DAFTAR INVENTARIS PERMASALAHAN · ABK Dilmil I-04 palembang . 1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan ...

DAFTAR INVENTARIS PERMASALAHAN

SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN

No. BIDANG KEGIATAN KENDALA STRATEGI KEBIJAKAN (BERIKUT DENGAN

ACTION PLAN/TINDAK LANJUT) KETERANGAN

1. Pemanfaatan tanah seluas 6.500 m2

sebagai Rumah Dinas Pimpinan

Ditjen Badilmiltun.

Belum tersedianya anggaran Pengajuan Anggaran untuk pemanfaatan tanah

seluas 6.500 m2 di Jatiwarna Bekasi sebagai

Rumah Dinas karena Dirjen Badilmiltun belum

mempunyai rumah dinas.

2. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III

dan kendaraan operasional yang

sudah lebih dari 10 tahun .

Belum tersedianya anggaran Penghapusan kendaraan dinas pejabat eselon

III 15 unit dan 1 kendaraan operasional serta

pengajuan anggaran untuk pengadaan baru

atau sewa

3. Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan

dan BMN Dipa 05

Pergantian Operator Simak dan Saiba di

Satuan Kerja sehingga proses rekonsiliasi

Pelaporan keuangan menjadi terhambat

karena operator yang baru belum

menguasai aplikasi simak dan saiba.

Melakukan koordinasi dengan korwil agar

korwil lebih aktif lagi dalam koordinasi dengan

satker di wilayahnya. Melakukan koordinasi

langsung dengan satuan kerja yang mengalami

masalah.

4. Re-Organisasi Dualisme Peradilan Perlunya pemisahan struktur organisasi

5. Kekurangan Sumber Daya Manusia

(SDM) ditingkat pelaksana

- Adanya Staf melaksanakan pekerjaan

dibeberapa Kasi / Kasubbag yang bukan

menjadi tusinya.

- Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat

waktu.

1. Jumlah Pegawai PNS dan Anggota TNI

Ditjen Badilmiltun saat ini sebanyak 89

Pegawai, idialnya jumlah Pegawai Ditjen

Badilmiltun 119 Pegawai sehingga

kekurangan 30 pegawai.

2. Mengajukan untuk penambahan Pegawai

baru melalui penerimaan Pagawai Mutasi

dari Satker lain maupun dari CPNS, akan

tetapi belum terpenuhi

1. Pegawai yang telah memasuki

masa purnabhakti pada Tahun

2018 dan 2019 sebanyak 10

(sepuluh) Pegawai

2. Pegawai yang Mutasi ke satker

lain sebanyak 14 (empat belas)

Pegawai

3. Tahun 2019 Ditjen Badilmiltun

menerima CPNS 1 (satu)

Pegawai.

6. Keterbatasan Anggaran Ditjen

Badilmiltun

Dengan anggaran yang sangat terbatas

(paling sedikit disbanding eselon I lainnya)

Ditjen Badilmiltun sulit untuk berkembang

dan visi misi belum tercapai

Pengusulan Penambahan Anggaran Ditjen

Badilmiltun telah dilaksanakan setiap tahun

dengan memenuhi mekanisme dan prosedur

yang sudah ditentukan

Usulan anggaran tahun :

2015 Rp 42.698.253.000,-

2016 Rp 78.277.898.000,-

2017 Rp 175.987.427.000,-

2018 Rp 43.901.383.000,-

2019 Rp 40.536.918.000,-

Pagu anggaran/DIPA tahun :

2015 Rp 23.249.700.000,-

2016 Rp 21.831.000.000,-

2017 Rp 21.210.123.000,-

2018 Rp 23.708.288.000,-

2019 Rp 23.717.231.000,-

DILMILTAMA

DILMILTI I MEDAN

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Pelaksana pada : Panmud Pidana dan Panmud TUM, Panitera Pengganti, Analis Perkara Peradilan, Pengelola Sistem Jaringan, Pengadministrasi Persuratan dan Teknisi Sarana Dan Prasarana

Mohon dukungan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf, sesuai dengan ABK 2019

ASN dilingkungan Peradilan Militer yang mengajukan pindah ke Satuan Kerja lain

Memberi kesempatan pada ASN untuk menduduki jabatan Fungsional yang tersedia, dan jabatan struktural yang lebih tinggi yang dapat diisi oleh ASN.

Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi

Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I. dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.

Belum didukung dengan SDM yang kompeten dibidang TI Merekrut honorer yang ditugaskan untuk penanganan jaringan Internet dan TI, dan mengikutsertakan Personil Dilmilti dalam pelatihan TI yang diadakan oleh MA

2 Sarana dan Prasarana

belum memiliki tanah untuk pembangunan rumah dinas Pimpinan, Pejabat Struktral dan Fungsional.

Mohon dukungan Anggaran untuk pengadaan tanah pembangunan Rumah Dinas

Kurangnya sarpras mebelair dan alat pengolah data Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung tugas

Dilmil I-01 Banda Aceh

1 Sarana dan Prasarana

Koneksi internet kurang besar Mohon tambahan anggaran sewa bandwitdh

Kurangnya sarpras alat pengolah data Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan alat pengolah data

2 SDM Kurangnya Personil yang kompeten menduduki jabatan Struktural dan Fungsional khususnya bidang TI

Menugaskan Anggota yang ada untuk mengisi/ melaksanakan tugas pejabat Struktural dan Fungsional.

ASN belum mendapatkan bimtek 20 (dua puluh) Jampel Pertahun, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 203 dan 204

Mengusulkan mengikutkan bimtek ASN 20 (dua puluh) Jampel Pertahun

Dilmil I-02 Medan

1 SDM Jabatan Panmud Hukum, Jabatan Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pustakawan belum terisi.

Memohon penambahan Personil untuk Jabatan Panmud Hukum dan Diklat

berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan

2 Sarpras genset hasil hibah dari Dilmilti I Medan tidak mencukupi kebutuhan daya yang ada

Usul penambahan anggaran pengadaan genset

Randis roda 2 dan roda 4 kurang Pengusulan RKBMN yang menjadi Prioritas utama

Kurangnya sarpras mebeulair dan alat pengolah data

Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung tugas

Dilmil I-03 Padang

1 Sarpras Atap Gedung Kantor rapuh Mohon tambahan anggaran perawatan

hanya memiliki 1(satu) ruang sidang sementara beban perkara yang harus diselesaikan per tahun 120 perkara

Mohon Penambahan anggaran untuk pembangunan ruang sidang

belum memiliki server yang memadai sesuai spesifikasi dari MARI

Mohon dukungan pengadaan server sesuai spesifikasi MARI

2 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana

Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK

Dilmil I-04 palembang



2 Anggaran Kurangnya anggaran belanja perjalanan dinas luar kota untuk kegiatan Wasmat di Masmil

Mohon tambahan anggaran Jaldis

Kurangnya anggaran biaya sidang keliling Mohon tambahan anggaran sidang keliling

Kurangnya anggaran untuk pengiriman berkas perkara banding, kasasi

Mohon tambahan anggaran pengiriman berkas

Dilmil I-05 Pontianak



Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi

Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I. dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.

2 Sarpras Kapasitas Daya Listrik yang tidak memadai Usul Penambahan Anggaran Skala prioritas untuk mendukung operasional kantor

Dilmil I-06 Banjarmasin

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan


Batas Waktu pemberitahuan Pemanggilan peserta pendidikan dengan kegiatan pendidikan sangat pendek, tidak cukup waktu untuk peserta mempersiapkan administrasi pendidikan

Agar pemberitahuan pemanggilan peserta pendidikan diberitahukan lebih awal atau memberi tenggang waktu kepada peserta untuk mempersiapkan administrasi pendidikan

perlindungan kesehatan 7 (tujuh) orang tenaga honorer sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan, untkperlindungan

Perlu diusulkan untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif

ketenagakerjaan belum ada

2 Anggaran Kurangnya anggaran sidang keliling Usul ada Penambahan anggaran untuk perjalanan dinas keliling

3 Sarpras Kurangnya sarpras kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, meubelair dan alat pengolah data

Agar didukung anggaran untuk penambahan dan peremajaan sarpras yang ada

Dilmil I-07 Balikpapan

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan (kasubbag kepegawaian dirangkap oleh sekretaris)


