DAFTAR ISI - bappeda.lubuklinggaukota.go.idbappeda.lubuklinggaukota.go.id/core/files/43LKjIP_Bappeda_2015.pdf · 5 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi

BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. ............................................................................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .................................................................. 4

1.3 Isu Strategis ................................................................................................................... 17

1.4 Sistematika Pelaporan ............................................................................................... 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ......................................................................................................... 23

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................................................... 29

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................................................. 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ................................................................................. 33

3.2 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................ 32

3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................ 64

3.4 Tindak Lanjut Evaluasi Sebelumnya ....................................................................... 67

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 68

LAMPIRAN


i

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat

menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda

Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya

menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kota Lubuklinggau harus tetap menjaga

kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik.

Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara

transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota

Lubuklinggau melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP

Bappeda) Kota Lubuklinggau Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap

kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015. Dengan berakhirnya pelaksanaan

tahun anggaran 2015 berarti Bappeda Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan kegiatannya

untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2013-2017. Selama

tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil

dicapai. Capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau untuk tahun 2015 ini kemudian

dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2015. Sebagai bentuk pengejawantahan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka penyampaian informasi kinerja ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Semoga

di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Kota

Lubuklinggau.

Lubuklinggau, Februari 2016

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kota Lubuklinggau

Dedi Yansyah, SP, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19700406 199703 1 007


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang

melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau ini disusun.

LKjIP ini menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan capaian kinerja dari Bappeda Kota

Lubuklinggau Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh

organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah

menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami

dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

secara menyeluruh. LKjIP Bappeda Kota Lubuklinggau ini menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan di bidang

perencanaan pembangunan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Bappeda Kota

Lubuklinggau semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan perencanaan

yang profesional merupakan tujuan utama Bappeda Kota Lubuklinggau. Beberapa capaian

kinerja dari Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel

berikut:

No Sasaran Strategis Indikator kinerja TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6

1.1.1 Terwujudnya

perencanaan dan

evaluasi

pembangunan daerah

yang partisipatif dan

berkualitas

1 Regulasi tentang perencanaan

pembangunan daerah yang

ditetapkan dengan Perda dan /atau

Perkada

% 100 100,00 100,00

2 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA

% 100 100,00 100,00

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan

RPJMD yang ditetapkan

PERDA/PERKADA

% 100 100,00 100,00

4 Tersedianya dokumen RKPD yang

ditetapkan dengan Perkada % 100 100,00 100,00

5 Prosentase sinkronisasi program

daerah dan pusat % 100 100,00 100,00

6 Penjabaran Program RPJMD

tahunan ke dalam RKPD % 100 97,42 97,42

7 Penjabaran Program RKPD ke

dalam APBD % 100 74,45 74,45

8 Prosentase Pencapaian Target

RPJMD % 100 96,03 96,03

9 Dokumen perencanaan

pengembangan kota Dok 5 5 100,00

10 Dokumen perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam Dok 2 2 100,00


pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Dok 2 2 100,00


iii

No Sasaran Strategis Indikator kinerja TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6


pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD

Dok 7 7 100,00


pembangunan sosial budaya yang

mendukung RPJMD

Dok 8 8 100,00

1.1.2 Terwujudnya

Sinkronisasi proram

pembangunan antar

sektor dan

antarwilayah yang

mengacu kepada

RTRW

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau

RRTR Dok 10 9 90,00

2 Ketersediaan Perda RTRW % 100 100,00 100,00

3 Ketersediaan informasi mengenai

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana

rincinya melalui peta analog (SPM)

% 100 100,00 100,00

4 Tersedianya informasi mengenai



rincinya melalui peta digital (SPM)

% 100 100,00 100,00

5 Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum

konsultasi publik (SPM)

% 100 100,00 100,00

6 Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaatan

ruang sesuai dengan Peraturan

Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

% 100 100,00 100,00

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata

Ruang Wilayah % 55 55,04 100,07

1.1.3 Terpenuhinya data

statistik dan informasi

perencanaan

pembangunan daerah

1 Tingkat Ketersediaan data statistik

daerah % 100 100,00 100,00

2 Ketersediaan data dan informasi

pembangunan % 100 100,00 100,00

1.2.1 Terpenuhinya

dokumen perencanaan

dan evaluasi kinerja

serta keuangan

1 Tingkat ketersediaan dokumen

perencanaan SKPD % 100 100,00 100,00

2 Tingkat ketersediaan laporan

capaian kinerja SKPD % 100 100,00 100,00


keuangan SKPD % 100 100,00 100,00

2.1.1 Meningkatnya

kompetensi dan

kinerja aparatur

perencanaan

pembangunan daerah

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 100 100,00 100,00

2 Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur % 100 100,00 100,00

3 Prosentase aparatur yang

mempunyai kompetensi perencana % 100 100,00 100,00

4 Tingkat pemenuhan jasa

administrasi perkantoran % 100 100,00 100,00

Rata-rata capaian 98,69

Namun demikian selain beberapa keberhasilan di atas, Bappeda Kota Lubuklinggau

juga mencatat adanya beberapa kelemahan dan ini menjadi permasalahan dalam mewujudkan

perencanaan daerah yang profesional. Beberapa keluhan terhadap perencanaan

pembangunan daerah yang belum seluruhnya dapat menampung aspirasi masyarakat dan

masih adanya perencanaan yang belum terkoordinasi secara maksimal menunjukkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi

catatan bagi seluruh jajaran pada Bappeda Kota Lubuklinggau dalam upaya memperbaiki

pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi

manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.


1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

erselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk

meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan

kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial

pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap

bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas

kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya

kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali

(uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata

dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-

benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang

I


2

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal

tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara

yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong

terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan

peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2013–2017, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator

kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan


3

Pembangunan Daerah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh

Kepala Badan kepada Walikota ini, telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang

berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2015.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi

pelaksanaan LKjIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk

mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah

diberlakukan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Evaluasi

dan Pengendalian Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan

datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang

matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada

dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan

yang mungkin timbul.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau

Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.


4

Bappeda Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

1.2 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

1) Berdasarkan Golongan

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Golongan

I II III IV

Jumlah - 5 38 5

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

2) Berdasarkan Pendidikan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pendidikan Jumlah

SD SLTP SLTA Diploma S.1 S.2 S.3

Jumlah - - 4 3 29 12 - 48


3) Berdasarkan Eselon

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Eselon

I II III IV

Jumlah - 1 6 14



5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau merupakan lembaga

teknis yang mempunyai urusan wajib dibidang perencanaan pembangunan. Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, disusun struktur organisasi perangkat daerah. Sesuai

dengan Peraturan Daerah kota Lubuklinggau nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Lubuklinggau nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Lubuklinggau nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

Susunan organisasi Bappeda Kota Lubuklinggau terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Program

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Program, Data dan Informasi terdiri dari:

1. Sub Bidang Data dan Informasi

2. Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan

d. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari:

1. Sub Bidang Penataan Ruang

2. Sub Bidang Permukiman

3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

e. Bidang Ekonomi terdiri dari:

1. Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis

2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

f. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:

1. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan


6

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 51 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau, Bappeda

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana pembangunan daerah;

3. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkroni-sasian perencanaan pembangunan

antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kota dan

pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota;

4. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;

5. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi

pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;

6. pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar daerah;

7. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah kota dan perencanaan

pengembangan kawasan strategis kota;

8. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

9. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau

telah dilaksanakan;

10. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan

kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan,

rumah tangga serta urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh

organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana

program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/ penatausahaan

keuangan serta sarana dan prasarana kerja Badan;

b. penyiapan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. penyiapan dokumen evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;


7

e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan

keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Badan;

f. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang

diselenggarakan Badan;

g. penyelenggaraan urusan keuangan Badan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat perjalanan dinas;

b. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;

d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan;

e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor;

f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan

pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan

kesejahteraan pegawai;

g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang

berkaitan dengan kepegawaian;

h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan

pegawai; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Badan;

b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program Badan;

c. mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja

anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan

jadwal kegiatan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan

dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Badan.


8

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan

keuangan;

b. meneliti dan menelaah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan anggaran kas

dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran Badan;

c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;

d. melakukan koordinasi dan penyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi

laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

e. meneliti dan menguji kelangkapan surat permintaan pembayaran dan surat

pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

f. menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);

g. melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;

h. melakukan akutansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;

i. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri

sipil; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Bidang Program, Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan,

mengelola, menganalisa data dan informasi bagi kebijakan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi

potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;

2. pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain

yang membutuhkan;

3. menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai

bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;

4. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang

tentang bahan perencanaan pembangunan daerah;

5. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang

tentang bahan dokumen perencanaan dan penganggaran;

6. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan pengangggaran

pembangunan;

7. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

dan


9

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian;

b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah

dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;

c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan

umum pembangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

terkait dalam penyediaaan data dan informasi pembangunan daerah;

e. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-

pihak lain yang membutuhkan;

f. menyusun dan mengelola profil daerah;

g. menyiapkan dan menyusun laporan informasi pembangunan daerah ke

instansi terkait;

h. mengelola data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi

informasi; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Badan.

Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

dengan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. penyusunan mengkoordinasikan, mengkaji dan menganalisis program

pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, serta bidang

penataan ruang, pemukiman dan prasarana wilayah;

c. melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi publik dalam

rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;

d. mengkaji dan menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan

perencanaan pembangunan daerah;

e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-

bidang tentang bahan perencanaan pembangunan daerah;

f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;


10

g. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-

bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran;

h. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran

pembangunan;

i. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan penelitian dan

pengembangan bidang perencanaan pembangunan;

j. mengkoordinasikan dan menginvetarisasi kegiatan penelitian bidang

perencanaaan pembangunan ; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas,

pokok, dan fungsi Badan.

3. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan

kebijakan teknis di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana

wilayah. untuk melaksanakan tugas, bidang penataan ruang, permukiman dan

prasarana wilayah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan

penganggaran bidang Penataan Ruang, permukiman dan Prasarana Wilayah antar

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kota,

lembaga/instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam

wilayah kota;

2. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan

pembangunan di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah yang

meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum,, perumahan,

perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya

mineral;

3. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek/ tahunan dan di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana

wilayah;

4. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan

penganggaran di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah;

5. pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang, permukiman dan

prasarana wilayah;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang,

permukiman dan prasarana wilayah; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kota;


11

b. menyusun ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan

disinsentif, serta sanksi administratif dalam penataan ruang kota;

c. melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;

d. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfataan ruang wilayah kota;

e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penataan ruang kota;

f. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penataan ruang;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang

penataan ruang; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bidang Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang

permukiman;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembangunan

perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

c. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah,

persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan

program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang

permukiman; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang sarana dan

prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum,

perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;

b. mengidentifikasi permasalahan di sub bidang sarana dan prasarana wilayah ;

c. menyiapkan dan menyusun program di sub bidang sarana dan prasarana wilayah

dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang sarana

dan prasarana wilayah; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.


12

4. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan

bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan

dibidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta

penganggaran di bidang ekonomi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;


pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan

ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,

ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan

perdagangan, pariwisata;

3. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk


pendek/tahunan di bidang ekonomi;


penganggaran di bidang ekonomi;

5. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai

rencana pengembangan di bidang ekonomi; dan


fungsinya.

Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan

pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub

bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata;

2. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan

Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi

urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,

pariwisata;

3. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan

Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi

urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,

pariwisata;

4. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyu-sunan dokumen perencanaan di

sub bidang pariwisata dan agribisnis; dan


fungsinya.


13

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

mempunyai tugas sebagai berikut:



bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi

urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,

industri dan perdagangan;


Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha

kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan;


Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha

kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan;

4. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di

sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan


fungsinya.

5. Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis

di bidang sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta

penganggaran di bidang sosial budaya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;


pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan

pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, catatan sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, sosial,

kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan;

3. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk


pendek/tahunan di bidang sosial budaya;


penganggaran di bidang sosial budaya;

5. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai

rencana pengembangan di bidang sosial budaya; dan


fungsinya.


14

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan


bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan,

perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;

b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan

Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi

urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;

c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan

Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi

urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;

d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di

sub bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas, sebagai

berikut :



bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan

dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana,

pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;


Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang

meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;


Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang

meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

4. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di

sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan


fungsinya.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan,

menghimpun, menganalisa, melaksanakan pengendalian rencana, pelaksanaan


15

program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penyusunan kebijakan dan rencana

program pembangunan;

2. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang

dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin

bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan;

3. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang

timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;

4. penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas

dan kewenangannya;

5. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka

mengevaluasi keberhasilan dan capaian indikator program-program dan kegiatan-

kegiatan pembangunan;

6. penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

7. penyelenggaraan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan

hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;

8. penyusunan laporan triwulanan hasil pelaksanaan rencana pembangunan untuk

disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. melaksanakan pengendalian kebijakan rencana pembangunan daerah;

2. mengkoordinasikan, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan rencana

pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan

daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

3. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang

dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini

mungkin;


16

4. melaksanakan penghimpunan dan penganalisasian hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

tugas dan kewenangannya;

5. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian,


6. menyelenggarakan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan

hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;

7. melakukan penyusunan laporan pengendalian rencana pembangunan untuk

disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui



fungsinya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan evaluasi kebijakan rencana pembangunan daerah;

2. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan

yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

3. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang

dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan;

4. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;

5. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian,


6. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan

periode sebelumnya;

7. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan untuk

disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui



fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala

Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan

dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional. Kelompok Jabatan

Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-


17

masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

1.3 ISU STRATEGIS

Dalam era otonomi daerah perencanaan pembangunan yang baik merupakan

urgensi yang mendesak untuk dilakukan sebagai tools untuk memetakan kebutuhan

pembangunan daerah sekaligus untuk memetakan jenis intervensi kebijakan

pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan yang tepat sesuai dengan

kebutuhan daerah. Oleh karenanya, dalam kerangka pemahaman seperti tersebut di

atas diperlukan proses sekaligus produk perencanaan pembangunan daerah yang

tepat mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yang

mampu menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah dalam kurun

waktu tertentu.

Disisi lain, bahwa kapasitas kelembagaan daerah saat ini relatif terbatas baik

dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah maupun dalam

menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan

tuntutan perubahan regulasi secara nasional, perkembangan situasi eksternal, serta

dinamika internal daerah. Oleh karenanya, perbaikan dalam perencanaan

pembangunan daerah merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan

tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan

Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan,

yaitu:

1. politik;

2. teknokratik;

3. partisipatif;

4. atas-bawah (top-down); dan

5. bawah atas (bottom-up).


18

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala

daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam

rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua

pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan

pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan

melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan,

dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana,

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu

rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama

adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,

menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah

menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana

pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat

(stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana


19

pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui

kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda Kota

Lubuklinggau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum

dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak

(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan

atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi

kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk

pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran

yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud

disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan

kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas


20

kelembagaan Bappeda Kota Lubuklinggau meliputi kapasitas SDM, sarana dan

prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;

b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand design,

RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung

perencanaan;

c) Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya;

d) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui focussed group discussion (FGD);

e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Pada kenyataannya, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan

adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2) Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda Kota Lubuklinggau

sebagai lembaga perencanaan;

3) Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda Kota Lubuklinggau

dengan SKPD dan antar SKPD;

4) Rasa pesimis masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan

kepastian akan direalisasikannya rencana;

5) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);

6) Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD;

rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

Internal Bappeda Kota Lubuklinggau belum mampu menyediakan alat-alat praktis

analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM

perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi


21

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.


22

Bab IV : Penutup

menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

- Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)


23

BAB

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

alam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2017 merupakan

dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun

(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal,

yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan

yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi – Misi

1) Visi

Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017,

maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau memiliki Visi:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

Makna dari visi tersebut adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan

oleh BAPPEDA Kota Lubuklinggau harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik

dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi dan

sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, BAPPEDA Kota Lubuklinggau melaksanakan perencanaan pembangunan

II


24

daerah berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan

masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA Kota Lubuklinggau secara proaktif berperan dalam

menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis

kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan

pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Misi

Agar Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

dapat diwujudkan, dan dapat mendorong alokasi sumberdaya di seluruh unsur organisasi,

maka dirumuskan misi BAPPEDA Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2. Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun

2013-2017 yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dengan tujuan:

1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD

2. Misi 2: Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana, dengan tujuan:

2.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana

b. Sasaran Strategis

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran:

1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif

dan berkualitas

1.2 Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antarwilayah

yang mengacu kepada RTRW


25

1.3 Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

SKPD, dengan sasaran:

2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

3. Tujuan 3: Meningkatnya kualitas SDM perencana, dengan sasaran:

3.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencana pembangunan

daerah

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kota Lubuklinggau

adalah:

1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah.

2. Penguatan sistem pengendalian pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran kelembagaan

untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembangunan.

4. Menyempurnakan data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan evaluasi kinerja serta

keuangan SKPD Bappeda.

6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD Bappeda.

Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Lubuklinggau yang

ditempuh melalui:

1. Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan

2. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Ekonomi

4. Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Sosial Budaya

5. Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

6. Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif

7. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang


26

8. Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk

didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

9. Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Urusan Penataan Ruang

10. Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

11. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

12. Mengoptimalkan kedisiplinan aparatur

13. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

14. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana

15. Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran

4. Program dan kegiatan pokok

Untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik

Bappeda Kota Lubuklinggau 2013-2017, maka pada tahun 2015 Bappeda Kota Lubuklinggau

merencanakan akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Baik program dan

kegiatan utama maupun program dan kegiatan yang bersifat rutin. Adapun Program yang

wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan – kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan rumah tangga

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman


27

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung oleh kegiatan

sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pelatihan formal

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pengadaan mebeleur

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jaringan internet kantor

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

6. Program pengembangan data/informasi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

a. Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi

b. Penyusunan buku selayang pandang dan leaflet kota Lubuklinggau

7. Program pengumpulan data-data statistik

8. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

b. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah

c. Penyusunan KUA dan PPAS


28

d. Penyusunan KUPA dan PPAS-P

e. Penetapan kinerja kota dan SKPD

f. Koordinasi perencanaan program litbang, data dan informasi pembangunan

g. Fasilitasi penyusunan laporan rencana aksi daerah bidang pemerintahan

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, yang didukung oleh

kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi program air minum dan penyehatan lingkungan

10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, yang

didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi perencanaan pengembangan kota

11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, yang didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan perumahan

b. Pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang infrastruktur

12. Program perencanaan pembangunan ekonomi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan

UKM

b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan agribisnis

c. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

d. Pengumpulan dan analisis data dan informasi Bidang Ekonomi

13. Program perencanaan sosial dan budaya, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

b. Pengumpulan dan analisis data informasi bidang sosial budaya

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

d. Penyusunan laporan evaluasi capaian MDGS


29

14. Program Perencanaan Tata Ruang, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

15. Program Pemanfaatan Ruang, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16. Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan

b. Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

c. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

d. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017,

disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus

dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan

merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir

periode pelaksanaan.

