnya wilayah genangan air.
Indikator kinerja:
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Persentase drainase dalam kondisi baik
Luas genangan akibat banjir musiman.
Kegiatan:
a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang dipelihara
secara rutin
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan saluran drainase
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas hidup masyarakat di perdesaan
Indikator kinerja:
Rumah tangga pengguna air bersih
Cakupan pelayanan air bersih
Rasio permukiman layak huni
Luas permukiman (Ha)
Kegiatan:
a) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana air
bersih perdesaan.
Kelompok sasaran: masyarakat perdesaan.
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Hasil (Outcome): Meningkatnya aktifvitas perekonomian perkotaan
Indikator kinerja:
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.
Kegiatan:
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): jumlah dokumen perencanaan
pengembangan infrastruktur.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/
ditingkatkan mutunya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Hasil (Outcome): Meningkatnya kesehatan lingkungan perumahan.
Indikator kinerja:
Persentase rumah tangga bersanitasi
Jumlah rumah berjamban
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kegiatan:
a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasaran
sanitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Penyusunan raperda bidang perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen Raperda bidang
perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas permukiman
Indikator kinerja:
Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Kegiatan:
a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat
fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.
Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu
b) Fasilitasi pembangunan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis prasarana dasar
permukiman berbasis masyarakat yang difasilitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
6. Program Perencanaan Tata Ruang
Hasil (Outcome): Meningkatnya konsistensi perencanaan tata ruang.
Indikator kinerja:
Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Kegiatan:
a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan
RTBL yang ditetapkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
7. Program Pemanfaatan Ruang
Hasil (Outcome): Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
Indikator kinerja:
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kegiatan :
a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
b) Survey dan pemetaan
Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan
pemetaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Hasil (Outcome): Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang.
Indikator kinerja:
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Kegiatan:
a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pengawasan pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Hasil (Outcome): Meningkatnya kebersihan lingkungan
Indikator kinerja:
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Kegiatan:
a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan.
Kelompok sasaran: Petugas pengelola persampahan.
b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam
menjaga kebersihan dan pengelolaan persampahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Hasil (Outcome): Meningkatnya keindahan, keserasian dan keteduhan kota
Indikator kinerja:
Luas taman kota yang tertata (m2)
Panjang jalur hijau yang tertata (m)
Nilai Bangun Praja sektor taman
Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau
Jumlah PJU bermeter
Persentase PJU menyala
Kegiatan:
a) Pemeliharaan RTH
Indikator Keluaran (Output): Luas areal RTH yang terpelihara dan tertata.
Kelompok sasaran: masyarakat umum
b) Pengawasan dan pengendalian RTH
Indikator Keluaran (Output): Luas areal RTH yang terawasi dan terjaga
keasrian dan pemanfaatannya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan perkantoran.
Indikator kinerja:
Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian
Kegiatan:
a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran
yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat dan kesejahteraan aparatur.
Indikator kinerja:
Persentase gedung daerah yang mendapat bantuan teknis pengelolaan.
Persentase gedung daerah dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
b) Pembangunan gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015
c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)
tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat
dicapai.
Rincian indikator program dapat dilihat dalam lampiran IV dan kerangka