DILMILTI II JAKARTA



2 Anggaran Kekurangan biaya belanja pegawai Usul Penambahan biaya belanja pegawai

3 Sarpras Sebagian sarana prasarana (gedung, halaman, peralatan/ mesin dan fasilitas kantor) mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan karena minimnya biaya pemeliharaan

Usul penambahan anggaran pemeliharaan

Jenis barang pada DIPA tidak sesuai dengan barang yang diusulkan dan yang dibutuhkan dalam tahun anggaran

1. Revisi POK

2. Mohon untuk jenis barang pada DIPA disesuaikan dengan jenis barang yang diajukan/diusulkan

Dilmil II-08 Jakarta

1 Anggaran Kurangnya anggaran biaya pemeliharaan Mohon tambahan belanja operasional khususnya biaya pemeliharaan

2 SDM Kurangnya SDM baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan

Mohon penambahan SDM baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan

Dilmil II-09 Bandung



2 Anggaran Beberapa tahun terakhir tidak ada anggaran pemeliharaan TI, Gedung dan pengadaan meubelair

Usul penambahan anggaran pemeliharaan TI, Gedung dan pengadaan meubelair

Dilmil II-10 Semarang

1 Tatakelola dan Organisasi

Setiap orang bisa melihat seluruh kegiatan Pengadilan Militer termasuk para pejabat Struktural/ Fungsional (para Hakim)

Mohon khusus untuk nama-nama pejabat Struktural dan Fungsional di Web harus ada passwordnya

sering terjadi penipuan meminta sejumlah uang dengan meng atasnamakan Hakim

Mohon dukungan Surat Edaran yang ditujukan ke Satuan-satuan TNI

2 SDM Masih terdapat jabatan Fungsional yang masih kosong, Sudah mengirim surat ke Kadilmiltama Nomor W2-Mil03/73/KP.00.1/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Usulan personel untuk menduduki jabatan fungsional

Mohon untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan jabatan fungsional di Pengadilan Militer II-10 Semarang

Dilmil II-11 Jogjakarta



Kurangnya pegawai yang kompeten dibidang pengadaan barang dan jasa

diikutkan untuk ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa

Kurangnya staf TI, di karenakan ada personil yang sedang melaksanakan pendidikan (Secapa)

Perlu adanya penambahan personil khususnya di bagian TI

2 Sarpras Kurangnya alat pengolah data Usul penambahan anggaran belanja modal pengadaan alat pengolah data

Perlunya tambahan server, untuk memback up aplikasi selain SIPP

Adanya penambahan server pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

DILMILTI III SURABAYA

1 SDM Kurangnya SDM yang kompeten dibidang pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, arsiparis dan pustakawan

Perlu diadakan bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, arsiparis dan pustakawan

Masih adanya rangkap jabatan dimana Kasubbag Keuangan dan Pelaporan juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran

Mengusulkan personel Dilmilti lll Surabaya untuk mengikuti Diklat Bendahara

2 Sarpras dan tatakelola BMN

Tanah yang terletak di Jl Raya lr, H, Juanda, dengan luas tanah t 11.986 M'? yang diatasnya didirikan bangunan gedung kantor Militer Tinggi lll Surabaya, Pengadilan Millter lll-1 Surabaya dan Pengadilan TUN Surabaya tanah atas nama Mahkamah Agung Rl d Sertifikat Hak Pakai No. 39 yang masih tercatat Satuan Kefla Ditjen Badilmiltun MARI sekarang, Sedangkan IMB untuk bangunan Gedung Kantor sudah sesuai keperuntukannya. Dalam rangka tertib administrasi BMN, yaitu untu proses pengusulan status pemanfaatan BMN tersebut mengalami kendala, yaitu Sertifikat Tanah belum dipecah.

1. Mohon kepada Ditjen Badilmiltun MARI berkenan melanjutkan proses Pemecahan sertifikat Tanah dimaksud

2. Mohon MARI memberikan dukungan anggaran untuk biaya proses yang di maksud

3 Anggaran Minimnya pagu anggaran untuk belanja pengiriman surat maupun berkas perkara

Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan anggaran

Tidak adanya anggaran untuk pengembangan website sehingga website Dilmilti lll Surabaya masih belum mengalami pengembangan program


Minimnya anggaran perjalanan dinas konsultasi serta anggaran pembinaan dan pengawasan mengingat wilayah Dilmilti lll Surabaya yang sangat luas akan tetapi anggaran yang tersedia selalu tetap seiak tahun 2017


Dilmil III-12 Surabaya

1 Anggaran pengiriman berkas kasasi masih kurang karena jumlah perkara yang mengajukan kasasi melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA

Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pengiriman kasasi pada saat penyusunan anggaran

Anggaran perjalanan dinas masih kurang, dimana anggaran ini tidak mengalami penambahan sejak tahun 2016

Menyusun usulan penambahan pagu anggaran

2 SDM Masih adanya rangkap jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana terdapat Kasubbag yang merangkap menjadi Bendahara

Mengusulkan personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengikuti Diklat Bendahara

Administrasi pengelolaan kepegawaian yang belum seragam

Mengusulkan kepada satker tingkat atas agar dapat diadakan bintek atau pelatihan kepegawaian

3 Sarpras Belum ada ruang khusus server di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Menyusun usulan penambahan anggaran

4 Tatakelola website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang masih belum mengalami upgrade/pengembangan program sejak tahun 2019

Menyusun usulan anggaran pengembangan website

Adanya perbedaan unsur-unsur penilaian SAKIP dari para Penilai/Evaluator

Mengusulkan kepada satker atas agar dapat diadakan bintek atau pelatihan dalam menyusun SAKIP yang baik

Dilmil III-13 Madiun

1 SDM 6 (enam) tenaga Honorer yang terdiri dari 2 (dua) pengemudi, 2 (dua) pramubakti dan 2 (dua) petugas keamanan mempunyai etos kerja yang tinggi dan berdedikasi untuk kemajuan institusi Pengadilan Militer lll-13 Madiun serta sudah mengabdi lama (antara 10-17 tahun)

Mohon kiranya atasan mempertimbangkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

belum mempunyai pegawai yang kompeten di bidang lT mengusulkan penambahan tenaga lT

Kurangnya personil yang kompeten dan mempunyai sertifikasi keahlian PBJ dan bendahara

Mohon dapatnya diberikan personil yang kompeten dan mempunyai sertifikasi PBJ dan bendahara

2 Sarpras Peralatan dan mesin, Alat pengolah data yang sudah tidak kompatebel karena sudah lama dan rusak

Menyusun usulan penambahan anggaran biaya belanja modal dan perawatan peralatan dan mesin

Kondisi pagar gedung kantor rusak berat (sudah miring) mengusulkan anggaran untuk renovasi pagar Gedung kantor

backdrop dan Treatmen Ruang Sidang rusak berat dimakan oleh rayap

mengusulkan anggaran untuk renovasi

belum ada backdrop yang menampilkan identitas Dilmil lll-13 Madiun di lobi

Menyusun usulan penambahan anggaran

Tidak memadahinya Ruang Arsip berencana membongkar salah satu kamar mandi lantai atas untuk dijadikan ruang arsip. Mohon kepada atasan untuk mendukung mengusulkan anggaran dimaksud

Kurangnya kendaraan dinas dan operasional roda 4 maupun roda 2

Menyusun usulan penambahan anggaran belanja moda atau sewal pengadaan randis

3 Anggaran Minimnya anggaran jaldis Menyusun usulan penambahan anggaran

Minimnya pagu belanja pengiriman surat Menyusun usulan penambahan anggaran

Dilmil III-14 Denpasar



2 Sarpras Gedung Pengadilan Militer lll-14 Denpasar adalah Gedung Ex Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar belum memenuhi standar prototype dan telah berusia 47 sehingga kondisinya sudah pada rapuh

mengusulkan renovasi Gedung Pengadilan Militer lll-14 Denpasar agar memenuhi Standar Prototyipe

Kurangnya kendaraang operasional yang memadai Mohon didukung satu unit kendaraan operasional yang memadai untuk melayani para tamu maupun kunjungan para Pimpinan Pusat

Kurangnya alat pengolah data Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal dan perawatan peralatan dan mesin

3 Anggaran anggaran untuk sidang keliling yang memadai Mengusulkan tambahan anggaran Sidang keliling untuk menyelesaikan perkara pidana dan pelanggaran yang para Terdakwa dan para Saksi berdomisili di wilayah NTB

Dilmil III-15 Kupang

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana, serta Sekretaris An. Agustina Hawu, S.E. akan memasuki masa pensiun TMT 01-11-2020


Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan

Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.