Sasaran strategis tahun 2015 ditetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan target indikator

kinerja sasaran sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, secara rinci dapat

dilhat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja


30

Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong

keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kinerja ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Lubuklinggau yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja dalam hal ini selaku Kepala Daerah Kota

Lubuklinggau. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu

instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya.

Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu

organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Surat Pernyataan

Penetapan Kinerja dan tabel penetapan kinerja dapat dilihat pada lampiran.

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja yang berisikan/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Walikota

Lubuklinggau dan Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau untuk

mewujudkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 disusun setelah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau menerima Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Walikota Lubuklinggau, pimpinan

SKPD/unit kerja setempat dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Lubuklinggau.

Dokumen Penetapan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Lubuklinggau dimanfaatkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Lubuklinggau selaku pengguna anggaran yang berguna untuk, yaitu:

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;


31

b. Melaporkan capaian realisasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

2015 kepada Walikota Lubuklinggau;

c. Menilai keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Lubuklinggau di Tahun 2015 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kota Lubuklinggau dibidang manajemen kepegawaian.

Berikut ini pada halaman lampiran terdapat Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun

2015 tingkat SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Darah Kota Lubuklinggau

sebagai Pihak Pertama dan Walikota Lubuklinggau sebagai Pihak Kedua.

b. Perjanjian Kinerja

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan yang dilampirkan

dengan formulir yang memuat kolom sasaran strategis, indikator kinerja utama,

target kinerja dan pagu anggaran yang digunakan pada program kegiatan tahun

anggaran 2015. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 ini ada

beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain :

1. Kontrak 1 (satu) tahun anggaran memuat Pernyataaan Perjanjian Kerja antara

Walikota Lubuklinggau dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Lubuklinggau dalam menjalankan anggaran tahun 2015 pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

2. Dokumen Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017;

3. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan 2015 pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

4. Dokumen pengganggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015;

Dokumen pernyataan penetapan kinerja tahun 2015 yang disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada halaman

lampiran berikut. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2015

adalah sebagai berikut:


32

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

1.1.1 Terwujudnya perencanaan

dan evaluasi pembangunan

daerah yang partisipatif dan

berkualitas

1

Regulasi tentang perencanaan pembangunan

daerah yang ditetapkan dengan Perda dan

/atau Perkada

% 100

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan dengan PERDA % 100

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD

yang ditetapkan PERDA/PERKADA % 100

4 Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan Perkada % 100

5 Prosentase sinkronisasi program daerah dan

pusat % 100

6 Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD % 100

7 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD % 100

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 100

9 Dokumen perencanaan pengembangan kota Dok 5

10 Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam Dok 2

11 Dokumen perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok 2

12 Dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi yang mendukung RPJMD Dok 7

13 Dokumen perencanaan pembangunan sosial

budaya yang mendukung RPJMD Dok 8

1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi

proram pembangunan antar

sektor dan antarwilayah yang

mengacu kepada RTRW

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok 10

2 Ketersediaan Perda RTRW % 100

3

Ketersediaan informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota

beserta rencana rincinya melalui peta analog

(SPM)

% 100

4

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya melalui peta digital (SPM)

% 100

5 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik (SPM) % 100

6

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

% 100

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah % 55

1.1.3 Terpenuhinya data statistik

dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

1 Tingkat Ketersediaan data statistik daerah % 100


pembangunan % 100

1.2.1 Terpenuhinya dokumen

perencanaan dan evaluasi

kinerja serta keuangan

1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan

SKPD % 100

2 Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja

SKPD % 100

3 Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD % 100

2.1.1 Meningkatnya kompetensi

dan kinerja aparatur

perencanaan pembangunan

daerah

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 100

2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur % 100

3 Prosentase aparatur yang mempunyai

kompetensi perencana % 100

4 Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran % 100


33

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra 2013-2017 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta

menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan

III


34

realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali

- 70 s.d. <85 = Baik

- 55 s.d. <70 = Cukup

- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai

atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan

indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran

dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran

pencapaian sasaran.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai

berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana


35

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian indikator = x 100%

kinerja Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat

dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga

dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta

membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur

pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Perjanjian

Kinerja. Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja setiap tahun secara definitif. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran

diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran

sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut

indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang masih

perlu terus ditingkatkan target dan realisasinya dimasa yang akan datang. Terhadap sasaran

maupun target indikator kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan tersebut, Bappeda


36

Kota Lubuklinggau melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan

penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”

Untuk mewujudkan tujuan 1 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun

2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian

dijelaskan dibawah ini.

Sasaran 1.1.1 “Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

yang partisipatif dan berkualitas”

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah

yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada 100 100 100

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA 100 100 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA 100 100 100

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan

Perkada 100 100 100

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 100 100 100

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD 100 97,42 97,42

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 100 74,45 74,45

Prosentase Pencapaian Target RPJMD 100 96,03 96,03

Dokumen perencanaan pengembangan kota 5 5 100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam 2 2 100

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh 2 2 100


37

Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD 7 7 100

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD 8 8 100

Dengan menindaklanjuti urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah

satu urusan wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau, Bappeda

memiliki salah satu sasarannya yaitu Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah yang partisipatif dan berkualitas. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tahapan

perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana,

pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana, maka ditetapkan

beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini.

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan

daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada. Untuk capaian kinerja

pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%.

Regulasi yang dimaksud adalah Perda Sistem Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran Terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014.

Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015

ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja

keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.

Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100

persen dengan target 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat

dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.


38

Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan PERKADA. Pada Tahun 2015 ditargetkan capaian sebesar 100 persen

dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat

dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

yang ditetapkan Dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun

2015.

Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat

untuk tahun rencana (n+1). Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100%

dan terealisasi 100%, dimana prioritas yang ada dalam Rencana Kerja

Pemerintah Pusat dapat terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Lubuklinggau. Adapun 9 Program Prioritas Pemerintah Pusat adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

indonesia

Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2016

yaitu:

Pendidikan dan Kebudayaan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan

kualitas hidup manusia indonesia, prioritas kedelapan yaitu melakukan

revolusi karakter bangsa, prioritas kesembilan yaitu memperteguh ke-

bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia


39

Kesehatan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu

meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

Perekonomian;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional keenam yaitu

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional, prioritas ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kesejahteraan Rakyat;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan

kualitas hidup manusia indonesia.

Infrastruktur;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

Lingkungan Hidup;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

Tata Kelola Pemerintahan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional pertama yaitu

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Indonesia, prioritas kedua

yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, prioritas keempat yaitu memperkuat

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD. Pada tahun 2015 capaian kinerja ditargetkan sebesar 100% dan

terealisasi sebesar 97,42%. Dari 233 program RPJMD terakomodir sebanyak 227

program, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota

Lubuklinggau selain itu juga karena beberapa program telah terakumulasi di

tahun-tahun sebelumnya.


40

Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada

tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 74,45 %. Dari 227

program RKPD terakomodir sebanyak 169 program ke dalam APBD. Pada tahun

2015 terjadi perubahan estimasi APBD sebagai dampak berkurangnya dana

bagi hasil dari pemerintah pusat, oleh karena itu terjadi efisiensi anggaran.

Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun

2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 96,03%. Hal ini

menunjukkan rata-rata capaian kinerja visi dan misi Walikota dalam RKPD tahun

2014 yaitu sebesar 96,03% yang merupakan capaian tahun kedua RPJMD 2013-

2017 (Sumber data : Lakip Kota Lubuklinggau tahun 2014).

Indikator kesembilan adalah tersedianya dokumen perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 5 dokumen

dan terealisasi sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja

keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen 1) Pengajuan proposal

infrastruktur 2015 - Pengembangan Sport Center dan Bandara Silampari, 2)

dokumen RP3KP, 3) dokumen data informasi bidang infrastruktur 2015, 4)

penataan kawasan kumuh, 5) rumah swadaya (tergabung dalam dokumen

RP3KP).

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2

dokumen, dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator

kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Master Plan dan

DED Air Limbah Kota Lubuklinggau.

Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2

dokumen, dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator

kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Review RPI2JM

2015 dan dokumen hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota.

Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak

7 dokumen dan terealisasi sebanyak 7 dokumen atau sebesar sebesar 100%.

Indikator kinerja keluaran dapat dilihat yaitu antara lain 1) dokumen hasil

koordinasi bidang pariwisata dan agribisnis, 2) dokumen hasil koordinasi

bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM (termasuk di dalamnya 3. Dok


41

Ripida), 4) dokumen hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD),

dan 5) dokumen analisis data bidang ekonomi 2015 (termasuk di dalamnya : 6.

Inflasi 7. PDRB).

Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian

sebanyak 8 dokumen dan hanya terealisasi sebanyak 8 dokumen atau sebesar

100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari tersedianya 1) laporan

koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, 2) koordinasi

perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, 3) laporan koordinasi

perencanaan pembangunan bidang pendidikan 4) koordinasi perencanaan

pembangunan bidang kebudayaan, 5) laporan evaluasi capaian MDG’S , 6)

dokumen data capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah tahun 2015

bidang sosial budaya (termasuk di dalamnya : 7.analisis data bidang sosial

budaya, 8. buku saku sosial budaya th 2015).

Sasaran 1.1.2 “Terwujudnya sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan

antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”


Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR 10 9 90

Ketersediaan Perda RTRW 100 100 100

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata


rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

100 100 100




100 100 100

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik (SPM) 100 100 100

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan


100 100 100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 55 55,04 100,07


42

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 10

dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen yaitu 8 dokumen RDTR yang

terangkum dalam dokumen RDTR 4 kecamatan dan dokumen RTBL pariwisata yang

sudah terinci penjelasannya di dalam dokumen RDTR kecamatan.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan

terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan

tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun

2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja

keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Analog yang ada pada 8 kecamatan

di Kota Lubuklinggau.

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun

2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja

keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Digital pada 8 kecamatan di Kota

Lubuklinggau.

Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik

(SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %.

Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi

Publik tentang kebijakan penataan ruang (RTRW) dengan terlaksananya 4 kali rapat

BKPRD.

Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran diukur dengan


43

menghitung jumlah masyarakat yang mengajukan Advis Planing terlayani 100%

yakni sebanyak 34 Orang.

Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 55% dan terealisasi sebesar 55,04%. Dari peruntukan yang ada dalam

rencana pola ruang pada RTRW menunjukkan tahun 2015 telah tercapai 100,07%

dari total wilayah tersebut. Perhitungannya adalah (luas kawasan lindung + luas

kawasan budidaya) : luas kota. Data tahun 2015 adalah (7.324,73 Ha +14.760

Ha)/40.150 Ha.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan

pembangunan daerah”


Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Tingkat ketersediaan data statistik daerah 100 100 100

Ketersediaan data dan informasi pembangunan 100 100 100

Indikator yang pertama adalah Tingkat ketersediaan data statistik daerah. Untuk

capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi

sebesar 100%, walaupun anggaran ditiadakan tapi kinerja tetap berjalan dengan

koordinasi ke BPS. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari dokumen statistik

yang tersedia berupa KLDA 2014.

Indikator kedua adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun

2015 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator kinerja

keluaran dapat dilihat dari ketersediaan data yakni berupa selayang pandang,

leaflet, website.

Dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan, data dan informasi

perencanaan merupakan hal prinsip yang harus diperhatikan. Bertitik tolak dari pemikiran ini,

maka Bappeda Kota Lubuklinggau menetapkan sasaran ini dalam rencana strategisnya, karena

tanpa data dan informasi maka akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang


44

dihasilkan. Dengan kata lain, tidak mungkin akan ada perencanaan yang berkualitas tanpa

didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 2015 beberapa program

telah dilaksanakan diantaranya program pengembangan data dan informasi. Dalam

pencapaian sasaran ini, data-data perencanaan yang telah tersedia meliputi :

1. Data primer meliputi data hasil monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan

serta capaian indikator keluaran dan indikator hasil program dan kegiatan setiap SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mempunyai urusan wajib dan urusan

pilihan dalam penggunaaan dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Urusan

Bersama (UB) PNPM.

2. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi :

a. Data mengenai profile daerah yang termuat di dalam Buku Kota Lubuklinggau

Dalam Angka (KLDA)

b. Data perekonomian meliputi : PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan,

Pengangguran, Ketenagakerjaan, Tabel input output daerah, data distribusi

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

c. Data Sosial Budaya meliputi : data Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Indeks

Pembangunan Manusia.

Selain pemenuhan data perencanaan pembangunan tersebut, Bappeda Kota

Lubuklinggau juga menyediakan media informasi sebagai bahan publikasi atas hasil

pelaksanaan rencana pembangunan. Media informasi yang telah tersedia meliputi leaflet,

buklet, website, media cetak/surat kabar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah kualitas dan validitas data-

data tersebut. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data sering bervariasi tergantung

instansi yang mengeluarkan tersebut. Faktor lain yang menyebabkan adalah indikator yang

dipakai dalam merumuskan data-data tersebut cenderung berbeda-beda, seperti data

kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda Kota Lubuklinggau telah

melakukan kerjasama dan koordinasi dengen berbagai dinas dan instansi baik dilingkungan

Pemerintah Kota Lubuklinggau maupun dinas dan instansi vertikal. Hal ini dilakukan untuk

menyamakan persepsi dan pemahaman atas data perencanaan yang digunakan.


45

Kendala lain yang dihadapi adalah susahnya memperoleh data dan informasi secara up

to date. Sebagai gambaran, untuk merencanakan pembangunan tahun 2015, data dan

informasi yang digunakan adalah data tahun 2013. Bahkan dalam beberapa kasus, sering

mengunakan data sementara dan data prediksi.

Tujuan 1.2 “Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

SKPD”

Untuk mewujudkan tujuan 1.2 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun

2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta

keuangan”


Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD 100 100 100

Indikator pertama pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan dokumen

perencanaan SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi

sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya

dokumen Renja.

Indikator kedua pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan capaian

kinerja SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar

100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggara

Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Indikator ketiga pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan keuangan

SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %.


46

Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Laporan

Asset, Neraca dan CALK.

Tujuan 2.1 “Meningkatnya kualitas SDM perencana”

Untuk mewujudkan tujuan 2.1 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun

2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian


Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan


Untuk mencapai sasaran ini, terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yaitu prosentase

aparatur yang memiliki kompetensi perencana sesuai dengan jabatannya, tingkat kedisiplinan

aparatur, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur serta tingkat pemenuhan

jasa administrasi perkantoran. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa indikator kinerja

tersebut, merupakan kegiatan rutin internal Bappeda Kota Lubuklinggau.


Indikator Kinerja

Target

Tahun 2015

(%)

Realisasi

Tahun 2015

(%)

Capaian (%)

Tingkat kedisiplinan aparatur 100 100 100

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja

aparatur 100 100 100

Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi

perencana 100 100 100

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 100 100 100

Indikator pertama yang menjadi perhatian Bappeda Kota Lubuklinggau adalah tingkat

disiplin aparatur dalam arti luas baik disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi,

disiplin dalam berpakaian dinas, maupun disiplin dalam mematuhi jam kerja. Dari hasil

evaluasi terhadap indikator ini ternyata ada beberapa aparatur yang mendapatkan teguran

lisan berkaitan dengan disiplin masuk kerja. Ini menunjukan bahwa target kedisiplinan

aparatur bappeda belum sepenuhnya dapat tercapai. Namun jika dilihat dari pemenuhan

administrasi ketersediaan absensi pegawai, hal ini sudah terpenuhi 100%.


47

Indikator kedua yang mempengaruhi kinerja aparatur perencanaan pembangunan

daerah adalah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Dari hasil evaluasi

dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun 2015 telah

terpenuhi 100%, namun kebutuhan untuk tahun berikutnya masih perlu diperhatikan, hal ini

dikarenakan secara umum sarana dan prasarana kerja aparatur Bappeda masih rendah dan

perlu untuk terus ditingkatkan.

Indikator ketiga pada sasaran ini adalah prosentase aparatur yang mempunyai

kompetensi perencanaan. Hal ini didasari bahwa peningkatan SDM merupakan salah satu

”tool” yang menentukan keberhasilan Bappeda Kota Lubuklinggau, oleh karena itu pada tahun

2015 Bappeda Kota Lubuklinggau menargetkan 100 persen aparaturnya mempunyai

kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, target tersebut telah tercapai. Upaya yang telah

dilakukan adalah melalui bimbingan teknis dan mengikuti program diklat, baik diklat

fungsional, diklat struktural maupun diklat-diklat teknis tentang perencanaan pembangunan

daerah.

Sedangkan indikator keempat adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi

perkantoran. Hasil evaluasi menunjukan bahwa tingkat pemenuhan administrasi perkantoran

sudah sepenuhnya dapat terpenuhi. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen,

dapat terealisasi 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pelayanan administrasi

perkantoran Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 tidak mengalami permasalahan dan

semuanya dapat terpenuhi dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja

Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Indikator Kinerja Satuan

Capaian

2015

(%)

Capaian

2014

(%)

Capaian

2013

(%)

%

Rata-

rata

Capaian

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah

yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada % 100 100 0 66,67

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA % 100 100 100 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA % 100 100 100 100


48


Capaian

2015

(%)

Capaian

2014

(%)

Capaian

2013

(%)

%

Rata-

rata

Capaian

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan

Perkada % 100 100 100 100

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat % 100 90,91 90,91 93,94

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD % 97,42 93,99 76,82 89,41

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD % 74,45 81,74 83,80 80

Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 96,03 89,18 111,95 99,05

Dokumen perencanaan pengembangan kota Dok 100 100 100 100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam Dok 100 0 0 33,33

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh Dok 100 0 0 33,33

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD Dok 100 100 100 100

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD Dok 100 100 100 100

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya

yaitu tahun 2014 dan tahun 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan

daerah yang ditetapkan dengan Perda dan/atau Perkada. Untuk capaian kinerja

pada tahun 2015 sebesar 100% sedangkan capaian pada tahun 2014 sebesar

100% dan tahun 2013 sebesar 0%.

Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015

capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 %,

sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan PERKADA. Pada Tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sama dengan

capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


49

Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan

pusat. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014

sebesar 90,91% dan tahun 2013 sebesar 90,91%.

Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD. Pada tahun 2015 capaian kinerja didapat sebesar 97,42% sedangkan

tahun 2014 sebesar 93,99% dan tahun 2013 sebesar 76,82%.

Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada

tahun 2015 capaian didapat sebesar 74,45%, tahun 2014 sebesar 81,74% dan

tahun 2013 sebesar 83,8%.

Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun

2015 capaian sebesar 96,03%, tahun 2014 sebesar 89,18% dan tahun 2013

sebesar 111,95.

Indikator kesembilan adalah tersedianya dokumen perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100%, sama

dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%,

sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar 0%.

Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%,

sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar 0%.

Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar

100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Sasaran 1.1.2 “Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan


Indikator Kinerja Satuan Capaian

2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok 90 50 0 46,67


50


2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian

Ketersediaan Perda RTRW % 100 100 100 100




% 100 100 100 100




% 100 100 100 100


melalui forum konsultasi publik (SPM) % 100 100 100 100

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin



% 100 100 100 100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah % 100,07 110,02 118,16 109,42


Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar

90% sedangkan ditahun 2014 sebesar 50% dan tahun 2013 sebesar 0%.


Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100 % sama

dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun

2015 capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun

2015 didapat capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun

2013.

Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah


(SPM), Pada tahun 2015 didapat capaian sebesar 100% sama dengan capaian tahun

2014 dan tahun 2013.


51

Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 didapat capaian

sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 didapat capaian

sebesar 100,07 % sedangkan tahun 2014 sebesar 110,02% dan tahun 2013 sebesar

118,16%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan

daerah”


2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah % 100 100 100 100

Ketersediaan data dan informasi pembangunan % 100 100 100 100


Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar

100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


SKPD”


keuangan”


2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian


52


2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian

Tingkat ketersediaan dokumen

perencanaan SKPD % 100 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan capaian

kinerja SKPD % 100 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan keuangan

SKPD % 100 100 100 100


Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat



Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat



Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat






2015 (%)

Capaian

2014 (%)

Capaian

2013 (%)

% Rata-

rata

capaian

Tingkat kedisiplinan aparatur % 100 100 100 100

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana kerja aparatur % 100 100 100 100

Prosentase aparatur yang mempunyai

kompetensi perencana % 100 100 100 100

Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran % 100 100 100 100


53


Tingkat kedisiplinan aparatur, pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100%,

sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, pada tahun 2015 capaian

didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, pada tahun 2015

capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


adalah Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, pada tahun 2015 capaian

didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun

2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Regulasi tentang perencanaan pembangunan

daerah yang ditetapkan dengan Perda dan

/atau Perkada

% 100 100 - tetap

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan dengan PERDA % 100 100 - tetap

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD

yang ditetapkan PERDA/PERKADA % 100 100 - tetap

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan Perkada % 100 100 - tetap

Prosentase sinkronisasi program daerah dan

pusat % 90,91 100 9,09 naik

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD % 93,99 97,42 3,43 naik


54


Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD % 81,74 74,45 (7,29) turun

Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 89,18 96,03 6,85 naik

Dokumen perencanaan pengembangan kota Dok 4 5 1 naik

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam Dok 0 2 2 naik

Dokumen perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok 0 2 2 naik

Dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi yang mendukung RPJMD Dok 7 7 - tetap

Dokumen perencanaan pembangunan sosial

budaya yang mendukung RPJMD Dok 15 8 7 turun

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat diuraikan

sebagai berikut:

Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang

ditetapkan dengan Perda dan/atau Perkada pada tahun 2015 realisasi sama

dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA, Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya

yaitu 100%.

Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan

PERDA/PERKADA, Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya

yaitu 100%.

Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada,

Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat, pada tahun

2015 realisasinya sebesar 100% meningkat 9,09 dari tahun sebelumnya sebesar

90,91%.

Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD tahun 2015

realisasinya naik sebesar 3,43% dari tahun sebelumnya yang sebesar 93,99%.

Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD, Pada tahun 2015

realisasi tahun 2015 turun sebesar 7,29%.

Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD realisasinya pada tahun

2015 naik sebesar 6,85%.

Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota, pada tahun

2015 realisasi naik dibanding tahun sebelumnya


55

Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam pada tahun 2015 realisasinya naik dibanding tahun sebelumnya.

Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh pada tahun 2015 realisasinya naik dibanding tahun sebelumnya.

Indikator Kedua belas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD pada tahun 2015 realisasinya tetap dibanding tahun

sebelumnya.

Indikator Ketiga belas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang

mendukung RPJMD, realisasinya tetap dibandingkan dengan tahun lalu.




Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok 2 9 7 naik

Ketersediaan Perda RTRW ada/

tidak 100 100 - tetap




% 100 100 - tetap




% 100 100 - Tetap


melalui forum konsultasi publik (SPM) % 100 100 - tetap

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

% 100 100 - tetap

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah % 55,01 55,04 0,03 naik

Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, realisasinya tetap sama dengan

tahun sebelumnya.

Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW, realisasinya tetap sama dengan tahun

sebelumnya.

Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), realisasinya tetap

sama dengan tahun sebelumnya.


56

Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), realisasinya tetap


Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi

publik (SPM), realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang

sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), realisasinya tetap sama

dengan tahun sebelumnya.

Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, realisasinya naik 0,03%

dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan



Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah % 100,00 100,00 0 tetap

Ketersediaan data dan informasi

pembangunan % 100,00 100,00 0 tetap

Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, realisasinya sama dibanding

tahun sebelumnya.

Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan, realisasinya tetap



SKPD”


keuangan”


Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan

SKPD % 100,00 100,00 0 tetap

Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja

SKPD % 100,00 100,00 0 tetap

Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD % 100,00 100,00 0 tetap


57

Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, realisasinya tetap

sama dibanding tahun sebelumnya.

Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, realisasinya tetap


Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, realisasinya tetap sama

dengan tahun sebelumnya.





Realisasi Naik

(Turun)

Ket

2014 2015

Tingkat kedisiplinan aparatur % 100,00 100,00 0 tetap

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

kerja aparatur % 100,00 100,00 0 tetap

Prosentase aparatur yang mempunyai

kompetensi perencana % 100,00 100,00 0 tetap

Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran % 100,00 100,00 0 tetap

Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur, realisasinya tetap sama dibanding tahun

sebelumnya.

Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, realisasinya

tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, realisasinya

tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Indikator keempat Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, realisasinya tetap


Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2015

dengan target kinerja lima tahunan (tahun 2017) yang direncanakan dapat diuraikan sebagai

berikut :


58


Sasaran 1.1.1 “Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang

partisipatif dan berkualitas”

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

S.d 2015

Target

2017

Capaian

%

1

Regulasi tentang perencanaan

pembangunan daerah yang ditetapkan

dengan Perda dan /atau Perkada

% 100 100 100

2

Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan dengan

PERDA

% 100 100 100

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan


PERDA/PERKADA

% 100 100 100


ditetapkan dengan Perkada % 100 100 100

5 Prosentase sinkronisasi program daerah

dan pusat % 100 100 100

6 Penjabaran Program RPJMD tahunan ke

dalam RKPD % 100 100 100

7 Penjabaran Program RKPD ke dalam

APBD % 100 100 100

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 99,05 100 99,05


kota Dok 11 18 61,11


wilayah dan sumber daya alam Dok 2 2 100


wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok 2 4 50


ekonomi yang mendukung RPJMD Dok 18 29 62,07


sosial budaya yang mendukung RPJMD Dok 27 41 65,85

Capaian Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang

ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%,

hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada

tahun 2017.

Capaian Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah

memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


59

Capaian Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan

PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah


Capaian Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan

Perkada sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi

harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat sampai

dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian

indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD sampai


indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD sampai dengan

tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD sampai dengan

tahun 2015 mencapai 99,05%, masih kurang 0,05% untuk tahun berikutnya sehingga


Capaian Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota sampai

dengan tahun 2015 mencapai 61,11%, masih kurang 38,89% untuk memenuhi harapan

capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan

capaian indikator kinerja pada tahun 2017.

Capaian Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh sampai dengan tahun 2015 mencapai 50%, masih kurang 50% untuk


Capaian Indikator keduabelas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 62,07%, masih perlu peningkatan

sebesar 37,93% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada

tahun 2017.

Capaian Indikator ketigabelas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 65,85%, masih perlu

peningkatan sebesar 34,15% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus

dicapai pada tahun 2017.


60




S.d 2015

Target

2017

Capaian

%

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR dokumen 9 13 69,23

2 Ketersediaan Perda RTRW % 100 100 100,00





% 100,00 100,00 100,00





% 100,00 100,00 100,00


masyarakat melalui forum konsultasi

publik (SPM)

% 100,00 100,00 100,00


pengurusan izin pemanfaatan ruang

sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah (SPM)

% 100,00 100,00 100,00


Wilayah % 55,04 65,00 84,68

Capaian Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR sampai dengan

tahun 2015 tercapai sebesar 69,23%, masih kurang 30,77% untuk memenuhi target

capaian tahun 2017.

Capaian Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW sampai dengan tahun 2015

mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja

yang harus dicapai pada tahun 2017.