2 Sarpras karena miktrotik mengalami kerusakan sehingga jaringan koneksi internet putus sambung

Menyusun usulan penambahan anggaran pengadaan mikrotik

Dilmil III-16 Makassar



Kurangnya personil yang kompeten dan bersertifikasi/mengikuti bimtek terutama dibidang IT dan pengelolaan BMN

Mengusulkan mengikutkan bimtek kompetensi dan merekrut CPNS mengisi personil di Dilmil III-16 Makassar

2 Sarpras Perangkat keras Teknologi lnformasi seperti router, wifi adapter yang kurang mendukung sehingga penambahan kapasitas jaringan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan dan kestabilan iarinqan internet

Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal

3 Anggaran Rendahnya biaya operasional untuk keperluan belanja barang konsumsi yaitu hanya Rp. 15.915.000,- dalam setahun

Menyusun usulan penambahan anggaran belanja operasional

Dilmil III-17 Manado

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan/rangkap Pekeriaan


Kurangnya personil mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan

Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll

2 Sarpras Kantor masih sewa, kurangnya randis roda 4 dan roda 2, kurangnya meubelair dan alat pengolah data

gedung perkantoran sedang dibangun dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2019 sehingga kemungkinan dapat ditemmpati pada tahun 2020, mengusulkan penambahan anggaran belanja modal pengadaan randis, meubelair dan alat pengolah data

Dilmil III-18 Ambon

1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan/rangkap Pekeriaan


Kurangnya personil mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan

Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll

2 Sarpras belum memiliki alat akses point untuk membagi jaringan Wifi di dalam gedung kantor guna mendukung pelaksanaan tugas pokok

Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal

Gedung kantor rusak akibat gempa pada tanggal 26 September 2019

Menyusun usulan penambahan anggaran renovasi gedung

kurangnya randis roda 4 dan roda 2, kurangnya meubelair dan alat pengolah data

mengusulkan penambahan anggaran belanja modal pengadaan randis, meubelair dan alat pengolah data

Dilmil III-18 Ambon menperoleh penambahan personel berupa 4 orang Hakim Militer dan 3 (tiga) orang ASN, yang membutuhkan alat infentaris kantor untuk

mendukung pelaksanaan tugas

Dilmil III-19 Jayapura

1 SDM Dilmil Jayapura jumlah personil yang ada sebanyak 24 orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim termasuk Kadilmil, yang ada saat ini 4 (empat) orang Hakim termasuk Kadilmil, sedangkan 4 (empat) orang Hakim yang lain 2 (dua) mengikuti Susjabkimil dan 2 (dua) BP di Dilmil Manado dan Dilmil Jakarta.

Mohon untuk Hakim yang melaksanakan BP untuk dikembalikan ke Dilmil lll- 19 Jayapura dan mengajukan permohonan penambahan Panmud dan Panitera Pengganti

Dilmil lll-19 Jayapura kekurangan tenaga Honorer karena saat ini hanya memiliki 3 (tiga) Orang tenaga honorer, idealnya minimal jumlah tenaga honorer sebanvak 9 (sembilan) Orang.

Telah mengajukan Permohonan Penambahan tenaga Honorer kepada Kadilmilti lll Surabaya.

Dilmil lll-19 Jayapura pada tahun 2016 dan tahun 2017 mendapatkan tenaga BP dari jajaran Kodam XVIl/Cendrawasih sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 5 (lima) orang anggota TNl Ba,Ta dan 1 (satu) orang ASN. Dilmil sudah berupaya untuk mengajukan personil tersebut menjadi organik Dilmil lll-19 Jayapura Cq MA Rl karena tenaganya sangat dibutuhkan untuk membanlu penyelesaian perkara namun sampai dengan sekarang belum dapat persetujuan dari pihak Kodam XVlliCendrawasih dan Kementerian Pertahanan.

Telah melakukan pengajuan proses administrasi menjadi organik Mahkamah Agung Rl sesuai hirarki dan sudah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung Rl.

2 Sarpras belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menumpang pada gedung Kantor Otmil lV-20 jayapura dengan ruangan kerja yang sangat terbatas ,

Telah membuat Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Dilmil lll-19 Jayapura ke BUA dan Kami telah mengisi RKBMN

Daya Listrik karena sampai saat ini listriknya masih menumpang pada Otmil IV-20 Jayapura sehingga aliran listrik sering turun

Telah mengajukan permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk pemasangan Listrik

Kurangnya sarpras perkantoran yaitu randis roda 4 dan Telah mengisi RKBMN dan sebagian telah diajukan

roda 2, meubelair, AC, CCTV dan alat pengolah data permohonan pada Anggaran Biaya Tambahan TA. 2019

3 Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sidang keliling Dilmil lll-19 Jayapura sangat kurang karena pelaksanaan siding keliling Dilmil lll-19 Jayapura harus ditempuh dengan Pesawat.

Telah mengajukan Penambahan biaya perjalanan dinas sidang keliling disampaikan ketika ada Binwas baik dari Dilmilti maupun dari Dilmiltama

Biaya Sewa rumah untuk para Hakim dilmil III-19 Jayapura sangat kecil, mengingat biaya sewa rumah di Wilayah Jayapura sangat tinggi berkisar antara Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratur rupiah ) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Rencana mengajukan permohonan penambahan biaya sewa rumah untuk para Hakim kepada Kadilmilti III Surabaya

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

1 SDM

- Belum ada program peningkatan kompetensi di bidang

kepegawaian

- Pegawai/Staf Pada PTUN Samarinda masih sangat kurang

- Agar diadakan pelatihan-pelatihan terkait di bidang

kepegawaian. Seperti Pelatihan Analisa Beban Kerja

- Usul kepada Mahkamah Agung RI agar menambah Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda.

-Memanfaatkan tenaga honorer ( PPNPN) untuk membantu

penyelesaian tugas sehari-hari disamping tenaga honorer

(PPNPN) tersebut menjalankan tugas pokoknya (

Pramubakti, Sopir dan Security )

2 Sarana dan

Prasarana

- Tidak tersedianya toilet umum

- anggaran pemeliharaan rumah dinas belum mencukupi

-Terbatasnya anggaran PTUN Samarinda untuk perjalanan

dinas

-Kekurangan Panitera Pengganti

- Sarana kerja PTSP kurang representative misalnya

MejaPelayanan Kursi, PC Unit+Printer.

-. Terjadi kekurangan biaya panjar banding untuk

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

- Kurangnya Sarana prasarana dalam penyimpanan arsip

inaktif Kepaniteraan Muda Hukum berupa Rak Arsip

- Mohon disediakan anggaran untuk membuatkan toilet

untuk umum dan para pihak.

-Untuk disediakan anggaran pemeliharaan rumah dinas

setiap tahunnya agar rumah dinas tersebut layak huni

-Apabila anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas belum

tersedia, dapat diberikan uang pengganti sewa rumah.

- Agar dapat ditambahkan dan ditingkatkan untuk tahun

depan supaya dapat mengikuti semua kegiatan

- Mohon ditambahkan Panitera Pengganti

- Perlu mendapatkan perhatian dan disediakan

anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khusus

pemberian Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dan juga e-Court.

-Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat

menambah dan menetapkan besaran biaya banding.

-Penambahan anggaran belanja modal untuk memenuhi

kebutuhan kebutuhan sarana prasarana berupa rak arsip

tersebut

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

1 SDM - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sampai

saat ini masih kekurangan pegawai khususnya bagian

kesekretariatan

- Mohon penambahan SDM yang sesuai dengan kompetensi

yg dibutuhkan

2 Sarana dan

Prasarana

- Fasilitas dan sarana gedung kantor Pengadilan Tinggi

TUN Makassar kurang memadai untuk mendukung

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

- Mengusulkan untuk menambah volume kantor dengan

desain yang sesuai dengan pranata yang menunjang

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

- Pengadaan Buku Register Perkara Banding apabila

perkara yang diregister 200 perkara banding pertahun

maka hanya dibutuhkan 2 buku demikian pula dengan

pengadaan bukubuku yang lainnya

- Perlengkapan Ruang sidang telah siap namun yang dapat

menjadi masalah apabila Hakim Tinggi yang ada akan

mutasi maka yang bersangkutan akan membawa Toga

yang diberikan sedangkan Hakim Promosi menjadi

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar

umumnya adalah Ketua/Wakil Ketua Pengadilan tingkat

pertama yang belum memiliki Toga khusus Hakim Tinggi.

- KEUANGAN DAN PELAPORAN Terkait Transfer Keluar

Persediaan dan Non Persediaan dari Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan TUN masih menyisakan

persoalan yang berkepanjangan di tingkat satker

penerima.

-Kurangnya dana yang dibutuhkan Dalam rangka

pelaksanaan PILKADA serentak pada tahun 2020, yang

dilaksanakan dan akan diikuti oleh 75 PILKADA Propinsi,

Kabupaten dan Kota di Wilayah hukum Pengadilan Tinggf

TUN Makassar

- Pengadilan Tinggi TUN Makassar sudah menerima surat

penerusan dari Dirjen ke BKN Pusat tentang usul pensiun

yang bersangkutan, namun sampai saat ini juga belum ada

kabar Pertek dari BKN.(Syamsul K, SH., MH.,)

Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- Pengadaan untuk Pengadilan Tinggi TUN Makassar agar

disesuaikan mengingat ruang penyimpanan terbatas

- mohon kiranya persedian Toga tetap tersedi sekurang-

kurangnya 5 Pc termasuk lambang cakra serta simare

- Mengusulkan agar Ditjen Miltun dalam penatausahaan

TKTM tepat waktu tepat jumlah dan tepat alamat

- Mohon penasmbahan anggaran pengamanan siding pilkada

serentak

- Mohon petunjuk dan arahan pimpinan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

1 SDM - Jumlah 53 Jumlah PNS di bagian Kesekretarian masih

kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

administrasi. Karena masih ada sub bagian yang belum

- Mengusulkan penambahan pegawai

memiliki staf

2 Sarana dan

Prasarana

- Sarana Dan Prasarana Meja dan Kursi Kerja Pegawai

masih kurang dan banyak yang sudah tidak layak pakai.

Jumlah PC, printer dan Scanner masih kurang, AC banyak

yang sudah mengalami kerusakan. Sarana Pendukung E

court dan e Litigasi dan pelayanan publik seperti Monitor,

Proyektor, Sound System Persidangan sangat minim.

- Gedung Kantor Gedung Kantor masih Gedung lama dan

belum prototype. Sangat tidak memadai untuk

mendukung sistem Peiayanan Pubiik sekarang. Banyak

kerusakan di bagian Atap.

- Kendaraan Dinas Roda 4(Empat) Kendaraan Roda 4

sejumlah 3 Unit dan 1 Unit di antaranya telah

dalanvkondisi rusak berat. Jumlah Kendaraan Roda 2

sebanyak 9 Unit

- Sarana Lingkungan Kantor Bidang Tanah depan Kantor

masih dalam status sengketa

- Mohon penambahan dan peremajaan sarpras tsb

- Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan gedung

- Mohon diberikan anggaran untuk memperbaiki kendaraan

tsb

-Mohon diberikan arahan terhadap bidang tanah depan

kantor yang masih dalam status sengketa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

1 SDM -Jumlah: 36 Orang Jabatan Wakil Ketua kosong dan

Jabatan Kasub bag Umum dan Keuangan Kosong,

Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan

merangkap jurusita pengganti, Staf Umum dan Keuangan

merangkap Kasir pada bagian Perkara, untuk Aplikasi SIPP

dan E-court Adminnya dari Honorer juga merangkap Meja

III sedangkan Aplikasi Saiba dan Simak BMN dipegang oleh

Honorer

- Berdasarkan analisa Jabatan dan analisa beban kerja PTUN

Palu masih membutuhkan 8 orang Pegawai yaitu :

1. Bendahara Pengeluaran

2. Bendahara Penerimaan

3. Penyusunan Laporan Keuangan

4. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

5. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

6. Analis SDM Aparatur

7. Analis Perkara Peradilan

8. Analis Pengelola Perkara

Mohon penambahan pegawai sesuai kompetensi tsb.

-Mohon diberikan bimbingan teknnis pada bagian

- Tidak ada Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan

bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana

- Tidak ada Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan

bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan

kepegawaian ortala

- Mohon diberikan bimbingan teknis pada perencanaan TI

dan Pelaporan

2 Sarana dan

Prasarana

- Terdapat 3 (Tiga) Ruangan yang belum dilengkapi

meublair yaitu Ruang Sidang Persiapan, Ruang Rapat dan

Ruang Perpustakaan dan kursi untuk ruang tunggu.

Jendela Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu belum

memiliki gorden / Kray.

Mic Conference Ruang sidang dan Mic Warles rusak berat.

- Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu mengalami kerusakanya itu teras samping kiri

dan depan, dinding ruangan Panmud Perkara dan Ruang

Panmud Hukum, Ruang Tunggu, Ruang Posbakum, Ruang

Sidang retak makin lama makin membesar demikian juga

teras Musolah dan Rumah Genset mengalami retak parah.

- Pagar Kantor juga mengalami kerusakan akibat gempa.

1. Kijang LX KF 80 Pengadaan 2001 rusak ringan

digunakan sebagai Operasional Perkantoran,

2. Toyota Vios Pengadaan Tahun 2007 Rusak Ringan

digunakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

3. Toyota Inova Pengadaan Tahun 2011 Rusak Berat,

akibat gempa tidak bisa digunakan lagi.

Kenderaan dinas Roda 2 (dua) Kenderaan Dinas Roda 2

ada 8 (delapan) unit. 1 (satu) unit rusak berat, 2 (dua) unit

rusak ringan

- Sarana lingkungan Kantor landscape bagian kanan dan

kiri belum terpasang Pafing Blok

- Mohon diberikan dan di lengkapi ruangan yang

membutuhkan meublair

- Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan pasca gemba

pada gedung kantor

-Mohon diberikan anggaran

-Mohon diberikan anggaran terhadap kendaraan yang rusak

dan di perbaiki

-Mohon diberikan anggaran untuk pemasangan Pafing Blok

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

1 SDM - Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Mengusulkan tambahan tenaga staf dan tambahan Panitera

Negara Kendari sangat kurang

-SDM (Sumber Daya Manusia ) Jumlah sumber daya

manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sangat

kurang yaitu:

Pejabat Struktural: 2

Orang Staf: 1 Orang

Cpns: 2 Orang

Pengganti Aplikasi SIPP dan Website adminnya Tenaga

Honorer

-Mohon diberikan tambahan SDM karena sangat kurang

2 Sarana dan

Prasarana

- Terdapat Ruangan yang belum dllengkapi meubelair

yaitu : Ruang Sidang, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua,

Ruang Perpustakaan, Ruang Laktasi, Ruang Posbakum,

Ruang Perawatan, Ruang Tunggu, Ruang Arsip dan Ruang

Server.

- Ruang Server masih bergabung dengan ruang PTIP.

- Kurangnya komputer desktop sebagai sarana pendukung

kinerja di meja PTSP, juga di ruangan kepaniteraan juga

masih membutuhkan Komputer dan Laptop.

- Kurangnya Lemari Berkas untuk ruang arsip.

- Belum adanya gorden/kray di ruangan-ruangan kerja.

- Ruang Kerja masing-masing sub bagian masih bergabung.

- PTUN Kendari membutuhkan tambahan Sumur Bor

- Sampai saat ini Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendarl belum prototype dan hanya satu-satunya

Pengadllan yang belum prototype di Wilayah Kota Kendari

- Kondisi lantai gedung kantor sudah banyak yang rusak,

dinding kantor juga ada bagianyang retak

- Kondisi kantor PTUN Kendari hanya memiliki satu akses

jalan yang dipakai untuk keluar masuk kendaraan

termasuk sebagai akses jalan penghuni rumah dinas

- Mohon tambahan dan peremajaan sarpras tersebut

-Mohon diberikan ruang sendiri untuk ruang PTIP

-Mohon diberikan pengadaan computer baru untuk sarana

pendukung kinerja

-Mohon diberikan Lemari berkas untuk arsip

-Mohon diberikan gorden di setiap ruangan kerja

-Mohon diberikan arahan untuk ruang kerja sub bagian yang

masih bergabung

-Mohon diberikan anggaran untuk Sumur Bor

-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan lantai gedung

kantor

-Mohon diberikan anggaran untuk membuka akses baru

untuk keluar masuk kendaraan termasuk sebagai akses jalan

sehingga apabila ada keributan/demo warga PTUN

Kendari kesusahan mencari jalan keluar.