Capaian Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi


Capaian Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM)



Capaian Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui

forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini


61

berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada

tahun 2017.

Capaian Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)



Capaian Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sampai

dengan tahun 2015 mencapai 55,04 %, masih kurang 9,96% untuk mencapai

harapan pada tahun akhir renstra pada tahun 2017 sebesar 65%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan

daerah”


S.d 2015

Target

2017

Capaian

%


daerah % 100,00 100,00 100,00


pembangunan % 100,00 100,00 100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah sampai

dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan


Capaian Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan sampai




SKPD”


keuangan”


S.d 2015

Target

2017

Capaian

%


perencanaan SKPD % 100,00 100,00 100,00

2 Tingkat ketersediaan laporan capaian % 100,00 100,00 100,00


62


S.d 2015

Target

2017

Capaian

%

kinerja SKPD

3 Tingkat ketersediaan laporan keuangan

SKPD % 100,00 100,00 100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD



Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD sampai



Capaian Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini

berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada

tahun 2017.





S.d 2015

Target

2017

Capaian

%

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 100,00 100,00 100,00


prasarana kerja aparatur % 100,00 100,00 100,00


kompetensi perencana % 100,00 100,00 100,00


perkantoran % 100,00 100,00 100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur sampai dengan tahun

2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


63

Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur



Capaian Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi

perencana sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah


Capaian Indikator keempat Tingkat Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah


Adapun perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional, dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:


S.d 2015

Target

Nasional

Capaian

%

1

Ketersediaan informasi mengenai




% 100,00

100,00

(Kabupaten/

kota dan

kecamatan) 100,00

90,00

(Kelurahan)

2

Tersedianya informasi mengenai




% 100,00 100,00 100,00

3

Terlaksananya penjaringan aspirasi


publik (SPM)

% 100,00 100,00 100,00

4

Terlayaninya masyarakat dalam



tentang RTR wilayah (SPM)

% 100,00 100,00 100,00

Capaian Indikator pertama Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan

capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.

Capaian Indikator kedua Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) sampai


indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.


64

Capaian Indikator ketiga Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui

forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini

berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus

dicapai pada tahun 2015.

Capaian Indikator ketiga Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan

capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2015 didukung oleh tersedianya input berupa

anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD). Dukungan anggaran tersebut dalam

bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah jumlah belanja

untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran.

Jumlah rencana pengeluaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2015 dan menjadi dasar penyusunan

perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp.5.322.980.587,00 dengan realisasi sebesar

Rp.5.192.306.416,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2015 dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Akuntabilitas Keuangan

No SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI * CAPAIAN

(%)

INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Terwujudnya

perencanaan

dan evaluasi

pembangunan

daerah yang

partisipatif dan

berkualitas

Program perencanaan

pembangunan daerah

1.304.434.550 1.297.675.678 99,48 1 Regulasi tentang

perencanaan

pembangunan daerah

yang ditetapkan

dengan Perda dan

/atau Perkada

100 100 100,00

Program pengendalian

dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

215.852.000 213.401.000 98,86 2 Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan

dengan PERDA

100 100,00 100,00

Program perencanaan

pengembangan kota-

kota menengah dan besar

121.412.000 119.480.198 98,41 3 Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD

yang ditetapkan

PERDA/PERKADA

100 100,00 100,00

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

36.610.000 35.481.223 96,92 4 Tersedianya dokumen

RKPD yang ditetapkan

dengan Perkada

100 100,00 100,00

Program perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

27.308.000 26.366.400 96,55 5 Prosentase sinkronisasi

program daerah dan

pusat

100 100,00 100,00


65


(%)

INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tumbuh

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

124.036.000 122.238.300 98,55 6 Penjabaran Program

RPJMD tahunan ke

dalam RKPD

100 97,42 97,42

Program perencanaan

sosial budaya

157.266.200 145.944.064 92,80 7 Penjabaran Program

RKPD ke dalam APBD 100 74,45 74,45

8 Prosentase Pencapaian

Target RPJMD 100 96,03 96,03


pengembangan kota 5 5 100,00


prasarana wilayah dan

sumber daya alam

2 2 100,00


pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

2 2 100,00


pembangunan ekonomi

yang mendukung

RPJMD

7 7 100,00


pembangunan sosial

budaya yang

mendukung RPJMD

8 8 100,00

Jumlah 1.986.918.750 1.960.586.863 98,67

2. Terwujudnya

Sinkronisasi

proram

pembangunan

antar sektor

dan

antarwilayah

yang mengacu

kepada RTRW

Program perencanaan

tata ruang

518.742.000 512.273.600 98,75 1 Jumlah Dokumen RDTR

dan/atau RRTR 10 9 90,00

Program pemanfaatan

ruang

28.300.000 12.500.000 44,17 2 Ketersediaan Perda

RTRW 100 100,00 100,00

3 Ketersediaan informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

melalui peta analog

(SPM)

100 100,00 100,00

4 Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

melalui peta digital

(SPM)

100 100,00 100,00

5 Terlaksananya

penjaringan aspirasi

masyarakat melalui

forum konsultasi publik

(SPM)

100 100,00 100,00

6 Terlayaninya

masyarakat dalam

pengurusan izin

pemanfaatan ruang

sesuai dengan

Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah

(SPM)

100 100,00 100,00

7 Ketaatan terhadap

Rencana Tata Ruang

Wilayah

55 55,04 100,07

Jumlah 547.042.000 524.773.600 95,93

3 Terpenuhinya

data statistik

dan informasi

perencanaan

pembangunan

daerah

Program pengumpulan

data-data statistik daerah

0 0 0 1 Tingkat Ketersediaan

data statistik daerah 100 100,00 100,00

Program pengembangan

data/informasi

524.564.000 523.578.300 99,81 2 Ketersediaan data dan

informasi

pembangunan

100 100,00 100,00

Jumlah 524.564.000 523.578.300 99,81

4 Terpenuhinya

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

kinerja serta

keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

43.282.000 43.281.400 99,99 1 Tingkat ketersediaan

dokumen perencanaan

SKPD 100 100,00 100,00

2 Tingkat ketersediaan

laporan capaian kinerja

SKPD

100 100,00 100,00


66


(%)

INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Tingkat ketersediaan

laporan keuangan

SKPD

100 100,00 100,00

Jumlah 43.282.000 43.281.400 99,99

5 Meningkatnya

kompetensi

dan kinerja

aparatur

perencanaan

pembangu-nan

daerah

Program peningkatan

disiplin aparatur

0 0 0 1 Tingkat kedisiplinan

aparatur 100 100,00 100,00

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

891.630.387 862.160.629 96,69 2 Tingkat ketersediaan


aparatur

100 100,00 100,00

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

17.199.650 17.199.650 100 3 Prosentase aparatur

yang mempunyai

kompetensi perencana

100 100,00 100,00

Program pelayanan

administrasi perkantoran

1.312.343.800 1.260.725.974 96,07 4 Tingkat pemenuhan

jasa administrasi

perkantoran

100 100,00 100,00

Jumlah 2.221.173.837 2.140.086.253 96,35

T O T A L 5.322.980.578 5.192.306.416 97,55

Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari

pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan

dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang

mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran. Adapun

sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan

berkualitas.

Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 97,53 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan

untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.1.960.586.863 atau sebesar

98,67% dari anggaran sebesar Rp.1.986.918.750.

2. Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang

mengacu kepada RTRW.

Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 98,58 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan

untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.524.773.600 atau sebesar

95,93% dari anggaran sebesar Rp.547.042.000.

3. Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan

untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.523.578.300 atau sebesar



67

4. Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan.


untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 43.281.400 atau sebesar


5. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah.


untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.140.086.253 atau sebesar

96,35% dari anggaran sebesar Rp.2.221.173.837.

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2014 mendapat nilai 74,79% dengan kategori B atau dengan predikat “Baik, perlu sedikit

perbaikan”. Berdasarkan hasil evaluasi LKjIP tahun lalu maka tidak terdapat yang

direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


68

BAB

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disajikan

ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 3 (Tiga)

tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat

tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu

diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari

kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis

terhadap 3 tujuan dari 5 sasaran dengan 15 kebijakan didukung dengan 29 indikator

pencapaian kinerja sasaran dan 16 program adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan di atas 100% sebanyak 1 indikator atau 3,44% dari jumlah indikator kinerja

sasaran.

2. Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 27 indikator atau 93,10% dari jumlah

indikator kinerja sasaran.

3. Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 1 indikator atau 3,44% dari jumlah

indikator kinerja sasaran.