- Letak kantor PTUN Kendari kurang strategis karena tidak

berada di Jalan Utama sehingga para pencari keadilan

sering kesusahan mencari alamat kantor.

- Kendaraan dinas roda 4 (empat) ada 5 yaitu :

1. Sedan Vios tahun 2006

2. Toyota Kijang Innova Tahun 2011 3. Toyota Avanza

Tahun 2012

4. ToyotaKF83Tahun2002

5. Toyota Kijang STD Tahun 1997 Kondisi Toyota KF 83 dan

Kijang STD rusak berat

- Pasca Kerusuhan di Papua Kantor PTUN Jayapura

mengalamai kerusakan yaitu banyak kaca Kantor Bagian

Oepan yang pecah akibat ulah demonstran.

- Belum tersedia Mushola Pada Kantor PTUN Jayapura

- Sudah tersedia Rumah Genset namun pengusulan

pengadaan genset belum dikabulkan

- Pagar Kantor PTUN Jayapura mengalami kerusakan

karena dimakan usia

- Pagar Rumah Dinas PTUN Jayapura mengalami

kerusakan karena dimakan usia

Anggaran

- Kurangnya anggaran perjalanan dinas luar kota,

sehingga pada pertengahan tahun sudah terpakai

semuanya, dikarenakan harga tiket dan akomodasi

meningkat drastis

- Belum adanya anggaran pengadaan PC untuk meja PTSP,

Meja Informasi, dan Meja Pengaduan, sementara untuk

meja PTSP dipakai PC dan Komputer yang lama yang

kurang berfungsi maksimal

penghuni rumah dinas

-Mohon diberikan arahan untuk supaya tidak kesulitan

mencari alamat kantor

-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan kendaraan tsb

-Mohon diberikan anggaran untuk kerusakan terhadap kaca

kantor akibat demonstran

-Mohon diberikan anggaran untuk pembuatan Mushola pada

kantor PTUN Jayapura

-Mohon diberikan pengadaan rumah genset

-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan pagar kantor

tsb

-Mohon diberikan anggaran untukpagar rumah dinas PTUN

jayapura

-Mohon diberikan anggaran untuk perjalanan dinas luar kota

karena harga tiket yang sangat mahal

-Mohon diberikan anggaran untuk pengadaan PC di meja

PTSP , Meja informasi dan meja pengaduan.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

1 SDM - Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sangat kurang

semua bagian - bagian tidak ada staf

- Sebagian besar pekerjaan staf dirangkap oleh Panmud

dan Kasubag karena tidak memiliki staf PNS hanya dibantu

oleh tenaga Honorer (PPPK) dimasing - masing bagian.

-Mohon diberikan SDM untuk bagian staf pada PTUN

Manado

- Mohon diberikan SDM untuk staf pns tersebut

2 Sarana dan

Prasarana

- Keadaan Rumah Dinas/ Lahan Kosone/ dan sarana

Pendukung2 Lainnya yang sering mengalami banjir ,

kompleks yang belum dibangun ,

-Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang mengalami

rusak berat

-Kurangnya penambahan kendaraan dinas roda 2

sebanyak 4 unit

-Mohon diberikan anggaran untuk pembangunan sisa tanah

dan perbaikan kerusakan Rumah Dinas

-Mohon diberikan anggaran untuk kendaraan/pengadaan

baru kendaraan roda 2

-Mohon diberikan anggaran penambahan kendaraan dinas

roda 2 sebanyak 4 yang di peruntukan untuk panmud dan

kasubag

3 Anggaran -Kurangnya Anggaran yang diberikan untuk tanah yang

belum di bangun

-Kurangnya Anggaran untuk pembuatan pagar keliling

untuk rumah dinas

-Mohon agar diberikan anggaran untuk pembangunan tanah

yang belum terbangun tsb

-Mohon agar diberikan anggaran untuk pembuatan pagar

karena sangat penting adanya pagar untuk keamanan rumah

dinas tsb

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

1 SDM - Kekurangan SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

- Sampai saat ini pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon ada yang belum mengikuti Pelatihan-pelatihan

sesuai bidang masing-masing

-Mohon agar diberikan SDM untuk PTUN Ambon.

-Mohon diberikan pelatihan pelatihan pada pegawai PTUN

Ambon sesuai bidang masing masing

2 Sarana dan

Prasarana

- Tidak tersedianya kelengkapan sarana Tata Usaha

Kepegawaian yang meliputi Buku Induk Pegawai / Buku

Register Pegawai

- kuranganya Aksespoint (pemancar wifi) pada masing

masing bagian. Dan pancaran wifi yang kurang baik.

- Mohon diberikan kelengkapan sarana tata usaha

kepegawaian untuk BIP/BRP

- Mohon agar diberikan anggaran untuk pembelian

Aksespoint ( pemancar wifi)supaya menjadi lebih baik

- Kekurangan PC 2 untuk di bagian meja PTSP Ptun Ambon

- PTUN Ambon belum memiliki PC untuk Desinfo

- betum memiliki PC/Laptop untuk ATR (Audio Text

Recording) di rungan sidang

- CCTV yang mengalami kerusakan saat gempa

- Intalasi listrik yang tidak stabil

- Kurangnya Genset untuk mengakomodir kebutuhan

listrik pada saat mati lampu

- Belum ada SK Penetapan Status Penggunaan untuk

Bangunan , Peralatan&mesin dan barang inventaris.

- Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mengalami kerusakan

dan hilang

-BMN Rusak dan sudah melampaui masa manfaat belum

dihapus

-Bangunan/Gedung kantor dan rumah dinas rusak yang

dibebabkan oleh gempa

- Mohon agar diberikan anggaran/pengadaan baru PC 2

untuk meja PTSP

- Mohon agar diberikan/pengadaan PC utuk Desinfo

- Mohon agar diberikan PC/Laptop untuk ATR di ruang sidang

agar lebih baik dan cepat

- Mohon agar diberikan anggaran untuk perbaikan CCTV yang

mengalami kerusakan akibat gempa

- Mohon agar diberikan anggaran untuk membetulkan

Instalasi Listrik

- Mohon agar diberikan Anggaran Genset untuk kebutuhan

pada saat mati lampu

- Mohon agar di tindaklanjuti SK Penetapan status tersebut

untuk bangunan peralatan&mesin

- Mohon agar diberikan anggaran untuk kendaraan yang

rusak dan hilang

- Mohon ditindaklanjuti mengenai BMN yang rusak dan

sudah melampaui batas

- Mohon diberikan anggaran perbaikan untuk rumah dinas

dan bangunan tersebut yang disebabkan oleh gempa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

1 SDM - Belum pemah mengikuti diklat tupoksi Perencanaan, IT,

dan Pelaporan

- diklat kepegawaian khususnya diklat Analisa Jabatan

- Mohon agar diberikan kesempatan diklat untuk tupoksi

Perencanaan, IT, dan Pelaporan

- Mohon diberikan diklat analisa jabatan pada diklat

kepegawaian

2 Sarana dan

Prasarana

- Pelaporan tidak terlaksana dengan baik karena alat

pengolah data computer, Laptop ,meja/kursi staf dan

printer tidak tersedia/terbatas

- Dokumen/Arsip Keuangan tidak aman, tidak tersimpan

baik dan tidak tertata rapi karena tidak ada lemari arsip

- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berjalan

- Mohon diberikan angggaran peralatan kantor untuk

mempermudah pelaporan

- Mohon diberikan anggaran untuk lemari arsip untuk

keuangan yang lebih aman

- Mohon diberikan anggaran Alat Pengolah data computer

dengan baik karena Alat pengolah data computer dan

printer dipakai secara bergantian

- Ruangan Kerja masih bersatu dengan ruangan lain

dan printer supaya berjalan dengan baik

- Mohon diberikan arahan dan masukan mengenai ruangan

kerja yang masih bersatu

3 Anggaran - Belanja barang operasional kegiatan perkantoran tidak

cukup

- Mohon agar diberikan anggaran untuk pembelian barang

operasional kegiatan perkantoran

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA

1 SDM - Tidak adanya tenaga staf pelaksana di Sub Bagian

Rencana Program

- Perlunya penambahan tenaga honorer di seluruh satuan

kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,

mengingat keterbatasan jumlah SDM

- Diperlukan adanya Bimtek tentang penyusunan LKjIP

yang pesertanya juga melibatkan bagian Kepaniteraan

- Tidak adanya regenerasi untuk menjadi Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Penerima karena