4. Capaian di bawah 50% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini masih dirasakan belum pada

taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai

pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari

semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

IV


69

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuklinggau Tahun 2015

ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun

2015, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Lubuklinggau, Februari 2016

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kota Lubuklinggau


Pembina TK.I

NIP. 19700406 199703 1 007

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Misi : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

2. Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana

2013 2014 2015 2016 2017

1.1 Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan daerah



dengan Perda dan /atau Perkada%

100 100 100 100 100



PERDA%

100 100 100 100 100



PERDA/PERKADA%

100 100 100 100 100


ditetapkan dengan Perkada%

100 100 100 100 100

5 Prosentase sinkronisasi program daerah

dan pusat%

100 100 100 100 100

Rencana Strategik Tahun 2013 - 2017

KeteranganTahun Capaian

Pengkoordinasikan para

pelaku pembangunan

1

Penelitian dan

pengembangan perencanaan

pembangunan daerah

Sasaran Indikator Kinerja Kebijakan

%100

Satuan

Target Indikatif

2

6

Program perencanaan pembangunan

daerah

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke

dalam RKPD

Terwujudnya perencanaan

dan evaluasi

pembangunan daerah

yang partisipatif dan

berkualitas

100100100100

1.1.1

No Tujuan


APBD%

100 100 100 100 100

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD%

100 100 100 100 100


kotaDok 2 4 5 4 3

Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar


wilayah dan sumber daya alamDok _ 2 2 2 2

Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam


wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok 0 1 2 1 0

Program perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh


ekonomi yang mendukung RPJMD Dok 4 7 7 5 64 Meningkatkan koordinasi

Perencanaan di bidang

Ekonomi

Program perencanaan pembangunan

ekonomi


sosial budaya yang mendukung RPJMD Dok 4 15 8 8 6

5 Meningkatkan koordinasi

Perencanaan di bidang Sosial

Budaya

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi

proram pembangunan

antar sektor dan

antarwilayah yang

mengacu kepada RTRW

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

Dok 0 4 10 12 13

1 Penyusunan regulasi rencana

tata ruang yang

komprehensif dan partisipatif

Program Perencanaan Tata Ruang

%

Pemantauan, evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana

pembangunan

Program pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah

dalam RKPD

3

2013 2014 2015 2016 2017

KeteranganTahun CapaianSasaran Indikator Kinerja KebijakanSatuan

Target Indikatif

No Tujuan

2 Ketersediaan Perda RTRW

Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada

2 Penataan dan peningkatan

kapasitas kelembagaan

institusi penataan ruang



kabupaten/kota beserta rencana rincinya

melalui peta analog (SPM)

% 100 100 100 100 100



kabupaten/kota beserta rencana rincinya

melalui peta digital (SPM)

% 100 100 100 100 100



sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

RTR wilayah (SPM)

% 100 100 100 100 100



publik (SPM)% 100 100 100 100 100


Wilayah % 45 50 55 60 65

4 Meningkatkan koordinasi

Perencanaan di bidang

Urusan Penataan Ruang

1 Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

% 100 100 100 100 100

Program pengumpulan data-data

statistik daerah

1

3

1.1.3 Pengembangan metode

pengumpulan data dan

informasi pembangunan

Program pemanfaatan ruang

Mengoptimalkan

pengawasan

penyelenggaraan penataan

ruang termasuk didalamnya

melalui pengendalian

pemanfaatan ruang

Terpenuhinya data

statistik dan informasi

perencanaan


pembangunan % 100 100 100 100 100Program pengembangan

data/informasi


perencanaan SKPD% 100 100 100 100 100

1

2 Tingkat ketersediaan laporan capaian

kinerja SKPD % 100 100 100 100 100

3 Tingkat ketersediaan laporan keuangan

SKPD% 100 100 100 100 100

1 Tingkat kedisiplinan aparatur% 100 100 100 100 100

1 Mengoptimalkan kedisiplinan

aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur


prasarana aparatur % 100 100 100 100 1002 Mengoptimalkan pemenuhan


aparatur

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


kompetensi perencana % 100 100 100 100 1003 Mendorong dan memfasiltasi

upaya peningkatan SDM

Program peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur


perkantoran % 100 100 100 100 1004 Mengoptimalkan pelayanan

administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi

perkantoran

Mengetahui,

Pembina TK.I

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAU,


2.1 Meningkatnya kualitas

SDM perencana

2.1.1 Meningkatnya kompetensi

dan kinerja aparatur

perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

evaluasi kinerja serta

keuangan SKPD

1.2

informasi pembangunan

Terpenuhinya dokumen



1.2.1 Menyempurnakan dokumen



perencanaan

pembangunan daerah

2013 2014 2015 2016 2017

KeteranganTahun CapaianSasaran Indikator Kinerja KebijakanSatuan

Target Indikatif

No Tujuan

NIP. 19700406 199703 1 007

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun : 2015

Satuan Target

1 Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah

yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada % 100

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

telah ditetapkan dengan PERDA % 100

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA % 100

4 Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan Perkada % 100

5 Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat% 100

6 Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD % 100

7 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD % 100

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 100

9 Dokumen perencanaan pengembangan kota Dok 5

10 Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alamDok 2

11 Dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuhDok 2

12 Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMDDok 7

13 Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMDDok 8

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok 10

2 Ketersediaan Perda RTRW% 100

3 Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata


rencana rincinya melalui peta analog (SPM) % 100

4 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata


rencana rincinya melalui peta digital (SPM)% 100

5 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik (SPM) % 100

6 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah (SPM)% 100

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah% 55

1 Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

% 100

2 Ketersediaan data dan informasi pembangunan

% 100

1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD% 100

2 Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD% 100

3 Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD% 100

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 1002.1.1

1.1.1 Terwujudnya perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah

yang partisipatif dan berkualitas

1.1.2

1.1.3 Terpenuhinya data statistik dan

informasi perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kompetensi dan

kinerja aparatur perencanaan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sasaran Indikator Kinerja

Terwujudnya Sinkronisasi proram

pembangunan antar sektor dan

antarwilayah yang mengacu

kepada RTRW


perencanaan dan evaluasi kinerja

serta keuangan

1.2.1

2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur% 100

3 Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi

perencana % 100

4 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran% 100


pembangunan daerah

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun : 2015

No Sasaran Strategis TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 3 4 5



dengan Perda dan /atau Perkada% 100 100 100,00



PERDA% 100 100,00 100,00



PERDA/PERKADA% 100 100,00 100,00


ditetapkan dengan Perkada% 100 100,00 100,00

5 Prosentase sinkronisasi program

daerah dan pusat% 100 100,00 100,00

6 Penjabaran Program RPJMD tahunan

ke dalam RKPD% 100 97,42 97,42


APBD% 100 74,45 74,45

8 Prosentase Pencapaian Target

RPJMD% 100 96,03 96,03


pengembangan kotaDok 5 5,00 100,00


wilayah dan sumber daya alamDok 2 2,00 100,00


pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuhDok 2 2,00 100,00

MATRIK PENGUKURAN KINERJA (PK)

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja

2

Terwujudnya perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah

yang partisipatif dan berkualitas

1.1.1

cepat tumbuh


ekonomi yang mendukung RPJMD Dok 7 7,00 100,00


sosial budaya yang mendukung

RPJMDDok 8 8,00 100,00

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau

RRTR Dok 10 9,00 90,00

2 Ketersediaan Perda RTRW % 100 100,00 100,00




rincinya melalui peta analog (SPM)% 100 100,00 100,00




rincinya melalui peta digital (SPM)% 100 100,00 100,00



publik (SPM)% 100 100,00 100,00




tentang RTR wilayah (SPM)% 100 100,00 100,00

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata

Ruang Wilayah% 55 55,04 100,07


daerah % 100 100,00 100,00


pembangunan% 100 100,00 100,00


perencanaan SKPD % 100 100,00 100,00

2 Tingkat ketersediaan laporan capaian

kinerja SKPD% 100 100,00 100,00


keuangan SKPD% 100 100,00 100,00

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 100 100,00 100,00



serta keuangan

1.2.1

1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi proram



kepada RTRW

1.1.3 Terpenuhinya data statistik dan


pembangunan daerah

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan


kompetensi perencana% 100 100,00 100,00


perkantoran% 100 100,00 100,00

Rata-rata capaian 98,69

Kota :

SKPD :

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1

Regulasi tentang perencanaan


dengan Perda dan /atau Perkada

% 100 100 0 0,00 100 100,00 100,00 100 100 100,00 100 100

2

Tersedianya dokumen perencanaan


PERDA

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan


PERDA/PERKADA

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

4Tersedianya dokumen RKPD yang

ditetapkan dengan Perkada% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

5Prosentase sinkronisasi program daerah

dan pusat% 100 100 90,91 90,91 100 90,91 90,91 100 100,00 100,00 100 100

6Penjabaran Program RPJMD tahunan ke

dalam RKPD% 100 100 76,82 76,82 100 93,99 93,99 100 97,42 97,42 100 100

7Penjabaran Program RKPD ke dalam

APBD% 100 100 83,80 83,80 100 81,74 81,74 100 74,45 74,45 100 100

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD % 100 100 111,95 111,95 100 89,18 89,18 100 96,03 96,03 100 100

9Dokumen perencanaan pengembangan

kotaDok 3 2 2,00 100,00 4 4,00 100,00 5 5,00 100,00 4 3

10Dokumen perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alamDok 2 0 0,00 0 2 0,00 0 2 2,00 100,00 2 2

11Dokumen perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuhDok 0 0 0,00 0 1 0,00 0 2 2,00 100,00 1 0

12Dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi yang mendukung RPJMDDok 6 4 4,00 100,00 7 7,00 100,00 7 7,00 100,00 5 6

13Dokumen perencanaan pembangunan

sosial budaya yang mendukung RPJMDDok 6 4 4,00 100,00 15 15,00 100,00 8 8,00 100,00 8 6

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok 13 0 0,00 0 4 2,00 50,00 10 9,00 90,00 12 13

2 Ketersediaan Perda RTRW % 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

3

Ketersediaan informasi mengenai Rencana


beserta rencana rincinya melalui peta

analog (SPM)

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

4

Tersedianya informasi mengenai Rencana


beserta rencana rincinya melalui peta

digital (SPM)

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

5

Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum konsultasi publik

(SPM)

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

6

Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang RTR

wilayah (SPM)

% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

7Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah% 65 45 53,17 118,16 50 55,01 110,02 55 55,04 100,07 60 65

1 Tingkat Ketersediaan data statistik daerah % 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

2Ketersediaan data dan informasi

pembangunan% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

1Tingkat ketersediaan dokumen

perencanaan SKPD% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

2Tingkat ketersediaan laporan capaian

kinerja SKPD% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

3Tingkat ketersediaan laporan keuangan

SKPD% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

1 Tingkat kedisiplinan aparatur % 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

2Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

3Prosentase aparatur yang mempunyai

kompetensi perencana% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

4Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran% 100 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100

1.1.2

2013Target Tahun ke-5

Indikator Kinerja

2.1.1

Meningkatnya kompetensi dan


pembangunan daerah

Terwujudnya perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah yang

partisipatif dan berkualitas

1.1.1

Terpenuhinya data statistik dan


pembangunan daerah

2016

1.1.3



serta keuangan

1.1.4




kepada RTRW

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 BERPEDOMAN PADA RENSTRA BAPPEDA 2013 - 2017

SatuanSasaran2017

Lubuklinggau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20152014

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

Tugas :

Fungsi :

Satuan Sumber Data Penanggung Jawab Keterangan

1Regulasi tentang perencanaan pembangunan

daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau

Perkada% Dokumen Renstra

Bidang Program Data dan

InformasiKetersediaan regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

2Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

telah ditetapkan dengan PERDA% Dokumen Renstra


Informasi

Jumlah dokumen RPJP yang tersedia x 100%

Jumlah dokumen RPJPD yang seharusnya ada

3Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang

ditetapkan PERDA/PERKADA% Dokumen Renstra


Informasi

Jumlah dokumen RPJMD yang tersedia x 100%

Jumlah dokumen RPJPD yang seharusnya ada

4Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

dengan Perkada% Dokumen Renstra


Informasi

Jumlah dokumen RKPD yang tersedia x 100%

Jumlah dokumen RKPD yang seharusnya ada

5 Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat % Dokumen RenstraBidang Program Data dan

Informasi

Jumlah prioritas bidang pembangunan daerah yang sinkron

dengan prioritas pembangunan nasional x 100%

Jumlah prioritas bidang pembangunan nasional


Terwujudnya perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah yang partisipatif dan

berkualitas

1.1.1

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

b. pengkoordinasian penyusunan di bidang perencanaan pembangunan daerah

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah

d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

6Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam

RKPD% Dokumen Renstra


Informasi/Bidang

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Jumlah program RPJMD yang telah diakomodir dalam RKPD sampai dengan thn ke-n x 100%

Jumlah program RPJMD

7 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD % Dokumen Renstra


Informasi/Bidang

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Jumlah program RKPD tahun ke-n yang diakomodir dalam APBD x 100%

Jumlah program RKPD tahun ke-n

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD % Dokumen RenstraBidang Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Rata-rata capaian kinerja visi dan misi walikota dalam RKPD tahun ke-(n-1)

9 Dokumen perencanaan pengembangan kota % Dokumen RenstraBidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota tahun ke-n x 100%

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota dalam renstra tahun ke-n

10Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam% Dokumen Renstra

Bidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam tahun ke-n x 100%

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dalam renstra tahun ke-n

11Dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh% Dokumen Renstra


Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tahun ke-n x100%

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam renstra tahun ke-n

12Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

yang mendukung RPJMD% Dokumen Renstra Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD tahun ke-n x 100%

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD dalam renstra tahun ke-n

13Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD% Dokumen Renstra Bidang Sosial Budaya

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD tahun ke-n x 100%

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD dalam renstra tahun ke-n

Satuan Sumber Data Penanggung Jawab KeteranganSasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR % Dokumen RenstraBidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen RDTR dan/atau RRTR tahun ke-n x 100%

Jumlah dokumen RDTR dan/atau RRTR dalam renstra tahun ke-n

2 Ketersediaan Perda RTRW % Dokumen RenstraBidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Ketersediaan Perda RTRW

3Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata


rencana rincinya melalui peta analog (SPM)% Dokumen Renstra


Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah peta analog ditiap kecamatan x 100%

Jumlah kecamatan

4Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata


rencana rincinya melalui peta digital (SPM)% Dokumen Renstra


Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah peta digital ditiap kecamatan x 100%

Jumlah kecamatan

5Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik (SPM)% Dokumen Renstra


Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah konsultasi publik terlaksana x 100%

Jumlah konsultasi publik seharusnya

6Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin



%

Dokumen RenstraBidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Jumlah masyarakat terlayani x 100%

Jumlah masyarakat yang mengajukan

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah%

Dokumen RenstraBidang Penataan Ruang

Permukiman dan

Realisasi RTRW x100%

Rencana Peruntukan

1Tingkat Ketersediaan data statistik daerah %

Buku Kota Lubuklinggau

Dalam Angka


Informasi

Jumlah dokumen statistik yang tersedia x 100 %

Jumlah dokumen statistik yang dibutuhkan

2Ketersediaan data dan informasi pembangunan %

Buku Selayang Pandang,

Leaflet


Informasi

Jumlah data yang tersedia x 100%

Jumlah data yang dibutuhkan

1Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD % Renja SKPD Sekretariat

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersedia x 100 %

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dibutuhkan

2Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD % LAKIP SKPD, LPPD SKPD Sekretariat

Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang tersedia x 100 %

Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang dibutuhkan

Terpenuhinya data statistik dan informasi

perencanaan pembangunan daerah

1.1.3

Terpenuhinya dokumen perencanaan dan

evaluasi kinerja serta keuangan


pembangunan antar sektor dan antarwilayah

yang mengacu kepada RTRW

1.1.2

1.2.1

Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang dibutuhkan

3Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD %

Laporan Asset, Neraca

dan CALKSekretariat

Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersedia x 100 %

Jumlah laporan keuangan SKPD yang dibutuhkan

1Tingkat kedisiplinan aparatur %

Rekapitulasi absen harian

dan bulananSekretariat

Jumlah pegawai yang disiplin x 100%

Jumlah total pegawai

2

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur %

Kartu Inventaris Barang,

LaporanInvetaris Barang

semesteran.

Sekretariat Jumlah sarana dan prasarana yang ada x 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

3 Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi

perencana% DUK, Dat pegawai Sekretariat

Jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan x 100%

Jumlah total pegawai yang menduduki jabatan

4

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran %

Laporan Barang dan Jasa

Triwulanan, Laporan

realisasi fisik dan

Sekretariat Jumlah jenis jasa yang tersedia x 100%

Jumlah jasa yang dibutuhkan

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Pembina TK.I

NIP. 19700406 199703 1 007

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja

aparatur perencanaan pembangunan daerah

No Sasaran Strategis Target1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 100%

12 2 Dokumen

13 -

14 2 Dokumen

15 1 Dokumen

16 3 Dokumen

17 2 Dokumen

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah yang partisipatif dan berkualitas

1.1.1

Dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan Pengembangan Kota

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Kerja

Prosentase Pencapaian Target RPJMD

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan

Perda dan /atau Perkada

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

Prosentase Pencapaian Target RPJMD

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBDPenjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

1 100%

2 9 Dokumen

3 Ada

4 Peta Kota 100%,Peta

Kecamatan 100% ,Peta

Kelurahan 100% 5 Peta Kota 100%,Peta

Kecamatan 100% ,Peta

Kelurahan 100% 6 100%

7 100%

8 55%

1 2 Dokumen

2 1 Dokumen

1.2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja

serta keuangan

1 100%

1 100%

2 100%

3 100%4 100%

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan

pembangunan daerah

1.1.3 Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi program pembangunan antar

sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW


(SPM)

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM)


kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

Ketersediaan Perda RTRW

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

Prosentase Ketersedian Dokumen Kebijakan Penataan Ruang

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang WilayahTerlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Ketersediaan dokumen perencanaan laporan kinerja dan laporan keuangan

Bappeda

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

Ketersediaan data dan informasi pembangunan

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoranPersentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana

Tingkat Kedisiplinan aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Program Anggaran (Rp) Keterangan1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.128.008.000 APBD2 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

321.750.000 APBD

3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar

231.950.000 APBD

4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam

41.100.000 APBD

5 Program Perencanana Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

17.800.000 APBD

6 Program perencanaan pembangunan ekonomi 342.300.000 APBD7 Program perencanaan sosial dan budaya 345.310.000 APBD8 Program Perencanaan Tata Ruang 1.294.400.000 APBD9 Program Pemanfaatan Ruang 47.500.000 APBD10 Program pengembangan data/informasi 339.890.000 APBD11 Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah 93.540.000 APBD12 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

18.000.000 APBD

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 956.380.000 APBD14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.150.000 APBD15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 APBD16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.129.989.800 APBD

Lubuklinggau, 20 Januari 2015 WALIKOTA LUBUKLINGGAU KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAU

DEDI YANSYAH ,SP,M.SiPembina Tk.I

NIP. 19700406 1997 03 1 007

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI - bappeda.lubuklinggaukota.go.idbappeda.lubuklinggaukota.go.id/core/files/43LKjIP_Bappeda_2015.pdf · 5 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi

Documents