keterbatasan jumlah SDM

- Kurangnya staf di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

-Mohon diberikan SDM untuk tenaga staf pelaksana

-Mohon agar di tambahkan penambahan tenaga honorer

mengingat keterbatasan jumlah SDM

-Mohon diberikan Bimtek tentang LKjIP

-Mohon diberikan petunjuk/SDM baru yang sudah

menguasai Bendahara

-Mohon agar diberikan SDM baru/staff

2 Sarana dan

Prasarana

- Personal Computer (PC), Layar Monitor, Printer, dan

Scanner untuk diganti dengan yang baru

-Mohon diberikan anggaran untuk peralatan penunjang

pekerjaan seperti PC, layar monitor, printer dan scanner

3 Anggaran - Masih belum dikabulkannya setiap usulan Belanja Modal

untuk satuan kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi

TUN Surabaya

-Mohon ditinjau kembali untuk pengajuakusulan Belanja

Modal pada Satker pt tun Surabaya

4 Pelaporan -Keterlambatan datangnya SK Mohon ditinjau kembali untuk keterlambatannya Semua SK

tersebut

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

1 SDM -Dibutuhkan penambahan pegawai/staf pada

kesekretariatan

-Mohon agar ditambahkan SDM pegawai/staf pada

kesektretariatan

-Dibutuhkan tenaga teknisi

-Pengusulan Jurusita Pengganti (JSP) yang kosong.

-Pengusulan tenaga honorer DIPA dan Non DIPA

menjadi PNS

- Diperlukan pendampingan dalam penyusunan LkjIP

-Mohon diberikan tenaga teknis yang berpengalaman

-Mohon diberikan Jurusita Pengganti yang kosong

-Mohon pengajuan tersebut dapat di proses.

-Mohon diberikan arahan dan pendampingan dalam

penyusunan LKjIP

2 Sarana dan

Prasarana

-Dibutuhkan Aplikasi pengarsipan/persuratan agar

mempermudah pencarian dan penataan arsip/surat.

- Perangkat pengolah data sudah banyak yang

usang/tidak layak pakai

-Dibutuhkan penambahan Bandwitdh dan Backdrop untuk

mendukung kelancaran dan lebih bagus tertata rapi

-Kebutuhan Genset dan Soundsystem , ATR

-Kebutuhan ruang arsip dan ruak laktasi yang masih

kurang.

-Dibutuhkan mesin Fingerprint versi baru yaitu Face

Print

-Mohon diberikan aplikasi pengarsipan/persuratan agar lebih

mudah dan cepat

-Mohon diberikan pengolah data yang baru dan layak pakai

-Mohon diberikan anggaran untuk Bandwidth dan Backdrop

-Mohon diberikan anggaran Genset dan Soundsystem ATR

-Mohon diberikan arahan dan anggaran mengenai ruang

arsip dan laktasi yang msih kurang

-Mohon diberikan anggaran untuk mesin fingerprint versi

baru dengan Face Print

3 Anggaran -Belanja Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Rumah Dinas,

Pengadaan Kamera & Handycam untuk Dokumentasi

kegiatan-kegiatan kantor serta pengadaan lnfokus

karena kondisi infokus yang lama layar/LCDnya sudah

rusak tidak dapat dipakai untuk kebutuhan rapat maupun

presentasi lainnya

-Mohon diberikan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas

dan peralatan kantor lainnya yang mulai sudah tidak layak

pakai

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1 SDM - Kurangnya Tenaga Pegawai Staff untuk mendukung

Pelaksanaan Pekerjaan di Bidang Perkara, Bidang Hukum,

Bidang Administrasi (Bagian Umum dan Keuangan,

Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan, IT dan Pelaporan)

- Dibutuhkan Tenaga Staff/Pegawai Yang mempunyai

Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa, perlu diadakan Diklat

- Agar dapat ditambah kebutuhan Tenaga Pegawai / Staf

yang dimaksud

- Agar diadakan kegiatan Bintek atau Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Pengadaan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Masih ada Pejabat Struktural yang belum mengikuti

Diklat PIM IV

- Tenaga Pendukung untuk Kebersihan dan Keamanan

(Tenaga Honorer) masih kurang

- Agar dapat diadakan Diklat PIM IV

- Perlu ditambah alokasi Belanja Barang (521111) untuk

menambah alokasi penambahan Tenaga Honorer dari 7

Tenaga Honorer menjadi 12 Tenaga Honorer.

2 Sarana dan

Prasarana

- perlunya ditambah Perangkat IT Seperti PC dan Laptop

- Masih memakai Tenaga Pelayanan PTSP dari Jobdesk

atau Tupoksi di bagian lain, sehingga belum optimal.

-Kebutuhan Genset

- Belum adanya Ruang/Gedung Arsip yang memadai,

Ruang Arsip yang ada belum bisa mengcover seluruh

kebutuhan pengarsipan dokumen2 yang Lama

- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk pembelian

kebutuhan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung SIPP di

Tahun Anggaran 2020

- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk Pengadaan Sarana

Prasarana Pendukung PTSP di Tahun Anggaran 2020

- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk pembelian

kebutuhan Pengadaan Genset di Tahun Anggaran 2020

- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk kebutuhan

Pengadaan Ruang Arsip / Gedung Arsip Khusus di Tahun

Anggaran 2020

3 Anggaran - Rumah Dinas tidak ada Biaya Pemeliharaan, ada 5

Rumah Dinas yang mengalami kerusakan berat bahkan

diantaranya ada yang atapnya roboh

- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk Biaya

Pemeliharaan Rumah Dinas di Tahun Anggaran 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

1 SDM - Belum terbitnya SK Pensiun An. SRI MURWATI & SK

Kenaikan Pangkat Pengabdian An. SUMIJAN, SH.

- Belum terbitnya SK Pensiun An. HIMAWATI, SH.

- Kendala dalam pengerjaan Analisa Beban Kerja, karena

belum pernah ada sosialisasi dan panduan dari PT TUN

Surabaya

- Sudah ditanyakan ke BKN Pusat

- Sudah ditanyakan ke BKN Pusat

- Diadakan sosialisasi di PT TUN Surabaya

2 Sarana dan

Prasarana

- PC yang ada di PTUN Yogyakarta sebagian besar

pengadaan lama

- Belum adanya Genset untuk preventif jika listrik padam.

Usulan melalui RKA/K-L

Usulan melalui RKA/K-L

3 Pelaporan - Bahwa dalam penyusunan RKA/K-L PTUN Yogyakarta - Mohon untuk dapat diperhatikan

untuk tahun 2020 sesuai dengan petunjuk penyusunan

RKA/K-L tahun 2019

- belanja modal belum sepenuhnya mendukung

kebutuhan satuan kerja

- Belum memiliki tenaga Teknologi Informasi yang

berbasis pendidikan sarjana

- perlu ada penggantian / serep server baru dan saat ini

sedang menunggu pengiriman server dari Mahkamah

Agung

- Mohon untuk belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan

satker

- Mohon untuk diperhatikan

- Mohon untuk segera direalisasikan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

1 SDM - Masih ada 1 orang Kasub yang belum mengikuti Diklat

Pim IV

- Diperlukan adanya Diklat Bendahara Pengeluaran

-Mohon agar di tindaklanjuti supaya bisa mengikuti Diklat

Pim IV

-Mohon untuk disosialisasikan untuk DIklat Bendahara

Pengeluaran

2 Sarana dan

Prasarana

- Pemeliharaan rumah dinas sangat kecil sehingga tidak

cukup untuk merehab kerusakan yang ada

- Pemeliharaan gedung kantor perlu ditambah

-Mohon agar diberikan anggaran untuk merehab rumah

dinas yang mengalami kerusakan

-Mohon diberikan anggaran untuk pemeliharaan gedung

kantor secara rutin

3 Pelaporan - Agar diadakan sosialisasi mengenai penyusunan LKjIP

dan Laporan Tahunan

- Belanja modal yang diusulkan tidak ada yang turun

-Mohon untuk segera direalisasikan

-Mohon untuk di tindak lanjuti untuk Be;anja Modal yang di

usulkan tersebut

4 Anggaran - Anggaran untuk langganan daya dan jasa listrik masih

kurang

-Mohon di tambahkan anggaran untuk langganan daya dan

jasa listrik

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

1 Sarana dan

Prasarana

- kami mohon dukungan Ditjen Badilmiltun untuk dapat

membantu merelisasikan Usulan Renovasi Gedung

tersebut

- Belum tersedianya Sarana dan Prasarana dalam

- Perlu dukungan realisasi usulan agar dapat dilakukan rehab

gedung kantor Pengadilan TUN Mataram Tahap Ke III

-Mohon direalisasikan sarana dan Prasarana dalam

mendukung program E-Litigation mendukung program E-Litgation

2 Anggaran - Pengadilan TUN Mataram sampai dengan saat ini belum

mendapatkan anggaran untuk pembuatan PTSP

-Mohon agar di berikan anggaran untuk pembuatan PTSP

3 SDM - mohon dapat diberikan tambahan lagi tenaga kontrak

sebanyak 3 orang / Pramubhakti sebab saat ini hanya

terdapat 2 orang Pengemudi, 2 orang Satpam, dan 3

Pramubhakti.

-Mohon agar di realisasikan untum permintaan tenaga

kontrak SDM

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1 SDM - KURANGNYA HAKIM DAN PEGAWAI - Mohon penambahan Hakim dan Pegawai

2 Sarana dan

Prasarana

- Kurangnya sarana lemari / rak untuk perkara aktif,

kurang CPU untuk Court Corner, kurangnya sound system

yang memadai

- Mohon pengadaan dengan tersedianya anggaran dalam

DIPA atau ABT.

3 Anggaran - Anggaran DIPA 05 penyerapan masih 0% karena tidak

ada perkara prodeo.

- Anggaran DIPA 05 belum menyentuh tugas-tugas

peradilan di PTUN Kupang

- Perlu sosialisasi tujuan dan pemanfaatan DIPA 05 guna

memaksimalkan manfaat DIPA 05 dalam mendukung

pelaksanaan tugas peradilan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1 SDM - Kekurangan personil/pegawai masih menjadi baguan

permasalahan utama satuan kerja

-Mohon agar di tindaklanjuti karena sangat kurangnya

personil

2 Sarana dan

Prasarana

- Beberapa sarana dan prasarana pendukung Teknologi

Informasi sudah mengalami kondisi rusak

- Kondisi rumah dinas yang dalam kondisi rusak berat

sehingga beberapa unit tidak layak ditempati/huni

- Sarana Mebeulair banyak yang sudah rusak berat

-Mohon agar diberikan anggaran untuk sarana dan prasarana

pendukung Teknologi Informasi yang sudah mulai rusak

-Mohon agar realisasikan dan diberikan anggaran untuk

perbaikan rumah dinas tersebut

-Mohon diberikan anggaran Mebeulair yang sudah rusak

berat

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1 Sarana dan - Terdapat dua unit rumah dinas Hakim Di Jalan Rambutan - Melaporkan ke Kapolres Jakarta Timur pada tanggal 10

Prasarana Nomor 83 dan 84 Rt.011 Rw.08 Kelurahan Pondok Kelapa

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Alas

Hak Sertifikat Hak Pakai N : 59 seluas 362 m2 telah di

klaim kepemilikannya dan telah di duduki oleh pihak luar

yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut, yang

mengatasnamakan partai tertentu dan organisasi

tertentu.

- Sebidang tanah di Jalan Pulogebang Jakarta Timur seluas

1200 m2, yang di beli pada tanggal 28 Nopember 1996

oleh atas nama Departemen Kehakiman RI, tidak dapat di

sertifikatkan (bukti kepemilikan masih berupa Akta Jual

Beli Nomor 1585/Cakung/1996 tanggal 28 Nopember

1996), karena terdapat permohohan blokir oleh salah satu

ahliwaris, di Kantor BPN Jakarta Timur

- Tidak dapat menginput data pendidikan pegawai untuk

tingkat pendidikan S1 dan seterusnya, data pendidikan

yang dapat di input hanya sampai tingkat SD, SMP dan

SMA

Oktober 2016 dengan no Laporan 923/K/IX/2016/Res.JT

- Menindaklanjuti Laporan dengan melakukan pengecekan

langsung ke Rumah Dinas, dan menurunkan plang pihak

terlapor dari halaman rumah dinas, membersihkan dan

mengunci pagar dan rumah pada tanggal 26 Oktober 2016

yang dilakukan petugas kepolisian Kapolres Jakarta Timur (3

orang) dan dari Pihak PTUN Jakarta (Sekretaris, Kasub, dan 2

orang staf)

- PTUN Jakarta telah berkoordinasi dengan Badan

Pertanahan Jakarta Timur untuk mengajukan

peningkatan status kepemilik an tanah tetapi ditolak

- Telah memberi informasi perihal tersebut kepada

Biro Perlengkapan via email biro-

[email protected] tanggal 23 april 2015

- Diberikan anggaran untuk mengurus penyelesaian

masalah tersebut

-Telah di tanyakan ke biro Kepegawaian Mahkamah Agung

dan direkomendasikan untuk menanyakan langsung ke BKN,

setelah di tanyakan ke BKN di kembalikan untuk ditanyakan

ke Mahkamah Agung

Agar di berikan akses oleh Mahkamah Agung mengisi data

pendidikan pegawai untuk jenjang S1 S2 dan seterusnya

2 SDM - Kurangnya SDM yang mampu mengelola berbagai sistem

aplikasi

- Sudah dibuat analisa beban kerja dan analisa jabatan Agar

Mahkamah Agung memberikan pegawai staf yang

mempunyai keterampilan untuk mengelola berbagai sistem

aplikasi,

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

PT TUN JAKARTA

1 Sarana dan

Prasarana

-Salah satu rumah dinas PTTUN Jakarta sudah sangat tidak

layak huni dan rusak berat,

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih

sangat kekurangan sarana dan prasarana ( Meubelair

- memasukan dalam aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi

rusak berat

- Sudah mengajukan usulan belanja modal tetapi tidak di

penuhi setiap tahunnya karena mahkamah agung masih

memfokuskan prioritas belanja modal bidang IT

2 SDM - Kekurangan personil/pegawai masih mendai bagian

permasalahan utama satuan kerja

Sudah mencoba melakukan usulan ke biro kepegawaian

mahkamah agung

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1 SDM -SDM di Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum

sangat kurang

-1 (satu) orang Panitera Muda

-1 (satu) orang Petugas Meja Satu (dilaksanakan oleh

Staf)

-1 (satu) orang Petugas Kasir (dilaksanakan oleh

PPNPM/Honorer)

-1 (satu) orang Petugas Meja Dua (dilaksanakan oleh

Panitera Pengganti)

-1 (satu) orang Petugas Meja Tiga (dilaksanakan oleh

PPNPM/Honorer)

- Untuk menunjang tugas-tugas di Kepaniteraaan Perkara

supaya dilaksanakan oleh Pegawai/ASN dan tidak rangkap

jabatan

- Supaya diusulkan permohonan penambahan pegawai

- Untuk Petugas Meja Satu, Petugas Kasir Petugas Meja Dua

dan Petugas Meja Tiga diusulkan supaya mendapat

tunjangan/honor

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

1 SDM - banyaknya pegawai PTUN Banjarmasin yang akan

memasuki masa pensiun hingga tahun 2023.

-Mohon di realisasikan dan penambahan pegawai

2 Sarana dan

Prasarana

- kurangnya daya listrik pada PTUN Banjarmasin, maka

tidak dapat menggunakan Air Conditioner (AC) di ruang

sidang

- gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

-Mohon diberikan anggaran untuk penambahan daya listrik

pada PTUN Banjarmasin

-Mohon di realisasikan untuk gedung yang belum sesuai

masih belum sesuai dengan prototype

- Kurang Layaknya Kondisi Rumah Dinas Sama seperti

gedung kantor Pengadilan Tala Usaha Negara

Banjarmasin,

- Kurangnya Sosialisasi Terkait Laporan-Laporan yang

Harus Dibuat Kurangnya sosialisasi terkait pembuatan

laporan-laporan seperti Analisis Jabatan

- Kondisi Peralatan Kantor yang Kurang Layak Sama seperti

gedung kantor dan rumah dinas

dengan prototype

-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan kondisirumah

supaya layak di pakai

-Mohon di adakan Sosialisasi terkait laporan-laporan seperti

Analisis Jabatan

-Mohon diberikan anggaran untuk pengadaan peralatan

kantor yang baru supaya layak digunakan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

1 Sarana dan

Prasarana

- Ambang kerusakan yang telah dihitung dari Dinas PU

setempat dibawah 45% sehingga cukup dilakukan

pemeliharaan dan perawatan saja

- Masih Banyak Satuan kerja baru berdiri yang belum ada

gedung kantor sehingga diprioritaskan untuk

pembangunan gedungkan tornya

- Tetap Mengusulkan melalui RKAKL dengan memasukan

belanja-belanja yang diperlukan dalam pemenuhan sarana

dan prasarana akreditasi pengadilan dan pembangunan

zona integritas terutama berkaitan dengan belanja modal

pembangunan gedung

- memohon dukungan untuk membackup dan membuatkan

surat rekomendasi bahwa pembangunan gedung kantor

disatuan kerja sangat diperlukan

2 SDM -Kurangnya SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangkaraya

1. Mengusulkan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung

Republik Indonesia - untuk penambahan pegawai baik itu

melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil dan mutasi

pegawai biasa dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

2. Mengirimkan surat ke pemerintah daerah dalam

penambahan pegawai melalui mutasi melimpah guna

pemenuhan sumber daya manusia di pengadilan sesuai surat

dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

183/78/SJ Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Dukungan

Pemerintah Daerah Terhadap Pengadilan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

1 Sarana dan

Prasrana

- tidak mendapatkan penambahan alokasi anggaran untuk

melanjutkan pembangunan

- Belum adanya tempat parkir khusus (belum ada kanopi)

untuk kendaraan dinas Ketua, Wakil Ketuadan pegawai

- Desain dinding bangunan yang sebagian besar dipasang

keramik besar ukuran 60 x 60 cm sering mengalami

kerusakan

-sangat membutuhkan penambahan kendaraan dinas

roda empat dan roda dua,

-Mohon diberikan anggaran untuk melanjutkan

pembangunan

-Mohon diberikan enggaran untuk membuat tempat parker

khusus

-Mohon diberikan anggaran untuk bangunan dinding yang

sudah mulai kerusakan

-Mohon diberikan anggaran untuk penambahan kendaraan

dinas roda empat dan roda dua

2 SDM - Perlu Penambahan Pegawai / SDM terutama yang

mempunyai basic pendidikan Sarjana Komputer /

Teknologi Informatika.

-Mohon agar di realisasikan karena sangat kurang SDM yang

mempuyai skill sarjana computer/teknologi informatika

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

1 Sarana dan

Prasarana

- Gedung Depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh belum sesuai dengan proto type

- Belum adanya Sertifikat Rumah Dinas Hakim hibah dari

BRR yang berlokasi di Desa Pantee Pagar Air Aceh Besar

- Sempitnya/ kurangnya Lahan parkir

- Rumah Dinas hakim sebanyak 3 (tiga) unit di Desa Cot

Mesjid sudah tidak layak huni

-Mobil dan motor operasional kantor yang sudah tidak

layak yang membutuhkan biaya perawatan yang besar

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk Teknologi

Informasi

- Agar bisa untuk dianggarkan biaya untuk rehab gedung

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

- Maka mohon kiranya untuk tahun depan agar di tambahkan

biaya pada DIPA untuk pengurusan sertifikat Rumah Dinas

-Perlu adanya pembebasan tanah bagian belakang atau

samping kantor untuk memperluas lahan parkir tersebut

- Perlu rehab total untuk meninggikan rumah dinas tersebut

sesuai dengan Rekom dari Dinas PU

- Perlu dilakukan penghapusan dan pengajuan pengadaan

mobil dinas /operasional baru sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

- Perlu adanya pengadaan meubelair berupa kursi baik itu

kursi pimpinan serta kursi staf, Bangku pengunjung sidang

dan Meja para pihak.

- Pengadaan pakaian dinas

- Pengadaan Vertikal Blaind, pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Banda Aceh

- Pengadaan Standing AC

- Kurangnya lemari arsip baik itu lemari arsip untuk berkas

perkara maupun berkas kesektariatan.

- Interphon (telepon untuk ruangan) belum tersedia untuk

memudahkan atau mempercepat pelayanan

- Perlu adanya pengadaan pakaian dinas baik itu untuk

pegawai maupun untuk honorer.

- Agar dianggarkan biaya untuk pengadaan Vertikal Blaind

- perlu kiranya adanya pengadaaan standing AC untuk ruang

sidang dan ruang PTSP

- Agar adanya anggaran untuk belanja modal lemari arsip

- Agar dianggarkan pengadaan Interphon tersebut.

2 SDM - Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) / Pegawai ,

dimana di bagian- bagian tertentu tidak mempunyai Staf/

Pegawai

1. Agar Pegawai Kontrak yang sudah lama bekerja di

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperioritaskan

untuk diangkat menjadi Pegawai ASN.

2. Jika diperbolehkan adanya penambahan tenaga kontrak

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan, jumlah staf

tidak seimbang dengan jenis pekerjaan

- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020 jurusan :

1. S1 llmu Komputer /Teknik Komputer 2 orang

2. DIii Teknik lnformatika / Manaj. Tek. lnformatika 2 org

2 Sarana dan

Prasarana

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sudah banyak yang

rusak yaitu :

- Komputer, Laptop, Printer, Scanner, AC, Meja Rapat,

Meja Kerja dan Kursi Kerja

- Hakim/PP, dan Kursi Pengunjung Sidang.

- Penyelesesaian Tupoksi Terganggu.

- Gedung kantor tidak memadai dan lahan parkir sangat

sempit

- Kendaraan Pengunjung tidak memiliki parker.

- Tahun 2019 PTUN Palembang telah melaksanakan

penghapusan BMN berupa peralatan kantor (meubelair)

dengan nilai aset yang dihapuskan Rp. 235.070.913,•

- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020 / 2021 :

Komputer, Laptop, AC, Genset 80 KVA, dan meubelair

- Kantor PTUN Palembang terkena perluasan jalan dari

jembatan Musi IV ke JI. Jend. A. Yani

- Realisasi anggaran untuk pembangunan kantor baru

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan, banyak sub

bagian yang tidak memiliki staf

- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020

2 Sarana dan

Prasarana

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sudah banyak yang

rusak dan minim

- Gedung kantor sudah mengalami banyak kerusakan

- Rumah dinas sudah mengalami banyak kerusakan

-Realisasi Anggaran untuk tahun 2020 / 2021

-Komputer, Laptop, Printer, AC, meubelair, dan sound sistem

persidangan

- Kozen bagian depan sudah banyak yang lapuk dan

busukperlu segera dipelihara

- Realisasi Anggaran pemeiharaan kantor tahun 2020

- Realisasi Anggaran pemeiharaan rumah dinas tahun 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan dan

Kepaniteraan


2 Sarana dan

Prasarana

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran minim, perlu

penambahan :

- Penyelesaian tupoksi terganggu

- Sarana penyimpanan arsip perkara menggunakan rak

rakitan

- Penambahan kendaraan dinas untuk Sekretaris

- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021

- Reallisasi Anggaran untuk pengadaan lemari arsip

- Realisasi Anggaran pengadaan kendaraan dinas untuk

Sekretaris

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG


Kepaniteraan


2 Sarana dan

Prasarana

- Kurangnya sarana prasarana perkantoran

- Belum ada pelatihan di bidang Kepegawaian dalam

pembuatan Anjab dan ABK

- Belum ada SOP yang seragam / terstandarisasi untuk

seluruh Pengadilan

- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021 untuk sarana

dan prasarana perkantoran

-Perlu pelatihan untuk keseragaman

- Perlu kegiatan untuk penyeragaman SOP

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU


Kepaniteraan


2 Sarana dan

Prasarana

- Penyelesaian tupoksi terganggu

- Meubelair ruang siding

- Sooundsystem ruang sidang

Kebutuhan diklat :

- Tidak seragam untuk seluruh satuan kerja

- Diklat untuk Hakim

- Kepaniteraan

- Kesekretariatan

- Box perkara inkracht

- Rehab Gedung sesuai prototype MA RI

- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021 untuk sarana

dan prasarana perkantoran

- Perlu pelatihan untuk keseragaman

- Perlu anggaran dari DIPA untuk box perkara inkracht

- Belum memiliki ruang laktaso , ruang konsultan hukum ,

ruang pengaduan dan ruang arsip

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara

Kabag Perencanaan dan Keuangan

SADIMAN, SH., MM.

NIP. 196307031987031003

DAFTAR INVENTARIS PERMASALAHAN · ABK Dilmil I-04 palembang . 1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan ...

Documents